Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,
Menimbang :
a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan
strategis dalam mendukung pembangunan di bidang
ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur;
b. bahwa dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang
usaha yang diminati oleh masyarakat untuk itu
diperlukan pengaturan perizinannya secara jelas dan
tegas;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun
2002 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika
perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3957);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung
jawab dalam perizinan di Daerah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK,
adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa
Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah
izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat
TDUOP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang
perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk
dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan
pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan
kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi
bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
5
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan
jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan
sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat
badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa
konstruksi.
16. Sertifikat adalah:
a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang
jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau
badan usaha; atau
b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan
profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian
dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan
sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan
keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau
kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa,
pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah lembaga independen dan mandiri yang bertujuan
untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan,
manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan,
kemitraan, keamanan, dan keselamatan.
6
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan
pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK demi kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara.
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan
persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi
melindungi kepentingan masyarakat;
c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target
standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. wewenang pemberian IUJK;
b. persyaratan dan tata cara pemberian IUJK;
c. Tanda Daftar Usaha orang perseorangan;
d. jangka waktu dan wilayah operasi IUJK;
e. hak dan kewajiban;
f. laporan;
g. pengawasan dan pemberdayaan;
h. sistem informasi jasa konstruksi;
i. sanksi.
BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
Usaha Jasa Konstruksi mencakup :
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha.
7
Pasal 7
(1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi usaha :
a. jasa perencanaan;
b. jasa pelaksanaan; dan
c. jasa pengawasan,
yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi,
pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
(2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
terintegrasi.
Pasal 8
(1) Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam
pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-
bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan
penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
(2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam
pekerjaan kontruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-
bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan
penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
(3) Usaha Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik
keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi
mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil
pekerjaan konstruksi.
Pasal 9
(1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(2) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan
konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya
kecil.
(3) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya
dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang
keahliannya.
8
(4) Bentuk usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pekerjaan
konstruksi, perencana konstruksi, dan/atau pengawas konstruksi
sesuai dengan klasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (1) meliputi :
a. bidang usaha perencanaan;
b. bidang usaha pelaksanaan; dan
c. bidang usaha pengawasan.
(2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas :
a. bidang usaha yang bersifat umum; dan
b. bidang usaha yang bersifat spesialis.
(3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. bidang usaha yang bersifat umum;
b. bidang usaha yang bersifat umum spesialis; dan
c. bidang usaha yang bersifat umum keterampilan tertentu.
Pasal 11
(1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a
harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan perencanaan atau
pengawasan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian
kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi
pengembangan sampai dengan penyerahan akhir dan berfungsinya
bangunan konstruksi.
(2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan perencanaan
atau melakukan pengawasan terhadap bagian tertentu dari bangunan
konstruksi atau bentuk lain.
Pasal 12
(1) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria
mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain,
mulai penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir dan
berfungsinya bangunan konstruksi.
9
(2) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus
memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari
bangunan konstruksi atau bentuk lain.
(3) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat keterampilan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c
harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan
konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan
menggunakan teknologi sederhana.
BAB V
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian IUJK
Pasal 13
Prinsip pemberian IUJK:
a. mengedepankan pelayanan prima;
b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.
Pasal 14
(1) BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki
IUJK.
(2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat kepada BUJK yang berdomisili
di Daerah.
(3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK
Pasal 15
(1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan
kepada Walikota.
(2) Permohonan pelayanan IUJK meliputi :
a. IUJK baru;
b. perpanjangan IUJK ;
c. perubahan data IUJK ; dan/atau
d. penutupan IUJK .
10
(3) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas
dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(4) Perpanjangan IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum habis masa berlakunya.
(5) Perubahan data IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah terjadinya perubahan data.
(6) Penutupan IUJK diberikan atas permohonan BUJK.
Bagian Ketiga
Persyaratan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
(1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) harus memiliki Penanggungjawab Teknik
Badan Usaha.
(2) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian
sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi.
(3) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)
wajib memiliki Kartu Penanggungjawab Teknik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha diatur
dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 IUJK Baru
Pasal 17
Persyaratan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a, paling kurang meliputi:
a. mengisi Formulir Permohonan;
b. menyerahkan fotokopi Akta Pendirian BUJK;
c. menyerahkan fotokopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi
BUJK yang berbentuk perseroan;
d. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih
berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
e. menyerahkan fotokopi Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha
(PJT-BU);
11
f. menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat
Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
g. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab
badan usaha;
h. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah
pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; dan
i. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku
dan dilegalisasi kelurahan.
Paragraf 3
Perpanjangan IUJK
Pasal 18
Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b, paling kurang meliputi:
a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis
masa berlakunya;
b. mengisi Formulir Permohonan;
c. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih
berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
d. menyerahkan fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan
Usaha (PJT-BU);
e. menyerahkan fotokopi Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat
Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah
pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal
terjadi pergantian pegawai;
g. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku
dan dilegalisasi Kelurahan;
h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perusahaan; dan
i. menyerahkan sertifikat IUJK asli.
Paragraf 4
Perubahan Data IUJK
Pasal 19
Persyaratan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf c paling kurang meliputi:
a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis
masa berlakunya;
b. mengisi Formulir Permohonan;
12
c. menyerahkan fotokopi :
1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data
nama direksi/pengurus;
2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisasi
Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan
klasifikasi dan kualifikasi usaha.
d. menyerahkan sertifikat IUJK asli.
Paragraf 5
Penutupan IUJK
Pasal 20
(1) Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf d paling kurang meliputi:
a. mengisi Formulir Permohonan ;
b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
(2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang
ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat Penerbit Izin.
Pasal 21
Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 BUJK Pemohon wajib menunjukan
dokumen asli dari persyaratan yang diminta.
Pasal 22
(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di
wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang
sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh
kantor pusatnya.
(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki foto copy
IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah
BUJK induk berdomisili.
13
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan
permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diatur
dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Wewenang Penerbitan IUJK
Pasal 24
(1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterbitkan oleh
Walikota.
(2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat Penerbit Izin.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), persyaratan dan tata cara pemberian
IUJK diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK
Pasal 26
IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK
Pasal 27
Pemegang IUJK berhak:
a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
Pasal 28
(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi
bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen
bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma
yang berlaku;
14
b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara
tepat biaya, mutu dan waktu.
(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib
menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam
kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
(4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan
desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada
ketentuan keteknikan.
(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai
berikut:
a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang
Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
setelah terjadinya perubahan data;
b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada
SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor
IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
BAB VII
LAPORAN
Pasal 29
(1) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur
secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
(2) Dalam hal Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK
kepada Pejabat Penerbit Izin, maka Pejabat Penerbit Izin wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis laporan diatur
dengan Peraturan Walikota.
15
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Lingkup Pengawasan dan Pemberdayaan Penerbitan IUJK
Pasal 30
Walikota melakukan Pengawasan dan Pemberdayaan terhadap pemberian
IUJK dengan cara:
a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan
jasa konstruksi;
b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan;
keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil
jasa konstruksi;
d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Pasal 31
(1) Pengawasan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala
dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang
bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dan
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 32
(1) Walikota atau SKPD memiliki wewenang untuk melaksanakan
pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan
konstruksi.
(2) Walikota atau SKPD dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang
tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu
pada norma Lembaga.
(3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU
yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya
dibekukan untuk diperbaiki.
16
Bagian Kedua
TDUOP
Pasal 33
Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah melakukan pendaftaran
terhadap Usaha Orang Perseorangan.
Pasal 34
(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) wajib didaftarkan pada instansi yang menyelenggarakan urusan
bidang perizinan.
(2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu TDUOP.
(3) Persyaratan permohonan Kartu TDUOP paling kurang meliputi:
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan fotokopi SKA atau SKT;
c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
e. menyerahkan fotokopi NPWP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan
persyaratan TDUOP diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX SISTEM INFORMASI
Pasal 35
(1) Pejabat Penerbit Izin melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam
Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling kurang meliputi:
a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
b. Daftar Usaha Orang Perseorangan; c. Status berlaku IUJK; dan
d. Status sanksi terhadap BUJK dan Pemegang Kartu TDUP bila ada.
(2) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet.
(3) Pejabat Penerbit izin melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
17
BAB X SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28
dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan IUJK /TDUOP ; dan/atau
c. pencabutan IUJK/TDUOP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin
tersebut.
(2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan
dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik
belum memadai di wilayah Daerah maka dapat dipergunakan:
a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen
konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan
masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang
membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan
kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku
paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 19) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
18
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013
WALIKOTA MAGELANG,
ttd
SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd
SUGIHARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 16
19
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
I. UMUM
Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa
konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai
bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung
berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan
jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Keberadaan pelaku usaha jasa konstruksi diharapkan
semakin mampu mengembangkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan terlebih di tingkat nasional melalui peningkatan
keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan
tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya
kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan
terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna
Jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang
banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang
bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi
dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum
diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.
Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya
serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat
20
mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi
sebagaimana yang direncanakan. Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah
diuraikan di atas Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh sebagai landasan
hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi, yang didalamnya antara lain pemberian perizinan.
Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat
Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini maka perlu untuk segera diganti.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan :
Asas Kejujuran dan Keadilan :
mengandung pengertian bahwa kesadaran akan fungsinya
dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung
jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
Asas Manfaat :
mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi
harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip
profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi
dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah
yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
Asas Keserasian :
mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk
menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
Asas Keseimbangan :
mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin
terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa
dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan
penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin
terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain
dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam
kesempatan kerja pada penyedia jasa.
21
Asas Kemandirian :
mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya
saing jasa konstruksi nasional.
Asas Keterbukaan :
mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat
diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak,
terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat
melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan
hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya
koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan
dan penyimpangan.
Asas Kemitraan :
mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang
harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
Asas Keamanan dan Keselamatan :
mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan
jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja,
serta memanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap
memperhatikan kepentingan umum.
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2 Yang dimaksud “dapat dilakukan secara terintegrasi” adalah
apabila 1 (satu) Badan Usaha bergerak dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) jenis usaha sekaligus hanya memerlukan 1 (satu) izin.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi yang berisiko
kecil” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta
benda, dan jiwa manusia.
22
Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi yang berteknologi sederhana” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
Pekerjaan konstruksi berbiaya kecil, biaya sedang, dan atau biaya besar ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume
pekerjaan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “fotokopi” adalah hasil reproduksi (penggandaan)
fotografis (proses menulis dengan menggunakan media cahaya)
terhadap barang cetakan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
23
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud “Pejabat Penerbit Izin” adalah pejabat yang
bertugas dan bertanggung jawab dalam perizinan dan/atau pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat 1
Penetapan kualifikasi dan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 2 Yang dimaksud dengan “Instansi Pemberi IUJK” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau
pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pembinaan dari Pemerintah Daerah
meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
24
Pasal 33
Pelaku jasa konstruksi orang perseorangan diberi ruang untuk
melakukan usaha dengan tidak wajib memperoleh IUJK, cukup
melakukan pendaftaran pada SKPD pemberi IUJK.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui
www.jasakonstruksi.net
Ayat 3
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 32