b. bahwa dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsiKeeamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatandipandang perlu melakukan Pembentukan Keeamatanbaru di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDaerah Kota Mojokerto tentang Pembentukan KeeamatanKranggan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Kota Kecil Dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Baratsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota­kota Besar dan Kota-kota Keeil di Jawa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayananpublik dan pemerataan pembangunan di wilayah KotaMojokerto melalui peningkatan peran dan fungsiKeeamatan;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAWALIKOTAMOJOKERTO,

PEMBENTUKANKECAMATANKRANGGAN

TENTANG

PERATURANDAERAHKOTAMOJOKERTONOMOR 17 TAHUN 2015

WALIKOTA MOJOKERTOPROVINSI JAWA TIMUR

Mengingat

Menimbang

PEMBENTUKANPERATURAN DAERAH TENTANGKECAMATAN KRANGGAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTOdan

WALIKOTA MOJOKERTO

Dengan Persetujuan Bersama

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIMojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan PenggabunganDaerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 162,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4791) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto.

5. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai PerangkatDaerah yang ada di Kota Mojokerto.

7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkatdaerah yang berada di Kota Mojokerto.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraanpemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalampelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenanganpemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagianurusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umumpemerintahan.

9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian statuspada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Mojokerto.

10.Ibukota Kecamatan adalah tempat kedudukan pusatpemerintahan Kecamatan.

11.Batas Wilayah adalah pembatas wilayah administrasiwilayah pemerintahan antar kelurahan, antar kecamatandan antar kota atau kabupaten yang merukapan rangkaiantitik koordinat yang berada diatas permukaan bumi berupaunsur alam atau buatan di lapangan yang dituangkan dalambentuk peta.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan TugasPembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

4. Perangkat Daerah adalah organisasijlembaga padaPemerintah Daerah yang membantu Walikota danbertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraanPemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga TeknisDaerah, serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengankebutuhan Daerah.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal1

Kota Mojokerto memiliki 2 wilayah kecamatan Induk yaitu :a. Kecamatan Prajuritkulon yang terdiri dari :

1.Kelurahan Pulorejo;2. Ke1urahan Prajurit Kulon;3. Kelurahan Surodinawan;4. Kelurahan Mentikan;5. Kelurahan Kauman;6. Ke1urahan Blooto;7. Kelurahan Miji;8. Kelurahan Kranggan; dan

b. Kecamatan Magersari yang terdiri dari :1. Kelurahan Gunung Gedangagan;2. Kelurahan Meri;3. Kelurahan Kedundung;4. Ke1urahan Wates;5. Kelurahan Magersari;6. Ke1urahan Balongsari;7. Kelurahan Jagalan;8. Kelurahan Sentanan;9. Kelurahan Purwotengah;

10. Kelurahan Gedongan.

Pasa13

BABIIIPEMBENTUKAN KECAMATAN

Pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kota Mojokertobertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanankepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitaspemerintahan, pembangunan dan pe1ayanan kepadamasyarakat.

Pasa12

BAB II

TUJUAN

besarannyasudut pada

pembentukanperundang-

12.Kaidah teknis adalah syarat-syarat teknisKecamatan sesuai ketentuan peraturanundangan yang berlaku.

13.Titik koordinat adalah koordinat yangditetapkan dalam derajat, menit, dan detiksistem sumbu lintang dan bujur geografis.

a. Kelurahan Kranggan;

b. Ke1urahan Miji;;

c. Ke1urahan Meri;

d. Ke1urahan Jagalan;

e. Kelurahan Sentanan;

Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf c, membawahi 6 (enam) Kelurahan, meliputi:

Pasal 8

l. Kelurahan Gunung Gedangan

2. Ke1urahan Kedundung

3. Kelurahan Balongsari,

4. Kelurahan Gedongan

5. Kelurahan Magersari,

6. Kelurahan Wates,

Kecamatan Magersari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b, membawahi 6 (enam ) Kelurahan, meliputi :

Pasal 7

l. Kelurahan Surodinawan,

2. Kelurahan Prajurit Kulon,

3. Kelurahan Blooto,

4. Kelurahan Mentikan

5. Kelurahan Kauman,

6. Ke1urahan Pulorejo.

Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimana dimaksuddalam Pasa14 huruf a, membawahi 6 (enam) Kelurahan meliputi

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, maka Kecamatan di Kota Mojokertomenjadi 3 ( tiga) Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Prajurit Kulon,

b. Kecamatan Magersari

c. Kecamatan Kranggan

Pasa15

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kranggan.

Pasa14

Kelurahan Gedongan KecamatanMagersari;

Kecamatan Magersari danKecamatan Mojoanyar KabupatenMojokerto;

b. Sebelah Timur

a. Sebelah Utara

(1) Luas wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 adalah 3,43 Km 2

(2) Batas wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksudpada pasal (4), sebagai berikut:

Sungai Brantas, Kecamatan JetisKabupaten Mojokerto

Kecamatan Mojoanyar KabupatenMojokerto

Kecamatan Kranggan (KelurahanMeri), dan Kecamatan MojoanyarKabupaten Mojokerto

Kecamatan Kranggan (KelurahanSentanan, Kelurahan Jagalan)

Pasal11

d. Sebelah Barat

c. Sebelah Selatan

b. Sebelah Timur

a. Sebelah Utara

(1) Luas wilayah Kecamatan Magersari sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf b adalah 6,61Km 2

(2) Batas wilayah Kecamatan Magersari sebagaimana dimaksudpada ayat (1), sebagai berikut:

Sungai Brantas, Kecamatan Gedeg

Kecamatan Kranggan (KelurahanKranggan, Kelurahan Miji)

Kecamatan Sooko, Kab. Mojokerto

Kecamatan Sooko, Kab. Mojokerto

Pasal10

c. Sebelah Selatan

d. Sebelah Barat

a. Sebelah Utara

b. Sebelah Timur

(1) Luas wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 adalah 6,42 Km 2

(2) Batas Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sebagai berikut

Pasa19

BABIV

LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

f. Kelurahan Purwotengah;

c. Hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh PemerintahDaerah kepada masyarakat dalam bidang administrasikependudukan masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang administrasikependudukan .

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

a. Kode dan data wilayah administrasi Kecamatan masih tetapberlaku, selama belum diubah melalui Peraturan MenteriDalam Negeri;

b. Semua peraturan daerah dan peraturan pelaksana berkaitandengan Kecamatan dan Kelurahan yang telah dikeluarkansebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanDaerah ini atau belum diatur yang baru berdasarkanPeraturan Daerah ini;

BABVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal14

1) Lokasi Ibukota Kecamatan Prajurit Kulon berkedudukan diwilayah Kelurahan Prajurit Kulon.

2) Lokasi Ibukota Kecamatan Magersari berkedudukan diwilayah Kelurahan Kedundung.

3) Lokasi Ibukota Kecamatan Kranggan berkedudukan diwilayah Kelurahan Kranggan.

Pasal13

BABV

LOKASI IBUKOTA KECAMATAN

Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dituangkan dalam PetaKecamatan dengan batas wilayah sesuai dengan kaidah teknisdan memuat titik koordinat sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan Daerah ini.

KabupatenSookoKecamatanMojokerto

Pasal12

Kecamatan Prajurit Kulonc. Sebelah Barat

d. Sebelah Selatan

NOREG. PERATURANDAERAH KOTAMOJOKERTO NOMOR 392-17/2015

PUDJI HARIDJONO, SHINIlIP'.1960012'9 1985013 '1 001

Id

SalliiIMl~~msesuali demgall1 ,Bsiliny-aKEP,ALA BA.GI,AN HUKUM,

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 1.7

MAS AGOES NIRBITO-M..W., S.H., M.Si.Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1001

Diundangkan di Mojokertopada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARISDAERAH KOTA MOJOKERTO

Ditetapkan di: Mojokertopada tanggal 12 Mei 2016

PasallSPeraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah KotaMojokerto.

BAB VIIKETENTUANPENUTUP

I. PENJELASAN UMUM

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yangdiberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untukdilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khususuntuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemenitu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI,yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerahsendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjutoleh undang-undang.Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahandaerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan."Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerahmenjalankan otonomi seluas-Iuasnya kecuali urusan pemerintahanyang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahpusat." Dan ayat (6) pasal yang sarna menyatakan, "Pemerintahandaerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."4 Secarakhusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karen a dianggaptidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dantuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pundibentuk untuk menggantikannya yaitu dengan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah digantimenjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomidaerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraanpemerintahan daerah.Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitumenyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yangsebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asasdekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalamkerangka asas desentralisasi.Sebagai perangkat daerah, Camat dalammenjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari danbertanggung jawab kepada walikota.Pengaturan penyelenggaraan

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTONOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANGPEMBENTUKAN KECAMATAN KRANGGAN

terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudankesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangunintegritas kesatuan wilayah.

Dalamhal ini, fungsi utama camat selain mernberikan pelayanankepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaanwilayah.Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perludiperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangandan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraanpemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahanyang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaankegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin olehbupati/walikota, Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan

menciptakan stabilitasbudaya, mengupayakan

nilai-nilai sosiokultural ,politik, ekonomi dan

mengintegrasikandalam dinamika

kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas danfungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagaiperangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yangbermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan jugaakan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatandan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota.

Pertanggungjawaban Camat kepada walikota melalui sekretarisdaerah adalah pertanggungjawaban administratif.Pengertian melaluibukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah,karena secara struktural Camat berada langsung di bawahwalikota.Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja,namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karenamelaksanakan tugas umum pemerintahan diwilayah kecamatan,khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahanterhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturanperundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desadan/ atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnyayang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/Jcelurahan dan Zatauinstansi pemerintah lainnyadi wilayah kecamatan. Oleh karena itu,kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahanlainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansipemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasiCamat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mernpunyai kekhususandibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asasdesentralisasi.Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban

Pasal 1Cukup Jelas.

Pasal2Cukup Jelas.

Pasa13Cukup Jelas

Pasa14Cukup jelas

Pasa15Cukup jelas

Pasa16Cukup J elas.

Pasal7Cukup Jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidangkewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua,kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan olehbupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan .pelayanan publik diwilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaranwilayah/ daerah di setiap kecamatan.Pemekaran suatu daerah atauwilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikanketertinggalan, pamekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikanketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapatbeberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranyakewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainyasebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Jo.UU 23 tahun 2014).Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuahitikad bahwa dilaksanakannya pamekaran agar daerah dapat maju dandapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaranyang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di KotaMojokerto, yang tentunya harus berdasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembentukan kecamatan hasilpemekaran harus diikuti dengan strategi peningkatan kemampuanpotensi Kecamatan dengan mengurangi kelemahan danmendayagunakan potensi dan karakteristik yang dimiliki baik padaKecamatan yang akan dibentuk maupun pada Kecamatan Induksehingga dapat mendorong keberhasilan demokratisasi, pembangunandan pelayanan umum.

Pasa18Cukup Jelas.

Pasa19Cukup Jelas.

Pasal 10Cukup Jelas.

Pasal 11Cukup Jelas.

Pasal 12Cukup Jelas.

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup Jelas