Upload
duongdang
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WALIKOTA TANGERANG SELATAN P R O V I N S I B A N T E N
P E R A T U R A N W A L I K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
P E R U B A H A N ATAS
P E R A T U R A N WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG T U G A S POKGK, FUNGSI DAN TATA K E R J A
RUMAH S A K I T UMUM KOTA TANGERANG S E L A T A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
WALIKOTA TANGERANG SELATAN ,
Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan tata ker ja R u m a h Sak i t
U m u m Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tangerang Se latan Nomor 3 1
T a h u n 2011 tentang Tugas Pokok, Fungs i Dan Ta ta
Kerja R u m a h Sak i t U m u m Kota Tangerang Selatan;
b. bahwa dalam rangka optimal isasi tugas pokok, fungsi
dan tata kerja pada R u m a h Sak i t U m u m Kota
Tangerang Selatan dan dengan di tetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 77 T a h u n 2015 tentang Pedoman
Organisasi R u m a h Saki t , sehingga Peraturan Walikota
Tangerang Selatan sebagaimana d imaksud dalam
huru f a perlu d i l akukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana
d imaksud dalam huru f a dan hu ru f b, m a k a per lu
mpnptanhn Perflfuran Wal ikota tentang Perubahan
1
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republ ik Indonesia T a h u n 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 T a h u n 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Se latan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4935) :
3. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur
Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
T a h u n 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 T a h u n 2015 tentang
Pedoman Organisasi R u m a h Sak i t (Lembaran Negara
Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Se latan Nomor 8
T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan T a h u n 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Walikota Tangerang Se latan Nomor 31 T a h u n
2 0 1 1 tentang Tugas Pokok, Fungs i D a n Ta ta Ker ja
R u m a h Sak i t U m u m Kota Tangerang Selatan (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan T a h u n 2011 Nomor 31);
- 3 -
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : P E R A T U R A N WALIKOTA TENTANG P E R U B A H A N ATAS
P E R A T U R A N WALIKOTA T A N G E R A N G S E L A T A N NOMOR 31
TAHUN 2011 TENTANG T U G A S POKOK, F U N G S I DAN TATA
K E R J A RUMAH SAKIT UMUM KOTA T A N G E R A N G SELATAN .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wal ikota Tangerang
Selatan Nomor 31 T a h u n 2011 tentang Tugas Pokok, Fungs i
D a n Ta ta Kerja Rumah Sak i t U m u m Kota Tangerang Selatan
(Berita Daerah Kota Tangerang Se latan T a h u n 2011
Nomor 31), d iubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6,
angka 10, angka 1 1 , angka 12 d iubah, dan angka 7,
angka 8, angka 13 d ihapus, serta d iantara angka 11
dan angka 12 d is is ipkan 1 (satu) angka yakn i
angka 11a, sehingga Pasa l 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Wal ikota sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
Sekretar is Daerah adalah Sekretar is Daerah Kota
Tangerang Selatan.
Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu
Walikota dan DPRD da lam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
1.
2.
3.
4.
5.
- 4 -
6. Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah yang
selanjutnya disingkat D P R D ada lah Dewan
Perwaki lan Rakyat Daerah Kota Tangerang
Selatan.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Rumah Sak i t adalah ins t i tus i peiayanan
kesehatan yang menyelenggarakan peiayanan
kesehatan perorangan secara par ipurna yang
menyediakan peiayanan rawat inap, rawat j a l an ,
dan gawat darurat .
10. R u m a h Saki t U m u m Kota Tangerang Selatan
yang selanjutnya disebut R S U Kota Tangerang
Selatan adalah Rumah Sak i t U m u m Kota
Tangerang Selatan dengan k las i f ikas i R u m a h
Saki t U m u m Kelas C.
11 . J a b a t a n Fungsional adalah sekelompok j aba tan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
peiayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahl ian dan keterampilan tertentu.
l l a . P e m a n g k u Jaba tan adalah Direktur , Kepala
Bagian Tata Usaha , Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seks i .
12. Ura ian Tugas adalah paparan semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku
jabatan dalam memproses bahan ker ja menjadi
hash kerja menggunakan perangkat kerja da lam
kondisi tertentu.
13. Dihapus.
Ketcntuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasa l 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2
(1) R S U Kota Tangerang Se latan me laksanakan
peiayanan u m u m kesehatan medik dasar.
(2) R S U Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas
me laksanakan upaya kesehatan secara
berdayaguna dan berhasi lguna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemul ihan
yang d i laksanakan secara serasi , terpadu dengan
upaya peningkatan serta pencegahan dan
me laksanakan upaya r u j u k a n , sesua i dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) R S U Kota Tangerang Selatan da lam
me laksanakan tugasnya sebagaimana d imaksud
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan peiayanan medis;
b. penyelenggaraan peiayanan penunjang medis
dan non medis;
c. penyelenggaraan peiayanan dan a s u h a n
keperawatan;
d. penyelenggaraan peiayanan r u j u k a n ;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelat ihan;
f. penyelenggaraan penelit ian dan
pengembangan;dan
g. penyelenggaraan admin is t ras i u m u m dan
keuangan.
(4) RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana
d imaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur
yang bertanggung jawab kepada Wal ikota melalui
Sekretar is Daerah.
Ketentuan Pasal 3 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi R S U Kota Tangerang Selatan,
terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
1. Subbagian Keuangan; dan
2. Subbagian U m u m Perencanaan, Eva luas i
dan Pelaporan.
c. Bidang Peiayanan Medis, membawahkan:
1. Seksi Peiayanan Medis; dan
2. Seks i Peiayanan Non Medis.
d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
1. Seksi Rawat Inap dan Rawat J a l a n ; dan
2. Seksi Asuhan Keperawatan.
e. Bidang Penunjang, membawahkan:
1. Seks i Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1)
huru f b dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung
jawab kepada Direktur.
(3) Bidang sebagaimana d imaksud pada ayat (1)
huru f c, huru f d dan hu ru f e dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam me laksanakan tugas dan
fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1)
huru f b dipimpin oleh Kepala Subbag ian yang
da lam m e l a k s a n a k a n tugasnya bertanggung
j awab kepada Kepala Bag i an T a t a U s a h a .
(5) Seks i sebaga imana d i m a k s u d pada ayat (1)
h u r u f c, h u r u f d dan h u r u f e d ip impin oleh
Kepala Seks i yang dalam me laksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan s t ruktur organisasi sebagaimana d imaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampi ran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini .
Diantara B A B II dan B A B III d is is ipkan 1 (satu) B A B
yakn i B A B IIA dan d iantara Pasa l 3 dan Pasa l 4
d is is ipkan 1 (satu) Pasa l y a k n i Pasa l 3A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
B A B IIA
D I R E K T U R
Pasa l 3A
(1) Direktur memi l ik i tugas memimpin
penyelenggaraan R S U Kota Tangerang Selatan.
(2) Direktur dalam me laksanakan tugas sebagaimana
d imaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis terkait
pengelolaan adminis t ras i u m u m dan
keuangan serta sa tuan pemer iksaan internal ;
b. perumusan, penetapan, pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis bidang
peiayanan medis, keperawatan dan
penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pe laksanaan tugas dan fungsi di
l ingkup bidang peiayanan medis,
keperawatan dan penunjang;
d. penyelenggaraan pengelolaan rumah saki t
tcrkait u n s u r peiayanan medis, keperawatan,
penunjang medis, komite medis, komite
keperawatan dan komite penunjang yang
ditetapkan Direktur ;
e. penyelenggaraan pendidikan, pelat ihan dan
pengembangan sumber daya m a n u s i a R S U
Kota Tangerang Selatan di bidang Kesehatan;
f. penetapan has i l evaluasi survei kepuasan
masyarakat terhadap peiayanan pada
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
g. penetapan kendali m u t u dan biaya,
keselamatan pasien dibidang peiayanan
medis, keperawatan dan penunjang;
h. penetapan data j a s a peiayanan R S U Kota
Tangerang Selatan;
i. pe laksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
dan fungsi l ingkup R S U Kota Tangerang
Selatan; dan
j . pe laksanaan tugas lain yang diber ikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Ketentuan Pasal 4 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
P a s a l 4
(1) Kepala Bagian Ta ta U s a h a memil ik i tugas
membantu Direktur da lam member ikan
peiayanan administrat i f dan teknis yang meliputi
pengelolaan tata usaha u m u m , kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manus ia , r u m a h
tangga dan logistik r u m a h sakit , perencanaan dan
informasi serta keuangan.
- 9 -
(2) Kepala Bagian Ta ta Usaha dalam me laksanakan
tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian bahan penyusunan
perumusan, pe laksanaan kebi jakan strategis
dan teknis norma, standar, prosedur dan
kr i ter ia di l ingkup Bag ian Ta ta U s a h a dan
R S U Kota Tangerang Selatan;
b. pengoordinasian penyusunan , pe rumusan
dokumen pereneanaan program dan
anggaran di l ingkup R S U Kota Tangerang
Selatan;
c. pe laksanaan penyusunan, perumusan dan
anal isa dokumen pereneanaan program dan
anggaran di l ingkup Bagian Ta ta Usaha ;
d. pengoordinasian pe laksanaan penelit ian/
as istensi/pembahasan program, kegiatan
dan anggaran dengan uni t ker ja internal/
kementerian/ lembaga/instansi terkait;
e. pengoordinasian penyusunan , pe rumusan
dokumen pelaporan kiner ja, program dan
kegiatan serta pertanggung j awaban
Pemerintah di l ingkup Bagian Ta ta U s a h a
dan R S U kota Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian, penyusunan , pe rumusan
dokumen has i l monitoring dan evaluasi
bulanan, t r iwulan, semester dan tahunan ;
g. pengoordinasian, penyusunan , perumusan
dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi
bu lanan, t r iwulan, semester dan tahunan ;
h. pengoordinasian, penyusunan , pe rumusan
dokumen pelaporan penatausahaan
keuangan bu lanan, t r iwu lanan, semester dan
tahunan R S U Kota Tangerang Selatan;
- 10 -
i. pengoordinasian, penyusunan , pe rumusan
dokumen Cata lan Atas Laporan Keuangan
R S U Kota Tangerang Selatan;
j . pengoordinasian kesejahteraan pegawai,
h u k u m a n disipl in pegawai, permasalahan
yang dihadapi pegawai yang berdampak pada
kinerja pegawai dengan un i t kerja/lembaga/
instansi terkait;
k. pengoordinasian penyusunan dan ana l i sa
kebutuhan pegawai/pengadaan barang/
pemeliharaan aset R S U Kota Tangerang
Selatan/perjalanan dinas/penyelenggaraan
rapat dinas;
1. pengoordinasian penyusunan ana l i sa
jabatan, ana l i sa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi j aba tan di
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
m. pengoordinasian pengelolaan keuangan
Badan Layanan U m u m Daerah;
n. pengelolaan barang mi l ik Daerah, ars ip dan
hubungan masyarakat ;
o. pengoordinasian penyedian data dan
dokumentasi serta informasi publik;
p. pengoordinasian pe laksanaan pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan
pe laksanaan tugas pegawai di l ingkup R S U
Kota Tangerang Selatan;
q. pe laksanaan pengembangan sumber daya
aparatur;
r. pengelolaan peiayanan mahas i swa prakt ik
dibidang kesehatan dan non kesehatan
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
s. pengoordinasian kctert iban dan keamanan
l ingkungan R S U Kola Tangerang Selatan;
- 1 1 -
t. pengoordinasian dan penyampaian has i l
pelaporan dan evaluasi pe laksanaan tugas di
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan kepada
Direktur; dan
u . pe laksanaan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 5
(1) Kepala Subbagian Keuangan, memi l ik i tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan
pe laksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kr i ter ia di l ingkup u r u s a n
keuangan di l ingkup R S U Kota Tangerang
Selatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen
pereneanaan program, kegiatan dan
anggaran pada Subbagian Keuangan;
c. menyiapkan dokumen pendukung
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
pada Subbagian Keuangan;
d. menyusun rencana kerja anggaran
pendapatan belanja t idak langsung pada
Anggaran Pendapatan Be lan ja Daerah m u r n i
dan perubahan;
e. menyiapkan j adwa l rencana pe laksanaan
pengajuan kebutuhan dana u n t u k
pe laksanaan kegiatan di l ingkup R S U Kota
Tangerang Selatan;
- 12 -
f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan
di l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
g. menyelenggarakan pembinaan adminis t ras i
keuangan di l ingkup R S U Kota Tangerang
Selatan;
h. menghimpun / menyusun / menganal isa /
merumuskan/dokumen pelaporan keuangan
bulanan, t r iwulanan, semester dan t ahunan
di l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
i . menghimpun / menyusun / menganal isa /
merumuskan/dokumen Cata tan Atas
Laporan Keuangan di l ingkup R S U Kota
Tangerang Selatan;
j . mengoordinasikan laporan keuangan dan
Catatan Atas Laporan Keuangan kepada un i t
kerja/Perangkat Daerah terkait;
k. me laksanakan pengelolaan keuangan Badan
Layanan U m u m Daerah pada R S U Kota
Tangerang Selatan;
1. menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Subbagian Keuangan;
m. menyusun laporan kiner ja pe laksanaan tugas
pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
n. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
- 13 -
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 6
(1) Kepala Subbagian Umum, Pereneanaan, Eva luas i
dan Pelaporan, memil ik i tugas:
a. menyiapkan bahan pe rumusan dan
pe laksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kr i ter ia di l ingkup u r u s a n
umum, pereneanaan, eva luas i dan pelaporan
di l ingkup R S U Kota tangerang Selatan;
b. memfasil itasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen Rencana
Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Rencana Ker ja T a h u n a n
di l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
c. menghimpun / menyusun / menganal isa /
merumuskan/dokumen pereneanaan
program dan kegiatan serta anggaran
meliputi Daftar Rencana Pogram dan
Kegiatan, Rencana Ker ja dan Anggaran dan
Dokumen Pe laksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan dan Be lan ja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di l ingkup Subbagian U m u m ,
Pereneanaan E v a l u a s i dan Pelaporan serta
R S U Kota Tangerang Selatan;
d. mengoordinir penelit ian / as is tens i /
pembahasan program, kegiatan dan
anggaran meliputi penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran, Dokumen Pe laksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Be lan ja
Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Be lan ja Daerah ;
- 14 -
e. memfasil itasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen Indikator Kiner ja
Ulama, Perjanjian Kiner ja atau Penetapan
Kinerja, Laporan Kiner ja Ins tans i
Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan
dan Pertanggung J a w a b a n di l ingkup R S U
Kota Tangerang Selatan;
f. menghimpun / menyusun / menganal isa /
merumuskan/dokumen Indikator Kiner ja
Utama, Perjanjian Kiner ja a tau Penetapan
Kinerja Laporan Kinerja Ins tans i Pemerintah,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan Laporan Keterangan dan
Pertanggungjawaban di l ingkup R S U Kota
Tangerang Selatan;
g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
pe laksanaan program dan kegiatan di
l ingkup Subbagian U m u m , Pereneanaan
Eva luas i dan Pelaporan;
h. memfasil itasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen pelaporan has i l
monitoring dan evaluasi bu lanan, t r iwulanan,
semesteran dan t ahunan di l ingkup R S U
Kota Tangerang Selatan;
i. menghimpun / menyusun / menganal isa /
merumuskan/dokumen pelaporan has i l
monitoring dan eva luas i bu lanan , t r iwu lanan,
semester dan t ahunan di l ingkup Subbagian
Umum, Pereneanaan E v a l u a s i dan Pelaporan
serta R S U Kota Tangerang Selatan;
j . me laksanakan penyediaan dan
pendistr ibusian alat perlengkapan kantor di
R S U Kota Tangerang Se latan;
- 15 -
k. me laksanakan penyusunan rencana, anal is is
kebutuhan pemel iharaan barang alat
perlengkapan kantor dan kendaraan;
1. me laksanakan penyediaan bahan bakar
minyak untuk kendaraan dinas operasional
RSU Kota Tangerang Selatan;
m. me laksanakan penyediaan j a s a a s u r a n s i
pegawai, kendaraan dinas dan operasional;
n. memfasilitasi penyediaan tempat
pendistr ibusian dan penyimpanan barang;
o. menghimpun data dan dokumentasi serta
informasi publ ik;
p. menyelenggarakan pengelolaan barang mil ik
Daerah di l ingkup R S U Kota Tangerang
Selatan;
q. me laksanakan peningkatan kemampuan dan
kapasi tas pegawai;
r. me laksanakan peiayanan mahas i swa prakt ik
di bidang kesehatan dan non kesehatan
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
s. me laksanakan ketert iban dan keamanan
l ingkungan R S U Kota Tangerang Selatan;
t. memfasil itasi penyusunan ana l i sa jabatan ,
ana l i sa beban kerja, evaluasi j aba tan dan
standar kompetensi j aba tan di l ingkup R S U
Kota Tangerang Selatan;
u . menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Subbagian U m u m ,
Pereneanaan E v a l u a s i dan Pelaporan;
v. menyusun laporan k iner ja pe laksanaan tugas
pegawai pada Subbagian U m u m ,
Pereneanaan E v a l u a s i dan Pelaporan; dan
- 16 -
w. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
Ketentuan Pasal 7 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Kepala Bidang Peiayanan Medis memil ik i tugas
membantu Direktur da lam menyelenggarakan
peiayanan medis dan peiayanan non medis pada
fasilitas Kesehatan di R S U Kota Tangerang
Selatan.
(2) Kepala Bidang Pe iayanan Medis dalam
me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan , pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia di
l ingkup Bidang Pe layananan Medis;
b. perumusan pereneanaan, pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup B idang Pe iayanan Medis;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pe laksanaan tugas pegawai di
l ingkup Bidang Peiayanan Medis;
d. pengoordinasian pengelolaan sa rana dan
prasarana Bidang Pe iayanan Medis;
e. perumusan dan pe laksanaan pengembangan
peiayanan medis pada R S U Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian pe laksanaan tugas dan
fungsi peiayanan medis dengan ins tans i/uni t
kerja la in;
- 17 -
g. pengelolaan manajemen resiko peiayanan
dan pengaduan di R S U Kota Tangerang
Selatan;
h. pengoordinasian has i l evaluasi surve i
kepuasan masyarakat terhadap peiayanan
pada l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan;
i. pe laksanaan kendal i m u t u dan biaya,
keselamatan pasien di B idang Peiayanan
Medis;
j . pengoordinasian dan menetapkan data j a s a
peiayanan medis secara berkala;
k. penetapan u s u l a n pelat ihan kompetensi
tenaga Dokter U m u m , Dokter Gigi dan
Dokter Spesial is ;
1. pelaporan dan evaluasi pe laksanaan tugas
dan fungsi di l ingkup Bidang Peiayanan
Medis; dan
m. pelaksanaan tugas lain dar i a tasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Kepala Seks i Peiayanan Medis, memil ik i tugas:
a. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seksi Peiayanan Medis;
b. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i Peiayanan Medis;
- 18 -
c. me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i Pe iayanan Medis;
d. me laksanakan peni la ian terhadap dokter
magang;
e. me laksanakan pengelolaan j a s a peiayanan;
f. me laksanakan pengumpulan dan pengolahan
data dalam rangka pengelolaan peiayanan
medis;
g. me laksanakan pengelolaan standar sa rana
dan peralatan peiayanan medis;
h. me laksanakan pengawasan dan evaluasi
pe laksanaan kegiatan peiayanan medis;
i. menyiapkan bahan koordinasi pe laksanaan
tugas di bidang peiayanan medis;
j . menyiapkan bahan pengelolaan manajemen
risiko di R S U Kota Tangerang Selatan;
k. menyiapkan usu l an dan me laksanakan
pelatihan kompetensi tenaga dokter u m u m ,
dokter gigi, dokter spesial is dan dokter
subspesial is ;
1. menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Seks i Pe iayanan medis;
m. menyusun laporan dan me lakukan evaluasi
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i
Peiayanan Medis; dan
n. me laksanakan tugas lain dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
Dihapus.
- 19 -
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasa l 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Kepala Seks i Peiayanan Non Medis, memil ik i
tugas:
a. menyusun perumusan dan pe laksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seks i Peiayanan Non Medis;
b. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i Peiayanan Non
Medis;
c. me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i Pe iayanan Non
Medis;
d. me laksanakan pengelolaan sistem informasi;
e. me laksanakan pemantauan, pengolahan data
rekam medis serta dokumentas i di l ingkup
RSU Kota Tangerang Selatan;
f. me laksanakan promosi di bidang kesehatan
meliputi pengumpulan, pengolahan,
pengelolaan serta mempubl ikas ikan ;
g. me laksanakan kegiatan penyu luhan di
bidang kesehatan di l ingkup R S U Kota
Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen
peiayanan dan pengaduan di R S U Kota
Tangerang Selatan;
i . menyiapkan bahan koordinasi pe laksanaan
tugas di Seks i Pe iayanan Non Medis;
- 20 -
j . menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Seks i Peiayanan Non
medis;
k. menyusun laporan dan me l akukan evaluasi
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i
Peiayanan Non Medis; dan
1. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
Ketentuan Pasal 10 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Keperawatan memi l ik i membantu
Direktur dalam menyelenggarakan peiayanan
Keperawatan pada Fas i l i tas kesehatan di R S U
Kota Tangerang Selatan.
(2) Kepala Bidang Keperawatan dalam me laksanakan
tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1),
memil iki tugas:
a. pengoordinasian pe rumusan , pe laksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia di
l ingkup Bidang Keperawatan;
b. perumusan pereneanaan, pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Bidang Keperawatan;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemetaan, pemantauan pe laksanaan tugas
pegawai di l ingkup Bidang Keperawatan;
- 21 -
d. pengoordinasian d is t r ibus i dan pengelolaan
sarana dan p rasa rana keperawatan;
e. perumusan pengembangan peiayanan
keperawatan pada R S U Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian fungsi sa rana dan
prasarana keperawatan;
g. perumusan dokumen a s u h a n keperawatan;
h. pengoordinasian peni laian kua l i tas
peiayanan keperawatan yang diber ikan
kepada pasien;
i . pe rumusan dokumen kendal i m u t u dan
biaya, keselamatan pasien di B idang
Peiayanan Keperawatan;
j . pengoordinasian dan menetapkan data j a s a
peiayanan keperawatan secara berkala;
k. penetapan u s u l a n pelat ihan kompetensi
tenaga keperawatan;
1. pengelolaan manajemen resiko peiayanan
keperawatan di R S U Kota Tangerang Selatan;
m. pe laksanaan koordinasi dan ker jasama
dengan Perangkat Daerah/uni t ker ja dan
instans i lain terkait keperawatan;
n. pelaporan dan evaluasi pe laksanaan tugas
dan fungsi di l ingkup B idang Keperawatan;
dan
o. pe laksanaan tugas lain dar i a tasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
- 22 -
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 11
(1) Kepala Seks i Rawat Inap dan Rawat J a l a n ,
memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seks i Rawat Inap dan Rawat J a l a n ;
b. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i Rawat Inap dan
Rawat J a l a n ;
c. me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i Rawat Inap dan
Rawat J a l a n ;
d. me laksanakan pengumpulan, identif ikasi,
d istr ibusi da lam rangka pengembangan
sarana dan p rasarana keperawatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi s a rana
dan prasarana keperawatan;
f. me laksanakan pengawasan dan pengelolaan
fungsi sarana dan p rasa rana keperawatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan
me laksanakan ker jasama dengan Perangkat
Daerah/uni t ker ja dan ins tans i la in terkait;
h. menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Seks i Rawat Inap dan
Rawat j a l an ;
- 23 -
i. menyusun laporan dan me lakukan evaluasi
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i Rawat
Inap dan Rawat J a l a n ; dan
j . me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
Ketentuan Pasal 12 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 12
(1) Kepala Seks i A suhan Keperawatan, memi l ik i
tugas:
a. menyusun perumusan dan pe laksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seks i A s u h a n Keperawatan;
b. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta r encana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i A s u h a n
Keperawatan;
c. me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i A s u h a n
Keperawatan;
d. me laksanakan pendistr ibusian dan
pengelolaan sumber daya keperawatan;
e. me laksanakan pe rumusan pengembangan
peiayanan keperawatan pada R S U Kota
Tangerang Selatan;
f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumber
daya keperawatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan ker jasama
dengan Perangkat Daerah/uni t ker ja dan
instansi lain terkait keperawatan;
- 24 -
h. me laksanakan manajemen risiko peiayanan
keperawatan di R S U Kota Tangerang Selatan;
i . menyiapkan dokumen a s u h a n keperawatan;
j . menyiapkan dokumen peni la ian kua l i tas
peiayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien;
k. me laksanakan monitoring dan evaluasi m u t u
dan biaya, kese lamatan pasien di bidang
peiayanan keperawatan;
1. me laksanakan penilaian data j a s a peiayanan
keperawatan secara berkala;
m. menyiapkan dokumen u s u l a n pelat ihan
kompetensi tenaga keperawatan;
n. menyusun jadwa l d inas tenaga keperawatan;
o. menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Seks i A s u h a n
keperawatan;
p. menyusun laporan dan me lakukan evaluasi
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i
Asuhan Keperawatan; dan
q. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
Ketentuan Pasal 13 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
(1) Kepala Bidang Penunjang memil ik i tugas
membantu Direktur dalam menyelenggarakan
pemeliharaan fasil itas dan pengembangan
peiayanan penunjang medis dan non medis di
l ingkup R S U Kota Tangerang Selatan.
- 25 -
Bidang Penunjang da lam me laksanakan tugas
sebagaimana d imaksud da lam ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pe rumusan , pe laksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia di
l ingkup Bidang Penunjang;
b. perumusan pereneanaan, pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Bidang Penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pe laksanaan tugas pegawai di
l ingkup Bidang Penunjang;
d. pengoordinasian dan pengelolaan sa rana dan
prasarana Bidang Penunjang;
e. pengoordinasian pemel iharaan fasil itas
sarana dan p rasarana R S U Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian fasi l itas sa rana dan
prasarana l ingkungan R S U Kota Tangerang;
g. perumusan dan pe laksanaan pengembangan
peiayanan penunjang pada Kota Tangerang
Selatan;
h. pengoordinasian pe laksanaan tugas dan
fungsi peiayanan penunjang dengan
instans i/uni t kerja la in;
i . pengelolaan manajemen risiko peiayanan
penunjang;
j . pengoordinasian kendal i m u t u dan biaya,
keselamatan pasien di B idang Penunjang;
k. pengoordinasian dan menetapkan data j a s a
peiayanan penunjang secara berkala;
- 26 -
1. pengoordinasian logistik, bank darah, obat,
makanan , dan perbekalan R S U Kota
Tangerang Selatan;
m. penetapan usu l an pelat ihan kompetensi
tenaga penunjang;
n. pe laksanaan koordinasi dan ker jasama
dengan perangkat Daerah/uni t ker ja dan
instans i la in terkait pe iayanan penunjang
R S U Kota Tangerang Selatan;
o. pelaporan dan evaluasi pe laksanaan tugas
dan fungsi di l ingkup Bidang Penunjang; dan
p. pe laksanaan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 14
(1) Kepala Seks i Penunjang Medis, memi l ik i tugas:
a. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
kebi jakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seks i Penunjang Medis;
b. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i Penunjang Medis;
c. me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i Penunjang Medis;
d. me laksanakan pengembangan peiayanan
penunjang medis pada R S U Kota Tangerang
Selatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pe laksanaan
tugas dan fungsi peiayanan penunjang
dengan ins tans i/uni t ker ja la in ;
- 27 -
f. menyiapkan dokumen penetapan data j a s a
peiayanan penunjang medis secara berkala;
g. menyusun, me laksanakan , mengelola dan
mendis t r ibus ikan kebutuhan bank darah,
logistik obat, makanan , dan perbekalan R S U
Kota Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan u s u l a n pelat ihan
kompetensi tenaga penunjang;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan ker jasama
dengan Perangkat Daerah/uni t ker ja dan
instans i lain terkait peiayanan penunjang
medis R S U Kota Tangerang Selatan;
j . me laksanakan pengawasan dan evaluasi
pe laksanaan kegiatan peiayanan penunjang
medis;
k. menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h dinas
dan arsip di l ingkup Seks i Penunjang medis;
I . menyusun laporan dan me lakukan evaluasi
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i
Penunjang Medis; dan
m. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) D ihapus.
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) d iubah dan ayat (2)
d ihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Kepala Seks i Penunjang Non Medis, memil ik i
tugas:
a. menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kr i ter ia pada
Seks i Penunjang Non Medis;
- 28 -
menyusun pe rumusan dan pe laksanaan
program dan anggaran serta r encana
anggaran biaya B a d a n Layanan U m u m
Daerah di l ingkup Seks i Penunjang Non
Medis;
me laksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pe laksanaan
tugas pegawai pada Seks i Penunjang Non
Medis;
menyusun, me laksanakan dan
mendistr ibus ikan pengelolaan sa rana dan
prasarana Seks i Penunjang Non Medis;
me laksanakan pemel iharaan fasi l itas s a rana
dan prasarana R S U Kota Tangerang Selatan;
menyusun, me laksanakan , mengelola dan
mendistr ibus ikan fasi l itas sa rana dan
prasarana l ingkungan R S U Kota Tangerang
Selatan;
me laksanakan pengembangan peiayanan
penunjang non medis pada R S U Kota
Tangerang Selatan;
menyiapkan bahan koordinasi dan ker jasama
dengan Perangkat Daerah/uni t ker ja dan
instansi lain terkait peiayanan penunjang
non medis R S U Kota Tangerang Selatan;
menyiapkan dokumen penetapan data j a s a
peiayanan penunjang non medis secara
berkala;
menyelenggarakan pengelolaan n a s k a h d inas
dan arsip di l ingkup Seks i Penunjang Non
medis;
- 29 -
k. menyusun laporan dan me lakukan evaluas i
pe laksanaan tugas pegawai pada Seks i
Penunjang Non Medis; dan
1. me laksanakan tugas la in dar i a tasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
17. D iantara Pasal 15 dan Pasa l 16 d is is ipkan 1 (satu)
Pasal yakn i Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15A
Ura ian tugas Pemangku J a b a t a n ditetapkan dengan
Keputusan Direktur R S U Kota Tangerang Selatan.
18. Ketentuan Pasal 17 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasa l 17
Pemangku Jaba tan dalam me laksanakan tugas wajib
menerapkan prinsip koordinasi , integrasi, dan
s inkronisas i baik dalam l ingkungan masing-masing
maupun antar unit kerja da lam l ingkungan R S U Kota
Tangerang Selatan dengan Sekretar iat Daerah dan
instans i la innya sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. D iantara Pasal 17 dan Pasa l 18 d is is ipkan 4 (empat)
Pasal , yakn i Pasal 17A, Pasal 17B, Pasa l 17C, dan
Pasa l 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa l 17A
Pemangku J a b a t a n bertanggung jawab:
a. mengawasi bawahan masing-masing dan
mengambil langkah yang d iper lukan apabi la
terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- 30 -
b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan
masing-masing serta member ikan bimbingan dan
petunjuk pe laksanaan tugas bawahan.
Pasa l 17B
(1) Pemangku J a b a t a n wajib mengikuti , mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada
a tasannya serta menyampa ikan laporan has i l
pe laksanaan tugasnya secara berkala a tau setiap
wak tu j i k a d ibutuhkan.
(2) Setiap laporan yang diter ima oleh se luruh
Pemangku J a b a t a n dar i setiap bawahannya
diolah, d ianal isa dan d ipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut, da lam rangka
memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3) Direktur R S U Kota Tangerang Selatan
menyampaikan laporan pe laksanaan tugas dan
fungsi R S U kepada Walikota mela lui Sekretar is
Daerah.
Pasal 17C
(1) Pemangku J a b a t a n dalam me laksanakan tugas
dibantu oleh jabatan pe laksana dan J a b a t a n
Fungsional .
(2) J a b a t a n pe laksana sebagaimana d imaksud pada
ayat (1) bertanggung j awab kepada Kepala
Subbagian dan Kepala Seks i .
(3) Penunjukan dan ura i an tugas j aba tan pe laksana
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Di rektur R S U Kota Tangerang
Selatan.
- 31 -
Pasa l 17D
Da lam hal kepala un i t kerja di l ingkungan R S U Kota
Tangerang Selatan berhalangan da lam pe laksanaan
tugas, Direktur R S U Kota Tangerang Se latan
mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat
setingkat atau 1 (satu) t ingkat lebih rendah u n t u k
me laksanakan tugas kepala un i t ker ja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 18 d ihapus.
2 1 . Ketentuan Pasal 19 d ihapus.
22. Ketentuan Bab IX dan Pasa l 20 d iubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
B A B IX
E S E L O N
Pasal 20
(1) Direktur merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon
I I I .a atau jaba tan administrator.
(2) Kepala Bagian Ta ta U s a h a merupakan j aba tan
s t ruktura l eselon I l l .b a tau j aba tan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan j aba tan s t ruk tura l
eselon Il l .b a tau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seks i merupakan
jabatan s t ruktura l eselon IV .a a tau jaba tan
pengawas.
23 . Ketentuan Pasal 21 d iubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasa l 2 1
B i aya yang diper lukan u n t u k pe laksanaan tugas dan
fungsi RSU Kota Tangerang Selatan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah.
- 32 -
24. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Pasal I I
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan.
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ^
LAMPIRAN
P E R A T U R A N WALIKOTA T A N G E R A N G SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N WAL IKOTA TANGERANG S E L A T A N
NOMOR 3 1 TAHUN 2 0 1 1 T E N T A N G T U G A S POKOK, F U N G S I DAN
TATA K E R J A RUMAH S A K I T UMUM KOTA TANGERANG S E L A T A N
BAGAN S T R U K T U R ORGANISAS I RUMAH S A K I T UMUM K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM, PERENCANAAN EVALUASI
DAN PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN MEDIS
BIDANG KEPERAWATAN
BIDANG PENUNJANG
S E K S I PELAYANAN MEDIS
S E K S I PELAYANAN NON MEDIS
S E K S I RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN
S E K S I ASUHAN KEPERAWATAN
S E K S I PENUNJANG MEDIS
S E K S I ^ E N U N J A N G NON MEDIS
jgOTA SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY