WARTA PENGA W ASAN - bpkp.go.id April 2014 Final... · bobot kertas yang semakin ringan dan ... Persis di awal tahun, ... itu dirangkaikan dengan Rapat Kerja Regional yang

Warta PengaWasanvol xxI no.1 aPrIl 2014 1

Warta PengaWasanVol. xx1 no.1 aPril 20142

Warta PengaWasanVol. xxI no.1 aPrIl 2014 3

redaksi

Pelindung : kepala BPkP - Pembina : sekretaris Utama - Penasihat : Para deputi kepala BPkP - Penanggung Jawab: Triyono Haryanto - Kontributor Ahli: Justan siahaan, ratna Tianti ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Priyatno, salamat simanullang, sihar Panjaitan, sri Penny ratnasari, Bambang Utoyo, alexander rubi s., Hari setiadi, Nurdin, riyani Budiastuti, amdi Very dharma, sidik Wiyoto - Kontributor tetap: Heli restiati, Hananto Widhiatmoko, sumardi, setya Nugraha, Hendri santosa, ayi riyanto, Tri Wibowo - Pemimpin Umum: Nuri sujarwati - Wakil Pemimpin Umum: M. Muslihuddin - Pemimpin Redaksi: Yan eka Milleza - Pemimpin Administrasi: Harry Bowo - Redaktur Pelaksana: Harry Jumpono kurniawan - Redaktur: Farid Firman, sudarsari sjamsoe, Nani Ulina k. N, M. Hartadi, diana Chandra - Reporter: ajat sudrajat, rr. sri Hartanti, rosita susilowati, ayu isni arum, ahmad saifullah k., dony Perdana - Keuangan: Nurjana ismet Tuah, isnawati ekarini - Desain Grafis: idiya Zikra, syofiar - Administrasi: dian setyawati, Nursanty sinaga - Fotografer: Yustinus santo Nugroho, Hilwiya agustine - Sirkulasi: edi Purwanto, adi sasongko

Susunan Redaksi:

Tahun 2014 memiliki arti sedikit berbeda bagi kru Warta Pengawasan. Dengan bobot kertas yang semakin ringan dan jumlah halaman yang lebih ringkas,

majalah ini diharapkan lebih ‘bersahabat’ untuk pembaca sekalian. Namun saat yang sama, hal itu juga menjadi PR buat kami bagaimana mengatur ‘traffic’ tulisan sehingga semua keinginan penulis agar karyanya bisa dinikmati pembaca, bisa terpenuhi.

Persis di awal tahun, hajatan besar BPKP, tentunya juga bagian dari pekerjaan Tim WP, dimulai dengan Rapat Koordinasi Pengawasan di Makassar yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan beberapa pemda. Acara itu dirangkaikan dengan Rapat Kerja Regional yang mengundang 10 perwakilan BPKP wilayah Timur.

Menjadi menarik buat kami ketika tema acara tersebut menyinggung masalah pengawasan lintas sektoral, khususnya masalah ketahanan pangan.

Isu yang sama juga menjadi pokok bahasan saat digelar Rapat Kerja BPKP pada awal Maret 2014 di Aula Gandhi. Tak hanya di level domestik BPKP, permasalahan ketahanan pangan juga menjadi isu nasional yang mendapat porsi khusus dalam RPJMN 2015-2019. Untuk itulah, kami mencoba mengangkat masalah ketahanan pangan, tentunya dikaitkan dengan playing field BPKP sebagai ‘aktor’ pengawasan lintas sektoral.

Tentunya tak hanya masalah ketahanan pangan yang menjadi concern di edisi perdana Majalah Warta Pengawasan di Tahun 2014. Permasalahan kesiapan pemda menyambut basis akrual yang sudah menghadang di depan mata dan masalah hibah dan bansos yang rentan disalahgunakan oleh pejabat daerah juga menjadi fokus kami.

Meskipun edisi kali ini lebih tipis dari sebelumnya kami berharap tidak mengurangi bobot kualitasnya di tangan pembaca.

Dari Redaksi

1 2

Rapat Redaksi WP yang dipimpin Kepala BPKP - Mardiasmo

Warta PengaWasanVol. xx1 no.1 aPril 20144

daFTar isi

1 dari redaksi 2 daftar isi 3 kontak pembaca 4 editorial 5 round up

Laporan utama 8 Pengawasan atas Program

ketahanan Pangan 11 Pangan Juga rawan

dikorupsi14 ketahanan Pangan dan

Target MdGs18 BPkP kaji strategi

Pengawasan ketahanan Pangan

Nasional20 Musrenbangnas 2014:

Jembatan Transisi Pemerintahan Baru

22 kPk - BPkP Launching korsupgah 2014

24 Lembaga Negara sepakat

Pemerintahan Tanpa korupsi26 Membangun akuntabilitas

dengan e-audit28 Mendorong Pengawasan,

Mengapresiasi kinerja Birokrasi

Kebijakan Publik32 Pemilu dalam Perspektif

kebijakan Publik

Akuntansi35 Optimisme Menyambut

Basis akrual

Auditing38 Mengawasi Belanja Hibah

dan Bansos Pemerintah daerah

Warta Daerah 40 BPkP didik auditor

inspektorat Provinsi sumsel

Aparatur 43 Pemprov Gorontalo

Concern Tingkatkan kualitas sdM

44 Pemkot Banda aceh: Potret daerah Berakuntabel sekaligus Bebas kkN

46 PdaM Tirta daroy: Berbekal disiplin Menuju IT Company

Konsultasi JFAProfesi50 Perkuat aPiP Melalui

Pembinaan JFa

Kolom Apa SiapaReformasi BirokrasiGCGResensiMoUBPKP Dalam BeritaBudaya Kerja

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPkP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPkP) Berdasarkan: keputusan kepala BPkP Nomor: kep-204/k/sU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 sTT Nomor: 958/sk/ditjen PPG/sTT/1982 Tanggal 20 april 1982, issN 0854-0519Homepage: www.bpkp.go.id - Email: [email protected]. dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Warta PengaWasanVol. xxI no.1 aPrIl 2014 5

kONTak PeMBaCa

Yth. Kabag Humas BPKPGd. BPKP Pusat Lt.1Jl. Pramuka No. 33Jakarta Timur 13120Dengar Hormat, Sekilas mengenai kantor kami,

Library of Congress (LOC) http://www.loc.goc/index.html mempunyai misi utama menghimpun materi hasil penerbitan, baik dari instansi pemerintah, swasta,individual, NGO, universitas atau penerbitan komersial yang bersifat umum dan terbuka. Bahan-bahan ini selan jutnya akan disimpan sebagai koleksi di Library of Congress, Washington D.C., Amerika Serikat untuk menambah khzanah informasi tentang Indonesia.

LOC - Jakarta dengan aktif mem-bantu para peneliti Amerika untuk mendapatkan data yang bersifat asli dari sumbernya. Setiap tahun kami mendapatkan 100.000 publikasi untuk lebih dari 30 perpustakaan di Asia, Eropa dan Amerika yang tergabung di dalam Southes t Asia Cooperative Acquisi tions Programme (CAPSEA) http://www.locjkt.or.id. Kami juga memberikan bantuan data walaupun sangat terbatas kepada Congressional

Research Service (CRS) dan staf legislatif, walaupun kantor kami bu-kan bersifat sebagai layanan umum. Walau pun kami adalah bagian dari legislatif, kedudukan kami yang men-jadi bagian dari US Embassy sangat menguntungkan kami untuk lebih aktif di kegiatan-kegiatan keduataan negara-negara lainnya dan institusi-institusi pemerintahan lainnya.

Memenuhi maksud tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permo honan untuk mendapatkan hasil publikasi dari Badan Pengawasan Ke uangan dan Pembangunan berupa majalah Warta Pengawasan Edisi Th. 18 No. 02 (Juni 2011): 2 eks; Th. 18 No. 03-04 (2011): @1 eks; Th. 19 No. 02-4 (2012): 2 2 eks; Edisi Khusus HUT 29 BPKP: 1 eks. dan Th. 20 No. 01 (juni 2013) - 2014: @ 2 eks. Semua bahan pustaka tersebut untuk koleksi perpus takaan kami Library of Congress Washington dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dan peneliti disana.

Atas perhatian serta segala ban tuan yang dapat diberikan, kami meng u cap-kan terima kasih.

Carol L. MitchellField Director

Yth. Carol L. Mitchell

Terima kasih atas perhatian Ibu terhadap majalah kami. Ibu bisa langsung mendatangi sekretariat majalah Warta Pengawasan di Jalan

Pramuka Nomor 33 untuk mendapatkan majalah Warta Pengawasan yang Bapak inginkan. Semoga Majalah Warta bisa memberikan manfaat untuk Library of Congress.

Redaksi

Warta PengaWasanvol xxI no.1 aPrIl 20146

rOUNd UP

Kuasailah Pangan,Sejahteralah Bangsa

Control oil and you control nations; control food and you control the people(Henry Kissinger - 1974)

Seperti peramal ulung, prediksi Henry Alfred Kissinger, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat zaman Presiden Richard Nixon bahwa masa akan datang

minyak dan pangan memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, sangat jitu. Siapa yang menguasai minyak, ia akan mengendalikan banyak negara dalam cengkeramannya. Siapa

menguasai pangan, ia yang akan mengendalikan orang. Apa yang diungkapkan peraih Nobel Perdamaian itu menjadi kenyataan yang harus kita hadapi tatkala lonjakan harga pangan menyeret dunia dalam krisis pangan global sekarang ini. Inflasi pangan menjadi ancaman terbesar stabilitas makro ekonomi dan memukul daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang sekitar 60 persen pengeluarannya habis untuk konsumsi pangan.

Krisis pangan digambarkan PBB sebagai ‘silent tsunami’, yang secara diam-diam meram-pas kebaha giaan jutaan penduduk miskin dunia yang tak mampu menjangkau harga pangan yang melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti membenarkan hal tersebut. Menurut rilis tahun 2013, jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia relatif tinggi, mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen. Ironisnya, jumlah penduduk miskin itu didominasi oleh petani yang memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Betapa tidak, petani adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen terbesar yang daya belinya sangat rendah, hatta

untuk membeli pangan sekalipun!Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor

penentu stabilitas nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, wajar jika sektor ini menjadi program utama dalam RPJMN Kabinet Indonesia Bersatu II yang sebentar lagi akan berakhir dan tetap akan menjadi isu strategis di masa mendatang. Ketahanan pangan tak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak mana pun. Dengan kata lain, berbicara mengenai ketahanan pangan berarti berbicara mengenai ketersediaan pangan (food availability), akses terhadap sumber pangan (food accessibility), dan penyerapan pangan (food utilization) yang kemudian output yang dihasilkan stabilitas dan peningkatan gizi penduduk. Titik beratnya adalah tercapainya kondisi ketika semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang aman dan bergizi.


rOUNd UP

Pengawasan Lintas SektoralPersoalan Ketahanan pangan bukan persoalan

produksi semata, tetapi lebih kepada persoalan manajemen investasi pada sektor-sektor nonpangan dan nonpertanian. Ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat complicated, bersifat multi-disiplin dan lintas sektoral. Implikasinya, peme-cahannya tidak dapat hanya didekati dan dipecahkan secara partial approach, tetapi perlu pende katan lintas sektoral serta integrated dan comprehensive approach yang menuntut koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang efektif, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya.

Pendekatan lintas sektoral dalam penanganan ketahanan pangan telah dipertegas dengan pasal 11 PP No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan bahwa penanggulangan masalah pangan ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan, dalam negeri, kesejahteraan sosial, dan keuangan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Pasal ini mensyaratkan perlunya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara padu dalam menangani masalah ketahanan pangan.

“Lintas sektoral” sendiri memiliki beberapa definisi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 disebutkan program lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga atau beberapa SKPD. Lebih tajam lagi, dari sisi pengawasan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan lintas sektoral sebagai kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) kementerian negara/lembaga, provinsi atau kabupaten/kota karena ketebatasan kewenangan.

Masalah utama dalam membangun pengawasan intern yang efektif terhadap program prioritas adalah tingginya kebutuhan untuk koordinasi dan kolaborasi. Untuk mendapatkan sinergi pengawasan yang

kuat, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar APIP, khususnya APIP di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi antara BPKP dengan APIP lainnya juga sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas pengawasan tetap terjaga.

Tak hanya APIP, lembaga aparat penegak hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merasa tak sanggup bila hanya ‘berjuang’ sendirian menghadapi pelaku korupsi di bidang ketahanan pangan. Entah ada pengaruh statement Henry Kissinger di awal tulisan atau tidak, dalam road map-nya yang masuk dalam cluster nasional, KPK dengan tegas menjadikan sektor ketahanan pangan selain pertambangan sebagai sasaran kuncinya. Salah satu deteksi dini yang dilakukan KPK adalah mengajak BPKP untuk sama-sama melakukan koordinasi dan supervisi untuk menahan dalam mencegah.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana diurai-kan di atas menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh komponen bangsa, tak terkecuali auditor internal. Hal ini juga menjadi tugas berat bagi APIP dalam mengawal pembangunan, khususnya menjamin ter ca painya ketersediaan pangan nasional dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya.

Memang bukan suatu tantangan yang mudah, tapi dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif diantara semua komponen bangsa plus pengawasan yang efektif, maka wibawa pemerintah di mata rakyatnya akan kembali tegak. Bila di negeri Paman Sam ada seorang Henry Kissinger yang kata-katanya penuh dengan pesan kapitalistik, maka Indonesia memiliki seorang Sukarno, nasionalis sejati. Mari kita ingat pesan founding father itu tatkala peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, di Bogor tahun 1952. Bung Karno kembali menegaskan, ”jika pangan dikuasai negara lain, sama saja menggadaikan nasib bangsa. Sebagai basis kehidupan dan ketahanan bangsa, kedaulatan pangan menjadi harga mati. Oleh karena itu, liberalisasi sektor pertanian harus dikontrol!”

(mil)


LaPOraN UTaMa

Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara karena semakin kuat suatu

bangsa memiliki ketahanan pangan maka semakin kuat bangsa tersebut bertahan dalam berbagai situasi.

Tahun 2014 adalah tahun terakhir pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun 2010 – 2014. Upaya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program ketahanan pangan tidak akan

tercapai secara efektif dan efisien jika pengawasan atas program ketahanan pangan lemah. Cita-cita pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan pun menjadi sia-sia ketika pengawasan atas program ketahanan pangan tidak efektif.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dua pertanyaan penting adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap program ketahanan pangan? Selain itu, siapa yang ber tang gung jawab terhadap pengawasan atas program keta-hanan pangan ini?

Untuk pertanyaan pertama, Pemerintah telah menetapkan Menteri Pertanian sebagai koor di-

ketahanan pangan merupakan kemampuan atau daya tahan bangsa menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang ter cermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.

oleh: Setya Nugraha


LaPOraN UTaMa

....Program ketahanan pangan tidak akan efektif jika tidak ada

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi masing-masing k/L/P. Menteri Pertanian bertanggung

jawab mengatur kelancaran koordinasi tersebut dan

memastikan tujuan program dapat tercapai secara efektif

dan efisien.......

nator program ketahanan pa ngan yang berarti Menteri Per-tanian yang bertanggung jawab memimpin efek-tivitas program pening-katan ketahanan pangan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, program ketahanan pangan tidak hanya melibatkan satu Kementerian/Lembaga/Pemda saja. Namun pro-gram ini adalah program lintas sektoral yang meli-bat kan beberapa K/L/P. Terdapat beberapa K/L/P yang terkait dengan program ketahanan pangan ini antara lain Kementerian Pertanian (Koor di nator), Kementerian BUMN (terkait penye diaan benih dan pupuk), Kemen terian PU (infrastruktur pengairan), Badan Perta nahan Nasional (penye diaan lahan), serta Dinas-dinas terkait di Pemda, yang semua K/L/P tersebut memiliki peran signifikan terhadap efektivitas imple mentasi program ketahanan pangan ini.

Ibarat sebuah konser musik, semua K/L/P ter sebut memiliki peran ma sing-masing untuk ter-capainya sebuah konser musik yang indah dan harmoni. Program ketahanan pangan tidak akan efektif jika tidak ada koordinasi, sinkronisasi ,dan integrasi masing-masing K/L/P. Menteri Pertanian ber tanggung jawab mengatur kelan caran koordinasi tersebut dan memastikan tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pertanyaan kedua tentang siapa

y a n g ber tanggung jawab

terhadap pengawasan atas program ketahanan pangan ini tidak terlepas dari peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Inter nal Auditor Pemerintah. Seba-gai Quality Assurance, APIP me-mastikan bahwa seluruh program pemerintah termasuk program ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 49 ayat (2) menyatakan secara eksplisit bahwa BPKP melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan program lintas sektoral. Mengingat program keta hanan pangan melibatkan beberapa sektor kepemerintahan atau lintas K/L, maka program ketahanan pangan termasuk pro-gram lintas sektoral yang menjadi cakupan pengawasan oleh BPKP. APIP di masing-masing K/L/P

yaitu Inspektorat Jenderal/Inspek torat tentunya juga harus berperan melakukan pengawasan dukungan program ketahanan pangan di masing-masing sektor terkait.

B a g a i m a n a a g a r pengawasan efektif?

B e b e r a p a a t r i b u t diperlu kan agar penga-wasan a t a s p rogram k e t a h a n a n p a n g a n menjadi efektif sehingga tujuan program ini dapat tercapai yang selanjutnya mampu

men dongkrak efektivitas pro gram keta hanan pangan bangsa ini.

Pertama, APIP perlu meng-gunakan pende katan risk based audit atau audit yang sudah memperhitungkan faktor risiko dalam pelaksanaan audit atas program keta hanan pangan. Kon-kritnya, dalam setiap business process cycle dari program keta hanan pangan, program peme riksaan sudah ditentukan berdasarkan risiko yang muncul dari setiap siklus proses bisnis tersebut. Sebagai contoh, telah diper hitungkan risiko dalam pro-gram audit antara lain dalam siklus pembibitan, risiko bibit yang ditanam tidak disebarkan sepenuhnya, risiko pengairan tidak berjalan optimal (siklus pe-ngairan), risiko lahan ti dak tersedia secara penuh (siklus penye diaan lahan), risiko macet nya distribusi bahan pangan (risiko distribusi


pangan), risiko keku rangan pupuk (siklus distri-busi pupuk), dan sebagainya.

Kedua, pengawasan program ketahanan pangan harus didukung dengan indikator kinerja secara utuh dan komprehensif yang disertai dengan penjabaran (cas ca ding) ke dalam indikator kinerja setiap sektor atau K/L terkait. Secara utuh, APIP harus memiliki alat untuk menentukan seberapa besar prosentase kesuk-sesan program ketahanan pangan. Apabila dirinci, APIP juga harus memiliki alat untuk menentukan seberapa besar persentase kesuk sesan masing-masing K/L terkait dalam sumbangannya kepada persen tase kesuksesan secara keseluruhan.

Indikator kesuksesan ini ber manfaat untuk mendeteksi symptom kelemahan dalam setiap siklus/sektor penyumbang kesuksesan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan secara keseluruhan bisa jadi mem peroleh nilai tinggi namun ternyata di nilai rapor di beberapa sektor masih belum memuaskan. Setelah kelemahan di masing-masing sektor dikenali, maka APIP harus dapat merekomendasikan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan nilai sektor yang masih buruk. Sebagai contoh, sektor penyediaan lahan yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, APIP harus mem berikan rekomendasi terkait peri jinan, kebijakan Pemda, dan hal lain terkait penyediaan lahan sehingga rekomendasi mam pu menghilangkan penyebab sekaligus sebagai solusi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Ketiga, nilai rapor indikator kinerja setiap sektor maupun nilai kesuksesan program ketahanan pangan secara keseluruhan perlu dikaitkan dengan pemberian reward and punishment. Ben tuk pemberian reward and punishment tergantung pada kebi -

jakan pemerintah yang pada intinya untuk menstimulasi setiap K/L untuk

memberikan kinerja terbaik dalam m e n y u m b a n g k e b e r h a s i l a n

program ketahanan pangan. Ketika salah satu atau beberapa sektor yang memiliki nilai rapor tidak dikenakan sanksi apapun maka dapat dipastikan, keinginan untuk meraih kinerja terbaik menjadi kendur. Bentuk pemberian sanksi juga merupakan satu paket kebijakan dengan bentuk pemberian reward. Sebagai usulan, bentuk pemberian reward misalnya penambahan anggaran di sektor tersebut atau bila perlu pemberian tambahan insentif tertentu. Usulan lain terkait bentuk pemberian sanksi misalnya pemotongan insentif tertentu atau pemberian surat peringatan kepada pimpinan K/L/P terkait serta sanksi lainnya.

PenutupSebagai penutup, program keta hanan pangan

sebagai salah satu contoh program lintas sek toral memerlukan komitmen bersama keseluruhan K/L/Pemda yang terkait dengan program ini. Masing-masing pimpinan K/L/P harus menyadari untuk secara konsisten memberikan kinerja terbaik di sektornya sehingga mampu menghasilkan nilai kesuksesan program keta-hanan pangan secara utuh. Sudah bukan saatnya bagi K/L/P mengedepankan ego sektoral, namun setiap pimpinan K/L/P justru harus membuka diri untuk berkoordinasi dalam upaya men cari solusi atas kendala/per masalahan di lapangan.

APIP sebagai quality assu rance dan menjalankan peran consultancy bagi pimpinan K/L/P harus menjalankan pengawasan intern atas program ketahanan pangan lintas sektoral secara opti mal dengan pendekatan risk based audit serta membuat indi kator kinerja kesuksesan program ketahanan pangan secara kompre hensif dan holistis sebagai dasar penilaian dalam pelaksanaan pengawasan lintas sektoral inin

*) Penulis adalah Kasubdit pada Direktorat PLP Bidang

Hankam pada Deputi Polsoskam BPKP

LaPOraN UTaMa


LaPOraN UTaMa

Kasus ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp100 miliar lebih. Belum lagi

mengenai tata niaga beras yang banyak mendapat sorotan publik.

Tak hanya di tataran pusat, pemerintahan daerah dan jajaran-nya pun tak luput dari permainan kotor di bidang ketahanan pangan

ini. Sebut saja dugaan korupsi bibit kedelai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun anggaran 2013 sedang diusut Polres Gunungkidul. Belum lagi kasus dugaan tipikor distribusi kedelai untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di Kalianda, Lampung Selatan.

Terkuaknya kasus korupsi dan

skandal suap di bidang ketahanan pangan yang melibatkan pengu-saha, pejabat , dan pol i t is i , meng in for masikan kepada kita bahwa ada yang tidak beres di bidang pengadaan pangan di negeri ini. Tak salah bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mena ruh perhatian serius terhadap keta hanan pangan. Bahkan dalam

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kasus impor daging sapi yang terjadi di kementerian Pertanian begitu kental dengan aroma money laundering dan gratifikasi. atau yang paling mutakhir, bagaimana kejaksaaan agung sedang menyidik kasus rkaP (rencana kerja dan anggaran Perusahaan) fiktif selama

empat tahun berturut-turut yang diajukan salah satu BUMN, PT. sang Hyang seri atas subsidi benih.



itu menilai, banyak ke bi jakan yang melenceng di sek tor pangan. Kalau terus ber gantung pada impor, ketahanan pangan kita akan hancur, petani terus rugi, oto matisnya lahannya dijual.

Untuk diketahui, 70%-80% penduduk di Indonesia hidup di desa dan berprofesi sebagai petani. Saat yang sama, 70% dari mereka hidup miskin dan tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan sektor pertanian. Ironis, petani yang memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, seba-gai produsen pangan sekaligus kelompok konsumen terbesar, kondisinya kini terpuruk yang tak memiliki daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Oleh karena itu, potensi akan terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi amat rentan sekali.

Permasalahan Ketahanan Pangan

Terkait ketahanan pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Pedoman Evaluasi Pro gram Keta-hanan Pangan telah melakukan mapping atas permasalahan pada lima produk unggulan yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai komoditas pangan utama: beras, jagung, kedelai, daging, dan gula. Dapat dirinci sebagai berikut:1. Lahan Beras merupakan konsumsi

pangan pokok masyarakat Indo nesia. Dalam menghadapi per soalan beras yang sangat kom plek ini, pencapaian sur-

LaPOraN UTaMa

salah satu national interest-nya, selain pertambangan, sektor ini dijadikan sebagai salah satu titik rawan yang harus diwaspadai. Tak hanya itu, KPK juga tengah membidik pengusaha hitam pelaku kartel kebutuhan pangan impor yang mengakibatkan Indonesia semakin tidak mandiri dalam pengadaan pangan.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sum ber daya alam, tetapi saat yang sama banyak mengimpor bahan pangan. Kebijakan impor yang ‘aneh’ itu seolah memberi gam-baran kontraproduktif atas potensi Indonesia sebagai negara agraris. Lihat saja impor bawang putih atau cabai merah secara besar-besaran dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Alibinya, jika impor tak dilakukan, maka harga di pasaran bakal melonjak tajam. Masyarakat pun akan kesu-litan mendapat pasokan karena produksi dalam negeri tak mampu diandalkan untuk memenuhi kon-sumsi.

Lembaga aparat penegak hu-kum, termasuk KPK menyadari iro -nisme impor pangan ini. Lembaga

plus pro duksi beras 10 juta ton pada tahun 2014 memiliki arti penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya serangkaian kebijakan yang dirumuskan berda sarkan analisis yang kompre hensif terhadap sistem produksi beras.

Dampak alih fungsi lahan se l a in akan mengurang i produksi beras nasional juga akan mengu rangi kesempatan kerja di bidang pertanian karena sekitar 80% dari daerah Indonesia merupakan daerah perdesaan dan sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di perdesaan. Selain itu, sektor pertanian di pedesaan banyak me nyerap pengangguran seba gai tenaga kerja. Oleh karena itu, alih fungsi lahan per tanian akan mempersempit kesempatan kerja di sektor pertanian.

Perma salahan alih fungsi lahan, antara lain:a. Alih fungsi lahan tidak

terken dali per tahun 300 ribu Ha, cetak sawah maksimal 50 ribu Ha/Tahun

b. Pembagian urusan pe me -rintahan daerah menem-patkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib semen-tara pemba ngunan bidang per tanian hanya sebagai pilihan.

c. Modus untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian antara lain dengan merusak atau mem biarkan rusaknya

12 Warta PengaWasanvol xxI no.1 aPrIl 2014


jaringan irigasi sehingga sawah menjadi tidak pro-duktif dan akhirnya akan dipusokan.

2. Benih dan Pupuk Terkait benih atau bibit, per ma-

salahan yang muncul sepu tar penerimaan benih oleh kelom-pok tani melampaui musim tanam sehingga kualitas nya ber potensi menurun, yang meng akibatkan jumlah pro-duksi menurun. Perlu dikaji agar pengadaannya bisa dila-ku kan melalui e-katalog. Selain itu, banyak sertifikasi benih/bibit yang asli tapi palsu (aspal) yang beredar. Oleh karena itu perlu diuji kewajaran penerbitan sertifikat benih/bibit dengan melakukan kontrol hu bungan antara sertifikat yang dike-luarkan dengan PNBP yang dipungut.

Yang tak kalah pentingnya adalah masalah pupuk. Pupuk meru pakan input pertanian yang penting karena dengan pemu pukan yang berimbang akan mening katkan stagnasi produksi. Masalah ketersediaan pupuk bersubsidi dilakukan melalui penyaluran pupuk dengan distribusi tertutup, se-hingga pemakai pupuk bersub-sidi akan dipastikan langsung para petaninya.

Namun demikian, tetap saja timbul masalah seperti adanya dua lisme pengaturan distribusi pupuk, yaitu pupuk dari pro-dusen sampai dis tr ibutor opera sionalnya didasarkan

LaPOraN UTaMa

ke tentuan dari Kemen terian Per dagangan, sedangkan mulai distributor sampai kios dan petani didasarkan ketentuan dari Kementerian Pertanian. Selain itu, Pengawasan terha-dap distribusi pupuk belum dilaksanakan secara baik dan cermat, terutama untuk daerah yang terdapat perkebunan besar yang biasa disebut “dae-rah merah” karena pupuk ber subsidi diindikasi “bocor” dis tr ibusinya dise babkan perbedaan harga. Kebo coran distribusi di daerah merah, dimulai dari distributor sampai kios dengan modus penca tatan seolah-olah disalurkan ke kios padahal kios tidak menerima pupuk bersubsidi, kios tidak seluruhnya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani sesuai RDKK.

3. Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur yang

memadai pada hakekatnya mem berikan landasan yang men dukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun disa dari bahwa pada saat ini masih dijumpai berbagai tan-tangan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur termasuk kesenjangan aset infra struktur antar wilayah pangan.

Adalah sebuah kenyataan bah -wa adanya pembagian urusan ir i gasi dengan basis luas areal sawah yang harus di la -yani antara Peme rintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten malah

menghambat per baikan saluran ir igasi yang perlu segera ditangani. Penanganan irigasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten cenderung tidak terkordinasi secara baik, se-hingga fokus perbaikan irigasi sa ngat mungkin dilaksanakan bukan pada areal yang membu-tuhkan perbaikan.Bila dilihat uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian saat ini dan di masa mendatang ber-kutat pada perubahan iklim global, keterbatasan lahan terkait alih fungsi lahan, kecil nya kepemilikan lahan, lemah nya sistem perbenihan dan pem bibitan, keterbatasan akses petani terhadap permodalan, le mahnya kelembagaan tani, lemahnya sistem penyuluhan, dan lemahnya koordinasi antar sektor untuk mendukung pembangunan pertanian.

Khusus mengenai le mah -nya koordinasi, da lam rang ka merumuskan perma sa lahan yang meng hambat pelaksanaan keta-hanan pangan di Indonesia, BPKP akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan. Kegiatan yang bersifat lintas sektor ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 butir empat.c. yang meminta BPKP melaksanakan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkinin

(mil)



Perdebatan isu ini ber-k e m b a n g m e n j a d i bebe rapa arus utama, dimana yang pertama

berpendapat bahwa ketahanan pangan ada lah suatu kondisi dimana berkurangnya kelaparan di dunia. Sementara itu, arus utama yang lain mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ha-dir nya stabilitas harga beras, keter sediaan suplai beras dunia yang berlimpah, swasembada pangan, dan keter sediaan devisa untuk sebagai per syaratan untuk memenuhi impor beras.

Namun demikian, bila merujuk kepada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian dari ketahanan pangan adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan, dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Paling tidak, ada empat hal yang membuat masalah ketahanan pangan layak diperbincangkan. Pertama, pangan adalah hak azasi manusia. Hal ini telah dijamin

dalam Universal Declaration of Human Right (1948) dan The Interna tional Covenant on Eco-nomic, Social, and Cultural Rights (1966) yang menyebutkan bahwa “everyone should have an adequate standard of living, i n c l u d i n g a d e q u a t e f o o d , clothing, and housing and that the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition”. Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi

Meskipun banyak kajian akademis dan proposal kebijakan yang disodorkan untuk mengatasi isu

ketahanan pangan, tak ada definisi yang disepakati mengenai terminologi ketahanan pangan.

LaPOraN UTaMa


Manusia. Kedua, sebagai wujud nyata

implementasi penjaminan hak asasi tersebut, persis di tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan per nyataan tentang perlunya upaya global untuk peningkatan kesejahteraan m a n u s i a y a n g d i t u a n g k a n dalam Millenium Development Goals (MDG’s). Target nya, di tahun 2015 nanti setiap negara d i h a r a p k a n m a m p u u n t u k menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi awal pada tahun 1990.

Ketiga, kondisi masyarakat Indonesia yang masih berkutat pada masalah kemiskinan. Meski-pun banyak pihak meng klaim Indonesia mengalami peningkatan pe sa t da l am pe r tum buhan ekonomi, tetapi data Badan Pusat Statistik (BPS) berkata lain. Per September 2013, diketahui masih sekitar 28,55 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin, atau naik 0,48 juta orang dibandingkan posis i Mare t yang mas ih b e r j u m l a h 2 8 , 0 7 juta j iwa. Angka kemiskinan tersebut berbanding lurus dengan pemenuhan

kebutuhan pangan. Ironisnya, jumlah penduduk miskin tersebut justru banyak disumbang dari petani yang notabene memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan.

Keempat, usaha untuk me-nga tasi kekurangan pangan ter nyata tidak melulu bisa di-laku kan dengan swasembada pro duk pertanian. Ketahanan pangan pada suatu negara tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena masing-masing negara tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang

industri, kemudian membeli komo ditas pangan di pasar inter-nasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada pangan pada level nasional, na-mun seringkali masyarakatnya mengalami rawan pangan, karena ada hambatan akses dan distribusi pangan. Artinya, ada perbedaan sig nifikan yang seringkali gagal dipahami beberapa orang antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan.

Tantangan Pangan DuniaSaat berbicara sebagai keynote

speaker di acara Rapat Kerja BPKP yang diselenggarakan di Aula Gandhi BPKP, Jakarta (07/03), Kepala Badan Ketahanan Pangan Prof. Dr.Ir. Achmad Suryana, MS menggambarkan tantangan pangan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Diprediksi penduduk dunia meningkat dari 7 miliar di tahun 2012 menjadi 9 miliar pada tahun 2050. “Faktanya, hampir 1

miliar orang diantaranya hidup miskin, kurang gizi bahkan

kelaparan,” ujar Achmad. Lanjut beliau, diperlukan i nves t a s i pe r t an i an sekitar 83 milyar USD per tahun agar tercipta

pertanian dan ketahanan

Ketahanan pangan pada suatu negara tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena masing-masing negara tergantung pada sumberdaya yang dimiliki.

LaPOraN UTaMa


pangan berkelanjutan. Terjadi jurang perbedaan yang cukup menganga antara kedua kutub itu: negara maju mening kat-kan persyaratan pangan yang berkualitas dan aman, di sisi lain negara berkembang dan terbe-lakang masih terengah-engah untuk memenuhi kuantitas pangan

Kondisi global itu tak berbeda jauh dengan situasi pangan do-mestik. Dengan jumlah pen duduk terbesar keempat dunia sete lah Cina, India, dan AS, pertanian Indonesia didominasi oleh usaha tani skala kecil (small holder), disamping konsumsi pangan yang masih didominasi single commodity, yaitu beras. “Konversi lahan pertanian yang makin tak terkendali, disamping sebaran produksi pangan yang tidak me-nentu, turut menyumbang makin peliknya persoalan pangan di tanah air,” cetus Achmad.

Untuk itu, strategi ketahanan pangan yang dipilih adalah mela lui pendekatan jalur ganda (twin-track approach), yaitu mem prioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaaan untuk m e n y e d i a k a n

lapangan kerja dan pendapatan. Jalur lainnya, memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat mis-kin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.

Aspek Pengawasan Uraian di atas jelas memper-

lihatkan kepada kita bahwa ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan meli batkan ba-nyak sektor. Keberhasilan pem-bangunan keta hanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa satu institusi, tetapi juga oleh sektor lain nya. Dengan demi kian, sinergi antar sektor, termasuk sinergi peme-rintah dan masyarakat dan dunia usaha merupakan kunci sukses keberhasi lan pem bangunan ketahanan pangan.

Pendeknya, ketahanan pa ngan jelas merupakan se buah kegiatan yang bersifat lintas sek toral. Untuk bisa mewu judkan ketahanan pangan yang tang guh, dibutuhkan sinergi antar kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui, tujuan pembangunan ketahanan pangan 2010-2014 salah satunya adalah untuk meningkatkan

Kepala Badan Ketahanan Pangan Prof. Dr.Ir. Achmad Suryana, MS

LaPOraN UTaMa

strategi ketahanan pangan yang dipilih

adalah mela lui pendekatan jalur ganda (twin-track

approach), yaitu mem prioritaskan

pembangunan ekonomi berbasis

pertanian dan pedesaaan untuk

menyediakan lapangan kerja dan

pendapatan.


Direktur Pengawasan Produksi dan Sum ber daya Alam pada Deputi Pere konomian BPKP Agus Setianto

ke ter sediaan dan cadangan pa-ngan dengan mengoptimalkan sumberdaya secara berkelanjutan. “Strategi yang ditempuh BKP adalah melaksanakan koordinasi secara sinergis saat menyusun kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar,” ujar Achmad Suryana. Misalnya, untuk as-pek ketersediaan pro duksi pa-ngan yang meliputi pe nga daan infrastruktur dan sarana pro duksi, subsidi sarana, dan pemberdayaan masya rakat, maka Kementerian Per t an ian sebaga i l ead ing sector melibatkan Kementerian Peker jaan Umum, Kementerian Kehutanan, BUMN, dan Peme-rintah Daerah.

Sesuai dengan UU 18/2012, p e m e r i n t a h b e r w e n a n g melakukan pengawasan penyelenggaraan pa-ngan. Pengawasan yang di mak sud dilaku kan terhadap ke ter se diaan dan kecukupan pa ngan p o k o k

yang aman, ber gizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

K e m e n t e r i a n P e r t a n i a n telah me minta bantuan Ba dan Penga wasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang be kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian target dan tujuan dari program keta-hanan pangan yang bersifat lintas sektoral.

Terkait hal tersebut, Direktur Pengawasan Produksi dan Sum-ber daya Alam pada Deputi Pere-konomian BPKP Agus Setianto sepakat bahwa evaluasi yang dimaksud lebih ditekankan pada aspek preventif dan menganalisis bottleneck pada upaya pe ning-katan produksi ko mo diti kunci.

Tak kalah pentingnya, yang menjadi perhatian dan sedang dikaj i adalah permasalahan anggaran. “ S i s t e m p e n g a n g -

garan berbasis ki nerja

LaPOraN UTaMa

membuat anggaran dialokasikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, sehingga alokasi anggaran untuk Program Ketahanan Pangan tersebar di satker-satker pada beberapa kementerian/lembaga terkait. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri pada tahap imple-mentasi program ini di lapangan,” ujar Agus.

Hal ini diakui oleh Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono yang menyatakan bahwa kenyataannya, alokasi anggaran terdistribusi pada kotak-kotak unit organisasi . “Saat yang sama, masalah-masalah rakyat yang memerlukan penanganan lin tas sektoral tidak ada yang mengalokasikan anggarannya, alasannya karena bukan tupoksi-nya,” tambahnya. Dari paparannya saat memberikan keynote speech-nya di Raker BPKP (07/03), Hari juga menyinggung keterlibatan institusi lain dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Untuk mencapai ketahanan pa-ngan nasional memerlukan sinergi hampir semua lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kemendagr i , Kemente r i an Perindustrian, BUMN, BPOM, dan Pemdan

(hjk/ipul/mil)

usaha untuk me nga tasi kekurangan pangan ter nyata tidak melulu bisa di laku kan dengan swasembada pro duk pertanian. Ketahanan

pangan pada suatu negara tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya

yang dimiliki.


Tak salah kiranya bila Badan Pengawasan K e u a n g a n d a n Pembangunan (BPKP)

me ngang kat tema pengawasan lintas sektoral sektor ketahanan pangan sebagai salah satu isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kerja yang digelar di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta (05/03). Setelah menjadi salah satu Prioritas Nasional di RPJMN 2010-2014, ketahanan pangan juga satu dari tiga sasaran utama RPJMN 2015-2019, selain ketahanan energi dan target tingkat pertumbuhan ekonomi 6-8 persen.

Sesuai dengan Peraturan Peme rintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sism Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mendapat mandat untuk melakukan pengawasan yang sifatnya lintas sektoral. Artinya, wilayah itu

adalah di mana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, seperti Itjen Kementerian/Lembaga ataupun lembaga inspektorat di daerah tak dapat menjangkaunya, ka rena melibatkan dua atau lebih institusi. “Disitulah playing field BPKP,” cetus Kepala BPKP Mardiasmo di sela-sela pidato pem bu kaannya yang dihadiri oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari , seluruh deputi , dan pejabat struktural, baik di lingkungan BPKP pusat maupun perwakilan.

Ketahanan Pangan masih me rupa kan isu strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan mempunyai dimensi sangat luas dan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Untuk itulah, BPKP akan fokus melakukan pengawasan terhadap

lima komoditi utama pangan: beras, jagung, kedelai, daging, gula. Saat beberapa komoditi telah mencapai swasembada pangan, pertanyaannya mengapa kran impor tetap mengucur deras? Meski sah-sah saja, kebijakan impor beras selalu menuai senti men negatif dari publik. Bagi negara agraris seperti Indonesia yang luas lahan sawahnya men capai 8 juta hektar, kebijakan me ngimpor beras menjadi perdebatan panjang.

Konversi lahan Agar diskusi lebih tajam, saat

raker BPKP juga mengundang pejabat kunci di bidang ketahanan pangan, yaitu Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Ahmad Suryana, Menurut hasil identifikasi BKP, konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak

dari kiri kekanan: Kepala BPKP - Mardiasmo, Deputi Investigasi - Eddy Mulyadi Soepardi, Deputi Perekonomian - Ardan Adiperdana, Sekretaris Utama - Meydiah Indreswari, Deputi Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Deputi Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Deputi Akuntan Negara - Gatot Darmasto

LaPOraN UTaMa


terkendali. Diakui, konversi lahan pertanian ke penggunaan lain (non pertanian) dan sulitnya penerapan UU No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan diyakini hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama. Berdasarkan evaluasi RPJMN tahun 2010-2014, rencana perluasan areal pertanian sebanyak 2 juta hektar terhambat. Saat ini baru 37.000 ha lahan terlantar yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Terkait konversi lahan, Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP akan melakukan penga wasan atas Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLPB). Tujuannya, mengevaluasi perumusan kebijakan dan imple mentasinya berkaitan per luasan lahan pertanian baru dan pengendalian konversi lahan pertanian pangan. Permasalahan yang diungkap dibatasi pada isu status hukum, skema pembiayaan perluasan lahan, dan koordinasi antar instansi.

Reviu GP3KDalam rangka mendukung

target surplus 10 juta ton be-ras, Kementerian BUMN te lah menggulirkan Gerakan Pening -katan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) pada tahun 2011. Tujuannya, untuk mendorong peningkatan hasil panen bahan pangan, baik melalui dukungan pendanaan untuk keper luan modal kerja petani, penye diaan sarana pro duksi per tanian (benih unggul, pupuk, dan obat-obatan), serta pengawalan budidaya untuk tiga komoditas: padi, kedelai, dan jagung.

Konsentrasi pengawasan yang dilakukan BPKP adalah mem ve rifikasi kegiatan GP3K, baik intensifikasi (tersebar di 27 provinsi), maupun ekstensifikasi (Provinsi Kalbar dan Kalteng). Metodologi yang digunakan adalah reviu dan evaluasi berfokus pada modus operandi penyimpangan dalam Pengelolaan Program Prio ritas Nasional (Program Keta hanan Pangan), antara lain

keterlibatan partai-partai ter-tentu yang mengintervensi pro gram-program pemerintah (memperoleh informasi mengenai program yang dilaksanakan peme rintah, lalu masuk di tingkat operasional melalui pengaturan proses pelelangan), bagaimana penyimpangan di laku kan secara sistemik pada program pengadaan bantuan alat OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).

Begitu strategis posisi pangan dalam peta pembangunan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Pa ngan me-ngambil peran penting sebagai komponen dasar untuk mewu-judkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi harus disadari, untuk mening katkan ketahanan pangan, tak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi partisi pasi, koordinasi, dukungan dari instansi terkait mutlak adanya.

Begitupun dari sisi penga wasan. Tanpa mengecilkan peran APIP pada masing-masing instansi, pengawasan lintas sektoral yang

dila koni BPKP diya-kini dapat menyatu-kan simpul-simpul strategis pada setiap kementerian/lembaga dan pemda. Sekaligus d a p a t m e m b u k a bo t t l eneck ing dan mengurai disharmoni yang selama ini adan

(hjk/mil/ipul)

dari kiri kekanan: Kepala Badan Ketahanan - Pangan Ahmad Suryana, Deputi Perekonomian BPKP - Ardan Adiperdana, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian - Hari Priyono

LaPOraN UTaMa


Da l a m p i d a t o n y a , P r e s i d e n S B Y menjelaskan bahwa RKP 2015 merupakan

tugas dan kewajiban pemerintahan baru untuk memajukan kehidupan bangsa. Usai membuka acara secara resmi, Presiden juga me nye-rahkan buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB Selama 2 Periode kepada Guber nur Sulawesi Selatan selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) Syahrul Yasin Limpo, Bupati Kutai Timur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi) Isran Noor, dan Walikota Manado selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) Vicky Lumentut.

Sebelumnya, dalam lapo ran penye lenggaraannya Men teri Negara Perencanaan Pemba ngunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas

Armida Salsiah Alisjahbana mene-kankan bahwa acara itu demi-kian strategis, sebab salah satu agendanya membahas Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang temanya adalah ‘Melan-jutkan Refor masi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan’. Menurut Armida, “ini menjadi jembatan RPJMN kedua dan ketiga, serta RKP 2015 menjadi RKP pertama yang menghubungkan pemerintah lama dan ke pemerintah baru.”

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengingatkan bahwa periode lima tahun ke depan sangat krusial. Bila meleset, maka periode berikutnya otomatis meleset. “Syarat mencapai hal itu, Bappenas memasang target pertumbuhan 6-8 persen dalam rentang periode 2014-2019,” tegas Armida. Untuk mengakselerasi

pembangunan dalam lima tahun ke depan, disepakati tiga sasaran utama: penguatan konektivitas, ketahanan pangan, energi, dan air; dan peningkatan daya saing.

Sebagaimana diketahui, sejum-lah tantangan pembangunan yang dibahas akademisi, pengu saha, dan pemerintahan itu akan disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Sebagai penjabarannya, diidentifikasi 23 isu strategis yang dikelompokkan dalam tiga bidang: politik, hukum, pertahanan dan keamanan; eko-nomi; dan kesejahteraan rakyat. Menariknya, dalam bidang pereko-nomian, pemerintah konsisten menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu isu strategisnya. Produksi pangan utama terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang saat ini

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan membuka sekaligus memberikan arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2014 yang

dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta (30/04). Bagi Presiden SBY, kegiatan yang juga dihadiri oleh Wapres Boediono, beberapa pimpinan kementerian/lembaga termasuk Kepala BPKP

Mardiasmo, kepala daerah, dan undangan lainnya itu adalah hajatan besar terakhir Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.


mencapai 250 juta jiwa.Usai rehat siang, musren-

bangnas menyajikan sidang pleno yang membahas empat tema. Pertama, terkait rencana dan kebi jakan pembangunan di 2015. Materi ini kembali dibawakan oleh Kepala Bappenas. Kedua, penguatan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan 2015, yang disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Ketiga, materi tentang kebijakan fiskal dan kualitas pelaksanaan anggaran 2015 yang disajikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. Terakhir, pengendalian inflasi daerah oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

Senada dengan Armida, Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui bahwa tahun 2015 merupakan tahun transisi kepemerintahan, sehingga anggaran tahun2015 bersifat baseline. “Maksudnya. hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pe me rin tahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta belum memperhitungkan inisiatif-inisiatif baru. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak kepada Pemerintah baru sesuai platform yang direncanakan,” ujar Chatib.

PenghargaanKementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN) memberikan penghargaan Anu-gerah Pangripta Nusantara kepada kepada enam pemerintah pro vinsi dan 12 pemerintah kabu paten/kota yang berprestasi di bidang dokumen perencanaan pemba-

ngunan. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan. Penghargaan itu terbagi menjadi dua jenis, yakni Pangripta Nusantara Utama untuk daerah dengan hasil perencanaan ‘Terbaik’ dan Pangripta Nusantara Pratama untuk daerah dengan hasil perencanaan ‘Baik’.

Penerima Pangripta Nusantara Pratama tingkat provinsi adalah DKI Jakarta, Aceh, dan Banten, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Sementara itu, penerima Pangripta Nusantara Pratama tingkat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan, Kota Medan, dan Kota Cilegon, Kabupaten Gunung Kidul, Kabu paten Rote Ndao, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk kategori ‘Terbaik’ atau Pangripta Nusantara Utama diraih oleh Kabupaten Badung, Kota Magelang, Kota Kendari,. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Aceh

NasiONaL

Barat. Untuk level provinsi, diraih oleh D.I.Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sebelum ditutup, dilakukan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik. Apresiasi ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang telah menciptakan terobosan agar kebijakan strategis Reformasi Birokrasi lebih terarah, dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada tiga kategori yang dinilai: pencegahan korupsi; pe-ningkatan kapasitas dan kinerja apa ratur; dan peningkatan kua-litas pelayanan publik. Setelah menilai 515 inovator, Tim Panel Independen yang diisi oleh pakar dan profesional, seperti JB Kristiadi dan Siti Zuhro memilih “Top 9 Innovator” yaitu Pemkot Surabaya (2 anugerah), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jatim, Pemerintah Aceh, Pemkot Banjarbaru, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Pemprov NTB, dan Pemprov Jabarn

(mil/ipul/hjk/santi/edi/nuri)

Menteri PPN/Kepala Bappenas - Armida Alisjahbana memberikan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara kepada beberapa Kepala Daerah


NasiONaL

Komisi Pemberantasan K o r u p s i ( K P K ) b e r s a m a B a d a n P e n g a w a s a n

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan “Launching Koordinasi dan Supervisi Pence-gahan Korupsi” di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (28/02).

Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wagub Banten Rano Karno. Sedianya Gubernur DKI Joko Widodo diundang, namun berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Busyro Muqoddas sepakat bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan di berba gai sektor. Kali ini, fokus korsupgah ada pada sektor ketahanan pangan, pertambangan, pendapatan, dan pelayanan publik. Selain

itu, Busyro juga mengapresiasi temuan-temuan BPKP terkait korsupgah. “Hal itu akan akan dikembangkan menjadi kebijakan koordinasi supervisi,” tegas Busyro.

M e n u r u t K e p a l a B P K P Mardiasmo, launching Korsupgah korupsi 2014 ini merupakan kelanjutan MoU (Memorandum of Understanding) antara KPK dan BPKP yang telah dimulai sejak 2012. “Ini adalah kelanjutan evaluasi dari tahun 2012 untuk mengurangi titik-titik rawan korupsi, khususnya di daerah,” tegasnya. Di penghujung sam -butan nya, Mardiasmo me ngingat-kan aparatur pemda untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya fraud atau korupsi. “Kita ingin komitmen untuk membangun daerah di Indo-nesia, tanpa korupsi,” tegasnya.

Menurut Mardiasmo, belum semua potensi pendapatan dana di daerah digunakan secara optimal. “Untuk meningkatkan layanan publik. kami mencoba agar konsen trasi meminimalkan fraud tak hanya di sektor pengeluaran, tetapi juga membidik sektor pene rimaan yang juga rawan penyimpangan,” urai Mardiasmo. Beliau memberi contoh, masih banyak pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, termasuk pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Workshop KorsupgahSebagai tindak lanjut Perjan-

jian Kerjasama yang diperbaharui tanggal 19 Februari 2014 antara KPK dengan BPKP tentang Koor-dinasi dan Supervisi Pence gahan Korupsi (Korsupgah), dilak-sanakan Workshop Korsupgah

dari kiri ke kanan: Gubernur Jawa Barat - Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Bidang KPK Bidang Pencegahan -Busyro Muqoddas, Kepala BPKP - Mardiasmo, Wakil Gubernur Banten - Rano Karno, Juru Bicara KPK - Johan Budi


NasiONaL

oleh KPK dan BPKP di Hotel Ibis Slipi, Jakarta (03/03). Tampak hadir Ketua KPK Abraham Samad, Kepala BPKP Mardiasmo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Mengawali sambutannya di depan direktur dan seluruh Kepala Perwakilan BPKP, dan undangan lainnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Kemendagri itu mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal Korsupgah ini yang telah menginjak tahun ketiga sejak dimulai tahun 2012 lalu. “Keterbatasan KPK yang yang tidak mempunyai perwakilan di daerah membuat peran BPKP

begitu besar dalam upaya pence-gahan korupsi”, akunya.

Sebagaimana diketahui, selain penanganan kasus korupsi (grant corruption) dan penguatan Apa-rat Penegak Hukum, KPK juga akan melakukan perbaikan sektor strategis dalam upaya pencegahan korupsi di bidang ketahanan pangan, pertambangan, dan penda patan pada pemkab maupun pemkot di Indonesia. Secara pribadi, Abraham prihatin dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 yang stagnan, berkisar di angka 3,2. “Artinya tindak korupsi di Indonesia masih masif terjadi, seirama dengan maraknya pembe rantasan korupsi

itu sendiri,” keluh Abraham. Ia juga mengakui bahwa se lama in i KPK ser ing dipersepsikan layaknya “pemadam kebakaran”. Ia mengakui, selama ini KPK fokus pada tindak penindakan. “Tahun in i , KPK akan merubah strateginya, dengan mengintegrasikan

Saat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa dalam rangka otonomi daerah, pembinaan dan penga wasan penyelenggaraan Pemerin tahan daerah, secara nasional dikoor dinasi oleh Menteri Dalam Negeri . “Sebagai faktor penghambat bisnis, korupsi di Indonesia masih menduduki peringkat dua (14,2%) di bawah biro -krasi yang berbelit-belit (15,4%),” ujar Gamawan.

Untuk itu, menurut mendagri, pemda wajib menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi pencegahan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap tahun. “Progresnya dilaporkan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas”, lanjutnya.

Selanjutnya, Kepala BPKP Mardiasmo yang didampingi oleh Deputi BPKP Bidang Pe nye leng-garaan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mema parkan tujuan, sasaran dan ruang lingkup korsupgah 2014. “Selain menindaklanjuti hasil tahun lalu, korsupgah tahun 2014 fokus pada program ketahanan pangan, pertambangan, dan sektor pendapatan,” ujar Mardiasmo. Mengantisipasi tahun 2014 yang disebut sebagai tahun politik, sasaran korsupgah pengelolaan APBD meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD yang “pro rakyat”. Mardiasmo yang juga Wakil Ketua TEPPA itu menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran pemda selama ini. “Hal itu terjadi bukan hanya disebabkan lemahnya perencanaan dan penganggaran, tetapi juga kualitas SDM pengelola pengadaan barang dan jasa, dan proses pencairan dananya,” jelas Mardiasmon

(mil/arif/resty)

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi


NasiONaL

Menindaklanjut i Direktif Presiden R I ( 1 0 / 1 2 / 1 3 ) di Istana Bogor

untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional Pengawasan di Aula Perwaki lan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar (27/01) dengan tema serupa. Acara yang dibuka oleh Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto itu dihadiri oleh Kepala BPKP, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Dirjen Pembangunan Daerah pada Kemendagri, Irwasum Polri, dan 6 gubernur se-Sulawesi.

Saat membuka acara, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengakui bahwa tindakan pembe-

rantasan korupsi, khu susnya tindak pencegahan perlu ditingkatkan. “Momen kali ini sangat pas, sebab tiga unsur penting bertemu sekaligus: aparat penegak hukum yang diwakili oleh Kejaksaan Agung dan Polri, Pemda yang diwakili oleh gubernur dan bupati, dan APIP dalam hal ini kehadiran BPKP dan Inspektorat Daerah,” ujarnya. “Dengan memenjarakan orang ke penjara, maka kejahatan tidak akan ada habisnya. Makanya, harus dilakukan tindakan pence-gahan,” kata Andhi.

Fakta di lapangan, terjadi penu-runan semangat kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Beberapa aparatur di daerah menolak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dengan alasan takut atas tindakan represif aparat penegak hukum. “Fenomena itu seakan menem-patkan hukum dan pembangunan merupakan dua hal yang secara diametral berada pada sisi ber-la wanan. Bila dibiarkan ini berbahaya, karena hukum dianggap sebagai komponen penghambat pembangunan,” tegasnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Guber-nur Seluruh Indonesia, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo da-lam sambutannya menunjukkan keyakinannya bahwa rapat koor-dinasi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang makin baik dan tanpa korupsi. “Semua pi hak harus memiliki ko mitmen bersama untuk me-

Lembaga Negara Sepakat Pemerintahan Tanpa Korupsi

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, memberikan sambutannya


NasiONaL

wujudkan good governance, khususnya dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Syahrul.

Syahrul juga sempat mengutip data di mana saat ini sudah ada 311 kepala daerah yang tersangkut korupsi. “Apakah ini disebabkan oleh sistem atau ada proses yang salah atau ada hal lain? Kita tidak pernah mentolerir kalau ada penyimpangan tapi kalau ini karena kesalahan sistem berarti kita harus ditunjukkan di mana salahnya?” jelas Syahrul. Mewakili gubernur se-Sulawesi, Syahrul menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan komitmen awal untuk membangun pemerintahan yang makin baik dan tanpa korupsi. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, trans-paran dan akuntabel harus disikapi.

Terkait upaya pencegahan, Irwasum Polri Komjen Anton Bachrul Alam menekankan pen ting nya membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dari sifat serakah. “Perlu setiap kita mem pertebal iman karena itulah sebe narnya cara yang paling efektif untuk menahan kita berbuat korupsi,” ujarnya.

Mitra strategisM e n u r u t K e p a l a B P K P

Mardiasmo, even strategis ini di mak sudkan untuk memak si-mal kan upaya pencegahan serta penindakan pelaku korupsi agar KKN hilang dari negeri ini. “Harus diakui, Inspektorat di daerah adalah mitra strategis dalam penanggulangan korupsi di daerah.

Lebih daripada itu, kegiatan ini juga mendukung terbentuknya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang lebih kuat, mandiri, inde-penden, dan lebih profesional,” ujar Mardiasmo. Untuk itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini mengusulkan kepada Gubernur Sulsel selaku Ketua Asosiasi Gubernur Seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan ke naikan eselon Inspektorat sekali gus pening katan anggaran. “Semua nya untuk mendukung ke mandirian dan independensi inspektorat. Tak hanya itu, kami juga mengusulkan agar anggaran inspektorat ditambah untuk me nunjang kegiatannya,” pungkas Mardiasmo.

Pada akhir acara, ditandatangani Komitmen Bersama Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi antara gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP se-Sulawesi. Cakupan kerjasama an tara kedua pihak tersebut antara lain meliputi pelaksanaan

pendampingan, pengembangan capacity building bagi SDM pemda, peningkatan kapasitas APIP, peningkatan fungsi selaku quality assurance atas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sebelum ditutup, dilakukan pendeklarasian Internal Audit Charter antara guber nur dan Inspektorat se-Sulawesi.

Sebagaimana diketahui, usai pelantikan Kepala BPKP Sulsel Hamonangan Simarmata oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Ruang Pola Kantor Gubernur, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Gubernur dengan APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah) Untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi. Setelah itu dilakukan pula penan-datanganan Piagam Aparat Penga-wasan Intern Pemerintah (APIP) oleh gubernur dan kepala BPKP se-Sulawesin

(mil/n.s/yus/ipul)

penandatanganan komitmen bersama mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi antara gubernur dan kepala perwakilan BPKP se-Sulawesi


NasiONaL

Salah satu bentuk usaha m e m b a n g u n a k u n -tabilitas di antaranya a d a l a h p e n a n d a t a -

nganan komitmen bersama pening katan akuntabilitas di Auditorium Gedung Utama BPK, Jakarta (22/01). Penandatangan komitmen adalah Ketua BPK Hadi Poernomo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, MenPAN RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Hadir pula pada acara itu beberapa menteri/pimpinan lembaga, termasuk Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan pejabat BPK.

Penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya akuntabilitas keuangan negara untuk mewujudkan tata

kelola yang baik dan peme rintah yang bersih. Dengan penan da-tanganan komitmen bersama ini diharapkan sinergi antar berbagai pemangku kepen-tingan untuk meningkatkan akunta bilitas keuangan negara. Penandatanganan ini merupakan tonggak sejarah peningkatan akuntabilitas keuangan negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo pada pidatonya menyampaikan 5 hal, yaitu monitoring yang lemah, penguatan monitoring, manfaat pusat data, manfaat electronic audit (e-audit), serta simpulan dan himbauan. Sebelum 2010, BPK melakukan pemeriksaan

dengan lingkup dan sumber daya yang terbatas, sedangkan volume keuangan negara relatif besar. Selain itu, sinergi sistem informasi yang telah dibangun kementerian/lembaga dan pengelola keuangan belum dilakukan. Dengan kondisi tersebut, BPK menyampaikan gagasan pembangunan pusat data dalam rangka e-audit pada perte muan pimpinan lembaga negara 21 Januari 2010 di istana Bogor. Presiden SBY mendukung sepenuhnya inisiatif BPK untuk membangun pusat data dan e-audit itu. BPK kemudian melakukan 757 MoU akses data dengan pengelola keuangan negara, serta akses ke

Setiap institusi pe nye leng gara negara harus mempertanggung jawabkan amanah yang diembannya

dari rakyat, atau dengan kata lain harus berakuntabilitas. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah dengan memberikan

keyakinan yang memadai kepada pemeriksa (BPK) bahwa laporan keuangan (financial statement) yang dibuatnya telah

wajar dan bebas dari salah saji secara material.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono


NasiONaL

rekening-rekening pemerintah pusat yang dikelola pada 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pemerintah daerah pada bank pembangunan daerah, dan BUMN.

Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih kepada BPK atas inisiatif memberlakukan sistem e-audit, online audit, dan berbagai sistem baru yang me-mungkinkan pemeriksaan dan penga wasan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa pemberantasan korupsi memang memberikan manfaat, namun di sisi lain pemberantasan korupsi besar-besaran telah mem-buat banyak kepala daerah ragu dalam mengambil kebijakan. Salah satu solusi agar para peja-bat tidak ragu menggunakan anggaran adalah dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum dan juga lembaga audit seperti BPK dan BPKP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan agar jangan sampai pemberantasan korupsi ini membuat roda pemerintahan terganggu.

E-audit menggunakan pusat data BPK sehingga pemeriksaan dapat lebih cepat, mudah, dan efisien serta efektif. Dengan e-audit, BPK dapat memperbanyak jumlah sampling yang akan di-ambil bahkan mungkin juga bisa mencakup populasi sehingga

hampir seluruh jumlah keuangan negara. Lewat sistem ini, reke-ning-rekening pengelola penge lola keuangan negara dan pertang-gungjawabannya dapat diuji oleh BPK, BPK menelusuri transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran jumlahnya, keleng-kapan rinciannya, dan kejelasan sumber keuangannya tanpa bisa direkayasa dan diinter vensi oleh pihak manapun.

Terkait banyaknya temuan pengadaan barang dan jasa, BPK menghimbau pemerintah untuk memperbaiki mekanisme yang ada. “Paling tidak, ada enam per-

syaratan yang harus ditam bahkan dalam proses pengadaan: due dili gence, bank clearance, tax clearance, neraca dan laporan laba rugi harus sama dengan lampiran SPT pajak, kontrak dibuat dalam mata uang rupiah, dan pembayaran ke kontraktor dan dari kontraktor secara non-cash transactions,” ujar Hadi. Dengan dilaksanakannya e-audit dan perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa ini, diharapkan seluruh institusi penyelenggara negara dapat lebih berakuntabilitas kepada publik yang telah me-nitipkan amanahnyan

(HJK/Ipul/Edi)

......Paling tidak, ada enam per syaratan yang harus ditam bahkan dalam proses pengadaan: due dili gence, bank clearance, tax clearance, neraca dan laporan laba rugi harus sama dengan lampiran sPT pajak, kontrak

dibuat dalam mata uang rupiah, dan pembayaran ke kontraktor dan dari kontraktor secara non-cash

transactions.....

Kantor Pusat BPK RI


JPIP yang memiliki visi “Mentradisikan Kompetisi, Mendorong Kemajuan” ini merupakan lembaga nirlaba

yang didirikan oleh Jawa Pos Group pada tahun 2001. Pendirian JPIP merupakan bentuk tanggung jawab sosial Jawa Pos terhadap upaya mendorong kemajuan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Workshop yang diprakarsai oleh JPIP ini dihadiri oleh editor dan wartawan dari berbagai media massa, pemerintah dae-rah , dan lembaga- lembaga ne gara yang menjadi partner

dalam Strengthening Integrity and Accountability Programme (SIAP II). Pada hari pertama tema workshop adalah “Mendorong Penga wasan, Mengapresiasi Ki-nerja Birokrasi“ dengan meng-hadirkan narasumber Kepala BPKP Mardiasmo, MenPAN-RB Azwar Abubakar, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Mursyid, dan anggota DPR RI asal Aceh Nasir Jamil.

Pada paparannya, Kepala BPKP Mardiasmo yang didam-pingi oleh Karo Hukum dan Humas Triyono Haryanto dan Kepala Perwakilan BPKP Aceh Afrizi Hadi, mengakui bahwa saat

ini terdapat gap antara tinggi nya harapan dan kebu tuhan stakeholder dengan ren dahnya kinerja instansi peme rintah. “Jurang ini sudah tentu harus ditiadakan dengan pening-katan kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan publik,” ujar Mardiasmo. Menurut Wakil Ketua Tim Quality Assurance RB Nasional ini, pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, BPKP berperan dalam penguatan pengawasan oleh Aparat Penga-wasan Instansi Pemerintah (APIP). Ia mengusulkan agar APIP mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah dan peran APIP agar lebih dioptimalkan lagi.

Mardiasmo juga mengatakan selama ini hampir di setiap pro-vinsi di Indonesia dapat ditemui masyarakat yang memberikan uang tips saat mengurus surat, baik di tingkat pemerintahan desa maupun pemerintahan pusat. Masyarakat

NasiONaL

Media sebagai pilar keempat demokrasi selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran sentral untuk mewujudkan penguatan integritas dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara yang ada. Peran ini coba diwujudkan oleh Jawa Post Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang bekerja sama dengan USAID menyelenggarakan workshop selama 2 hari (25 -26 Maret 2014) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh

dari kiri ke kanan: MenPAN dan RB - Azwar Abubakar, Anggota DPR RI - Nasir Jamil, Anggota DPD RI - Mursyid, Kepala BPKP - Mardiasmo,


masih menilai pemberian uang tips adalah hal yang normal untuk memuluskan pengurusan dan tanda balas jasa. “Mindset seperti ini harus diubah. Saatnya sekarang publik aktif melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada potensi-potensi ke arah kongkalikong,” cetus Mardiasmo.

Dalam panggung yang sama, MenPAN dan RB Azwar Abubakar menyinggung UU yang baru terbit, yaitu UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN). Menurut mantan Wagub Aceh itu, UU ASN memihak pada penerapan sistem perekrutan dan promosi pejabat negara yang transparan dan adil.

Azwar juga sepakat agar fungsi pengawasan internal diperkuat. “Kami sedang menggodok ran-cangan baru yang disebut Inspek-torat Nasional. Harus diakui, lembaga pemeriksa yang ada selama ini tidak begitu efektif karena kewenangannya terbatas dan kurang independen,” ujar Azwar.

Anggota DPR RI asal Aceh Nasir Jamil mengatakan bahwa Indonesia masih dalam era transisi dari negara otorisasi menuju dengan sistem demokrasi, ditandai dengan sistem pemerintahan yang masih tertutup belum terbuka dan masih dijumpai banyaknya korupsi. Merupakan tugas kita semua untuk mengubah kultur dari yang bersifat koruptif menjadi tidak koruptif lagi, disini peran media diharapkan dapat mengawasi birokrasi.

JPIP Hari Ke-2Hari kedua, Workshop JPIP

mengusung tema “Penguatan Komunikasi Lembaga Negara dengan Media” dengan meng-

Kepala Kejaksaan Negeri Depok itu juga meminta kedua pihak untuk mengedepankan kode etik masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, Triyono,

NasiONaL

hadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP Tr iyono Haryanto, Kepala Biro Hukum dan KIP KemenPAN dan RB Herman Suryatman, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Roejito pada sesi pertama. Pada sesi kedua tampil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh Taqwaddin Husin.

Karo Hukum dan Humas BPKP Triyono Haryanto yang didampingi oleh Kabag Humas dan HAL Nuri Sujarwati mengajak rekan jurnalis dan media massa, khususnya di Provinsi Aceh untuk memperat kerja sama yang selama ini telah terjalin. “Lebih bagus lagi jika ada pertemuan rutin antara media dengan BPKP Aceh. Misalnya dalam bentuk coffee morning atau lainnya,” usul Triyono. Mantan

yang tidak asing dengan kegiatan kehumasan sewaktu bertugas di Kejaksaan, membuka diri kepada para awak media untuk tidak segan-segan menghubungi BPKP jika ada permasalahan yang perlu dikonfirmasikan.

Selanjutnya, dalam panggung yang sama, Karo Hukum dan KIP KemenPAN dan RB Herman Suryat man pada paparannya men-jelaskan tentang sembilan program percepatan reformasi biro krasi, yakni antara lain: Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; Penataan Sistem Seleksi dan Promosi secata terbuka; Peningkatan Profesionalisme PNS; Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik; Pe-ning katan Kualitas Pelayanan Publik; Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; Pening katan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara; dan Peningkatan

Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP - Triyono Haryanto memberikan paparan


Efisiensi Belanja Aparatur Negara.Kepala Pusat Analisis dan

Layanan Informasi Komisi Yudi-sial Roejito memaparkan peran lembaga Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan peme rintahan. Menurut Roejito, Komisi Yudisial (KY) berperan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk mempermudah akses media dan layanan laporan masyarakat kepada KY, telah dibentuk enam kantor penghubung yang tersebar di Surabaya, Semarang, Samarinda, Medan, Makassar, dan Mataram.

NasiONaL

Selanjutnya, Kepala Per-wa kilan Ombudsman RI (ORI) P ro v ins i Aceh Taqwadd in Husin menjelaskan pengertian Ombuds man RI berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI. “ORI yaitu lembaga negara yang berwenang mengawasi pe-nye lenggaraan pelayanan publik

Husin. Ia mengajak masyarakat untuk melapor kepada ORI bila dijumpai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Workshop JPIP di JayapuraSeri workshop dan training

bagi para jurnalis daerah yang dise leng garakan JPIP di Jayapura

dari kiri ke kanan : Dosen Universitas Airlangga - Haryadi, Karo Hukum dan KIP KemenPAN dan RB Herman Suryatman, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial - Roejito

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada sedang memberikan paparan

baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan peme rin tahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan,” urai

- Papua (19/2) menghadirkan para narasumber dari lembaga negara dan instansi pusat yang berperan aktif dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Hadir antara lain Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Suparman Marzuki, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Eman Su parman, anggota DPR RI asal Papua Agustina Basik Basik, Kepala Perwakilan ORI Sula wesi Selatan Subhan Djoer dan Kepala Perwakilan ORI Papua Iwanggin Sabar Olif, Karo Hukum Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, Kepala Sekretariat BPK Provinsi Papua Lion Simbolon, dan Kepala Per-wakilan BPKP Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Ketut Suadnyana Merada memaparkan tentang tugas dan fungsi BPKP dan bagai-mana dukungan BPKP terhadap Undang-Undang Keter bukaan


NasiONaL

Informasi Publik. Terbukti dengan kesigapan BPKP mener-bitkan Peraturan Kepala BPKP tentang Pembentukan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Doku-mentasi (PPID), tak lama setelah UU 14/2008 tentang KIP terbit.

Lebih lanjut Ketut juga menje-laskan perbedaan tugas dan fung si antara BPKP dan BPK agar para jurnalis lebih paham kemana seharusnya melayangkan permohonan informasi untuk mendukung pemberitaan. Kegiatan BPKP yang lebih banyak untuk konsultansi dan penjaminan kualitas berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga/pemda atau instansi penegak hukum membuat penguasaan informasi hasil pengawasan tersebut berada pada kementerian/lembaga/pemda atau instansi penegak hukum terkait. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan peserta yang mengatakan bahwa BPKP sul i t untuk dimintai informasi terkait hasil audit.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono pada paparannya menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih ternyata tidak cukup di era sekarang. Saat ini, platform pemerintahan dituntut untuk terbuka (Open Goverment). Pe-me rintahan yang terbuka ber -cirikan: transparansi dalam biro krasi, partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan kolaborasi antar komponen negara. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik mengamanatkan Badan Publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan syarat bagi trans-paransi badan publik. Disamping menjalankan fungsi humas, PPID juga menjalankan fungsi manajemen informasi, berperan penting dalam hal pelayanan informasi publik. Keberadaan PPID akan sangat membantu pimpinan badan publik yang bersangkutan ketika ada gugatan dari pemohon informasi publik.

Workshop JPIP di BandungSebelumnya, di pertengahan

Januari 2014 (15-16 Januari 2014), JPIP menggelar training dan workshop bagi para pe laku media lokal sekaligus mem-pertemukan dengan para pimpinan instansi vertikal di Hotel Novotel Bandung. Diantara pejabat publik yang tampil, terlihat Karo Hukum dan Humas BPKP Tr iyono Haryanto, Staf Ahli UKP4 Farchad Mahfud, dan Ketua KIP Abdul

Hamid Dipopramono. Masing-masing narasumber menjelaskan tupoksi instansinya kepada para awak media lokal sekaligus strategi komunikasi yang dipilih.

Seluruh narasumber sepakat perlunya komunikasi yang har-monis dengan para awak media ditan dai dengan terbukanya saluran telepon masing-masing utusan instansi tersebut untuk dapat dihubungi sewaktu-waktu untuk perolehan informasi. Namun menggarisbawahi pa-paran Abdulhamid, pada dasarnya informasi publik sifatnya ter-

buka. Namun demikian untuk kepentingan publik yang lebih baik, UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun undang-undang lain mengatur hal-hal yang perlu dirahasiakan. Oleh karena itu, melalui uji konsekuensi Badan Publ ik berhak menentukan informasi-informasi apa saja yang dapat dikecualikan untuk diberikan kepada publikn

(hjk/mil/hrb/N.S/Ajat/isna/idy)

dari kiri ke kanan: UKP4 - Tara Hidayat, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Kontruksi dan Perdagangan BPKP - Bambang Utoyo, Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Abdulhamid Dipopramono, Wakil Menteri PAN dan RB - Eko Prasodjo, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat - Haneda Lastoto


keBiJakaN PUBLik

Ko n s e p d a s a r Trias Politika da-l a m p e m i s a h a n kekuasaan dalam

menjalankan roda pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sampai saat ini masih dianggap teori yang cocok dalam menjalankan pemerintahan. Top Eksekutif pada pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota, Gubernur untuk Provinsi dan Top Eksekutif Nasional/Negara yaitu Presiden d ip i l ih o leh r akya t seca ra langsung. Demikian juga Anggota Legislatif dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dipilih langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan besar hasil Pemilu sangat dinanti rakyat untuk membuat negeri ini

menjadi lebih baik dari periode pemer in tahan sebelumnya. Pemilu yang merupakan proses politik sebagai sarana untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi rakyat dalam proses pembangunan.

Perkembangan Politik dalam Pilihan Publik

Teori pilihan publik, menurut Samuelson Nordhaus (1995) ada-lah suatu cabang ilmu ekonomi

yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena memperebutkan kekusaan seperti yang digunakan dalam pende-katan yang digunakan dalam pendekatan politik murni, melain-kan lebih dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadi nya pertukaran di antara war ga negara, partai–partai poli-

Pesta demokrasi jilid satu baru saja usai tanggal 9 april 2014 lalu. Pemilu yang dimaksudkan untuk

memilih anggota dPd, dPr, dPrd Provinsi/kabupaten/kota itu merupakan pemilu ketiga di

indonesia pasca reformasi tahun 1998. Peristiwa itu juga menandai bahwa telah sembilan kali berganti

pemerintahan di indonesia.

Oleh: Fajar Hudoyo*


keBiJakaN PUBLik

tik, pemerintah, dan birokrat. Seperti halnya dalam permainan olah raga dan model ekonomi klasik, permainan dalam pilihan publik juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Model dalam pilihan publik yang diwujudkan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden lebih dikenal dengan Pemilihan Umum di Indonesia diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum antara lain menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Para peserta pemilu yang terdiri partai politik harus menaati aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pertarungan untuk meraih kemenangan.

Pertukaran dalam pilihan publik

Pemasok (supplier) dalam kebijakan publik adalah partai–partai politik, pemerintah, dan birokrat sedangkan demander adalah pemilih yang telah ter-daftar dalam data pemilih yang dite tapkan oleh komisi Pemilihan Umum. Sedangkan komoditas yang ditawarkan adalah barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti: konsumsi

atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya; dan noneksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh: jalan raya adalah barang publik, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut; semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya (noneksklusif); dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Istilah barang publik sering digunakan untuk merujuk pada barang yang non-eksklusif dan barang non-rival. Ini berarti bahwa tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang publik. Sedangkan barang publik dalam konteks pilihan publik adalah semua program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pilihan publik tak ada bedanya seperti dalam ekonomi klasik, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Demander dalam ekonomi klasik adalah konsumen dengan menggunakan alat transaksi berupa uang untuk membeli komoditas barang dan jasa, sedangkan dalam pilihan publik demander adalah pemilih dengan menggunakan alat transaksi berupa hak suara dalam memilih calon wakilnya untuk selanjutnya membeli komoditas berupa barang publik. Untuk dapat menyediakan barang publik tidak serta merta dapat menyediakan barang tersebut namun memerlukan alat untuk mencapainya. Inilah yang disebut dengan kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar antara pemilih dengan parpol dan selanjutnya parpol dengan parpol lainnya dengan melakukan proses politik yang menghasilkan sikap dari legislatif terhadap suatu kebijakan. Pada proses selanjutnya, sikap legislatif atas suatu kebijakan publik akan dilakukan tawar-menawar (proses politik) dengan sikap pemerintah/birokrat untuk memutuskan suatu kebijakan publik.

Partai politik menawarkan program-program pembangunan

Variabel Ekonomi/Klasik Pilihan PublikPemasok produsen, pengusaha,

distributorPolitisi, partai politik, birokrasi, pemerintah

Demander Konsumen Pemilih

Komoditas Barang dan jasa (barang swasta)

Barang Publik

Alat Transaksi Uang SuaraJenis Transaksi Voluntary transaction Politics as exchangeSumber: Bustanul Arifin dan D.J Rachbini (2001) halaman 20


kepada pemilih/penduduk yang sudah terdaftar dalam pemilih. Setiap parpol mempunyai jenis program dan cara penawaran, yang berbeda-beda dan beru-saha semaks imal mungkin untuk menarik semua pemilih agar memilih program yang ditawarkan. Tentunya dengan keten tuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan semakin banyaknya pemilih akan semakin besar posisi tawar menawar dengan parpol lainnya sehingga diharap-kan program yang dimil iki partai politik tersebut akan dapat dijadikan dasar dalam pengam-bilan keputusan kebijakan publik. Proses tawar menawar dalam pilihan publik sama dengan proses tawar menawar dalam eko nomi klasik yaitu untuk mencapai titik keseimbangan. Jika dalam ekonomi klasik titik keseimbangan harga antara penjual dan pembeli, dalam

pilihan publik titik keseimbangan terjadi jika pemilih tertarik dan akhirnya menjatuhkan pilihan atas program yang ditawarkan oleh partai politik dengan mekanisme yang diatur oleh KPU.

Golput dan Peran Pemilih Aktif Don’t give him the blank

check! Demikian pesan almarhum Nurcholis Madjid saat kita hendak memilih calon pemimpin atai calon wakil rakyat. Mereka harus terlebih dahulu diberi mandat apa yang harus diselesaikan dalam kurun waktu masa jabatannya. Pemilih aktif dapat memberikan mandat kepada calon wakilnya pada saat sebelum dilakukan pemilu, sebaliknya calon wakil rakyat melalui parpol menawarkan program pembangunan sehingga terjadi yang sering disebut kontrak politik, namun demikian terdapat sebagian pemilih yang tidak aktif dengan tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih dikenal dengan

keBiJakaN PUBLik

golongan putih (golput). Banyak faktor penyebab

pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Umum. Dari hasil hitung cepat hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 yang di lakukan oleh berbagai lembaga survey angka Golput berkisar antara 24% sampai dengan 25%. Kelompok Golput tidak memberikan suara dalam pesta demokrasi sehingga tidak mempunyai wakil untuk menyalurkan aspiras i pada lembaga formal yang diakui negara atau dapat dikatakan bahwa golput tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Sebagian masyarakat me-ngang gap pemilih yang tidak menggunakaan hak pilihnya maka berarti tidak ikut dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Konsekwensi logisnya, mereka tak berhak menikmati barang publik yang dihasilkan dari kebijakan publik. Hal ini sinonim dengan Teori Ekonomi Klasik, di mana konsumen tidak berhak menikmati komoditas berupa barang dan jasa jika konsumen tidak melakukan transaksi dengan produsen/penjual. Setidaknya tidak memprotes atas fasilitas barang publik.

Jadi, masih pantaskah gol -put diberikan ruang di ne gara Pancasila yang sedang mem-bangun demokrasi ini?

*) Penulis adalah Kasubag TU Pusbin JFA


Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya tiga peraturan penting sebaga i tonggak

reformasi keuangan: UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Per bendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pe merik saan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melengkapi tiga Undang-Undang ter sebut, lahirlah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Berikut ini sedikit yang tersisa dari pelaksanaan Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta (05/04),

akUNTaNsi

Perubahan yang DitungguAwalnya, perubahan tersebut

membuat banyak pihak kalang-kabut. Namun lambat laun, setelah satu dekade berlalu, toh kita telah melaluinya dengan baik. Hal itu terbukti dengan semakin membaiknya kualitas opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga maupun Pemda dari waktu ke waktu.

Show must go on . Tahun 2010, menjadi momentum kedua untuk meng-up grade Standar Akun tansi Pemerintah kita. Maka terbitlah PP 71 tahun 2010 tentang Stan dar Akuntansi Pemerintah yang mengusung bendera basis akrual yang akan menggantikan basis kas menuju akrual dalam SAP sebelumnya. Perubahan ini juga membawa sedikit ganjalan beberapa pihak. Pertanyaan yang mengemuka, perlukah kita

mene rapkannya? Atau bisakah kita menerapkannya, mengingat selama ini SAP yang lama saja jalan kita masih tertatih-tatih? Atau seberapa besar manfaat dan mudharat yang akan didapatkan dengan implementasi ini?

Namun tekad sudah semakin bulat, tahun 2015 basis akrual harus sudah digunakan! Jika dihi tung sejak diterbitkan 2010, maka selama ini telah kita lewati masa tenggang untuk mengimple-mentasikannya. Sebagai ancang-ancang, Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2013 lalu juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 64 sebagai pelaksanaan pengelolaan akuntansi berbasis akrual di pemda. Dengan demi-kian, tak bisa ditawar lagi, mau tak mau, basis akrual tahun depan sudah harus digunakan.

Untuk memudahkan penerapan akuntansi pemerintah berbasis

Reformasi birokrasi di Indonesia

tak bisa lepas dari reformasi

Keuangan Negara. Sejak

2003, pemerintah telah melakukan

perombakan besar dalam pengelolaan

keuangan negara.


akUNTaNsi

akrual ini, BPKP telah menyusun lima buku petunjuk manual sistem dan prosedur akuntansi pemerintah (daerah). Disamping itu, BPKP juga telah merampungkan sistem aplikasi SIMDA yang akan memu dahkan pengelolaan sistem keuangan pemda.

Sekilas Perbandingan SAP Akrual dan SAP Kas Menuju Akrual

Seperti namanya, perubahan mendasar terletak pada basis yang digunakan. Jika dulu, pada SAP kas menuju akrual, basis akuntansi diatur dengan meng -gunakan basis kas untuk pe-ngakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan peng gunaan basis akrual hanya untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pada SAP akrual kali ini, memodifikasi pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan pende-katan akrual. Modifikasi ini di sajikan dengan pengakuan ter ha dap pendapatan-LO dan

beban pada laporan operasional (LO) berdasarkan basis akrual. Mengapa modifikasi, karena pengang garan kita masih meng-guna kan pendekatan kas, sehingga pengakuan realisasi anggaran (LRA) masih tetap menggunakan pendekatan kas. Konsekuensi logisnya, pendapatan-LO dan beban dapat diakui sebelum, pada saat, maupun setelah kas diterima atau dikeluarkan.

Perubahan kedua, dapat dili hat dari bertambahnya jumlah laporan keuangan dari empat jenis menjadi tujuh laporan. Secara sederhana dapat dilihat dalam tabel 1. per-ban dingan sederhana di bawah.

Pada jenis laporan keuangan tersebut pengakuan basis akrual terdapat pada LO, neraca, dan LPE. Sementara laporan yang lain menggunakan basis kas. Me-ngapa masih muncul basis kas pada laporan keuangan berbasis akrual? Pertanyaan ini bisa dija-wab dengan alasan bahwa pe -nyu sunan APBN/D kita masih menggunakan pendekatan kas. Sementara pengakuan secara akrual atas LRA tersebut telah diakomodir dalam LO.

Perubahan ketiga, dalam ne-raca, meskipun kedua SAP telah menggunakan basis akrual, tetapi ada sedikit perbedaan kecil di mana jurnal perantara yang meng-hubungkan basis kas dan akrual pada SAP sebelumnya yang kita kenal dengan jurnal korolari, kini telah ditiadakan.

Kelompok Laporan Keuangan SAP 2004 Laporan Keuangan SAP 2010

Laporan Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Anggaran Tidak Ada L a p o r a n P e r u b a h a n S a l d o

Anggaran Lebih (LPSAL)Laporan Finansial Tidak Ada Laporan Operasional (LO)

Tidak Ada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)Neraca NeracaLaporan Arus Kas (LAK) Laporan atas Kas (LAK)

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tabel 1. Perbandingan Sederhana Laporan Keuangan SAP 2004 dan SAP 2010

perubahan mendasar terletak pada basis

yang digunakan. Jika dulu, pada saP kas

menuju akrual, basis akuntansi diatur dengan

meng gunakan basis kas untuk pe ngakuan pendapatan, belanja,

dan pembiayaan dalam Lra dan peng gunaan

basis akrual hanya untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

dalam neraca.


akUNTaNsi

Contoh perbandingan penga-kuan aset pada SAP 2004 dan 2010 melalui mekanisme langsung (LS) dapat lihat pada tabel 2 di bawah.

Tentunya beberapa catatan tersebut hanya beberapa perban-dingan yang nampak secara jelas. Beberapa perbandingan akan kita temui saat pelaksanaan nanti di lapangan.

Optimisme Menyambut Basis Akrual

Beberapa perbandingan yang telah diuraikan di atas tentu tidak boleh menjadikan kita berkecil hati dalam melaksanakan. Dengan pendekatan yang strategis, kita harus yakin menapaki langkah akrual ini dengan optimisme tinggi.

Pada sebagian besar pemda, perolehan opini laporan keuangan yang tak kunjung WTP hingga kini menimbulkan pesimistis ter-sendiri dalam menghadapi peru-bahan basis akrual. Bagaimana tidak, dalam menyajikan laporan dengan basis yang lama saja masih terasa susah, sudah ter paksa harus

mengganti dengan basis yang baru. Ibarat bayi masih belajar merangkak sudah disuruh push up.

Namun jangan terlalu khawatir, bukankah jika kita cermati, ada per samaan yang dekat antara merangkak dan push up? Ya, ke-duanya memaksimalkan fungsi dan koordinasi antara tangan dan kaki. Begitu pun dengan peru bahan basis akuntansi ini. Pada penerapan basis kas menuju akrual, sebenarnya kita telah meng gunakan pendekatan akrual da lam penyusunan laporan ke uangan khususnya pada Neraca. Jadi tidak perlu terlalu khawatir membayangkan ‘susahnya’ basis akrual.

Sedangkan dalam penyajian LRA, masih tetap kita gu na kan pendekatan kas, dengan penam-bahan laporan opera sional nya untuk mengakui adanya penda-patan-LO dan beban sesuai kon-disi yang sebenarnya (earned dan realized).

Adanya “excuse” selama lima tahun sejak dikeluarkannya SAP akrual, dirasakan cukup un tuk mem persiapkan penerapan ini. Waktu selama itu telah diper-

guna kan untuk mempelajari, sosia lisasi, mengeksplore, dan kegiatan lain sebagai upaya per-siapan. Apresiasi yang besar patut diberikan kepada Pemda yang telah lebih dulu menerapkan basis akrual tersebut. Apabila dirasakan masih berat, toh “excuse” tersebut pasti akan diberikan dalam dua atau tiga tahun pertama sejak penerapan 2015. “Maklum pak, masih awal-awal penerapan!”, benar?

Penggunaan teknologi infor-masi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi sarana yang men-jan jikan untuk memudahkan pelak sanaan perubahan SAP ini. Dalam hal ini, BPKP telah berhasil merampungkan SIMDA versi terbaru yang mengakomodir penggunaan basis akrual ini. Insya Allah SIMDA versi 2.7 akan di-launching dalam waktu dekat. Tentu Pemda diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan SIMDA atau selainnya. Yang jelas, adanya tools sistem akun-tansi pasti akan meringankan proses pengelolaan keuangann

(pung)

SAP 2004 SAP 2010Jurnal di SKPD Belanja Modal - peralatan xxx Peralatan xxx

R/K - PPD xxx R/K - PPD xxxPeralatan xxx Belanja Modal Peralatan xxxDiinvestasikan pada aset tetap xxx Perubahan SAL xxx

Jurnal di PPKD R/K - SPPDKasda xxx Kasda xxx(jurnal korolari untuk mengakui aset)

(pengakuan ase t tanpa melalui jurnal korolari)

Tabel 2. Contoh perbandingan penga kuan aset pada SAP 2004 dan 2010 melalui mekanisme langsung (LS)


keHUMasaN

KPK meminta para kepala daerah agar m e n g e l o l a d a n a hibah dan bansos

de ngan berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah.

Menurut riset KPK, dana hibah/bansos dalam APBD cenderung me ningkat dalam tiga tahun ter-akhir. Terbukti dengan kenaikan dana hibah pada tahun 2011 sebe sar Rp15,9 triliun menjadi Rp37,9 triliun pada tahun 2012 dan membengkak menjadi Rp49 triliun pada tahun 2013.

Dari data APBD Tahun 2010-2013 terjadi peningkatan persentase dana hibah/bansos terhadap total belanja. Lebih mengerikan lagi,

bahkan ada pemda yang mengang-garkan belanja hibah bansos mencapai 37%!

Sisi lain lagi, hasil audit Ba-dan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan banyak kasus penyelewengan hibah dan bansos di berbagai daerah, antara lain dana hibah dan ban sos tidak diterima sebesar yang diper-tanggungjawabkan oleh Pemda, ada LSM fiktif yang mene rima dana hibah bansos dan adanya dana hibah bansos sering diguna-kan untuk biaya kampanye Pilkada. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir ada empat jenis modus penyimpangan dalam penyaluran dana hibah dan bansos: lembaga penerima fiktif, nama dan alamat penerima tidak jelas, aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga pejabat, dan dana hibah/bansos yang diterima tidak utuh.

DefinisiMenurut Permendagri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, peru-sahaan daerah, masyarakat dan orga nisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penye lenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sa saran program dan kegiatan peme rintah daerah dengan mem perhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengendus bahwa belanja hibah dan dana bantuan sosial (bansos) rentan disalahgunakan oleh pejabat daerah, khususnya menjelang

pesta demokrasi. Untuk itu, awal tahun 2014 KPK melayangkan surat kepada seluruh gubernur mengimbau para kepala dae rah untuk menghindari penyalah gunaan dana hibah dan

bansos serta mengelolanya secara sungguh-sungguh.

Oleh: Hendri Santosa,SE.Ak.MSi.CA


aUdiTiNG

dan manfaat untuk masyarakat. Paling tidak, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi terkait hibah: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan meme-nuhi persyaratan penerima hibah.

Berikutnya, yang disebut Ban-tuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang ber-tujuan untuk melindungi dari ke-mungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial diikat dengan 3 kriteria; Selektif, yakni hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; memenuhi persyaratan penerima bantuan seperti identitas yang jelas, berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan dan bersifat semen-tara dan tidak terus-menerus, 3) Sesuai tujuan penggunaan, men cakup untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial pem-berdayaan sosial, jami nan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Mengawasi Belanja Hibah dan Bansos

Dengan pertimbangan ba-nyaknya penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah dan bansos dalam tiga tahun terakhir, maka concern kegiatan Koordinasi

dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-bangunan tahun 2014 ini, adalah menga wasi atas pelaksanaan be-lanja hibah dan bansos TA 2014 pada 65 pemkab/pemkot.

Kegiatan Korsupgah dalam mengawasi belanja hibah dan bansos dimulai dari 1. Tahap proses penganggaran. Kegiatan ini untuk meyakinkan bahwa mekanisme dan tahapan penganggaran belanja hibah/bansos sudah sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Permendagri No.39 Tahun 2012 yakni mulai dari usulan hibah/bansos dari masyarakat dan organisasi masyarakat kepada kepala daerah, evaluasi oleh SKPD yang ditunjuk, pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pencantuman alokasi anggaran hibah/bansos dalam KUA dan PPAS dan penganggaran belanja hibah/bansos dalam RKA-SKPD. 2. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Tahap ini untuk mencermati apakah pelaksanaan belanja hibah/bansos berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD dan pelaksanaan belanja hibah/ban sos berupa barang atau jasa ber dasarkan atas DPA-SKPD, dan kepala daerah sudah membuat surat keputusan daftar penerima hibah/bansos yang didasarkan pada Perda APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD serta pencairan hibah/bansos dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah /bansos berpedoman pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, khusus pemberian hibah telah dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah, yang memuat ketentuan mengenai; 1) pemberi dan penerima hibah, 2) tujuan pemberian hibah 3) besaran/rincian penggunaan hibah 4) hak dan kewajiban 5) tata-cara penyaluran/penyerahan 6) tata cara pelaporan hibah. 3. Pertanggungjawaban. Pada hakekatnya penerima hibah/bansos harus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/bansos yang diterimanya, maka perlu diamati apakah penerima hibah/bansos telah: (a) membuat laporan penggunaan dana, (b) membuat surat pernyataan tanggungjawab bahwa hibah/bansos yang dit erima talah digunakan sesuai dengan NPHD atau usulan, dan (c) me-nyimpan bukti-bukti pengeluaran leng kap dan sah bagi penerima hibah/bansos dalam bentuk uang dan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah/bansos dalam bentuk barang/jasa.

Pengawasan atas penggunaan belanja hibah/bansos melalui ke-giatan Korsupgah KPK-BPKP di ha rapkan dapat mencegah pe-nyimpangan belanja hibah/bansos untuk kepentingan pribadi atau golongan pejabat dan elit politik di daerahn

*) Auditor Madya pada Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah.


WarTa daeraH

In s p e k t o r a t P r o v i n s i sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran

yang sangat penting dalam mela kukan pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Terlebih dalam upaya mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemprov Sumsel melalui Inspektorat Provinsi Sumsel bekerjasama dengan BPKP mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA dan Pembentukan Auditor Ahli.

Diklat yang dibuka secara resmi oleh Wagub Sumsel H. Ishak Mekki itu (24/2), dihadiri oleh Inspektur

Provinsi Sumsel Tanda Subagio, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara, Inspektur Kota Palembang diwakili oleh Inspektur Wilayah I Kota Palembang Rediyan Dedi Umrien, Inspektur Kabupaten Banyuasin Subagio, Kapusbin JFA diwakili Kabid Program dan Sertifikasi serta

para pejabat struktural Perwakilan BPKP Sumsel. Direncanakan, 30 auditor dari Inspektorat Provinsi dan kabupaten/kota akan mengikuti Diklat yang dilaksanakan di Aula BPKP Sumsel tersebut.

Dalam arahannya, Ishak Mekki mengatakan bahwa pendi-dikan dan pelatihan auditor ahli di

BPKP Didik Auditor Inspektorat Provinsi Sumsel

Walikota Banjarbaru - H.Ruzaidin Noor (kiri) berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan - Edy Karim mengenai probity audit yang dilakukan BPKP Kalsel atas rencana pengadaan rumah sakit Kota Banjarbaru

para peserta diklat berfoto bersama wakil gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan


WarTa daeraHlingkungan Inspektorat Provinsi Sumsel tersebut bertujuan agar Inspektorat mampu mengarahkan setiap SKPD untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar prose dur dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan serta guna meminimalisasi terjadi-nya penyimpangan.

Probity Audit BPKP Kalsel Hasilkan Efisiensi HPS

W a l i k o t a B a n j a r b a r u , H. Ruzaidin Noor yang didampingi beberapa pejabat teras Pemkot Banjarbaru menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Edy Karim di rumah jabatan Walikota (14/02). Salah satu poin yang disam pai-kan adalah probity audit yang dilakukan BPKP Kalsel atas rencana pengadaan rumah sakit Kota Banjarbaru senilai Rp200 miliar, menghasilkan penurunan nilai HPS sebesar Rp3 miliar dari HPS sebelumnya.

Edy Karim yang didampingi oleh Kepala Bidang Akunta-bili tas Pemda BPKP Kalsel D e v i E l v i n o , K e p a l a B i -d a n g I n v e s t i g a s i H a s a n Riyadi, Pengendali Teknis Taufan Hidayat, menginformasikan ke-giatan pengawasan yang telah dilakukan BPKP Kalsel di Pemkot Banjarbaru selama tahun 2013. “Antara lain, kami telah melakukan evaluasi terpisah atas Pemantauan Ber ke lanjutan oleh Pemkot Banjabaru terkait kegiatan penataan aset yang sedang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti temuan

hasil audit BPK atas LKPD Tahun 2012. Selain itu, kami juga melakukan probity audit atas rencana pengadaan rumah sakit Kota Banjarbaru senilai Rp200 miliar,” ujar Edy.

Menurut Edy Karim, salah satu rekomendasi evaluasi terpisah adalah perlunya aplikasi sistem informasi BMD yang lengkap yang dapat menghasilkan dokumen-dokumen seperti yang ditentukan dalam Permendagri 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Hal ini disampaikan karena aplikasi yang selama ini dioperasikan bila memungkinkan perlu ditingkatkan kehandalannya “Tidak hanya dokumen Kartu Inven taris Barang (KIB) saja se-perti dihasilkan dalam sistem informasi BMD (Simada) yang sekarang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Masih banyak dokumen-doku-men yang perlu dibuat dalam pengadministrasian aset seperti

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kode barang. SIMDA-BMD dapat memenuhi kebutuhan dimaksud,” tegas Edy Karim.

Terkait probity audit atas ren cana pembangunan Rumah Sakit Banjarbaru, Edy Karim mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru yang meminta BPKP melakukan Probity Audit dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Prakualifikasi. “Sebelum probity audit, HPS belum dilengkapi dengan survei harga dan dokumen riwayat penyusunan HPS. Kami rekomendasikan untuk menyusun HPS sesuai ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010,” ujar Edy. Hal itu telah dipenuhi PPK dengan membentuk tim untuk melakukan survei harga dan menyusun doku-men lainnya yang diperlukan. Hasilnya, terjadi penurunan nilai HPS sebesar Rp3 miliar dari HPS sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta - Joko Widodo, melantik Kepala Perwakilan DKI Jakarta - Bonny Anang Widiyanto di Balaikota


Jokowi Kukuhkan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta

Bertempat di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan , Jakarta (12/02), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakar ta Bonny Anang Dwijanto bersamaan dengan 26 Pejebat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sekaligus pengukuhan tim gubernur untuk percepatan pembangunan.

Dalam sambutannya yang juga disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Eddy Mulyadi Soepardi, Gubernur Jokowi menegaskan kepada selu ruh pejabat yang telah di-lantik bahwa kinerja mereka sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. “Tuntutan masyarakat semakin tinggi, saya minta para pejabat yang baru dilantik tidak menyajikan hal-hal yang basa basi, semu dan seremonial,” pinta Jokowi. Ia juga ingin membangun sebuah nilai dan budaya kerja yang baik di DKI Jakarta.

Gubernur Jokowi mengharapkan dengan pelantikan ini seluruh pejabat yang dilantik tersebut berada dalam satu rel kereta yang selama ini dijalankannya. Karena pengabdian mereka ditunggu oleh masyarakat yang menginginkan Jakarta berubah.

Mediasi BPKP Tuntaskan Masalah Aset di Sorong

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bertindak sebagai mediator atas berlarut-larutnya

WarTa daeraH

permasalahan aset, khususnya yang telah berlangsung selama 14 tahun antara Pemkab Sorong dan Pemkot Sorong. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Pasar Remu dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong (07/02) yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Sumitro.

Berdasarkan data yang ada, aset milik Pemkab Sorong yang terletak di Kota Sorong pada umumnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong dengan berita acara Penyerahan P3D (Personil, Pera-latan, Pembiayaan dan Dokumen) yang ditandatangani oleh Bupati Sorong dan Walikota Sorong dike-tahui oleh masing-masing Ketua DPRD Kabupaten dan Kota.

Namun demikian, berdasarkan hasil inventarisasi dan perubahan kebijakan Kepala Daerah, ternyata masih terdapat aset Pemerintah Kabupaten Sorong berupa satu unit Pasar Remu di Kota Sorong

yang lebih kurang menampung 700 pedagang di los dan 1.200 pedagang kaki lima yang pada saat penyerahan P3D termasuk yang belum diserahkan.

Terkait hal itu, sebelum dilaku-kan penyerahan, Pemkab Sorong dan Pemkot Sorong me minta BPKP Pabar agar melakukan evaluasi dan mediasi, dengan harapan agar tidak timbul masalah hukum dikemudian hari. Hasilnya, diperoleh kesepakatan antara Walikota Sorong Lambertus Jitmau dan Wakil Bupati Sorong Suka Harjono terkait Pasar Remu itu. Kedua pemimpin itu memuji langkah yang diambil BPKP Pabar tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan. “Dengan penyerahan ini, berarti Pemkot Sorong dapat mengembangkan fungsi pasar serta melengkapi sarana prasarananya guna peningkatan pelayanan umum,” cetus Lambertus Jitmaun

(mil)

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bertindak sebagai mediator dalam permasalahan aset


aParaTUr

Disela-sela pembukaan Diklat pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pegawai d i

Lingkungan Pemprov Gorontalo (10/2), tim Humas BPKP mewa-wancarai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Secara terus terang, Ia menyatakan bahwa Pemprov Gorontalo saat ini membutuhkan lima auditor dari BPKP. Karena di Pemprov Gorontalo baru ada enam orang yang bersertifikat auditor”, jelas Rusli.

Rusli mengakui, kualitas SDM di bawah naungannya ma sih mi-nim, baik dalam hal pe nga laman maupun skill di bidang keuangan. Untuk itulah di berangkatkan empat puluh orang pejabat eselon III dan IV ke Pusdiklatwas BPKP, guna bela jar lebih jauh mengenai penge lolaan keuangan daerah. “Untuk menghindari human error, saya tekankan prinsip all work by system. Itulah alasan utama saya mengirimkan pegawai Pemprov Gorontalo untuk menimba ilmu di

BPKP,” ujar Rusli.Mengenai opini Laporan

Ke uangan Pemda, Rusli men-jelas kan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) per-nah diraih Pemprov Gorontalo selama dua tahun berturut-turut. Yaitu tahun 2006 dan 2007. Setelah itu, opini tertinggi yang diperoleh “hanya” Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal apa yang menyebabkannya? “Itulah lucunya, status WDP karena masalah aset sebelum tahun 2006”, keluh Rusli.

Namun demikian, Pemprov Gorontalo terus berkonsultasi de ngan BPK maupun BPKP guna membenahi masalah aset tersebut. Sebagaimana diketahui, problem aset yang paling krusial di Pemprov Gorontalo ada di Di-nas Pekerjaan Umum, terutama untuk bangunan irigasi dan jalan. “Pena taan pun terus dilakukan, dan saat ini tingkat penyelesaian telah mencapai 85 persen,” ujar mantan Bupati Gorontalo Utara itu. Rusli mengakui, mutasi pejabat menjadi

pemicu lambatnya proses penataan aset, sebab sistem yang sudah ada tidak dapat berjalan secara optimal.

Mendengar penjelasan tersebut, Kepala BPKP Mardiasmo mem-benarkan bahwa salah satu kele mahan di daerah adalah masalah kontinuitas. Ia sangat menyayangkan apabila SDM yang sudah dididik, dipindahkan ke ke unit kerja lain. “Untuk itu, kami minta kepada pak Rusli, yang sudah dididik jangan dipindah-pindah lagi dulu. Kasihan human invesment-nya, nanti mulai awal lagi”, pesan Mardiasmo.

Menanggapi peranan BPKP, Rusli menjelaskan bahwa pihak-nya meminta BPKP untuk meng-audit secara khusus per triwulan terkait belanja modal. Ini adalah rea li sasi nota kesepahaman yang ditandatangani Maret 2013 lalu. Dari pendampingan yang telah dilakukan oleh BPKP ini, Rusli berharap bahwa saat dilaku kan audit oleh BPK, pihaknya su dah dapat meminimalisasi ting kat kesalahann

(tanti)


aParaTUr

Ba n d a A c e h t a k butuh waktu lama u n t u k b e r b e n a h . Selain melakukan

pembangunan f i s ik secara masif, Pemkot juga membenahi s u m b e r d a y a m a n u s i a n y a . J a u h s e b e l u m p e m e r i n t a h pusat melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil, Banda Aceh telah mengambil kebijakan serupa di tahun 2007. Pada tahun itu, Pemkot Banda Aceh hanya merekrut PNS dari jalur tenaga honorer. Alasannya sederhana, ketimpangan pe-nyerapan APBD! Sebagian besar pengeluaran daerah terserap untuk belanja pegawai, yang hanya menyisakan sekitar 30% untuk belanja publik setiap tahunnya.

Saat mewawancarai S e k r e t a r i s K o t a Banda Aceh Pemkot B a n d a A c e h T . Saifuddin TA di ruang

kerjanya, Tim WP mendapatkan jawabannya mengapa daerah di ujung Barat Indonesia ini cepat pulih dari ketertinggalannya. Ha nya dua kata: fokus pada akuntabilitas keuangan dan kuasai teknologi!

Menurut pejabat karir yang telah me ngabdi lebih dari 35

tahun itu, kre dibilitas hanya bisa dibangun apa bila kita bisa m e m b u k t i k a n bahwa kita bisa me-manage keuangan

secara transparan dan akun tabel. Pen-

dek kata, tata kelola pemer in tahan yang

baik selalu diawali dengan t a t a

ke lo la ke -uangan yang baik pula . “ I n t i n y a komitmen. Kemu d ian s e m u a n y a

kita set sesuai dengan apa yang kita mau,” cetus Saifuddin.

Berbekal komitmen tadi, hanya butuh waktu dua tahun menjabat, Saifuddin bisa membuat Walikota Banda Aceh memetik hasilnya. Selanjutnya, lima tahun berturut-turut (2008-2012)Pemkot Banda Aceh seperti berlanggananan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat daerah lain bersusah payah meraihnya.

e-kinerjaPemkot Banda Aceh sadar,

cara cepat mengejar keterting-galan adalah dengan menguasai teknologi informasi. Sebagai salah satu sarana pengem bangan penyelenggaraan roda pemerin-tahan yang berbasis teknologi informasi, penerapan aplikasi berbasis jaringan menjadi semakin penting bagi proses pengambilan keputusan. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif.

Tak cukup hanya menonjol

Pemkot Banda aceh:

Potret Daerah Berakuntabel Sekaligus Bebas KKN

Sungguh sulit membayangkan bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh bisa membangun kotanya setelah luluh lantak

dihantam badai tsunami di penghujung tahun 2004 lalu. Sepertiga wilayahnya rusak binasa, ratusan ribu nyawa

melayang, dan sarana prasarana kota hancur tak berbekas. Dunia mencatat, gempa dengan kekuatan 8,9 SR itu sebagai

bencana ter besar dalam dua abad terakhir ini.

Sekretaris Kota Banda Aceh Pemkot Banda Aceh T. Saifuddin TA


aParaTUrdari sisi akuntabilitas keuangan, Pemkot Banda Aceh serius menggarap aplikasi e-kinerja seba-gai alat ukur kinerja pegawai saat melayani publik. “Apa yang sedang dikerjakan aparatur dan berapa lama pekerjaan disele saikan bisa dilihat. Nantinya, atasan aparatur yang bersangkutan akan memberi nilai. Intinya, kinerja aparatur di jajaran Pemkot Banda Aceh bisa diukur,” ujar Saifuddin.

Penerapan aplikasi e-kinerja cukup membantu Pemerintah Kota Banda Aceh membenahi birokrasi. Dampak positifnya, beberapa tahun terakhir kualitas pelayanan publik meningkat. Indikatornya, Pemprov Aceh mengapresiasi Pemkot Banda Aceh sebagai salah satu Unit Pela-yanan Publik Percontohan Terbaik Tahun 2010. Tak hanya itu, Kemen terian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan e-kinerja untuk diadopsi dan dipraktikkan di Pemda lainnya.

Dampak penerapan e-kinerja sungguh luar biasa. Dulu, betapa sulit mencari pegawai Pemkot Banda Aceh hanya untuk sekedar dimintakan tolong. Namun saat ini, berbalik mereka akan menagih apa yang akan dikerjakan. Sebab, mereka tahu, bila tidak bekerja, maka tak ada output. Risikonya, kinerja akan menurun.

Dari sisi yang lain, Pemkot Banda Aceh terhitung sebagai sa lah satu pionir daerah yang mene rapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Bermo-dalkan keyakinan bahwa hanya pemerintahan yang transparan

dan akuntabel yang mampu mem-berikan pelayanan lebih baik, maka Pemkot Banda Aceh telah menggunakan aplikasi LPSE sejak tahun 2008. Tahun 2012, Pemkot Banda Aceh tercatat dalam 5 Besar Kota yang Memiliki Nilai Transaksi Terbesar terekam dalam LPSE.

Sulitnya Mengubah ParadigmaHarus diakui, lebih mudah

merekonstruksi Kota Banda Aceh pascagempa daripada merubah mindset mental birokrat menjadi lebih melayani. Ini terbukti dengan bagaimana cara Pemkot Banda Aceh “mengajar” pegawainya agar familiar dengan teknologi informasi. Awalnya dengan sem-boyan “tulis yang anda kerjakan, dan kerjakan apa yang anda tulis” sedikit demi sedikit pekerjaan klerikal dialihkan ke komputer.

Namun saat ini, hampir seluruh aktivitas layanan publik terkoneksi dengan jaringan. Sebut saja peri-zinan, di mana Pemkot Banda Aceh memiliki Kantor Pelayanan

Perizinan Satu Pintu (KPPTSP) yang melayani setidaknya 17 jenis perizinan dengan besaran biaya dan waktu layanan yang terukur. Namun setidaknya, KPPTSP Banda Aceh berbeda dengan daerah lainnya. Paling tidak hasil sur vei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal tersebut.

Dalam melakukan surveinya, KPK mengambil sampel pada 3 titik kritis: unit pelayanan KTP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Ba-ngunan (IMB). Tujuannya jelas, untuk mengukur sekali gus me-mantau efektivitas pengen dalian korupsi pada unit pelayanan publik. Hasilnya, dari 60 pemda yang disurvei, KPK menempatkan Banda Aceh sebagai kota nomor empat di Indonesia dengan inte-gritas pelayanan publik terbaik! Bukan hanya bebas mengantre dan biaya siluman, KPPTSP Banda Aceh menjadi representasi Pemda melayani masyarakatnyan

(mil/yudi/nuri/hjk/idy)

Pemkot Banda Aceh serius menggarap aplikasi e-kinerja seba gai alat ukur kinerja pegawai saat melayani publik


aParaTUr

De n g a n s e g a l a keterbatasannya, P D A M T i r t a Daroy yang saat

ini dinakhodai Junaidi, S.Sos berusaha untuk melayani pelang -gannya yang tumbuh berkisar 47.000 sambungan aktif. Kini, di tangan Ketua Perpamsi Aceh itu, PDAM Tirta Daroy secara perlahan memperbaiki performa-nya. Tahun lalu, peru sahaan yang dipimpinnya berhasil meraih predikat terbaik kelima untuk kategori kemudahan pelayanan, khususnya di wilayah Banda Aceh. Tak hanya itu, kini 78,9% masyarakat telah menikmati laya-nan air bersih selama 24 jam. Dari sisi akunta bilitas, opini laporan keuangan PDAM konsisten di jalur yang benar, yaitu meraih Wajar Tanpa Pengecualian tiga tahun berturut-turut (2010-2012).

Saat ditanya apa kiat suksesnya merubah perusahaan plat merah milik Pemkot Banda Aceh, dari yang semula selalu merugi, kini telah bisa mengecap keuntungan

operasional? yang semula dipan-dang sebelah mata sebagai peru-sahaan recehan, kini menjadi rebutan investor asing? Junaidi ha nya menyebut satu kata: di-siplin! “Bagi saya, kedisiplinan adalah suatu kebutuhan. De ngan bersikap disiplin, kita da pat berfikir jernih, dan bisa mem-berikan apa yang terbaik dari diri kita,” urai Junaidi.

Junaidi mencoba menularkan kedisiplinan itu ke anak buahnya saat melihat tingginya jumlah piutang pelanggan. Dengan per-tum buhan pelanggan 2500 per tahun, kini jumlah pelanggan aktif Tirta Daroy per Maret 2014 sebanyak 47.715 sambungan. Namun disayangkan, sampai de ngan pertengahan tahun lalu, piutang pelanggan membengkak hingga Rp36 miliar. Tentu ini tak sehat untuk perusahaan yang membutuhkan dana segar seperti PDAM Tirta Daroy. Untuk itu, mantan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh ini serius menggenjot pasukannya masuk

ke kampung mengecek langsung permasalahan di lapangan. Tak hanya pelanggan yang ditertibkan, ia juga tak segan-segan menindak anak buahnya yang ketahuan kong kalikong dengan pelanggan.

InovasiPDAM Tirta Daroy sadar bah-

wa investasi yang justru me mi liki nilai lebih besar ada lah investasi waktu, di mana perkembangan teknologi air minum telah berkem-bang demikian pesat. Saat yang sama, banyak PDAM, termasuk PDAM Tirta Daroy masih ber-kutat dengan kebocoran, baik kebo coran fisik maupun nonfisik.

Bagi PDAM kebanggaan warga Banda Aceh itu, dunia IT bukan lagi sekedar wacana. Secara ber tahap, mereka sedang meng-genjot kemampuan yang ada untuk merambah dunia komputerisasi. Tak tanggung-tanggung, hampir setiap bulan ada saja pegawai yang diutus ke berbagai pusat pelatihan IT di Indonesia, bahkan ke luar negeri.


aParaTUr

Kini, hasilnya mulai bisa di-rasa kan oleh publik Banda Aceh maupun PDAM Tirta Daroy sendiri. Dengan teknologi berbasis internet, Tirta Daroy memiliki SCADA yang dapat memantau pergerakan air dari berbagai fitur, bahkan melalui gadget! Mereka juga memiliki digital flow meter yang dapat mendeteksi debit dan kecepatan air dari luar pipa. Positifnya, potensi kehilangan air dapat ditekan hingga 40%. Ter anyar, PDAM Tirta Daroy akrab dengan aplikasi Geographic Information System (GIS). Dengan GIS, diperoleh output berupa data jaringan dan pelanggan berbasis digital. Manfaatnya, data yang tersaji lebih akurat. Pergerakan pelanggan dan perubahan kapa-sitas mesin dapat terekam dengan cepat dan presisi yang tinggi.

Tentunya, imbas dari semua itu adalah terwujudnya pela-yanan prima yang berujung pada kepuasan konsumen. Se lain ber-ku rangnya tingkat kebo coran air, masyarakat Banda Aceh kini dapat membayar re ke ning ta gihan di seluruh Indonesia melalui kantor pos dan bank yang ditunjuk. Tingkat keluhan menurun dan efisiensi perusahaan tercapai. Bukan bermaksud me-

nyombongkan diri, Junaidi sang nakhoda bahkan berani bertaruh, “air bersih kami sebelum sampai ke pipa distibusi tingkat kejer-nihannya setara dengan air mineral!”

Kerja sama dengan BPKPL a p o r a n k e u a n g a n

PDAM se-Indones ia berisiko men da pat opini dis claimer. Pa salnya, ba-n y a k d i -antara me-reka yang menggunakan stan dar yang kadaluwarsa . Untuk i tu lah, PDAM Tir ta Daroy me ngundang BPKP untuk melakukan bimbingan teknis atas penggunaan standar yang telah dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 2011. “Standar yang dikenal dengan singkatan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) itu memang diperuntukkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas kecil sampai dengan menengah, seperti PDAM,” tutur Idra Andayana, Kabid Akuntan Negara BPKP Aceh. Untuk lebih

Pelayanan air bersih merupa kan komponen pela yanan publik yang sangat vital. Pertumbuhan penduduk, perkem bangan

pembangunan, dan meningkatnya standar kehidupan, menyebabkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat, tak terkecuali Kota Banda

Aceh dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 250.000 jiwa.

Direktur Utama PDAM Tirta Daroy - Junaidi

menajamkan kemampuan SDM PDAM agar lebih ‘akrab’ dengan standar yang baru, medio Juni 2014 ini seluruh PDAM akan diberikan pelatihan SAK-ETAP oleh BPKP Aceh yang disupervisi Deputi Akuntan Negara BPKP. Selain Bimtek SAK-ETAP, tutur Idra, BPKP Aceh juga tengah melakukan Bimtek penerapan Good Corporate Governance di PDAM Tirta Daroyn

(mil/nuri/Hjk/yudi/idy)


kONsULTasi JFa

Pertanyaan:Yth. Kepala Pusbin JFA

di Jakarta

Pusbin JFA telah melakukan assessment tata kelola APIP di Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Laporan assessment telah kami terima, dan hasilnya menyatakan bahwa tatakelola APIP di Inspektorat Kabupaten Pandeglang masih berada pada level 1 (inisial). Yang kami tanyakan adalah, bagaimana caranya bila kami ingin meningkatkan level Tata kelola APIP di Inspektorat Kabupaten Pandeglang ke level 2? Apa saja yang harus kami lakukan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten PandeglangDrs. H. Kurnia Satriawan, SE, Ak, MSi

Jawaban:Yth Inspektur Kabupaten PandeglangSesuai Panduan Praktis Peningkatan Kapabilitas APIP

menuju level 2 (PDN-3423/JF/1/2012 tanggal 26 Desember 2012), dan Peraturan Kepala BPKP mengenai Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka 1633/K/2010), ada beberapa hal yang harus dilakukan, untuk meningkatkan Kapabilitas Tata kelola APIP dari level 1 (inisial) ke level 2 (infrastruktur), yaitu:

• Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kebupaten Pandeglang.

• Membuat surat permintaan bimbingan teknis (Bimtek) ke Perwakilan BPKP Provinsi Banten, atau ke Pusbin JFA untuk dilakukan bimtek

peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

• Merumuskan dan menganalis is Area of Improvement (AOI) dari hasil assessment.

• Membuat rencana aksi (action plan) Peningkatan Kapabilitas APIP.

• Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) atau workshop peningkatan kapabilitas APIP antara lain terkait pembinaan karir JFA, pengembangan kompetensi SDM APIP, bisnis proses proses APIP, dan audit atas pengadaan barang dan jasa.

• Menyusun infrastruktur yang diperlukan, yang masih menjadi catatan dalam hasil assessment level 1 (inisial) antara lain seperti SOP bidang pengawasan, Program audit intern (Internal audit Charter), formasi auditor.

• Membuat SK untuk menetapkan, ser ta memberlakukan SOP-SOP yang sudah disusun tersebut.

• Melaksanakan SOP-SOP yang sudah ditetapkan tersebut.

• Melakukan self assessment tingkat kapabilitas APIP dengan menjawab 58 pernyataan di level 2, yang hasilnya divalidasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten atau Pusbin JFA selaku Instansi Pembina SPIP dan Instansi Pembina JFA, bila 58 pernyataan telah terpenuhi seluruhnya.

• Tim Validasi self assessment menerbitkan Laporan Peningkatan Kapabilitas APIP (Perwakilan BPKP Provinsi Banten atau Pusbin JFA), yang menyatakan bahwa semua elemen yang belum terpenuhi pada level inisiasi (level 1), telah terpenuhi di level 2.

Demikian semoga pertanyaan anda terjawab

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKPSidik Wiyoto

Kepala Pusat Pendidikandan Pelatihan Pengawasan BPKPNurdin


kONsULTasi JFa

Pertanyaan:Yth. Kepala Pusbin jfa.SDM di Inspektorat Kabupaten Purbalingga ada 18

orang auditor, dengan pangkat dan jabatannya masing-masing. Beberapa di antara mereka ada yang sudah empat tahun berpangkat IIIa, akan naik pangkat ke IIIb , dan yang berpangkat IIIc akan naik pangkat ke IIId. Padahal mereka baru saja diangkat dalam jabatan fungsionalnya masing-masing.

Mohon saran dan masukkan dari Pusbin JFA untuk pembinaan karir SDM kami tersebut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Sri Rahayu Susmiyatun, SH Auditor Pertama (Ketua Tim) di

Inspektorat Kabupaten Purgalingga

Jawaban:Yth Sri Rahayu Susmiyatun, SH Auditor Pertama (Ketua Tim) di Inspektorat

Kabupaten PurbalinggaMenjawab pertanyaan Saudara, ada beberapa hal yang

perlu kami informasikan yaitu: • Dalam BAB III Pasal 20 PERKA-709/K/JF/2009

tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara,

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional auditor (JFa), baik seputar aturan-aturan JFa, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Cak sidik Wiyoto dan kang Nurdin. surat yang

ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke [email protected] atu redaksi Warta Pengawasan

Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor, berbunyi:

Kenaikan pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda Tk. I (III/b) adalah dalam jabatan yang sama yaitu auditor pertama. Pangkat Penata (III/c) dan Penata Tk. I (III/d) adalah jabatan yang sama auditor muda.

Untuk kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

• Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya, sebagaimana Lampiran III Peraturan Perka di atas;

Misal yang bersangkutan berpendidikan S1: • Untuk naik pangkat dari III/a ke III/b, jumlah

kumulatif angka kredit 150 termasuk delta pengembangan profesi 3.

• Untuk naik pangkat dari III/c ke III/d, jumlah kumulatif angka kredit 300 termasuk pengembangan profesi 14.

Pertanyaan:Yth. Kepala Pusbin JFATerdapat beberapa berkas kepegawaian kenaikan

pangkat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bekasi yang ditolak BKN karena ada kekeliruan dalam kolom tanda tangan PAK. Tertulis dikolom tersebut penandatangan PAK adalah Inspektur Kabupaten Bekasi selaku Pejabat Penilai Angka Kredit. Penolakan tersebut mengakibatkan untuk sementara kenaikan pangkat pegawai menjadi tertunda.

Bagaimana sebaiknya kami menyikapi hal ini. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami Sari Yulianti, SH. M.Si, Auditor Madya di

Inspektorat Kabupaten Bekasi

Jawaban:Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008, Penan-datatangan pada kolom SK PAK untuk golongan IIc hingga golongan IVa adalah Inspektur. Sedangkan untuk golongan IV b ke atas adalah Sekretaris Utama BPKP. Namun, Sekretaris Utama BPKP maupun In-spektur, bukan selaku Pejabat Penilai Angka Kredit, tetapi selaku Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit. Demikian semoga SK PAK tersebut segera diperbaiki, sehingga kenaikan pangkat pega-wai dapat segera diproses.


Peraturan Pemerintah N o m o r 6 0 T a h u n 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pasal 59 telah mengamanahkan BPKP untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Kemen-terian/Lembaga dan Pemda. Agar dapat berjalan baik, maka pem binaan penyelenggaraan SPIP tak terlepas dari pembinaan auditornya. Merujuk PerMenPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, tegas disebutkan bahwa instansi pem bina Jabatan Fungsional Auditor adalah BPKP.

Untuk merealisasikan kedua amanah itu, Pusat Pembinaan JFA menyelenggarakan Workshop Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Tata Kelola Aparat Pengawasan Intern Peme-rintah (APIP) di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta. Acara yang berlangsung dua hari

itu dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penye-lenggaraan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Direktur Wilayah I Kasminto.

Dalam arahannya, Kasminto menekankan posisi auditor internal sebagai salah satu unit kerja yang bertanggung jawab memastikan program-program pembangunan

telah berjalan secara efisien dan efektif, termasuk bebas dari peri-laku korupsi. “Untuk itu, BPKP turut bertanggung jawab untuk men cetak APIP yang profesional, independen, dan obyektif,” ungkap Kasminto.

Agenda WorkshopSalah satu agenda besar

workshop (19-20 Maret 2014) yang diikuti oleh perwakilan Pejabat Fungsional Auditor dari seluruh Perwakilan BPKP dan pejabat terkait ini adalah langkah-langkah peningkatan kapabilitas menuju level 2 IACM. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei beberapa waktu lalu, 93% APIP masih berkutat pada level 1 (initial). Artinya, melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM) diketahui dari sebanyak 5 level dan enam elemen yang ada, sementara 7% telah berada di level 2 (infrastructure). Diharapkan di tahun 2014 ini, Pusbin JFA BPKP menargetkan sebesar 60% dari

Direktur Wilayah I pada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BPKP - Kasminto


PrOFesi

jumlah APIP yang ada bisa berada di level 2. Artinya, APIP yang telah berada di level ini mampu mencegah terjadinya korupsi di

Kompetensi SDM APIP terkait Diklat-diklat Pengawasan (lihat tabel IACM dibawah).

Dalam paparannya dihadapan

dan Kalimantan Selatan,” aku Sidik.

Disamping itu, Sidik juga me-nga ta kan bahwa internal auditor

lingkungannya.Workshop yang dilaksanakan

selama dua hari ini membahas beberapa materi penting yaitu: Overview Peningkatan Kapabilitas APIP; Pedoman Assessment Tata Kelola; Langkah-langkah Pening katan Kapabilitas Menuju Level 2, Pelaporan Realisasi KF 1 dan Target Outcome; Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dan Infrastruktur Pada Level 2; Validasi Self Assessment Peningkatan Kapabilitas APIP dan Pelaporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP; Sosialisasi Pentingnya JFA dan Fasilitas Penetapan Diklat JFA/Sertifikasi JFA; Organisasi Profesi AAIPI dan Penilaian Kinerja Auditor; dan Peningkatan

sekitar seratus peserta, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fung-sional Auditor BPKP Sidik Wiyoto menjelaskan bahwa tugas BPKP sebagai instansi pem bina JFA telah tertulis dalam pasal 5 PerMenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun Tugas BPKP sebagai instansi pem bina penyelenggaraan SPIP terdapat pada pasal 11 dan 59 PP nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sidik mengharapkan agar Perwakilan BPKP dapat mem-fasilitasi pem bentukan AAIPI Wilayah di 33 Provinsi. “Sejauh ini, baru tiga provinsi saja yang telah mem bentuk AAIPI Wilayah yaitu Papua Barat, Sulawesi Utara

harus mampu mengikuti peru-bahan lingkungan yang terjadi dan mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada, serta tanggap akan informasi yang berasal dari social media seperti facebook/twitter.

Dikemukakakan pula animo APIP yang telah menerapkan JFA cukup besar, yaitu 65,12% dari total 86 K/L untuk APIP Pusat. Seperti tak mau kalah, 57,09% dari 536 lembaga APIP Daerah juga bertekad untuk mengim-plementasikan ketentuan dalam JFA.

Dengan tingginya komitmen dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan JFA dan Pembinaan Tata Kelola APIP, diharapkan terjadi peningkatan. Jumlah usulan


pengangkatan ke dalam JFA, di setiap APIP minimal tersedia 40 Auditor. Terjadi peningkatan jumlah APIP yang menerapkan ketentuan JFA, dan meningkatnya jumlah APIP yang meningkat level kapabilitasnya dari level 1 (initial) ke level 2 (infrastructure). Diha rapkan juga terbentuknya Asosiasi Auditor Intern Peme rintah Indonesia (AAIPI) Wilayah di seluruh Provinsi.

Dalam peningkatan kapabilitas APIP yang menggunakan meng-gunakan pendekatan IA-CM ini, BPKP sebagai instansi pembina tidak menargetkan sesuatu yang muluk. Ditargetkan APIP yang akan mencapai level dua bisa menembus angka 60%.

Target tersebut bisa dikatakan lumayan berat. Mengingat sampai saat ini APIP yang sudah berada di level 2 (infrastructure) baru 19 buah APIP Pusat atau 22,09% dari 86 K/L, sedangkan untuk APIP Daerah masih sejumlah 3,17% dari 536 APIP yang sudah berada di level 2.

Langkah peningkatan level ini akan dilaksanakan melalui

PrOFesi

bebe rapa tahap. Pertama, tahap pe mahaman/knowing, tahap pe-me taan/mapping, pembangunan infrastruktur/norming, penerapan/internalisasi, dan terakhir pengem-bangan berkelanjutan/performing. Tak kalah penting dalam pelak-sanaan kesemua tahapan tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas di masing-masing APIP. Satgas ini yang akan membantu men jem batani upaya percepatan peningkatan kapabilitas sesuai yang diharapkan.

Strategi Nasional Peningkatan Kapabilitas APIP

Peran sebagai Pembina JFA dan Tata Kelola APIP tersebut mendu kung pelaksanaan misi ketiga BPKP yaitu mengem bang-kan kapasitas pengawasan intern peme rintah yang pro fe sional dan kompeten. Menu rut Deputi Ke-pala BPKP Penga wasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana, sebagai arahan kepada seluruh peserta Workshop JFA, arah kebijakan pembinaan Auditor dan Tata Kelola APIP perlu dirumuskan yaitu mengem-

bangkan suatu strategi pembinaan auditor dan tata kelola APIP yang komprehensif didukung dengan lingkungan profesi yang kondusif. “Kong kretnya, hal ini tertuang dalam Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2024 dan Road Map Pening-katan Kapabilitas APIP,” ujar Ardan.

Strategi NasionalUntuk meningkatkan level

kapa bilitas APIP sekaligus mem -per baiki key process area, di-per lukan strategi yang bersifat na sional yang mencakup pe-nguat an kelembagaan APIP dan pengembangan kebijakan.

Salah satu upaya penguatan kelembagaan APIP adalah adanya suatu Undang-undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (UU SPIP). Apabila UU ini terbit, otomatis APIP memiliki mandat yang memadai sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Selain UU SPIP, target jangka pendek lainnya adalah terimplementasinya Internal Audit Charter dan sistem rekrutmen/ seleksi pimpinan APIP. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah segera diterbitkannya Standar Kompetensi Pejabat Struktural Pengawasan.

Selain meningkatkan level kapabilitas APIP, strategi yang dipilih adalah pengembangan proses bisnis tata laksana penga-wasan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efek-tivitas kegiatan pengawasan serta meningkatkan kualitas hasil - hasil pengawasann

(hjk/dch)

Kepala Pusdiklat BPKP - Nurdin, Kapusbin JFA - Sidik Wiyoto, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pusdiklat BPKP - Trisacti Wahyuni


kOLOM


kOLOM


kOLOM


kOLOM


kOLOM


Beberapa ke jad ian ket idak nyamanan y a n g s a y a a l a m i mas ih ada ke t ika

meng gunakan layanan kereta api. Semrawut, tidak disiplin, kotor, dan asal-asalan, ... itu beberapa kesan terakhir yang ada di benak saya. Tak ada input lain yang masuk di kepala sebagai informasi yang bisa membuat koreksi

atas image tentang kereta api tersebut. Apalagi beberapa waktu lalu sering mendengar tentang kecelakaan kereta yang terjadi..... haduh sungguh menyedihkan. Saya juga prihatin dengan kondisi gerbong yang lengkap dengan kondisi penumpangnya yang berjejalan. Belum lagi, maaf, kita dengar tentang praktik asusila yang dilakukan beberapa oknum

penumpang. Kesan ini makin memprihatinkan, manakala saya sempat beberapa kali mencicipi kenyamanan sistem transportasi kereta di negeri orang. Bak bumi dan langit. Dalam hati, kapan ya.... negaraku bisa semaju negara ini?

Namun kesan itu harus saya kubur dalam-dalam, paling tidak untuk sementara waktu. Minggu ini saya harus mengikuti training

Oleh: Heli Restiati*

Mungkin sudah lebih dari lima tahun saya tidak berhubungan dengan stasiun kereta, gerbong kereta dan tetek bengek di dalamnya, termasuk bentuk-bentuk kebohongan di

dalamnya. Saya katakan kebohongan karena kondisi atau fakta yang tidak benar dan lebih banyak informasi membingungkan. Misalnya tiket yang dibilang habis tapi dijual oleh para calo, harga yang sangat tinggi daripada yang tertera di papan dan aturan. Stasiun Gambir

sudah mulai direnovasi sekitar sepuluh tahun silam. Bangunan sudah megah waktu itu, tapi masalah kereta api tidak banyak berubah.

kOLOM


di gedung BNI daerah Kota. Dengan segala keterpaksaan, saya akhirnya naik kereta, sebagai alternatif menembus kemacetan ibukota yang makin menggila. Sepulang training, saya masuk stasiun kota, antri tiket untuk naik Comuter, nama yang masih asing bagi saya.

Tapi luar biasa! Pengalaman dua hari naik comuter, sudah cukup untuk mengoreksi cap nega tif yang tertanam bertahun-tahun. Hari itu saya merasakan warna baru, dari sistem ticketing dan kenyamanan gerbong yang lebih baik. Terlebih kedisiplinan yang jauh membaik. Memang masih ada petugas yang harus mengawasi dan mengarahkan. Tapi harus saya akui, ini adalah suatu kemajuan dan lompatan besar!

Comuter adalah suatu sis-tem yang diciptakan yang pada pene rapannya berhasil mencip-takan suatu sistem lain, yaitu me ngarahkan bentukan baru peri laku penumpang. Tidak tang-gung-tanggung sistem yang dapat menga rahkan pada penciptakan budaya baru yang lebih baik yaitu disiplin dan tertib. Awalnya pe numpang memang terpaksa, keduanya, masih terpaksa, ke-tiga nya penumpang terbiasa dan akhirnya membentuk sebuah budaya. Orang tidak terasa beru-bah, tetapi sebenarnya mengarah ke suatu perubahan.

Di Singapura, petugas hanya sedikit dan datang bila ada ma-salah saja. Disana orang sudah terbiasa antri pada garis yang

su dah ditetapkan. Kita tak perlu berebut masuk karena jadwal kedatangan berikutnya sudah pasti. Tidak ada orang makan di stasiun karena memang dilarang. Comuter memang belum sehebat sistem di Singapura atau bahkan Bangkok sekalipun.

Namun harus diakui, dan sepa tutnya ‘dirayakan’ keber ha-silan transformasi budaya yang dilakukan oleh Kereta api Indo-nesia. Sebab, perubahan budaya bukan hal mudah! Memang sih, masih berdesakan dan berebutan masuk, tetapi sesungguhnya itu juga bisa diperbaiki dengan tam bahan ger bong-gerbong dan perbaikan fasilitas, sehingga orang tidak perlu berebut, jadwal teratur, orang tidak khawatir lagi... dan akhirnya perilaku orang pun akan lebih baik lagi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk Comuter yang lebih baik lagi.

Perubahan adalah komitmen!Sadar atau tidak perubahan ini

adalah suatu mata rantai. Diawali dengan keberanian, keteladanan dan semangat perubahan dari

pim pinan, yang selanjutnya di-ter je mahkan dalam perbaikan visi, sistem dan kepatuhan pene-rapanannya. Pastilah kita sepakat, satu perbaikan sistem terlaksana lebih bermakna daripada seribu rencana perbaikan. Bila satu perbaikan terus bergulir, pelan tapi pasti akan menciptakan ke-unggulan.

Gerbong-gerbong baru adalah tentang uang, tentang kecukupan modal. Keberhasilan perbaikan sistem akan memperbaiki arus kas dan modal. Perbaikan sistem adalah tentang GCG, tentang komit men leadership dari penge-lola perusahaan, dan tentang penerapan manajemen risiko serta pengendalian. Penumpang adalah tentang prilaku, tentang budaya, dan tentang orang. Keberhasilan merubah sistem, orang dan budaya akan merubah tidak hanya wajah kereta api dan sistem transportasi semata. Tetapi juga wajah Jakarta, wajah ibukota... dan wajah Indo-nesia di mata dunia. Salut untuk Comutern

*) Penulis adalah Kabag Perencanaan dan Pengembangan

Pengawai pada Biro Kepegawaian

kOLOM


kOLOM

Pada suatu kesempatan penulis akan menuju lantai empat gedung BPKP Pusat, di dalam lift

bertemu dengan sekumpulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang juga menuju ke lantai yang sama. Salah satu diantara mereka bergaya layaknya remaja masa kini yang tidak lepas dari gadget dengan earphone me nempel di telinga. Beberapa diantara yang lain sedang asyik fokus memandang layar smartphone sambil memainkan jemari l incah mereka entah sedang chatting dengan sesama temannya a taukah sekedar browsing mencari informasi. Merekapun tampak asyik dengan mainan mereka tanpa merasa perlu memedulikan lingkungan di sekitarnya. Itulah sekelumit pemandangan yang sering penulis temui dalam beberapa kesempatan di tempat yang berbeda. Pada suatu kesem patan yang lain seorang kolega penulis sedikit mengeluh mengenai profil CPNS saat ini yang menurutnya cuek, kurang tata krama, dan cenderung asyik dengan diri sendiri. Lalu

keluhnya lagi bagaimana mereka nanti mampu memainkan peran di lingkungan birokrasi di Indonesia kalau atribut-atribut tersebut terus melekat di kalangan mereka.

Sekelumit keluhan di atas merupak gambaran nyata generasi CPNS saat ini di satu sisi dan pada s is i yang lain adanya kekhawatiran, kekurang pahaman dan ketidaksiapan generasi sebelumnya atas munculnya fenomena yang terjadi. Bahkan tidak sedikit diantara para generasi pendahulu CPNS ini seringkali menyalahkan mereka. Kalau kita cermati lebih jauh bahwa para CPNS saat ini merupakan generasi yang lahir di sekitar tahun 1990-an dan sering diklasifikasikan sebagai generasi Y atau generasi milenium. Setiap generasi (generasi Baby Boomer, Generasi X) mempunyai karakteristik masing-masing, demikian halnya dengan gene-rasi Y. Dengan mengetahui dan memahami kerakteristik gene-rasi Y diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai sikap dan perilaku CPNS saat ini , bahkan sebaliknya kita

dapat membuat strategi jitu atau menyikapi hal tersebut untuk me-maksimalkan peran dan kinerja mereka.

Generasi YBeberapa karakteristik gene-

rasi Y sebagaimana dilansir oleh (Femina, 2012) antara lain: Pertama, generasi ini lebih suka menggunakan teknologi diban-dingkan dengan melakukan peker jaan secara manual, bahkan terlalu peduli dengan teknologi terbaru. Generasi Y merupakan generasi yang tumbuh di tengah hiruk-pikuknya perkembangan teknologi wireless sehingga kecanggihan teknologi informasi sangat memengaruhi kepekaan gen Y terhadap perubahan. Umumnya mereka tidak takut dengan perubahan, namun sering kali tak sabar dengan proses menuju perubahan itu sendiri. Mereka adalah generasi yang akrab dengan internet dan sangat aktif dalam media jejaring sosial. Mereka sangat techno-minded dan berinteraksi lebih banyak melalui gadget (Skype, Whatsapp,

oleh: Sumardi


kOLOM

Blackberry, Twitter, Facebook) dengan teman dan komunitasnya. Kedua, Generasi Y merupakan generasi yang andal, penuh kejutan dengan menelurkan ide-ide brilian se hingga selalu ingin coba-coba, namun demikian mereka umum-nya mempunyai toleransi yang tinggi. Ketiga, Generasi Y juga pintar, aktif, dan agresif sehingga mereka juga tergolong hebat dalam mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Contohnya, sambil mendengarkan musik lewat iPod yang menempel di telinga, mereka bisa menulis e-mail di tablet, sekaligus chatting dari smartphone-nya. Keempat, penampilan kasual dan santai menjadi ciri khas generasi ini, sehingga kesan serius pun jarang muncul. Akibatnya, generasi pendahulu sering beranggapan bahwa generasi Y seolah-olah tidak serius dan tidak disiplin. Generasi Y merupakan pr ibadi yang bekerja untuk dapat menerapkan kreativitasnya, serta mencari lingkungan kerja yang santai penuh hura-hura. Mereka bekerja tidak terlalu serius, karena bekerja bukan untuk kehidupan atau menghidupi keluarga seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Namun demikian generasi Y juga tidak lepas dari karakteristik negatif. Pertama, mereka kurang bersyukur, individualisme yang sangat tinggi, dan gampang bosan. Kedua, Generasi Y juga cenderung tidak mau terlalu ambil pusing dan tak memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi. Dalam

bekerja, mereka cenderung seperti kutu loncat. Ketika tempat kerja tak lagi menyenangkan atau tidak sesuai dengan gaya hidup, mereka tak segan-segan mencari tempat kerja baru. Sesuatu yang dikejar di perusahaan baru biasanya income tahunan yang lebih tinggi dan prestise bekerja di lingkungan kerja yang lebih keren. Kesempatan untuk travelling juga menjadi alasan kuat bagi generasi ini untuk berpindah kerja. Selain itu, pengaruh ikatan teman juga dengan mudah membuat mereka mengubah karier dan pekerjaan. Ketiga, Generasi Y juga dikenal sebagai generasi yang egosentris, berpusat pada diri sendiri dan senang unjuk diri sehingga kurang menghargai fihak lain. Oleh karena itu sikap mereka cenderung kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan memerhatikan berbagai karakter generasi Y tersebut di atas, hal terpenting yang harus disikapi oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah bagaimana memperkenalkan dan menginternalisasi budaya organisasi kepada para CPNS tersebut . Program dan aksi internalisasi budaya organisasi yang tepat akan dapat memak-simalkan karakter positip yang d i m i l i k i C P N S , s e k a l i g u s mengu rangi sikap negatif yang muncul. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan merekalah generasi yang akan memegang posisi penting

dan strategis di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggantikan generasi sebelumnya.

Internalisasi budaya organisasi sebuah Kementerian/Lembaga dan Pemda terhadap CPNS menurut hemat penulis tidak cukup hanya meneriakkan yel-yel, slogan di suatu pertemuan, dan menempelkannya pada spanduk, banner di lobby atau di ruang-ruang publik semata. Namun jauh yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan sebuah values instansi menjadi beliefs, lalu mempraktikannya dalam kedinasan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah culture. Untuk mendorong praktik menjadi sebuah budaya diperlukan intervensi berupa perangkat ketentuan yang mewajibkan seluruh pegawai untuk mentaatinya. Tatanan dari suatu kebijakan yang sistematis, bagus dengan implementasi dan penegakan yang konsisten akan ikut mendorong ke arah positip karakter generasi milenium CPNS kita. Selain itu pimpinan instansi di berbagai tingkatan juga harus menjadi role model bagi pegawai yang dibawahinya dengan kata lain walk the talk menjadi sebuah keharusan. Jika semua hal tersebut terlaksana maka sesungguhnya kita semua tidak perlu khawatir dengan kehadiran adik-adik dan anak-anak kita. Selamat Datang Generasi Y .......Selamat Datang Generasi Mileniumn

(*Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi BPKP pada biro kepegawaian)


Gaya hidup modern mendorong masya-rakat melakukan konsumsi berlebihan

demi ikut menikmati fasilitas-fasilitas dan kehidupan mo dern. Masyarakat cenderung mengon-sumsi barang-barang sekunder guna mengikuti arus. Mereka saling melihat dan berlomba menunjukkan keberhasilannya dengan bermegah dan bersenang-senang. Parameter keberhasilan dan kemapanan hidup semata ditumpukan kepada keberlimpahan harta dan kedudukan yang dicapai entah bagaimana caranya. Pepatah jawa Wang Sinawang (saling memperhatikan seseorang satu dengan yang lain) ternyata tidak dimaknai sebagai keikhlasan bahwa masing-masing memiliki kebahagiaan dan kesedihan sendiri, tetapi justru dimaknai sebagai berlomba-lomba untuk menang dalam mengumpulkan harta tanpa memperhatikan cara memperolehnya.

Hedonisme sebagai faham yang mengunggulkan kesenangan duniawi merebak subur dalam setiap lapisan masyarakat. Para hedonist berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dan

harta demi kenikmatan duniawi dan berpendapat ‘hidup hanya sekali dan pendek, sayang kalau tidak dinikmati’. Banyak orang lupa kepada kekuatan ekonominya. Tuntutan pengeluaran ekstra

mendorong kaum hedonist tak segan-segan melakukan manipulasi dan ko rups i aga r t e r s ed i a penghasilan yang cukup untuk memenuhi kesenangannya. Tabel berikut ini menyajikan data statistik

Jayabaya Memaklumi Korupsi?

Sumber:http://www.badilum.info/index.php?option=comcontent&view=article&id=845:data-perkara-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-di-seluruh-indonesia-tahun-2011&catid=69:statistik-perkara-tipikor&Itemid=160

oleh : Mauro Nugroho

kOLOM


tindakan korupsi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Laju masuknya perkara di-banding putusannya lebih cepat sehingga sisa perkara terus me-ningkat. Sedangkan tiga besar penanganan kasus korupsi dari tahun 2005 - 2013, seperti terlihat dalam tabel ini.

Jika dilihat dari pelakunya (profesi/jabatan) dan instansi, sungguh memprihatinkan bahwa kejadian korupsi dilakukan oleh birokrat yang notabene adalah “anak kandung pemerintah”. Alasan klasik gaji kecil sering menjadi pembenaran korupsi. Seringkali kita mendengar mereka mengumandangkan ramalan Jayabaya (Jangka Jayabaya)yang menurut mereka berbunyi

“Hamenangi jaman edan, yen ora edan ora komanan” (Bertemu jaman edan, jika tidak ikut edan tidak akan kebagian). Jadi, apa yang mereka lakukan menurut mereka sah-sah saja mengingat sekarang jaman edan, kalau tidak ikut edan tidak kebagian.

Memprihatinkan memang! Jika

direnungkan, Jangka Jayabaya memiliki makna sebaliknya. Kalimat yang sering terucap hanyalah penggalan yang membe-narkan penyimpangan para koruptor. Kalimat lengkapnya ialah “Hamenangi jaman edan, yen ora edan ora komanan. Sak beja-bejaning wong edan, isih beja wong kang eling lan waspada” (Bertemu jaman edan, jika tidak ikut edan tidak akan kebagian.

Tetapi seberuntungnya orang yang edan tetap beruntung orang yang selalu ingat dan waspada). Orang edan disini diartikan tidak peduli aturan dan melakukan apapun untuk memperoleh keuntungan harta untuk bersenang-senang. Jadi, kalau kalimat Jangka Jayabaya tidak dipenggal, maknanya yang ingin disampaikan ialah bahwa “biarlah dunia ini edan, tetapi anda janganlah ikut edan”.

Mengapa demikian? Mari kita renungkan! Seberuntungnya orang edan, jika dia tertangkap ialah hukuman ringan, karena mau tidak mau dia terlibat perkara hukum. Tetapi jika orang tersebut selalu ingat pada Tuhan dan waspada dan tidak tergoda oleh gangguan hedonis, maka dia akan terhindar dari perkara apapun. Dia nrimo ing pandum (menerima dengan ikhlas rejeki yang diberikan oleh Tuhan), menyadari dan memilih gaya hidup sesuai dengan kemampuannya.

Sebagai bahan renungan, mari-lah kita menyadari bahwa kita masing-masing memiliki peran dalam memajukan bangsa ini. Cukuplah setiap orang melak-sanakan tugasnya dengan baik dan mensyukuri rejeki yang diterima-nya serta memilih gaya hidup sesuai kemampuan kita, agar terhindar dari pengaruh hedonist. Jika demikian, negeri ini akan banyak merasakan manfaatnya karena dorongan utama untuk melakukan korupsi dapat ditekan dan diminimalkan. Semogan

(penulis dari pusdiklatwas BPKP)

kOLOM

sumber: diolah dari http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-...


Sepintas tampangnya terlihat seram, khas lelaki Indonesia Timur. Namun setelah berbicara

lebih lama lagi, maka terlihat jelas kalau lelaki kelahiran Makassar ini sebagai sosok cerdas yang bersahabat. Syahrul Yasin Limpo, menjabat Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 2007 bersama pa sangannya Agus Arifin Nu’mang.

Dalam memimpin, Syahrul memiliki prinsip tersendiri yang membuatnya disegani oleh rak-yat nya. “Komitmen yang paling awal dan substansi bagi aparat pemerintah yakni hadirnya peme-rintahan yang bersih dan kuat. Tak hanya itu, tetapi juga berpihak pada rakyat dan tidak meladeni diri sendiri,” katanya.

Bukan persoalan mudah mem-bawa Provinsi Sulsel sebagai sa-tu-satunya provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 kali berturut-turut. Selain butuh kerja keras, juga kekompakan semua pihak. “Seluruh elemen harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan good governance,

khususnya dalam pemberantasan KKN,” ucap Syahrul.

Menarik pendapat SYL, demi-kian biasa ia dipanggil, saat mem berikan sambutannya di te-ngah-tengah Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Pemerintah Tanpa Korupsi di Kantor BPKP Sulsel, Makassar (27/01). Per-nyataan yang sama diulangi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Pro-vinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini seusai mengukuhkan Deni Suardini sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel sore harinya. “Bagi aparat birokrat daerah seperti kami, tak mudah melaksanakan pekerjaan untuk tetap berada pada jalur yang benar. Kami butuh ‘hak diskresional’!” tegas pria berkumis ini. Namun ia mengingatkan, hak itu hendaknya digunakan dengan memenuhi aturan dan tidak dibuat-buat dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri.

SYL memiliki pandangan tersendiri tentang pemberantasan korupsi. Menurut pria yang mena-matkan seluruh gelar akademiknya di Universitas Hasanuddin Makas-

sar ini, langkah preventif tak kalah pentingnya dengan upaya represif dalam membumihanguskan korupsi. “Upaya pencegahan ha-rus pararel dengan penindakan,” tegasnya.

Tak puas dengan raihan predikat WTP tiga tahun berturut-turut dari BPK, pemimpin daerah dengan jumlah DIPA terbesar untuk Indonesia bagian Timur (tahun 2012 menerima Rp30,8 triliun) itu bertekad membawa daerahnya meraih apresiasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mencapai WBK, kata Syahrul, dibutuhkan kepatuhan pada sistem dan keterlibatan semua pihak. Yang jelas, dalam menjalankan pemerintahan sudah pasti tidak memperkaya diri atau orang lain dan tidak ada prosedur atau proses yang memenuhi asas pidana. “Korupsi itu musuh bersama dan penghambat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Syahrul mengakui, saat ini sudah ada 311 kepala daerah yang tersangkut korupsi. “Apakah ini disebabkan oleh sistem atau ada proses yang salah atau ada hal lain?

aPa siaPa


Kita tidak pernah mentolerir kalau ada penyimpangan, tapi kalau ini karena kesalahan sistem, berarti

aPa siaPa

kita harus ditunjukkan di mana salahnya?” tanya Syahrul. Untuk itu, ia menaruh harapan besar

kiranya BPKP dapat menunjukkan kepada kami mana yang benar dan salahn

(mil

Ada yang lain saat Inspektur Penga-w a s a n U m u m (Irwasum) Polr i ,

Komjen Anton Bachrul Alam me nyampaikan orasinya di acara Rapat Koordinasi Pengawasan se-Sulawesi di Kantor BPKP Sulsel, Makassar (27/01). Saat berkumandang azan Dhuhur, tak hanya berhenti untuk meng-hormati masuknya waktu sholat, sang jenderal bahkan mengajak peserta rapat, termasuk Kepala BPKP Mardiasmo untuk sama-sama menunaikan sholat Dhuhur berjamaah.

Isi pidatonya pun tak jauh-jauh dari mendekatkan diri pada agama. Menurut mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini, pem-berantasan korupsi tak bisa lepas dari pembenahan iman dan takwa para pejabatnya. “Dimana-mana terjadi krisis iman. Apapun usaha kita mencegah korupsi, kalau iman tidak diperbaiki, akan sia-sia,”

pesan Anton. Mantan Kapolda Jatim ini juga mengimbau para gubernur, bupati dan wali kota untuk sama-sama membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dari sifat serakah.

Track record-nya yang terkenal bersih, menghantarkan lulusan Akpol Tahun 1980 ini untuk menduduki posisi strategis sebagai Irwasum Polri sejak November 2013 lalu. Menjabat pimpinan Aparat Pengawasan Intern Peme-rintah (APIP) di tubuh Polri, membuat dirinya fasih berbicara pengawasan. Menurutnya, pe-nga wasan yang efektif dapat men de teks i penyimpangan sejak dini. “Bentuknya bisa ber -mula dari pengawasan mele kat, pengawasan atasan, dan peran pengawas internal,” ujar nya. Satu lagi, jenderal ber bintang tiga ini menyebutkan bah wa dengan mempedomani dan mempraktikkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka clean

government dan good governance dapat segera diwujudkan.

Selain banyak berkarir di Satuan Lalu Lintas, Anton juga me mi liki pengalaman yang cukup di bidang kehumasan. Sikap nya yang supel, tenang, mudah dihu bungi dan tidak segan-segan untuk mencarikan data yang dibutuhkan ‘nyamuk pers’ membuat namanya banyak di kutip media massa. Sukses Anton sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya mengantarkannya meraih jabatan yang lebih prestisius. Ada cerita menarik saat lelaki kelahiran Mojokerto ini menjabat Kadiv Humas Mabes Polri. Dua hari setelah dilantik, Anton memanggil beberapa orang anak buahnya. Dengan tergopoh-gopoh mereka pun naik ke ruangan besar beliau sambil membawa buku agenda kerja. Namun kejutan apa yang diberikan oleh polisi ‘ustad’ ini? Ia menjamu stafnya dan melayani mereka dengan tangannya sendiri!

(mil)


Sejak diterbitkannya Perpres No 81 tahun 2010 tentang Grand D e s i g n R e f o r m a s i

Birokrasi Nasional, masyarakat sepertinya masih ber tanya-tanya hasil nyata dari sebuah proses Reformasi Birokrasi. Apakah pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sudah lebih baik? Apakah pemerintah sudah mampu menjamin peme nuhan hak-hak dari warga negara nya? Peru -

sebagai penguasa menjadi pela yan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah.

Meski demikian, masyarakat perlu mendapatkan informasi bah wa telah terjadi perubahan pada wajah birokrasi kita meski dam paknya tidak serta merta dirasakan masyarakat. Jika ditanya me ngapa, maka jawabannya, satu kementerian tidak dapat be kerja sendiri-sendiri tetapi harus ber-sinergi untuk dapat meng ha sil-

Itulah sebabnya Reformasi Biro krasi harus dilakukan secara bersama-sama. Tak ada orga -nisasi yang dapat merasa lebih penting dari organisasi lainnya. Ibarat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bersosialisasi de ngan lingkungannya maka demi kian pula dengan organisasi peme-rintahan yang tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dengan tujuan masing-masing.

reFOrMasi BirOkrasi

bahan apa yang sudah terjadi dalam wajah birokrasi kita? Ketika KPK menetapkan status tersangka kepada beberapa pejabat Negara secara bergantian, sikap pesimistiklah yang akan disampaikan masyarakat yang pada akhirnya mengaburkan ber bagai upaya yang telah di-laku kan beberapa K/L dan Pem-da yang telah mencoba untuk berbenah untuk memenuhi hara-pan masyarakat. Satu hal yang mungkin perlu dipahami masya-rakat bahwa merubah birokrasi yang sebelumnya memiliki mindset

kan sesuatu yang dapat lang sung dirasakan masyarakat.

Jika diilustrasikan, ketika Ke-men terian PPN/Bappenas yang menangani perencanaan nasional sudah mendesain program-pro-gram yang berorientasi pada masya rakat, Kementerian Ke-uangan sudah mengalokasikan ang garan yang cukup, tetapi jika dalam pelaksanaannya muncul kecurangan dan diperparah lagi dengan buruknya pengawasan, maka program yang ‘bagus’ itu tidak berdampak langsung kepada masya rakat.

Untuk melihat efektivitas pro gram Reformasi Birokrasi yang sedang berjalan tersebutlah, maka di awal tahun 2014, Ketua Komite Pengarah RBN yang juga Wakil Presiden Boediono kembali meminta Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) RBN untuk melihat sejauh mana progress pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga yang telah lebih dahulu masuk dalam program Refor masi Birokrasi Nasional, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet,

dok Boediono: Antaranews Wakil Presiden RI - Boediono


Kemen terian PPN/Bappenas, K e m e n t e r i a n K o o r d i n a t o r Bidang Perekonomian, BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN dan RB. Di samping itu, KPRBN juga menghendaki informasi perma-salahan atau kendala-kendala da lam pelaksanaan pro gram Refor masi Birokrasi yang bersifat strategis.

e-PlanningDengan metodologi yang di-

guna kan mulai dari penyebaran kuesioner, wawancara, presentasi dari pihak K/L, analisis dokumen, sam pai Focus Group Discussion (FGD) dapat terlihat hal-hal positif yang telah dilakukan oleh masing-masing K/L. Diantaranya telah adanya upaya pemanfaatan tekno logi informasi seperti yang dilakukan KemenPPN/Bappenas dengan membangun e-planning.

Apli kasi ini sangat bermanfaat dalam pro ses musrenbangnas dan untuk penyusunan RKP tahun beri kut nya. Ke depan, Aplikasi UKPPD selain akan digunakan untuk musrenbangnas juga akan diguna kan dalam musrenbang daerah hingga level prov/kab/kota. Perbaikan pengelolaan SDM Aparatur sudah terlihat dengan diterapkannya sistem rekruitmen secara nasional de ngan menerapkan CAT dan promosi pejabat dengan sistem open promotion. Hal yang sama juga telah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui pem-bangunan 53 aplikasi baik untuk keperluan internal BPKP maupun

untuk mendukung tata kelola pada pemerintah daerah melalui Pembangunan dan Pene rapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Dari aspek trans paransi dan komitmen terha-dap korupsi juga terlihat ada kemajuan dengan menerapkan kebijakan whistle blowing system pada sebagian besar K/L yang direviu seperti Kementerian Sekre tariat Negara, KemenPPN/Bappenas, BPKP, KemenPAN dan RB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk mengawasi kinerja birokrasi.

Dalam beberapa kali arahannya, Kepala BPKP Mardiasmo yang juga Ketua Tim Penja min Kualitas Pelaksanaan Refor masi Birokrasi Nasional selalu menekankan bahwa pro ses reformasi birokrasi harus bi sa menghasilkan 3 tujuan dari reformasi birokrasi yaitu peme rintahan yang bersih dan bebas KKN, Akuntabilitas dan Kapa sitas Organisasi yang di-tandai dengan adanya efisiensi dan efektivitas dan peningkatan

kualitas pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pela-yanan publik. Hal ini senada dengan arahan Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo, saat entry meeting di Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, Reformasi Biro krasi merupakan sebuah proses untuk menilai kapasitas diri dan melakukan perbaikan secara berke-lanjutan dan konsisten. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bersi nergi dengan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Refor masi Birokrasi jangan dikait kan dengan tunjangan ki nerja karena evaluasi pada prinsip nya dilakukan untuk melihat profil pelaksanaan Reformasi Biro-krasi pada setiap K/L.

Semua pihak berharap upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing K/L tersebut dapat menghasilkan dampak yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat indonesian

(NUK)

reFOrMasi BirOkrasi

Menteri PPN/Kepala Bappenas - Armida Alisjahbana memberikan sambutan (tengah) didampingi Wakil Menteri PAN dan RB - Eko Prasodjo(kiri) dan Kepala BPKP - Mardiasmo (kanan)


Itu adalah sedikit judul headline media massa yang menghiasi pemberitaan akhir-akhir ini. Jelas bahwa

korupsi tidak saja terjadi di instansi pemerintah namun juga merambah dan melibatkan BUMN.

Menilik data dari KPK, di tahun 2012 sebanyak 22 dari 283 kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani terjadi di BUMN. Kondisi ini bertolak belakang dengan skor Good Corporate Governance (GCG) yang diperoleh masing-masing BUMN. Dari data yang dimiliki BPKP, untuk tahun 2012 sebagian besar BUMN memperoleh skor GCG dengan predikat Baik.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian BUMN mensinyalir bahwa sebagian besar pengukuran GCG yang dilakukan selama ini hanyalah bersifat administratif. Akibatnya, pengukuran GCG

belum mampu menyentuh esensi penerapannya di BUMN. Dengan kata lain, nilai GCG tak menjamin se buah BUMN terbebas dari korupsi.

Untuk itu, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan pada tanggal 25 September 2013 mencanangkan Road Map Menuju BUMN Bersih. Tujuannya ada dua: meningkatkan kualitas penerapan GCG baik secara administratif maupun subs-tantif; dan mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional, tahan goncangan, dan godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu, dan inovasi), serta bermartabat (bebas

dari segala bentuk penyimpangan). Salah satu poin penting dalam

Road Map tersebut yaitu penilaian BUMN Bersih, di mana BPKP ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian BUMN Bersih didasarkan pada tiga belas kriteria seperti tercantum dalam Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-684/MBU/2013 tanggal 12 Novem ber 2013. Secara ringkas ketiga belas kriteria dapat dilihat pada kriteria dibawah.

Sebagaimana diketahui, pen-capaian yang diraih oleh BUMN akan dibagi ke dalam tiga kategori.

“KPK Periksa Direktur BUMN,”“Direktur BUMN Jadi

Tersangka Kejaksaan,”“Rawan Korupsi, Tiga Bidang BUMN Harus Diawasi Ketat”

GCG

Menteri BUMN - Dahlan Iskan


Pertama, BUMN Bersih Tingkat I, apabila pencapaian tersebut be-rada di jajaran direksi dan dewan komisaris BUMN dan anak peru-sahaan paling lambat 1 bulan sete lah berakhirnya pendaftaran. Kedua, BUMN Bersih Tingkat II, jika pencapaian tersebut berada pada jajaran satu level di bawah direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan. Ketiga, BUMN Bersih Tingkat III, bila pencapaian ter sebut hingga pada jajaran mana-jer dan jabatan pimpinan lainnya dua tingkat di bawah direksi dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya pendaftaran.

Disepakati bahwa metodologi penilaian BUMN Bersih untuk tahap pertama dilakukan melalui dua cara yaitu penilaian dokumen aplikasi dan penyebaran kuesioner. Metodologi tersebut berfokus pada penilaian di tahap pertama yakni komitmen direksi/dewan komisaris/dewan pengawas dalam menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, fraud, dan KKN.

Dokumen aplikasi berisi perta-nyaan-pertanyaan untuk diisi oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas terkait kebijakan dan upayanya dalam menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, fraud, dan KKN. Dalam mengisi dokumen aplikasi, “tiga tungku” tersebut wajib menyer takan juga dokumen-doku men pendukung yang relevan. Atas isian tersebut, tim penilai BUMN Bersih kemudian melakukan reviu dokumen disertai wawancara kepada pihak-pihak terkait.

Sedangkan kuesioner berisi pernyataan-pernyataan untuk diisi oleh responden yang meng-gambarkan persepsinya terhadap unsur-unsur BUMN Bersih yang dinilai. Dalam pengisian, respon-den memberikan nilai antara 1 sampai 10 atas setiap penyataan yang diberikan. Responden kuesio-ner diambil dari pihak inter nal dan eksternal perusahaan de ngan klasifikasi sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh dari peni laian dokumen aplikasi dan kuesioner kemudian di ga bung untuk memperoleh nilai akhir. Simpulan nilai akhir dike lom pokkan menjadi empat tingkat yaitu berkomitmen, cukup berkomitmen, kurang ber-komit men, dan tidak berko mitmen.Di samping itu, proses penilaian juga akan menghasilkan area of improvement sebagai perhatian bagi BUMN untuk perbaikan lebih lanjut. Secara garis besar meto-dologi penilaian BUMN Bersih digambarkan pada grafik di bawah berikut.

Saat ini, penilaian BUMN Ber sih untuk tahap pertama telah dilakukan oleh BPKP yakni pada

bulan Februari dan Maret 2014. Penilaian dilakukan terhadap 128 dari 134 BUMN yang mendaf-tar kan diri ke Kementerian BUMN. Sisanya 6 BUMN tidak di nilai karena berbagai alasan, di antaranya telah berubah bentuk badan usaha, kesulitan finansial, dan mengundurkan diri. Simpulan yang diperoleh BPKP dari ha sil penilaian BUMN Bersih tahap pertama sebagai berikut: Ber komitmen (70 BUMN), Cukup Berkomitmen (53), Kurang Berko mitmen (5), dan Tidak Ber komitmen (0).

Apapun hasil Program “BUMN Bersih” yang dicanangkan Kemen-terian BUMN itu, layak disambut positif. Selanjutnya, program ini dibutuhkan untuk menguatkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik. Tetapi yang terpenting bukan hanya deklarasi dan penilaian di atas kertas. Tetapi lebih daripada itu, tindakan nyata juga sangat dibutuhkan untuk membuat perusahaan BUMN bersih dari korupsin

(hartadi)

GCG


Tak dapat disangkal, B U M N m e r u p a k a n salah satu pilar penting dalam perekonomian

nasional. Saat ekonomi Indonesia terpuruk hebat di era 1998, BUMN ber peran besar dalam memulihkan pere konomian negara. Namun kini ceritanya sudah lain. Sebagai pilar ekonomi, BUMN tak lagi bisa banyak diharapkan sebagai lokomotif perekonomian Indonesia. Beberapa BUMN sudah gulung tikar, sebagian bahkan tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi.

Adalah fakta bahwa kondisi BUMN saat ini dalam keadaan ‘sakit’. Kinerja perusahaan plat merah itu belum mendatangkan ke untungan optimal bagi negara, diban dingkan biaya operasionalnya yang digelontorkan. Parahnya lagi, dari biaya belanja yang dikeluarkan, porsi belanja modal sangat minim. Disinyalir ada pemborosan uang di situ, sehingga akhirnya Presiden minta dilakukan reformasi dan transformasi dalam jajaran BUMN.

Perlu dipikirkan bagaimana men-jaga keseimbangan an tara ke pen tingan bisnis dan kepen tingan penegakan hukum dalam BUMN. Atau dengan kata lain, bagai mana mencetak BUMN yang bersih namun tetap

berbasis korpo rasi. Prihatin dengan hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan bergerak cepat dengan meminta BPKP untuk melakukan evaluasi atau penilaian atas sejumlah BUMN

Menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto, penerapan good corporate governance harus sin kron dengan penegakan hukum. “Untuk itu¸ BPKP memiliki pro gram Fraud Control Plan (FCP). Program ini dirancang khu sus untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud di institusi pemerintahan dan BUMN,” ujar mantan Direktur Investigasi BUMN/BUMD pada Deputi Investigasi BPKP itu.

Sebagaimana diketahui, BPKP telah merampungkan eva luasi terhadap 128 BUMN dan hasil nya telah diserahkan kepada Men teri BUMN Dahlan Iskan. Sim pulannya, hanya sekitar 70 BUMN yang berkomitmen mene gakkan nilai-nilai GCG sekaligus concern terhadap pene gakan hukum. Menurut Gatot, Pro gram BUMN Bersih memang dimaksudkan untuk menguji komitmen Direksi dan Dewan Komi saris dalam meningkatkan tata kelola perusahaan baik secara subtantif maupun administratif. Sebab, seharusnya dalam menerapkan GCG,

seluruh insan perusahaan tak hanya fokus pada rule based, tapi juga tidak kalah pentingnya aspek principle based yaitu komitmen dari seluruh insan perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Code of Conduct Hakikatnya, penilaian BUMN

Bersih merupakan pendalaman atas implementasi praktik-praktik tatakelola, khususnya menyangkut pelaksanaan komitmen yang tertuang dalam Aturan Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan. Menilik substansi Code of Conduct, setiap jajaran perusahaan semestinya dapat melindungi dirinya dari perilaku yang menyimpang, Menurut Gatot Darmasto, Code of Conduct adalah salah satu organ utama dalam prinsip GCG. “Bila tak ada Code of Conduct, maka semua akan berlaku tidak semestinya. Dalam prinsip evaluasi BUMN Bersih, kriteria pertama yang akan dinilai adalah Code of Conduct,” ujar Deputi Gatot. Diharapkan, usai penilaian BUMN Bersih ini, tak ada lagi jajaran perusahaan, utamanya organ utama, yang berurusan dengan aparat penegak hukumn

(mil/nuri/sari/adi/idy)


Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip desentralisasi adalah hak, wewenang, dan

kewaj iban o tonomi dae rah untuk mengatur dan me ngu rus sendiri urusan peme rintahan dan kepentingan masya rakatnya, te rmasuk kebe basan untuk mengatur keuangan pemerin-tahannya. Fakta nya, pemda belum siap me ngemban amanah otonomi daerah. Aktor-aktor pemda menga lami banyak kendala. Wajah pemda bahkan tercoreng oleh masalah KKN, kinerja yang tidak maksimal, dan laporan tidak akuntabel.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2012 me nguak kenyataan yang ada di pemda. Perolehan opini la-poran keuangan pemda belum memperoleh hasil memuaskan. Tahun 2010, hanya 6 dari 33 provinsi (18%), 16 dari 394 kabupaten (4%), dan 21 dari 85 kota (13%) yang layak mendapat opini WTP. Ini jauh dari peren-

canaan nasional peme-rintah yang menargetkan 60% pemda harus WTP untuk tahun buku 2014.

Penulis yang pernah m e n j a d i a u d i t o r d i BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian D a l a m N e g e r i i n i menyimpulkan bahwa a k a r p e r m a s a l a h a n akuntabilitas laporan keuangan pemda ada-lah aset daerah. Aset merupakan salah satu poros roda pemerintahan yang akan menyokong dinamika pela yanan publik, namun ironinya kegagalan p e m d a m e r a i h W T P seringkali disebabkan oleh bu ruknya pengelolaan aset daerah. Hal ini yang menjadi concern penulis. Melalui buku ini, penulis ber harap dapat memberikan pema-haman tentang pengelolaan aset daerah.

Buku setebal 495 halaman ini

Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda

Sejak reformasi birokrasi, sistem pemerintahan NKRI mengalami perubahan substansial dan fundamental, dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

reseNsi

Warta PengaWasanvol xxI no.1 MeI 2014 71


juga menyoroti faktor utama penyebab lemahnya penga-manan aset daerah. Hal ini tak ter lepas dari nihilnya dukungan sis tem database aset daerah yang terintegrasi antara data akun tansi yang dikelola oleh biro perleng kapan. Dari segi admi nistrasi, banyak ditemukan aset yang dicatat oleh pemda tidak didukung oleh legal yang mema dai. Tak ayal informasi aset tidak akurat. Dampaknya ada lah se r ing d i t emukan aset yang tidak dicatat dan dilaporkan, tidak sesuai de ngan jenis, jumlah, dan status aset secara fisik. Ketidakakuratan informasi yang disajikan akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk berusaha menguasai dan mengambil alih aset tersebut.

Akuntansi aset daerah me-ngacu pada Standar Akuntansi Peme r i n t ahan (SAP) yang dite tapkan melalui Peraturan Peme rintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedang-kan pengelolaan aset daerah diatur dalam Permendagri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; pener imaan, penyimpanan, dan penyaluran; penggunaan; penata usahaan; pemanfaatan; penga manan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemin-dah tanganan; pembinaan, pe-nga wasan, dan pengendalian; pem biayaan; dan tuntutan ganti rugi. Masing-masing rangkaian

Dari segi administrasi, banyak ditemukan aset yang dicatat oleh pemda tidak didukung oleh legal yang mema dai. Tak ayal informasi

aset tidak akurat. Dampaknya adalah sering ditemukan aset yang tidak dicatat dan dilaporkan, tidak sesuai de ngan jenis, jumlah, dan

status aset secara fisik. Ketidakakuratan informasi yang disajikan akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk berusaha menguasai

dan mengambil alih aset tersebut.

kegiatan pengelolaan aset tersebut dikuliti dalam buku ini.

Kebijakan penertiban aset daerah ini dilatarbelakangi oleh amanat reformasi birokrasi yang digaungkan dalam tiga paket undang-undang tentang keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketiganya menghendaki laporan berkala seluruh aset secara akuntabel.

Informasi yang dapat diandalkan merupakan pondasi dasar dalam rang ka manajemen aset dan peningkatan kualitas penyusunan LKPD, dari sisi aset.

Dari sisi ilmu praktis dan kajian teoretis, buku ini bisa terbilang cukup komplet. Pengalaman penulis sebagai auditor cukup mem bantu menguraikan benang kusut pengelolaan aset pemda dengan bahasa yang khas. Silakan menikmati!

(ayu)

Warta PengaWasanvol xxI no.1 MeI 201472

reseNsi


MOU

Sebanyak 27 kepala daerah di Jawa Barat termasuk G u b e r n u r A h m a d H e r y a w a n m e n a n -

da tangani Komitmen Bersama untuk Mendukung Optima lisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi di kantor BPKP Jabar, Bandung (21/04). Turut hadir, Kapolda Jabar, Kantor Perwakilan BPK Jabar, Kajati Jabar, dan Pangdam Siliwangi.

Menurut Ahmad Heryawan, kerja sama ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang

bersih. Melalui kerja sama itu, pihaknya menginginkan BPKP ikut melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pencairan anggaran hibah dan bantuan sosial Pemprov Jawa Barat. Sebab mekanisme peng gunaan anggarannya sudah di luar jangkauan pemerintah daerah. “Kami minta BPKP untuk memeriksa dan memutuskan apakah dana hibah atau bantuan sosial itu bisa dicairkan atau tidak,” ujarnya.

Saat yang sama, Kepala Per-waki lan BPKP Jawa Barat , Hamo nangan Simarmata menje-las kan bahwa kegiatan ini adalah tin dak lanjut Direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Desember 2013 lalu, untuk men dukung optimalisasi tugas peme rintah tanpa korupsi. Direktif itu ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi di Kejaksaan Agung pada pertengahan Januari 2014.

Penguatan APIPAcara tersebut juga digandeng

dengan penandatanganan penanda-tangan Piagam Pengawasan Intern oleh seluruh Inspektur Pem prov Jabar dan dan Inspektur di ling-kungan Pemerintah Pro vinsi Jawa Barat, kecuali Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Suka bumi. “Tugas-nya membuat early warning system dan men de teksi fraud dan korupsi sejak dini,” kata Kepala BPKP Mardiasmo Bandung, Senin, 21 April 2014. Menurut dia, tugas pengawas internal itu untuk me-

mastikan pemerintah dae rah mem-prioritaskan me me rangi korupsi daripada mengejar peni laian Wajar Tanpa Penge cualian (WTP) dalam pemeriksaan BPK. “WTP nomor dua. Setelah tanpa korupsi, clean betul, baru mengejar WTP,” kata dia.

Sejumlah hal perlu dilakukan pemerintah untuk menguatkan peran pengawas internal. Pertama memberikan tugas yang jelas, lalu pemberian kewenangan dan akses yang seluas-luasnya, serta pemberian anggaran yang cukup.

Saat ini, BPKP tengah me-ngu sulkan agar jenjang jabatan inspektorat daerah setara de ngan sekre taris daerah untuk me nguatkan posisinya. Selain itu, Mendagri telah menerbitkan surat edaran yang mengatur agar Pemda menyediakan sedikitnya satu persen anggaran bagi inspektorat daerah sebagai pengawas internal. “Anggaran itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” pungkasnyan

(Nuri)

Kepala BPKP - Mardiasmo (kanan), Gubernur Jawa - Ahmad Heryawan (tengah), Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jabar - Hamonangan Simarmata, menandatangani komitmen bersama mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi


Keterbatasan anggaran tak menyurutkan l a n g k a h D e p u t i Akuntan Negara

(DAN) BPKP untuk tetap fokus melayani stakeholders . Hal tersebut tergambar jelas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan DAN yang mengambil tempat di Hotel Sunlake Sunter Jakarta pada 1-4 April 2014 lalu. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Deputi Akuntan Negara Gatot Darmasto dan dihadiri oleh jajaran struktural dan fungsional auditor di Deputi Akuntan Negara, Bidang Akuntan Negara seluruh perwakilan BPKP, termasuk Koordinator Bidang ex-Perwakilan Madya BPKP.

Selaku Koordinator acara, Direk tur Pengawasan Badan

Usaha Jasa Perhubungan, Pari wisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya, Roely Kadir men jelaskan bahwa latar belakang di laksanakannya Rakor i n i ada l ah un tuk memfokuskan ke giatan Deputi Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP. “Hasil nya sangat dibutuhkan para stakeholders, seperti audit keta hanan pangan dan audit kinerja PDAM,” urai Roely.

Menurut Deputi , yang paling ditunggu dari rakor ini adalah hasil evaluasi BPKP atas 128 BUMN di 17 provinsi terkait Program BUMN Bersih. “Bila rampung, maka akan segera kita laporkan hasilnya ke Menteri BUMN,” ujar Gatot.

Arah Kebijakan PengawasanTerkait ketahanan pangan,

Deputi Akuntan Negara telah menyiapkan beberapa kegiatan strategis. Diantaranya, evaluasi perencanaan produksi dan dis-tri busi benih padi/jagung/ ke-delai dan evaluasi Gerakan Pening katan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang mencakup mulai dari pengadaan benih, penanaman, panen dan distribusi hasil panen yang meli-

batkan beberapa BUMN terkait. Selain itu, DAN juga meren-canakan akan melakukan kajian ketersediaan gas sebagai bahan baku untuk penyediaan pupuk bersubsidi.

Tak kalah strategisnya, DAN juga merencanakan untuk mem-berikan rekomendasi strategis untuk peningkatan pelayanan BUMD dalam rangka mendukung pencapaian target MDG’s. Untuk itu, akan dilakukan pengawasan intern yang diarahkan untuk meyakinkan tercapainya target MDGs dan memberikan usulan solusi kepada Menteri terkait dan Kepala Daerah.

Melalui Rakorwas, Deputi Akuntan Negara Fokus Layani Stakeholder

BPkP daLaM BeriTa

Deputi Akuntan Negara, Gatot Darmasto


Wilayah Penugasan DirektoratPada hari kedua, masing-

masing direktur memberikan pa paran nya terkait wilayah penugasannya. Diawali Direktur Pengawasan Badan Usaha Agro bisnis Jasa Konstruksi dan Per dagangan, Bambang Utoyo Bambang menjelaskan Strategy Map BPKP 2015-2019 yang terkait dengan Deputi Akuntan Negara. Setelah itu Roely Kadir menjelaskan terkait BUMN bersih.

Sesi berikutnya, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Ke uangan dan Manufaktur, Slamet Hariadi menjelaskan Ske-ma Penjaminan Kredit (Credit Guarantee Scheme) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Peran B P K P d a l a m K U R a d a l a h mengevaluasi dan memverifikasi secara selektif permintaan komite kebijakan (SOP KUR) serta verifikasi atas klaim imbal jasa KUR atas permintaan BUN sesuai PMK Nomor 159 Tahun 2011,”

ujar Slamet. Direktur Pengawasan Badan

Usaha Perminyakan dan Gas Bumi, Yus Muharam selan-jutnya menjelaskan seputar Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral. “Tantangan ke depan, bagai mana mensiasati per min-taan pengawasan yang me-ningkat, namun saat yang sama, ketersediaan anggaran sangat terbatas,” ujar Yus. Sebagai contoh, Pertamina yang meminta reviu PBJ atas 145 pengadaan, sampai saat ini yang sudah dilaksanakan baru 5 Pengadaan.

Sebagai penutup, Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah, I Nyoman Sardiana memaparkan Grand Design Pengembangan Pengawasan BUMD dan BLUD. Selain itu, Nyoman juga memaparkan action plan pengawasan BUMD Tahun 2014, baik pusat sebagai rendal maupun perwakilan sebagai operasional. Untuk tahun ini dan kedepan, direktoratnya akan

BPkP daLaM BeriTa

lebih fokus ke BUMD dan BLUD dalam peningkatkan kinerja yang tinggi dan sehat, yang sebelumnya dilakukan pemetaan dengan pendekatan kepada Kepala Daerah.

Di luar tema Rakor, Deputi Gatot Darmasto menekankan perlunya kajian khusus kesiapan Perwakilan BPKP terkait right sizing dalam rangka evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dalam tubuh BPKP. “Persiapan yang dimaksud tentunya tak hanya menyangkut masalah teknis. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dampak psikologisnya terhadap pejabat BPKP setempat,” cetus Gatot. Disampaikan juga oleh mantan Direktur Investigasi BUMN dan BUMD itu, untuk mengukur daya adaptasi Perwakilan BPKP, akan dilakukan piloting right sizing atas dua perwakilan yang dirasakan paling siap, yaitu Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dan Acehn

(dony/edi/idiya)

dari kiri ke kanan: Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah - I Nyoman Sardiana, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya - Roely Kadir, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur - Slamet Hariadi, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Konstruksi dan Perdagangan - Bambang Utoyo dan Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi, Yus Muharam


BPkP daLaM BeriTa

Mengantisipasi era basis akrual yang telah menjelang di depan mata,

BPKP melaksanakan Workshop yang mengambil tema “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual” di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Workshop yang berlangsung lima hari itu dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia (01/04).

Dalam sambutannya di depan peserta dari Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, Dadang Kurnia mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan workshop kali ini adalah sebagai persiapan akhir dalam pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan di peme-rintah daerah berbasis akrual, yang akan dimulai tahun anggaran 2015. “Pelaksanaan akuntansi ber basis akrual adalah amanah dari Peraturan Pemerintah No-mor 71 Tahun 2010 tentang Stan dar Akuntansi Pemerintah meng gantikan Standar Akuntansi Pemerintah sebelumnya,” jelas Deputi yang didampingi oleh Direk tur Pengawasan PKD Wila-

yah III Sri Penny Ratnasari dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogya karta Tytut Ratih Kusumo.

Sebagaimana diketahui PP ter sebut tegas mensyaratkan pem-berlakuan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lam-batnya lima tahun sejak PP di-ter bitkan tersebut tahun 2010. “Pe ne rapan basis akrual ini tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Dadang. Mantan Kapusdiklatwas BPKP ini juga mengapresiasi Tim Pengembang SIMDA yang berhasil merampungkan aplikasi SIMDA berbasis akrual sebagai tools dalam implementasi akun-tansi berbasis akrual. Meski demi -kian, lanjut Dadang, hal yang tak kalah penting adalah per-siapan pemerintah daerah dalam peru muskan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar pelaksanaan basis akrual tersebut. Menurut Dadang, Perkada ini harus sudah dirumuskan paling lambat Juni 2014.

Saat penutupan, Penanggung Jawab Kegiatan Sri Penny Ratna-sari , menyatakan puas atas penye lenggaraan workshop yang dinilainya berhasil. Sri Penny juga mengapresiasi kinerja Tim

Pengembang SIMDA yang berhasil merampungkan aplikasi SIMDA Berbasis Akrual beserta lima modul panduannya. “Dalam waktu dekat akan diurus hak patennya sebagai apresiasi atas kerja keras tim pengembang selama ini,” ujar Penny.

Workshop itu juga diisi materi mengenai Maturitas SPIP dari Satgas SPIP Pusat. Tampil sebagai narasumber diantaranya Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Ke uangan Daerah Wilayah I Kasminto, Inspektur BPKP Hari Setiadi, dan Kepala Biro Peren canaan Pengawasan Justan Siahaan. Selain itu, Pusinfowas yang diwakili M. Fahmi Kur-niawan dan Krisno Wahyu Utomo me nampilkan simulasi aplikasi pe ngisian kuesioner penilaian maturitas SPIP. Berikutnya, Pusdiklatwas BPKP yang diwakili Massa Siahaan dan Trisacti Wahyuni memaparkan rencana diklat SPIP dimana Pusdiklatwas juga telah berhasil menyusun modul baru yang dirasa lebih “membumi” karena disesuaikan dengan setiap tahapan siklus SPIPn

(ipul/tine/dian/adi/ita)


BPkP daLaM BeriTa

Semangat dan harapan baru mengiringi acara penyambutan 588 CPNS Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta (06/22). Berbeda dengan penerimaan CPNS sebelumnya yang dido minasi oleh disiplin ilmu akun tansi, kali ini cukup beragam. Selain Akuntansi, generasi pene rus BPKP berasal dari sarjana Komputer, Ekonomi, Hukum, Ekonomi Manajemen, Sains, dan Ilmu Sosial.

Sebagaimana diketahui, BPKP merupakan lembaga ne gara yang ditugasi untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Cakupan penu-gasan yang sangat luas, membuat BPKP harus menyiapkan amunisi yang mumpuni, yaitu auditor yang memiliki basic requirement, “BPKP harus dimo tori oleh insan yang tak hanya cerdas dan capable, tapi harus bermental baja dan punya

integritas,” tegas Mardiasmo di depan ratusan CPNS BPKP.

Performanced-BasedKepala BPKP yang juga diper-

caya sebagai Ketua Tim Penga-was Nasional Penerimaan CPNS itu menggarisbawahi aturan main di BPKP yang berprinsip pada performance-based, dimana setiap pegawai harus punya nilai tambah. “Konsekuensinya, masuk di BPKP berarti masuk di suatu zona kompetitif, bukan zona nyaman,” cetusnya. Dengan kata lain, pegawai yang berkontribusi pas-pasan harus puas menerima imbalan yang pas-pasan pula.

Selain menilik performa kerja, Mardiasmo juga menekankan pentingnya budaya kerja. Living with harmony, istilah yang dipa kai Mardiasmo untuk meng gambarkan hubungan ke mitraan di BPKP, baik hu bungan intern maupun ekstern. Me nurut Mardiasmo, budaya kerja merupakan aspek infor mal yang

dapat menjadi pon dasi terbentuknya semangat pro fesional. Semangat inilah yang akan menjadi nahkoda da lam perjalanan menuju Good Governance dan Clean Govern-ment.

Acara pengarahan dan penyam-butan CPNS ini sudah digelar sejak Senin (3/2) di Aula Gandhi. Para peserta mendapatkan pengarahan dari Kepala Biro Kepegawaian Ratna Tianti Ernawati, Ke pala Bagian Perencanaan dan Pengem-bangan Pegawai Heli Restiati, Kepala Bagian Pengang katan dan Kepangkatan Pega wai Hananto Widhiatmoko, Kepala Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Tanusi, Kepala Subbagian Kelembagaan Dyah Retnoadi; dan Kepala Bagian Tatalaksana Agus Purwoko. Acara diakhiri dengan jabat tangan kepala BPKP, sesma, dan para deputi dengan semua CPNS.

Menurut Kepala Biro Kepega-waian dan Organisasi Ratna Tianti Ernawati selaku Ketua Panitia, pada tahun 2013 BPKP mengajukan formasi CPNS sebanyak 598. Akan tetapi, hanya 588 yang diproses Surat Keputusannya untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkisar 588b formasi. “Keko songan 10 formasi akan ditindak lanjuti tahun 2014 ini juga,” tutup Ratnan

(ayu)

Penerimaan CPNS BPKP:

Masuk BPKP, Berarti Berada Dalam Zona Kompetitif

Kepala BPKP beserta para deputi memberikan selamat kepada para CPNS usai pengarahan


BUdaYa kerJa

lembur merupakan tuntutan situasi untuk menuntaskan pekerja di luar waktu kerja normal. Bila jam kerja usai dan anda bisa menghabiskan waktu dengan orang yang anda sayangi dan mampu membebaskan diri dari masalah pekerjaan yang membelenggu, dipastikan anda masih “normal”.

Sobat! positive thinking-nya, seorang workaholic ada lah repre-

sentasi pribadi yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tak jarang, mereka adalah figur sukses dalam karir. Tapi ingat! Sisi negatif seorang “penggila kerja” juga tak sedikit. Dirasakan atau tidak, personality mereka cenderung ter tu tup, susah berinteraksi, dan sangat bangga bila berbicara tentang pekerjaannya, namun begitu gagap saat bergaul dengan sekitarnya. Teamwork skill-nya lemah sobat!

Banyak pribadi “terjerumus”

menjadi pekerja keras karena di paksa oleh keadaan. Selain tuntutan ekonomi, sering kali seorang workaholic berangkat dari lingkungan keluarga yang mendewakan prestasi. Mereka haus akan apresiasi dan pengakuan dari pihak luar. Parahnya, mereka tak paham dengan masalahnya sendiri. Dalam balutan bahasa psikologi, mereka terjebak dalam bilik “blind self”: orang sangat mengerti dirinya, tapi maaf, dia sendiri tak tahu siapa dia!

Solusinya, carilah keseim-bangan. Pindah channel anda dari seorang workaholic menjadi smart worker. Seorang pekerja cerdas, tak hanya serius dalam bekerja, namun luwes dalam bergaul, pandai beradaptasi, dan cinta kehangatan keluarga. Smart worker adalah pekerja profesional, dia tahu persis kapan waktunya bekerja, kapan saat yang tepat untuk beristirahat dan bercengkerama dengan orang-orang tercinta, dan tahu kapan menuntaskan hobi yang tertunda.

Satu lagi, cari tahu penyebab utama anda menjadi seorang workaholic. Apakah karena tuntutan ekonomi, managerial skill yang lemah, atau sekedar ‘pelarian’ ketika kehangatan keluarga tak kunjung ada? Dengan membuat mapping seperti itu, maka akan mudah bagi kita untuk mencari solusi jitu agar determinasi bekerja tetap terjaga, dan saat yang sama, interaksi sosial dan kenyamanan berkomunikasi tidak sirna. Sobat, selamat menjadi seorang smart worker!

(mil)

Workaholic ada-lah orang yang m e m f o k u s k a n ener gi pada pe-

kerjaan secara berlebihan, se-hingga kurang memerhatikan ke-seimbangan hidup dan keselarasan dimensi lain dalam kehidupannya. Gampang mengenal i sosok workaholic, bagi mereka ada prin sip yang sepertinya menjadi semboyan hidup: pekerjaan adalah segalanya! Bergeraknya dia, untuk pekerjaan, bicaranya dia masih seputar peker jaan, bahkan diamnya dia, berfikir tentang pekerjaan. Saat sakit maupun libur, ia tetap bekerja. Bahagianya dia, diperoleh dari pekerjaan. Ia akan merasa menjadi manu sia malang dan dihinggapi rasa bersalah yang amat sangat, saat tidak bekerja. Bukan main!

Seorang workaholic juga cen-derung pribadi yang tak percaya dengan kredibilitas staf dan teman sejawat. Bisa jadi, dia juga bukan manajer yang baik, yang tak bisa mendelegasikan pekerjaannya kepada bawahan. Saat yang sama, dia merasa dirinya seorang yang paling bertanggung jawab, paling bisa diandalkan, dan selalu ada alasan untuk bekerja. Mereka akan merasionalisasikan alasannya untuk bekerja: bahwa apa yang dilakukannya semata untuk kehormatan keluarga .

Pertanyaannya, saat kita bebe-rapa kali lembur di kantor, apa-kah pertanda seorang penggila kerja? Jangan buru-buru memberi stempel bahwa anda seorang workaholic. Hakikatnya, bekerja

Workaholic atau Smart Worker



Documents

WARTA PENGA W ASAN - bpkp.go.id April 2014 Final... · bobot kertas yang semakin ringan dan ... Persis di awal tahun, ... itu dirangkaikan dengan Rapat Kerja Regional yang