WAWASANNUSANTARAKN(2)

1 | P a g e

Kewarganegaraan Wawasan Nusantara

http://atharfekonak.co.cc/

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan

atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti

memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara

tinjau atau cara melihat. Sedangkan istilah “nusantara” berasal dari kata “nusa” yang

berarti pulau‐pulau dan “antara” yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara

dipakai untuk melambangkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau‐pulau

Indonesia yang terletak diantara samudra pasifik dan samudra Indonesia serta diantara

benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri

dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai

dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita‐cita

nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa

Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta

sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam

mencapai tujuan dan cita‐cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara

berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya

serta rambu‐rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya.

B. Faktor‐faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

1. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata Archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia “Archipelagos”, akar

katanya adalah “archi” berarti terpenting, terutama dan “pelages” berarti laut atau

wilayah lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting.

2 | P a g e



Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau‐pulau

tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan

antara pulau‐pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan unsure pemisah.

2. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah indische archipel yang dikuasai Belanda dinamakan

Nederlandec Cost Indische Archipelago, itulah wilayah jajahan Belanda yang

kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Indonesia mengandung

makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita‐cita luhur,

negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuan J.R Logan dalam Journal of

Indian Archipelago and East Asia (1850) Sir W.E.Maxwell, seorang ahli rumpun juga

memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu pada tahun 1982

dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukaan yang

memakai istilah “Indonesia”, semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang

Etnologyang menegaskan arti kepulauan ini dalam bukunya “Indonesia Order Die

Inseln des Malaysichen Archipeles (1884‐1889).

Setelah cukup lama istilah itu dipakai sebagai nama keilmuan, pada awal abad

ke‐20 perhimpunan para mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut diri dengan

perhimpunan Indonesia dan membiasakan pemakaian kata “Indonesia”.

3. Konsepsi tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi

mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya

2. Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia,

karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing‐masing Negara

3 | P a g e



3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua

bangsa

4. Mare Clausum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua

bangsa

5. Archipelagic State Principles (Negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam

konvensi PBB tentang hukum laut

Sesuai dengan hokum laut Internasional secara garis besarnya, Indonesia

sebagai Negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, Zone

Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontigen masing‐masing dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau

lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau‐pulau lain

2. Laut territorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut

diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah

sepanjang pantai

3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam darata atau sebelah dalam

dari garis pangkal

4. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal

5. Landas Kontigen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di

bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan wilayah

daratannya

4. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan

benua Australia dan diantara samudra Psifik dan samudra Indonesia yang terdiri dari

17.508 pulau besar maupun kecil, jumlah pulau yamg sudah memiliki nama adalah

6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sebagai berikut :

4 | P a g e



Utara ± LU

Selatan ± LS

Barat ± 45’ BT

Timur ± 05’ BT

Jarak Utara‐Selatan sekitar kemerdekaan sedangkan jarak barat timur

sekitar kemerdekaan. Bila diproyeksi pada peta Benua Eropa maka jarak

Barat – Timur tersebut sama dengan jarak antara London ( Inggris ) dan angkara (

turki). Bila diproyeksikan dalam peta America Serikat maka jarak tersebut sama

dengan jarak antara pantai Barat dan pantai Timur Amerika Serikat

Luas wilayah Negara Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2 yang terdiri

dari daratan seluas 2.027.087 km2 dan perairan seluas 3.166.163 km2. Luas wilayah

daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara merupakan yang

terluas sedangkan jika dibandingkan dengannegara di dunia, maka luas wilayah

daratan Indonesia merupakan urutan ke 14.

Geostrategi adalah merupakan strategi politik dalam pelaksanaan yaitu upaya

bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan

polotik. Sebagai contoh pertimbangan Geostrategi untuk Negara dan bangsa

Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dan sebagai aspek, disamping

aspek geografis, juga dari aspek demografi, ideology, politik, ekonomi, social budaya

dan hankam. Posisi silang Indonesia tersebut dirinci sebagai berikut :

1) Geografi : wilayah Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia antara

samudra pasifik dan samudra hindia

5 | P a g e



2) Demokrafi : penduduk Indonesia terletak diantara penduduk jarak di selatan

(Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)

3) Idiologi : idiologi Indonesia (Pancasila) terletak diantara liberialisme di selatan

(Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di Utara RRC, Vietnam, dan Korea

Utara).

4) Politik : Demokrasi pancasila terletak diantara demokrasi liberal di selatan dan

demokrasi rakyat (dictator proletar) di utara.

5) Ekonomi : ekonomi Indonesia terletak diantara ekonomi kapitalis diselatan dan

ekonomi sosialis di utara.

6) Sosial : masyarakat Indonesia terletak diantara masyarakat individualis di selatan

dan masyarakat sosialisme di utara.

7) Budaya : budaya Indonesia terletak diantara budaya barat diselatan dan budaya

timur di utara.

8) Hankam : Geopolitik dan geostrategi hankam (pertahanan dan keamanan)

Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan marinir diselatan dan wawasan

kekuatan kontinental di utara

5. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

Sejak tanggal 17‐8‐1945 sampai tanggal 13‐12‐1957 wilayah Negara RI meliputi

wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Teritoriale Zee En

Maritiame Kringen Ordonantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial

Indonesia ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial

sejauh tiga mil dari garis pantai ketika sudut dengan asas pulau demi pulau secara

terpisah –pisah.

Deklarasi Juanda (13‐12‐1957) sampai dengan 17‐2‐1969. Pada tanggal 13

Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti

ordonansi tahun 1979 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Perwujudan bentuk wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan

bulat

6 | P a g e



2. Kebutuhan untuk pembangunan Nasional Indonesia

2. Penentuan batas‐batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asa Negara

kepulauan (archipelagick state principles)

3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran lebih menjamin keselamatan dan

keamanan Negara Kesatuan RI

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarjkan peraturan pemerintah

nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia

(Internal waters) yang meliputi :

a. Semua pelayaran dari laut bebas kesuatu pelabuhan Indonesia

b. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia kelaut bebas, dan

c. Semua pelayaran dari dank e laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.

Asas –asa poko yang termuat dalam deklarasi tentang landas kontinen adalah

sebagai berikut :

1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat pada landas kontinen Indonesia

adalah milik eksklusif Negara RI.

2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen

dengan Negara‐negara tetangga melalui perundingan.

3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di

tengah‐tengah antara pulau terluas Indonesia dengan wilayah terluas Negara

tetangga.

4. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas

kontinen Indonesia maupun utara di atasnya.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pengumuman pemerintah tentang zona ekonomi

eksklusif terjadi pada 21 maret 1980, batas ZEE adalah selebar 200 mil yan dihitung

dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan‐alasan yang mendorong pemerintah

mengumumkan ZEE adalah :

1. Persediaan ikan yang semakin terbatas

3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional

7 | P a g e



C. Unsur‐unsur Dasar Wawasan Nusantara

1. Wawasan Nusantara sebagai Wadah Meliputi Tiga Komponen

a) Batas Ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di

dalamnya terdapat gugusan liburan pulau yang saling dihubungkan oleh

dalamnya perairan, baik laut maupun selat serta dirgantara di atasnya yang

merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara di batasi oleh

lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya sedangkan secara

vertical ia merupakan satu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak

kerucut di pusat bumi.

Letak geografis Negara berada di posisi dunia antara dua samudra yaitu

samudra pasifik dan samudra hindia dan antara dua benua yaitu benua Asia dan

Australia. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek‐aspek kehidupan

nasional Indonesia, perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan

politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

b) Bagi Indonesia Negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut

bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintah, system pemerintah dan

perwakilan. Negara Indonesia adalah Negara Negara kesatuan yang berbentuk

republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh

Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahan menganut system prisidensial. Presiden memegang

kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara

hukum (Rights State) bukan Negara kekuasaan (Richts State), Dewan Perwakilan

8 | P a g e



Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh

Presiden.

c) Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran

bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik,

golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparat Negara.

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi wawasan nusantara tercermin dalam prespektif kehidupan manusia

Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita‐cita bangsa dan asas menunggal

terpadu.

a. Cita‐cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang

menyebutkan :

1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas

3. Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan social.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal, utuh

menyeluruh yang meliputi :

1. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan

dirgantara secara terpadu.

2. Satu kesatuan politik, dalam arti satu Undang‐Undang Dasar dan politik

pelaksanaannya serta ideologi dan identitas nasional.

9 | P a g e



3. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti perwujudan masyarakat Indonesia

atas dasar Bhineka Tunggal Ika, satu tertib sosial, dan satu tertib hukum.

4. Satu kesatuan ekonomi berdasarkan asas usaha bersama dan asas

kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu

yaitu sistem pertahanan rakyat semesta atau (Sishankamrata)

6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan, pembangunan

dan hasil‐hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional

3. Tata Laku Wawasan Nusantara

Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah.

a. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap

mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan

nusantara berlandaskan pada falsafah pancasila untuk membentuk sikap

mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu.

b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan

kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini

wawasan nusantara diwujudkan dalam satu system organisasi yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

D. Implementasi Wawasan Nusantara

1. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang

sesuai dengan aspirasinya, kenyakinan ini dinuktikan dalam sejarah perjuangan

bangsa Indonesia sejak awal pembentukan Negara kesatuan RI sampai sekarang.

Konsep wawasan nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia

10 | P a g e



yang terjabarkan pada sila‐sila berikutnya. Wawasan nusantara sebagai aktualisasi

falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan

hidup bangsa Indonesia.

2. Wawasan Nusantara Dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik

1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama

bangsa Indonesia.

2. Keanekaragaman suku, wilayah, dan bahasa daerah serta agama yang

dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia.

3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan

sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, untuk mencapai satu cita‐cita

bersama

4. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang

membimbing kearah tujuan dan cita‐cita yang sama

5. Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara dan sistem hukum nasional

6. Seluruh kepulauan nusantara merukan satu kesatuan system hukum nasional

7. Bangsa Indonesia bersama bangsa‐bangsa lain ikut serta menciptakan

ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas

aktif.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

1. Kekayaan di wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal

dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah

Indonesia secara merata.

2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan seluruh tanpa

mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing‐masing

3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara, diselenggarakan

sebagai usaha bersama denan asa kekeluargaan, untuk kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

11 | P a g e



1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan

serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan

kemajuan bangsa.

2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan berbagai

corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya

Indonesia tidak menolak nilai‐nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan

denan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya

adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara RI.

2. Tiap‐tuap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut

serta dalam pertahanan keamanan Negara dalam rangka pembelaan Negara

dan bangsa.

3. Penerapan wawasan nusantara

a. Salah satu manfaat penerapan wawasan nusantara adalah diterima

konsepsi nasional di forum internasional dimana laut nusantara yang

semula dianggap laut bebas menjadi sebagian integral wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia

internasional termasuk Negara‐negara tetangga seperti Malaysia,

Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dsb.

c. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup menghasilkan sumber daya

alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sumber

daya alam yang dimaksud adalah seperti minyak, gas bumi, mineral, dsb.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan Negara diberbagai

tampak ada berbagai proyek pembangunan, sarana dan prasarana,

komunikasi dan transportasi seperti pambangunan satelit palapa,

lapangan terbang, dan pelayaran berbagai daerah sehingga laut dan hutan

12 | P a g e



tidak lagi menjadi hambatan bagi integarasi nasional dan lalu lintas

perdagangan dan integrasi budaya dapat berjalan lancar.

e. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat

pada keseimbangan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui system

pertahanan keamanan rakyat semesta, untuk menghadapi berbagai

ancaman bangsa dan Negara.

Documents

WAWASANNUSANTARAKN(2)