12

web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Download PDF Report

Upload
lequynh
View
246
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 2: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 3: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 4: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 5: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 6: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 7: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 8: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 9: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 10: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 11: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Page 12: web.kominfo.go.id BRTI tentang Larangan... · Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak ... Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

DAFTAR PUSTAKA - eprints.umpo.ac.ideprints.umpo.ac.id/4733/1/DAFTAR PUSTAKA.pdf · 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

DAFTAR PUSTAKA - eprints.umpo.ac.ideprints.umpo.ac.id/4733/1/DAFTAR PUSTAKA.pdf · 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Documents

tegarsehat.files.wordpress.com file · Web viewnomor 37 tahun 2007. tentang. pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 . tentang administrasi kependudukan. dengan rahmat tuhan

tegarsehat.files.wordpress.com file · Web viewnomor 37 tahun 2007. tentang. pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 . tentang administrasi kependudukan. dengan rahmat tuhan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN

Documents

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN … · Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 Tahun 2018 ii Kata Pengantar Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN … · Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 Tahun 2018 ii Kata Pengantar Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang

Documents

OPINI PUBLIK TERHADAP SOSIALISASI KTP ELEKTRONIK (E … · kependudukan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

OPINI PUBLIK TERHADAP SOSIALISASI KTP ELEKTRONIK (E … · kependudukan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Documents

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PROVINSI ......Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2016 ii Kata Pengantar Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PROVINSI ......Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2016 ii Kata Pengantar Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

Documents

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN … file2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN … file2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebiodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebiodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan

Documents

PROFIL KEPENDUDUKAN TAHUN 2015 - Dinas ...dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/doc/profil/PROFIL_KAB...Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi 2015 3 Selain itu, Undang-Undang

PROFIL KEPENDUDUKAN TAHUN 2015 - Dinas ...dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/doc/profil/PROFIL_KAB...Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi 2015 3 Selain itu, Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Documents

Design

$PlJUM4A: QYUUJU/.!' cfflkh{)1a C)ililaAJ:r4 · 6. Undang-UndangNomer 36 Tahun 20091enlang Keseha\an: 7. Undang-Undang Nomer 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemhangunan$

PlJUM4A: QYUUJU/.!' cfflkh{)1a C)ililaAJ:r4 · 6. Undang-UndangNomer 36 Tahun 20091enlang Keseha\an: 7. Undang-Undang Nomer 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemhangunan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKEMBANGAN … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA ... keluarga untuk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKEMBANGAN … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA ... keluarga untuk

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang ... 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang ... 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan ... Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan ... Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud

Documents

Design

Summary report cc brti

Summary report cc brti

Business

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN · PDF file- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; ... Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN · PDF file- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; ... Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - hukum…hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_52.pdf · Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, ... keluarga berasaskan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - hukum…hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_52.pdf · Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, ... keluarga berasaskan

Documents

file · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

file · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Documents

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR › wp-content › ...Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR › wp-content › ...Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Documents

Rekomendasi perijinan[BRTI]

Rekomendasi perijinan[BRTI]

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 ... - SMAN 1 … · undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 ... - SMAN 1 … · undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … · dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan ... 20. Petugas Registrasi adalah pegawai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … · dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan ... 20. Petugas Registrasi adalah pegawai

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKEMBANGAN … · sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk ... 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKEMBANGAN … · sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk ... 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan

Documents

Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukanlppm.undip.ac.id/images/stories/umum/kkn_dispendukcapil.pdf · Peristiwa Kependudukan. 3 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Pointer-pointer Regulasi Bidang Kependudukanlppm.undip.ac.id/images/stories/umum/kkn_dispendukcapil.pdf · Peristiwa Kependudukan. 3 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Documents

Web viewKami dalam penyusunan makalah ini mempunyai latar belakang ... Berbagai sumber Undang Undang tentang Pemilu ... − Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008

Web viewKami dalam penyusunan makalah ini mempunyai latar belakang ... Berbagai sumber Undang Undang tentang Pemilu ... − Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008

Documents

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN …...Hal. 1 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO 1. Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 1 Tahun

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN …...Hal. 1 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO 1. Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Documents