Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Organisasi
Pada tahun 1980 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Depok atau yang
akrab disapa Bento (Benteng Barito) ini didirikan sebagai wujud kepedulian
pemerintah Depok untuk meningkatkan sumber daya generasi muda yang bermoral,
bertakwa dan berprestasi dengan media yang digunakan adalah lembaga pendidikan
dan sosial. Sekolah Menengah Pertama ini berdiri dibangunan yang berlokasi di
Jalan Barito raya No. 3 Depok II Timur Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Kepala
Sekolah SMP Negeri 3 Depok sekarang adalah Erna Iriani, M.Pd.
Awal berdirinya SMP Negeri 3 Depok merupakan kelas jauh dari SMP Negeri
1 Depok yang dikepalai oleh Bapak Sukarnna. Dengan jumlah guru tetap pertama
sebanyak 5 orang, yaitu Asep Tarmidi, Aep Suparman, Haeuman Sandy, Ana
Ariandi dan Amra. Pada tanggal 14 Juli 1981 SMP Negeri 3 Depok ditetapkan
sebagai Sekolah Negeri dengan surat keputusan No. 0219/O/1981
Sejak awal berdirinya sekolah menengah pertama ini ingin mewujudkan
sekolah yang unggul berprestasi, bertakwa dan berbudi luhur, mewujudkan sistem
pembelajaran yang terintegrasi dengan media yang interaktif serta mewujudkan
model pendidikan yang berdaya saing tinggi. Dan hasilnya pada tanggal 28 Oktober
2011 sekolah menengah pertama ini mendapat peringkat Akreditasi A dengan nilai
95. Status Sekolah Menengah Pertama ini adalah sebagai Sekolah Standar Nasional.
18
19
Sampai saat ini kemajuan yang dicapai SMP Negeri 3 Depok terus meningkat.
Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP Negeri 3 Depok berdiri pada tahun 2005. Berawal
dari berhasilnya salah satu siswa SMP negeri 3 Depok meraih juara Olympiade Sains
tingkat nasional untuk mata pelajaran Biologi. KIR SMP Negeri 3 Depok berdiri
untuk mewadahi serta mengembangkan aspirasi siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok,
khususnya di bidang sains dan tekhnologi. KIR yang saat ini beranggotakan 60 orang
siswa dan dibimbing oleh dua orang guru pembimbing yaitu Elly Setiawati, S.Pd &
Dadan Kamaludin, S.Si. Telah melakukan beberapa kegiatan menarik di antaranya
adalah:
1. Penyampaian materi dasar metode dan penelitian ilmiah (oleh pembina)
2. Praktik berkesinambungan menggunakan metode fermentasi, seperti membuat
nata de coco dan kompos (oleh pembina dilaksanakan oleh anggota)
3. Praktik sederhana untuk membuktikan sebuah teori (dari anggota dan
dilaksanakan oleh anggota), seperti konsep asam basa, massa jenis, uji vitamin
C, dll.
4. Kunjungan ilmiah (seperti ke PP Iptek TMII), oleh pembina diikuti oleh
seluruh anggota.
5. Penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah , sampai menghasilkan karya
tulis ilmiah (oleh pembina, dilakukan oleh anggota dengan pembimbingan
pelatih dan pembina).
B. Visi dan Misi SMP Negeri 3 Depok
Sebagai lembaga pendidikan SMP Negeri 3 Depok mempunyai visi, misi dan
tujuan tertentu dalam menjalankan tugasnya.
20
Visi
Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi bertaqwa dan peduli
lingkungan.
Misi
1. Mewujudkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan media yang
interaktif.
2. Mewujudkan pembiasaan kultur pembelajar dengan disiplin dan kerja keras.
3. Mewujudkan pelayanan ramah, komunikatif dan memuaskan.
4. Mewujudkan tersedianya wadah kondusif dan berprestasi.
5. Mewujudkan model pendidikan yang berdaya saing tinggi.
6. Mewujudkan budaya senyum-sapa-salam.
7. Mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Organisasi adalah suatu bentuk usaha kerjasama secara terorganisir untuk
mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasi dan tata kerja pada SMP
Negeri 3 Depok.
21
A. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Depok
Komite Sekolah Kepala sekolah
Kepala TU
PKS. Kesiswaan PKS. HumasPKS. Kurikulum PKS. Sarana & Prasarana
Wali Kelas Koordinator BK
Guru
Mata Pelajaran
Siswa/i
Sumber: SMP Negeri 3 Depok,2019
Gambar III.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Depok
22
B. Tata Kerja Organisasi
Dalam struktur organisasi ini dapat dijelaskan pembagian tugas dan tanggung
jawab yang ada. Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah
Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi disekolah yang mempunyai fungsi:
a. Memimpin pelaksanaan tugas dilingkungan sekolah
b. Menetapkan visi, misi, sasaran program, rencana dan kebijakan sekolah
c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengontrolan serta pengoreksian
laporan/hasil terhadap pelaksanaan tugas bawahan
d. Melaksanakan pengembangan kurikulum
e. Membagi tugas, menggerakan, mengarahkan, membimbing dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan
f. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas
g. Melaksanakan kerjasama dengan unit/instansi lainnya yang terkait
2. Komite Sekolah
Komite sekolah bertugas untuk mendukung program sekolah sesuai dengan
visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepala Tata Usaha
Kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja Tata Usaha Sekolah
b. Membantu kepala sekolah dalam menyusun RAKS
c. Menyusun pengurusan pegawai
d. Menyiapkan dan menyajikan data statistik sekolah
e. Mengatur administrasi hasil proses KBM
f. Menyusun laporan secara berkala
23
g. Mengatur pelaksanaan kesekretariatan
4. Pembantu Kepala Sekolah (PKS). Kurikulum
Bidang program yang dikerjakan PKS. Kurikulum antara lain:
a. Membuat program kerja urusan kurikulum
b. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
c. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
d. Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester, silabus,
satuan pelajaran, persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian
kuriulum)
e. Mengatur penetapan KKM mata pelajaran
f. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
5. Pembantu Kepala Sekolah (PKS). Kesiswaan
Bidang program yang dikerjakan bagian kesiswaan antara lain:
a. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling
b. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 7 K (keamanan, kebersihan,
ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedisiplinan dan kerindangan)
c. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan,
UKS, dan lain-lain.
d. Menyusun laporan kegiatan kesiswaan secara berkala
e. Melaksanakan standar pengelolaan
6. Pembantu Kepala Sekolah (PKS). Sarana dan Prasarana
Bidang program yang dikerjakannya antara lain:
a. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses
belajar mengajar
b. Membuat dan melaksanakan program kerja sarana dan prasarana
24
c. Menyelenggarakan program-program pengadaan
d. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
e. Mengelola perawatan dan perbaikan
7. Pembantu Kepala Sekolah (PKS). Humas
Bidang program yang dikerjakannya antara lain:
a. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah dan peran
komite sekolah
b. Menyelenggarakan bhakti sosial dan karya wisata
c. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan disekolah
d. Membuat dan melaksanakan program kerja Humas
e. Mewakili kepala sekolah dalam kemasyarakatan dan kekeluargaan yang
terjalin baik dan harmonis
8. Guru Mata Pelajaran
Guru mata pelajaran adalah pelaksanaan atas kegiatan belajar mengajar di
sekolah yang mempunyai fungsi, antara lain:
a. Membimbing dan menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada
siswa
b. Memberikan pelajaran didalam maupun diluar sekolah sesuai dengan
kurikulum yang berlaku
c. Membuat laporan berkala kepada kepala sekolah
d. Membuat program pengajaran
e. Melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran
9. Wali Kelas
Wali kelas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membuat dan melaksanakan program kerja
25
b. Mengatur pengelolaan kelas
c. Menyelenggarakan administrasi kelas
d. Mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya
e. Menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid untuk kepentingan
siswa
f. Membuat laporan berkala kepada kepala sekolah
g. Menyusun atau membuat statistik bulanan siswa
h. Mengadakan koordinasi dengan PKS. Kurikulum, koordinator wali kelas
dan koordinator BK
10. Koordinator Bimbingan Penyuluhan/konseling
Guru bimbingan penyuluhan/konseling membantu kepala sekolah dan kegiatan
sebagai berikut:
a. Menyusun program bimbingan dan konseling
b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar
c. Memberikan layanan bimbingan kepada siswa agar lebih berpartisipasi
dalam kegiatan belajar mengajar
d. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling
e. Menyusun statistik penilaian hasil bimbingan dan konseling
11. Siswa
Siswa berperan sebagai pelaksanan kegiatan belajar mengajar yang menerima
berbagai kegiatan dari guru baik berupa pelajaran akademik amupun non-akademik.
26
3.1.3 Kegiatan Sekolah
SMP Negeri 3 Depok berperan sebagai sarana pendidikan formal yang efisien
dan akuntabel sehingga memiliki kemampuan untuk memperoleh kemandirian dan
tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ruang
lingkup pendidikan SMP Negeri 3 Depok mengacu pada visi dan misi yang
diterapkannya.
Orientasi tugas SMP Negeri 3 Depok secara obyektif yaitu memiliki program
sekolah dalam 4 tahun, yaitu menjadi sekolah sekolah standar nasional yang
kompetitif secara global, meningkatkan kompetensi guru setiap tahunnya,
melaksanakan peningkatan, mengembangkan aspek manajemen untuk
mengembangkan standar pengelolaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan
keagamaan dan pengembangan media pembelajaran agar dapat mengembangkan
kemampuan siswa serta keterampilan untuk hidup mandiri sebagai bekal untuk
melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi.
Adapun kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan SMP Negeri 3 Depok
terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan kulikuler dan ekstrakulikuler.
Kegiatan kurikuler antara lain:
1. Mata pelajaran umum
Sedangkan kegiatan ekstrakulikuler antara lain:
1. Pramuka (wajib)
2. Futsal
3. Paskibra
4. Karawitan/Degung
5. Karya Ilmiah
6. Palang Merah Remaja
27
7. Basket
8. Taekwondo
9. Seni Tari
10. Marching band
11. Volly ball
12. Karate
Pada kegiatan ekstrakulikuler dilaksanakan pada hari sabtu dikarenakan pada
hari tersebut tidak ada proses belajar mengajar sehingga tidak mengganggu aktivitas
pokok belajar siswa/i SMP Negeri 3 Depok.
Tabel III.1
Data Siswa SMP Negeri 3 Depok Th. 2018/2019
NO KELAS L P JUMLAH
1 VII 181 236 417
2 VIII 194 253 447
3 IX 159 241 400
JUMLAH 1.264
Sumber : Tata usaha bagian kesiswaan SMP Negeri 3 Depok,2019
Untuk mengetahui mengetahui keadaan siswa dapat dilihat pada tabel III.1
bahwa jumlah siswa SMP Negeri 3 Depok selalu mengalami perubahan dari tahun ke
tahun sehingga jumlah siswa dari kelas VII sampai kelas IX yang terdiri dari 10 kelas
pada saat ini mencapai 1.264 siswa.
28
Tabel III.2
Jumlah Guru SMP Negeri 3 Depok dan kualifikasinya
NO TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH DAN STATUS GURU
JUMLAH
GT* GTT*
1 S2/S3 19 - 19
2 S1 29 6 35
3 D3 - 1 1
4 SLTA/D1/D2 1 1 2
JUMLAH 49 8 57
Sumber: Staf Tata usaha bagian kepegawaian SMP Negeri 3 Depok,2019
Ket :
GT* : Guru tetap (bagi sekolah)
GTT* : Guru tidak tetap (baik sekolah negeri atau swasta)
Dapat diketahui bahwa jumlah tenaga penngajar yang ada di SMP Negeri 3
Depok sampai saat ini berjumlah 57 orang, baik itu tenaga pengajar yang berstatus
tetap (bagi sekolah) maupun yang berstatus tidak tetap (baik sekolah negeri atau
swasta) serta dengan masing-masing kualifikasinya.
29
Tabel III.3
Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Depok
NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
1 Ruang Kelas 29 Baik
2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik
3 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Baik
4 Ruang Guru 1 Baik
5 Ruang Tata Usaha 1 Baik
6 Ruang BK/BP 1 Baik
7 Ruang Perpustakaan 1 Baik
8 Lab. IPA 2 Baik
9 Lab. Bahasa 1 Baik
10 Ruang keterampilan 1 Baik
11 Osis 1 Baik
12 Ruang Serbaguna/Multimedia 1 Baik
13 Usaha Kesehatan Sekolah 1 Baik
14 Ruang Praktek Kesenian 1 Baik
15 Kamar Mandi WC Guru 3 Baik
16 Kamar Mandi WC Siswa 4 Baik
17 Ruang Ibadah/Masjid 1 Baik
18 Gudang 2 Baik
19 Kantin 3 Baik
20 Dapur 1 Baik
21 Pendopo 1 Baik
22 Koperasi 1 Baik
23 Auditorium 1 BaikSumber: Staf Tata usaha bagian Pengadministrasian Keuangan dan Perlengkapan Depok,2019
30
Kemudian untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi, SMP Negeri 3
Depok mempunyai sarana dan prasarana sebagaimana yang penulis sajikan dalam
tabel III.3.
3.2. Hasil Penelitian
3.2.1 Prosedur Penilaian Kinerja Guru Pada SMP Negeri 3 Depok
Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya
dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam
mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Adapun
prosedur penilaian kinerja Guru pada SMP Negeri 3 Depok adalah sebagai berikut :
Sumber: SMP Negeri 3 Depok,2019
Gambar III.2.
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kerja Guru
31
Keterangan:
1. Tahap persiapan yang harus dilakukan oleh tim penilai maupun guru yang akan
dinilai, meliputi:
a. Memahami Pedoman PK GURU terutama sistem yang diterapkan dan posisi
PK GURU dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru.
b. Memahami kompetensi guru yang dinyatakan dalam pernyataan
kompetensi yang kemudian dijabarkan ke dalam indikator kinerja.
c. Memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang
akan dilakukan, termasuk bagaimana mencatat semua hasil pengamatan dan
pemantauan, serta pengumpulan dokumen dan bukti fisik lainnya yang
memperkuat hasil penilaian.
d. Memberitahukan rencana pelaksanaan PK GURU kepada guru yang akan
dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya.
2. Tahap pelaksanaan PK GURU yang harus dilalui oleh penilai sebelum
menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, adalah sebagai berikut.
a. Sebelum Pengamatan
Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan
pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada
pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan
wawancara tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat
pengamatan. Semua hasil wawancara, wajib dicatat dalam format laporan
dan evaluasi per kompetensi. (Lampiran 1B bagi PK Guru Pembelajaran dan
lampiran 2B bagi PK Guru Pembimbingan, BK/Konselor) sebagai bukti
penilaian.
32
b. Selama Pengamatan
Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat
semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses
pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas
tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini,
penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai
untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang
melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai
menggunakan instrumen Penilaian Kinerja Guru pembelajaran Penilaian
Kinerja Guru pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat
dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu
proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan
selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di
luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok.
Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan
evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian
kinerja. Bila diperlukan, proses pengamatan ini dapat dilakukan lebih dari
satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten
tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
atau pembimbingan.
c. Setelah Pengamatan
Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran atau
pembimbingan, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang
masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada
format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain
33
sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan
hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai.
3. Tahap pemberian nilai
Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala
nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu
memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap
kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil
pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang
dikumpulkan selama proses Penilaian Kinerja Guru.
4. Tahap pelaporan
Setelah nilai Penilaian Kinerja Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai
wajib melaporkan hasil Penilaian Kinerja Guru kepada pihak yang berwenang
untuk menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja Guru tersebut. Hasil Penilaian
Kinerja Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB
sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Sedangkan hasil
Penilaian Kinerja Guru sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat
kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan
Penilaian Kinerja Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat
kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar penetapan angka kredit
(PAK) tahunan atau PAK yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional guru.
34
3.2.2 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Pada SMP Negeri 3 Depok
Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan
memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena
itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa sub-unsur yang perlu dinilai adalah
sebagai berikut:
1. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata
pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan
melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 (empat)
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru. Rincian kompetensi tersebut diuraikan dalam
Tabel 1 berikut ini.
Tabel III.4
Kompetensi Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran
35
2. Kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan
Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan
pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil
evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan
dalam menerapkan 4 (empat) kompetensi yang harus dimiliki oleh guru
BK/Konselor, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 27
Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
Kompetensi yang dinilai untuk guru BK/Konselor adalah 17 (tujuh belas)
kompetensi seperti diuraikan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel III.5
Kompetensi Guru Bimbingan Konseing/Konselor
36
Dengan penilaian kinerja tersebut, guru diharapkan dapat memperbaiki dan
meningkatkan kualitas kinerjanya setiap tahun. Penilai harus melaksanakan PK Guru
sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga nilai PK Guru dapat
menunjukan profil kinerja guru yang sebenarnya. Pembelajaran/pembimbingan
(perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran) sebagaimana yang
tercantum dalam Format Rencana SKP pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun
2013, merupakan paket pembelajaran yang dinilai melalui PK Guru. Angka kredit
PK Guru yang tertuang dalam SKP merupakan target yang harus dipenuhi oleh guru
dengan kategori “baik” atau “amat baik”.
Hasil PK Guru dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana
Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP), baik individu maupun sekolah.
Rencana PPGP dimaksud meliputi kegiatan pengembagan diri, publikasi ilmiah, dan
karya inovatif. Rencana PPGPtersebut, baik PPGP individu maupun PPGP sekolah
kemudian dituangkan dalam SKP.
Khusus rencana pengembangan diri melalui kegiatan kolektif guru dan diklat
dapat dimasukkan dalam SKP hanya jika kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai
PPGP sekolah.
Pihak yang terlibat dalam kegiatan PK Guru terdiri atas kepala
sekolah/koordinator PKB sebagai pengelola, penilai, dan guru yang dinilai. Masing-
masing pihak memiliki peran yang berbeda pada setiap tahapan PK Guru.
Pelaksanaan PK Guru menggunakan dua jenis instrumen, yaitu instrumen PK Guru
yang menilai kinerja guru dari empat kompetensi dan instrumen suplemen PK Guru
yang menilai unsur-unsur yang mendukung empat kompetensi tersebut. Selain itu
tingkat kehadiran guru di sekolah juga turut menentukan hasil akhir PK Guru.
Dengan demikian, nilai PK Guru merupakan gabungan dari hasil PK Guru, suplemen
37
PK Guru dan tingkat kehadiran guru dengan proporsi yang bervariasi berdasarkan
jenis guru.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru pada SMP Negeri 3 Depok terdiri atas 4
(empat) tahapan yaitu persiapan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, dan
pelaporan.
A. Persiapan
Dalam tahapan ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua guru diantaranya :
1. Mempersiapkan dan menetapkan Penilai
Proses PK Guru harus berlangsung secara obyektif, adil, akuntabel, transparan,
partisipatif, berkelanjutan, dan terukur. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat
dalam penilaian (kepala sekolah dan guru) harus memiliki persepsi dan penetapan
hasil penilaian yang sama meskipun proses penilaiannya dilaksanakan pada waktu
yang berbeda.
a. Persyaratan Penilai
Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi penilai PK Guru
adalah sebagai berikut.
1). Memiliki sertifikat pendidik.
2). Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-4.
3). Memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru
yang dinilai, kecuali Kepala Sekolah sebagai atasan langsung.
4). Diutamakan memiliki hasil PK Guru dengan nilai sebutan ‘Baik’ atau
‘Amat Baik’.
38
5). Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau
serumpun atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan
dinilai.
6). Diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai
penilai PK Guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
dan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Kemdikbud atau
PPPPTK terkait atau LPMP setempat.
7). Diutamakan memiliki kemampuan melakukan pengamatan dan penilaian
secara objektif, adil dan transparan atas kinerja teman sejawat.
8). Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran
9). Memiliki integritas diri, jujur, dan adil.
b. Tanggung Jawab Penilai
Dalam pelaksanaan PK Guru, penilai memiliki tanggung jawab sebagai
berikut:
1). Menilai maksimum 10 orang guru mapel atau guru kelas dan guru TIK.
2). Memastikan guru yang dinilai memahami instrumen yang digunakan dan
bagaimana proses pelaksanaan PK Guru.
3). Melaksanakan penilaian kinerja guru melalui pengamatan dan
pemantauan.
4). Memastikan guru yang dinilai sepakat dengan hasil penilaian yang telah
dilakukan.
5). Menyampaikan hasil penilaian beserta bukti-bukti pelaksanaan penilaian
kepada kepala sekolah.
39
Apabila sekolah tidak memiliki penilai sesuai dengan persyaratan di atas maka
yang dilakukan adalah:
1). Kepala sekolah wajib melaporkan hal tersebut kepada Kepala
UPTD/Kepala Dinas Kabupaten/ Kota/Provinsi untuk menugaskan
penilai pengganti sesuai dengan persyaratan. Penugasan penilai
ditetapkan oleh kepala UPTD/Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi
atas usul kepala sekolah;
2). Untuk sekolah di daerah terpencil, terpencar, terluar, dan daerah khusus
lainnya penilaian dilakukan oleh Kepala Sekolah dibantu penilai yang
tersedia di sekolah.
3). Periode Penugasan Penilai Kinerja Guru Periode penugasan penilai
kinerja guru ditetapkan selama 4 (empat) tahun berdasarkan keputusan
Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada UPTD/Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota/Provinsi. Kinerja penilai dikendalikan secara berkala
oleh Kepala UPTD/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Setelah
satu periode penugasan, penilai dapat dipilih kembali untuk satu periode
penugasan berikutnya jika kinerja sebagai penilai dinilai baik.
c. Pengenalan Instrumen dan Mekanisme Penilaian Kinerja Guru
Pemberian informasi tentang instrumen, kriteria penilaian kinerja Guru, dan
mekanisme penilaian secara lengkap dan jelas kepada guru merupakan hal
yang sangat penting.
Pemahaman mengenai hal tersebut akan sangat membantu dalam proses
pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru. Untuk memfasilitasinya, sekolah dapat
melakukan pelatihan dalam sekolah atau In House Training (IHT) di sekolah.
40
d. Perencanaan Penilaian Kinerja Guru Tahunan
Di setiap sekolah/madrasah, kepala sekolah harus melakukan persiapan pada
awal tahun anggaran.
1). Kepala Sekolah dan Koordinator PPGP:
a) menyiapkan jadwal PK Guru;
b) menyusun daftar penilai dan guru yang dinilai;
c) melaporkan rencana pelaksanaan PK Guru tahun berjalan kepada
UPTD/Dinas Kabupaten/Kota/ Provinsi; dan
d) menyiapkan instrumen PK Guru.
2). Kepala Sekolah dan Koordinator PPGP melaksanakan pertemuan dengan
seluruh warga sekolah, perwakilan orang tua, dan instansi atau dunia
usaha dan industri (DUDI) bagi SMK, untuk menginformasikan:
a) mekanisme PK Guru,
b) jadwal PK Guru,
c) peran masing-masing dalam PK Guru.
B. Pengumpulan Fakta dan Data
Pengumpulan fakta dan data untuk PK Guru dapat dilakukan melalui beberapa
cara, yaitu:
1. Pemantauan Penilaian Kinerja Guru
2. Pengamatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru
Pengamatan pelaksanaan PK Guru dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
a) Pengamatan sebelum pelaksanaan PK Guru
b) Pengamatan selama pelaksanaan PK Guru
c) Pengamatan setelah pelaksanaan PK Guru
41
C. Penilaian
Penilaian Penilaian Kinerja Guru merupakan proses pengukuran terhadap hasil
pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru yang telah dilaksanakan. Penilaian Penilaian
Kinerja Guru dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Mengklasifikasikan fakta dan data sesuai indikator kompetensi
2. Membandingkan catatan fakta dan data
3. Memberikan skor dan nilai
4. Meminta persetujuan hasil PK Guru kepada guru yang dinilai.
D. Pelaporan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu melaksanakan proses pelaporan
hasil-hasil
Penilaian Kinerja Guru secara daring (online) atau off-line. Istilah daring
(online) dan off-line digunakan untuk merujuk pada metode yang digunakan oleh
sekolah/madrasah untuk melaporkan hasil Penilaian Kinerja Guru. Semua hasil akhir
penilaian dilaporkan secara daring (online) melalui website yang didesain khusus
yang ditetapkan. Ada beberapa cara pelaporan Penilaian Kinerja Guru yaitu:
1. Jika sekolah memiliki jaringan internet, laporan penilaian dilakukan secara
daring (online) oleh penilai setelah persetujuan hasil penilaian ditandatangani
oleh kepala sekolah.
2. Jika sekolah tidak memiliki jaringan internet, maka pelaporan dilakukan secara
off-line dengan cara kepala sekolah/ madrasah mengisi program e-kinerja
secara bukan daring (off-line) kemudian menyimpannya ke dalam cakram
(compact disk/flash disk) yang selanjutnya kepala sekolah/madrasah dapat
mengunggah file tersebut ke dalam laman (website) yakni http://www.ekinerja
guru.org atau sebagaimana laman yang ditetapkan.
42
3. Jika sekolah berada di daerah yang tidak memungkinkan mendapat jaringan
internet, maka kepala sekolah/madrasah mengumpulkan hasil penilaian dari
semua penilai dan mengirimkan salinan sah (fotokopi) kepada Kepala
UPTD/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Dokumen asli hasil
penilaian harus disimpan di sekolah untuk proses pengendalian eksternal.
Kepala UPTD/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi harus menginput
laporan penilaian tersebut secara daring (daring (online).
Pelaksanaan penilaian kinerja Guru pada SMP Negeri 3 Depok dapat dilihat
sebagai berikut :
Nama : Sartika Windu Wulan
NIP : 19741206200303122003
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 06-12-1974
Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina/IVa
TMT sebagai Guru : 2003
Masa kerja : 16 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan
Program keahlian yang diampu : Matematika
Tabel III.6
Rekap Penilian Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling/KonselorNO Kompetensi Nilai
1 Menguasai teori dan praksis pendidikan 32 Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta
perilaku konseli3
3 Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikaan
3
4 Kompetensi kepribadian: 35 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 36 Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian,
individualitas dan kebebasan memilih4
7 Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat 48 Menampilkan kenerja berkualitas tinggi 29 Mengimplimentasikan kolaborasi internal di tempat bekerja 410 Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK 311 Mengimplimentasi kolaborasi antar profesi 412 Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, 3
43
kebutuhan dan masalah konseli13 Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK 414 Merancang program BK 315 Mengimplementasikan program BK yang komprehensif 316 Menilai prses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling 417 Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional 3
TOTAL 56
Tabel III.7
Rekap Penilian Kinerja Guru Mata Pelajaran
No Kompetensi Nilai1 Menguasai karakteristik peserta didik 4
2 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
4
3 Pengembangan kurikulum 4
4 Kegiatan pembelajaran yang mendidik 4
5 Pengembangan potensi peserta didik 3
6 Komunikasi dengan peserta didik 4
7 Penilaian dan evaluasi 3
8 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional
4
9 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 3
10 Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru 4
11 Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 3
12 Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat
3
13 Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
3
14 Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif 4
TOTAL 50
Total Keseluruhan (Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor+ Nilai Guru Mata Pelajaran)
106
Berdasarkan rekap penilaian kinerja guru pada Tabel III.6 dan Tabel III.7 skor
yang didapat masing-masing guru nantinya akan di konversi tersendiri oleh dinas
pendidikan. Pengkonversian nilai itu didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
44
Berikut hasil penilaian kinerja Guru SMP Negeri 3 Depok secara keseluruhan
periode 2018 :
Tabel III.8
Hasil Penilaian Guru SMP Negeri 3 Depok
Periode Januari 2018 – Desember 2018
45
3.2.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Pada SMP Negeri 3
Depok
Sebagai suatu kebijakan yang baru, pelaksanaan penilaian kinerja guru tidak
luput dari berbagai kendala, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya berbagai instrumen tentang penilaian kinerja guru yang berbeda-beda
sehingga membingungkan Kepala Sekolah dan guru di sekolah. Pada awalnya
para kepala sekolah dan guru banyak yang mengalami ketidakpastian
instrumen mana yang seharusnya digunakan.
2. Adanya budaya ewuh pakewuh. Budaya ini yang biasanya akan mempengaruhi
objektivitas pelaksanaan penilaian kinerja guru di sekolah. Jika Kepala Sekolah
atau guru senior yang bertugas memberikan penilaian akan cenderung
memberikan kemudahan dan kemurahan bagi guru yang dinilai yang telah
banyak memberikan jasa sebelumnya. Budaya ini pada umumnya sulit untuk
dihindarkan atau dihilangkan.
3. Keterbatasan kemampuan Ilmu Teknologi bagi sebagian Kepala Sekolah.
Penggunaan IT dalam pelaksanaan penilaian kinerjaguru akan berdampak
terhambatnya proses penilaian kinerja guru itu sendiri. Banyak komponen yang
harus dikerjakan Kepala Sekolah atau guru senior dalam pelaksanaan penilaian
kinerja guru. Oleh sebab itu, di era sekarang sangat dibutuhkan para kepala
sekolah yang terus-menerus mau meningkatkan kompetensinya dalam bidang
IT.
4. Belum tersedianya anggaran yang khusus untuk melaksanakan penilaian
kinerja guru. Dalam implementasinya, pelaksanaan penilaian kinerja guru
membutuhkan dan memerlukan anggaran khusus.
46
3.2.4 Solusi Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru
Pada SMP Negeri 3 Depok
1. Seiring dengan berkembangnya waktu, akhirnya dengan tegas telah
diinformasikan bahwa instrumen penilaian kinerja guru yang dipakai adalah
yang sudah ada landasan hukum yang kuat.
2. Kepala sekolah atau pejabat sebagai penilai hendaknya melakukan penilaian
kinerja secara terbuka dan adil.
3. Pihak sekolah, hendaknya memberikan pelatihan secara berkala untuk mampu
menggunakan teknologi komputer saat menginput hasil penilaian, sehingga
tidak ada yang dirugikan akibat kesalahan human eror.
4. Perlu anggaran yang digunakan untuk mencukupi sarana yang diperlukan, juga
idealnya perlu disediakan insentif bagi para pelaksana penilaian kinerja guru
itu sendiri, sehingga kemungkinan ada suap menyuap antara penilai dan yang
dinilai tidak terjadi lagi.