BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Secara Umum

Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan moral mutlak

diperlukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat interaksi antar

individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapatdibayangkan bagaimana proses

sosial itu akan berjalan dengan tertib andaikata kaidah- kaidah oral tidak lagi dipatuhi

oleh setiap individu.

Salah satu yang membedakan manusia dengan binatang adalah eksistensi

moral. Meskipun rasionalitas dan obyektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat

dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia maka

ia akan selalu memiliki ciri rasional dan obyektif sesuai dengan kecenderungan

manusia untuk berpikir. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip

moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas ruang dan

waktu. Beberapa penulis memang masih melihat adanya relativisme moral1, tetapi

bukti- bukti masih kurang lengkap.

Etika berasal dari bahasa Yunani: ethos, yang artiinya: kebiasaan atau watak,

sedangkan moral berasal dari bahasa Latin: mos (jamak: mores) yang artinya: cara

hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini kemudian muncul pula istila morale atau moril ,

tapi artinya sudah jauh sekali dari pengertisn asalnya. Moril bisa berarti semangat atau

dorongan batin.

The Liang Gie tidak ingin mempertentangkan penggunaan istilah etika atau

moral2 berdasarkan keyakinan bahwa keduanya menunjuk pada persoalan yang sama,

meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda, tetapi makna epistemologisnya tetap

sama. Akan tetapi Solomon menggariskan adanya perbedaan antara etika, moral dan

morallitas3. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin

ilmu yang mempelajari tentang nilai- nilai yang dianut oleh manusia beserta

pembenaran. Kedua, etika merupakan pokok permasalahn di dalam disiplin ilmu itu

1Relativisme moral berkenaan dengan pendapat bahwa berlakunya moral sangat tergantung pada suasana, tempat, dan orang yang menilainya

2 The Liang Gie, Etika Administrasi Pemerintahan, Universitas Terbuka, 19886 hlm. 1.19.

3 Robert C Solomon, Etika: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 1987 hlm 2-18

6

sendiri yaitu nilai- nilai hidup dan hukum- hukum yang mengatur tingkah laku

manusia. Moral, dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada

karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan kepada peraturan.

Dalam persoalan yang sama Frankena mengemukakan bahwa etika (ethics)

adalah salah satu cabang filasafat, yang mencakup filsafat moral atau pembenaran –

pembenaran filosofis (philoshopical judgements)4. Etika cenderung dipandang sebagai

salah satu cabang ilmu dalam filasafat yang mempelajari tenatng nilai-nilai baik dan

buruk bagi manusia. De Vos bahkan bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa etika

adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral5. Sedangkan moral adalah hal-

hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai

“kewajiban” atau “norma”. Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk

mengukur benar tidaknya tindakan manusia.

Demikianlah moral sebagai sebuah sistem nilai memiliki daya dorong yang

kuat bagi manusia untuk bertindak baik.

Tujuan etika adalah memberitahukan bagaimana kita dapat menolong sesama

manusia di dalam kebutuhannya yang riil yang secara susila dapat

dipertanggungjawabkan. Etika sosial lebih banyak mengundang perdebatan karena

masalah-masalah didalamnya lebih mudah menimbulkan beragam pandangan

dibandingkan dengan etika individual.

Terdapat beberapa aliran yang menjadi landasan etika sebagai salah satu

cabang ilmu filsafat. Pertama naturalisme, paham ini berpendapat bahwa sistem-

sistem etika dalam kesusilaan adalah mempunyai dasar alami. Bahwa pembenaran-

pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas

teori-teori yang sangat metafisis. Kedua individualisme, Emmanuel Kant adalah

seorang filsuf yang senantiasa menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab

secara individual bagi dirinya. Esensi dari individualisme adalahh ajaran bahwa di

dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Ketiga hedonisme, titik

tolak pemikiran hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya manusia selallu

mengusahakan kenikmatan (bassaha Yunnani, hedone=kenikmatan). Keempat

eudaemonisme, berasal dari bahasa Yunani: demon yang bisa berarti roh pengawal

yang baik, kemujuran atau keuntungan. Eudaemonisme mencita-citakan susana

batiniah yang disebut “bahagia”.

Gambar 1. Pembagian Bidang Kajian Etika Sosial44 William K. Frakena, Ethics, Prentice-Hall, New Delhi, 1982, hlm 4-11

7

ETIKA SOSIAL

Kritik ideologi

Etika lingkungan hidup

Etika politik

Etika administrasi negara

Etika profesi

Etika keluarga

Sikap terhadap sesama

B. Konsep Etika Pejabat Publik

Supaya proses administrasi berjalan sesuai dengan harapan setiap warga

negaradan interaksi antara pejabat dengan masyarakat umum dapat terbina secara

harmonis, setiap pejabat hendaknya memiliki landasan yang pasti dalam bertindak

atau mengambil keputusan. Mereka berfungsi sebagai administrator dan seorang

addministrator harus mengabdi kepada kepentingan umum, bukan sebaliknya. Karena

itu disamping harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis seperti intelengensia,

kemampuan mengambil keputusan, wawasan kedepan, atau kemahiran manajemen

mereka harus memiliki landasan normatif yang terkandung dalam nilai-nilai moral.

Berbagai teori filosofis yang sering dijadikan landasan, baik itu berasal dari

hukum abadi (naturalisme), teori utilitarian, teori deontologis55, individualisme

maupun teori kebebasan pribadi, ternyata selalu memuaskan untuk memecahkan

semua persoalan. Tidak ada sistem tunggal yang dapat dijadikan penuntun dalam

mengatasi masalah-masalah etis yang pelik.

Salah satu prinsip moral yang telah dianut sejak peradaban manusia yang

pertama adalah prinsip kebajikan (virtue). Aristoteles mendefinisikan kebajikan

dengan kata-kata yang agak abstrak.

5 Teori deontologis merujuk kepada tugas atau kewajiban individual. Ia menyatakan bahwa nilai moral dari suatu tindakan tidak tergantung kepada hasilnya karena hasil-hasil itu sangat tidak jelas dan tidak pasti pada saat keputusan untuk bertindak dibuat; nilai moral dari suatu tindakan harus dikaitkan dengan maksud atau tujuan dari orang yang membuat keputusan atau melakukan tindakan itu.

8

Virtue is a habit or a state of character concerned with choice, lying in a mean,

i. e., a mean relative to us , this being determined by a rational principle, and

by that principle by which the man of practical would be determine it6.

Maka kebajikan menentukan kualitas manusia sebagai manusia. Ia merupakan

ciri kualitas yang membuat seseorang disebut baik (the quality which makes man

good). Ciri kualitas ini bertalian dengan watak seseorang maupun pikirannya sehingga

didukung dengan kearifan dan kebijaksanaan, kebajikan juga mensyaratan

rasionalitas. Segi-segi dari orang yang terjangkau oleh ciri kualitas dalam kebajikan

meliputi pemikiran, pengetahuan, keinginan, perasaan, dan perbuatannya.

Berikut beberapa pedoman yang bisa diikuti untuk dapat berlaku dan bertindak

secara adil menurut beberapa rumusan atau pendapat filsuf7:

Plato, masing-masing unsur kejiawaan-cipta, rasa karsa- dapat menjalankan

fungsi sebagaimana mestinya tanpa mengganggu satu sama lain, budi rohani dalam

keadaan tertib sebagaimana tertibnya keadaan tubuh yang sehat, disiplin diri dengan

perasaan hati yang dikendalikan oleh akal.

Philemon, tidak mau bebuat salah walaupun bisa melakukannya, watak yang

tulus untuk berbuat adil, bukan sekedar ingin tampak adil, menolak mengambil

barang berharga milik orang lain walaupun tidak ada resiko yang merugikan.

Stanley Benn, memiliki integritas, hidup menurut asas-asas yang konsisten,

prinsip hidup tidak digoyahkan oleh pertimbangan keuntungan, hasrat, dan perasaan

hati.

Selanjutnya landasan normatif yang tidak kalah pentingnya dengan ketentuan-

ketentuan diatas adalah kesediaan para administrator untuk

mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuatnya.

Dimock & Koenig menyatakan mengatakan:

. . .every delegation of power to an agent must be accompanied by a

corresponding degree of accountability8.

Pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga publik memiliki

derajat keluruhuran etis yang paling tinggi, namun ia pun menuntut tanggung jawab

yang besar..

6 Lihat Wayne A.R. leys, Ethics for Policy Decisions. Prentice Hall INC., Englewood Clifts 1961, hlm. 1087 Wahyudi Kumorotomo, Etika administrasi, jakarta, 1992 hlm 86-878 M.E. Dimock,G.O. Dimock, dan L.W. Koenig, “Public Administration”, dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo, Pemngantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, LP#ES, 1978, hlm. 209.

9

C. Korupsi dan Kaitannya dengan Etika

Masalah yang demikian erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan

pejabat publik, yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan, adalah korupsi dengan

beranekaragam bentuknya dan masalah ruwetnya prosedur layanan masyarakat atau

bureauctratism. Korupsi itu sendiri di dalam kenyataan bisa mengambil bentuk yang

bermacam- macam, dari

penyelewengan – penyelewengan

jabatan secara halus dan tidak terasa

oleh masyarakat luas hingga pola-

pola korupsi yang kasar dan sungguh

tidak manusiawi. Pengaruh atau

akibat dari korupsi pun tidak sama

untuk setiap jenjang administrasi

pemerintah maupun untuk setiap

negara. Akan tetapi jika ditinjau dari sudut etis esensinya sama yaitu penyalahgunaan

kepercayaan dari banyak orang, dalam hal ini masyarakat atau para warga negara.

Isu lain yang lalu dilontarkan masyarkat terhadap kebereadaan birokrasi

adalah berkenaan dengan lambatnya pelayanan umum, bertele- telenya prosedur

administratif dan adanya sekat- sekat birokrasi yang terlalu banyak. Fenomena ini

dapat digambarkan dengan istilah bureaucratism, patologi administratif, atau sebuah

ungkapan yang sudah banyak dipakai dalam masyarakat industrial: red-tape (pita

merah). untuk sebagian rupa-rupanya prosedur administratif yang berbelit- belit itu

punya kaitan dengan gejala korupsi atau manipulasi. Fenomena “pita merah” ini pun

dapat ditelaah dari sudut moralitas individu maupun kelompok.

Menurut website webster dictionary “having or showing lowered moral

character or standards <corrupt businessmen who are out to fleece the public>

<corrupt business practices that should be investigated>”9.

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World

Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang

lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk

kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara yang

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku10.

9 http://ww.meriam-webster.com/thesaurus/corruption, diakses pada 31 0ktober 2012

10

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan

termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan

tersebut, (2) adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat

kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya

pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga

parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai

korupsi.

Fenomena korupsi yang pertama- tama dapat disebutkan yang berskala kecil

tetapi sering terjadi di dalam manajemen publik tingkat operasional, ialah berkaitan

dengan pengertian pungli. Ungkapan-ungkapan yang sudah menjadi rahasia umum

dalam hal ini antara lain: salam tempel, tahu-sama-tahu (TST), uang semir, uang

pelicin atau pelancar. Pada dasarnya fenomena korupsi prosedural ini terjadi karena

adanya kesepakatan timbal balik antara oknum petugas dan pengguna jasa

publikuntuk saling membebaskan diri dari perbuatan yang melanggar hukum dan

tidak etis11.

D. Gambaran Umum Azerbaijan

Republik Azerbaijan adalah sebuah negara yang terletak di Laut kaspia di

antara Rusia dan Iran. Azerbaijan berbatasan dengan Georgia dan Armenia di sebelah

barat. Negara ini merdeka pada 1991 ketika Uni Soviet runtuh. Negara dengan luas

86.600km2 ini beribukota di Baku yang terletak di pantai Laut Kaspia. Baku adalah

kota terbesar dan merupakan kota kosmopolitan dengan jumlah penduduk

diperkirakan mencapai 2.074.300 pada januari 2003. Adapun jumlah penduduk

Azerbaijan pada 2009, berdasarkan data PBB, mencapai 2,2 juta jiwa. Mayoritas

penduduk di negara ini menganut agama islam.

10 The role of a national integrity system in fighting corruption , peter langseth et al, the economic development institute of the world bank, 1997. Dikutip oleh buku “Korupsi mengkorupsi Indonesia”, jakarta, 2009. Hlm 611 M. Jaspan, “toleransi dan penolakan atas hambatan budaya terhadap pertumbuhan ekonomi”, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, bunga rampai korupsi, LP3ES, 1988, hlm 35.

11

Azerbaijan terkenal dengan

sumber minyak dan gas alamnya. Minyak

dan hasil olahannya merupakan komoditi

ekspor dari negara ini. meskipun

demikian, kemiskinan di negara ini masih

belum bisa dihapuskan. Penduduk di kota

dapat menikmati kemajuan, namun

mereka yang berada di pedesaan tetap

berada di garis kemiskinan.

12Bentuk Pemerintahan: negara Azerbaijan adalah negara demokrasi, hukum,

sekular, Republik kesatuan. Wewenang negara didasarkan pada prinsip pembagian

kekuasaan: Milli Majlis (Parlemen) menjalankan kekuasaan legislatif; kekuasaan

eksekutif milik Presiden; dan pengadilan menjalankan kekuasaan peradilan.

Kekuasaan Legislatif: Milli Majlis – satu badan majlis mengandung 125

anggota yang dipilih dengan pilihan langsung selama 5 tahun sekali.

Merujuk referendum pada tanggal 2 November 1995, konstitusi baru Republik

Azerbaijan diadopsi dan dukukuhkan pada 5 Desember 1995. Hukum dasar negara

Azerbaijan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan norma-norma

hukum internasional.

Dengan melanjutkan tradisi kenegaraan yang sudah berjalan selama berabad-

abad, dan menjadikannya sebagai dasar, prinsip-prinsip yang tercantum dalam

perundang-undangan “atas nama kemerdekaan negara Republik Azerbaijan”,

bermaksud memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua masyarakat dan

bagi tiap-tiap individu, ingin menegakkan kebebasan dan keamanan, memahami

tanggungjawab akan generasi masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan menggunakan hak kedaulatannya, konstitusi mendeklarasikan sepenuhnya

beberapa tujuan berikut ini:

Menjaga kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah Republik Azerbaijan

Menetapkan sistem yang demokratis dalam kerangka konstitusi

12 Sumber:situs kedutaan Azerbaijan http://azembassy.or.id/ind/az/politics.shtml, diakses tanggal 31 oktober 2012

12

Mencapai penegakan masyarakat sipil

Membangun negara sekuler berdasarkan kaidah hukum sebagai ungkapan

kehendak bangsa

Menyediakan standar hidup yang layak bagi setiap orang yang sesuai dengan

sistem sosial dan ekonomi yang adil

Memantapkan keyakinan terhadap nilai-nilai manusia universal, agar hidup

bersahabat, damai dan bebas dengan semua bangsa dunia dan bekerjasama

dengan mereka untuk tujuan ini.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang pasal 1, “Di Republik

Azerbaijan, rakyat Azerbaijan adalah satu-satunya sumber kekuasaan negara”.

Menurut Undang-Undang pasal 2, rakyat Azerbaijan akan menggunakan hak

kedaulatannya secara langsung melalui referendum dan melalui perwakilan yang

dipilih atas dasar universal, sederajat dan dengan bebas, rahasia dan pribadi.

Pasal 7 menetapkan bahwa negara Azerbaijan adalah republik yang

demokratis, konstitusional, sekular dan kesatuan. Di Azerbaijan, kekuasaan negara

yang berkaitan dengan permasalahan domestik dibatasi hanya oleh hukum negara.

Sedangkan persoalan luar negeri dibatasi hanya oleh partai. Kekuasaan negara di

Republik Azerbaijan didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif,

eksekutif dan yudikatif. Menurut konstitusi, lembaga legislatif, eksekutif dan

yudikatif harus berhubungan satu sama lain dan harus independen dengan batasan

kekuasaan mereka yang berbeda-beda.

Sejarah

Sejarah awal penduduk daerah yang kini dikenal sebagai Azerbaijan ialah

bangsa Albania Kaukasia, bangsa penutur bahasa-bahasa Kaukasus yang muncul di

daerah ini sebelum rombongan besar orang yang akhirnya menyerang Kaukasus.

Secara historis Azerbaijan telah dilindungi berbagai bangsa, termasuk bangsa

Persia, Yunani, Romawi, Armenia, Arab, Turki, Mongol dan Rusia.

Kerajaan pertama yang muncul di Republik Azerbaijan masa kini

ialah Mannae pada abad ke-9 M, berlangsung hingga 616 SM saat menjadi

bagian Kekaisaran Media, yang kemudian menjadi bagianKekaisaran Persia pada 549

13

M. Satrapi Atropatene dan Albania Kaukasia didirikan pada abad ke-4 SM dan

termasuk kurang lebih wilayah negara kebangsaan Azerbaijan dan bagian

selatan Dagestanmasa kini.

Islam tersebar cepat di Azerbaijan menyusul futuhat pada abad ke-7–8.

Setelah kekuasaan Kekhalifahan Arab menyusut, beberapa negara semimerdeka telah

terbentuk, kesultanan Shirvanshah menjadi salah satu darinya. Pada abad ke-11, Turki

Seljuk yang menaklukkan menjadi kekuatan dominan di Azerbaijan dan meletakkan

dasar etnis Azerbaijani masa kini. Pada abad ke-13-14, negeri ini diserang

bangsa Mongol-Tatar.

Azerbaijan ialah bagian Kesultanan Persia Safavid selama abad ke-15–18.

Juga mengalami masa singkat perpecahan bangsawan pada pertengahan abad ke-18

hingga awal abad ke-19, dan terdiri atas kekhanan-kekhanan yang merdeka.

Menyusul Perang Persia-Rusia antara Kesultanan PersiaQajar, seperti Ganja, Guba,

Baku dan kekhanan-kekhanan merdeka lainnya, dan Kekaisaran Rusia, Azerbaijan

direbut Rusia melalui Perjanjian Gulistan pada 1813, dan Perjanjian

Turkmenchay pada 1828, dan beberapa perjanjian yang lebih awal antara tsar Rusia

dan para khan berakhir pada dasawarsa pertama abad ke-19. Pada 1873, minyak

("emas hitam") ditemukan di kota Baku, ibukota Azerbaijan nantinya. Dari awal abad

ke-20 hampir separuh cadangan minyak dunia disuling di Baku.

Setelah jatuhnya Kekaisaran Rusia selama PD I, Azerbaijan bersama Armenia

dan Georgia menjadi bagian Republik Federasi Demokrasi Transkaukasia yang

berumur pendek. Saat republik itu bubar pada Mei 1918, Azerbaijan menyatakan

kemerdekaan sebagai Republik Demokrasi Azerbaijan. RDA ialah negara republik

berpenduduk mayoritas Muslim pertama di dunia dan hanya berlangsung 2 tahun, dari

1918 hingga 1920, sebelum Tentara Merah menyerang Azerbaijan. Pada Maret 1922,

Azerbaijan, bersama dengan Armenia dan Georgia, menjadi bagian RSFS

Transkaukasia dalam Uni Soviet yang baru terbentuk. Pada 1936, RSFST bubar dan

Azerbaijan menjadi republik bagian RSUS sebagai RSS Azerbaijan.

Selama PD II, Jerman Nazi menyerang Uni Soviet. Tujuan utama

serangan Operasi Edelweiss Adolf Hitler ialah mencaplok ibukota kaya minyak

Azerbaijan, Baku. Karena alasan perang, pekerja minyak Soviet diwajibkan bekerja

tanpa henti dan warganegaranya menggali parit dan rintangan antitank untuk

14

menghalau kemungkinan serangan musuh. Namun, Operasi Edelweiss gagal. Pasukan

Jerman pertama kali gagal di pegunungan Kaukasus, mereka kalah telak

dalam Pertempuran Stalingrad.

Pada 1990, orang Azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan Soviet dan

menuntut kemerdekaan. Secara brutal demonstrasi itu ditindas oleh campur tangan

Soviet dalam peristiwa yang kini disebut orang Azeri sebagai Januari Hitam. Namun

pada 1991, Azerbaijan memproklamasikan kemerdekaannya saat jatuhnya Uni Soviet.

Sayangnya, tahun-tahun awal kemerdekaannya teralihkan dengan perang terhadap

Armenia dan gerakan separatis Armenia atas kawasan Nagorno-Karabakh. Meski

ada gencatan senjata di tempat sejak 1994, Azerbaijan belum memecahkan konflik

dengan Armenia atas wilayah yang dominannya orang Armenia. Sejak akhir perang,

Azerbaijan kehilangan kendali 14 - 16% wilayahnya termasuk Nagorno-Karabakh

sendiri. Sebagai akibat konflik, kedua negara menghadapi masalah pengungsi dan

orang terlantar seperti kesulitan ekonomi.

Namun, mantan pemimpin Azeri Soviet Heydər Əliyev mengubah pola ini di

Azerbaijan dan mulai mengeksploitasi cadangan minyaknya yang kaya di Baku,

sesuatu yang membuat Azerbaijan terkenal. Heyder Eliyev juga membersihkan

perjudian dan bisa menekan tingkat pengangguran di negara itu. Ia juga mencari

hubungan lebih dekat dengan Turki saat secara serentak membuat usaha memecahkan

konflik Karabakh secara damai dengan Armenia. Namun, keadaan politik di

Azerbaijan tetap tegang khususnya setelah Heydar Aliyev, saat kematiannya, memilih

putranyaIlham menyandang jabatan presiden. Kekuatan oposisi Azeri tak puas dengan

pergantian dinasti ini dan menuntut pemerintahan demokratis.

Pemerintahan

Republik Demokratik Azerbaijan (Azerbaijan: Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyəti/Azərbaycan Demokratik Respublikası) adalah republik demokratik dan

sekuler pertama di dunia Muslim. Republik ini didirikan pada tanggal 28 Mei 1918,

setelah jatuhnya kekaisaran Rusia yang dimulai dengan Revolusi Rusia tahun 1917.

Kemerdekaannya dinyatakan oleh Dewan Nasional Azerbaijan di Tiflis. Republik ini

berbatasan dengan Rusia di utara, Republik Demokratik Georgia di barat-

laut, Republik Demokratik Armenia di barat, dan Kekaisaran Persia di selatan. Luas

negara ini secara kasar sekitar 120.000 km², dengan populasi 6 juta

15

jiwa. Ganja merupakan ibu kota sementara republik ini karena Baku dikuasai oleh

kaum Bolshevik.

Di bawah Republik Demokratis Azerbaijan, sistem pemerintahan berkembang,

dengan parlemen terpilih berdasarkan perwakilan semesta, bebas, dan proporsional.

Parlemen ini merupakan organ tertinggi kekuasaan negara dan dewan Menteri yang

memegang tanggung jawab.Fatali Khan Khoyski menjadi perdana mentri pertama. Di

samping mayoritas nasionalis partai Musavat Azerbaijan, Ehrar, Ittihad, Muslim

Sosial-Demokrat, ada juga perwakilan Armenia (21 dari 120 kursi), Rusia, Polandia,

Yahudi, dan minoritas Jerman. Beberapa anggota mendukung ide Pan-Islamis dan

Pan-Turkisme.

Keberhasilan parlemen dalam memberikan hak memilih kepada kaum wanita

membuat Azerbaijan menjadi negara Muslim pertama di dunia yang memberi wanita

hak politik yang sama dengan pria. Azerbaijan bahkan mendahului negara

seperti Britania Raya danAmerika Serikat. Pencapaian penting lainnya adalah

didirikannya Universitas Negara Baku, yang merupakan universitas modern pertama

yang pernah didirikan di Azerbaijan.

Kebijakan

Meski hanya berdiri selama dua tahun, republik parlementer multi partai

Azerbaijan dan koalisi pemerintah mampu mencapai beberapa hal dalam bangunan

nasional dan negara, pendidikan, pembuatan angkatan bersenjata, keuangan bebas dan

sistem ekonomi, pengakuan internasional sebagai negara de facto dan pengakuan de

jure yang belum diputuskan, pengakuan resmi dan hubungan diplomasi dengan

beberapa negara, persiapan konstitusi, hak asasi untuk semua, dan lain-lain. Hal ini

merupakan dasar penting untuk merdekanya kembali Azerbaijan tahun 1991.

Politik dalam negeri

Kehidupan politik Republik Demokratik Azerbaijan didominasi oleh

partai Musavat, pemenang pemilihan dewan konstituen tahun 1917. Parlemen pertama

Republik ini dibuka pada tanggal 5 Desember 1918. Musavat memiliki 38 anggota di

parlemen, yang terdiri dari 125 wakil, dan dengan beberapa partai Musavat bebas

membentuk faksi terbesar. Republik ini diperintah oleh lima kabinet, semua dibenuk

oleh koalisi antara Musavat dan partai lainnya, termasuk Blok Muslim Sosialis, Ehrar,

16

dan Partai Muslim Sosial Demokrat. Partai Ittihad merupakan partai oposisi utama

dan tidak ikut serta dalam pembentukan kabinet, kecuali anggotanya adalah Inspektur

Jenderal dalam kabinet terakhir. Perdana Menteri tiga kabinet pertama adalah Fatali

Khan Khoyski; perdana menteri dua kabinet yang terakhir adalah Nasibbek

Usubbekov. Pembentukan kabinet selanjutnya ditugaskan ke Mammed Hasan

Hajinski, tetapi ia tidak mampu membentuk kabinet, karena kekurangan waktu dan

kurang dukungan mayoritas di parlemen, dan juga invasi Bolshevik. Ketua

parlemen, Alimardan Topchubashev, diakui sebagai kepala negara. Ia mewakili

Azerbaijan di Konferensi Perdamaian Versailles, Paris tahun 1919.

Politik luar negeri

Antara tahun 1918 dan 1920, Republik Azerbaijan memiliki hubungan

diplomatik dengan beberapa negara. Perjanjian hubungan ditandatangani dengan

beberapa negara; enam belas negara mendirikan kedutaan besarnya di Baku.

Pemerintah Republik Demokratik Azerbaijan selalu tetap netral dalam masalah

Perang Saudara Rusia dan tidak pernah bersampingan dengan Merah maupun tentara

Putih.

E. Korupsi di Azerbaijan

Dari survey yang dilakukan oleh transparency.org, sebuah badan independen

dari 146 negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara

terkorup. Azerbaijan menempati posisi pertama sebagai negara terkorup di dunia13.

Melihat menjamurnya korupsi di Rusia, timbul pertanyaan pada sesi

wanwancara yang dilakukan oleh salah satu jurnalis jepang pada kepala negara, Ilham

Aliyev mengenai kemungkinan Azerbaijan terjangkiti korupsi setelah lepas dan

merdeka dari Uni Soviet dan memiliki pendapatan yang besar dari kekayaan miyak

dan gas alamnya. Namun, dari hasil wawancara tidak menyiratkan adanya kecemasan

yang berarti dari sang kepala negara.

Berikut kutipan hasil wawancara yang telah diterjemahkan:

Pertanyaan: Tuan Presiden, konon kabarnya di Rusia besar sekali korupsinya. Apakah

Saudara tidak khawatir akan hal yang serupa setelah Azerbaijan akan memiliki sejumlah uang

13 Sumber: http://forum.detik.com/daftar-10-negara-terkorup-di-dunia-2012-t364858.html, diakses pada tanggal 31 oktober 2012

17

dari penghasilan minyak yang akan diterima berkat perjanjian-perjanjian yang telah

ditandatangani?

Jawaban: Korupsi ada di mana-mana, juga di Jepang. Baru-baru ini saya mendengar, bahwa

di negeri saudara menteri keuangan minta berhenti karena beberapa karyawannya tersangkut

dalam korupsi. Baru-baru ini juga, kira-kira 15 hari yang lalu saya membebaskan menteri luar

negeri Azerbaijan dari jabatannya, karena dia juga tersangkut dalam korupsi. Pendek kata,

korupsi adalah penyakit yang menulari hampir seluruh negara dunia. Tugas kita adalah

berjuang terhadap penyakit itu. Di Azerbaijan korupsi terdapat hari ini juga. Kami tidak

menutupinya, malahan terus terang mengatakannya. Dalam pertemuan dengan para wakil

maskapai-maskapai Jepang saya mengatakan bahwa hubungan kita harus kita jalin atas dasar-

dasar yang suci dan bersih. Pendek kata, kami akan berjuang untuk melawan korupsi.14

Walaupun disebutkan adanya keinginan untuk berusaha berjuang melawan

korupsi pada masa kepemrintahanya, hal ini tidak berjalan sesuai harapan saat melihat

predikat salah satu negara terkorup di dunia. Di Azerbaijan, sebagai negara maju yang

memiliki komoditi utama minyak dan gas alam yang berlimpah, sungguh disayangkan

jika kekayaan tersebut tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Azerbaijan.

Penduduk yang tinggal di ibukota Baku atau pengusaha- pengusaha minyak di

Azerbaijan dapat menikmati hidup yang sangat mewah, namun penduduk yang tinggal

di desa tetap merasakan hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan yang luar biasa ini

merupakan salah satu bentuk akibat dari korupsi yang merajalela.

Disebutkan oleh Transparency International Liaison Office to the European

Union Azerbaijan salah satu dari beberapa negara yang melakukan usaha- usaha

dalam melawan korpusi yang menggerogoti negaranya, tetapi tidak memberikan hasil

yang memuaskan. Berikut kutipan laporan mengenai perkembangan korupsi di

Azerbaijan.

“Azerbaijan: The report notes that despite well-crafted legislation in both the judiciary and

public sector, the laws are not being implemented. The same is true for the country’s anti-

corruption legislation: the laws meet international standards, but now need to be used.

Azerbaijan has made progress implementing the GRECO recommendations mainly on

14 Sumber hasil wawancara: http://library.aliyev-heritage.org/iz/3338961.html, (perpustakaan elektorinik warisan Heydar Aliyev) diakses pada tanggal 31 oktober 2012

18

legislative initiatives, enhancement of cooperation between various agencies, and introducing

training programs.”15

Melihat rekomendasi yang usulkan seperti inisiatif legislatif, meningkatkan

kerjasama dari berbagai instansi dalam melawan korupsi mengindikasikan kurangnya

keinginan dari pejabat publik khususnya legislatif untuk lepas dan melawan korupsi.

F. Analisis

Melihat predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia, membuat

Azerbaijan terlihat menyedihkan walaupun tergolong negara maju dengan kekayaan

alam melimpah khusunya minyak dan gas bumi yang tentunya membuat negara maju

lainnya cukup iri. Korupsi yang menggerogoti dan menghasilkan ketimpangan sosial

yang cukup lebar mengindikasikan rusaknya moral para pejabat publik yang mampu

menikmati hidup mewah dan melihat warganya masih banyak yang hidup dibawah

garis kemiskinan. Padahal Azerbaijan merupakan negara maju dengan ibukota Baku

yang merupakan kota kosmopolitan.

Belum lagi melihat hasil wawancara sang kepala negara dan laporan dari

Transparency International yang merupakan organisasi masyarakat madani global

yang memimpin perang melawan korupsi, yang mengindikasikan kurangnya

keinginan atau kemauan para pejabat publik dan kurangnya kerjasama dengan instansi

lain dalam melawan korupsi. Jika, keinginan saja tidak ada maka pemberantasan

korupsi akan menjadi visi formalitas saja.

Beberapa cara yang diajukan Kumorotomo dalam bukunya Etika Administrasi

Negara (1992:217).

1. Cara sistemik-struktural

Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur

politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-

lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Yang

dimaksud dengan “suprastruktur politik” adalah keseluruhan lembaga

penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional

seperti presiden, dan badan legislatif beserta seluruh jajaran.

15 South Caucasus Must Face Up To Anti-Corruption Challenge report by Transparency International Liaison Office to the European Union on http://www.transparency.org/news/pressrelease/20100506_south_caucasus_must_face_up_to_anti_corruption_challenge,diakses tanggal 31 oktober 2012

19

Karena itu, penting adanya keinginan dan kesadaran pejabat publik itu

sendiri untuk memberantas korupsi.

2. Cara abolistik

Mengkaji permsalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat,

mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan-

tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta

menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang

berlaku.

3. Cara moralistik

Dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia,

khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaa, etika dan

hukum.

“hukum yang lemah memang bisa menjadi sumber kejahatan, tetapi kejahatan

pun akan merajalela jika penegak hukum itu sendiri adalah orang-orang yang jahat”

(kumorotomo, 1992:228).

20

BAB III

PENUTUP

A. Temuan Menarik

Diluar pembahasan mengenai korupsi, terdapat fakta menarik mengenai

Azerbaijan. Dimana Negara Republik ini mengaku sebagai negara sekuler atau

menganut asas sekulerisme. Yakni, dimana sebuah negara menjadi netral dalam

permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak

beragama. Namun, beberapa waktu lalu di bulan oktober ini ratusan muslim di

Azerbaijan melakukan demonstrasi terkait dengan peraturan pemerintah yang

melarang berpakaian muslim, dalam hal ini berjilbab. Demonstrasi yang berunjung

pada bentrokan ini bukan pertama kalinya terjadi.

Banyak komentator yang menyakini bahwa mengangkat isu-isu seperti

larangan hijab dan masalah agama adalah untuk menutupi korupsi yang mewabah di

pemerintah Azerbaijan, meskipun Azerbaijan sebagai pemasok pertama energi ke

Eropa, di samping kepentingan khusus, dimana Azerbaijan merupakan jalur

penyeberangan pasukan AS ke Afghanistan.

Berikut saya lampirkan berita lengkap mengenai ulasan mengenai larangan

berjilbab di negara sekuler ini.

Ditinjau dari sudut pandang etika, larangan seperti ini termasuk dalam

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah pada masyarakatnya dan

tentu saja melanggar nilai etika dan moral dimana sebuah negara yang membatasi

warganya dalam beragama dan tentu saja ilegal.

B. Kesimpulan

Dalam mewujudkan good governance dibutuhkan pemerintahan yang memiliki

tata kelola yang baik dan tentu saja bermoral. Jika suatu negara menaati nilai- nilai

etika dalam menjalankan suatu pemeriintahan maka tidak akan terjadi pelanggaran-

pelanggaran pidana. Semua penyimpangan dan pelanggaran yang mengakibatkan

kerugian secara otomatis akan melanggar nilai etika dan norma.

21

Namun, keinginan manusia yang tidak pernah puas yang kemmudian

melahirkan pikiran dan tindakan yang melanggar norma dan nilai etika seperti

korupsi. Korupsi memang menjadi penyakit yang diderita semua negara di dunia

tanpa terkecuali hampir mustahil untuk diberantas secara total namun bukan berarti

tidak dapat diminimalisasi. Korupsi yang dibiarkan atau tidak ada upaya untuk

diberantas akan berubah menjadi hal yang wajar dan meleyapkan rasa bersalah yang

melakukannya (koruptor) juga menghancurkan moralnya. Jika sudah sampaipada

tahap ini maka negara semaju dan sekaya apapun akan berakhir pada kehancuran.

Landasan kokoh yang dapat mendasari negara menjadi negara yang kuat

adalah moralitas para pejabat publik dan masyarakatnya. Karena itu, diharapkan untuk

menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan moralitas pada berbagai kalangan.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diajukan penulis dan yang utama adalah perbaikan

moral para pejabat publik di Azerbaijan, juga pendidikan moralitas sejak dini yang

diterapkan pada sekolah-sekolah dasar. Salah satunya memberikan pelajaran anti

korupsi sejak dini.

Penulis juga mendukung rekomendasi yang diusulkan oleh badan

Transparency International yang menyatakan untuk meningkatkan kerjasama berbagai

instansi baik negeri maupun privat untuk bersama-sama memberantas korupsi.

22

Lampiran

Azerbaijan Ancam Kebebasan Untuk Berhijab!

“Hentikan Islamofobia”, dan “kebebasan

untuk berbusana muslimah”. Dengan cara

seperti inilah lebih dari dua ratus

demonstran di Azerbaijan, dekat

Kementerian Pendidikan di ibukota

Azerbaijan (Baku). Mereka memprotes

terhadap larangan berbusana muslimah

(hijab) di sekolah-sekolah menengah.

Namun polisi tidak membiarkan mereka

mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. Polisi menghujani mereka dengan tongkat

dan batu. Sehingga bentrokan pun tidak dapat dihindari, ketika polisi berupaya untuk

membubarkan aksi demonstrasi tersebut.

Di sisi lain, surat kabar Amerika “New York Times” mengutip polisi Azerbaijan yang

mengatakan: “Bentrokan yang terjadi pada akhir pekan lalu, telah melukai sejumlah petugas

polisi, dan 72 demonstran ditangkap”. Dikatakan bahwa “undang-undang menentukan jenis

pakaian para siswi di sekolah-sekolah menengah, dan melarang busana muslimah (hijab).”

Para aktivis hak asasi manusia dan pengacara sangat menentang larangan tersebut. Mereka

menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang pakaian agama di

sekolah-sekolah, di mana konstitusi negara tidak memaksakan pembatasan untuk memakai

busana muslimah (hijab) khususnya. Sehingga dengan tidak adanya aturan hukum resmi

tentang masalah ini, maka para orang tua menegaskan bahwa pembatasan baru terkait busana

musimah (hijab) tidak sah, dan tidak bisa dipaksakan.

 

Di lain pihak, Aliyev, ia seorang pengacara, yang mengatakan: “Larangan berbusana

muslimah (hijab) adalah illegal, dan itu hanya intrik untuk menjaga perdebatan yang tengah

hangat, serta menutupi isu-isu seperti korupsi dan tingkat hidup yang rendah.” Ia

memperingatkan bahwa intrik ini dapat menjadi bumerang pada akhirnya.” Ia menambahkan:

“Berbusana muslimah (hijab) merupakan salah satu indikasi kebebasan hati nurani.

Sebagaiman saya yakin bahwa masalah hijab adalah masalah yang menjengkelkan, di mana

tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan perhatian orang dari masalah masalah sosial dan

politik yang tengah melanda negeri ini.”

23

Protes terhadap larangan hijab ini bukanlah yang pertama kalinya. Oleh karena itu, tampak

bahwa pemerintah sekuler, yang fokus untuk melindungi pondasi kekuatan dan pengaruhnya,

serta untuk memaksimalkan keuntungan besar dari energi di Azerbaijan, tidak memiliki

pengetahuan cukup terkait opini publik di negeri ini, di mana rakyat melihat agama sebagai

sumber kehidupan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan ketegangan antara kaum Muslim dan

negara terkait keinginan pimpinan Azerbaijan untuk kembali pada budaya sekularisme, di

mana terjadi peningkatan pembatasan terhadap Islam dan agama minoritas di Azerbaijan—

menurut laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh Departemen

Luar Negeri AS—meskipun kaum Muslim merupakan penduduk mayoritas.

 

Selain itu, pemerintah Azerbaijan menempatkan masjid dan ulama di bawah kontrol ketat,

dan wajib terdaftar sesuai prosedur, serta menempatkan mereka tetap di bawah mandat

Dewan Penasehat Uni Soviet. Pemerintah juga telah menutup sejumlah masjid, belum lagi

peningkatan pembatasan terhadap aktivitas dakwah dan penyebaran buku-buku agama, serta

sejumlah keluhan kaum Muslim yang menjadi sasaran polisi, di mana mereka dipukuli dan

dicukur jenggotnya secara paksa!

 

Banyak komentator yang menyakini bahwa mengangkat isu-isu seperti larangan hijab dan

masalah agama adalah untuk menutupi korupsi yang mewabah di pemerintah Azerbaijan,

meskipun Azerbaijan sebagai pemasok pertama energi ke Eropa, di samping kepentingan

khusus, dimana Azerbaijan merupakan jalur penyeberangan pasukan AS ke Afghanistan.

Azerbaijan terletak antara Iran dan Rusia, dan penduduknya mayoritas Muslim, yaitu sekitar

99,2%, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Pew Research Center pada tahun 2009. Dan

seperti kebanyakan bekas republik Soviet, maka Azerbaijan diwarnai gerakan kebangkitan

keagamaan sejak kemerdekaannya pada tahun 1991.

Namun, rezim sekuler yang berkuasa memperlakukan kaum Muslim Azerbaijan secara

diskriminasi, karena ingin menghilangkan tantangan politik Islam atau radikalisme sebagai

ancaman potensial terhadap stabilitas di negara pengekspor minyak dan gas. Oleh karena itu,

baru-baru ini pemerintah memperkenalkan seragam sekolah yang melarang busana muslimah

(hijab) (islamtoday.net, 8/10/2012).

Sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/09/azerbaijan-ancam-kebebasan-untuk-berhijab/,

diakses pada tanggal 31 oktober 2012

24

DAFTAR PUSTAKA

Kuromoto, wahyudi. 1992.”Etika Administrasi Negara”. Jakarta: Rajawali Pers

Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. 2009.”Korupsi Mengkorupsi Indonesia”. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama

Situs web

http://www.anneahira.com/azerbaijan.htm

http://library.aliyev-heritage.org

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokratik_Azerbaijan

http://forum.detik.com/daftar-10-negara-terkorup-di-dunia-2012-t364858.html

http://www.transparency.org/news/pressrelease/

20100506_south_caucasus_must_face_up_to_anti_corruption_challenge

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler

map> http://dz-dcupine-pg.blogspot.com/2011/05/azerbaijan.html

korupsi dikit banyak sama> http://formaga.com/wp-content/uploads/2011/05/korupsi-di-indonesia.jpg

lampiran> http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/09/azerbaijan-ancam-kebebasan-untuk-berhijab/

25