Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Tahun 2018
1
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan Tahun 2018 merupakan gambaran kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun
2018.
RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 2018 ini adalah
penjabaran pertahun dari Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan 2015-2019 (sebagai penjabaran per 5 tahun dari Renstra Kemenkes
2015-2019) dan Turunan dari Renja K/L-RKP (dokumen tahunan tingkat Kementerian dan
Pemerintah).
Penyusunan RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun
2018 ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan
dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2018. RKT ini akan menjadi acuan
monitoring dan evaluasi kegiatan di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.
Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai
bahan penyempurnaan RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan
RKT ini .
Jakarta, Desember 2017
Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes NIP 196504191989032002
i
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................ iDAFTAR ISI............................................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN...........................................................................................................4
1.1. Latar Belakang..............................................................................................................4
1.2. Tujuan...........................................................................................................................4
1.3. Manfaat.........................................................................................................................5
1.4. Ruang Lingkup..............................................................................................................5
1.5. Sasaran.........................................................................................................................5
1.6. Landasan Penyusunan..................................................................................................5
1.7. Sistematika Penulisan...................................................................................................6
BAB II. SITUASI ORGANISASI DAN SITUASI KESEHATAN KELUARGA............................7
2.1. Kelembagaan................................................................................................................7
2.2. Situasi Kesehatan Keluarga..........................................................................................8
2.3. Permasalahan dan Tantangan....................................................................................11
BAB III. ARAH KEBIJAKAN...................................................................................................13
3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator....................................................................................13
Tujuan.........................................................................................................................13
Sasaran.......................................................................................................................13
3.2. Kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017................................................19
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI...............................................................................21
4.1. Monitoring....................................................................................................................21
4.2. Evaluasi.......................................................................................................................21
BAB V. PENUTUP.................................................................................................................22
5.1. Kesimpulan..................................................................................................................22
5.2. Penutup.......................................................................................................................22
LAMPIRAN
ii
i
BAB 1PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/ Lembaga perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah Program lndonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan menyusun dan telah
menetapkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Rl Nomor HK 02.02/Menkes/52/2015.
Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu
program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan
pembangunan kesehatan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi
Kegiatan.
Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan 2015-2019, maka dibuatlah dokumen Rencana
Kinerja Tahunan yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen
diatasnya (RAK, Renstra, dan RPJMN)
1.2. Tujuan
Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan Tahun 2018 adalah.
1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan
tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan
kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
program/kegiatan pada tahun 2018.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan pada tahun 2018
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan pada tahun
2018
1
1.3. Manfaat
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 merupakan turunan langsung pertahun
dari dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan Tahun 2015-2019. Yang merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN
2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenkes 2015 – 2019. RKT adalah upaya untuk
menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2018. Melalui
RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2018.
1.4. Ruang Lingkup
RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2018 memiliki
ruang lingkup. Inventarisasi kegiatan dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan, mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan 2015-2019 yang mengacu pada RPJMN 2015 - 2019
dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019.
1.5. SasaranSasaran Buku RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2018 meliputi :
1. lnternal Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan meliputi
struktural, dan Pejabat Fungsional, dan Aparatur sipil Negara lainnya
2. Lintas Program di Kementerian Kesehatan
3. Lintas Sektor terkait Pelaksanaan akuntabilitas.
1.6. Landasan Penyusunan
RKT Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan direncanakan,
dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut.
1. Landasan Ideal Pancasila
Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya
keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi,
interaksi dengan masyarakat, interkasi dengan alam, interaksi dengan Negara dan
bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa
2. Landasan Konstitusi : UUD 1945
UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa,
termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.
3. Landasan Operasional :1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.
9. Kepmenkes No: HK.01.07/Menkes/422/2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2015-2019.
1.7. Sistematika Penulisan
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I. Pendahuluan
4. BAB II. Situasi Organisasi dan Isu Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. BAB III. Arah Kebijakan
6. BAB IV. Monitoring dan Evaluasi
7. BAB VI. Penutup
8. Lampiran
3
BAB 2SITUASI ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.1. Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan bagian keempat pasal 772, Pusat
Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan
sumberdaya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya
manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
dalam negeri dan luar negeri;
b) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia
kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan
pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar
negeri;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan
sumberdaya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya
manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
dalam negeri dan luar negeri; dan pelaksanaan administrasi Pusat.
2.2 Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM KesehatanPusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri
atas:
1. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri;
3. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
2.2.1 Bidang Perencanaan SDM Kesehatan 1. Tujuan
Perencanaan SDM Kesehatan bertujuan diperolehnya rencana kebutuhan SDM
Kesehatan dan rencana pengembangan SDM Kesehatan dalam mendukung
pembangunan kesehatan.
2. Sasaran
Sasaran kegiatan pokok perencanaan SDM Kesehatan ialah meningkatnya
pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan.
a. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan
1) Pengembangan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan 3 dokumen.
2) Pengembangan dan pengelolaan E-perencanaan SDMK 3 paket
3) Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan tahunan 5 dokumen.
4) Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan jangka menengah/panjang 2
dokumen.
5) Perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan 3 dokumen
6) Pembinaan penyelenggaraan perencanaan SDM Kesehatan daerah 34
provinsi/tahun
b. Perencanaan pengembangan SDM Kesehatan.
1) Pelaksanaan kajian dan penyusunan kebijakan teknis jenis tenaga
kesehatan baru 4 dokumen.
2) Pelaksanaan kajian dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan
karir tenaga kesehatan 4 dokumen.
3) Pelaksanaan kajian dan penyusunan kebijakan teknis insentif tenaga
kesehatan 4 dokumen.
4) Pengelolaan sistem bursa kerja tenaga kesehatan online 3 paket.
2.2.2 Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri1. Tujuan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri bertujuan dapat
didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan.
2. Sasaran
a. Pendayagunaan SDM Kesehatan Nasional
1) Jumlah SDM Kesehatan yang didayagunakan melalui Program Dokter
Internsip sebanyak 39.513 orang.
2) Penyempurnaan Program Internsip Dokter Indonesia 1 dokumen.
5
3) Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan melalui wajib kerja
sarjana dokter spesialis sebanyak 3.000 orang
b. Pendayagunaan SDM Kesehatan Daerah Khusus
1) Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan
khusus tenaga kesehatah berbasis Tim/Tim Nusantara Sehat sebanyak
4.462 orang.
2) Jumlah tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan
individual sebanyak 13.290 orang.
3) Jumlah SDM Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan
residen sebanyak 2.938 orang.
2.2.3 Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri1. Tujuan
Pendayagunaan SDM Kesehatan luar negeri bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan luar negeri dan meningkatnya pembinaan dan
pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA).
2. Sasaran.
a. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri (TKKI)
1) Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan Indonesia ke luar negeri
melalui mekanisme G to G
2) Tersusunnya kajian dan kebijakan teknis pendayagunaan tenaga
kesehatan ke luar negeri 4 dokumen
3) Tersosialisasinya peluang kerja tenaga kesehatan ke luar negeri di 34
provinsi.
b. Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK-WNA)
1) Pelaksanaan kajian dan penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan WNA 5 dokumen.
2) Diterbitkannya rekomendasi pendayagunaan SDMK-WNA
3) Pembinaan dan pengawasan SDMK-WNA di 34 provinsi.
2.2.4 Sub Bagian Tata Usaha1. Tujuan
Terlaksananya ketatausahaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. Sasaran
a. Tersusunnya rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Pusat
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, 22 dokumen.
b. Tersusunnya laporan tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan, 5 dokumen.
6
c. Tersusunnya laporan triwulanan dan smester pencapaian indikator
kineja Pusat Perencanan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 30
dokumen.
d. Tersusunnya laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
(LAKIP) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, 5
dokumen.
e. Tersusunnya laporan tahunan kinerja Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan, 5 dokumen.
f. Tersusunnya laporan Barang Milik Negara (BMN) Pusat Perencanaan
dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, 5 dokumen.
g. Tersusunnya dokumen penatalaksanaan kepegawai 5 dokumen.
2.3 Bagan Struktur Pusren-gun SDM Kesehatan
2.4 Isu Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan
7
Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDM
Kesehatan WNA
Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM kesehatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Bidang Pendayagunaan
SDMK Dalam Negeri
Kepala Bidang Perencanaan
SDM Kesehatan
Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri
Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDMK
Indonesia Ke LN
Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDMK Nasional
Kepala Sub Bidang Perencanaan
Kebutuhan SDMK
Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDMK Daerah
Khusus
Kepala Sub Bidang Pengembangan
SDMK
Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
2015-2019, bahwa program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan ke
depan akan menghadapi tantangan sebagai berikut:
a. Pemenuhan tenaga kesehatan masyarakat khususnya untuk Puskesmas dan
jenjang institusi di atasnya.
b. Peningkatan sosialisasi dan advokasi dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah
Daerah untuk menambah formasi dan rekrutmen tenaga kesehatan, khususnya
tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, analis kesehatan dan tenaga gizi.
c. Penerapan sistem insentif finansial dan non-finansial yang memadai untuk menarik
dan mempertahankan tenaga kesehatan untuk mau bekerja di daerah, khususnya di
bagian timur Indonesia, di perdesaan, dan di daerah terpencil perbatasan dan
kepulauan (DTPK).
d. Pelaksanaan sistem subsidi, beasiswa dan ikatan dinas bagi pendidikan tenaga
kesehatan masyarakat, sanitarian, dan tenaga gizi.
e. Penerapan standarisasi mutu tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi
pendidikan dan uji kompetensi yang efektif.
f. Penguatan regulasi untuk menjamin pengadaan tenaga kesehatan, mutu tenaga
kesehatan, dan pemerataan persebarannya.
g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
2.5 Isu Strategis Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM KesehatanPada tahun 2015, dari rekapitulasi Surat Tanda Registrasi (STR) di Konsil
Kedokteran Indonesia per 30 September 2014, jumlah dokter spesialis sebanyak
26.011 orang. Jika dihitung rasio terhadap 100.000 penduduk, diperoleh rasio 10,3 per
100.000 penduduk dimana target rasio dokter spesialis yang diharapkan sebesar 9 per
100.000 penduduk. Untuk dokter sebanyak 99.514 orang atau 39,5 per 100.000 dari
target 30 per 100.000; dokter gigi sebanyak 25.373 orang 10,1 per 100.000 dari target
12 per 100.000.
Data tenaga kesehatan lainnya didasarkan pada STR yang diterbitkan oleh
MTKI per 1 Oktober 2014 yaitu jumlah perawat sebanyak 253.745 orang atau 100,6 per
100.000 dari target158 per 100.000; bidan sebanyak 248.229 orang atau 98,4 per
100.000 dari target 75 per 100.000; tenaga sanitasi lingkungan sebanyak 10.787 orang
atau 4,3 per 100.000 dari target 18 per 100.000; tenaga gizi sebanyak 20.410 orang
atau 8,1 per 100.000 dari target 10 per 100.000. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan
masyarakat di puskesmas dan rumah sakit adalah 23.638 orang atau 9,4 per 100.000
target 8 per 100.000.
8
Ditinjau dari rasio SDM kesehatan terhadap jumlah penduduk Indonesia, maka
dokter spesialis, dokter umum, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat sudah
melebihi target yang diharapkan. Sedangkan dokter gigi, perawat, tenaga sanitasi
lingkungan, dan tenaga gizi belum mencapai target yang diharapkan. Perencanaan
kebutuhan tenaga kesehatan yang berbasis rasio adalah untuk menggambarkan
kecukupan tenaga kesehatan dan distribusinya di tingkat makro.
Namun jika diuraikan lebih rinci ketersediaan tenaga kesehatan tersebut per
puskesmas, akan diperoleh gambaran disparitas yang cukup besar antar puskesmas di
perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil. Maldistribusi SDM Kesehatan
menjadi salah satu permasalahan SDM Kesehatan. Ada sebagian fasilitas pelayanan
kesehatan yang kekurangan atau tidak ada jenis tenaga kesehatan tertentu, namun di
sisi lain ternyata ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berlebih jumlah dan
jenis tenaganya.
Pada data Riset Fasilitas Kesehatan 2011, Puskesmas tanpa keberadaan dokter
masih dominan di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Di
daerah ini Puskesmas tanpa tenaga dokter sampai lebih dari 16% dari jumlah
Puskesmas yang ada di daerah tersebut. Sedangkan pada Puskesmas di perkotaan,
misal DKI Jakarta, ada Puskesmas yang mempunyai 27 dokter. Selain itu masih ada
80,59% Puskesmas yang belum memiliki tenaga Apoteker, 56,19% Puskesmas tanpa
tenaga ahli teknologi laboratorium medik, 32,01% Puskesmas tanpa tenaga sanitasi
lingkungan, 31,37% Puskesmas tanpa tenaga gizi, dan 30,08% Puskesmas tanpa
tenaga kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa di Puskesmas saat ini
masih kekurangan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat.
Permasalahan kekurangan tenaga kesehatan tidak hanya terjadi di Puskesmas
namun juga di rumah sakit. Dari 2.368 RS yang teregistrasi, sebanyak 21,45% tidak
memiliki dokter spesialis anak, 21,16% tidak memiliki dokter spesialis obstetrik dan
ginekologi, 25,08% tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam, dan 27,49% tidak
memiliki dokter spesialis bedah, 33,3% tidak memiliki dokter spesialis anestesi, 80,2%
tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik, 86,6% tidak memiliki dokter spesialis
patologi anatomi, 68,3% tidak memiliki dokter spesialis patologi klinik, dan 46,3% tidak
memiliki dokter spesialis radiologi.
Dari perkembangan dan masalah dalam perencanaan dan pendayagunaan SDM
kesehatan, masih dihadapi berbagai masalah pokok atau isu strategis sebagai berikut:
a. Perencanaan SDM kesehatan nasional belum disusun secara bottom up yang
didukung data dan informasi yang memadai dan terpercaya, sesuai kebutuhan, dan
tepat waktu;
9
b. Pendayagunaan SDM kesehatan masih dihadapi dengan tantangan jumlah SDM
kesehatan yang masih kurang dan distribusinya yang belum merata disamping
permasalahan pengembangan karier dan sistem penghargaan yang belum
sebagaimana mestinya. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sebagai
sumber data SDM kesehatan sangat penting mengingat data dan informasi yang
tersedia bervariasi, dan mobilisasi SDM kesehatan yang cukup tinggi.
Adapun target dan capaian indikator kinerja kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2015 s.d. 2017 dalam upaya mengatasi isu
strategis diatas adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan Tahun 2015 s.d. 2017
Tahun No Indikator Baseline 2015 2016 2017 (2014)
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan a. Jumlah dokumen 2 2 2 3 3 3 3 perencanaan SDMK Kebutuhan
b. Jumlah Tenaga 120 120 tim 130 131 Tim 140 188 tim Kesehatan yang di tim (100%) tim (100.76%) tim (134 %) tempatkan secara (900 (694 orang (728 (728 orang) (1.120 (1.064 team based minimal 5 orang) 77.11%) orang) (100 %) orang) orang/95%) orang (peserta baru) c. Jumlah tenaga 0 2.877 0 0 3.000 1.663 orang kesehatan yang di orang (55,43 %) tempatkan dalam rangka penugasan khusus individu fasyankes d. Jumlah dokter residen 800 678 800 619 orang
yang di tempatkan
(84.75%)
(77.38 %)
dalam rangka
penugasan khusus residen (orang) di rumah sakit e. Jumlah lulusan 1.000 870 orang pendidikan dokter (87 %) spesialis batu yang menjalani WKS 2. Jumlah tenaga kesehatan 4.677 6.500 8.312 9.388 10.741
yang melaksanakan
(127.3%)
9.388
(100%)
11.250
(95.48%) internsip
LAKIP PUSREN-GUN SDM KESEHATAN TAHUN 2017
BAB 3ARAH KEBIJAKAN
10
3.1. VISI
Rencana Aksi Kegiatan tidak memiliki visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi
Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-royong”.
3.2. MISI
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan 21
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi 21negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
11
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia.
3.3. RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2015 – 2019
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 tanggal 29 Agustus 2017, bahwa sasaran program pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.Indikator Kinerja Utama Badan PPSDM Kesehatan
12
Program Sasaran Indikator Target2015 2016 2017 2018 2019
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.200 2.000 3.000 4.200 5.600
2. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
30 35 40 50 60
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
10.200 21.510 33.060 44.850 56.910
Tabel 3.2.Indikator Kinerja Kegiatan Pusren-Gun SDMK
No. Indikator Target2015 2016 2017 2018 2019
1. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
1 Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditempatkan secara team based minimal 5 orang (Peserta baru)
120 tim (649
orang)
131 tim (694
orang)
140 tim (1.120 orang)
150 tim (930
orang)
160 tim (990
orang)
2 Jumlah tenaga kesehatan yang di tempatkan dalam rangka penugasan khusus individu Fasyankes
2.877 - 3.000 3.835 3.560
3 Jumlah dokter residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen (orang) di Rumah Sakit
- 800 800 730 730
4 Jumlah Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis Baru yang menjalani WKS (orang)
- - 678 1.000 1.000
5 Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan SDMK
2 3 3 3 4
2. Pelaksanaan Internsip Tenaga KesehatanJumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip
6.500 9.388 11.250 11.250 11.250
3.4. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015 – 2019
13
Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2015 - 2019 merupakan rencana
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan sampai dengan tahun 2019. Dalam Rencana Aksi memuat tujuan, sasaran
strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan pada tahun 2015 - 2019.
Beberapa kegiatan pada Rencana Aksi Program Badan PPSDMK Tahun 2015 – 2019
adalah : Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dan Pelaksanaan Internsip
Tenaga Kesehatan. Adapun indikator sasaran kegiatan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Renstra
Kemenkes RI revisi I adalah sebagai berikut:
1. Jumlah SDM Kesehatan yang didayagunakan melalui Program Dokter Internsip
sebanyak 49.638 orang.
2. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan melalui wajib kerja sarjana dokter
spesialis sebanyak 3.000 orang
3. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus tenaga
kesehatan berbasis Tim/Tim Nusantara Sehat sebanyak 4.462 orang.
4. Jumlah tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan individual
sebanyak 13.272 orang.
5. Jumlah SDM Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan residen sebanyak
2.938 orang.
3.5. RENCANA AKSI KEGIATAN PUSREN-GUN SDMK TAHUN 2015 – 2019
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK Tahun
2015–2019 merupakan rencana kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDMK
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2019, ditetapkan dengan
maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh bidang di lingkungan Pusren-Gun
SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan
dan pendayagunaan SDM Kesehatantahun 2015 - 2019.
Adapun sasaran strategis Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
adalah:
1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan2. Terselenggaranya pelaksanaan internsip tenaga kesehatan.
3.6. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
14
Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah
adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015–2019 yang dimplementasikan dalam dokumen Renja-KL
2018 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Pusren-Gun SDM
Kesehatan Tahun 2018.
3.7. PERJANJIAN KINERJA 2018Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya
perencanaan kinerja, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan telah
membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun
2018. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Pusat Perencanaan
Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun anggaran 2018 seperti tabel dibawah ini :
Tabel 3.2Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Tahun Anggaran 2018SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Penugasan tenaga kesehatan
secara team based
(Nusantara Sehat minimal 5
orang)
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan
secara team based (Peserta baru)
150 tim
(930 orang)
Penugasan tenaga kesehatan
secara individu
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan
dalam rangka penugasan khusus perorangan
3.835 orang
Penugasan khusus bagi calon
Dokter Spesialis (Residen)
Jumlah dokter residen yang ditempatkan
dalam rangka penugasan khusus Residen
(orang) di Rumah Sakit
730 orang
WKS Bagi lulusan
pendidikan dokter spesialis
Jumlah lulusan pendidikan Dokter Spesialis
Baru yang menjalani WKS
1.000 orang
Meningkatnya pelaksanaan
perencanaan SDM
Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan SDMK 3 Dokumen
Terselenggaranya Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan 11.250 orang
15
pelaksanaan internsip tenaga
kesehatan
internsip
3.8. KEBUTUHAN ANGGARAN.
Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendayagunaan
SDM Kesehatan dihitung untuk keperluan 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019.
Rencana Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
bersumber APBN, yang anggarannya terdiri atas 2 (dua) fungsi, yaitu anggaran fungsi
kesehatan dan anggaran fungsi pendidikan. Anggaran fungsi kesehatan digunakan
untuk mendukung capaian indikator jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di
fasyankes. Sedangkan anggaran fungsi pendidikan untuk mendukung capaian indikator
jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip. Kegiatan perencanaan dan
pendayagunaan di provinsi juga didanai APBN melalui anggaran dekonsentrasi.
Tabel 3.4 Matrik Kerangka Pendanaan Rencana Aksi KegiatanPusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019
Dalam Ribuan Rp
No INDIKATOR KELUARAN RINCIAN KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Perencanaan
SDM Kesehatan
Dokumen
Perencanaan
SDM Kesehatan
1 Perencanaan
Kebutuhan SDM
Kesehatan
2.651.270 5.972.250 7.582.823 4.741.491 5.073.395
2 Perencanaan
Pengembangan
SDM Kesehatan
1.407.332 3.599.859 2.000.000 2.140.000
2 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Dalam Negeri
Tenga
kesehatan yang
di dayagunakan
di fasilitas
pelayanan
kesehatan
1 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Nasional
256.727.408 605.000.000 776.813.296. 636.610.428 681.173.158
2 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Daerah Khusus
3.093.933 326.046.292 185.352.614 165.761.530 177.363.837
16
3 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Luar Negeri
Dokumen
kebijakan teknis
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Luar Negeri
1 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Indonesia ke
Luar Negeri
2.409.314 3.998.726 2.794.423 2.861.350 3.010.445
2 Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Warga Negera
Asing
1.154.180 4.161.370 2.798.547 2.775.450 2.969.732
4 Ketatausahaan
Perencanaan
dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Terlaksananya
ketatausahaan
Perencanaan
dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Ketatausahaan
Perencanaan
dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
4.225.123 5.504.218 4.593.016 5.385.440 5.762.421
3.9. STRATEGI
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan pada tahun 2018, ditempuh strategi sebagai berikut :
1. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada standar
ketenagaan dan kebutuhan pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan
kemampuan pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu
SDM Kesehatan.
2. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan berbasis data dan
informasi tentang SDM Kesehatan, pembangunan kesehatan dan sektor lain terkait
yang memadai, sesuai kebutuhan, dan tepat waktu.
3. Penguatan penyelenggaraan perencanaan SDM Kesehatan di daerah melalui
fasilitasi penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan
4. Pelaksanaan pemerataan SDM Kesehatan terutama di DTPK dan daerah tidak
diminati dilakukan dengan melibatkan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.
5. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui
penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau
individual dengan memperhatikan pemberian imbalan/insentif, sarana prasarana
sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan negara.
6. Pelaksanaan Wajib Kerja Spesialis bagi dokter yang telah melaksanakan pendidikan
dokter spesialis di Rumah Sakit tipe C dan D.
17
7. Pengembangan program internsip bagi dokter dalam rangka pemantapan mutu
profesi dokter yang baru lulus, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan
program pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
8. Pengembangan SDM Kesehatan dalam kerangka pendayagunaannya dilakukan
terutama melalui pengembangan karir dan pendidikan berkelanjutan.
9. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri dilakukan dengan
memperhatikan pangsa pasar, peningkatan kompetensi, dan pengakuan kesetaraan
tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri dengan tetap mengutamakan pemenuhan
kebutuhan tenaga kesehatan di dalam negeri.
10. Rencana pendayagunaan SDM Kesehatan pasca penempatan di luar negeri
11. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dilakukan dengan
mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan ketersediaan tenaga
kesehatan setempat dengan penekanan pada pembinaan dan pengawasan.
12. Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan
semua pemangku kepentingan di dalam negeri yang meliputi Pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di
luar negeri.
13. Advokasi dan koordinasi kepada lintas sektor/program dalam rangka implementasi
kebijakan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan pada semua institusi
kesehatan di pusat dan daerah.
14. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk SDM kesehatan
15. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada
kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dilakukan dengan
meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas,
meningkatkan dukungan sumberdaya (SDM, dana dan sarana prasarana yang
memadai), pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.
18
BAB 4MONITORING DAN EVALUASI
Rencana Kinerja Kegiatan / Tahunan (RKT) Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2018 ini disusun untuk memberikan
panduan dan acuan bagi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan monitoring untuk menjamin keselarasan
kegiatan dan tercapainya target. Pelaksanaan monitoring dilakukan per triwulan
(yang disebut dengan B03, B06, B09, dan B12) untuk kemudian dilakukan evaluasi
dan ditentukan tindak lanjutnya.
4.1. Monitoring
Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung
selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan
pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan
pencapaian target.
Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik
terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan.
Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat
laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan
ataupun program yang berjalan.
Salah satu sistem yang berlaku di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan yaitu,
1. E-monev DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dibawah kementerian
Keuangan dan
2. E-Monev Bappenas.
3. KSP (Kantor Staf Presiden)
4.2. Evaluasi
Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan
program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
penentuan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT
dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun
19
BAB 5PENUTUP
5.1. KesimpulanRencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan tahun 2018 ini di susun sebagai bentuk penyelarasan dengan RAK
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2015-2019. Dan
merupakan dokumen acuan dalam penyusunan kegiatan pertahun di Pusat
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan agar tetap selaras dengan
tujuan-tujuan organisasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan dokumen ini juga dapat dijadikan acuan didalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi terkait dokumen RKT ini dapat
dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap dokumen diatasnya
5.2. Penutup
Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pusat
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2018. Masukan dan
saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk
masukan dan saran dapat menghubungi sub bagian tata usaha Pusat Perencanaan
dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
20
Lampiran
21
22