Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pemohon menyampaikan dari info/saran pengaduan tentang pelayanan Masyarakat
2. Pengaduan dicatat dan diinventarisir
3. Meneruskan pengaduan pada Kadin/Sekretaris/Kabid
4. Proses Penanggapan pengaduan melalui surat/via telepon
5. Arsip/file
STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGANDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
NO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan SOP pelaksanaan Tugas dan Fungsi aparatur pada SKPD/BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2. Perda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
2. Persyaratan Pelayanan a. Surat Pengaduan dari OPD, Masyarakatb. Telepon, SMS pengaduan dari OPD/Masyarakat
3. Prosedur PROSEDUR PELAYANAN
Keterangan :1. Pemohon menyampaikan info/saran pengaduan
tentang pelayanan Masyarakat;2. Pengaduan dicatat dan diinventarisi di Sub. Bag.
Umum dan Keuangan;3. Meneruskan pengaduan pada Kadin/Sekretaris/
Kabid;4. Proses Penanggapan pengaduan melalui surat/dialog
interaktif Via telepon;5. Arsip / File
4. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 2 hari
5. Biaya/tarif Tidak ada biaya / tarif
6. Produk layanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
7. Sarana/Prasarana dan atau fasilitas
a. Buku agenda, lembar disposisib. ATK, Komputerc. Telepon, HP
8. Kompetensi Pelaksanan a. Kadin :S.2 Managemen/S.2 AN/S.2.MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S.1 IP/S.1 Komunikasi,S.1 Transportasi,S.1 Ilmu Politik ,S.1 Sosiologi ,S.1 Hukum;
b. Sekertarisc. Kasub Bag/Kasid. Agendarise. Kurir SMA Sederajat
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
1. Datang langsung2. Via Telepon/SMS3. Surat Pengaduan
11. Jumlah pelaksana 10 Orang
12. Jaminan pelayanan Diwujudkan dalam kualitas produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Keamanan berkas terjamin
14. Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi hasil pengaduan masyarakat
15. Masa berlaku -
16. Waktu Pelayanan a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20– 15.00 WIBb. Hari Jum’at : 07.00 – 11.00 WIB
: 13.00 – 14.00 WIB
SELESAI
PEMOHONRTKELURAHANKECAMATAN
DISHUB
PEMBAYARAN DI KPPT
SURVEY LOKASI
SURAT REKOMENDASI
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI REKAYASA LALU LINTASDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
2. PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN BAHU BADAN JALANNO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
c. Peraturan Daerah Kota MadiunNomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
f. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Rincian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
2. Persyaraan Pelayanan a. Surat Pengantar dari Kecamatan;b. Foto copy Identitas Diri (KTP) 2 lembar;c. Foto copy Kaertu Keluarga (KK) 2 lembar;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PEMOHONa. RTb. KELURAHANc. KECAMATAN
DISHUBSURVEY LOKASI
4. Jangka Waktu Pelayanan 1 (satu) hari
5. Biaya/tarif Untuk Terop di Jalan Golongan A,dan Golongan B tarifRp. 2.000,- per m2 setiap hariUnk keperluan jalan keluar masuk ke Perusahaan dan Industri tarif sebesar Rp. 1,000,- per m2 setiap bulan
6. Produk layanan Rekomendasi Izin Penggunaan Bahu Badan Jalan
7. Sarana/Prasarana dan atau fasilitas
a. Buku registerb. ATKc. Komputerd. Printere. Meteranf. Alat Transportasi (Mobil/Motor)
8. Kompetensi Pelaksanan a. Kepala Bidang Lalu Lintasb. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintasc. Staf Rekayasa Lalu Lintas
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiunb. Telepon (0351) 4472235
11. Jumlah pelaksana 2 Pegawai
12. Jaminan pelayanan a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya
b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjainb. Bebas KKN
14. Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan
b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku15. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
16. Waktu Pelayanan a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20 – 15.00 WIBb. Hari Jum’at : 07.30 – 11.00 WIB
: 13.00 – 14.00 WIB
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI REKAYASA LALU LINTASDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
3. PELAYANAN PENGATURAN REKAYASA DAN MANAJEMEN LALU LINTAS (PENETAPAN PENGATURAN ARUS LALU LINTAS, TRAFFIC LIGHT, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN)
NO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
c. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Rincian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
2. Persyaraan Pelayanan Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur PEMOHON
PENETAPAN MANAJEMEN DAN REKAYASA
DISHUBSURVEY
LAPANGAN
FORUM LLAJ SURVEY LAPANGA
N
PENETAPAN MANAJEMEN DAN REKAYASA
4. Waktu Pelayanan (dua) bulan
5. Biaya/tarif Tidak ada biaya / tarif
6. Produk layanan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
7. Sarana/Prasarana dan atau fasilitas
a. Buku registerb. ATKc. Telepond. Komputere. Printerf. Kamerag. Meteranh. Alat Transportasi (Mobil/Motor)
8. Kompetensi Pelaksanan a. Kepala Bidang Lalu Lintasb. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintasc. Staf Rekayasa Lalu Lintas
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiunb. Telepon (0351) 4472235c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja
11. Jumlah pelaksana 2 Pegawai
12. Jaminan pelayanan a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya
b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjainb. Bebas KKN
14. Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan
b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku15. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
16. Waktu Pelayanan a. Hari Senin s/d Kamis : 07.00 – 15.00 WIBb. Hari Jum’at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
SELESAI
PEMOHONRTKELURAHANKECAMATAN
DISHUB
PEMBAYARAN DI KPPT
SURVEY LOKASI
SURAT REKOMENDASI
SELESAI
PEMOHONRTKELURAHANKECAMATAN
DISHUB
PEMBAYARAN DI KPPT
SURVEY LOKASI
SURAT REKOMENDASI
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI REKAYASA LALU LINTASDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
4. PELAYANAN PENILAIAN MANAJEMENT REKAYASA LALU LINTAS & ANDALALIN
NO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajement dan Rekayasa ,Analisis DampakLalu Lintas ,Serta Manajement Kebutuhan Lalu Lintas ;
c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 09 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
2. Persyaraan Pelayanan Surat Permohonan ke Dishub Kota Madiun
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
d. RTe. KELURAHANf. KECAMATAN
PEMOHON
SURVEY LOKASI
DISHUB
4. Waktu Pelayanan
5. Biaya/tarif Tidak ada
6. Produk layanan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
7. Sarana/Prasarana dan atau fasilitas
i. Buku registerj. ATKk. Komputerl. Printerm. Meterann. Alat Transportasi (Mobil/Motor)
8. Kompetensi Pelaksanan d. Kepala Bidang Lalu Lintase. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintasf. Staf Rekayasa Lalu Lintas
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
d. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiune. Telepon (0351) 4472235
11. Jumlah pelaksana 2 Pegawai
12. Jaminan pelayanan c. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya
d. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
c. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjaind. Bebas KKN
14. Evaluasi kinerja pelaksana c. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan
d. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku15. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
16. Waktu Pelayanan c. Hari Senin s/d Kamis : 07.00 – 15.00 WIBd. Hari Jum’at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
STANDAR PELAYANANPADA SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
5. PELAYANAN PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
NO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
c. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Alat pemberi Isyarat Lali Lintas
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
f. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
2. Persyaratan Pelayanan Surat Permohonan ke Dishub Kota Madiun, Telpon
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Waktu Pelayanan 1 (satu) hari
PEMOHON
DISHUB
LOKASI SARANA PRASARANA YANG
DIMAKSUD
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk layanan Pelayanan Pemantauan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Lalu Lintas
7. Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas
a. Buku registerb. ATKc. Komputerd. Printere. Kameraf. Alat pemeliharaan Sarpras Lalu Lintasg. Mobil dan Motor patroli
8. Kompetensi Pelaksanan a. Kepala Bidang Lalu Lintasb. Kepala Sarana dan Prasarana Lalu Lintasc. Staf Seksi Sarana dan Prasarana Lalin
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiunb. Telepon (0351) 442235c. Kotak Saran
Petugas Informasi dan pengaduanResponsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerjaPenyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11. Jumlah pelaksana 7 Pegawai
12. Jaminan pelayanan a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya
b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjainb. Bebas KKN
14. Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan
b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku
15. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
16. Waktu Pelayanan a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20 – 15.00 WIBb. Hari Jum’at : 07.30 – 11.00 WIB
:13.00 – 14.00 WIB
STANDAR PELAYANANPADA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDAIAN LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
6. PELAYANAN PENGAWASAN, PENGAMANAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
NO
.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
2. Persyaratan Pelayanan Surat Permohonan ke Dishub Kota Madiun
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Pelayanan 1 (satu) hari
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk layanan Pelayanan Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
7. Sarana, Prasarana dan / a. Buku register
PEMOHON
DISHUB
KEBUTUHAN PERSONIL DAN JADWAL
SURAT TUGAS
SURVEY LOKASI
atau fasilitas b. ATKc. Komputerd. Printere. Kameraf. Alat pengendali lalu lintasg. Mobil dan Motor patroli
8. Kompetensi Pelaksanan a. Kepala Bidang Lalu Lintasb. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu
Lintasc. Staf Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
9. Pengawasan Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiunb. Telepon (0351) 4472235c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari jam kerjad. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan
permasalahan yang ada.11. Jumlah pelaksana 18 Pegawai
12. Jaminan pelayanan a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya
b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjainb. Bebas KKN
14. Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan
b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku
15. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
16. Waktu Pelayanan a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20 – 15.00 WIBb. Hari Jum’at : 07.30 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
7. PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEKNO. KOMPONE
N
URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Permohonan kepada Walikota Madiun cq Kepala Dishub Kota Madiun.
b. Salinan/fotocopy :1) Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan hukum;2) SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham;3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);6) Izin Gangguan (HO);7) Surat Keterangan dari Kelurahan sesuai domisili Perusahaan
Angkutan Umum;8) Buku Uji, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);9) SK dan KPS Izin dan Usaha Angkutan Kendaraan Umum,
untuk yang telah memiliki;10) SK dan KPS Izi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek, untuk yang telah memiliki;11) Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan.
Catatan :Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.
1PendaftaranPemohon 1. Pemeriksaan
berkas2. Penelitian lapangan
Proses SK dan Penetapan
SK Izin trayek
Pemohon
Cheklist/hasil pemeriksaan + berkas permohonan dan syarat
3
Di kembalikan untuk dilengkapi
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan
berkas permohonan beserta persyaratan.2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dan kondisi di lapangan.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan dikirimkan ke Bagian Hukum Kota Madiun untuk mendaatkan penelitian, tanda tangan Walikota Madiun dan penetapan.
5. Bagian Hukum Kota Madiun menyerahkan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Dishub Kota Madiun, selanjutnya diserahkan Petugas Dishub Kota Madiun kepada Pemohon.
3. Waktu Pelayanan
SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
6. Pengolahan Pengaduan
1. Saran dan Masukana. Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiunb. Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
2. Sarana layanan pengaduana. Email Dishub Kota Madiun :
[email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472235c. Fax Kantor : (0351) 499041d. Kotak Saran
3. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan
2 4
5
Orang dengan tahapan :a. Cek Administrasi c. Koordinasi Internalb. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait7. Kompeten
si
Pelaksana
an
a.Kepala Bidang Lalu lintas
b.Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas
c.Staf Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
8. Pengawasan
Internal
Dilaksankaan oleh atasan langsung pelaksana
9. Penanganan
Pengaduan,sar
ana dan
masukan
a.Datang langsung ke kantor Dihub kota Madiun
b.Telepon (0351) 4472235
c.Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja
d.Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan
yang ada.
10. Jumlah
Pelaksanaan
18 pegawai
11 Jaminan
Pelayanan
a.Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya.
b.Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
12. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanaan
a.Kerahasiaan dan keamanan berkas terjain
b.Bebas KKN
13. Evaluasi
kinerja
pelaksana
a.Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan
b.Evaluasi lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
14. Masa berlaku Berdasarkan permohonan
15. Waktu
Pelayanan
a.Hari Senin s/d Kamis : 07.20 – 15.00 WIB
b.Hari Juma’at : 07.30 – 11.00 WIB
: 13.00 – 14.00 WIB
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
8. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN PENYELENGGARAAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Permohonan kepada Walikota Madiun cq Kepala Dishub Kota Madiun.
b. Salinan/fotocopy :1) Buku Uji;2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);3) SK dan KPS Izin dan Usaha Angkutan Kendaraan Umum,
untuk yang telah memiliki;4) SK dan KPS Izi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek, untuk yang telah memiliki;Catatan :Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.
12. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan
berkas permohonan beserta persyaratan.2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dan kondisi di lapangan.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan dikirimkan ke Bagian Hukum Kota Madiun untuk mendaatkan penelitian, tanda tangan Walikota Madiun dan penetapan.
5. Bagian Hukum Kota Madiun menyerahkan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Dishub Kota Madiun, selanjutnya diserahkan Petugas Dishub Kota Madiun kepada Pemohon.
3. Waktu Pelayanan
KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.
4. Biaya/tarif a. Retribusi Izin Trayek Baru
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya
Angkut (Orang)
Tarif
1
2
Mobil Penumpang umumMobil bus umum :a. Kecilb. Sedangc. Besar
0 – 8
9 – 1516 – 28> 28
Rp 5.000/bulan
Rp 5.000/bulanRp 6.000/bulanRp 7.000/bulan
b. Retribusi Izin Trayek Perubahan
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya
Angkut (Orang)
Tarif
1
2
Mobil Penumpang umumMobil bus umum :
a. Kecilb. Sedangc. Besar
0 – 8
9 – 1516 – 28> 28
Rp 2.000/bulan
Rp 3.000/bulanRp 4.000/bulanRp 5.000/bulan
5. Produk layanan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
6. Pengolahan Pengaduan
1. Saran dan Masukana. Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiunb. Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
2. Sarana layanan pengaduana. Email Dishub Kota Madiun :
[email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472235c. Fax Kantor : (0351) 499041d. Kotak Saran
3. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :a. Cek Administrasi c. Koordinasi Internalb. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
9. PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
1
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Permohonan kepada Walikota Madiun cq Kepala Dishub Kota Madiun.
b. Salinan/fotocopy :1) Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan hukum;2) SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham;3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);6) Izin Gangguan (HO);7) Surat Keterangan dari Kelurahan sesuai domisili Perusahaan
Angkutan Umum;8) Buku Uji, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNKB);9) SK dan KPS Izin dan Usaha Angkutan Kendaraan Umum,
untuk yang telah memiliki;10) SK dan KPS Izi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek, untuk yang telah memiliki;11) Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan.
Catatan :Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan
berkas permohonan beserta persyaratan.2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dan kondisi di lapangan.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan dikirimkan ke Bagian Hukum Kota Madiun untuk mendapatkan penelitian, tanda tangan
Walikota Madiun dan penetapan.5. Bagian Hukum Kota Madiun menyerahkan SK Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Dishub Kota Madiun, selanjutnya diserahkan Petugas Dishub Kota Madiun kepada Pemohon.
NO KOMPONEN URAIAN3. Waktu
PelayananSK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
6. Pengolahan Pengaduan
1. Saran dan Masukana. Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiunb. Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
2. Sarana layanan pengaduana. Email Dishub Kota Madiun :
[email protected]. Telepon Kantor : (0351) 447235c. Fax Kantor : (0351) 499041d. Kotak Saran
3. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :a. Cek Administrasi c. Koordinasi Internalb. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
10. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN PENYELENGGARAAN
1
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Permohonan kepada Walikota Madiun cq Kepala Dishub Kota Madiun.
b. Salinan/fotocopy :1) Buku Uji;2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);3) SK dan KPS Izin dan Usaha Angkutan Kendaraan Umum, untuk
yang telah memiliki;4) SK dan KPS Izi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek, untuk yang telah memiliki;Catatan :Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan
berkas permohonan beserta persyaratan.2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dan kondisi di lapangan.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan dikirimkan ke Bagian Hukum Kota Madiun untuk mendapatkan penelitian, tanda tangan Walikota Madiun dan penetapan.
5. Bagian Hukum Kota Madiun menyerahkan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada Dishub Kota Madiun, selanjutnya diserahkan Petugas Dishub Kota Madiun kepada Pemohon.
3. Waktu Pelayanan
KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.
Proses KPS dan penetapan
KPS Izin Operasi
4. Biaya/tarif a. Retribusi Izin Trayek Baru
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya
Angkut (Orang)
Tarif
1
2
Mobil Penumpang umumMobil bus umum :a. Kecilb. Sedangc. Besar
0 – 8
9 – 1516 – 28> 28
Rp 5.000/bulan
Rp 5.000/bulanRp 6.000/bulanRp 7.000/bulan
b. Retribusi Izin Traye Perubahan
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya
Angkut (Orang)
Tarif
1
2
Mobil Penumpang umumMobil bus umum :
d. Kecile. Sedangf. Besar
0 – 8
9 – 1516 – 28> 28
Rp 2.000/bulan
Rp 3.000/bulanRp 4.000/bulanRp 5.000/bulan
5. Produk layanan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
6. Pengolahan Pengaduan
1. Saran dan Masukana. Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiunb. Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
2. Sarana layanan pengaduana. Email Dishub Kota Madiun :
[email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472235c. Fax Kantor : (0351) 499041d. Kotak Saran
3. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :a. Cek Administrasi c. Koordinasi Internalb. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1
11. PELAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATISNO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
Pada Jam Keberangkatan Anak SekolahPada jam Penjemputan anak pulang sekolah
4. Biaya/Tarif Tidak ada Biaya
5. Produk layanan Angkutan Sekolah Gratis
6. Pengolahan Pengaduan
4. Saran dan Masukanc. Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiund. Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
5. Sarana layanan pengaduane. Email Dishub Kota Madiun :
[email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472235g. Fax Kantor : (0351) 499041h. Kotak Saran
6. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :c. Cek Administrasi c. Koordinasi Internald. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1
12. PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN RUBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotora. Surat Permohonan kepada kepala Dishub Kota Madiun;b. Surat Kuasa bermaterai 6000, khusus untuk yang diwakilkan;c. Hasil Gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji;d. Bukti Pembayaran Rekomendasi / Surat Keterangan;e. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor (SKTKB);f. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);g. Surat Keterangan Karoseri bermaterai 6000;h. Salinan/fotocopy :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;
2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);3. Buku Uji;4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);5. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek,
khusus untuk kendaraan bermotor angkutan orang.Catatan :Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas3. Apabila berkas pemohonan dan persyaratan tidak memenuhi
persyaratan, dikemballikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi cheklist hasil pemeriksaan
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan
5. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan
30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/tarif Dibayarkan pada UPTD Balai Pengujia Kendaraan Bermotor, proses di Kantor Dishub Kota Madiun Gratis.
5. Produk layanan Rekomendasi/surat keterangan rubah bentuk kendaraan bermotor
6. Pengolahan Pengaduan
1. Saran dan Masukan- Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiun- Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
2. Sarana layanan pengaduan- Email Dishub Kota Madiun :
[email protected] Telepon Kantor : (0351) 447235- Fax Kantor : (0351) 499041- Kotak Saran
3. Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :
- Cek Administrasi - Koordinasi Internal- Cek Lapangan - Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1
13. PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT/FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotora. Surat Permohonan kepada kepala Dishub Kota Madiun;b. Surat Kuasa bermaterai 6000, khusus untuk yang diwakilkan;c. Bukti Pembayaran Rekomendasi / Surat Keterangan;d. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor (SKTKB);e. Hasil gesekan noor rangka, nomor mesin, nomor uji;f. Salinan/fotocopy :
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);3) Buku Uji;4) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);5) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek,
khusus untuk kendaraan bermotor angkutan orang;6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek dan/atau tidak dalam trayek, khusus untuk kendaraan bermotor angkutan oang yang rubah sifat/fugsi kendaraan bermotor dari bau/lama ke kendaraan bermotor umu/plat kuning dari :a. Walikota Madiun cq Kepala Dinas Perhubungan Kota
Madiun, untuk trayek dan/atau wilayah operasi di dalam wilayah Kota Madiun;
b. Kementrian Perhubungan RI dan/atau Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, untuk trayek da/atau wilayah operasinya di luar wilayah Kota Madiun.
Catatan :Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas3. Apabila berkas pemohonan dan persyaratan tidak memenuhi
persyaratan, dikemballikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi cheklist hasil pemeriksaan
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan
5. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan
30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/tarif Dibayarkan pada UPTD Balai Pengujia Kendaraan Bermotor, proses di Kantor Dishub Kota Madiun Gratis.
5. Produk layanan Rekomendasi/surat keterangan rubah sifat/fungsi kendaraan bermotor
6. Pengolahan Pengaduan
Saran dan Masukan- Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiun- Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
Sarana layanan pengaduan- Email Dishub Kota Madiun :
[email protected] Telepon Kantor : (0351) 447235- Fax Kantor : (0351) 499041- Kotak Saran
Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :
- Cek Administrasi - Koordinasi Internal- Cek Lapangan - Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1
14. PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KELUAR KENDARAAN BERMOTOR
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotora. Surat Permohonan kepada kepala Dishub Kota Madiun;b. Surat Kuasa bermaterai 6000, khusus untuk yang diwakilkan;c. Bukti Pembayaran Rekomendasi / Surat Keterangan;d. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor (SKTKB);e. Hasil gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji;f. Salinan/fotocopy :
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);3) Buku Uji;4) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);5) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek,
khusus untuk kendaraan bermotor angkutan orang;Catatan :Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas3. Apabila berkas pemohonan dan persyaratan tidak memenuhi
persyaratan, dikemballikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi cheklist hasil pemeriksaan
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan
5. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan
30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/tarif Dibayarkan pada UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, proses di Kantor Dishub Kota Madiun Gratis.
5. Produk layanan Rekomendasi/surat keterangan numpang uji keluar kendaraan bermotor
6. Pengolahan Saran dan Masukan
Pengaduan - Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiun- Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
Sarana layanan pengaduan- Email Dishub Kota Madiun :
[email protected] Telepon Kantor : (0351) 447235- Fax Kantor : (0351) 499041- Kotak Saran
Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :
- Cek Administrasi - Koordinasi Internal- Cek Lapangan - Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN ORANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
1
15. PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN MUTASI KELUAR KENDARAAN BERMOTOR
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotora. Surat Permohonan kepada kepala Dishub Kota Madiun;b. Surat Kuasa bermaterai 6000, khusus untuk yang diwakilkan;c. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor (SKTKB);d. Bukti Pembayaran Rekomendasi / Surat Keterangan;e. Hasil gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji;f. Salinan/fotocopy :
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);3) Buku Uji;4) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);5) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek,
khusus untuk kendaraan bermotor angkutan orang;6) Surat Keterangan Fiskal Kendaraan Bermotor.
Catatan :Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas
2. Prosedur
Keterangan bagan alir :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas3. Apabila berkas pemohonan dan persyaratan tidak memenuhi
persyaratan, dikemballikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi cheklist hasil pemeriksaan
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan
5. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.
3. Waktu Pelayanan
30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/tarif Dibayarkan pada UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, proses di Kantor Dishub Kota Madiun Gratis.
5. Produk layanan Rekomendasi/surat keterangan mutasi keluar kendaraan bermotor
6. Pengolahan Pengaduan
Saran dan Masukan- Datang langsung ke Kantor Dishub Kota Madiun
- Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax
Sarana layanan pengaduan- Email Dishub Kota Madiun :
[email protected] Telepon Kantor : (0351) 447235- Fax Kantor : (0351) 499041- Kotak Saran
Penanganan PengaduanPengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :
- Cek Administrasi - Koordinasi Internal- Cek Lapangan - Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait
STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
16. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN USAHA ANGKUTAN
1
BARANGNO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peratura Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 2003 tentang Persyaratan Ambang dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karosesi dan Bak Muatan serta Komponen-Komponen nya;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dishub Kota Madiun;2. Surat Kuasa bermaterai 6.000, khusus untuk yang
diwakilkan;3. Hasil gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji;4. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), khusus untuk
kendaraan bermotor baru/rubah bentuk;5. Surat Keterangan Karoseri bermaterai 6.000, khusus untuk
kendaraan bermotor baru/rubah bentuk;6. Surat Keterangan Mutasi Masuk dari daerah asal, khusus
untuk kendaraan bermototr mutasi ke Kota Madiun;7. Rekomendasi Numpang Uji dari Daerah Asal, khusus untuk
kendaraan bermotor numpang uji;8. Salinan/ fotocopy:
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan/atau yang diberi kuasa;
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), khusus untuk yang telah memiliki
3) Buku Uji, khusus untuk yang telah memilliki4) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB),
khusus untuk yang telah memiliki;5) Surat Keterangan Fiskal, khusus untuk kedaraan
mutasi ke Kota Madiun6) Surat Keterangan/Hasil Tera Kendaraan Bermotor,
khusus untuk kendaraan bermotor agkutan orang yang menggunakan argometer dan kendaraan bermotor angkutan barang tangki/curah
7) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dan Izin Trayek, khusus untuk Kedaraan bermotor angkutan orang
8) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek, khusus untuk pemohon angkutan orang baru/penambahan/peggantian kendaraan dari:
Keterangan bagan :1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas;2. Pemeriksaan Berkas dan Penelitian Kesesuaian Berkas;3. - Jika berkas berkas belum lengkap dan tidak sesuai akan
dikembalikan;- Jika syarat lengkap dan sesuai, izin akan diproses dengan
ditetapkan oleh Kepala Dishub atas nama Walikota4. Penyerahan Kartu Pengawasan.
3. Waktu Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari kerja persyaratan diterima lengkap.
4. Biaya/tarif Gratis.
5. Produk layanan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum.
6. Pengolahan Pengaduan
1. Email [email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472353. Kotak Saran
Petugas Informasi dan Pengaduan
STANDAR PELAYANAN PADA SEKSI ANGKUTAN BARANGDINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
17. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN USAHA ANGKUTAN
1
BARANGNO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan
g. Surat Permohonan dari pemohon;a. Foto copy STNK yang masih berlaku 1 lembar;b. Foto copy Buku Lulus Uji Kendaraan 1 lembar;c. Berbadan Hukum;d. Foto Copy KPS yang lama (perpanjangan).
2. Prosedur
Keterangan bagan :5. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun
menyerahkan berkas;6. Pemeriksaan Berkas dan Penelitian Kesesuaian Berkas;7. - Jika berkas berkas belum lengkap dan tidak sesuai akan
dikembalikan;- Jika syarat lengkap dan sesuai, izin akan diproses dengan
ditetapkan oleh Kepala Dishub atas nama Walikota8. Penyerahan Kartu Pengawasan.
3. Waktu Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari kerja persyaratan diterima lengkap.
4. Biaya/tarif Gratis.
5. Produk layanan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum.
6. Pengolahan Pengaduan
4. Email [email protected]. Telepon Kantor : (0351) 4472356. Kotak Saran
Petugas Informasi dan Pengaduan