Upload
vomien
View
230
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
BAB. IPENDAHULUAN
1.1. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
1.1.1. Latar BelakangBerbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah,
kemiskinan, dan pengangguran telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui
berbagai kebijakan dan kegiatan nasional. Sejak tahun 1970-an Kementerian
Pekerjaan Umum (Direktoral Jenderal Cipta Karya) telah melakukan program
pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Diawali dengan
program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) kemudian
Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu
(P2LDT) yang kemudian berkembang lagi menjadi program Kawasan Terpilih
Pembangunan Pusat Desa (KTP2D). Pada tahun 2002 bersama dengan
Kementerian
Pertanian mulai dilaksanakan program Pengembangan Kawasan Agropolitan,
program Pengembangan Kawasan Minapolitan bersama Kementerian
Kelautan dan Perikanan,serta bersama Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada tahun 2010 dilaksanakan program Kota Terpadu Mandiri
(KTM) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui
pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.
Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan
kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Dalam pelaksanaan PNPM-
Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program,
yaitu: PNPMMandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support
LAPORAN BULANAN VII 1
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
(RIS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta PNPM-
Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW), yang dilaksanakan oleh Kementerian PU bersama Bappenas dan
Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) memandang
perlu untuk meningkatkan danmengembangkan infrastruktur yang mendorong
pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan. Pengembangan
ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019,
sekaligus tertuang dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Atas
dasar tersebut maka dilaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)yang bertujuan untuk meningkatkan
pengembangan sosialekonomi wilayah yang berbasis pada potensi
sumberdaya lokaluntuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui
pembangunan infrastruktur wilayah, meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat, serta memperkuat kelembagaan dan keuangandaerah.
Sasaran kegiatan PISEW ini meliputi terbangunnya infrastruktur dasar skala
wilayah kecamatan, yang dapat berupa infrastruktur perhubungan/
transportasi; Infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan
perikanan, industri, dan pariwisata;
Infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakandan
perikanan, industri; serta air bersih dan sanitasi. Selain ituPISEW juga
mempunyai sasaran untuk peningkatan kapasitasdaerah dalam
pembangunan sosial dan ekonomi lokal termasukkomoditas unggulannya,
tersedianya fasilitator pendampingmasyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, peningkatankapasitas dan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaandan pembangunan, pendayagunaan tenaga kerja lokal
dalampem bangunan; serta tersedianya akses dengan lembaga keuangan
dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha.
LAPORAN BULANAN VII 2
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
1.1.2. TujuanTujuan dari kegiatan PISEW Tahun 2017 adalah untuk menyediakan atau
meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam
skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.
1.1.3. Sasaran Sasaran kegiatan PISEW tahun 2017 adalah:
a. Terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong
pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau
komoditas unggulan
b. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
c. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam
pembangunan.
1.1.4. Indikator KinerjaKeberhasilan Program PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator
kinerja, seperti disajikan pada tabel berikut:
No.Indikator
Kinerja UtamaIndikator Keterangan
1 Indikator
Dampak
(outcome)
Mendukung upaya
penurunan biaya
produksi
Meningkatnya akses masyarakat di
kawasan potensial perdesaan
padalayanan infrastruktur
permukiman yang mendukung
pengembangan social ekonomi
Meningkatnya
kemampuan
pemerintah daerah
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kawasan potensial
Adanya upaya harmonisasi rencana
pembangunan kawasan dengan
rencana pembangunan kecamatan
dan kabupaten yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten
LAPORAN BULANAN VII 3
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
No.Indikator
Kinerja UtamaIndikator Keterangan
2 Indikator
Kinerja
(output)
Meningkatnya
kemampuan
masyarakat dalam
menyusun rencana
pembangunan
kawasannya
a. Adanya kelembagaan
masyarakat tingkat Kecamatan
yang beranggotakan perwakilan
dari unsur pemerintahan desa
dan tokoh masyarakat, yang
mampu melakukan perencanaan
dan pengelolaan pembangunan.
b. Terselenggaranya musyawarah
warga dalam Forum Kecamatan
sebagai wujud demokrasi proses
perencanaan
c. Terintegrasinya rencana
pembangunan infrastruktur
kawasan permukiman perdesaan
yang disusun bersama
masyarakat dengan rencana
pembangunan daerah.
Meningkatnya
layanan
infrastruktur
kawasan potensial
perdesaan
a. Terlaksananya Pembangunan
infrastruktur wilayah secara tepat
sasaran
b. Terbangunnya infrastruktur
social ekonomi wilayah yang
memenuhi standar kualitas serta
bermanfaat
Meningkatnya
kemampuan
pelaksana dalam
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi
a. Mobilisasi KMP, Tenaga Ahli
Provinsi,dan FM sesuai jadwal
nasional
b. Terselenggaranya penguatan
kapasitas Fasilitator melalui
pelatihan maupun OJT
c. Terlaksananya proses
LAPORAN BULANAN VII 4
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
No.Indikator
Kinerja UtamaIndikator Keterangan
perencanaan dan pembangunan
infrastruktur yang memenuhi
aspek teknis dan kriteria yang
telah ditentukan
d. Terjadinya penguatan dan
pelaksanaan sistem monitoring
dan evaluasi
e. Terselenggaranya mekanisme
penanganan pengaduan yang
efektif
1.1.5. Penerima ManfaatPenerima manfaat Program PISEW adalah:
a. Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
b. Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
c. Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun; dan
d. Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.
1.1.6. Lokasi (terlampir SK lokasi)Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman
di kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi
kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat
pertumbuhan;
2. Merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat
pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja;
3. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
4. Merupakan usulan Pemerintah Daerah.
LAPORAN BULANAN VII 5
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada tanggal 21 Maret 2017 no. 164/KPTS/M/2017 tentang penetapan lokasi
program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun
Anggaran 2017. Lokasi program PISEW tahun anggaran 2017 berjumlah 400
(empat ratus) Kecamatan yang tersebar di 115 (seratus lima belas)
Kabupaten di 24 (dua puluh empat) Provinsi.
SK Penetapan Lokasi Kecamatan, terlampir
1.1.1.
1.2. PERAN KMP DALAM PELAKSANAAN PISEW
1.1.1.
1.2.1. Maksud dan Tujuan KMPMaksud dari kegiatan KMP PISEW 2017 adalah untuk mewujudkan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dalam skala
kawasan yang efektif, efisien, tepat mutu, biaya dan tertib administrasi melalui
pendampingan kepada pelaksana PISEW tingkat pusat.
Tujuan dari kegiatan KMP PISEW Tahun 2017 adalah untuk :
1. Menyediakan suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana
kegiatan
PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan
PISEW Tahun Anggaran (TA) 2017 .
2. Memberikan rekomendasi dan bantuan teknis atas pemantauan,
pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan di seluruh lokasi
sasaran PISEW TA 2017.
3. Memastikan agar Pelaksanaan program dapat sesuai dengan Petunjuk
Teknis PISEW yang sudah ditetapkan.
LAPORAN BULANAN VII 6
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
4. Menyediakan data dan informasi dalam setiap bentuk (database dan/atau
hardcopy) sebagaimana yang diperlukan untuk pengendalian dan kinerja
program.
1.2.2. Sasaran KMP1. Tersedianya suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana
PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan
pembangunan infrastruktur.
2. Terselenggaranya bantuan teknis, pemantauan, pengendalian,
pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi
di seluruh lokasi sasaran
3. Terselenggaranya pelaksanaan program yang sesuai dengan Pedoman
dan Panduan yang sudah ditetapkan.
4. Tersedianya data dan informasi dalam bentuk database yang terkait
dengan setiap tahapan pelaksanaan program PISEW.
1.2.3. Lingkup Kegiatan1. Penyebarluasan Informasi Program
Penyebarluasan program dan sosialisasi merupakan aspek penting yang
harus berjalan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Kampanye
penyadaran publik dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program
dilakukan di tingkat pusat, provinsi hingga kecamatan. Peran Konsultan
dalam penyebarluasan informasi program adalah:
a. Pemantauan terhadap pelaksanaan sosialisasi kegiatan PISEW 2017.
b. Rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait sosialisasi program.
c. Menyiapkan materi-materi terkait penyebarluasan informasi program.
2. Pengendalian Program
Peran Konsultan yang sangat penting adalan pengendalian program.
Konsultan harus dapat menjaga proses pelaksanaan program sesuai
dengan panduan teknis. Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan
mencakup:
LAPORAN BULANAN VII 7
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
a. Menyusun panduan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (monev)
Pelaksanaan Program PISEW secara berjenjang.
b. Menyusun modul/kerangka acuan untuk pelatihan, workshop, dan rapat
teknis lainnya terkait pelaksanaan kegiatan sesuai panduan teknis
PISEW (termasuk namun tidak terbatas: pada penguatan kapasitas
masyarakat dan kelembagaan).
c. Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis untuk
memastikan pelaksana program dapat melaksanakan
danmengoperasikan panduan monev yang disusun.
d. Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerjapelaksana
Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakatberdasarkan
ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun.
e. Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim PelaksanaPusat.
f. Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progreslapangan.
g. Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi TindakLanjut.
h. Iventarisasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjutterhadap
pengaduan yang diterima di tingkat pusat
i. Random checking kunjungan lapangan dalam pemantauan
danpengendalian program.
j. Memberikan rekomendasi hasil pemantuan terhadap setiaptahapan
pelaksanaan program.
k. Random checking kualitas DED dan RAB disesuaikan dengan desayang
dikunjungi.
l. Memberikan rekomendasi hasil pemantauan terhadap kualitasDED dan
RAB serta realisasi pelaksanaannya.
m.Rekomendasi advise teknis dan non teknis untuk perbaikankegiatan
pengendalian program yang akan datang.
3. Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh
Konsultanmencakup:
a. Melakukan kunjungan lapangan untuk sosialisasi, pelatihan,sampling,
pengaduan, permintaan dan dokumentasi;
LAPORAN BULANAN VII 8
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
b. Memantau dan mengevaluasi Proses Perencanaan partisipatifyang
dilakukan oleh BKAD/masyarakat;
c. Memantau dan mengevaluasi Prosedur Pelaksanaan Konstruksi;
d. Memantau dan mengevaluasi proses serah terima aset
hasilpelaksanaan Program PISEW 2017;
e. Memantau kemajuan pelaksanaan konstruksi dan kemajuanpenyerapan
dana oleh BKAD;
f. Memantau dan mengevaluasi skema operasional danpemeliharaan;
g. Secara rutin menyusun hasil kegiatan pemantauan;
h. Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadipembelajaran
pelaksanaan program PISEW;
i. Rekomendasi advise teknis dan non teknis pelaksanaanmonitoring.
4. Konsolidasi Data
Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:
a. Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIMPISEW
yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEWTA.2017;
b. Mengumpulkan seluruh data (data collecting) pelaksanaan PISEW2017
di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW;
c. Secara berkala melakukan pemutakhiran data akhir (up
dating)terkompilasi;
d. Melakukan analisa validitas (validasi) terhadap setiap data
yangdiperoleh;
e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengelolaan data.
5. Evaluasi Pelaksanaan Program
Konsultan harus melakukan evaluasi pelaksanaan program
untukmemberikan input kepada Tim Pelaksanaan di tingkat pusat
padasetiap pelaksanaan tahapan. Evaluasi pelaksanaan program
yangdilakukan oleh Konsultan mencakup:
a. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil
perencanaanpartisipatif yang dilakukan oleh BKAD/masyarakat;
LAPORAN BULANAN VII 9
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
b. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil
pelaksanaanpembangunan fisik/konstruksi;
c. Menyusun indikator dan evaluasi proses serah terima aset
hasilpelaksanaan Program PISEW 2017;
d. Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan
danpenyerapan dana per dua mingguan.
6. Rapat Koordinasi
Melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pelakana kegiatandi
Provinsi untuk:
a. Menyamakan kembali frekuensi/pemahaman aplikasipelaksanaan di
lapangan, khususnya terkaitinformasi/isu/kebijakan yang terbaru
ataupun yang perludidiskusikan;
b. Menyesuaikan kembali Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)dengan
kondisi lapangan;
c. Memfasilitasi koordinasi antara KMP dengan pelaksanakegiatan
Provinsi dalam rangka menyempurnakan tugasPengendalian,
Monitoring Pelaksanaan, Konsolidasi Data,hingga Evaluasi
Pelaksanaan Program; dan
d. Memfasilitasi kegiatan koordinatif lainnya yang dibutuhkan.
7. Kontribusi terhadap pencapaian Renstra Cipta Karya 2015-2019
Konsultan harus melakukan evaluasi berdasarkan infrastrukturterbangun,
luasan cakupan pelayanan dan jumlah pemanfaatnya.Konsultan harus
dapat mengidentifikasi kontribusi PISEW terhadappemenuhan indikator
Renstra Cipta Karya di seluruh kecamatansasaran yaitu meningkatnya
kualitas permukiman di 78.384 Hakawasan perdesaan.
8. Pelaporan dan Dokumentasi
Pelaporan adalah penyampaian informasi yang dilakukan
secaraberjenjang. Pelaporan konsultan terdiri dari laporan
pendahuluan,laporan mingguan, bulanan, draft final , laporan akhir dan
laporankhusus terkait dengan pengelolaan SIM dan Pengelolaan
LAPORAN BULANAN VII 10
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Pengaduan.Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting,
karenaakan memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan
capaianpada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan
yangperlu ditindaklanjuti. Laporan bulanan Konsultan
merupakankonsolidasi dari laporan mingguan, serta laporan-laporan yang
dibuat oleh pelaksana lapangan (antara lain TAPr dan/atauFasilitator
Masyarakat).
KMP PISEW 2017 juga berkewajiban untuk melaporkan progreskegiatan
PISEW di media informasi instansi agar para stakeholderPISEW termasuk
masyarakat mendapatkan informasi terbarumengenai kegiatan PISEW
secara berkelanjutan.
Tugas Konsultan juga adalah memastikan bahwa pelaporantersebut dapat
tersampaikan secara rutin, tepat waktu danakurat. Konsultan
menyampaikan rekomendasi tindak lanjut jikapenyampaian pelaporan
mengalami keterlambatan.
Konsultan berkewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaantugasnya
yang mencakup :
a. Asistensi setiap draft laporan sebelum diserahkan.
b. Pemenuhan kuantitas dan kualitas substansi laporan sebagaimanayang
ditentukan dalam kontrak.
c. Kompilasi dokumentasi minimal 8 megapixel berupa foto-foto:kegiatan-
kegiatan persiapan, pra dan pasca konstruksi (0%, 50%,100%).
1.2.4. KeluaranKeluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab KMP PISEW TA. 2017
sesuai dengan ruang lingkup penugasan konsultan.
1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan dibuat dan disampaikan 1 (satu) bulan setelah Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PPK Pusat. Laporan ini berisikan
sebagai berikut:
a. Metodologi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan konsultan dan plotting
penugasan tenaga ahli.
LAPORAN BULANAN VII 11
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
b. Rencana kerja konsultan dalam melaksanakan pendampingan.
2. Laporan Mingguan
Laporan mingguan dibuat dan disampaikan setiap awal minggu kepada
PPK PISEW Pusat dan Kasatker Kawasan Pengembangan Permukiman
Berbasis Masyarakat. Laporan ini berisikan sebagai berikut :
a. Konsolidasi capaian progres PISEW nasional yang telah dilaksanakan
(progres manual).
b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/SP2D apabila sudah ada
progres pencairan dana.
c. Analisis keterlambatan pelaksanaan di setiap tahapan dan berbagai
permasalahan yang timbul.
3. Laporan Bulanan
Laporan bulanan dibuat setiap awal bulan pada bulan berikutnya dan
disampaikan kepada PPK PISEW Pusat. Laporan ini berisikan sebagai
berikut:
a. Konsolidasi hasil pendampingan TAPr dan Fasilitator Masyarakat serta
progres yang dapat dicapai baik dalam aspek pemberdayaan,
perencanaan, pelaksanaan fisik atau paska pelaksanaan di bulan
berjalan.
b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/ SP2D apabila sudah ada
progres pencairan dana.
c. Analisis keterlambatan, permasalahan dan pengaduan masyarakat.
d. Menjelaskan proses pendampingan pelaksanaan teknis yang telah
dilaksanakan
e. Identifikasi permasalahan dan pengaduan serta tindaklanjut yang
dilakukan.
f. Review jadwal dengan pelaksanaan di lapangan.
g. Infrastruktur terbangun dan jumlah pemanfaatnya yang berkaitan
dengan indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019.
LAPORAN BULANAN VII 12
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
4. Laporan Akhir
Laporan Draft Akhir disampaikan 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya
masa kontrak kepada PPK PISEW. Laporan ini berisikan sebagai berikut:
a. Konsolidasi laporan bulanan/data hasil pelaksanaan secara up to date.
b. Analisis pelaksanaan pemberdayaan serta proses perencanaan yang
telah dilaksanakan.
c. Analisis pelaksanaan fisik dan paska pelaksanaan fisik.
d. Hasil pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.
e. Analisis pencapaian program PISEW.
f. Analisis pencapaian indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019 oleh
PISEW 2017.
g. Kompilasi data dan analisis hasil infrastruktur terbangun PISEW.
h. Rekomendasi, input dan masukan atas hasil pelaksanaan untuk
pengembangan program/ pengelolaan serta penguatan kelembagaan.
i. Rekomendasi pengembangan pelaksanaan program di tahun berikutnya.
Softcopy laporan berisi semua hasil laporan yang dimasukkan dalam
bentuk 1 (satu) unit hard disk external kapasitas minimal 2 TB dan DVD
sejumlah 10 (sepuluh) buah.
1.2.5. KewenanganSebagai konsultan di tingkat pusat, KMP PISEW berwenang untuk:
a. Melakukan revisi jadwal dan target pelaksanaan berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi terhadap laporan TAPr;
b. Memilih daerah yang akan dikunjungi (random sampling);
c. Merekomendasikan tindakan untuk menanggapi pengaduan yang
diterima;
d. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja TAPr dan Fasilitator masyarakat.
LAPORAN BULANAN VII 13
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
1.2.6. Struktur Organisasi
1.1.1.1.2.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN
Maksud :
Memenuhi tugas yang telah tercantum dalam dokumen kontrak serta
memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan terkait
dengan kemajuan pelaksanaan program, sebagai dasar untuk melakukan
analisa dan evaluasi program.
Tujuan :
1. Memberikan informasi tentang progres program dan capaian kerja.
2. Melakukan konsolidasi dan validasi data dari Provinsi dan Kecamatan.
3. Memberikan bantuan teknis, pemantauan, pengendalian, pengawasan,
dan evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi di seluruh
lokasi sasaran.
LAPORAN BULANAN VII 14
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
4. Memberikan informasi tentang analisa atas keterlambatan dan tindak
lanjut.
5. Membuat kesimpulan dan rekomendasi pelaksanaan Program PISEW.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Sistematika penulisan pelaporan dimulai dengan latar belakang yang terdiri
dari gambaran umum tentang Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW), tujuan KMP dalam penulisan laporan
bulanan,dilanjutkan dengan Kemajuan Pelaksanaan Program PISEW pada
setiap tahapan, Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Program PISEW, Kendala
dan Permasalahan, Kegiatan KMP, Kesimpulan dan Rekomendasi.
Secara rinci sistematika Laporan Bulanan terdiri dari :
BAB. I PendahuluanBab ini mengemukakan Pengenalan program PISEW, Pengenalan
Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Maksud dan Tujuan
Pembuatan Pelaporan dan Sistematika Penulisan Pelaporan .
BAB. II Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan PISEWBab ini berisi tentang progres kemajuan pelaksanaan tahapan
program di setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
BAB. III Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ProgramBab ini menjelaskan tentang evaluasi dari pelaksanaan tahapan
program di setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, identifikasi kendala dan
permasalahan serta tindak lanjutnya.
BAB. IV Kegiatan KMP.Bab ini melaporkan ruang lingkup kegiatan KMP berupa realisasi
kegiatan dan rencana kegiatan bulan berikutnya.
BAB. V Kesimpulan dan penutup
LAPORAN BULANAN VII 15
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari
pembuatan laporan bulan ini.
BAB IIKEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PISEW HINGGA PERIODE OKTOBER - NOVEMBER 2017
2.1. TAHAPAN PERSIAPAN
2.1.1.Tingkat PusatKemajuan pelaksanaan program PISEW pada Tahapan Persiapan di tingkat
Pusat adalah sebagai berikut:
a. SK Menteri PUPR tentang Penetapan Lokasi PISEW Tahun 2017
b. Lokasi PISEW tahun 2017 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
164/KPTS/M/2017 tanggal 21 Maret 2017.
c. SE Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman PISEW Tahun 2017
Pedoman PISEW Tahun 2017 telah diterbitkan melalui Surat Edaran
Direktur Jenderal Cipta Karya No: 09/SE/DC/2017 tentang Pedoman
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2017
d. Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Provinsi
Seluruh Satker PKP Provinsi telah dilengkapi dengan Surat Keputusan
pengangkatan Satker oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
e. Pengadaan KMP
Proses Pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) telah selesai
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Satker Pengembngan
LAPORAN BULANAN VII 16
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Kawsaan Permukiman.
f. Mobilisasi KMP
Konsultan Manajemen Proyek (KMP) telah dimobilisasi dan siap
melaksanakan tugas-tugasnya sesuai KAK dan Pedoman PISEW tahun
2017.
g. Penyusunan Modul
Tim PISEW Pusat telah selesai melakukan penyusunan Modul dalam
rangka kegiatan Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping yang telah
dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Juni 2017.
h. Sosialisasi PISEW Tahun 2017
Kegiatan ini telah dilaksanakan sebelum Konsultan Manajemen Pusat
(KMP) dimobilisasi
i. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Juni 2017 di
Mataram.
2.1.2. Tingkat Provinsia. Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi
Tim Pelaksana Provinsi dibentuk dari lingkungan Dinas yang menangani
Infrastruktur Permukiman Provinsi dan instansi/dinas terkait lainnya bila
dianggap perlu, serta ditetapkan oleh Gubernur.
Hingga periode Oktober - November 2017 seluruh Provinsi penerima
program PISEW telah membentuk Tim Pelaksana Provinsi (TPPr).
b. Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Ahli Provinsi
Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung jawab memfasilitasi
pelaksanaan sosialisasi, penyebar luasan informasi, serta memberikan
dukungan teknis penyelenggaraan program di tingkat provinsi, kabupaten,
dan kecamatan sasaran yang menjadi wilayah kerjanya sesuai Petunjuk
Teknis PISEW.
Seluruh Provinsi telah melakukan proses seleksi dan rekruitmen Tenaga
Ahli Provinsi
c. Seleksi dan Rekruitmen Fasilitator Masyarakat (FM)
Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga yang ditugaskan di
LAPORAN BULANAN VII 17
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program.
Seluruh Provinsi telah melakukan seleksi dan rekruitmen Fasilitator
Masyarakat.
d. Mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi
Hingga Periode Oktober - November seluruh provinsi telah melakukan
mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi (TAPr).
e. Mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM) (masa kontrak)
Hingga Periode Oktober - November seluruh provinsi telah melakukan
mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM).
2.1.3. Tingkat Kabupatena. Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten
Tim Pelaksana Kabupaten di tingkat kabupaten dan mewakili
pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan program PISEW di
wilayahnya, dibentuk pada lingkungan Dinas yang menangani
Infrastruktur Permukiman.
Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) telah dilakukan di seluruh
Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi penerima PISEW tahun 2017.
b. Sinkronisasi Kegiatan PISEW dengan RKPD
Kegiatan Sinkronisasi dilakukan di tingkat kabupaten untuk menghindari
adanya tumpang tindih antar kegiatan PISEW dengan Rencana Kegiatan
Pemerintah Daerah.
Hingga periode Oktober - November 2017 telah dilakukan terhadap 400
Kecamatan dari total 400 Kecamatan atau 100%.
2.1.4. Tingkat Kecamatana. Identifikasi Kelembagaan BKAD/Sejenis
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan
masyarakat di tingkat Kecamatan yang akan melakukan kerjasama
dengan Satker/PPK Provinsi untuk menjalankan program PISEW TA.
2017, memiliki badan hukum atau tercatat di Notaris dan di Bappermas
atau nama lain di Kabupaten.
Berdasarkan data SIM, hingga periode Oktober - November 2017 seluruh
kecamatan (400 kecamatan) telah melakukan identifikasi Kelembagaan
LAPORAN BULANAN VII 18
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
BKAD, atau 100%.
2.2. Tahapan Perencanaan
2.2.1. Pertemuan Kecamatan IPertemuan Kecamatan I, merupakan kegiatan di tingkat kecamatan yang
dihadiri oleh nsur-unsur dari Kecamatan, Pemerintahan Desa (Kepala Desa,
BPD), BKAD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi
asyarakat setempat serta anggota masyarakat secara luas, dimana 30%
peserta yang hadir adalah perempuan.
Materi kegiatan yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan I, adalah:
a. Pengenalan Program PISEW;
b. Penggalian Potensi Kawasan;
c. Penggalian Rencana Infrastruktur.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan pertemuan Kecamatan
telah dilaksanakan di seluruh kecamatan (400 kecamatan) dari total 400
kecamatan, atau 100%.
2.2.2. Survey Identifikasi KawasanKegiatan ini dilakukan oleh BKAD didampingi oleh Fasilitator Masyarakat.
Proses Survei ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-
usulan hasil Pertemuan Kecamatan I dengan melakukan pemetaan serta
pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi kawasan, kondisi
kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam
kawasan sampai dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil pemetaan
survey kawasan sasaran didokumentasikan dalam bentuk :
1. Peta Batas Tapak;
2. Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana;
3. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat;
4. Profil Kelembagaan setempat;
5. Profil Kebutuhan infrastruktur dasar kawasan;
6. Program yang sudah dilaksanakan dan yang masih berupa rencana; dan
7. Peta dan Profil Keluarga Miskin.
LAPORAN BULANAN VII 19
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Hingga periode Oktober - November 2017, kegiatan Survey Identifikasi
Kawasan telah dilaksanakan di seluruh kecamatan (400 kecamatan, dari total
400 kecamatan, atau 100%.
2.2.3. Survei Rencana InfrastrukturSurvei lapangan rencana infrastruktur diperlukan untuk lebih memahami
permasalahan dan kendala dalam perencanaan, di lokasi kegiatan, juga
dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk
analisis, dengan melakukan kegiatan antara lain:
1. Melakukan Pengamatan kondisi pelengkap/ pendukung atau faktor–faktor
yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis;
2. Penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan (pengamatan
kondisi Eksisting).
Dengan menggunakan data hasil survey, selanjutnya dilakukan analisis untuk
pengambilan keputusan didalam perencanaan suatu kegiatan. Tentunya
sangat dibutuhkan data–data yang akurat sesuai yang diharapkan agar tidak
terjadi kesalahan atau pungagal perencanaan.
Hingga periode Oktober - November 2017, kegiatan Survey Rencana
Infrastruktur telah dilaksanakan di 400 kecamatan dari total 400 kecamatan,
atau 100%.
2.2.4. Penyusunan Dokumen Profil KawasanPenyusunan dokumen profil kawasan dilakukan oleh BKAD dengan
pendampingan oleh FM. Dokumen ini akan memuat semua proses yang
dimulai dari Pertemuan Kecamatan I (satu) sampai dengan proses Survei
Kawasan Sasaran PISEW (dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya).
Dokumen profil kawasan juga dilengkapi mengenai usulan Pemanfaatan dan
Pemeliharaan dan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan
sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala agar infrastruktur
terbangun tetap terjaga dan berfungsi dengan maksimal.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan penyusunan Dokumen
Profil Kawasan telah selesai dilaksanakan di 400 kecamatan dari total 400
LAPORAN BULANAN VII 20
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
kecamatan, atau 100%.
2.2.5. Penyusunan DED RAB
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dilaksanakan oleh BKAD dan FM. dengan melakukan konsultasi serta
asistensi kepada Tim Pelaksana Kabupaten (instansi teknis terkait atau yang
ditunjuk). Dalam penyusunan RAB menggunakan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan penyusunan DED RAB
telah selesai di 400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.
2.3. Tahapan Pelaksanaan dan Pasca2.3.1. Rapat Pra Pelaksanaan
Kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan diadakan di tingkat Kecamatan oleh BKAD.
Kegiatan ini menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan, yang
dilaksanakan di kecamatan dengan materi sebagai berikut:
a. Spesifikasi pekerjaan;
b. Organisasi kerja; dan
c. Tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di
400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.
2.3.2. Penandatanganan Kontrak Kerja (SP3)Penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) dilaksanakan antara BKAD dengan PPK di Provinsi.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di
400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%..
2.3.3. Pencairan Dana BPM Tahap I (70%)Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dilakukan
dalam 2 (dua) Tahap, Tahap Pertama sebesar 70% dapat dicairkan setelah
penandatanganan kontrak, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat
progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 50%.
LAPORAN BULANAN VII 21
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Hingga periode Oktober - November 2017 dana BPM Tahap I telah dicairkan
di sejumlah 400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.
2.3.4. Pelaksanaan KonstruksiPelaksanaan konstruksi dilakukan setelah proses pencairan dana Termin I
(40%).
Hingga periode Oktober – November 2017 terdapat 398 kecamatan yang
telah melakukan pencairan dana Termin I (40%), artinya sebanyak 398
kecamatan sudah mulai melakukan pembangunan konstruksi, dengan
progres fisik rata-rata nasional adalah 86,23%.
2.3.5. Pencairan Dana BPM Tahap II (30%)Hingga periode Oktober - November 2017 dana BPM Tahap II telah
dicairkan di sejumlah 302 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 75,50%.
2.3.6. Pertemuan Kecamatan II
Pertemuan kecamatan II bertujuan untuk memberikan informasi hasil
pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana Bantuan Pemerintah
untuk Masyarakat (BPM) yang dilakukan oleh BKAD kepada masyarakat
desa dalam kawasan PISEW. Pertemuan kecamatan II ini dilaksanakan
setelah pelaksanaan konstruksi selesai 100% atau pada saat batas waktu
kontrak SP3 selesai.
Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan Pertemuan Kecamatan II
telah dilaksanakan di sejumlah 30 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau
7,50%.
2.3.7. Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan oleh Tim Penilai Provinsi
Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh Tim Penilai Hasil
Pekerjaan yang ditetapkan oleh Kasatker PKP Provinsi, didampingi oleh Tim
Pelaksana Kabupaten, Fasilitator Masyarakat, BKAD atas hasil akhir
pekerjaannya.
Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan atas permintaan BKAD
kepada PPK Provinsi, setelah Fasilitator selaku pendamping dan pengawas
LAPORAN BULANAN VII 22
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
lapangan memeriksa kemajuan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah
selesai 100%.
Hingga periode Oktober – November 2017 kegiatan Pemeriksaan Hasil Akhir
Pekerjaan telah dilakukan terhadap 23 kecamatan dari total 400 kecamatan,
atau 5,75%.
2.3.8. Serah Terima Pekerjaan BKAD ke PPK ProvinsiSerah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pembangunan infrastruktur di
lapangan selesai dilaksanakan dan infrastruktur yang dibangun sudah
sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima pekerjaan dari
BKAD kepada Satker PKP Provinsi melalui PPK Provinsi yang selanjutnya
untuk dilakukan pencatatan terlebih dahulu sebagai Barang Persediaan di
Satker PKP Provinsi sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Desa.
Hingga periode Oktober – November 2017 telah dilakukan Serah Terima
Pekerjaan dari BKAD ke PPK Provinsi di 5 kecamatan dari total 400
kecamatan, atau 1,25%.
LAPORAN BULANAN VII 23
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PISEW 20173.3.1. EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
1.2.3.
3.1.3.1.1. Kegiatan Persiapan
Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan persiapan di tingkat pusat, provinsi, dan
kecamatan.
Kegiatan persiapan di tingkat pusat sudah selesai dilaksanakan. Rapat Teknis
Workshop Tenaga Pendamping yang diselenggarakan pada awal Juni 2017
merupakan kegiatan persiapan di tingkat pusat yang terakhir dilaksanakan.
Dalam kegiatan ini terdapat proses pembelajaran mengenai konsep PISEW
tahun 2017 yang dilaksanakkan di 400 Kecamatan dan tersebar di 24
Provinsi. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping diikuti oleh Tenaga
Ahli Provinsi (TAPr), Asisten TAPr, dan Kaur yang berasal dari Satker PKP
Provinsi.
Kegiatan persiapan di tingkat Provinsi yang terkait dengan kesiapan Tim
Pelaksana Provinsi, seluruh Provinsi telah membentuk Tim Pelaksana
Provinsi. Sedangkan kegiatan persiapan yang terkait dengan proses
rekruitmen tenaga pendamping, Satker PKP Provinsi telah melakukan proses
rekruitmen dan mobilisasi TAPr dan FM.
LAPORAN BULANAN VII 24
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Dengan demikian seluruh Provinsi telah melaksanakan kegiatan Persiapan
sesuai dengan Petunjuk teknis PISEW 2017.
3.1.2. Kegiatan PerencanaanTahapan kegiatan Perencanaan dimulai dengan Pertemuan Kecamatan I dan
diakhiri dengan Penyusunan DED RAB.
Berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang terdapat
pada SIM, seluruh kecamatan telah selesai melaksanakan penyusunan DED
RAB. Lamanya waktu penyelesaian DED RAB pada umumnya disebabkan
oleh proses verifikasi memerlukan waktu lama, khususnya terkait dengan
lokasi kegiatan, Analisa Harga Satuan, dan kesiapan lahan.
3.1.3. Kegiatan PelaksanaanKegiatan pada tahapan pelaksanaan telah dimulai dengan pelaksanaan
kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3, dan pencairan
Dana Tahap I (70%), Pelaksanaan Konstruksi, dan Pencairan Dana Tahap II
(30%). Capaian kegiatan pada tahap pelaksanaan saat ini masih mengalami
keterlambatan dibandingkan dengan jadwal nasional. Sesuai jadwal nasional
saat ini seharusnya telah selesai dilakukan kegiatan Pertemuan Kecamatan II
di seluruh kecamatan, namun realisasi hingga saat ini capaian kegiatan
Pertemuan Kecamatan II masih 7,50% atau telah dilaksanakan di 30
kecamatan. Sedangkan capaian kegiatan Pencairan Dana Tahap II adalah
75,50% dari rencana 100% hingga periode Oktober – November ini.
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tahapan Pelaksanaan yaitu
banyaknya kelengkapan administrasi BKAD yang harus dipenuhi sehingga
memerlukan waktu yang lama untuk menyusunnya, perubahan usulan
kegiatan, lokasi pekerjaan berada di daerah yang sulit akses, faktor cuaca,
dan kesulitan mendapatkan alat berat sebagai alat bantu dalam pelaksanaan
pekerjaan.
Untuk mengejar keterlambatan capaian kegiatan, diperlukan komunikasi yang
lebih intensif kepada TAPr dalam rangka memberikan bantuan teknis jika
diperlukan, baik itu melalui Rapat Teknis atau kunjungan ke lokasi pekerjaan.
Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan data SIM yang memadai
LAPORAN BULANAN VII 25
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
sehingga disarankan kepada TAPr untuk segera melakukan input data
setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3.1.4. Kegiatan Pasca PelaksanaanSesuai jadwal nasional pada periode Oktober – November sudah dilakukan
kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Satker PKP Provinsi kepada
Pemerintah Desa, namun demikian hingga saat ini belum dilakukan karena
terlambatnya capaian pelaksanaan kegiatan.
BAB IVKEGIATAN KONSULTAN
MANAJEMEN PUSAT (KMP)
4.1 KEGIATAN KMP BULAN INI
4.1.1 Pengendalian Program- Pengendalian pelaksanaan;
Secara rutin KMP melakukan komunikasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaku di Provinsi dengan
mengacu pada capaian kemajuan pekerjaan yang tertuang di dalam
Aplikasi SIM.
- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksana
Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakat berdasarkan
ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun.
Saat ini yang dilakukan yaitu melakukan penilaian terhadap variabel monev
yang menggambarkan kinerja pelaksana program khususnya Tenaga Ahli
Provinsi dan Fasilitator Masyarakat. Penilaian ini dilakukan bersamaan
dengan kunjungan monitoring ke lokasi pekerjaan.
- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat;
KMP menyusun dan menyampaikan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan
LAPORAN BULANAN VII 26
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
yang berisikan kemajuan pelaksanaan kegiatan PISEW secara nasional.
- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress Lapangan;
Secara rutin seminggu sekali atau sesuai kebutuhan, dilakukan pertemuan
dengan Tim Teknis PISEW Pusat untuk membahan kemajuan
pelaksanaan pekerjaaan.
Terkait dengan kegiatan ini pada tanggal 6 November telah diadakan
Rapat Penyampaian Progres berbasis SIM bertempat di Ruang Rapat
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR.
Dalam rapat ini KMP memaparkan progres kegiatan berdasarkan SIM dan
dihadiri oleh Kasubdit PKP Perdesaan beserta jajarannya, Ketua Tim
Pelaksana Pusat, PPK PISEW Pusat.
- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Lanjut
terhadap pengaduan yang diterima di tingkat pusat ke depan;
KMP melakukan pengamatan terhadap Kendala Permasalahan melalui
Aplikasi SIM dan membantu memberikan rekomendasi penyelesaian jika
kendala permasalahan tersebut memerlukan bantuan penyelesaian dari
Tim Pusat.
- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED RAB dan rekomendasi
kegiatan di tingkat pusat
Mulai tanggal 7 sampai dengan 16 November 2017, KMP bersama dengan
Tim Teknis PISEW Pusat melakukan kunjungan lapangan dalam rangka
melakukan monitoring dan ealuasi, serta memberikan bantuan solusi
terhadap permasalahan yang muncul di daerah.
4.1.2 Monitoring Pelaksanaan Program- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun secara
pelaporan tertulis;
- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi pembelajaran
pelaksanaan program PISEW;
KMP telah menyusun indikator Contoh Baik (Best Practise), dan telah
dilakukan sosialisasi kepada TAPr, dengan kesepakatan TAPr akan
menyusun Best Practise yang akan disampaikan ke Tim Pusat
selambatnya tanggal 30 November 2017.
LAPORAN BULANAN VII 27
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
4.1.3 Konsolidasi Data- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIM PISEW
yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW Tahun 2017;
Aplikasi SIM 2017 telah disusun, namun secara dinamis terus dilakukan
penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan data dalam rangka
pelaporan kegiatan PISEW.
- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,
pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa validitas (validasi)
di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW serta memberikan
kesimpulan dan rekomendasi hasil pengolahan data.
4.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan
penyerapan dana per dua mingguan.
4.1.5 Pelaporan dan Dokumentasi- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan
4.2 RENCANA KERJA KMP BULAN BERIKUTNYA
4.2.1 Pengendalian Program- Melanjutkan kegiatan Pengendalian pelaksanaan;
- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksana
Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakat berdasarkan
ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun
- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat;
- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress
Lapangan;
- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Lanjut
terhadap pengaduan yang diterima di tingkat pusat ke depan;
- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED dan RAB dan
rekomendasi kegiatan di tingkat pusat
- Rekomendasi advise teknis dan non teknis untuk perbaikan kegiatan
pengendalian program yang akan datang
4.2.2 Monitoring Pelaksanaan Program- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun secara
LAPORAN BULANAN VII 28
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
pelaporan tertulis;
- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi pembelajaran
pelaksanaan program PISEW;
4.2.3 Konsolidasi Data- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIM PISEW
yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW Tahun 2017;
- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,
pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa validitas
(validasi) di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW serta
memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengolahan data.
4.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan
penyerapan dana per dua mingguan.
4.2.5 Pelaporandan Dokumentasi- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan.
LAPORAN BULANAN VII 29
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
BAB VPENUTUP
5.1 KESIMPULANBeberapa hal yang bisa disimpulkan dari uraian sebelumnya adalah:
1. Status kegiatan persiapan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat
Kecamatan telah selesai dilaksanakan.
2. Seluruh kegiatan perencanaan telah selesai dilaksanakan, mulai dari
kegiatan Pertemuan Kecamatan-I hingga Penyusunan DED RAB.
3. Tahapan kegiatan pelaksanaan sedang dalam proses pelaksanaan,
meliputi kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3,
Pencairan Dana Tahap I 70%, Pembangunan Infrastruktur, Pencairan
Dana Tahap II 30%, Pertemuan Kecamatan II, Serah Terima Hasil
Pekerjaan dari BKAD ke PPK PKP Provinsi, dengan capaian rata-rata
adalah 87,81%.
4. Hingga saat ini progres Fisik rata-rata nasional adalah 86,23% dan
progres penyerapan keuangan sebesar 92,65%.
5.2 REKOMENDASIUntuk kelancaran pelaksanaan program ke depannya, direkomendasikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu pengendalian yang ketat terhadap RKTL yang telah disusun oleh
masing-masing Provinsi, agar jadwal penyelesaian kegiatan bisa
dipenuhi.
2. Pendampingan terhadap BKAD tidak hanya terfokus kepada progres
fisik semata, tetapi harus diperhatikan juga penyusunan Laporan
LAPORAN BULANAN VII 30
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017
Administrasi dan Keuangan BKAD agar penyelesaian kegiatan fisik
dibarengi juga dengan penyelesaian Laporan Administrasi dan
Keuangan.
3. Data SIM merupakan satu-satunya sumber informasi capaian
pelaksanaan program, sehingga diperlukan pemantauan yang serius dan
selalu mengkomunikasikan kepada TAPr agar kelengkapan dan validitas
data bisa dicapai.
4. Kepada TAPr dimohon segera menyusun Dokumen Best Practise dan
disampaikan ke Tim PISEW Pusat selambatnya tanggal 30 November
2017.
LAPORAN BULANAN VII 31