Upload
buiphuc
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY TAHUN 2009-2029
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY terdiri dari rencana struktur ruang dan pola
ruang. Rencana pengembangan struktur ruang meliputi rencana pengembangan sistem
perkotaan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan strategis
sedangkan rencana pola ruang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung, kawasan
budidaya, dan rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6.16.1 Rencana Struktur Ruang Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara Hirarkis memiliki hibungan fungsional. Dengan demikian, rencana struktur ruang di
Provinsi DIY meliputi rencana sistem pengembangan sistem jaringan perkotaan dan
perwilayahan serta rencana sistem jaringan prasarana.
6.1.16.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi DIYRencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi DIY
Secara alamiah, dalam suatu wilayah akan terdapat banyak kota yang masing-masing
memiliki ukuran tersendiri, baik dari jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas
ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, tiap-tiap kota dalam wilayah tersebut akan memiliki
peranan masing-masing sehingga perlu adanya suatu arahan pembangunan dari suatu
wilayah agar tiap-tiap kota yang ada dapat berfungsi sesuai dengan peranannya masing-
masing.
Salah satu metode penataan fungsi perkotaan dalam suatu wilayah adalah model Hirarki
perkotaan. Penataan hirarki perkotaan dimaksudkan agar perkembangan antar satu kota
dengan kota lain dapat berjalan dengan sinergis. Dalam suatu wilayah, perlu ditentukan
kota-kota mana yang menjadi pusat kegiatan dalam lingkup regional dan kota-kota mana
yang menjadi pusat kegiatan dalam lingkup lokal. Implikasi dari penentuan fungsi kota ini
adalah adanya perbedaan akan kebutuhan sarana, prasarana, maupun infrastruktur yang
diperlukan oleh masing-masing kota berdasarkan hirarkinya.
Pada dasarnya rencana konsep pengembangan sistem perkotaan di Provinsi DIY 2007-
2027 akan memaduserasikan dengan konsep point development pada RTRW Provinsi DIY
2002-2007. Hal ini dikarenakan Hirarki kota disusun dengan kriteria formal seperti
penjelasan di atas yang berdasarkan kriteria formal (pemerintahan, kesehatan, pendidikan
dan sebagainya) dan kriteria fungsional. Sistem kota-kota di daerah meliputi satu kota
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 1
Yogyakarta, empat Ibukota Kabupaten (Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari) dan 54
Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Sistem kota-kota di daerah terlihat dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama
lain, baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari :
Kota Hirarki I
Kota Hirarki I memiliki fasilitas yang paling lengkap pada suatu wilayah, dan memiliki
kegiatan perindustrian yang besar, jasa perdagangan dan perbankan skala
internasional, serta pelayanan-pelayanan lain dalam skala nasional, seperti universitas
dan rumah sakit. Dengan demikian, hampir semua kebutuhan Kota Hirarki I dapat
dipenuhi sendiri, misalnya untuk bahan pangan, dapat mengolah bahan baku hasil
produksi daerah hinterland menjadi bahan jadi dan selanjutnya memasarkan bahkan
mengeksport bahan jadi tersebut. Di lain pihak, daerah hinterland di sekitar Kota Hirarki
I membutuhkan faktor-faktor produksi yang dihasilkan Kota Hirarki I, seperti modal,
mesin, dan lain-lain. Kota yang memiliki fungsi seperti ini disebut juga Growth Pole atau
pusat perkembangan dari suatu wilayah.
Kota Hirarki I yaitu : Kota Yogyakarta.
Kota Hirarki II
Kota Hirarki kedua adalah kota yang berorientasi ke Kota Hirarki Pertama mempunyai
fasilitas yang kurang lengkap dibandingkan dengan Hirarki Pertama, pada umumnya
terletak pada jalan nasional atau jalan Provinsi dan memiliki terminal penumpang.
Industri yang ada pada Kota Hirarki Kedua umumnya berbentuk agro industri. Fungsi
lain Kota Hirarki Kedua adalah sebagai penyedia tenaga kerja, lokasi fasilitas jasa
regional seperti rumah sakit, sekolah menengah dan perguruan tinggi, perbankan, dan
pusat distribusi hasil-hasil pertanian.
Kota Hirarki II yaitu : Ibu Kota Kabupaten (IKB) Sleman, Ibu Kota Kecamatan (IKK) Godean, IKK Gamping, IKK Depok, IKK Pakem, IKK Prambanan, IKB Bantul, IKK Piyungan, IKK Imogiri, IKK Srandakan, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKB Wonosari, IKB Wates.
Kota Hirarki III
Kota Hirarki Ketiga pada umumnya terletak pada jalan provinsi atau jalan kabupaten
dan pada hakikatnya adalah sebagai penghubung antara daerah perkotaan dengan
daerah perdesaan. Kota ini berfungsi sebagai pusat suatu wilayah perdesaan yang
besar, dan memiliki beberapa pelayanan yang sering dilakukan maupun tidak setiap
hari, seperti pasar, penyimpanan produksi, penyortiran produksi pertanian, pelayanan
jasa keuangan, perdagangan, pertukaran barang, dan jasa pengangkutan. Jasa lain
yang tersedia pada Kota Hirarki Ketiga adalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan
administrasi. Lapangan pekerjaan yang tersedia pada Kota Hirarki Ketiga umumnya
berkaitan dengan kegiatan pertanian untuk menampung tenaga kerja yang berlebihan
pada daerah pedesaan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 2
Kota Hirarki III yaitu : IKK Temon, IKK Nanggulan, IKK Sentolo, Satuan Permukiman (SP) Dekso, IKK Galur, IKK Kretek, IKK Sedayu, IKK Minggir, IKK Moyudan, IKK Tempel, IKK Kalasan, IKK Berbah, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Nglipar, IKK Semin, IKK Rongkop, IKK Mlati, IKK Ngaglik.
Kota Hirarki IV
Kota Hirarki Keempat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak pada jalan
kabupaten. Kota ini berfungsi sebagai pelayanan langsung jasa distribusi barang
barang kebutuhan perdesaan yang diperolehnya dari kota orde yang diatasnya, dan
pada saat yang bersamaan mengumpulkan hasil-hasil yang berasal dari daerah
perdesaan dan membawanya ke kota dengan orde di atasnya. Kota kecil ini
menyediakan pelayanan dasar seperti faktor produksi untuk pertanian dan barang
barang rumah tangga perdesaan untuk keperluan sehari-hari. Pada kota kecil ini
tersedia pasar kecil dan fasilitas penyimpanan sementara hasil-hasil pertanian. Di
samping itu, terdapat fasilitas pendidikan informal maupun formal.
Kota Hirarki IV yaitu : IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Bambanglipuro, IKK Sanden, IKK Pundong, IKK Jetis, IKK Pleret, IKK Dlingo, IKK Seyegan, IKK Turi, IKK Cangkringan, IKK Ngemplak, IKK Patuk, SP Sambipitu, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Tepus, IKK Ponjong, SP Jepitu, IKK Girisubo, IKK Gedangsari, IKK Tanjungsari, IKK Saptosari, IKK Purwosari.
Pengembangan sistem kota-kota bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan
keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan fungsinya, daya dukung dan daya
tampung, lingkungan hidup guna mendukung struktur ruang yang telah direncanakan.
Adapun pengembangan sistem perkotaan di Provinsi DIY diarahkan sebagai berikut :
Kota Besar : Perkotaan Yogyakarta
Kota Sedang : IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok
Kota Kecil : IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK
Kretek, IKK Piyungan IKK Pajangan, IKK Pandak,IKK Imogiri, IKK
Pleret, IKK Sentolo, IKK Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK
Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan, IKK Lendah,
IKK Kokap, IKK Girimulyo; IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK
Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK
Kalasan, IKK Mlati, IKK Ngaglik, IKK Patuk, IKK Playen, IKK
Semanu IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK
Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin.
6.1.26.1.2 Rencana Pengembangan Sistem Pelayanan PKN, PKW dan PKL di Rencana Pengembangan Sistem Pelayanan PKN, PKW dan PKL di
Provinsi DIYProvinsi DIY
Rencana perkotaan berdasarkan hirarkinya berguna untuk mendelineasi wilayah menjadi
Pusat Pengembangan Wilayah, karena SWP terdiri dari kotakota dengan hirarki tertinggi
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 3
sampai dengan hirarki terendah. Dalam menyusun rencana pembangunan daerah, SWP
bermanfaat untuk menentukan dimana saja lokasi suatu kegiatan yang diperlukan untuk
melayani SWP tersebut harus berada agar pelayanannya dapat optimal. Jika dikaitkan
dengan pengembangan wilayah, maka Kota Hirarki I dapat menjadi Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) ataupun Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Hirarki II dapat menjadi
PKW, sedangkan Kota-kota Hirarki di bawahnya dapat menjadi Pusat Kegiatan Lokal
(PKL). Adapun keterkaitan antara hirarki kota, fungsi perkotaan, dan fasilitas yang ada,
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel VI.1Hirarki dan Kedudukan Kota dalam PKN, PKW dan PKL
HIERARKI KOTA KEDUDUKAN FASILITAS PELAYANAN INFRASTUKTUR
I Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Universitas/Akademi Rumah Sakit Type A Pusat Ekspor dan Impor Gedung Pusat Perbelanjaan Pusat Perbankan Kantor Pemerintahan Tingkat
Provinsi
Pelabuhan Udara (Primer),
Pelabuhan Laut (Utama)
Terminal Tipe A. Jalan Nasional
II Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Perguruan Tinggi Rumah Sakit Type B Pusat Ekspor dan Impor Pasar Induk Regional Pusat Bank Perkreditan Rakyat
Pelabuhan udara (sekunder),
Pelabuhan laut (pengumpan),
Terminal tipe B. Jalan Nasional Jalan Provinsi
III & IV Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
SMA Rumah Sakit Type C Puskesmas Pasar
Jalan Provinsi Jalan
Kabupaten Jalan KA Terminal Bis
Sumber: Hasil Rencana
Dengan memperhatikan sistem pelayanan dan prinsip pengembangan wilayah di Provinsi
DIY, maka sasaran pengembangan sistem kedudukan perwilayahan Provinsi DIY pada
masa mendatang ini adalah:
1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai
PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional. Kota yang diarahkan untuk
berfungsi sebagai pusat perkembangan wilayah yang mempunyai skala pelayanan
nasional di Provinsi DIY adalah wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai
PKW pada hirarki perkotaan berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah
Provinsi DIY, meliputi Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul, Wates (PKWp), Wonosari
(PKWp). Selain itu, daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah
daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan
relatif tinggi, yaitu Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari.
3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL
berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu pada lingkup satu atau
lebih kabupaten. Terdiri dari Kawasan Perkotaan Kokap, Girimulyo, Samigaluh,
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 4
Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong,
Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen,
Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean. Kota yang
tidak termasuk dalam kategori 1 dan 2 diharapkan dapat berkembang sesuai dengan
potensi wilayah masing-masing.
Mempertimbangkan pola perkembangan perkotaan dan keterkaitan antar wilayah yang
direncanakan maupun akibat dari kebijakan yang diberikan di masing-masing wilayah yang
ada di Provinsi DIY dimasa mendatang, Kebesaran Kota Yogyakarta pada akhirnya
menjadi magnet yang sangat besar dalam menarik distribusi barang dan jasa, urbanisasi,
investasi. Kecenderungan arah pergerakan yang monosentris ke arah Yogyakarta
mendorong kebutuhan pengembangan transportasi yang mengarah ke Yogyakarta terus
meningkat sehingga menjadikan kebijakan infrastruktur cenderung menumpuk memusat
dan memudahkan serta melayani pergerakan ke arah Surabaya.
Implikasi lebih jauh, Yogyakarta dan sekitamya (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) semakin
dominan dan konsentrasi kegiatan perekonomian perkotaan cenderung akan berorientasi
ke wilayah ini. Keterbatasan luas lahan dan mahalnya harga tanah, mendorong investasi
khususnya industri dan permukiman mengarah keluar dari Kota Yogyakara, meskipun
cenderung masih tetap berorientasi ke Kota Yogyakarta dan jaraknya tidak jauh dari Kota
Yogyakarta. Sasarannya adalah lokasi atau wilayah-wilayah yang memiliki akses yang
sangat baik ke Yogyakarta dan cenderungnya adalah di sepanjang jalan arteri yang menuju
ke Yogyakarta. Wilayah-wilayah tersebut adalah:
Wilayah utara, barat dan timur Kota Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Sleman yaitu
wilayah Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Sariharjo, Mlati, Godean dan Kalasan.
Wilayah selatan Kota Yogyakarta, di kabupaten Bantul yaitu wilayah Pleret, Piyungan,
Timbulharjo, Pendowoharjo, Dawen/Sedayu.
Akibatnya adalah terjadi interaksi yang intensif pada jalur-jalur tersebut. Kebutuhan
transportasi meningkat dan selanjutnya ádalah Koridor yang semakin dekat dengan
Yogyakarta adalah yang paling berkembang, munculnya potensi ketidak efisienan
pelayanan, penumpukkan transportasi, dan menunjukkan perkembangan Aglomerasi
Perkotaan Yogyakarta dan perkembangan Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul) yang
konsentris/monosentris yaitu dengan pusat Kota Yogyakarta yang akhirnya akan
mendorong semakin dominan Kota Yogyakarta dan ketidak merataan pembangunan di
Provinsi DIY secara umum.
Dengan melihat kondisi di atas, ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota telah terjadi di
wilayah Provinsi DIY, terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
Oleh sebab itu, maka pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi DIY diarahkan
dengan menciptakan pengembangan sentra-sentra kawasan khusus di setiap wilayah
Provinsi DIY sebagai upaya pola pemerataan. Pembagian strukur pengembangan wilayah
Provinsi DIY adalah sebagai berikut :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 5
1. Mengembangkan Pusat dan Sub Pusat Pengembangan Wilayah yang ditujukan
untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di
Provinsi DIY. Selain itu, Pusat Pengembangan Wilayah ini berperan dan berfungsi
sebagai kegiatan penunjang utama dalam lingkup lokal, regional, maupun Nasional.
Adapun pembagiannya yakni, sebagai berikut:
Pusat Pengembangan Wilayah Provinsi DIY adalah kota besar seperti Bantul,
Sleman, Wates (PKWp), dan Wonosari (PKWp).
Sub Pusat Pengembangan Wilayah adalah sebagian kota hierarki III dan IV dengan
kategori kota mengengah seperti Temon, Nanggulan, Sentolo, Satuan Permukiman
(SP) Dekso, Galur, Kretek, Sedayu, Minggir, Moyudan, Tempel, Kalasan, Berbah,
Playen, Semanu, Karangmojo, Nglipar, Semin, Rongkop, Mlati, Ngaglik.
Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak,
Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Dlingo, Seyegan, Turi,
Cangkringan, Ngemplak, Patuk, SP Sambipitu, Panggang, Paliyan, Ngawen,
Tepus, Ponjong, SP Jepitu, Girisubo, Gedangsari, Tanjungsari, Saptosari,
Purwosari.
2. Mengembangkan Kota Satelit yang merupakan kota kecil sebagai daerah penunjang
bagi pusat pengembangan wilayah dan 'jembatan' masuk/akses untuk menuju ke pusat
dan sub pusat pengembangan wilayah lainnya di Provinsi DIY. Kota-kota yang menjadi
Kota Satelit yakni kota-kota kecil seperti: Turi, Godean, Seyegan, Pajangan, Patuk,
Pajangan, Dlingo, Cangkringan.
3. Mengembangkan Kawasan Sentra-sentra Kegiatan di Provinsi DIY sebagai
penunjang kegiatan perekonomian wilayah-wilayah di Provinsi DIY seperti sentra
produksi pertanian, wisata pantai dan kegiatan pesisir dan kelautan, lokasinya tersebar
di seluruh Provinsi DIY.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 6
Gambar 6.1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi DIY
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 7
6.1.36.1.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi DIYRencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi DIY
Rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur
transportasi darat, laut, udara, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi,
telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman.
Rencana pengembangan infrastruktur wilayah bertujuan:
1. Meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi
yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan.
2. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau.
3. Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka
swasembada pangan.
4. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman seperti: prasarana
pengolahan air bersih, IPLT/IPAL dan TPA sampah regional.
6.1.3.16.1.3.1 Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut danRencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan
UdaraUdara
Tujuan utama pengembangan tata ruang wilayah Provinsi DIY dapat dibagi kedalam tujuan
peningkatan pertumbuhan wilayah Provinsi DIY secara serasi dengan wilayah-wilayah
lainnya di Indonesia dan tujuan pemerataan pembangunan intra wilayah di Provinsi DIY.
Jika dikaitkan dengan tujuan pengembangan tata ruang wilayah tersebut di atas, maka
tujuan pengembanganan sistem prasarana transoprtasi wilayah di Provinsi DIY adalah:
1. Mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah Provinsi DIY secara serasi dengan
wilayah-wilayah lainnya yang meliputi:
a. Meningkatkan eksternalitas DIY dengan mengantisipasi adanya Joglosemar,
globalisasi dan jalan tol antar kabupaten kota.
b. Menunjang perkembangan sektor-sektor utama di Provinsi DIY yaitu sektor
pertanian, agroindustri, pariwisata, kehutanan dan kelautan.
2. Mendukung pemerataan pembangunan yang meliputi:
a. Memperlancar koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta meningkatkan
mobilitas penduduk Provinsi DIY ke dan dari luar wilayah Provinsi DIY.
b. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan
antara PKN dan PKW.
c. Mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW antara
PKW dengan PKL.
d. Mengembangkan jaringan jalan tol sebagai penghubung PKN.
e. Mengembangkan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antara
pusat-pusat pertumbuhan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 8
f. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan
PKN.
g. Mengembangkan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung PKN dan PKW.
Agar tujuan rencana pengembangan infrastruktur transportasi wilayah tersebut di atas
dapat mencapai tujuannya, diperlukan suatu pola pengembangan sistem infrastruktur
transportasi yang terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara
serta integrasi dengan struktur tata ruang wilayah Provinsi DIY. Berikut ini akan diuraikan
masing-masing rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat, udara dan laut di
Provinsi DIY. Rencana pengembangan masing-masing sistem transportasi wilayah
meliputi pengingkatan fungsi dan tingkat pelayanan dari masing-masing sistem prasarana
transportasi yang ada di Provinsi DIY.
A. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat
Pengembangan jaringan sistem transportasi darat adalah penyesuaian atau
peningkatan fungsi dan tingkat pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di
atasnya. Pengembangan sistem prasarana transportasi darat memiliki kriteria sebagai
berikut:
Tabel VI.2Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Jalan
Jaringan Jalan Upaya Pengembangan Kriteria
Jaringan jalan arteri primer
dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar PKN, antar PKW dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama
a) Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota.
b) Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer;c) Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 60 Km/jam.d) Lebar perkerasan jalan arteri primer tidak kurang dari 8
meter.e) Lalu-lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah
lalu-lintas regional, untuk itu lalu-lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas ulang alik dan lalulintas lokal yang bersumber dari kegiatan lokal.
f) Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini.
g) Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m.
h) Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
i) Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata.
j) Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain.
k) Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan.
l) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti : rambu, marka, lampu pengatur lalu-lintas, lampu penerangan jalan, dan lain lain.
m) Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
n) Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.
Jaringan jalan kolektor primer
dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota besar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan wilayah dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan
a) Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.
b) Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.
c) Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 Km/jam.
d) Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 m.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 9
Jaringan Jalan Upaya Pengembangan Kriteria
pengumpan regional serta pelabuhan pengumpan lokal.
e) Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m.
f) Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.
g) Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
h) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata.
i) Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk.
j) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti : rambu, marka, lampu pengatur lalu-lintas dan lampu penerangan jalan.
k) Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer.
l) Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lainnya.
Dengan melihat kriteria di atas maka rencana pengembangan infrastruktur transportasi
darat pada jaringan jalan bebas hambatan di Provinsi DIY yaitu :
Yogyakarta – Bawen
Yogyakarta – Solo
Yogyakarta - Cilacap
Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jaringan jalan arteri
primer di Provinsi DIY yaitu:
Ruas jalan Yogyakarta-Semarang,
Jalan Lingkar Kota Yogyakarta,
Yogyakarta-Surakarta,
Yogyakarta-Cilacap,
Dengan melihat kriteria di atas maka rencana pengembangan infrastruktur transportasi
darat pada jaringan jalan kolektor primer di Provinsi DIY yaitu:
Ruas jalan Yogyakarta, Wonosari, Ngeposari, Pacucak, Bedoyo, Duwet.
Prambanan–Piyungan, Prambanan-Piyungan, Prambanan–Pakem, Pakem-Tempel,
Klangon–Tempel, Sedayu–Pandak, Palbapang–Barongan, Sampakan–Singosaren,
Ruas jalan Pantai Selatan (PANSELA), jalan Yogyakarta– Kaliurang, jalan
Yogyakarta–Parangtritis, Yogyakarta–Nanggulan (Kenteng),Sentolo–Nanggulan-
Kalibawang, Dekso–Samigaluh, Dekso–Minggir–Jombor, Bantul–Srandakan-Toyan,
Wonosari-Semin-Bulu, Wonosari-Nglipar, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo,
Sambipitu– Nglipar-Semin- Nglipar-Gedangsari, Wonosari–Baron–Tepus–Baran-
Duwet, Sentolo–Pengasih-Sermo, Kembang–Tegalsari-Temon, Galur-Congot,
Sentolo-Galur, Milir–Dayakan-Wates, Prambanan-Piyungan, Prambanan–Pakem–
Tempel-Klangon, Palbapang-Samas, Sampakan-Singosaren, Sedayu-Pandak,
Palbapang-Barongan, Srandakan-Kretek, Yogyakarta-Pulowatu, Yogyakarta–
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 10
Imogiri-Panggang, Panggang-Parangtritis, Playen–Paliyan-Panggang, Pandean-
Playen, Gading-Gledak, Sumur–Tunggul–Sumuluh–Bedoyo.
Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal
penumpang sebagai berikut :
Terminal tipe A di Kota Yogyakarta.
Terminal tipe B di Kabupaten Sleman.
Terminal tipe A di Kabupaten Gunungkidul.
Terminal tipe A di Kabupaten Kulon Progo.
Terminal tipe B di Kabupaten Bantul.
Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang
sebagai berikut :
Terminal Barang Sedayu di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek Sedayu di di di
Kabupaten Bantul dan Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk jangka panjang.
Sub Terminal Barang sebagai hub di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Arahan pengembangan pada jalan arteri primer ditetapkan rest area di Tempel dan
Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo, dan Bunder Kabupaten
Gunungkidul.
Untuk transportasi kereta api, arahan pengembangan yang dapat dikemukakan adalah
mengoptimalkan jalur double track dan pembangunan jalur utara selatan yaitu :
Jaringan Jalan Kereta Api Jakarta– Yogyakarta- Surabaya.
Jalur ganda Kutoarjo–Yogyakarta–Surakarta.
Jaringan Jalan Kereta Api Metropolitan Yogyakarta–Surakarta.
Jaringan Jalan Kereta Api Parangtritis–Yogyakarta–Borobudur.
Pada Sistem Jaringan Jalan Kereta Api ditetapkan:
Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang.
Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.
Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara
Adisucipto.
Stasiun Sedayun dan Sentolo sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan.
Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak.
B. Pengembangan Sistem Transportasi Laut
Kriteria untuk pengembangan sistem Transportasi laut yakni Pelabuhan utama tersier
diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional
dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah. Adapun kriteria pelabuhan
utama tersier adalah :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 11
1. Menghubungkan pelabuhan tersier ke dan dari pelabuhan di luar negeri.
2. Menghubungkan antar pelabuhan utama sekunder tersier atau antar pelabuhan utama
tersier-tersier.
Melihat kondisi alamnya, sampai saat ini rencana pengembangan transportasi laut tidak
dikembangkan seperti pelabuhan utama tersier, sehingga pengembangannya diarahkan
terbatas pada pembangunan pelabuhan ikan seperti Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di
Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan
perikanan dan pendukung wisata pantai yang melayani pasar ikan di Yogyakarta, Surakarta
dan kota-kota sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika dikembangkan pelabuhan utama
tersier pada beberapa pelabuhan yang sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat
dikembangkan menjadi pelabuhan utama di Provinisi DIY, tetapi dengan melakukan kajian-
kajian kondisi alami terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.
C. Pengembangan Sistem Transportasi Udara
Bandara dengan klasifikasi pusat penyebaran sekunder diarahkan untuk melayani
penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu Provinsi dan
terhubungkan dengan pusat penyebaran primer. Dengan demikian kriteria bandara kelas II
ialah :
1. Melayani penumpang dengan jumlah sedang.
2. Lingkup pelayanan antara bandara Pusat Penyebaran Sekunder .
3. Mempunyai panjang landasan pacu minimal 2.300 m.
4. Pelayanan pesawat maksimal sejenis B - 737.
Pengembangan bandara udara Adisutjipto dilakukan dengan memperkuat simpul bandara
udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan
angkutan perkotaan.
Dengan adanya kenyataan bahwa meskipun ada penetapan arahan pengembangan
infrastruktur transportasi udara khususnya Bandara Adisucipto hanya melayani
penerbangan nasional, tetap ada tuntutan pengembangan pelayanan jalur internasional.
Pada aspirasi para praktisi untuk ditingkatkannya fungsi pelayanan Bandara Adisucipto.
Dengan demikian, jalur-jalur penerbangannya perlu diperluas dan ditingkatkan frekuensi
penerbangannya dari yang ada saat ini, yakni selain ke dan dari Jakarta, Denpasar,
Bandung, Surabaya, Bajarmasin, Makassar dan pusat-pusat distribusi wisatawan dalam
negeri lainnya, juga diperlukan pembukaan jalur langsung ke Singapura dan Kuala Lumpur.
Untuk itu perlu ada peningkatan fungsi pelayanan keimigrasiaannya.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 12
6.1.3.26.1.3.2 Rencana Pengembangan prasarana TelematikaRencana Pengembangan prasarana Telematika
Rencana pengembangan prasarana telematika adalah :
Arahan pengembangan prasarana telematika di Provinsi DIY sebagai berikut :
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana
pengembangan sistem jaringan nasional.
Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di
setiap permukiman perdesaan.
Merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi Daerah di kota
Yogyakarta.
Pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas
kebudayaan, dan di setiap obyek wisata.
Berkaitan dengan peningkatan fungsi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai
pusat pengembangan bisnis dan pendidikan, direncanakan Kota Yogyakarta dan Sleman
sebagai pusat pengembangan teknologi informasi dan pengembangan jaringan
telekomunikasi “cyber city”.
Adapun kriteria pengembangan fasilitas telekomunikasi yakni bahwa Prioritas
pengembangan fasilitas telekomunikasi dilakukan pada :
1. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon
genggam/handphone (daerah blank spot).
2. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi
alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.
3. Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone
tetapi desa tersebut tergolong miskin.
6.1.3.36.1.3.3 Rencana Pengembangan Sumberdaya AirRencana Pengembangan Sumberdaya Air
Tujuan Rencana pengembangan prasarana sumber daya air adalah :
1. Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka penyediaan
air baku serta konservasi sumber air.
2. Mengembangkan jaringan irigasi yang diprioritaskan di wilayah barat dan selatan
DIY.
3. Meningkakan produtivitas tanah dan pola tanam. Semaikn besar tersedia air maka
luas pengusahaan tanah semakin besar, sehingga hasil produksi bertambah.
Adapun kriteria pengembangan sumberdaya air adalah :
A. Pembangunan waduk/bendungan :
1. Dibangun pada DAS dengan aliran mantap < 50%.
2. Dalam rangka mendukung pengembangan PKW dan PKN.
B. Rehabilitasi jaringan irigasi :
1. Dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap <50%.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 13
2. Diprioritaskan pada daerah irigasi di wilayah barat dan Selatan , karena mempunyai
nilai produktivitas yang tinggi.
Rencana pengembangan irigasi di Provinsi DIY adalah dengan meningkatkan
pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khusunya Daerah Aliran Sungai
(DAS) Progo-Opak-Serang dan sumber air bawah tanah untuk maksud pelestarian
kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas
tanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Luas DAS Progo-
Opak-Serang sampai saat ini adalah 406.055 Ha yang sebagian besar berada di wilayah
Provinsi DIY dan sebagian kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah perlu
dikendalikan dari gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan
masalah atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan
DAS ini sebagai penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang kehidupan dan
memberi manfaat sebesar-besanya bagi kesejahteraan masyarakat.
Fungsi jaringan irigasi yang telah berjalan baik harus dijaga kelestariannya dengan
pemeliharaan, pengopersian dan pengendaliannya yang lebih baik. Hal ini mengingat
fungsi pengairan dikaitkan dengan perubahan pemanfaatan ruang masih menunjukkan
peningkatan penggunaan lahan sawah teknis maupun setengah teknis dari tahun ke tahun.
Untuk jenis penggunaan lahan sawah teknis diharapkan pada akhir tahun perencanaan
mampu mencapai 25.000 Ha, dan untuk lahan sawah irigasi setengah teknis
dipertahankan seperti keadaan saat ini.
Arahan pengembangan prasarana sumber daya air di Provinsi DIY yaitu dengan mengembangkan :
Waduk Tinalah di Kabupaten Kulon Progo.
Embung-embung di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
Tandon air dan kolam tampungan di semua Kabupaten dan Kota di Daerah
Sumber air sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, dan Baron di
Kabupaten Gunungkidul.
Daerah Irigasi Sistem Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, Sistem Mataram
Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan jaringan irigasi
lainnya di Kabupaten/Kota.
Waduk Sermo, bendung Sapon di Kabupaten Kulon Progo, embung Tambakboyo
Kabupaten Sleman, bendung Tegal Kabupaten Bantul dan prasarana lainnya.
Sumur resapan dan biopori di semua wilayah Daerah.
Air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates dan Wonosari.
6.1.3.46.1.3.4 Rencana Pengembangan Prasarana Energi Rencana Pengembangan Prasarana Energi
Rencana pengembangan prasarana energi adalah :
1. Mendukung terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal melalui Peningkatan
jangkauan pelayanan, Pemerataan pelayanan, Mutu pelayanan, Efesiensi
pelayanannya.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 14
2. Mengembangkan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya dan kapasitas
terpasang pada setiap kabupaten/kota yang memiliki jumlah pertumbuhan penduduk
tinggi.
3. Mengembangkan energi alternatif.
4. Mengembangkan fasilitas listrik ke perdesaan.
Adapun rencana pengembangan prasarana energi di Provinsi DIY adalah sebagai berikut :
a. Berkaitan dengan zone pemusatan kegiatan industri di Kawasan Senotolo, Kulon Progo
dan Kawasan Pajangan Bantul maka perlu ditingkatkan kapasitas terpasang listrik bagi
kegiatan tersebut.
b. Pengembangan alternatif tenaga listrik dari air Waduk Sermo sbesar 0,5 MW dan .
Selain itu, alternatif pemanfaatan energi listrik yang berasal dari tenaga angin laut
kiranya perlu dipertimbangkan.
6.1.3.56.1.3.5 Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan.Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan.
Rencana pengembangan prasarana Lingkungan adalah dengan menyediakan prasarana
yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah Kab/Kota. Prasarana Lingkungan meliputi
instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, dan TPA regional.
Arahan pengembangan prasarana lingkungan di Provinsi DIY dilaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan sebagai berikut :
Unit Pengelolaan Air Minum di seluruh kabupaten/kota.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat untuk area pelayanan Kawasan
Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu untuk area pelayanan Kawasan Perkotaan
Yogyakarta di Kabupaten Bantul.
Sistem jaringan drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
Jalan lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota
Beberapa kriteria untuk pengembangan prasarana pengolahan air bersih adalah:
1. Pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan air minum yang aman bagi masyarakat.
Sistem pengolahannya tergantung dari mutu air baku semula. Namun ada tiga proses
dasar dalam pengolahan air, yaitu koagulasi dan pengendapan, penyaringan, serta
disinfeksi.
3. Pemanfaatan sumber air permukaan mempertimbangkan pemakaian air di sebelah hilir,
sedangkan pemanfaatan sumber air tanah harus memperhitungkan kapasitas yield
aquifer (air tanah).
4. Pembangunan pipa transmisi diupayakan di atas lahan negara atau lahan yang tidak
produktif dan melayani permukiman yang dilalui minimal melalui hidran umum.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 15
5. Pembangunan dan pengoperasian instalasi harus mampu menangani limbah lumpur
sampai tidak membahayakan/mengganggu lingkungan dan menjadi landfill.
6. Ditempatkan tidak terlalu dekat dengan permukiman penduduk.
Beberapa Kriteria dalam pengembangan IPLT/IPAL:
1. Untuk melayani 10.000 orang, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT),
termasuk fasilitas penunjangnya harus dilakukan pada lahan seluas lebih besar atau
sama dengan 2 Ha. Sementara itu untuk kebutuhan yang sama pembangunan instalasi
pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya harus
dibangun di atas lahan seluas lebih besar dan sama dengan 3 Ha.
2. Sistem pengolahan air limbah terpusat perlu dibangun untuk kawasan dengan beban
pencemaran air yang berat. Instalasinya dianjurkan satu lokasi dengan TPA dengan
jarak lebih dari 5 km dari daerah permukiman.
3. Pembangunan dan pengoperasian instalasi sedapat mungkin menghindari dampak
berupa bau, timbunan sedimen/lumpur, kebisingan, sampah terapung, busa dan
pencemaran air tanah.
4. Instalasi harus dirancang untuk dapat menurunkan BOD sampai di bawah 50 mg/l.
5. Kompleks instalasi dirancang agar mempunyai nilai estetika lebih baik dari sekitarnya.
6. Lumpur yang diproduksi sebagai hasil samping proses pengolahan dan mengandung
bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke sungai atau badan air.
Kriteria penentuan lokasi TPA sampah menyangkut aspek teknis, ekonomis, lingkungan,
serta sosial, yaitu meliputi kriteria regional, kriteria penyisih, dan kriteria penetapan.
Adapun kriteria regional meliputi :
1. Kondisi Geologi
Tidak dibenarkan berlokasi di atas suatu holocene fault atau berdekatan dengan daerah
yang mempunyai sifat bahaya geologi yang dapat merusak fasilitas TPA. Daerah yang
dianggap tidak layak adalah daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit
berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks).
2. Kondisi Hidrogeologi
Lokasi TPA tidak boleh terletak di tempat yang mempunyai muka air kurang dari 3
meter, tidak boleh mempunyai kelulusan tanah lebih besar dari 10 cm/det serta harus
berjarak lebih dari 100 meter terhadap sumber air minum di hilir aliran.
3. Lereng
Lokasi TPA tidak boleh terletak pada bukit dengan lereng tidak stabil dan akan dinilai
layak apabila terletak di daerah landai yang agak tinggi, bekas tambang terbuka
dengan kemiringan 0-20%. Tidak layak di daerah dengan depresi yang berair, lembah
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 16
rendah dan tempat yang berdekatan dengan air permukaan dengan kemiringan alami
lebih besar dari 20%.
4. Tata Guna Tanah
TPA yang digunakan untuk sampah organik tidak boleh terletak di radius 3.000 meter
dari landasan lapangan terbang untuk pesawat turbo jet dan 1.500 meter untuk
landasan pesawat lain, karena akan menarik kehadiran burung. Selain itu, tidak boleh
terletak di wilayah peruntukan bagi lokasi sarana dan daerah lindung perikanan, satwa
liar, dan pelestarian tanaman.
5. Daerah Banjir
Lokasi TPA sebaiknya berada di daerah banjir dengan daur 25 tahun.
Kriteria penyisih dilakukan dengan mengikuti Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA (SNI T-11-
1991-03), yang melakukan pembobotan berdasarkan kesesuaian iklim, utilitas yang
tersedia, lingkungan biologis, kondisi tanah, hidrogeologis, dan tata guna lahan. Kriteria
penetapan merupakan kriteria berkaitan dengan kewenangan instansi terkait untuk
menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijakan dan ketentuan setempat yang berlaku.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 17
Gambar 6.2 Peta Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Provinsi DIY
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 18
Gambar 6.3 Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Utama Wilayah Provinsi DIY
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 19
6.26.2 Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang
ditinjau dari berbagai sudut pandang. Pola ruang akan lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh
pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
6.2.16.2.1 Rencana Pengembangan Kawasan LindungRencana Pengembangan Kawasan Lindung
Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu
ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang
memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah
kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah
provinsi.
Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan
ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di DIY.
Kebijakan pengembangan kawasan lindung adalah :
1. Menetapkan kawasan lindung sebesar min. 30 % dari luas seluruh wilayah DIY
yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar
kawasan hutan.
2. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi
hidrlogis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air.
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi
lindung.
Sasaran pengembangan kawasan lindung adalah :
1. Tercapainya proporsi luas kawasan lindung DIY sebesar 30 % dari luas DIY atas
dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
2. Tidak adanya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.
3. Terjaganya kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi
hidroorologis.
4. Terjaminnya ketersediaan sumber daya air.
5. Berkurangnya lahan kritis.
6. Terbentuknya kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi.
7. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya pada kawasan lindung.
Luas pemanfaatan ruang sebesar 147.560 Ha dari luas Provinsi DIY perlu ditetapkan
sebagai kawasan lindung seperti Kawasan Lindung Bawahan, Kawasan Lindung Setempat,
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 20
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Rawan Bencana. Hal ini didasari oleh perhitungan pada
peta kerja skala 1:100.000, dimana luasan kawasan lindung ini secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel VI.3Perkiraan Luas Rencana Kawasan Lindung di Provinsi DIY
Sumber: Hasil perhitungan dengan alat Sistim Informasi Geografis (GIS) pada peta skala 1:25.000
Tim Penyusun RTRWP DIY 2007
Untuk memperjelas status lindung Provinsi DIY, dilakukan prioritas dalam penetapan fungsi
lindungnya serta lokasi-lokasinya di, yaitu:
A. Kawasan Lindung Bawahan
1. Hutan Lindung
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagian
besar merupakan hutan lindung berkisar 2.312,800 Ha dari luas wilayah Provinsi DIY.
Kawasan Hutan lindung terletak di:
Kabupaten Sleman, di lereng bagian selatan Gunung Merapi seluas (1161,11 Ha),
perkecamatan yakni Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan.
Kabupaten Bantul, terdiri atas hutan di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri,
seluas 1.041,200 ha
Kabupaten Kulon Progo, terletak di Kecamatan Kokap seluas 254,900 ha.
Kabupaten Gunungkidul, terletak di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang
dan Kecamatan Playen seluas 1.016,700 ha.
2. Kawasan Resapan Air
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 21
Kawasan Resapan air merupakan kawasan lindung setempat. Kebijakan pemanfaatan
ruang ditentukan berdasarkan tujuan pemantapannya, yaitu untuk mencegah terjadinya
bencana dan menjaga kelestarian kawasan. Kebijaksanaan tersebut meliputi:
1. Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres No. 32/1990 dan melalui
pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya
2. Kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang
berkaitan dengan pencegahan bencana alam, dapat dilakukan di kawasan hutan
lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya. Kegiatan budidaya
pertambangan dimungkinkan untuk tetap berlokasi di kawasan hutan lindung, jika
pada kawasan tersebut terdapat indikasi adanya deposit mineral yang dinilai sangat
berharga (vital dan strategis). Tetapi pengelolaan kawasan yang bersifat “enclave”
tersebut harus dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung, dengan
melaksanakan rehabilitasi pada kawasan bekas penambangan;
3. Kegiatan budidaya perlu dicegah, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi
lindung, seperti kegiatan pariwisata;
4. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang masih diperbolehkan untuk berlokasi
di hutan lindung, agar tetap dijaga untuk tidak mengganggu fungsi lindungnya.
5. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada (penggunaan lahan yang telah
berlangsung lama)
6. Pengembangan fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami
kerusakan (rehabilitasi dan konservasi)
7. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung,
(misalnya : penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam)
agar tidak mengganggu fungsi lindung
Arahan Penetapan Kawasan Resapan Air di semua wilayah Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.
B. Kawasan Lindung Setempat
1. Sempadan Pantai
Kawasan sempadan pantai terletak di sepanjang Pantai selatan Provinsi DIY sebesar
(2.264,99 Ha) dari luas Provinsi. Penetapan Kawasan Sempadan Pantai di sepanjang
dataran Pantai Selatan dengan daerah selebar minimum 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat.
2. Sempadan Sungai
Kawasan yang merupakan sempadan sungai terdapat di sepanjang sungai, terutama
untuk sungai-sungai besar, yaitu Sungai Opak dan Sungai Progo.
Penetapan Kawasan Sempadan Sungai adalah :
Sungai di luar Kawasan Perkotaan :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 22
a) Sungai tak bertanggul pada Sungai Bogowonto, Progo dan Opak selebar 100 meter diukur dari tepi badan sungai, untuk sungai lainya 50 meter diukur dari tepi badan sungai.
b) Sungai bertanggul 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
Sungai di dalam kawasan perkotaan bertanggul dan tak bertanggul diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.
3. Kawasan Sekitar danau/waduk, Embung, Telaga dan Laguna.
Kawasan danau/waduk, telaga dan laguna terletak di Kabupaten Bantul seluas
(379,2 Ha). Penetapan Kawasan Sempadan Waduk, Embung, Telaga dan Laguna
yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul meliputi
dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi
fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat.
4. Kawasan Sempadan Mata Air.
Penetapan Kawasan Sempadan Mata Air yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul meliputi dataran di
sekitarnya dengan radius minimum 200 meter.
C. Kawasan Suaka Alam
Kawasan Suaka Alam di Provinsi DIY mencakup tiga jenis kawasan, yaitu :
Cagar Alam geologi seluas (11,4150 Ha) dan Hutan Penelitian seluas (815,22 Ha)
yang terletak di Kabupaten Gunungkidul bagian selatan
Taman Hutan Raya, Kawasan ini termasuk di dalam kawasan hutan lindung terletak
di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul seluas 617
ha..
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang terletak di seluruh
Kabupaten/Kota .
D. Kawasan Suaka Margasatwa
Arahan penetapan Kawasan Suaka Margasatwa di Provinsi DIY terdapat di Kecamatan
Kokap Kabupaten Kulon Progo seluas 181 ha dan di Kecamatan Paliyan Kabupaten
Gunungkidul seluas 434,600 ha
E. Kawasan Rawan Bencana Alam
Berdasarkan bentuk lahan maka dapat diidentifikasi jenis bahaya alami dan sebarannya
secara keruangan di Provinsi DIY, sebagai berikut :
1. Daerah bahaya gunungapi aktifTerdapat di kerucut Gunungapi Merapi yang ditandai adanya akumulasi langsung
dari material hasil aktivitas gunungapi secara periodik. Daerah ini merupakan
daerah yang sangat terlarang untuk aktivitas manusia.
2. Daerah bahaya gunungapi utama
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 23
Berada di bawah kerucut gunung api yaitu pada lereng gunungapi dan lembah.
Daerah ini merupakan daerah yang terlarang karena kemungkinan besar hasil
aktivitas gunungapi pada waktu tertentu dapat menjangkau daerah tersebut,
sehingga dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan.
3. Daerah bahaya gunungapi pertamaTerdapat di lereng gunungapi dan sebagian lereng kaki gunungapi. Daerah ini
merupakan wilayah yang masih dipengaruhi oleh aktivitas gunungapi secara merata
dan intensitasnya kecil untuk terjadinya bencana yang merugikan.
4. Daerah bahaya gunungapi keduaTerdapat di sepanjang sungai utama sebagai media aliran lahar yang melintasi
lereng kaki gunungapi hingga dataran gunungapi seperrti Sungai Code, Opak.
5. Daerah longsor lahan dan erosi linearTerdapat di sebagian besar pegunungan jalur Baturagung dan pegunungan Kulon
Progo. Proses tersebut terjadi karena kemiringan lereng yang curam dan material
buatan yang tidak kompak. Oleh karena itu masalah konservasi tanah menjadi hal
yang amat diperhatikan.
6. Daerah erosi beratTerjadi di pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zona selatan. Daerah tersebut
tanahnya tipis dan tinggal singkapan batuan yang dominan dengan vegetasi yang
jarang.
7. Daerah erosi sedangTerdapat di perbukitan monoklinal (pada formasi Sentolo) yaitu di bagian tengah
DIY.
8. Daerah erosi ringanTerdapat di ledok Wonosari dan daerah dataran alluvial karst pada zona selatan di
daerah Gunung Kidul.
9. Daerah erosi angin dan bergaramMenempati sepanjang gumuk pasir di pantai selatan. Daerah ini sangat labil oleh
erosi dan deposisi dari material pasir yang berasal dari Gunungapi Merapi.
10. Daerah yang tanpa atau sedikit bahaya alamiTerdapat di daerah dataran alluvial, dataran alluvial gunungapi, lereng kaki
gunungapi. Daerah ini merupakan daerah yang potensial untuk berbagai kegiatan
manusia dengan sedikit atau tanpa kendala yang berarti.
Selain pengelompokkan secara fisiografis, terdapat kawasan-kawasan yang
mempunyai potensi bencana alam. Secara umum, jenis-jenis bencana alam yang
mengancam Propinsi DIY dapat diidentifikasi, sebagai berikut :
a. Letusan Gunung Api berlokasi di sebagian lereng Gunungapi Merapi hingga lereng
kaki gunung seperti Sungai Code dan Opak, mengancam wilayah Sleman bagian utara
dan wilayah-wilayah sungai yang berhulu di puncak Merapi.
b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara
dan barat serta dataran tinggi Gunung Kidul bagian utara. Bencana alam Longsoran
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 24
sebagai daerah dengan topografi berbukit yang relatif kritis akibat usaha bertani yang
kurang terkontrol dan penggundulan hutan mempunyai daerah rawan longsor relatif
merata di seluruh wilayah. Bencana longsoran ini sebagian besar berada pada
Pegunungan Baturagung dan Pegunungan Kulon Progo. Erosi terjadi di pegunungan
kapur, bagian tengah DIY, Ledok wonosari dan dataran aluvial pada zone selatan di
Gunung Kidul.
c. Rawan Gempa Bumi berada di sekitar arah/jalur patahan Opak, di Kabupaten Bantul
dan sebagian wilayah Kota Yogyakarta
d. Banjir dan Air Pasang di pesisir pantai selatan Kulon Progo dan Bantul
e. Rawan kekeringan, biasa terjadi di wilayah Gunung Kidul bagian selatan.
f. Rawan Tsunami, daerahpesisir terutama daerah pesisir dengan laut terbuka berada di
seluruh pantai selatan Provinsi DIY terutama di daerah pantai Kulon Progo dan Bantul.
g. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kulon Progo dan
Bantul serta daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara.
Tabel VI.4Perkiraan Luas Rawan Bencana di Provinsi DIY
BENCANA ALAM BANTUL GUNUNGKIDUL KOTA
YOGYAKARTAKULON PROGO SLEMAN JUMLAH
Bahaya Gunung Api I
4.275,48 4.275,48
Bahaya Gunung Api II
775,09 438,93 5.383,81 6.597,83
Bahaya Gunung Api Utama
5.092,46 5.092,46
Banjir 1.799,95 4.196,14 5.996,09Gempa Bumi 17.938,27 786,59 1,41 611,10 19.337,37
Gunung Api Aktif 1.598,10 1.598,10
Kekeringan 484,98 75.264,10 75.749,08Longsor dan Erosi 9.689,64 24.146,56 17.989,20 2.722,98 54.548,38
Tsunami 880,75 2.678,90 3.559,65Tidak Rawan Bencana
20.036,70 48.242,54 1.900,05 32.914,62 37.705,77 282.130,98
Total 51.605,38 147.653,20 3.125,57 57.780,27 57.389,70 318.085,74
Sumber : Hasil Perhitungan Tim Pelaksana RTRWP DIY,dengan alat GIS, 2007
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 25
TABEL VI.5KEBIJAKSANAAN UNTUK PEMANTAPAN KAWASAN LINDUNG DI PROVINSI DIY
JENIS KAWASAN TUJUAN PEMANTAPAN KAWASAN KEBIJAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA1. Kawasan hutan lindung Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir,
sedimentasi dan menjaga fungsi hidro-orologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukiman
1. Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres No. 32/1990 melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya
2. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada ( penggunaan lahan yang telah berlangsung lama)3. Pengembangan fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah
mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi)4. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan
yang tidak mengganggu fungsi lindung5. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di
hutan lindung, (misalnya : penelitian, eksplorasi mineral dan aiur tanah, pencegahan bencana alam) agar tidak mengganggu fungsi lindung
II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
1. Sempadan Pantai Melindungi wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai
1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang pantai2. Pengendalian kegiatan disekitar sempadan sungai3. Pengembalian fungsi lindung pantai yang telah mengalami
kerusakan
2. Sempadan Sungai Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai
1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya
2. Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar sungai3. Pengamanan daerah aliran sungai
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 26
JENIS KAWASAN TUJUAN PEMANTAPAN KAWASAN KEBIJAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
3. Kawasan sekitar danau/waduk, telaga lagun
Melindungi danau/waduk, telaga lagun dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya
1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar danau/waduk, telaga dan lagun yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya (terutama sebagai sumber air)
2. Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar danau/waduk, telaga dan lagun
3. Pengamanan daerah hulu
4. Kawasan sekitar mata air Melindungi dan melestarikan potensi air dari berbagai kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air.
1. Pencegahan dilakukannya kegiatn budidaya disekitar mata aiur yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya
2. Pengendalian pemanfaatan mataair agar kuantitas dan kualitas airnya tidak menurun
III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA
1. Kawasan Suaka Alam Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan lm bagi kepentingan plasma nutfah ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
1. Pengelolaan kawasan suaka alam (cagar alam) sesuai dengan tujuan perlindungannya
2. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentng alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
2. Kawasan Hutan Raya Melindungi dan melestarikan flora dan fauna dari berbagai kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kuantitasnya
1. Pengelolaan taman hutan raya (didalamnya termasuk cagar alam dan suaka margasatwa) dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata rekreasi dan pendidikan
2. Pengelolaan taman hutan raya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi alam
3. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 27
JENIS KAWASAN TUJUAN PEMANTAPAN KAWASAN KEBIJAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
3. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran
1. Pengelolaan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (didalamnya termasuk peninggalan benda-benda purbakala dan budaya-budaya leluhur) dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata rekreasi dan pendidikan
2. Pengelolaan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang menemukan kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan pariwisata/rekreasi budaya
3. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi fisik, nilai-nilai yang terkandung didalamnya, penggunaan lahan serta kelestarian budaya bangsa tersebut
IV KAWASAN RAWAN BENCANA Melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbutan manusia
1. Pemantauan terhadap gunung berapi aktif2. Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi
bencana gunung api3. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana
tanah longsor dan erosi4. Pengendalian kegiatan disekitar kawasan kritis atau rawan bencana
tanah longsor5. Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada “warning area” pada
kawasan berpotensi gempa bumi dan tsunami
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009-2029 6 - 28
6.2.26.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan BudidayaRencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan kawasan budi daya
yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau
menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Sasaran pengembangan kawasan budidaya secara umum adalah :
Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan
mendukung pembangunan berkelanjutan;
Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang anatara kegiatan
budidaya yang berbeda;
Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan
budidaya tertentu ke jenis lainnya.
Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan pertambangan;
d. Kawasan peruntukan industri;
e. Kawasan peruntukan pariwisata;
f. Kawasan peruntukan permukiman;
g. Kawasan pendidikan tinggi;
h. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ; dan
i. Kawasan militer dan kepolisian.
Kriteria untuk beberapa sub kawasan di atas ternyata masih ada yang bersifat umum dan
perlu dijabarkan lagi untuk dapat diterapkan pada peta dengan skala memadai. Dilihat dari
klasifikasi kawasan budidaya, jelas terlihat bahwa pembagian tersebut lebih sektoral,
sehingga dalam penetapan kemudian perlu disesuaikan dengan rencana-rencana
pengembangan sektoral yang telah ada di samping mempertimbangkan kondisi fisik
wilayah.
Kriteria untuk mendeliniasikan kawasan/sub kawasan budidaya secara umum lebih
didasarkan pada faktor keseuaian lahan. Dilihat dari kriterianya, pada dasarnya terdapat
wilayah yang dapat memenuhi kriteria pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya
(misalnya hutan produksi tetap dan terbatas, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering
dan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan lahan kering serta perikanan/kelautan).
Keadaan yang demikian pengalokasian ruangnya disamping didasarkan pada kesesuaian
lahan juga mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan baik nasional atau
daerah sebagai dasar prioritasnya.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 29 6 - 29
Didasarkan pada kepentingan pemanfaatan ruang secara optimal untuk kegiatan yang
bersifat budidaya, maka RTRW Provinsi DIY ini perlu dilakukan pembuatan prioritas
didalam memberikan arahan perkembangan wilayah. Prioritas di dalam mengarahkan jenis
kegiatan budidaya yang akan dikembangkan menurut intensitas pemanfaatan ruang-ruang
dengan urutan sebagai berikut :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi
Hutan produksi tetap
Hutan produksi terbatas
b. Kawasan peruntukan pertanian
Tanaman pangan lahan basah
Tanaman pangan lahan kering
Tanaman lahan kering tahunan/perkebunan
c. Kawasan peruntukan Pertambangan
d. Kawasan peruntukan Industri
e. Kawasan peruntukan Pariwisata
f. Kawasan peruntuka permukiman (kota dan desa)
g. Kawasan Pendidikan Tinggi
h. Kawasan Sabuk Hutan Kota
i. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil
j. Kawasan Militer dan Kepolisian
Dalam kaitannya dengan kondisi eksisting, kemungkinan terjadi permasalahan tumpang
tindih antara kawasan budidaya yang ditetapkan dengan kegiatan budidaya lain yang ada.
Secara umum masalah tumpang tindih ini berkaitan dengan penggunaan lahan yang telah
berlangsung lama, proyek sektoral atau status penguasaan lahan. Untuk mengarahkan
perkembangan wilayah secara menyeluruh diperlukan adanya arahan pengendalian.
Pengembangan kawasan budidaya di Provinsi DIY dasarnya perlu ditunjang oleh
pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya agar nantinya sesuai dengan
kawasan tersebut dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan optimal.
Arahan kebijaksanaan dalam pengembangan kawasan budidaya di Provinsi DIY pada
dasarnya ditujukan pada upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai
dengan daya lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah:
a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan
mendukung pembangunan berkelanjutan.
b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan
budidaya yang berbeda
c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan
budidaya tertentu ke jenis lainnya.
Berdasarkan hal diatas, maka kebijaksanaan pengembangan kawasan budidaya
menyangkut :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 30 6 - 30
a. Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap
kawasan budidaya
b. Pengembangan prasarana pendukung pengembangan tiap kawasan budidaya
c. Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi
lindung.
d. Penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya
Tabel VI.6Luasan Rencana Kawasan Budidaya Provinsi DIY
Sumber: Hasil perhitungan dengan alat Sistim Informasi Geografis (GIS) pada peta skala 1:25.000
A. Kawasan peruntukan hutan produksiPengembangan kawasan hutan produksi diarahkan untuk budi daya hutan produksi
tetap tanaman kayu dan non kayu terutama untuk Kelas perusahaan hutan jati dan
kayu putih di kabupaten Gunungkidul, pada Kabupaten Kulon Progo di arahkan untuk
budi daya hutan produksi tidak tetap.
Kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan ini meliputi :
a. Pengembangan tanaman kayu dan non kayu disesuaikan dengan Rencana
Pelestarian Kawasan Hutan dan Rencana Karya/Teknik Tahunan;
b. Pada hutan produksi tetap berisikan tanaman pokok dan tanaman sela,
tanaman pengisi, tanaman pagar;
c. Pada hutan produksi tidak tetap, struktur dan fungsi hutan dapat terbentuk.
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,100 ha dan
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kulon Progo seluas 601,600 ha.
B. Kawasan peruntukan pertanian
Pengembangan kawasan peruntukan pertanian secara keseluruhan diarahkan untuk
budidaya tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering,
perkebunan/tanaman tahunan, peternakan dan perikanan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 31 6 - 31
Tanaman pangan lahan basah
Pengembangan kawasan ini terutama diarahkan di Kabupaten Bantul, Kabupaten
sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Pertanian tanaman pangan lahan basah di
Provinsi DIY menempati dataran aluvial, dataran aluvial gunungapi dan lereng
gunung api. Di Kabupaten Kulon Progo kawasan pertanian lahan basah terdapat di
sebagian wilayah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur serta Kabupaten
Gunungkidul.
Tanaman pangan lahan kering
Kawasan tanaman pangan lahan kering di Provinsi DIY meliputi dataran tinggi Karst
di Kabupaten Gunungkidul, perbukitan rendah monoklinal dan lereng koluvial dan
formasi Sentolo yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo serta terdapat
di lereng kaki Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.
Tanaman lahan kering tahunan/perkebunan
Pembagian kawasan ini ditujukan untuk mengembangakan areal produksi
perkebunan, terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan
potensi/kesesuaian lahan. Sedang kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan ini
meliputi:
a. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan.
b. Pengembangan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal.
c. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian
lingkungan.
C. Kawasan peruntukan pertambangan
Keberadaan kawasan peruntukan pertambangan ini muncul setelah ada informasi baru
mengenai potensi dan usaha penambangan di Provinsi DIY. Di dalam kawasan
lindung, baik yang berada di lereng Merapi maupun di Kawasan Karst Gunung Kidul
masih mungkin untuk diusahakan pertambangan bahan galian. Kawasan peruntukan
pertambangan tersebut di daerah karst atas (Ponjong) untuk kepentingan penataan
kawasan budidaya wilayah perlu ditetapkan adanya kawasan peruntukan
pertambangan.
Tujuan dan kebijakan dari pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan ini adalah
sebagai berikut:
1. Membatasi jenis dan area yang diperbolehkan untuk ditambang.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral atau bahan galian.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan.
4. Menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha baru di pedesaan.
5. Meningkatkan pendapatan, baik masyarakat sekitar maupun daerah
D. Kawasan peruntukan industri
Keberadaan Kawasan ini merupakan kebijakan pemerintah daerah setempat, yang
telah menglokasikan lahan untuk fungsi kegiatan perindustrian tersebut. Kawasan ini
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 32 6 - 32
berada di wilayah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, seluas 700 Ha. Kawasan ini
sebelumnya merupakan tanah kering (tegalan), yang nilai gunanya amat rendah, baik
dari segi produktivitas maupun pajaknya. Didukung letaknya yang berada di tepi
Sungai Progo, maka masalah air dan limbah bagi suatu kegiatan industri sudah banyak
dikurangi bebannya. Selain itu, di Kecamatan Pajangan juga telah berkembang
kegiatan perindustrian.
Kebijakan bagi penetapan kawasan perindustrian ini adalah sebagai berikut :
a. Penggunaan air untuk industri tidak boleh mengurangi pasokan air yang sudah
digunakan oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan mungkin harus dapat membantu
meningkatkan pasokan air bersih
b. Pembuangan limbah industri harus memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan
dalam dokumen AMDAL.
c. Tenaga kerja industri sedapat mungkin memanfaatkan tenaga lokal
Arahan penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi DIY adalah kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
E. Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi DIY ditujukan untuk:
1. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa
2. Melestarikan lingkungan alam yang indah dan berguna untuk pengembangan ilmu
pengetahuan
3. Memperkenalkan budaya dan keindahan alam di Provinsi DIY kepada wisatawan
nusantara atau mancanegara.
4. Mempererat hubungan antar suku dan bangsa
5. Menciptakan lapangan kerja.
Sedangkan kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan ini meliputi:
1. Penataan ruang kawasan peruntukan pariwisata
2. Pengembangan obyek dan fasilitas pariwisata
3. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa
Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :
1. Kawasan peruntukan Pariwisata Budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
2. Kawasan peruntukan Pariwisata Alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
F. Kawasan peruntukan permukiman (kota dan desa)
Permukiman Kota
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 33 6 - 33
Kawasan peruntukan permukiman kota mencakup wilayah administrasi kota (untuk
yang berstatus kota) dan wilayah pengembangan kot/perkotaan (untuk ibukota
kabupaten dan IKK baik yang telah mempunyai RUTRK maupun belum serta
wilayah sekita Yogyakarta yang merupakan bagian dari daerah perkotaan Yogya
yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan permukiman.
Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan mengembangkan
kawasan peruntukan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk,
beserta pengembangan sarana-prasarana penunjangnya yang meliputi penataan
ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang
kota.
Khusus untuk wilayah perkotaan, baik yang tercakup dalam koridor maupun
perkotaan Yogya, pengembangan kawasan peruntukan permukiman masih harus
dibatasi pada lahan-lahan pertanian yang kurang subur. Oleh karena itu, usaha
pengembangan bagi kawasan perkotaan yang dapat dilakukan adalah :
1. Intensifikasi lahan pekarangan, untuk wilayah Gamping, Godean, Mlati dan
Depok, pembangunan permukiman terbatas pada pola intensifikasi lahan
pekarangan
2. Jika terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian, maka dipersyaratkan
penggunaan teknologi yang menjamin kestabilan neraca air setempat. Untuk
itu, perubahan coverage area tidak boleh merubah volume air yang diresapkan.
Permukiman Pedesaan
Kawasan ini mencakup perkampungan desa-desa yang ada dan kemungkinan bagi
perluasannya. Kebijaksanaan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan
untuk mengembangkan kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang terkait
dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa pusat
pertumbuhan, pengembangan desa sentra produksi pertanian, dan pengembangan
pusat pelayanan permukiman perdesaan.
Arahan penetapan Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi DIY sebagai berikut :
Penetapan Kawasan peruntukan permukiman Kota di dalam kota-kota seperti
Kota Yogyakarta, IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok,
IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK
Piyungan IKK Pajangan, IKK Pandak,IKK Imogiri, IKK Pleret, IKK Sentolo, IKK
Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan,
IKK Lendah, IKK Kokap, IKK Girimulyo; IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK
Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK Kalasan, IKK Mlati, IKK
Ngaglik, IKK Patuk, IKK Playen, IKK Semanu IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK
Paliyan, IKK Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin.
Penetapan Kawasan peruntukan permukiman Desa di luar kota-kota seperti
tersebut di atas.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 34 6 - 34
G. Kawasan Pendidikan TinggiSektor tersier dalam pembentukan pendapatan daerah Provinsi DIY cukup berperan,
hal ini tidak terlepas dari predikat DIY sebagai kota wisata, budaya, dan pusat
pendidikan. Kawasan Pendidikan Tinggi berada di Kota Yogyakarta dan Sleman.
Kota Yogyakarta merupakan daerah yang dijuluki kota perjuangan, penuh peninggalan
sejarah dan budaya, menyandang predikat kota pelajar dan pusat pendidikan.
Kampus Perguruan Tinggi yang terkenal yakni Universitas Gadjah Mada terletak
diantara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selain itu, Kabupaten Sleman
daerah tetangga Kota Yogyakarta juga merupakan pusat pendidikan, saat ini telah
menjadi tempat tujuan belajar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Layak
menjadi daerah penyanggah perkembangan bidang pendidikan melihat daerah tersebut
tengah berkembang dengan adanya beberapa perguruan tinggi di DIY yang beroperasi
di wilayah ini.
Kebijaksanaan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan pendidikan tinggi ini
adalah sebagai berikut:
1. Menjadikan wilayah-wilayah tempat pendidikan tinggi (kampus) yang berdayaguna
untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana kampus berkualitas unggul,
kompetitif, mandiri serta terpadu.
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan serta terciptanya efisiensi
dalam pengelolaan kampus.
Arahan penetapan Kawasan Pendidikan Tinggi baru di Provinsi DIY terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
H. Kawasan Sabuk Hutan Kota
Pembentukan kawasan sabuk hutan kota merupakan upaya penghijauan yang
ditujukan untuk pengendalian polusi udara akibat pengembangan jalan di sekitar jalan
tol lingkar dalam kota di sekitar Kota Yogyakarta. Pengembangan kawasan sabuk
hutan kota dipandang sebagai bagian dari governance lingkungan perkotaan. Selain
itu, upaya pengembangan sabuk hutan kota ini diujukan untuk pengendalian
pemanfaatan lahan kawasan budidaya.
Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kawasan sabuk hutan kota ini
diarahkan untuk:
1. Mendukung pengendalian lingkungan sebagai dampak dari pengembangan jalur
jalan tol dalam kota yang akan dikembangkan
2. Sebagai program aksi pengendalian penghijauan kota di wilayah
I. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil
Kawasan ini pengembangannya ditujukan untuk menjaga kelestarian berfungsinya
pesisir/pantai dan wilayah kelautan. Pada bagian pesisir/pantai diutamakan untuk
upaya perlindungan kawasan dari pemanfaatan ruang yang merusak lingkungan,
disamping untuk pelestarian berfungsinya alam pesisr/pantai dan makhluk
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 35 6 - 35
penghuninya. Sementara itu, pada bagian kelautan pengembangannya dimaksudkan
untuk mempertahankan batas teritorial dan pemilikan benda dan sebagai kekayaan
negara kesatuan RI, serta mempertahankan berfungsinya alam laut dengan segala
makhluk isinya dan benda-benda hidup yang merupakan kekayaan alam laut.
Kebijakan pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan kawasan agar tetap lestari
2. Penyediaan sarana-prasarana Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. Pengendalian pemanfaatannya dari pengaruh budaya lain
4. Pengamanan dari invasi kegiatan bangsa lain
Arahan penetapan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi DIY sebagai
berikut :
1. Kawasan Pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
2. Kawasan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Gunungkidul.
J. Kawasan Militer dan Kepolisian
Kawasan ini pengembangannya ditujukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan
wilayah Provinsi DIY sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan RI, sedangkan
kebijaksanaan pemanfaatan ruangnya sepenuhnya diatur oleh instansi/lembaga yang
berwenang dibidang pertahanan dan keamanan.
Kebijakan pemanfaaatan ruang dari Kawasan Militer dan Kepolisian pada prinsipnya
adalah:
1. Penyediaan fasiltas pertahanan dan perlindungan masyarakat
2. Pengamanan kawasan khusus militer dari pengaruh budidaya lain
3. Pengawasan/pengendalian pemanfaatan ruang yang mengganggu lingkungan
masyarakat sekitar
Arahan penetapan lokasi Kawasan Militer dan Kepolisian di Provinsi DIY sebagai
berikut:
1. AAU dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
2. Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gunungkidul.
3. Komplek Batalyon 403 TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sleman.
4. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul.
5. Satuan Radar di Kabupaten Kulon Progo.
6. Kompi Brimob Polda DIY Sentolo di Kabupaten Kulon Progo.
7. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul.
8. Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Yonif 403 Demak Ijo di Kabupaten Sleman.RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 36 6 - 36
9. Kawasan latihan militer Paliyan di Kabupaten Gunungkidul.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 37 6 - 37
TABEL VI.7RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA DI PROVINSI DIY
NO JENIS KAWASAN TUJUAN PEMANFAATAN KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
1.
KAWASAN PERUNTUKANHUTAN PRODUKSI
a. Hutan produksi tetap
Mengembangkan kelas perusahaan hutan kayu dan non kayu
1. Intensifikasi budi daya kehutanan2. Pengembangan prasarana dan sarana produksi 3. Pengendalian dan penyelesaian masalah pemanfaatan kawasan
hutan untuk keperluan non kehutanan4. Diversifikasi produk hasil hutan kayu dan non kayu
b. Hutan produksi tidak tetap Mengembangkan kawasan hutan produksi kayu dan non kayu dengan ekosistem terjamin
1. Restorasi ekosistem hutan2. Pengembangan prasarana dan sarana produksi3. Peningkatan struktur dan fungsi kawasan hutan
KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIANKawasan Tanaman Pangan Lahan Basah
Mengembangkan areal persawahan dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan/irigasi teknis dan setengah teknis
1. Intensifikasi pertanian2. Pengembangan prasarana pertanian3. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian
yang subur4. Penyelesaian masalah yang tumpang tindih dengan kegiatan
budidaya lainnya.
2. a. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering
Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering
1. Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk pertanian lahan kering
2. Penyelesaian masalah yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya
b. Kawasan Tanaman
Tahunan/Perkebunan Lahan Kering
Mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan
1. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan2. Pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan sesuai
dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal3. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara
kelestarian lingkungan
3. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
Mengusahakan secara optimal potensi sumber daya mineral sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan
1. Pembatasan area penambangan dan jenis mineral yang diusahakan.2. Pengoptimalan pengambilan sumber daya mineral.3. Penjaringan investasi usaha pertambangan.4. Pengendalian kerusakan lahan pasca tambang.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 38 6 - 38
NO JENIS KAWASAN TUJUAN PEMANFAATAN KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
4. KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
Mengembangkan kawasan prioritas yang memiliki prioritas, yang memiliki objek wisata terutama untuk wisatawan mncanegara yang pengembangannya diharapkan akan berdampak positif bagi kawasan-kawasan lainnya
1. Penataan Ruang Kawasan peruntukan pariwisata2. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata
5.
KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN
a. Permukiman Kota
Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sesuai dengan hirarki dan fungsinya.
Penataan ruang kota :- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota- Peninjauan kembali (evaluasi revisi) Rencana Tata Ruang Kota
b. Permukiman PedesaanMengembangkan kawasan peruntukan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang tersebar sesuai dengan potensi pertanian
Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan dengan sentra produksi dan pusat pelayanan permukiman pedesaan
6. KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI
Menjadikan wilayah-wilayah tempat pendidikan tinggi (kampus) yang berdayaguna untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana kampus berkualitas unggul, kompetitif, mandiri serta terpadu. Serta Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan serta terciptanya efisiensi dalam pengelolaan kampus.
1. Optimalisasi prasarana untuk kegiatan pendidikan tinggi2. Penataan ruang kawasan pendidikan3. Penjaringan investasi/pembiayaan pendidikan tinggi4. Pembatasan kawasan pendidikan tinggi pada kawasan lindung
7. KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Menjaga kelestarian berfungsinya pantai/pesisir dan kelautan, disamping upaya pengamanan dari kegiatan budidaya lainnya.
1. Pengembangan kawasan agar tetap lestari2. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan3. Pengendalian dari pemanfaatan yang mengganggu4. Pengamanan dari invasi kegiatan bangsa lain
8. KAWASAN HUTAN SABUK KOTA
Mengusahakan pengendalian polusi udara akibat pengembangan jalan di sekitar jalan tol lingkar dalam kota di sekitar Kota Yogyakarta. Selain itu, upaya pengembangan sabuk hutan kota ini diujukan untuk pengendalian pemanfaatan lahan kawasan budidaya.
1. Pengendali lingkungan sebagai dampak dari pengembangan jalur jalan tol dalam kota yang akan dikembangkan
2. Pengendalian penghijauan kota di wilayah
9. KAWASAN MILITER DAN KEPOLISIAN
Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengembangan kawasan khusus militer diatur secara khusus dengan penyediaan fasilitas, pengamanan kawasan dan pengendalian pemanfaatannya
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 6 - 39 6 - 39
6.36.3 Rencana Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai Strategis NasionalRencana Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai Strategis Nasional
Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan
andalan, Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan
perkembangan wilayah.
Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut, Provinsi
DIY tidak mempunyai kawasan andalan laut.
Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan
prospektif berkembang.
Rencana penetapan kawasan andalan prospektif berkembang di Provinsi DIY adalah di
Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya, sektor unggulannya adalah pariwisata, pertanian,
industri dan perikanan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo,
Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
6.46.4 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis ProvinsiRencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
Tata ruang di wilayah sekitarnya;
Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan jenis kawasan strategis dapat dilihat di
bawah ini, sebagai berikut :
a. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,
antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan
kawasan latihan militer.
b. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan
pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan
dan pelabuhan bebas.
c. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara
lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk
warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi
Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 40
d. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber
daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan
minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai,
serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
e. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian
lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti
Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional
Komodo.
6.4.16.4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan PertahananRencana Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan
dan Keamanandan Keamanan
Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari kawasan latihan
militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut,
dan kawasan militer lainnya. Provinsi DIY tidak mempunyai Rencana PengembanganRencana Pengembangan
Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan.Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan.
6.4.26.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan EkonomiRencana Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Rencana pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
Sedangkan Rencana pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagai
kawasan strategis provinsi, yakni:
a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
b. Kawasan Koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng.
c. Kawasan Koridor yang menghubungkan Temon, Wates, Yogyakarta, dan Prambanan.
d. IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan di Kabupaten Bantul.
e. IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman.
f. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo.
g. Kawasan koridor yang menghubungkan Tempel dan Parangtritis.
6.4.36.4.3 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pelestarian Sosial BudayaRencana Pengembangan Kawasan Strategis Pelestarian Sosial Budaya
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pelestarian Sosial Budaya terdiri atas :
a. Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 41
b. Kawasan Strategis Provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul.
6.4.46.4.4 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis PendayagunaanRencana Pengembangan Kawasan Strategis Pendayagunaan
Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi TinggiSumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
Rencana pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi
yang ditentukan sebagai kawasan strategi Provinsi, antara lain:
Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.
Kawasan Teknologi Tinggi di wilayah gunung Merapi Kabupaten Sleman.
6.4.56.4.5 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis sebagai Kawasan lindungRencana Pengembangan Kawasan Strategis sebagai Kawasan lindung
dan Budidayadan Budidaya
Rencana pengembangan kawasan lindung sebagai kawasan strategi nasional, diantaranya:
Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.743,2500 ha di Kecamatan Turi, Cangkringan
dan Pakem di Kabupaten Sleman.
Rencana pengembangan kawasan lindung sebagai kawasan strategis provinsi,
diantaranya:
Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul.
Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul.
Kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul
6.4.66.4.6 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Pengelolaan HasilRencana Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Pengelolaan Hasil
Laut dan Pengembangan Kawasan PesisirLaut dan Pengembangan Kawasan Pesisir
Secara genetik, pantai-pantai di Provinsi DIY dapat dibedakan menjadi:
1. Pantai deposisional yang meliputi Pantai Congot hingga Samas
2. Pantai kompleks, yang meliputi Pantai Parangtritis
3. Pantai patahan, yang meliputi Pantai Ngobaran, Ngungap dan Sadeng
4. Pantai karst, yang meliputi Pantai Ngrenehan hingga Sundak
5. Pantai gunungapi, yang meliputi Pantai Siung dan Wediombo.
Berdasarkan tingkat perkembangannya, pantai-pantai di Provinsi DIY dapat dibedakan
menjadi 3 kelas yaitu:
1. Pantai yang sudah berkembang, meliputi Pantai
Glagah, Samas, Parangtritis, baron, Kukup, Krakal, dan Sadeng.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 42
2. Pantai sedang berkembang, meliputi Pantai
Congot, Trisik, Pandansimo, Ngrenean, Drini, Sundak, Wediombo, dan Ngungap.
3. Pantai belum berkembang, meliputi Pantai Bugel,
Ngobaran, dan Siung.
Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir sebagai kawasan strategis nasional,
diantaranya:
Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Pantai Congot, Pantai Glagah.
Kabupaten Gunungkidul, yaitu Pantai Sadeng.
Kabupaten Bantul, yaitu Pantai Parangtritis.
Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir sebagai kawasan strategis provinsi,
diantaranya:
Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Pantai Congot, Pantai Glagah, Pantai Trisik dan
Pantai Karangwuni.
Kabupaten Bantul, yaitu di Pantai Depok, Pantai Pandansimo, Pantai Samas dan
Pantai Kuwaru.
Kabupaten Gunungkidul, yaitu Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai
Ngrenehan dan Pantai Gesing.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 43
Tabel VI.8Rencana Kawasan Strategis Provinsi dan Nasional Di Provinsi DIY
NO JENIS KAWASAN STRATEGISLOKASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1. Kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
Provinsi DIY tidak mempunyai Rencana Pengembangan KawasanRencana Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan KeamananStrategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Kawasan Koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan,
Wonosari, Rongkop, dan Sadeng. Kawasan Koridor yang menghubungkan Temon, Wates,
Yogyakarta, dan Prambanan. IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan
di Kabupaten Bantul. IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman. Kawasan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo. Kawasan koridor yang menghubungkan Tempel dan Parangtritis.
3.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.
Kawasan Teknologi Tinggi di wilayah gunung Merapi Kabupaten Sleman.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Taman Wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman.
Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul.
5.Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Taman Nasional Gunungapi Merapi Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul.
Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul. Kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 44
TABEL VI.9RENCANA PENGEMBANGAN POLA RUANG PADA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DIY
NO KAWASAN STRATEGIS KARAKTERISTIK (POTENSI DAN MASALAH) RENCANA PENGEMBANGAN
1.
Kawasan prioritas yang Tumbuh Cepat:Kawasan Kaki Merapi dan Dataran Yogya Bantul.Kawasan pertanian lahan basah, pariwisata dan permukiman.
Aglomerasi objek dan fasilitas wisata utama di DIY Aglomerasi penduduk dan kegiatan di Jawa Tengah
bagian Selatan Pertumbuhan dan pergerakan penduduk yang tinggi,
sejalan dengan perkembangan sektor sekunder dan tertier yang
memerlukan ruang Kesuburan tanah tinggi dengan ketersedian air dan
sarana pertanian yang mencukupi, yang dipadukan dengan kapasiutas sumber daya manusia yang tinggi merupakan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah yang mempunyai produktifitas tinggi
Bagian atas dari kawasan ini merupakan wilayah resapan air, yang merupakan kunci utama tata air di kawasan kaki Merapi dan Dataran Yogya Bantul
Konflik pemanfaatan ruang yang cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan terjadinya negasi antar bentuk penggunaan, diskordansi keruangan serta dampak pencemaran.
Pelestarian fungsi lindung pada kawasan resapan ir untuk menjaga tatanan hydro-orologi di kawasan ini.
Pengembangan budidaya pertanian lahan basah, perikanan, peternakan, industri pariwisata, dan permukiman yang mempunyai resiko minimum terhadap penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan
Pengembalian fungsi lindung pada kawasan resapan yang telah mengalami penurunan fungsi, baik sebagai proses budidaya manusia mupun alam
Pengarahan aglomerasi penduduk dan kegiatannya serta penyesuaian rasio pengusahaan tanah pertanian per KK
Pelestarian objek/benda cagar budaya dan pemenfaatannya secara bijaksana
2.
Kawasan Prioritas Kritis :Kawasan kritis yyang bersifat di lereng Merapi Kabupaten Sleman, Pegunungan Menoreh Kabupaten Kulon Progo, Pegunungan Sewu dan Baturagung Gunung Kidul dan Bantul
Tidak aman untuk lahan pertanian semusim, seperti yang sebagian besar dilakukan saat ini (mis use)
Kepadatan penduduk dan latar belakang sosial ekonominya menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan (over use)
Terbatasnya sumber daya alternatif dan pengetahuan Tekanan penduduk terhadap sumber daya yang tersedia
cenderung semakin meningkat.
Penetapan sebagai kawasan lindung Pengembalian fungsi hidro-orologis kawasan hutan yang telah mengalami
kerusakan Penataan kawasan agriforestry untuk lokasi potensial Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan
lindung untuk menjaga fungsi lindung kawasan Pengurangan kepadatan penduduk dan peningkatan pengetahuan untuk
mengembangkan sumber daya alternatif Pengembangan kegiatan ekonomi terbatas, untuk pengembangan sumber
daya alternatif, sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 45
NO KAWASAN STRATEGIS KARAKTERISTIK (POTENSI DAN MASALAH) RENCANA PENGEMBANGAN
3.
Kawasan Prioritas Penunjang Perkembangan Sektor Strategis.Kawasan perkotaan Yogyakarta kota-kota pusat pertumbuhan (Wates, Nanggulan, Srandakan, Piyungan, Prambanan, Bantul, Godean, Imogiri dan Wonosari).
Pusat pelayanan bagi daerah belakangnya Peluang berkembang besar Aglomerasi penduduk sektor sekunder dan tersier Potensial terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan
pemanfaatan yang melampaui batas daya dukung lingkungannya Sumber pencemaran lingkungan (fisik dan sosial)
Pemanfaatan area Yogyakarta sebagai pusat pelayanan dan pengembangan Jawa Tengah bagian selatan
Pemantapan mekanisme pengelolaan pembangunan area perkotaan Yogyakarta sebagai persiapan terbentuknya Yogykarta Raya
Perluasan penyediaan fasilitas dasar untuk pengembangan sektor-sektor prioritas seperti, Pariwisata, Pendidikan dan Perdagangan
Pemerataan Penyebaran penduduk dn kegiatannya, sesuai dengan tata jenjang pelayanan pusat-pusat pelayanannya
Penggunaan ruang untuk bangunan pada blok-blok komersial, fasilitas umum dan perumahan, dengan perkembangan vertikal pada lokasi yang dimungkinkan
Pengembangan kebijaksanaan pertanahan perkotaan (Urban Land Policy dengan perangkat informasinya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan area perkotaan Yogyakarta
Penegasan perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan konservasi budaya dan konservasi ekologi
Pengembangan sistem transportasi terpadu, baik antar noda maupun antar jaringan pelayanan
Pemantauan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi besar untuk menghasilkan pencemaran air udara, tanah dan estetika
Pengembangan pertanian pertamanan kota (market gardening)
4.
Kawasan Prioritas Perbatasan:Kawasan Gelang Man Ten (Magelang-Sleman-Klaten), Pa Won Sari (Pacitan-Wonogiri-Wonosari), Projo Gelang (Kulon Progo-Purworejo-Magelang)
Kawasan perbatasan umumnya merupakan kawasan lindung, baik hutan lindung maupun rawan bencana. Kawasan tersebut berada di perbatasan Sleman dengan Magelang Kulon Progo dengan Purworejo maupun Wonosari dengan Wonogiri. Disamping kawasan lindung ada beberapa bagian yang merupakan kawasan budidaya, terutama budidaya pariwisata, yang berada di Sleman-Magelang-Klaten dan Kulon Progo-Purworejo.
Perbedan prioritas penanganan dan kepentingan merupakan hambatan pengembangan kawasan perbatasan.
Pemantapan koordinasi wilayah dan sektoral dan pengembangan mekanisme pembangunan kawasan perbatasan
Kesesuain penetapan fungsi kawasan Intregrasi penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Pengurangan penduduk pada kwasan rawan bencana Pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfatan ruang
5.
Kawasan Tandus:Kawasan pasir pantai selatan, dari muara Sungai Opak sampai Sungai Bogowonto.
Mempunyai kandungan mineral bijih besi. Merupakan penyimpan air tawar dan penahan intrusi air laut. Potensial sebagai kawasan wisata, tetpi saat ini sebagian congot dipakai untuk kepentingan militer, tanahnya merupakan tanah yang miskin hara.
Penetapn kawasan lindung setempat, untuk melestarikan fungsi air tawar dan intrusi air laut
Pengendalian dan pengarahan kegiatn yang ada dan berkembang di kawasan tersebut, untuk menjaga fungsi kawasan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 46
NO KAWASAN STRATEGIS KARAKTERISTIK (POTENSI DAN MASALAH) RENCANA PENGEMBANGAN
6.
Kawasan pantai.Glagah, Samas, Parangtritis Baron, Kukup, Krakal dan Sadeng.
Klasifikasi perkembangan : telah berkembang Potensi yang ada antara lain : pemandangan alam yang
indah, perikanan laut yang sudah berkembang, tambak udang, adanya variasi vegetasi alami, pertanian lahan kering terbats serta fasilitas transportasi dan akomodasi yang memadai.
Di pantai Glagah akan dibangun TPI Masalah yang menghambat adalah kondisi fisik pantai
(iklim yang kurang menunjang, arus balik yang kuat)
Penertiban jasa penginapan Mengurangi pencemaran air tanah Menertibkan jasa usaha wisata yang dapat mengganggu kelestarian
lingkungan serta kenyaman pengunjung kawasan pantai
Congot, Trisik, Pandansimo, Ngrenean, Drini, Sundak, Wediombo, dan Ngungap.
Klasifikasi perkembangan : sedang berkembang Mempunyai pelabuhan nelayan (pantai Drini), kondisi
alam yang indah (Pasir Putih), Pantai Sundak bias dikembangkan sebagai pantai wisata bahari serta bumi perkemahan
Kendala dalam pengembangan adalah iklim yang kurang nyaman, terjadi abrasi, arus balik yang kuat.
Pemantauan terhadap kegiatn yng dpt menimbulkan dampak negative pada lingkungn serta kemungkinan unsur pencemar di kawasan pantai, baik pencemaran yang terjadi pada perairan, pada permukaan tanah, maupun dibawh permukaan tanah
Pantai Bugel, Ngobaran, dan Siung.
Klasifikasi perkembangan : belum berkembang Mempunyai potensi alam yang bias dikembngkn (Pasir
putih), potensi lainnya adalah luasnya lahan pertanian yang bisa ditanami tanaman semusim
Pantai Ngobaran potensial untuk dikembangkan pantai wisata spiritual
Kendala dalam pengembangan antara lain fasilitas akomodasi dan transportasi yang belum memadai, serta iklim yang kurang nyaman.
Antisipasi terhadap kemungkinan berkembangnya jasa wisata termasuk dampak yang akan muncul akibat jasa wisata tersebut
Peningkatan terhadap kawasan-kawasan khusus (misalnya kwasan lindung untuk satwa liar) untuk tetap mempertahankan keaslian kawasan pantai tersebut.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 47
Gambar 6.4 Peta Rencana Pola Ruang
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 48
Peta Kehutanan Provinsi DIY
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 49
Gambar 6.5 Peta Rencana Kawasan Strategis
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 50
Gambar 6.6 Peta Rencana Penanganan Kawasan Bencana
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY 2009 - 2029 6- 51