Upload
vanhanh
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BAB V
RENCANA PENGWASAN AKADEMIK (RPA) DAN RENCANA PENGAWASAN MANAJERIAL (RPM)
Pencana Pengawasan Akademik mrupakana kegiatan supervisi tatap muka
pengawas sekolah setiap minggu dengan sasaran guru secara individu maupun
kelompok setiap guru binaan melalui pembinaan , pendampingan dan supevisi klinis ,
serta pembimbingan dan pelatihan guru sesuai dengan kompetensi dan tugas pokom
guru yang merupakan uraian kegiatan dalam aspek/materi program semester
pengawasan.
A. RENCANA PENGWASAN AKADEMIK (RPA)
I. Aspek/Masalah : 1. Pembinaan guru menyusun administrasi perencanaan
pembelajaran sesuai dengan ketentuan.
2. Pembinaan guru menyusun administrasi penilaian
pembelajaran sesuai dengan ketentuan
II. Tujuan : :
1. Meningkatnya kemampuan guru menyusun kelengkapan administrasi
perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan
2. Meningkatnya kemampuan guru menyusun kelengkapan administrasi
perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan
III. Indikator : 1. Guru mampu menyusun perencanaan dan Penilaian pembelajaran sesuai
dengan ketentuan.
2. Guru melengkapi dokumen perencanaan dan penilaian pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran setiap semestar
IV. Semester/ Tahun : Ganjil/Genap , Tahun : 2016/2017
47
V. Waktu , Tempat dan Sasaran :
1. Penagawasan Akademik Berdasarkan Rumpun Mata Pelajaran matematika,
pembinaan dilakukan secara bergiliran pada guru matematika sebanyak 53
SMA/SMK/SLB yang tersebar di 8 kecamatan mulai hari senin sampai hari
kamis selama 1 semester
2. Pengawasan akademik rumpun/mata pelajaran atematika dan mata pelajaran lain
selain matematika yang tidak ada pengawas rumpun/mata pelajaran.Dilakukan di
3 (tiga) sekolah binaan khusus sesuai SK pembagian Tugas.
VI. Strategi/Metode Kerja /Teknik Supervisi :
1. Dokumenter & wawancara
2. Pengamatan dan diskusi
VII. Skenario Kegiatan :
1. Pendahuluan
a. Penyampaian pembinaan awal perlunya guru menyusun kelengkapan
Administrasi Perencanaan Pembelajaran (APP) dan kelengkapan Perencanaan
Penilaian (AP)
b. . Pemberian motivasi pembiasaan menyusun kelengkapan APP dan
kelengkapan AP
c. Penyampaian informasi hasil penilaian APP dan AP sekaligus pembinaan
2. Kegiatan Inti
a. Penilaian perangkat APP dan AP semua guru menggunakan Intrumen .
b. Wawancara dengan setiap guru terkait dengan kelengkapan APP dan AP yang telah
disusun.
c. Usai penilaian, penyampaian informasi hasil penilaian sekaligus pembinaan48
3. Penutup
a. Penguatan dan motivasi pentingnya penyusunan APP dan APP
b. Pengawas melakukan refleksi pelaksanaan penilaian APP san APP serta pembinaan
VIII. Sumber daya yang diperlukan :
- Buku Kerja Pengawasan
- Media Lap top
- Apliksi Instrumen Pengawasan
IX. Penilaian dan Instrumen
Penilaian : 1. Produk guru berupa perencanaan pembelajaran
2. Produk guru berupa penilaian pembelajaran
Instrumen : Format evaluasi penyusunan APP dan AP (sesuai dengan di Buku Kerja
Pengawas dan dikembangkan)
X. Rencana Tindak Lanjut :
Pengawas sekolah melakukan monitoring , penguatan dan pembinaan berkala
kelengkapan APP dan AP.
B. RENCANA PENGAWASAN AKADEMIK (RPA)
1.Aspek/Masalah : 49
Peningkatan pembelajaran ..
2. Tujuan : :
3.Indikator :
4. Semester/ Tahun : Ganjil/Genap , Tahun : 2016/2017
5. Waktu dan sekolah Yang dikunjungi
a. Penagawasan Akademik Berdasarkan Rumpun Mata Pelajaran matematika,
pembinaan dilakukan secara bergiliran pada guru matematika sebanyak 53
SMA/SMK/SLB yang tersebar di 8 kecamatan mulai hari senin sampai hari
kamis selama 1 semester
b. Pengawasan akademik rumpun/mata pelajaran atematika dan mata pelajaran
lain selain matematika yang tidak ada pengawas rumpun/mata
pelajaran.Dilakukan di 3 (tiga) sekolah binaan khusus sesuai SK pembagian
Tugas. :
6. Tempat : Di setiap sekolah binaan
7. Sasaran : 40 guru
8. Strategi/Metode Kerja /Teknik Supervisi : Pengamatan dan diskusi
9. Skenario Kegiatan :
a. Pendahuluan
1).. Pra supervisi KBM penyampaian informasi untuk supervisi KBM50
Meningkatnya kemampuan guru melaksanakan KBM
1. Guru dalam melaksanakan KBM sesuai dengan RPP yang
disusun.
2. Guru mampu mengembangkan KBM dengan baik
3. Guru mampu melaksanakan pembelajaran aktif
2). Melihat persiapan pembelajaran yang akan disupervisi KBM-nya
3). Pemberian motivasi pembiasaan menyusun kelengkapan APP
4). Penyampaian informasi hasil supervisi sekaligus pembinaan
b. Kegiatan Inti
a. Supervisi kunjungan kelas menggunakan program e_Pengawasan
b. Diskusi hasil supervise bersama guru yang disupervisi sekaligus pembinaan
c. Penutup
a. Penguatan dan motivasi pentingnya supervise kunjungan kelas
b. Pengawas melakukan refleksi pelaksanaan supervisi
9. Sumber daya yang diperlukan :
- Buku Kerja Pengawasan
- Media Lap top
- Soft ware program e_Pengawasan
10. Penilaian dan Instrumen
Penilaian : Kesesuaian RPP dengan KBM
Instrumen : Format evaluasi menggunkan RPP KTSP 2016 /K-13 (sesuai dengan
di Buku Kerja Pengawas dan dikembangkan)
11. Rencana Tindak Lanjut :
Pengawas sekolah melakukan monitoring, penguatan dan pembinaan
berkala tentang KBM.
C. RENCANA PENGAWASAN MANAJERIAL (RPM)
51
Rencama pengawasan manajerial merupakan kegiatan supervisi tatap muka
pengawas sekolah dengan kepala sekolah binaan secara individu maupun kelompok
(MKKS) memlaui pembinaan,pendampingan, Focus Group Discussion (FGD) ,
Benchmarking sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi yang haus dimiliki olej
kepla sekolah.
REN C ANA PENGAWASAN MANAJERIAL
(RP M )
A. Aspek/Masalah : Perkembangan pelaksanaan 4 SNP.
B. Tujuan : Meningkatnya pelaksanaan 4 SNP.
C. Indikator : 1. Sekolah dapat melaksanakan 4 SNP denga baik.
2. Sekolah dapat m,eningkatkan 4 SNP sesuai dengan
renca yang disusun.
D. Semester/ Tahun : Semester : Ganjil, Tahun : 2016/2017
E. Waktu dan sekolah binaan :
1. Pengawasan Manajerial pada Sekolah Binaan
No. Sekolah Binaan Waktu Keterangan
1 SMAN 1 Dompu Setiap sabtu minggu I & III
2 SMAN 3 Woja Setiap sabtu minggu II
3 SMA IT Adda'wah Setiap Minggu IV
F. Tempat : Di setiap sekolah binaan
G. Sasaran : Kepala Sekolah dan Pokja SNP
H. Strategi/Metode Kerja /Teknik Supervisi : Dokumenter dan wawancara
52
I. Skenario Kegiatan :
1. Pendahuluan
a. Penyampaian pembinaan awal perlunya melaksanaan SNP dengan efektif
b. Pemberian motivasi melaksanakan SNP
c. Penyampaian informasi hasil pemantauan
2. Kegiatan Inti
a. Pemantauan dan penilaian dokumen 4 SNP dan implementasinya
menggunakan program e_Pengawasan
b. Wawancara dengan setiap Koordinator kelompok kerja (Pokja) 4 SNP.
c. Usai pemantauan dan penilaian, penyampaian informasi hasil penilaian
sekaligus pembinaan
3. Penutup
a. Penguatan dan motivasi pentingnya melaksanakan SNP secera fektif dan
terprogram
b. Pengawas melakukan refleksi pelaksanaan pemantauan
J. Sumber daya yang diperlukan :
- Buku Kerja Pengawasan
- Media Lap top
- Instrumen Aplikasi Pengawas.
K. Penilaian dan Instrumen
Penilaian : Dokument 4 SNP dan wawancara
53
Instrumen : Menggunakan instrument akriditasi
L. Rencana Tindak Lanjut :
Pengawas sekolah melakukan monitoring, penguatan dan pembinaan
berkala dokumen SNP dan pelaksanaannya.
BAB VI
P E N U T U P
54
A. Kesimpulan
Setelah tersusunnya program pengawasan tahun pelajaran 2016/2017 untuk
kegiatan pengawasan yang mengacu pada Permendiknas Nomo 143 tahun 2017 serta
memperhatikan unsur-unsur kegiatan pengawasan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
yang meliputi : (1) Pembinaan guru dan atau Kepala Sekolah; (2) Pemantauan SNP; (3)
pembimbingan professional guru dan atau Kepala Sekolah; (4) Penilaian Kinerja Guru
dan atau Kepala Sekolah; (5) Pembimbingan Kompetensi guru dan atau Kepala
Sekolah; (6) Penyusunan program pembimbingan dan (7)) Evaluasi hasil pembimbingan
guru dan atau Kepala Sekolah maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat
berlangsung baik dan efektif.
Untuk menunjang dan membantu pelaksanaan pengawasan agar berlangsung
secara efektif dengan hasil semaksimal mungkin maka dalam pelaksanaan program
menggunakan Instrumen Pengawasan yang mengacu pada Permendiknas 143 thn 2014
dan Buku Kerja Pengawas Sekolah. Intrimen tersebut telah dibuatkan aplikasinya
sehinggan membantu sampai pada pelaksanaan analisis, pembahasan sampai dengan
simpulan dan rekomendasi.
Dengan dukungan semua pihak khususnya untuk sekolah binaan maka diharapkan
program pengawasan yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan baik
danmaksimal. Terima kasih.
B. Saran-Saran
55
1. Peningkatan penerapan iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah
dari seluruh kinerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa dan
pengawas sekolah dengan dijiwai semangat ibadah, ikhlas karena Alloh.
2. Perlunya koordinasi, kerjasama dan sinergi berbagai komponen pendidikan /
pembelajaran di sekolah yang bagus, baik antara guru, siswa, kepala sekolah dan
pengawas sekolah serta stakeholder dari sekolah.
3. Perlunya keteladanan, pembiasaan kerja yang professional dengan menerapkan
prinsip-prinsip manajemen seperti, semua kegiatan di sekolah harus
direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan jelas, terukur serta dilaksanakan
dengan penuh kesungguhan dan amanah.
DAFTAR RUJUKAN
56
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas),
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,
7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan
Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan
Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.
10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan
Dasar Dan Menengah.
11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan
Pendidikan Dasar Dan Menengah.
12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas
Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas
Sekolah
14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala
Sekolah
15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar
Kompetensi Guru
16. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Dasar Dan Menengah
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 01/III/Pb/2011 Dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang 57
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya
19. Permendiknas No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan
Angka Kreditnya
20. Permendikbud Nomor 143 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Pengawas dan Angka Kreditnya.
21. Program kepengawasan tahun pelajaran 2013/2017.
22. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan Dasar
Dan Menengah.
23. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
Dan Menengah
24. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tentang Tentang Sistem
Pengelolaan Pendidikan Di Pemerintah Kabupaten Dompu .
GLOSARIUM
58
1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
59
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk
60
membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
61
LAMPIRAN :1. Surat Tugas Pengawasan
2. Pembagian Tugas Pengawasan
3. Daftar Sekolah Binaan (Akademik dan Manajerial)
4. Rincian Tugas Pengawas Sekolah
5. Jadwal Kunjungan Supervisi Akademik dan Manajerial
6. Kalender Pendidikan Thn 2016/2017
7. Instrumen Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah
8. Instrumen Pemantauan Pelaksanaan SNP
9. Instrumen Penilaian Kenirja Guru dan Kepala Sekolah
10. Blanko daftar Hadir
11. Blangko Suraat Keterangan Telah melaksananakan pembinaan
12. Blangko Suraat Keterangan Telah melaksananakan pemanatauan
13. Blangko Suraat Keterangan Telah melaksananakan telah melakukan penilaian
kinerja
62
63