Click here to load reader
Upload
dinhkiet
View
223
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PENDAHULUAN
Dasar hukum pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
Terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) disamping dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah disebut dalam Pasal 4 Undang-undang PPN
dan PPnBM dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPnBM yaitu :
1. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN
2. Pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan
BKP yang tergolong mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada
saat impor.
3. PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. (Namun
demikian, apabila Eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah,
maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.)
LATAR BELAKANG PENGENAAN PPNBM
1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen,
semakin ringan beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi regresivitas
ini, terhadap konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah
dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM.
2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini
merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak
produktif dalam masyarakat.
3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi
impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM dimaksudkan untuk
melindungi produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan proteksi
4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun
Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan dengan pertimbangan :
a. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen
yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang
berpenghasilan tinggi
b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKB yang
tergolong mewah
c. Perlu adanya perlindungan terhadap konsumen kecil tradisional
d. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara
Batasan Suatu barang termasuk BKB Yang tergolong mewah adalah:
a. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
b. Barang tersebut dimkonsumsi oleh masyarakat tertentu
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
d. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
e. Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
PPnBM dikenakan atas:
a. Penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha
yang menghasilkan BKB yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
b. Impor BKB yang tergolong mewah oleh siapapun
Objek pajak penjualan atas barang mewah :
1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan
oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
TARIF PAJAK
1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya
10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat diteteapkan dalam
beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh
persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Perbedaan
kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah ang atas penyerahannya dikenakan juga
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengelompokan Barang Kena Pajak
ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dikenakan pajak
dengan tarif 0% (nol persen).
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas
konsumsi Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang
diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta
kembali.
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Tarif
(%) Jenis Barang Kena Pajak
10 kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai
dengan 15 (lima belas)orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc;
25 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh)
orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
30 kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
50 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh)
orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2),
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc; kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh)
orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan
semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
60 kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
75 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh)
orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;
trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Tarif
(%) Jenis Barang Kena Pajak
10 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televisi; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; kelompok mesin pengatur suhu udara; kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima
siaran radio; kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya;
20 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang dikenakan tariff 10%;
kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang dikenakan tariff 10%;
kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering;
pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; kelompok wangi-wangian;
30 kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tariff 10%;
40 kelompok minuman yang mengandung alcohol; kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool; kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan
untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran
daripadanya; kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain
yang dikenakan tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
kelompok jenis alas kaki; kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung
cina atau keramik; Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari
batu selain batu jalan atau batu tepi jalan;
50 kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali
untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan
tarif 10% dan tarif 30%; kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara.
75 kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dikenakan tariff 40%;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum."
Pengecualian Pengenaan PPnBM Atas Kendaraan Bermotor
Untuk kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan PPnBM adalah
1. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan
jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan
angkutan umum;
2. Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan; dan
3. Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) dengan semua kapasitas isi silinder sebagaimana dimaksud dalam
kendaraan bermotor kelompok 1 huruf “a” (10%) yang digunakan untuk
kendaraan dinas TNI atau Polri.
Apabila kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan PPnBM di
atas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya
ternyata depindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai
dengan tujuan semula, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak
dipindahtangankan atau diubang peruntukannya. Demikian pula halnya
apabila jangka 1 (satu) bulan tersebut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang terutang tidak atau kurang debayar,maka Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah dengan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Impor yang tidak dikenakan PPn BM
Atas impor dan atau bangunan yang tidak dikenakan PPn BM adalah :
a. Kendaraan Bermotor roda dua yang isi silindernya sampai dengan 250cc
b. Kendaraan sasis
Terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan orang dan Van yang diubah dari
kendaraan sasis dikenakan PPn BM sesuai ketentuan
Saat Terutang PPn BM
Penetapan saat terutangnya PPn BM sesuai Direktur jendral Pajak diatur :
a. Saat terutangnya PPn BM atas impor BKP yaitu saat barang masuk pabean
sesuai ketentuan UU Kepabean. Pemungutannya yaitu bersamaan dengan
pemungutann Bea masuk. Kendaraan Brmotor bentuk CBU, PPn BM
dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai
b. Atas penyerahan Kendaraan Bermotor
1. Hasil rakitan eks CKD
2. Kendaraan Bermotor yang telah diubah dari kendaraan sasis atau
angkutan barang
Mekanisme Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor
a. Impor kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar (CKD) oleh ATPM
atau Pabrikan tidak dikenakan PPnBM
b. Penyerahan didalam daerah pabean kendaraan bermotor dalam keadaan
CKD tersebut oleh ATPM dikenakan PPnBM dengan DPP 125% (biaya
karoseri ditetapkan 25%)
c. Impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan terpasang/CBU oleh bukan
ATPM dikenakan PPnBM. Dalam nilai CIF < 80% nilai CIF kendaraan
sejenis yang diimpor ATPM, maka DPPnya untuk menghitung PPN dan
PPnBM sebesar 150%
d. Impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan terpasang oleh
ATPM tidak dikenakan PPnBM. Penyerahan didaerah pabean kendaraan
jenis impor dikenakan PPnBM.
Cara Menghitung PPnBM
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah
dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP). Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya apakah harga
jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan
Menteri Keuangan.
Rumus yang digunakan :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
Contoh :
Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (30%) sebesar Rp 140.000.000,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dihitung :
t110+t x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP
t = besaran tarif PPnBM
10110+30 x Rp 140.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
Contoh lainnya apabila harga jual mobil (DPP) Rp 280.000.000,00
PPnBM terutang (tarif 30%) = 30% x Rp 280.000.000,00
= Rp 84.000.000,00
PPnBM Bukan Kredit Pajak
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu
perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, tidak dapat
dekreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat
penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada
tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
bukan merupakan Pajak masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh
karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam
harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau debebankan sebagai biaya
sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.
Contoh soal 1. Bpk.Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20%
seharga Rp 200.000.000,- hitung :
- PPN dan PPN-BM
- jumlah yang di bayar Bpk.Andi
jawab :
Jumlah pembayaran Rp200.000.000,-
PPN 10% X Rp 200.000.000 Rp 20.000.000,-
PPN-BM 20% X Rp 200.000.000 Rp 40.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 260.000.000,-
2. PT. Cahaya membeli BKP Barang Mewah Langsung dari pabrik seharga Rp
500.000.000 tarif barang Mewah 20% kemudian barang tersebut dijual lagi
seharga Rp 750.000.000 di dalam negeri.
hitunglah :
- PPN dan PPN BM
- Jumlah yang dibayar PT Cahaya
- Jumlah Yang dibayar pembeli
Jawab :
-PPN 10% X Rp 500.000.000 Rp 50.000.000
PPN BM 20% X Rp 500.000.000 Rp 100.000.000
-----------------------+
-PPN dan PPN BM yang harus dibayar Rp 150.000.000
-PPN 10% X Rp 750.000.000
Jumlah yang dibayar pembeli Rp 75.000.000
3.Bpk Sarno seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 30%
seharga Rp 300.000.000,-
Hitung :
-PPN dan PPN Bm
-Jumlah yang harus dibayar
Jawab :
Jumlah Pembayaran Rp 300.000.000,-
PPN 10% X Rp300.000.000 Rp 30.000.000,-
PPN BM 30% X Rp 300.000.000 Rp 90.000.000,-
-----------------------+
Jumlah yang harus dibayar Rp 420.000.000,-
Sumber :
Sunarto. 2002. PERPAJAKAN. BPFE UST: Yogyakarta
Waluyo. 2002. PERPAJAKAN INDONESIA. Salemba Empat : Jakarta.
http://narwan.blogspot.com/2011/12/contoh-soal-perhitungan-ppn-
ppnbm_17.html
http://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=PPnBM&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A
%2F%2Felearning.gunadarma.ac.id%2Fdocmodul%2Fkursus_brevet_A
%2Fkursppn.pdf&ei=_VL5TpWPHcHirAe3h5XgDw&usg=AFQjCNFegZFqVf_
0SUbNtFuEGUrOmdbrvw
PERPAJAKAN
Rosyati, MSi
Disusun oleh:
Rina Purwaningtyas Utami 10.0102.0015
Risa Andriyasari 10.0102.0043
Puspita Tri Sudarno 10.0102.0049
Septi Yuli Hertati 10.0102.0057
Zesi Azzahra 10.0102.0079
Anisa Wening T 10.0102.0105
REGULER AKUNTANSI A
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2011