Upload
dinhtuyen
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WEJANGAN STATISTIK
1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan
pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya,
adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi
statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang
dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun
metodologinya sudah benar, karena data itu masih
dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data,
memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti
mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan
mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan
kebohongan.
Copyright © BPS Kabupaten Pakpak Bharat
INDEKS PEMBANUGNAN MANUSIA KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ISSN : - Nomor Publikasi : 12.162.11.01 1276.05.0412740.04.05 Katalog BPS : 4102002.1216 Ukuran Buku : 28 cm x 21 cm Jumlah Halaman : v + 42 halaman Naskah: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Statistik Sosial Gambar Kulit: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat Kerjasama Dengan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | i
KATA PENGANTAR
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan
yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraaan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dari semangat tujuan nasional ini, dapat dipahami bahwa hakikat pembangunan
nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Peran para pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana
menerjemahkan hakikat tersebut dan menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Tentu saja, instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan
mansia itu telah berjalan juga menjadi faktor penting didalamnya.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat bekerjasama dengan Badan
Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya untuk menyusun Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam
penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat secara
berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya publikasi ini diharapkan Pemerintah maupun
masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah
dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa
yang akan datang.
Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu
penyusunan publikasi ini. Akhirnya kami berharap, kritik dan saran guna perbaikan publikasi
dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data.
Salak, Agustus 2011 Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pakpak Bharat Kepala,
Dra. Minda Flora Ginting, M.M NIP 19690112 199401 2 001
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Plt. Kepala,
Sahat Bancin NIP 19560803 197803 1 002
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Grafik iv
Daftar Lampiran v
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Maksud dan Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup, Sumber Data, dan Metode Pengolahan Data 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA 9
2.1 Pardigma Pembangunan 9
2.2 Indikator dan Indeks 11
2.3 Konsep Pambangunan Manusia 13
2.4 Komponen dan Prosedur Penghitungan IPM 15
BAB III ANALISIS DAN STATUS PERKEMBANGAN IPM 19
3.1 Gambaran Umum 19
3.2 Analisis Komponen IPM 22
3.3 Status dan Perkembangan IPM 33
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Persinggungan antara Pembangunan Manusia dan Tujuan
Pembangunan Manusia 11
Tabel 2. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM 18
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan Tahun 2006 - 2010 20
Tabel 4. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan
Tahun 2009 - 2010 21
Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk kabupaten Pakpak Bharat
Menurut Kelompok Umur Tahun 2008 - 2010 26
Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 -
2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor (Persen) 30
Tabel 7. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten
Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 - 2010 31
Tabel 8. Tingkatan Status Pembangunan Manusia 33
Tabel 9. Status dan Perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 - 2010 34
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | iv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 – 2010 20 Grafik 2. Proporsi Kepadatan Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 22 Grafik 3. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas di Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2009 - 2010 24
Grafik 4. Perbandingan Angka Melek Huruf 3 (Tiga) Kabupaten yang Baru Pemekaran Tahun 2010 25 Grafik 5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 - 2010 26 Grafik 6. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Kabupaten yang Baru Dimekarkan Tahun
2008 - 2010 27
Grafik 7. Persentase Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Selama Sebulan yang Lalu dan Jenis Keluhan Kesehatan Tahun 2010
28 Grafik 8. Perbandingan AHH Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Nias Selatan,
Tahun 2010 29
Grafik 9. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan,
Nias Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2010 32
Grafik 10.
Perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat 2006 - 2010 35
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | v
DAFTAR LAMPIRAN
Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jumlah SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jumlah Murid SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jumlah Guru SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2010 Banyaknya Tenaga Paramedis Menurut Kecamatan Tahun 2010 Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, Jenis Dinding Terluas, Lantai Terluas, dan Sumber Penerangan Tahun 2010 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja Tahun 2010 Persentase Rumahtangga Menurut Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Golongan Pengeluaran Tahun 2010 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2010 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2010
36
36
37
37
38
38
39
39
40
41
41
42
43
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan
yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraaan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari semangat
tujuan nasional ini, dapat dipahami bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peran para
pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana menerjemahkan hakikat tersebut dan
menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentu saja,
instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan mansia itu telah berjalan juga menjadi
faktor penting didalamnya.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025 yang salah satu sasarannya adalah membaiknya
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya pada periode RPJMN tahap II (2010-
2014), maka usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan pembangunan
daerah merupakan salah satu faktor kunci untuk diperhatikan. Informasi yang memadai
mengenai status pembangunan manusia dapat menjadi salah stu masukan penting dalam proses
perencanaan pembangunan daerah tersebut.
Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan bersifat
multi dimensional dan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di
semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan, konsep dan pemikiran mengenai pembangunan
telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 2
dijumpai pemahaman yang mengasosiasikan pembangunan dengan perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Ahli-ahli
ekonomi Barat memperkenalkan konsep pembangunan kepada negara-negara yang baru merdeka
paska Perang Dunia II sebagai usaha melakukan modernisasi dengan berfokus pada 4 (empat) isu
sentral, yaitu: (i) pertumbuhan, (ii) akumulasi kapital, (iii) transformasi struktural, dan (iv) peran
dominan pemerintah. Model pemikiran ini telah mengantarkan sejumlah negara sedang
berkembang memasuki tahapan modernisasi dan industrialisasi sebagai titik lompatan menuju
kehidupan yang maju dan sejahtera.
Paradigma pembangunan diatas dalm perkembangannya banyak menuai kritik karena
hasil dari pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan
ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang bersifat
materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik yang
dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, sehingga cenderung
mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan menegasikan harkat dan
martabat kemanusiaan. Dewasa ini telah muncul pemikiran baru tentang pembangunan, yang
memusatkan pada 4 isu fundamental, yaitu (i) distribusi pendapatan, (ii) ketidakadilan, (iii)
kemiskinan, dan (iv) kebebasan dan demokrasi. Menurut paradigma ini makna hakiki dari
pembangunan bukanlah semata-mata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan pemerataan
distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan dan penghapusan
ketidakadilan.
Paradigma baru ini lebih lanjut menawarkan suatu rumusan baru sebagaimana yang
dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa pembangunan sebagai kebebasan (development as
freedom), dimana pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan
politik yang bebas dan demokratis, dengan menghilangkan kemiskinan dan berbagai penderitaan
seperti kekurangan pangan, malnutrisi, pengidapan penyakit, buta huruf, ketiadaan kebebasan
sipil dan hak berdemokrasi, diskriminasi, serta berbagai bentuk perampasan hak-hak milik
pribadi.
Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk untuk menangani masalah
pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) telah membuat definisi khusus
mengenai pembangunan manusia yakni sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 3
bagi manusia (a process of enlarging people choices). Dalam konsep tersebut manusia
ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya pembangunan dipandang
sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan
lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan
menjalankan kehidupan yang produktif. Premis penting yang dikembangkan dalam
pembangunan manusia adalah mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai
alat atau instrumen) dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara keseluruhan (tidak
hanya terbatas pada peningkatan pendapatan atas aspek ekonomi semata).
Dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai, tentunya
diperlukan upaya yang konkrit dan berkesinambungan. Umur panjang ataupun Angka Harapan
Hidup yang tinggi dapat dicapai jika didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik,
dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan,
manusia harus meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan pendidikan harus diutamakan
dimana angka melek huruf meningkat. Untuk rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun
atau setingkat tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk
merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan,
sehingga dapat direflesikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi
manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara
meningkatkan daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur diatas diharapkan masyarakat dapat
meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.
Otonomi daerah sejak Januari 2001 dengan dasar acuan UU No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan kedua undang-undang tersebut,
paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran, yaitu dari sentralistis menuju
sistem desentralistis. Dampak yang langsung dirasakan adalah semakin besarnya tanggungjawab
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kondisi yang
diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya (resources)
yang ada di daerahnya secara lebih optimal.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 4
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang lebih lanjut di uraikan dalam Peraturan
Pemerintah/PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 7 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, diantaranya adalah pelayanan dasar
yang mencakup kegiatan statistik dan perencanaan pembangunan. Terkait dengan perencanaan
pembangunan, ketersediaan data mengenai kondisi sumber daya manusia sangat dibutuhkan.
Selain dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan,
data tersebut juga akan bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi
perencanaan pembangunan di masa yang akan datang sebagai bentuk pelaksanaan Undang-
undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diharapkan
data tersebut dapat memberikan ukuran kondisi ekonomi dan sosial secara tepat sebagai
representasi kondisi masa lalu dan masa kini serta sasaran yang hendak dicapai pada masa yang
akan datang.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang baik didasarkan pada
data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain,
perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan
perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat. Demikian halnya dengan perencanaan
pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan
strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
Kebijaksanaan dan strategi yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga
data statistik tersebut sangat diperlukan. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai
pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi
Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya terkait dengan masalah pembangunan manusia.
Pentingnya ketersediaan data tersebut maka penerbitan publikasi Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dipandang perlu sebagai sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait
dengan pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, dengan adanya publikasi
tersebut diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan
evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan
daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 5
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2010 ini secara umum bertujuan untuk:
a. Menyajikan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai pembangunan
manusia di Kabupaten Pakpak Bharat yang dilengkapi dengan indikator-indikator
relevan.
b. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah
pendidikan dan kesehatan masyarakat.
c. Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi
lain pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan
anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang
pendidikan dan kesehatan.
1.3 Ruang Lingkup, Sumber Data dan Metode Pengolahan Data
Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pakpak Bharat ini sebagian besar menggunakan data primer, yakni data yang
dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat melalui Survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Juli setiap tahunnya. Pelaksanaan SUSENAS ini
sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 1982 oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan
data sosial kependudukan yang cakupannya relatif luas, antara lain bidang pendidikan, kesehatan
dan gizi, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial
ekonomi lainnya yang disebut dengan data KOR (keterangan pokok) dan data MODUL
(keterangan khusus).
Pelaksanaan susenas ini dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan
jumlah sampel berbeda-beda yang tersebar diseluruh propinsi dan kabupaten. Untuk kabupaten
Pakpak Bharat sampel susenas ini tersebar di delapan kecamatan yang dibagi habis untuk
beberapa desa terpilih, dan setiap desa dibagi menjadi blok sensus. Total keseluruhan sampel
KOR untuk kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 26 blok sensus dengan jumlah responden
sebanyak 416 rumah tangga.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 6
Untuk meningkatkan validitas data maka pengolahan data susenas dilakukan dengan
melalui beberapa tahapan yaitu :
a. Receiving, yang merupakan proses pemeriksaan kelengkapan jumlah dokumen hasil
pencacahan dilapangan.
b. Editing dan coding, yang merupakan proses pemeriksaan daftar isian (kuesioner) hasil
pencacahan dilapangan. Pada tahap ini diadakan pemeriksaan isian mengenai kelengkapan
isian dan konsistensi antar isian. Selain itu juga dilakukan pengisian kode-kode tertentu
sesuai keperluan pengolahan.
c. Entry, yang merupakan proses perekaman data atau memindahkan data pada kuesioner ke
media komputer.
d. Validasi, proses ini merupakan pengecekan kembali mengenai kewajaran dan konsistensi
antar isian yang dilakukan oleh media komputer.
e. Tabulasi, proses ini merupakan tahap akhir pengolahan data Susenas, dimana tahap ini
sangat penting dan menjadi dasar dalam proses analisis terhadap data Susenas yang
dihasilkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, konsep dan definisi, sumber serta
metode pengolahan data yang digunakan dalam penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.
BAB II : Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia;
Memuat paradigma umum pembangunan, pengertian indicator, indeks, konsep Pembangunan
Manusia, komponen serta prosedur penghitungan IPM. Berdasarkan uraian pada bab ini
diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan
Manusia serta komponen-komponen yang mendukung penyusunannya.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat| 7
BAB III : Analisis Komponen IPM Pakpak Bharat;
Memuat penjelasan gambaran umum kondisi Kabupaten Pakpak Bharat, analisis terhadap
komponen IPM, serta penjelasan lebih lanjut terhadap status dan perkembangan IPM
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010.
LAMPIRAN;
Memuat tabel-tabel dasar penting yang dapat memberikan gambaran lebih jauh tentang
kondisi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 8
BAB II
KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.1. Paradigma Pembangunan
Paradigma pembangunan manusia bertitik tolak dari pemahaman bahwa proses
pembangunan harus dapat memperluas pilihan. Seorang individu atau suatu keluarga lazimnya
memiliki banyak keinginan, baik yang muluk-muluk maupun yang sangat mendasar. Beberapa
kebutuhan yang sangat mendasar tersebut misalnya harapan hidup sehat dan berumur panjang,
tinggal dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari wabah penyakit, serta memperoleh akses
pada sanitasi dan air bersih. Disamping itu, tiap individu tentunya juga berkeinginan memperoleh
pendidikan yang tinggi, memiliki akses pada sumber daya ekonomi, serta dapat memanfaatkan
pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja guna mendapatkan hidup yang
layak. Mereka juga berharap dapat hidup dalam suasana yang bebas dan memiliki hak untuk
menyuarakan kepentingannya. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan
tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.
Menurut konsep ini, pembangunan harus seimbang, yaitu antara membangun kemampuan
dengan memanfaatkan kemampuan, dengankata lain pembangunan manusia tidak melulu peduli
dengan pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan
dan keteramoilan, namun proses pembangunan manusia juga peduli dengan pemanfaatan
kemampuan tersebut, baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi
pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang, karena ketimpangan akan berakibat
pada pemborosan potensi manusia.
Konsep pembangunan seperti yang diuraikan diatas nampaknya sederhana, namun
sebagai akibat dari penyederhanaan yang berlebihan terhadap tujuan pembangunan, konsep yang
cukup komprehensif tersebut menjadi terlupakan. Katakana saja dalam paradigm pembangunan
ekonomi, tujuan pembangunan disederhanakan menjadi pertumbuhan ekonomi/;peningkatan
pendapatan per kapita saja. Pendapatan seringkali dinyatakan dapat mewakili (proxy) dengan
baik terhadap pilihan-pilihan lainnya. Pendapatan memang dapat dipergunakan untuk
memperluas pengetahuan dan keterampilan, menjaga/meningkatkan kesehatan, tetapi pendapatan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 9
juga dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan
pembangunan manusia.
Konsep pembangunan manusia seperti diuraikan tersebut di atas berbeda dari
konsep/paradigm pembangunan yang berkembang selama setengah abad terakhir. Beberapa yang
terpenting diantaranya adalah: pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar
manusia, dan pembangunan sumbe daya manusia. Perbedaan-perbedaaan tersebut secara garis
besar adalah sebagai berikut:
Dalam paradigma pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memang penting,
namun bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin
pembangunan manusia;
Pendekatan kesejahteraan manusi melihat manusia hanya sebagai pihak yang berhak
memperoleh manfaat pembangunan, bukan sebagai peserta aktif pembangunan;
Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan diri pada sejumlah barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat yang kurang beruntung, dan bukan
bukannya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat.
Konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan
atau memberdayakan manusia, bukan pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu
pendekatan pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek tersebut diatas. Dengan
demikian konsep ini mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas
kehidupan manusia.
Konsep Pembangunan Manusia (HD-Human Development) mempunyai singgungan yang
sangat besar dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s-Millenium Development Goals).
Keduanya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Seperti diketahui, MDG’s
merupakan road map dari Deklarasi Milenium (yang disepakati oleh 189 kepala negara pada
bulan September 2000). Road map tersebut terdiri dari 8 tujuan, 18 sasaran, dan 48 indikator.
Singgungan antara pembangunan manusia dan tujuan pembangunan milenium adalah sebagai
berikut:
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 10
Tabel 1. Persinggungan antara Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia Tujuan Pembangunan Milenium
Hidup yang sehat dan berusia panjang
Tujuan 4, 5, dan 6: Menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan memberantas wabah penyakit
Terdidik Tujuan 2 dan 3: Pendidikan dasar bagi semua, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan
Kebebasan berpolitik dan kegiatan sosial
Tidak masuk dalam tujuan pembangunan milenium, namun merupakan unsur penting dalam Deklarasi Milenium
Prasarat Lainnya: Kelestarian Lingkungan Tujuan7. Menjamin kelestarian lingkungan Keadilan, utamanya jender Tujuan3. Kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan Lingkungan ekonomi global yang mendukung Tujuan 8. Memperkuat kemitraan antara negara maju dan berkembang
2.2 Indikator dan Indeks
Pergeseran pemikiran pembangunan dari pemusatan pembangunan pada 4 (empat) isu
sentral guna memasuki tahapan modernisasi dan industrialisasi menjadi pemikiran baru yang
menempatkan kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Guna
mengetahui sejauh mana manusia sebagai subyek pembangunan telah dicapai maka diperlukan
indikator yang dapat menggambarkan secara sederhana dari tingkat pembangunan manusia.
Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status
dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari
waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan tetapi
kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 11
suatu pendugaan (proxy). Persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan indikator
antara lain: Simple, Measurable, Attributable, Reliable, dan Timely yang dapat disingkat SMART.
• Simple - Sederhana
Artinya indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data
maupun dalam rumus penghitungan untuk mendapatkannya.
• Measurable – Dapat Diukur
Artinya indikator yang ditetapkan harus mempresentasikan informasinya dan jelas
ukurannya. Dengan demikian dapat digunakan untuk perbandingan antara satu tempat
dengan tempat lain atau antara satu waktu dengan waktu lain. Kejelasan pengukuran juga
akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan datanya.
• Attributable – Bermanfaat
Artinya indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan
keputusan. Ini berarti bahwa indikator itu harus menrupakan pengejawantahan dari informasi
yang memang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jadi harus spesifik untuk
pengambilan keputusan tertentu.
• Reliable – Dapat Dipercaya
Artinya indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik,
benar dan teliti. Indikator yang tidak/belum bisa didukung oleh pengumpulan data yang baik,
benar dan teliti, seyogyanya tidak digunakan dulu.
• Timely – Tepat Waktu
Artinya indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan
data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan
dilakukan.
Selain indikator dikenal pula apa yang disebut dengan Indeks atau Indikator Komposit
(Composite Indices), yaitu suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit. Indeks
atau indikator komposit memiliki ukuran-ukuran yang multidimensional yang merupakan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 12
gabungan dari sejumlah indikator. Indeks ini biasanya dikembangkan melalui penelitian khusus
karena penggunaannya secara praktis sangat terbatas.
2.3 Konsep Pembangunan Manusia
Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan
manusia ini juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan seperti telah diuraikan di atas,
pembangunan manusia tidak diukur dari pendapatan semata, tetapi dari indeks komposit yang
disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penjelasan mengenai indikator dan indeks
telah dijelaskan secara rinci pada bagian sebelumnya. Idealnya, indeks tersebut mencakup
sebanyak mungkin variabel sehingga benar-benar dapat mencerminkan berbagai segi kehidupan
manusia yang sangat banyak dan kompleks, namun ketersediaan data statistik membatasi hal
tersebut. Namun di sisi lain, keterbatasan tersebut justru membawa manfaat, dimana kita menjadi
tidak kehilangan fokus atas hakekat pembangunan manusia.
Pada tahap awal penyusunan indeks, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar
utama/dimensi kehidupan manusia: usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Indikator-indikator sebagai unsur pembentuk indeks tersebut harus dipilih dengan cermat agar
dapat menangkap dengan baik berbagai dimensi dari pilihan-pilihan manusia. Pertama, usia
harapan hidup yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup waktu lahir. Kedua,
pendidikan/pengetahuan yang diwakili oleh indikator melek huruf bagi orang dewasa. Ketiga,
standar hidup, yang diwakili oleh indikator pendapatan per kapita, dimana informasi tentang
akses terhadap sumber daya sangat langka. Namun agar dapat diperbandingkan antar negara,
pendapatan per kapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut
“purchasing power parity” (PPP). Penyesuaian perlu pula dilakukan untuk mencerminkan
adanya “diminishing return of the income utility”.
Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB-dalam konteks nasional dan
PDRB-dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu
dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja
perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia.
Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 13
perkembangannya. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan
penting, diantaranya:
Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan
perluasan kebebasan memilih.
Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.
Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:
• Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indicator angka harapan hidup;
• Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka
partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan
• Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing
Power Parity (PPP).
Lebih lanjut UNDP menetapkan 4 (empat) hal pokok yang perlu diperhatikan untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia yaitu produktivitas, pemerataan,
kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Produktivitas
Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi
penuh dalam proses penciptaan pendapatan (nafkah) dan lapangan pekerjaan. Pembangunan
ekonomi, yang demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
b. Pemerataan
Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap
semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan
untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat
dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat
meningkatkan kualitas hidup.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 14
c. Kesinambungan
Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-
generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu
diperbaharui.
d. Pemberdayaan
Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan
(bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari
proses pembangunan.
Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana, pilihan-
pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik,
ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati
kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan
bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki
dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan,
pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk
kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak
seimbang maka hasilnya adalah frustasi masyarakat (UNDP,1965: II).
2.4 Komponen dan Prosedur Penghitungan IPM
Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai
dengan metode yang digunakan The United Nations Development Programme (UNDP) dalam
menghitung HDI. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai komponen-komponen yang
diperlukan dalam prosedur penghitungan IPM.
1. Usia Hidup
Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth)
yang biasa dinotasikan dengan e0. Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang
baik maka e0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data
dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live – births) dan rata-rata anak yang masih
hidup (still living) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 15
Penghitungan e0 dilakukan dengan menggunakan sofware Mortpak Lite. Angka e0 yang
diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun suvei.
2. Pengetahuan
Seperti halnya UNDP komponen IPM yaitu indeks pengetahuan diukur dengan dua
indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate) penduduk 10 tahun keatas dan rata- rata lama
sekolah (mean–years of schooling). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak
1995 mengganti rata- rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi
karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua
kurang sesuai sebagai indikator dampak.
Sumber data kedua indikator tersebut adalah Susenas 2008 dan Angka melek huruf diolah dari
variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung
menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang
sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
3. Standar Hidup Layak
Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah
disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator standar hudup layak. Penulisan ini
menggunakan indikator ‘’rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan‘’ (adjusted real
per capita expenditure). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang
mendukung.
IPM merupakan rata-rata sederhana dari tiga komponen yaitu (1) lamanya hidup yang
diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan
kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan
rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur
dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Tahapan penghitungannya
adalah sebagai berikut:
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 16
1. Menghitung indeks masing-masing komponen IPM (eo, Pengetahuan, dan Standard Hidup
Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:
dimana:
Xi = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-I (i=1,2,3)
Xmin = Nilai minimum Xi
Xmaks = Nilai maksimum Xi
Persamaan di atas akan menghasilkan nilai 0 ≤ X i ≤ 1, untuk mempermudah cara membaca
skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi 0 ≤ X i ≤ 100.
2. Menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks Xi dengan hubungan matematis:
dimana :
X(1) = Indeks Angka Harapan Hidup
X(2) = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)
X(3) = Indeks Konsumsi per kapita yang disesuaikan
Indeks (Xi) = (Xi – Xmin)/(Xmaks – Xmin)
IPM = 1/3 Xi
= 1/3 [ X(1) + X(2) + X(3)]
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 17
Tabel 2. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM
No I n d i k a t o r Nilai Maksimum
Nilai Minimum Catatan
1. Angka Harapan Hidup (tahun) 85 25 Sesuai standar global (UNDP)
2. Angka Melek Huruf (%) 100 0 Sesuai standar global
(UNDP)
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 15 0 Sesuai standar global
(UNDP)
4. Konsumsi per kapita yang disesuaikan (000 Rp) 859.3 421.6
UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan
3. Menentukan status IPM
Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota dibedakan 4
(empat) kritria dmana status menengah dipecah menjadi dua seperti di bawah ini:
1. Rendah dengan nilai IPM kurang dari 50.
2. Menengah Bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66.
3. Menengah Atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang 80.
4. Tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 18
BAB III
ANALISIS DAN STATUS PERKEMBANGAN IPM
3.1 Gambaran Umum
Pada tanggal 28 Juli 2003, Kabupaten Pakpak Bharat resmi dimekarkan dari Kabupaten
Dairi sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Secara geografis
Kabupaten Pakpak Bharat berada pada garis 2015'00” - 3032'00” Lintang Utara dan 960 00' – 980
31' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 700 - 1500 meter diatas permukaan laut dengan
kondisi geografis berbukit-bukit. Batas-batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai
berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Dairi
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang
Hasundutan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Aceh singkil.
Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1,218.30 km2, yang terdiri
dari (8) delapan kecamatan dan 52 (lima puluh dua) desa. Nama-nama kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada,
Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng
Sengkut, dan Kecamatan Pagindar.
Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2010 adalah 40,405 jiwa dan
tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Dari tahun 2005
hingga tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebesar 1.36
persen yakni dari 37,851 jiwa pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 40,505 jiwa pada tahun
2010. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat selama kurun waktu tahun
2006 hingga tahun 2010 dapat disajikan melalui tabel dan grafik berikut ini:
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 19
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 - 2010
Kecamatan Jumlah Penduduk
2006 2007 2008 2009 2010*) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Salak 5,554 5,635 6,017 7,009 7,216 Sitelu Tali Urang Jehe 8,120 8,219 8,671 9,596 9,365 Pagindar 1,098 1,137 1,222 1,325 1,211 Sitelu Tali Urang Julu 3,059 3,097 3,291 3,542 3,376 Pergetteng-Getteng Sengkut 3,076 3,116 3,324 3,798 3,740 Kerajaan 8,491 8,537 9,014 8,739 8,115 Tinada 5,143 5,189 5,496 4,559 3,639 Siempat Rube 3,745 3,796 4,027 4,246 3,843 Pakpak Bharat 38,286 38,726 41,062 42,814 40,505 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat.
Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Periode Tahun 2006 - 2010
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
2006 2007 2008 2009 2010
38.28638.726
41.062
42.814
40.505
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 20
Profil persebaran penduduk merupakan hal penting lain yang tidak dapat dipisahkan.
Dengan mengetahui tingkat kepadatan suatu wilayah, maka dapat ditentukan sarana dan
prasarana apa yang mutlak diperlukan guna membangun wilayah tersebut.
Tabel 4. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2010
Kecamatan Luas Wilayah (Km2)
2009 2010
Penduduk Kepadatan Penduduk Kepadatan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Salak 245.57 7,009 29 7,216 29 Sitelu Tali Urang Jehe 473.62 9,596 20 9,365 20 Pagindar 75.45 1,325 18 1,211 16 Sitelu Tali Urang Julu 53.02 3,542 67 3,376 64 Pergetteng-Getteng Sengkut 66.64 3,798 57 3,740 56 Kerajaan 147.61 8,739 59 8,115 55 Tinada 74.03 4,559 62 3,639 49 Siempat Rube 82.36 4,246 52 3,843 47 Pakpak Bharat 1,218.30 42,814 35 40,505 33 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
Persebaran penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat dari tabel diatas menunjukkan bahwa
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk
tertinggi selama periode tahun 2009 – 2010, yakni 67 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2009
serta 64 jiwa per kilometer persegi di tahun 2010. Sedangkan kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk terendah selama periode tahun 2009 – 2010 adalah Kecamatan Pagindar,
yakni masing-masing 18 jiwa per kilometer persegi (tahun 2009) dan 16 jiwa per kilo meter
persegi (tahun 2010). Indikator kepadatan penduduk yang dipengaruhi oleh besar kecilnya luas
wilayah suatu daerah tertentu menunjukkan bahwa suatu kecamatan dengan penduduk terbanyak
belum tentu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi. Berikut ditampilkan profil
proporsi kepadatan penuduk Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010:
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 21
Grafik 2. Proporsi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010
3.2 Analisis Komponen IPM
Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan sebuah definisi khusus mengenai
pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (a
process of enlarging people choices). Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai
tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk
mencapai tujuan itu. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang
memungkinkan bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan
kehidupan yang produktif. Premis penting yang dikembangkan dalam pembangunan manusia
adalah mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai alat atau instrumen) dan
memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara keseluruhan (tidak hanya terbatas pada
peningkatan pendapatan atas aspek ekonomi semata).
Pada bagian ini akan dikemukakan tentang analisis komponen IPM di Kabupaten Pakpak
Bharat untuk melihat sudah sejauh mana manusia sebagai tujuan akhir pembangunan telah
8,75
5,89
4,78
18,96
16,71
16,37
14,64
13,90
Proporsi Kepadatan Penduduk
Salak
Sitelu Tali Urang Jehe
Pagindar
Sitelu Tali Urang Julu
Pergetteng-Getteng Sengkut
Kerajaan
Tinada
Siempat Rube
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 22
dicapai di Kabupaten Pakapak Bharat melalui analisis komponen IPM di Kabupaten Pakpak
Bharat.
a. Indeks Pengetahuan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas dan sistem
pendidikan yang diterima, dalam hal ini pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu
bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
manusia. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD’45 (pasal 31 ayat 1-5 amandemen ke-4)
dan GBHN, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan
mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial.
Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terlihat melalui
pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun yang telah dimulai sejak tahun 1984. Tidak berhenti
sampai disitu, sejak tahun 1994 program wajib belajar yang dilaksanakan menjadi wajib belajar 9
tahun. Hal serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, yang tidak hanya
turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, tapi juga turut mendukung program
pemerintah lainnya di bidang pendidikan, diantaranya menggratiskan biaya pendidikan dasar.
Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah
penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).
Secara umum keadaan pendidikan digambarkan oleh beberapa indikator antara lain: angka
partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf.
Indeks pengetahuan sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan secara
umum dapat dilihat dari kemampuan membaca dan menulis (yang lebih dikenal dengan melek
huruf) atau kebalikannya (buta huruf). Tingkat melek huruf/buta huruf dapat dijadikan sebagai
indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca
dan menulis dalam hal ini huruf latin, seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu
pengetahuan. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong
penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 23
Grafik 3. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 - 2010
Kepandaian membaca dan menulis penduduk Kabupaten Pakpak Bharat berusia 10
(sepuluh) tahun keatas pada tahun 2010 dibandingan dengan tahun 2009 mengalami peningkatan
yakni dari 96.16 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 96.91 persen di tahun 2010.
Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat berusia 10 tahun keatas yang masih buta huruf sebesar 3.09
persen.
Angka melek huruf Kabupaten Pakpak Bharat jika dibandingkan dengan sesama
kabupaten pemekaran menunjukkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat memiliki angka melek
huruf tertinggi (96.91 persen) terpaut sedikit dengan angka melek huruf di Kabupaten Humbang
Hasundutan (96.80 persen) dan terpaut cukup jauh dengan angka melek huruf Kabupaten Nias
Selatan yang hanya memiliki persentase melek huruf sebesar 84.99 persen. Berikut ditampilkan
perbandingan angka melek huruf ketiga kabupaten pemekaran tersebut dalam visualisasi grafik:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010
96,16 96,91
3,84 3,09
Melek Huruf
Buta Huruf
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 24
Grafik 4. Perbandingan Angka Melek Huruf 3 (Tiga) Kabupaten Pemekaran Tahun 2010
Disamping angka melek huruf, indikator lain yang turut digunakan dalam menentukan
indeks pembangunan manusia adalah partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Partisipasi
sekolah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat secara umum sudah cukup baik, dimana pada tahun
2010, partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada kelompok umur 7 - 24 tahun
mencapai 73.69 persen. Secara sederhana dapat diintepretasikan bahwa terdapat 73 hingga 74
orang penduduk pada kelompok usia 7 – 24 tahun yang bersekolah dari 100 orang penduduk.
Berikut disajikan partisipasi sekolah penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Pakpak Bharat
menurut kelompok umur pada tahun 2008 – 2010:
96,91
96,80
84,99
Pakpak Bharat
Humbang Hasundutan
Nias Selatan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 25
Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kelompok Umur Tahun 2008 - 2010
Kelompok Umur 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4)
7 - 12 98.80 99.00 99.58
13 - 15 93.93 97.07 95.99
16 - 18 61.12 73.99 71.21
19 - 24 10.02 10.69 10.88
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
Selanjutnya pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
telah mencapai 8.14 tahun, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.20 tahun. Berikut
disajikan perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten
Pakpak Bharat tahun 2008 – 2009:
Grafik 5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 - 2010
8,04
8,06
8,08
8,10
8,12
8,14
8,16
8,18
8,20
8,22
2008 2009 2010
8,10
8,14
8,20
Rata-Rata Lama Sekolah
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 26
Jika dibandingkan dengan sesama Kabupaten pemekaran, pada tahun 2010 rata-rata lama
sekolah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat (sebesar 8.20 tahun) berada di bawah Kabupaten
Humbang Hasundutan (sebesar 9.05 tahun) dan diatas Kabupaten Nias Selatan (sebesar 6.33
tahun). Berikut perbandingan rata-rata lama sekolah ketiga Kabupaten Pemekaran tersebut
selama tahun 2008 – 2010:
Grafik 6. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Kabupaten yang Baru Dimekarkan Tahun 2008 – 2010
b. Indeks Kelangsungan Hidup
Baik buruknya tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari
rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah atau yang
lebih dikenal dengan istilah angka harapan hidup (AHH). Selain itu, AHH ini juga dapat
menunjukkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Pakpak Bharat Humbang Hasundutan
Nias Selatan
8,108,74
6,3
8,14
9,05
6,32
8,20
9,05
6,33
2008
2009
2010
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 27
dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara
keseluruhan.
Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu
memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial
ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang
lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sebelum melihat perkembangan angka harapan
hidup di Kabupaten Pakpak pada tahun 2010, indikator penting lainnya yang tak kalah penting
dilihat untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan adalah
angka kesakitan (morbidity rate), yakni persentase penduduk yang menderita suatu penyakit
terhadap seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Persentase penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan ditunjukkan melalui grafik
berikut ini:
Grafik 7. Persentase Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu dan Jenis Keluhan Kesehatan Tahun 2010
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00 15,00 14,7414,00
2,27
4,00
8,70
2,25
11,37
Keluhan Kesehatan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 28
Keluhan kesehatan terbesar yang dialami penduduk Kabupaten Pakpak Bharat selama
tahun 2010 adalah masalah penyakit panas (15 persen), batuk (14.74 persen), pilek (14.00
persen), dan keluhan terendah adalah sakit gigi (sebesar 2.25 persen). Berikut disajikan
perbandingan AHH 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan tahun 2010:
Grafik 8. Perbandingan AHH Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Nias Selatan, Tahun 2010
Angka harapan hidup Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan pada tahun
2010 relatif sama, yakni masing-masing sebesar 67.60 tahun dan 67.87 tahun. Hal ini berarti
penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang baru lahir pada tahun 2010 mempunyai harapan yang
besar untuk mencapai umur 67.60 tahun. Bila dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi
Sumatera Utara yang telah mencapai 69.95 tahun, maka Kabupaten Pakpak Bharat cukup
tertinggal dari segi harapan hidup, sehingga sangat diharapkan agar dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
66,00
66,50
67,00
67,50
68,00
68,50
69,00
69,50
70,00
70,50
Pakpak Bharat Humbang Hasundutan
Nias Selatan
67,6067,87
70,01
AHH
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 29
c. Indeks Daya Beli
Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur
perkembangan ekonomi dan stuktur ekonomi suatu daerah, baik yang disajikan atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar konstan dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi terjadi
bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup
diukur dari output riil per kapita.
Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 - 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor (Persen)
Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2009 Tahun 2010 *) Sumber Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4)
1. Pertanian 4.28 4.71 3.06
2. Pertambangan dan Penggalian 3.16 1.89 0.00
3. Industri Pengolahan 2.13 2.38 0.01
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6.58 4.67 0.01
5. Bangunan 11.09 6.61 0.74
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6.09 4.69 0.55
7. Pengangkutan dan Komunikasi 9.73 8.99 0.11
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 8.48 9.39 0.14
9. Jasa-jasa 10.04 24.57 2.15
PDRB
5.83 6.77 6.77
Keterangan : *)Angka Sementara
Besarnya sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju
pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2010 sebesar 6.77 persen terbesar disumbang
oleh sektor pertanian yakni 3.06 persen, disusul sektor jasa-jasa sebesar 2.15 persen, sektor
bangunan 0.74 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 0.55 persen, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan 0.14 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 0.11 persen,
sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian memberikan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 30
sumbangan terkecil yakni dibawah 0.02 persen. Besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan
berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku berguna untuk melihat laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.
Indeks daya beli atau paritas daya beli (Purchasing Power Parity – PPP) digunakan
untuk mengukur standar hidup layak, yang penghitungannya didekati dengan menggunakan
pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan guna menjamin keterbandingan antar daerah
dan waktu. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing
daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan
daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda.
Oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur
tingkat daya beli yang nyata.
Tabel 7. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 - 2010
Kabupaten/Provinsi Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah PPP) 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4)
Pakpak Bharat 608.63 611.52 614.58 Humbang Hasundutan 609.62 611.2 614.37 Nias Selatan 587.42 592.13 600.47 Sumatera Utara 629.97 634.73 636.33
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita masing-masing kabupaten
dan provinsi dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Dari ketiga kabupaten
diatas, pada tahun 2010 pengeluaran per kapita terbesar dimiliki oleh Kabupaten pakpak Bharat,
yakni sebesar 614.58 ribu rupiah, diikuti Humbang Hasundutan sebesar 614.37 ribu rupiah, dan
terakhir Nias selatan sebesar 600.47 ribu rupiah. Berikut disajikan grafik perkembangan
pengeluaran perkapita tersebut:
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 31
Grafik 9. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2010
Daya beli penduduk Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2008 terus mengalami
peningkatan, namun nilainya masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lain
yang ada di Sumatera Utara. Untuk tahun 2010, daya beli masyarakat di Kabupaten Pakpak
Bharat hanya mencapai nilai 614.58 ribu rupiah meningkat dibanding tahun 2009 yang bernilai
611.52 ribu rupiah. Hal ini mengartikan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Pakpak
Bharat masih sangat rendah yang masih dibawah rata-rata Sumatera Utara yang telah mencapai
nilai 636.33 ribu rupiah pada tahun 2010.
560
570
580
590
600
610
620
630
640
Pakpak Bharat Humbang Hasundutan
Nias Selatan Sumatera Utara
608,63 609,62
587,42
629,97
611,52 611,2
592,13
634,73
614,58 614,37
600,47
636,33
2008
2009
2010
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 32
3.3 Status dan Perkembangan IPM
a. Status IPM
Tingkatan status Indeks Pembangunan Manusia suatu negara atau wilayah yang
dirumuskan oleh United Nation Develpoment Programme (UNDP) dibedakan atas tiga
tingkatan/golongan yakni:
1. Rendah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kurang dari 50;
2. Sedang atau menengah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 50
sampai 80;
3. Tinggi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih dari 80.
Perkembangan status IPM daerah kabupaten/kota dapat dilihat melalui pengelompokan
tingkatan status Pembangunan Manusia yang dapat dikelompokkan atas 4 kriteria. Perubahan
kriteria ini dilakukan dengan memecah status IPM tingkatan menengah/sedang menjadi 2 (dua),
yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada
kriteria rendah berarti menunjukkan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih
memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Jika status pembangunan
manusia masih berada pada kriteria menengah, maka hal ini juga menunjukkan bahwa
pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut telah memiliki status
pembangunan manusia tinggi, berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah
baik/optimal. Status IPM yang sudah tinggi tersebut hanya perlu untuk dipertahankan, agar
kualitas manusia tersebut lebih produktif dan pada gilirannya memiliki produktivitas yang tinggi.
Berikut ini disajikan uraian tingkatan status pembangunan manusia beserta kriterianya melalui
tabel dibawah ini:
Tabel 8. Tingkatan Status Pembangunan Manusia
Tingkatan Status Kriteria
1. Rendah IPM < 50
2. Menengah bawah 50 < IPM < 66
3. Menengah atas 66 < IPM < 80
4. Tinggi IPM > 80
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 33
Berdasarkan kriteria yang dirumuskan pada tabel diatas, maka perkembangan status IPM
Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2006 – 2010 seluruhnya masih berada pada status
menengah keatas, demikian pula dengan status IPM Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006 –
2010 yang juga menunjukkan status menengah keatas. Berikut disajikan perkembangan status
IPM Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006 – 2010:
Tabel 9. Status dan Perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 - 2010
Tahun Pakpak Bharat Sumatera Utara
IPM Status IPM Status 2006 69.11 Menengah atas 72.46 Menengah atas 2007 69.47 Menengah atas 72.78 Menengah atas 2008 69.95 Menengah atas 73.29 Menengah atas 2009 70.36 Menengah atas 73.80 Menengah atas 2010 70.80 Menengah atas 74.19 Menengah atas
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
b. Perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat
Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya secara menyeluruh mengenai
latar belakang, komponen hingga status perkembangan IPM, selanjutnya akan dilihat
perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan
perkembanagn IPM Pakpak Bharat dalam bentuk grafik.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 34
Grafik 10. Perkembangan IPM Kabupaten Pakpak Bharat 2006 – 2010
Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Pakpak Bharat mengalami trend
peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2006 – 2010, dengan rata-rata perkembangan
sebesar 0.42 poin. Peningkatan IPM terbesar terjadi selama kurun waktu 2007 -2008 yakni
mengalami peningkatan 0.48 poin, dan terendah selama kurun waktu 2006 – 2007 yakni 0.36
poin. Dengan nilai IPM sebesar 70.80 tahun 2010, maka status IPM Kabupaten Pakpak Bharat
berada pada tingkatan Menengah Atas.
68
68,5
69
69,5
70
70,5
71
2006 2007 2008 2009 2010
69,11
69,47
69,95
70,36
70,80
IPM
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 35
Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Jumlah Desa Luas Wilayah (Km2)
Jumlah Penduduk Kepadatan
(1) (2) (3) (4) (5)
Salak 6 245.57 7,216 29 Sitelu Tali Urang Jehe 10 473.62 9,365 20 Pagindar 4 75.45 1,211 16 Sitelu Tali Urang Julu 5 53.02 3,376 64 Pergetteng-getteng Sengkut 5 66.64 3,740 56 Kerajaan 10 147.61 8,115 55 Tinada 6 74.03 3,639 49 Siempat Rube 6 82.36 3,843 47 Pakpak Bharat 52 1,218.30 40,505 33
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat
Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan L+P Sex Ratio
(1) (2) (3) (4) (5)
0 - 4 2,842 2,700 5,542 105.26
5 - 9 2,853 2,710 5,563 105.28
10 - 14 2,608 2,474 5,082 105.42
15 - 19 2,027 1,891 3,918 107.19
20 - 24 1,547 1,360 2,907 113.75
25 - 29 1,694 1,631 3,325 103.86
30 - 34 1,500 1,406 2,906 106.69
35 - 39 1,300 1,221 2,521 106.47
40 - 44 1,078 1,076 2,154 100.19
45 - 49 842 883 1,725 95.36
50 - 54 636 742 1,378 85.71
55 - 59 521 594 1,115 87.71
60-64 379 455 834 83.30
65-69 299 372 671 80.38
70-74 163 250 413 65.20
75+ 179 272 451 65.81
Jumlah 20,468 20,037 40,505 102.15
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat
Lampiran
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 36
Tabel 3. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Jumlah Penduduk
Jumlah Rumah Tangga
Rata-rata Anggota Rumah
Tangga
(1) (2) (3) (4)
Salak 7,216 1,671 4.32
Sitelu Tali Urang Jehe 9,365 2,031 4.61
Pagindar 1,211 272 4.45
Sitelu Tali Urang Julu 3,376 743 4.54
Pergetteng-getteng Sengkut 3,740 848 4.41
Kerajaan 8,115 1,754 4.63
Tinada 3,639 843 4.32
Siempat Rube 3,843 830 4.63
Pakpak Bharat 40,505 8,992 4.50 Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat
Tabel 4. Jumlah SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA
(1) (2) (3) (4)
Salak 7 3 1
Sitelu Tali Urang Jehe 17 7 2
Pagindar 4 1 -
Sitelu Tali Urang Julu 7 3 1
Pergetteng-getteng Sengkut 8 1 1
Kerajaan 11 5 1
Tinada 7 1 1
Siempat Rube 6 1 -
Pakpak Bharat 67 22 7 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 37
Tabel 5. Jumlah Murid SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA
(1) (2) (3) (4)
Salak 1,180 725 471
Sitelu Tali Urang Jehe 2,061 611 329
Pagindar 250 102 -
Sitelu Tali Urang Julu 680 399 150
Pergetteng-getteng Sengkut 633 198 523
Kerajaan 1,391 568 369
Tinada 609 54 98
Siempat Rube 680 218 -
Pakpak Bharat 7,484 2,875 1,940 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Tabel 6. Jumlah Guru SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA
(1) (2) (3) (4)
Salak 121 67 37
Sitelu Tali Urang Jehe 203 78 33
Pagindar 40 20 -
Sitelu Tali Urang Julu 80 52 20
Pergetteng-getteng Sengkut 94 25 42
Kerajaan 147 69 24
Tinada 75 10 12
Siempat Rube 90 25 -
Pakpak Bharat 850 346 168 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 38
Tabel 7. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Rumah Sakit Umum Puskesmas Puskesmas
Pembantu Posyandu Polindes
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Salak 1 1 2 12 6
Sitelu Tali Urang Jehe - 1 5 24 10
Pagindar - 1 1 4 4
Sitelu Tali Urang Julu - 1 3 7 6
Pergetteng-getteng Sengkut - 1 3 6 6
Kerajaan - 1 3 18 5
Tinada - 1 5 8 8
Siempat Rube - 1 1 10 7
Pakpak Bharat 1 8 23 89 52 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat
Tabel 8. Banyaknya Tenaga Paramedis Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Dokter
Bidan Perawat
Umum Gigi Umum Sanitasi Gigi Gizi
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
Salak 1 1 7 7 2 2 1
Sitelu Tali Urang Jehe 1 1 6 13 1 2 2
Pagindar 1 - 2 4 - - -
Sitelu Tali Urang Julu 1 1 6 6 1 2 2
Pergetteng-getteng Sengkut - 1 2 7 1 1 1
Kerajaan 1 - 11 22 2 2 2
Tinada 2 - 5 8 1 3 3
Siempat Rube 1 - 3 7 1 3 3
Pakpak Bharat 8 4 42 74 9 15 14 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 39
Tabel 9. Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, Jenis Dinding Terluas, Lantai Terluas, dan Sumber Penerangan Tahun 2010
No Uraian Persentase (1) (2) (3)
1. Status Kepemilikan Rumah - Milik Sendiri 77.56 - Kontrak 3.02 - Sewa 1.47 - Bebas Sewa 0.86 - Dinas 2.34 - Milik Saudara 14.75 - Lainnya - 2. Jenis Dinding Terbanyak
- Tembok 13.84 - Kayu 83.03
- Bambu 3.13
3. Lantai Terluas - Tanah 4.84 - Bukan Tanah 95.16
4. Sumber Penerangan - Listrik 78.69 - Aladin/Petromak 1.14 - Pelita/Sentir/Obor 20.17
- Lainnya - Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 40
Tabel 10. Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja Tahun 2010
No Uraian Persentase (1) (2) (3)
1. Fasilitas Buang Air Besar - Sendiri 40.87 - Bersama 7.07 - Umum 15.12 - Lainnya 36.93 2. Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja
- Tangki Septi 50.38 - Kolam/Sawah 0.86 - Sungai/Danau/Laut 17.40 - Lainnya 31.36
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Tabel 11. Persentase Rumahtangga Menurut Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Golongan Pengeluaran Tahun 2010
No Uraian Persentase
(1) (2) (3)
1. Pengeluaran/Kapita/Bulan - Makanan 68.27 - Non Makanan 31.73 2. Golongan Pengeluaran
- Kurang dari 80,000 - - 80,000 - 99,999 - - 100,000 - 149,999 2.38 - 150,000 - 199,999 22.29 - 200,000 - 299,999 39.35 - 300,000 - 399,999 16.76 - 400,000 - 499,999 8.36
- Lebih dari 500,000 10.86 Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 41
Tabel 12. Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2010
Kode Provinsi /
Kabupaten/Kota
Angka Harapan Hidup (tahun)
Angka Melek Huruf (persen)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1200 SUMATERA UTARA 69.35 69.50 97.15 97.32 8.65 8.85 1201 Nias 69.38 69.60 89.75 90.44 6.41 6.41 1202 Mandailing Natal 63.54 63.62 99.32 99.33 7.71 7.80 1203 Tapanuli Selatan 67.03 67.21 99.79 99.81 8.93 8.94 1204 Tapanuli Tengah 67.91 68.11 95.75 95.78 8.12 8.13 1205 Tapanuli Utara 69.32 69.70 98.57 98.59 8.82 8.85 1206 Toba Samosir 70.61 70.68 98.34 98.35 9.74 9.80 1207 Labuhan Batu 69.20 69.54 97.94 97.95 8.32 8.53 1208 Asahan 68.84 68.98 96.79 96.90 7.67 7.67 1209 Simalungun 68.85 68.96 97.37 97.50 8.69 8.70 1210 Dairi 68.15 68.40 97.95 98.09 8.53 8.55 1211 Karo 72.09 72.19 98.69 98.69 9.09 9.10 1212 Deli Serdang 70.36 70.65 98.35 98.53 9.11 9.50 1213 Langkat 69.03 69.07 96.85 96.92 8.72 8.76 1214 Nias Selatan 69.60 70.01 85.19 85.20 6.32 6.33 1215 Humbang Hasundutan 67.78 67.87 98.21 98.21 9.05 9.05 1216 Pakpak Barat 67.32 67.60 96.51 96.52 8.14 8.20 1217 Samosir 69.62 69.73 96.61 96.61 9.51 9.52 1218 Serdang Bedegai 68.89 68.98 97.44 97.70 8.63 8.64 1219 Batu Bara 68.46 68.58 95.21 95.25 7.33 7.45 1220 Padang Lawas Utara 66.53 66.57 99.21 99.21 8.16 8.45 1221 Padang Lawas 66.97 67.03 99.65 99.65 8.12 8.13 1222 Labuhan Batu Selatan 69.62 69.95 98.82 98.84 8.18 8.21 1223 Labuhan Batu Utara 69.22 69.62 98.16 98.17 7.81 7.91 1224 Nias Utara 69.06 69.15 89.19 89.19 5.81 6.10 1225 Nias Barat 69.07 69.15 84.30 84.30 5.36 5.56 1271 Kota Sibolga 70.17 70.23 99.29 99.29 9.63 9.63 1272 Kota Tanjung Balai 70.05 70.43 98.98 98.99 8.80 8.81 1273 Kota Pematang Siantar 72.00 72.16 99.41 99.45 10.81 10.85 1274 Kota Tebing Tinggi 71.20 71.33 98.61 98.70 9.81 9.85 1275 Kota Medan 71.71 71.91 99.31 99.36 10.80 10.84 1276 Kota Binjai 71.65 71.77 99.18 99.19 9.85 9.89 1277 Kota Padang Sidempuan 69.47 69.59 99.62 99.70 10.10 10.19 1278 Gunung Sitoli 69.55 69.95 94.75 94.75 8.42 8.42
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2010
Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | 42
Tabel 13. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2010
Kode Provinsi /
Kabupaten/Kota
Pengeluaran/Kapita disesuaikan (Rp. 000)
I P M Peringkat IPM (Provinsi)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1200 SUMATERA UTARA 634.73 636.33 73.80 74.19 8 8 1201 Nias 605.61 607.16 68.26 68.66 30 30 1202 Mandailing Natal 633.72 636.51 70.27 70.60 29 29 1203 Tapanuli Selatan 639.12 642.53 73.64 74.02 11 13 1204 Tapanuli Tengah 616.80 618.97 70.91 71.21 27 27 1205 Tapanuli Utara 629.88 632.74 73.85 74.31 10 10 1206 Toba Samosir 643.12 646.36 76.22 76.55 3 3 1207 Labuhan Batu 634.24 635.23 73.61 74.03 13 12 1208 Asahan 627.64 631.24 72.16 72.54 21 21 1209 Simalungun 628.59 632.14 73.13 73.50 16 16 1210 Dairi 623.85 627.70 72.38 72.86 20 20 1211 Karo 619.83 625.48 74.84 75.34 6 6 1212 Deli Serdang 630.84 632.41 74.67 75.28 9 7 1213 Langkat 624.51 628.21 72.82 73.18 19 19 1214 Nias Selatan 592.13 600.47 66.27 67.15 32 32 1215 Humbang Hasundutan 611.20 614.37 71.64 71.94 24 24 1216 Pakpak Barat 611.52 614.58 70.36 70.80 28 28 1217 Samosir 621.09 623.89 73.42 73.70 15 15 1218 Serdang Bedegai 626.30 628.82 72.94 73.25 18 18 1219 Batu Bara 626.30 628.90 71.25 71.62 26 26 1220 Padang Lawas Utara 632.03 634.18 72.11 72.52 22 22 1221 Padang Lawas 622.29 625.64 71.68 71.98 23 23 1222 Labuhan Batu Selatan 628.88 630.27 73.52 73.84 14 14 1223 Labuhan Batu Utara 631.74 632.42 73.10 73.45 17 17 1224 Nias Utara 603.54 605.13 67.36 67.75 31 31 1225 Nias Barat 603.74 607.71 65.96 66.46 33 33 1271 Kota Sibolga 626.42 629.45 74.82 75.08 7 9 1272 Kota Tanjung Balai 620.92 624.45 73.64 74.14 12 11 1273 Kota Pematang Siantar 632.28 634.88 77.18 77.51 1 1 1274 Kota Tebing Tinggi 635.94 639.39 76.10 76.49 4 4 1275 Kota Medan 632.32 635.11 76.99 77.36 2 2 1276 Kota Binjai 630.45 633.37 76.09 76.41 5 5 1277 Kota Padang Sidempuan 625.45 629.11 74.77 75.21 8 8 1278 Gunung Sitoli 610.39 611.95 71.33 71.67 25 25
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat