Zr Kspk Singkawang Kak

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    1/9

    KERANGKA ACUAN KERJA

    PEKERJAAN :

    PENYUSUNAN RENCANA PERATURAN ZONASI (ZONINGREGULATION) RENCANA KAWASAN STRATEGIS PUSAT KOTA

    SINGKAWANG

    A. LATAR BELAKANG

    UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam sistem

    penyelenggaraan tata ruang, terdapat empat aspek yang dilakukan yaitu aspekpengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang dan

    pengawasan penataan ruang. Di dalam aspek pelaksanaan penataan ruang meliputi

    tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

    dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan

    melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,

    serta pengenaan sanksi.

    Penyusunan Peraturan Zonasi didasarkan pada RDTR kabupaten/kota dan RTR

    kawasan strategis kabupaten/kota serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk

    setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan Zonasi, berisi ketentuan yang harus,

    boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, ketentuan

    amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB), ketentuan penyediaan sarana dan prasarana,

    serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman,

    produktif, dan berkelanjutan, seperti misalnya keselamatan penerbangan,

    pembangunan pemancar alat komunikasi, pembangunan jaringan listrik tegangan

    tinggi, dan lain-lain. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang

    persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

    setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya ditentukan dalam rencana

    rinci tata ruang.

    Pada Tahun 2009 yang lalu, pemerintah Kota Singkawang telah menyusun saturencana rinci tata ruang sebagai pendalaman dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

    Singkawang, yang difokuskan pada Kawasan Strategis Pusat Kota Singkawang.

    Namun rencana rinci yag disebut sebagai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

    Strategis Pusat Kota Singkawang tersebut, belum secara eksplisit memuat Rencana

    Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) terhadap blok-blok pemanfaatan ruang yang

    telah ditetapkan. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 26/2007 dan untuk

    lebih mengoperasionalkan RDTR Kawasan Strategis Pusat Kota yang telah disusun

    tersebut, maka pemerintah kota pada Tahun anggaran 2013 ini merasa perlu untuk

    menyusun Rencana Peraturan Zonasi atauZoning Regulation khusus untuk Kawasan

    Strategis Pusat Kota Singkawang.

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    2/9

    B. DASAR HUKUM

    Penyusunan Rencana Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) Kawasan Strategis Pusat

    Kota Singkawang ini ini didasarkan pada beberapa ketentuan dan perundangan yang

    berlaku terutama :

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

    Ruang

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

    3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

    4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang;

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan

    Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan

    Ruang;

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

    10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang 2008

    Tentang Air Tanah;

    11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan

    Lindung;12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman

    Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten / Kota, beserta Rencana Rincinya;

    13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman

    Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

    14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman

    Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam

    Penyusunan Rencana Tata Ruang;

    15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang KriteriaTeknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya;

    16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman

    Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;

    17. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman

    Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

    18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    3/9

    C. MAKSUD DAN TUJUAN

    Penyusunan Rencana Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) Kawasan Strategis Pusat

    Kota Singkawang secara umum dimaksudkan untuk menjadikan Dokumen Peraturan

    Zonasi sebagai acuan / pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan danpeningkatan pelayanan publik, terutama dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

    Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah menyusun dokumen Peraturan Zonasi

    Kawasan Strategis Pusat Kota Singkawang sebagai bentuk operasional pengendalian

    pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Pusat Kota Singkawang sehingga

    pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan rencana.

    Sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pekerjaan tersebut adalah

    sebagai berikut :

    a) Kajian dan review terhadap RDTR Kawasan Strategis Pusat kota Singkawang

    untuk menghasilkan peta zonasi (zoning map) yang siap untuk disusun peraturanzonasinya;

    b) Merumuskan Peraturan Zonasi (zoning text) sesuai dengan zoning map sebagai

    instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis Pusat

    Kota Singkawang ;

    D. KUALITAS

    Dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan

    teliti dan cermat, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkankebenarannya.

    E. TANGGUNG JAWAB

    Konsultan harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dilaksanakan.

    Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekurangan terhadap apa yang sudah

    dibuat, Konsultan berkewajiban untuk menyempurnakannya atas biaya sendiri.

    F. LINGKUP WILAYAH

    Lingkup wilayah pekerjaan ini adalah seluruh Kawasan Strategis Pusat Kota yang

    delineasinya ditetapkan dalam Revisi RTRW Kota Singkawang Tahun 2012-2032 dan

    dipertegas dalam dokumen RDTR Kawasan Strategis Pusat Kota Singkawang (lihat

    Gambar 1) dengan luas 676,09 Ha yang batas-batasnya adalah :

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    4/9

    Gambar 1 : Peta Batas Wilayah Perencanaan

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    5/9

    Sebelah utara : Jalan Ratu Sepudak, Jalan Jendral Sudirman

    Sebelah Timur : Gang Cempaka Putih

    Sebelah Selatan : Jalan Firdaus, Jalan G. Sulung Lelanang, Jalan Pelita

    Sebelah Barat : Laut Natuna.

    Secara geografis kawasan ini terletak antara 0o5347,28 hingga 0o5537,84 LU dan

    108o5747,77 hingga 109

    o0022,43 BT.

    G. LINGKUP SUBSTANSI PEKERJAAN

    Lingkup pekerjaan yang tercakup dalam kerangka acuan ini adalah :

    1. Persiapan

    Pada tahap pekerjaan persiapan Konsultan harus melaksanakan kegiatansebagai berikut :

    1) Koordinasi dengan direksi pekerjaan.

    2) Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, bukubuku referensi

    yang berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensi

    medan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehingga

    akan dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal.

    3) Studi dan diskusi awal

    4) Pembuatan dan penyusunan program kerja, pembagian tugas dan

    pengarahan.

    2. Pengumpulan Data

    Untuk keperluan pengenalan karakteristik kawasan pusat kota dan

    penyusunan peraturan zonasi, dilakukan pengumpulan data primer dan data

    sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui: 1) wawancara atau

    temu wicara kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat

    terhadap kebutuhan yang diatur dalam peraturan zonasi serta kepada pihak

    yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

    2) peninjauan ke lapangan untuk pengenalan kondisi fisik kawasan Pusat KotaSingkawang secara langsung.

    Data sekunder yang harus dikumpulkan untuk penyusunan peraturan zonasi

    meliputi :

    1) peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan

    2) data dan informasi, meliputi:

    a) jenis penggunaan lahan yang ada pada kawasan pusat kota;

    b) jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada kawasan pusat kota;

    c) identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik

    (tinggi bangunan dan lingkungannya);

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    6/9

    d) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan,

    serta prasarana yang terkait dengan Kawasan Pusat kota

    Singkawang; dan

    e) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan

    lahan yang ada di Kota Singkawang.

    3. Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis

    Kegiatan Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis, meliputi:

    a. tujuan peraturan zonasi;

    b. klasifikasi zonasi;

    c. daftar kegiatan;

    d. delineasi blok peruntukan;

    e. ketentuan teknis zonasi, terdiri atas:

    - ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;- ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

    - ketentuan tata bangunan;

    - ketentuan prasarana minimal;

    - ketentuan tambahan; dan

    - ketentuan khusus;

    f. standar teknis;

    g. ketentuan Peraturan Zonasi ;

    h. ketentuan pelaksanaan meliputi:

    - ketentuan variansi pemanfaatan ruang;

    - ketentuan insentif dan disinsentif; dan- ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (non conforming

    situasion) dengan peraturan zonasi;

    i. ketentuan dampak pemanfaatan ruang;

    j. kelembagaan; dan

    k. perubahan peraturan zonasi.

    Hasil dari tahap analisis didokumentasikan di dalam laporan antara dan

    menjadi bahan untuk menyusun peraturan zonasi. Adapun hasil kegiatan

    perumusan rancangan peraturan zonasi berupa:

    a. text zonasi (zoning text); dan

    b. zoning map (peta zonasi)

    Pada penyusunan peraturan zonasi ini dilakukan proses konsultasi publik

    berupa FGD / Forum Grup Diskusi. FGD ini dilaksanakan 2 kali, sebelum

    laporan antara dan sebelum laporan akhir. Pelaksanaan FGD ini dilakukan

    dengan peserta seluruh stakeholder yang terkait minimal sekitar 20 orang

    peserta untuk FGD I dan FGD II.

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    7/9

    H. KELUARAN (OUTPUT)

    Adapun out put fisik dari pekerjaan ini adalah :

    1. Buku Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar;

    2. Buku Laporan Antara sebanyak 5 (lima) eksemplar;

    3. Buku Laporan Akhir sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar;

    4. Album Peta ukuran A3 sebanyak 7 (tujuh) Eksemplar;

    5. Compact Disk (CD) sebanyak 10 (sepuluh) keping

    6. Standing Banner 1 (satu) buah

    Laporan dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan gambar, peta, skema

    dan tabel. Format laporan adalah sebagai berikut:

    1) Buku Laporan :a) ukuran kertas A4 (21, 0 cm x 29,7 cm)

    b) Jenis kertas HVS putih polos;

    c) Berat kertas minimal 80 gr/cm2;

    d) Format kertas portrait;

    e) Gambar/foto : cetak warna;

    f) Peta-peta : ukuran A3 landscape, cetak warna

    g) Jenis huruf/font Trebuchet MS, tegak, ukuran standar, spasi 1.

    2) Sampul Buku Laporan Pendahuluan, Antara dan Draft Akhir:

    a) Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;

    b) Cetak full color, dilaminasi, jilid spiral kawat.3) Sampul Buku Laporan Akhir

    a) Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;

    b) Cetak hard cover, cetak full color.

    4) Laporan Digital dalam Compact Disk (CD) :

    a) File digital Laporan Antara dan Akhir dalam format MSOffice

    b) File Peta dalam format GIS

    I. PERSONIL

    1. Tenaga Profesional

    i) Ketua Tim : 1 (satu) orang

    Lulusan Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) merangkap ahli

    perencanaan kota dengan pengalaman kerja profesional sedikitnya 5 (lima)

    tahun dalam perencanaan tata ruang kota. Pemimpin tim harus

    mengkoordinir pekerjaan dari tim dan menentukan standar yang seragam

    untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim.

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    8/9

    ii) Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis : 1 (satu) orang

    Lulusan Sarjana Geodesi atau Sarjana Geografi dengan pengalaman kerja

    minimal 3 (tiga) tahun dalam menangani pekerjaan penataan ruang.

    2. Supporting Staff

    i) Site Office Manager / Administrator : 1 (satu) orang

    Minimal lulusan Diploma I/II/III dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam

    kegiatan administrasi proyek perencanaan

    ii) Operator Komputer : 1 (satu) orang

    Minimal lulusan SMU/SMK/Sederajat dengan pengalaman minimal 3 tahun

    sebagai operator komputer dalam proyek perencanaan

    iii) Surveyor : 2 orang

    Minimal lulusan SMU/SMK/Sederajat dengan pengalaman minimal 3 tahun

    sebagai surveyor dalam proyek perencanaan

    J. WAKTU PELAKSANAAN

    Waktu pelaksanaan yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 90

    (sembilan puluh) hari Kalender. Dengan jadwal secara garis besar sebagai berikut :

    KEGIATANBULAN KE I BULAN KE 2 BULAN KE 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Persiapan/Pendahuluan

    Survey dan Analisis

    Perumusan Rencana

    Pelaporan

    Pembahasan/FGD

    K. PEMBIAYAAN

    Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dbebankan pada Anggaran Pembangunan dan

    Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2013 melalui Satuan Kerja

    Perangkat Daerah Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang.

  • 7/22/2019 Zr Kspk Singkawang Kak

    9/9

    Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) ini dibuat dalam

    rangka memberi kejelasan (paling tidak secara garis besarnya) kepada semua pihak yang

    berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan maupun sasaran yang akan

    dituju, dengan catatan bahwa segala bentuk materi dan makna yang telah disusun ini

    masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan tanggapan

    dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan sekali guna manfaat kesempurnaannya.

    Singkawang, Agustus 2013

    Pejabat Pembuat Komitmen

    Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta

    Karya Kota Singkawang,

    SAUFIKKAR, ST

    NIP. 19711206 200003 1 003