BAB 14
PERDAGANGA
N
BAB 14
PERDAGANGAN
I. PENDAHULUAN
Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa kebijak-
sanaan pengembangan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka le-
bih memperlancar arus barang dan jasa, sehingga tercipta kea-
daan dan perkembangan harga yang layak dan bersaing dalam
rangka menunjang usaha peningkatan produksi dan ekspor, per-
luasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, serta
pemantapan stabilitas ekonomi. Lebih lanjut mengenai perda-
gangan Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa:
Pertama, sejalan dengan peningkatan produksi perlu di-
tingkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, antara
lain dengan menyempurnakan lembaga-lembaga perdagangan dan
pemasaran serta sistem tata niaga yang ada, agar dapat mening-
katkan pendapatan produsen dan sekaligus menguntungkan konsu-
men, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja dan le-
bih memeratakan kesempatan berusaha.
Kedua, perdagangan dan penyediaan bahan-bahan kebutuhan
pokok dan bahan penting lainnya perlu ditingkatkan sehingga
lebih menjamin penyebarannya secara merata dengan harga yang
layak dan terjangkau oleh masyarakat banyak.
Ketiga, langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan pro-
duksi untuk ekspor, khususnya barang-barang di luar minyak
dan gas bumi, perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu di-
perluas pasaran dan ditingkatkan daya saing barang-barang
247
ekspor Indonesia, dengan jalan meningkatkan efisiensi produk-
si, memperbaiki mutu barang, meningkatkan promosi ekspor, mem-
perlancar angkutan, memperlancar tersedianya kredit dengan
syarat-syarat yang memadai, menyempurnakan fasilitas perpajak-
an, dan sebagainya.
Keempat, kebijaksanaan impor diarahkan untuk memenuhi ke-
butuhan akan barang dan jasa yang belum atau belum sepenuhnya
dapat dihasilkan di dalam negeri, khususnya barang modal dan
bahan baku serta bahan penolong yang diperlukan untuk pemba-
ngunan di berbagai sektor, serta untuk memberikan perlindu-
ngan yang wajar bagi industri dalam negeri dan sekaligus me-
nunjang usaha peningkatan efisiensi produksi barang-barang
dalam negeri. Dalam pada itu impor barang mewah perlu diken-
dalikan dalam rangka penghematan pemakaian devisa dan untuk
menunjang pelaksanaan pola hidup sederhana.
Kelima, kebijaksanaan perdagangan yang mendorong dan mem-
bantu pengusaha golongan ekonomi lemah di sektor perdagangan
perlu makin ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan pe-
nyediaan tempat berusaha yang layak serta meningkatkan pembi-
naan agar para pedagang golongan ekonomi lemah menjadi wira-
swasta yang baik. Juga perlu didorong kerja sama antara peru-
sahaan besar dan perusahaan menengah, baik usaha milik negara
maupun swasta, dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.
Dengan arah kebijaksanaan tersebut diatas, maka akan bisa
dicapai keseimbangan dan keserasian pembangunan dalam sistem
perdagangan dalam negeri .dan luar negeri, dalam struktur eks-
por dan impor, dalam arus penyebaran barang dan jasa, serta
antara berbagai golongan yang berusaha di sektor perdagangan.
Kondisi sektor perdagangan seperti itu sekaligus akan me-
248
nunjang usaha mempercepat pembangunan dalam Repelita selan-
jutnya.
II. KEADAAN DAN MASALAH1. Perdagangan Dalam Negeri
Dalam rangka meningkatan hasilguna dan daya guna pemasar-
an, khususnya untuk menjaga stabilitas harga bahan-bahan pro-
duksi dan barang-barang konsumsi, selama Repelita III telah
ditempuh berbagai kebijaksanaan. Selama itu antara lain, te-
lah diselenggarakan sarana penyangga nasional bahan pokok,
seperti beras, gula dan bahan-bahan penting lain seperti pu-
puk, semen dan besi beton. Di samping itu dilakukan juga
pengendalian harga barang-barang dan bahan-bahan melalui me-
kanisme pengadaan dan penyaluran barang, penetapan harga pa-
tokan setempat (HPS), dan penetapan harga dasar. Kegiatan-
kegiatan tersebut ditunjang dengan kegiatan-kegiatan pem-
bangunan gudang-gudang yang tersebar di 27 propinsi dan pe-
ngembangan Sistem Pedagang Terdaftar untuk komoditi-komoditi
semen, pupuk dan garam. Dengan ditempuhnya langkah-langkah
kebijaksanaan tersebut ternyata arus distribusi barang menjadi
lebih lancar, persaingan yang sehat antara sesama peda-
gang lebih berkembang dan kesempatan berusaha bertambah luas.
Perkembangan yang membesarkan hati itu antara lain dapat
dilihat dari keadaan harga bahan-bahan dan barang-barang yang
pada umumnya cukup mantap pada tingkat yang terjangkau oleh
masyarakat luas.
Selanjutnya dalam Repelita III telah ditempuh langkah-
langkah untuk memperluas pasaran barang dan bahan hasil pro-
249
duksi dalam negeri khususnya barang-barang produksi pengusaha
golongan ekonomi lemah. Dalam rangka itu telah diselenggara-
kan pusat-pusat pameran dagang di kota-kota Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Banjarmasin
dan Ujung Pandang. Pusat-pusat pameran tersebut selain ber-
fungsi sebagai pusat pemasaran bagi barang basil produksi da-
lam negeri juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi para
pedagang dan para produsen barang-barang yang di pamerkan.
Dalam rangka membantu para pedagang golongan ekonomi le-
mah untuk memperoleh tempat berjualan yang layak, sejak tahun
1976/77 disediakan kredit tanpa bunga bagi Pemerintah Daerah
Tingkat II untuk membangun atau memugar pasar di daerah ma-
sing-masing. Penyediaan kredit itu dilaksanakan atas dasar
Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Sebagai basil pelak-
sanaan kebijaksanaan tersebut sampai dengan akhir Repelita
III telah dibangun dan atau dipugar sebanyak 1.704 pasar di
26 propinsi. Sejak tahun 1979 juga dikeluarkan Inpres Perto-
koan yang bertujuan memberikan bantuan kredit kepada Pemerin-
tah Daerah Tingkat II yang akan melaksanakan pembangunan dan
atau pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan. Se-
bagai pelaksanaan dari Inpres tersebut sampai dengan akhir
Repelita III telah dibangun sebanyak 7.978 kios pertokoan.
Dalam rangka penyempurnaan prasarana kelembagaan dalam
pemasaran barang pada tahun 1981 telah dikeluarkan Undang-
undang Metrologi. Undang-undang itu dimaksudkan untuk memper-
tinggi basil guna kegiatan jual beli barang dan bahan, teru-
tama dengan jalan menjaga kepastian ukuran dalam serah terima
barang. Dengan berlakunya undang-undang tersebut sebagian da-
ri kepentingan para konsumen dan para produsen barang terlin-
250
dungi terhadap kemungkinan ketidak tertiban dalam jual beli
barang.
Pada awal tahun 1982 telah dikeluarkan Undang-undang No.
3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dari pelaksana-
an undang-undang ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang
jelas tentang jumlah dan jenis perusahaan yang ada. Dengan
adanya gambaran yang jelas itu diharapkan akan dapat disusun
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang setepat-tepatnya dalam pe-
ngembangan dunia usaha di bidang perdagangan.
Usaha peningkatan daya guna pemasaran dalam bentuk kegia-
tan informasi pasar telah diselenggarakan sejak tahun 1979/
80. Kegiatan tersebut masih terbatas pada penyebaran informasi
mengenai berbagai aspek pemasaran hasil-hasil pertanian
kepada para petani produsen, pedagang golongan ekonomi lemah
dan para konsumen. Penyelenggaraan informasi pasar tersebut
sampai dengan akhir Repelita III telah meliputi 24 Propinsi.
Di samping langkah-langkah kebijaksanaan di atas di masa
yang lalu juga telah dilakukan berbagai tindakan untuk me-
ningkatkan peranan pedagang nasional, khususnya pedagang go-
longan ekonomi lemah. Langkah-langkah itu telah dilaksanakan
dengan jalan (1) Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bi-
dang perdagangan, yang telah dimulai pada tahun 1977, antara
lain sebagai hasilnya pada akhir Repelita III jumlah pengu-
saha nasional yang terdaftar di seluruh Indonesia mencapai
636.265 perusahaan; (2) Perluasan kesempatan berusaha bagi
pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang ditun-
jang dengan dikeluarkannya Keppres 14 A dalam tahun 1980 yang
disempurnakan dengan Keppres 18 dalam tahun 1981; (3)
Penyederhanaan sistem perizinan pada tahun 1979, yang telah
251
mendorong perkembangan para pedagang, sehingga jumlah peda-
gang yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SI-
UP) menjelang akhir Repelita III meliputi 350.026 pedagang
kecil, 118.517 pedagang menengah dan 26.383 pedagang besar;
(4) Penataran dan pembukaan kesempatan berkonsultasi yang di-
selenggarakan bagi para pedagang terus ditingkatkan dan sam-
pai dengan akhir Repelita III berhasil dinikmati oleh 1.855
orang pedagang; dan (5) 'Penyediaan bantuan permodalan berupa
kredit dengan syarat yang memadai bagi para pengusaha golong-
an ekonomi lemah, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kre-
dit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Candak Kulak.
Dengan adanya langkah-langkah kebijaksanaan seperti yang
disebutkan di atas, yang pelaksanaannya pada umumnya telah
membuahkan hasil-hasil yang cukup memuaskan, tidak berarti
bahwa segala masalah pembangunan dalam bidang perdagangan te-
lah teratasi. Beberapa hal yang diajukan di bawah ini akan
dapat memberikan sedikit gambaran mengenai adanya masalah-ma-
salah perdagangan yang masih harus diatasi.
Usaha untuk menjaga stabilitas harga-harga bahan-bahan
produksi dan barang-barang konsumsi selama Repelita III pada
umumnya telah berhasil. Namun demikian sampai menjelang akhir
masa itu kadang-kadang masih terjadi gejolak-gejolak harga
bahan dan barang tertentu. Lagi pula selama masa itu masih
sering ada perbedaan-perbedaan yang berarti antara harga sua-
tu bahan atau barang di daerah yang satu dan harga bahan atau
barang tersebut di daerah yang lain. Demikian pula, masih ada
perbedaan yang berarti antara harga suatu bahan atau barang
yang harus dibayar oleh konsumen dan harga bahan atau barang
tersebut yang diterima oleh petani atau produsen yang mengha-
252
silkannya. Selain itu, pemasaran beberapa jenis bahan atau
barang tertentu kadang-kadang masih menghadapi kesulitan wa-
laupun permintaannya jelas ada.
Gejala-gejala seperti di atas ini menunjukkan bahwa ha-
silguna dan daya guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemasaran
masih kurang memadai. Khusus di daerah-daerah Indonesia di
bagian Timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya, adanya masalah hasilguna
dan daya guna pemasaran lebih terasa dari pada di daerah-dae-
rah lain karena keadaan prasarana dan sarana pemasaran di da-
erah-daerah tersebut masih ketinggalan, walaupun pembangunan
selama Repelita III telah jauh lebih ditingkatkan.
Selain dari masalah-masalah di atas masih terdapat hal-
hal yang dalam rangka pembangunan juga memerlukan perhatian,
yaitu masalah pengembangan usaha niaga yang selama ini belum
berlangsung secepat yang diinginkan. Dalam hubungan itu sis-
tem perizinan sering dirasakan sebagai penghambat yang
sangat penting.
2. Perdagangan Luar Negeri
Kebijaksanaan perdagangan luar negeri diarahkan terutama
untuk meningkatkan ekspor. Selama Repelita III perkembangan
ekspor tersebut memperlihatkan gambaran sebagai berikut.
Nilai ekspor secara keseluruhan selama Repelita III ra-
ta-rata meningkat 11,2% setahun. Kenaikan itu terutama dise-
babkan oleh ekspor minyak bumi dan hasil-hasilnya yang menga-
lami kenaikan rata-rata 11,6% setahun dan ekspor gas alam
cair yang rata-rata meningkat 34,6% setahun. Ekspor komoditi
di luar minyak bumi dan gas alam cair (migas) dalam rasa ter-
sebut meningkat rata-rata sebesar 5,4% setahun, meskipun te-
253
lah terjadi penurunan sejak tahun 1980/81 tetapi meningkat
kembali 1983/84. Nilai ekspor tertinggi minyak bumi dan ha-
sil-hasilnya dicapai pada tahun 1981/82. Sedangkan nilai eks-
por tertinggi komoditi di luar migas dicapai pada tahun 1979/-
80 dan sejak itu terus menurun sampai dengan tahun 1982/83,
karena resesi dunia.
Selama Repelita III ekspor komoditi di luar migas, seba-
gian besar masih terdiri dari hasil-hasil pertanian tradisio-
nal, seperti: kayu, karet, kopi, teh, lada dan minyak kelapa
sawit. Namun demikian dalam masa itu ekspor hasil industri
juga telah berkembang dengan pertumbuhan yang cukup tinggi,
yaitu 38,7% setahun. Tetapi sumbangannya kepada ekspor komo-
diti di luar migas secara keseluruhan masih belum besar. Ko-
moditi ekspor hasil industri antara lain meliputi kayu lapis,
tekstil dan hasil-hasilnya, minyak atsiri, barang elektronik,
hasil kerajinan rakyat serta kulit dan hasil-hasilnya.Berkenaan dengan perkembangan ekspor komoditi di luar mi-
gas ternyata ekspor kayu merupakan penghasil devisa utama.
Berdasarkan nilainya, ekspor kayu yang tertinggi tercapai pa-
da tahun 1980, dan setelah itu merosot. Kemerosotan itu, di
samping karena menurunnya harga kayu, juga disebabkan oleh
ditempuhnya kebijaksanaan untuk mengutamakan penyediaan kayu
bagi industri dalam negeri. Sama halnya dengan ekspor kayu,
ekspor karet sampai dengan tahun 1980 juga meningkat, dan se-
jak tahun 1981 menurun. Penurunan itu disebabkan oleh berku-
rangnya permintaan dari negara-negara maju akan karet. Pola
perkembangan yang sama atau hampir sama dialami pula oleh ko-
moditi-komoditi lain, seperti kopi, teh, lada dan juga minyak
kelapa sawit.
254
Pemasaran barang-barang ekspor masih terbatas ke beberapa
negara saja. Sebagian besar ekspor Indonesia tertuju ke Je-
pang, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN dan negara-negara
Asia Oceania lainnya. Keterbatasan pasaran pada beberapa ne-
gara itu menunjukkan bahwa diversifikasi pasar ekspor Indone-
sia masih sangat kecil.
Seperti telah diutarakan diatas perkembangan ekspor ha-
sil-hasil industri cukup menggembirakan. Selama tahun 1979/80
sampai dengan tahun 1983/84 ekspor tersebut berturut-turut
mencapai US $ 552,0 juta, US $ 783,0 juta, US $ 930,0 juta,
US $ 1.193,0 juta dan US $ 1.921,0 juta. Di dalam angka-angka
tersebut termasuk ekspor tekstil secara berturut-turut
sebesar US $ 81,0 juta, US $ 87,0 juta, US $ 129,0 juta, US $
157,0 juta dan US $ 237,0 juta..
Selama Repelita III berbagai langkah telah dilakukan un-
tuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor komoditi di luar
migas. Misalnya, dalam masa itu telah diambil serangkaian ke-
bijaksanaan ekspor-impor baru yang bertujuan untuk meningkat-
kan daya saing barang-barang ekspor Indonesia di pasaran du-
nia dan menciptakan iklim usaha yang lebih mantap bagi para
eksportir. Di samping itu dalam tahun-tahun tersebut diusaha-
kan peningkatan diversifikasi pasaran dan komoditi ekspor de-
ngan jalan pengadaan pameran-pameran dagang internasional,
pengiriman misi perdagangan dan penyelenggaraan pertemuan
perdagangan internasional. Selanjutnya peranan lembaga-lemba-
ga pemasaran barang ekspor Indonesia di luar negeri diting-
katkan. Tambahan lagi dalam masa tersebut telah pula didiri-
kan enam Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) baru di
Sidney, Rotterdam, Los Angeles, Jeddah, Abu Dhabi dan Bagdad,
yang masing-masing bertugas mengadakan promosi penjualan dan
255
penelitian pasar, dan mengembangkan kontrak-kontrak perdaga- ngan dengan para pembeli di luar negeri.
Di samping langkah-langkah di atas ini telah diusahakan pula peningkatan mutu komoditi ekspor dengan jalan menetapkan standar mutu bagi berbagai jenis komoditi. Sebagai pelaksana- an ketetapan ini ditunjuk Laboratorium Penguji Mutu, yang te- lah dibangun di Jakarta, Medan, Padang, Pakanbaru, Jambi, Pa-lembang, Pangkalpinang, Tanjung Karang, Banjar Baru, Samarin- da, Singaraja, Surakarta, Surabaya dan Jember.
Lebih lanjut dalam masa Repelita III telah diusahakan pu- la agar negara-negara pengimpor hasil-hasil produksi Indone- sia menurunkan tarif impor mereka dan menghapuskan atau mengurangi rintangan-rintangan impor di luar tarif yang mere- ka adakan. Dalam rangka memperjuangkan penurunan tarif dan rintangan-rintangan di luar tarif terhadap barang ekspor In-donesia, telah diusahakan adanya kerjasama internasional dan regional, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian komoditi internasio- nal untuk mencapai stabilisasi harga komoditi ekspor Indone- sia di pasaran internasional juga merupakan salah satu usaha dalam rangka memantapkan perkembangan ekspor.
Guna melindungi perkembangan industri dalam negeri dan mendorong produksi untuk ekspor, pada akhir tahun 1982 telah dikeluarkan serangkaian kebijaksanaan di bidang impor untuk mengatur tata niaga impor tujuh kelompok hasil industri, yai- tu barang-barang listrik dan elektronik, kimia, suku cadang kendaraan bermotor, logam, mesin-mesin perlengkapan dan suku cadangnya, tekstil serta alat-alat besar dan suku cadangnya.
256
Di sektor impor ada beberapa masalah yang agak menghambat
perkembangan bidang perdagangan, misalnya, adanya sistem ta-
rif bea masuk yang belum mendorong berkembangnya industri da-
lam negeri yang berorientasi kepada ekspor. Selain itu para
importir Indonesia sebagian besar masih belum memiliki ke-
trampilan yang cukup di bidang perdagangan luar negeri sehingga
seringkali pelaksanaan impor tidak menguntungkan pihak
pengusaha Indonesia. Di samping itu untuk impor beberapa je-
nis barang, Indonesia tergantung pada negara-negara tertentu.
Kenyataan itu melemahkan posisi para importir nasional dalam
menghadapi para eksportir barang-barang yang bersangkutan.
III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
1. Perdagangan Dalam Negeri
Pembangunan bidang perdagangan dalam negeri diarahkan un-
tuk, pertama, meningkatkan daya guna dan hasilguna pemasaran
dan perdagangan hasil-hasil produksi dan penyaluran sarana-
sarana produksi, dan kedua, meningkatkan peranan para peda-
gang nasional dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka,
khususnya para pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Dengan
meningkatnya hasilguna dan daya guna pemasaran dan perdagangan
maka akan makin lancar arus barang dan jasa. Dengan demikian
meningkatnya hasilguna dan daya guna pemasaran dan perdagangan
itu akan memperluas kesempatan para konsumen untuk mendapat-
kan barang-barang yang dibutuhkannya dan akan memperluas ke-
sempatan para produsen untuk meningkatkan pendapatannya. Ke-
giatan eksporpun juga akan meningkat sehingga penerimaan de-
visa negara akan lebih besar. Di samping itu, dengan mening-
katnya hasilguna dan daya guna sistem pemasaran, harga bahan
dan barang akan menjadi lebih wajar. Selanjutnya pasaran
257
bahan-bahan dan barang-barang produksi dalam negeri akan men-
jadi lebih luas, sehingga para produsenpun akan terangsang
pula untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Perluasan pro-
duksi akan membantu usaha memperluas kesempatan berusaha dan
kesempatan kerja, dan dengan demikian meningkatkan pendapatan
rakyat. Lagi pula meningkatnya hasilguna dan daya guna pema-
saran dan perdagangan juga akan memperkuat hubungan ekonomi
antar daerah dan dengan demikian akan memperkuat ekonomi na-
sional dan Wawasan Nusantara. Demikian pula dengan berhasil-
nya kebijaksanaan tersebut akan meningkatkan kegiatan pe-
rekonomian di kota-kota sedang dan kecil yang sesuai dengan
potensinya, serta di kota-kota yang merupakan pusat-pusat
pembangunan daerah transmigrasi, sehingga akan mendukung usa-
ha penyebaran penduduk dan tenaga kerja.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi para pedagang na-
sional, khususnya pedagang kecil golongan ekonomi lemah, ke-
bijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh selama Repelita
III, seperti pelaksanaan Keppres 14 A /1980 yo Keppres 18/-
1981 dan penyediaan kredit dengan syarat ringan, akan di-
teruskan. Selanjutnya usaha-usaha untuk menyederhanakan sis-
tem perizinan akan diintensifkan. Selain itu pembinaan Badan
usaha Milik Negara (BUMN) juga akan ditingkatkan.
Untuk meningkatkan hasilguna dan daya guna pemasaran dan
perdagangan dan untuk meningkatkan partisipasi para pedagang
kecil golongan ekonomi lemah, seperti yang dikemukakan di
atas, kegiatan-kegiatan pembangunan perdagangan dalam negeri
diarahkan kepada sasaran-sasaran berikut. Pertama, menyem-
purnakan prasarana pemasaran, baik prasarana fisik maupun
prasarana kelembagaan. Kedua, meningkatkan kemampuan berusaha
lembaga-lembaga dan badan-badan pemasaran yang ada. Ketiga,
258
memperluas pasaran untuk bahan dan barang produksi dalam ne-
geri, terutama produksi yang dihasilkan oleh pengusaha-pengu-
saha kecil golongan ekonomi lemah, baik di dalam negeri mau-
pun di luar negeri. Keempat, meningkatkan pembinaan usaha
pedagang golongan ekonomi lemah/kecil terutama di dalam pe-
nyediaan sarana dan perlindungan berusaha. Kelima, mengusa-
hakan terwujudnya tertib usaha dan kepastian berusaha.
Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka pelaksa-
naan kebijaksanaan di atas ini adalah sebagai berikut.
a. Meningkatkan daya guna dan Hasilguna Penyaluran Sarana-sa-
rana Produksi dan Pemasaran Hasil-hasil Produksi.
Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan ini pertama-tama
akan ditingkatkan secara terpadu usaha-usaha pendayagunaan
prasarana dan sarana perhubungan darat dan Taut untuk pe-
masaran basil produksi dalam negeri. Dalam pelaksanaan ke-
bijaksanaan ini terutama akan diperhatikan kepentingan daerah
pedalaman, daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah
transmigrasi. Di samping itu akan dilanjutkan juga kegiatan
pembangunan prasarana pemasaran yang antara lain dilaksanakan
dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan kredit untuk
membangun pasar, gudang, tempat-tempat pelelangan, pusat pu-
sat perdagangan antar pulau dan sebagainya.
Selanjutnya, lembaga-lembaga pemasaran akan terus dibina
dengan jalan mengusahakan penyempurnaan sistem perundang-
undangan dan peraturan-peraturan di bidang perdagangan; pe-
nyempurnaan lembaga keuangan seperti bank pasar dan koperasi
simpan pinjam; peningkatan sistem informasi pasar; pembinaan
badan usaha dan agen/penyalur barang-barang hasil produksi
dalam dan luar negeri; pembinaan dan pengembangan tata niaga
259
hasil-hasil palawija dan hortikultura, peternakan, perikanan
dan hasil-hasil perkebunan rakyat, terutama di daerah pedesa-
an/sentra produksi baik yang menyangkut aspek perbaikan pra-
sarana dan kelembagaannya maupun strukturnya, sehingga harga
yang diterima produsen dan gejolak harga musiman yang rela-
tif kecil dapat merangsang usaha peningkatan produksi yang
berkesinambungan; peningkatan kemampuan dan peranan makelar,
komisioner, surveyor, "trading house" dan lain-lain; pening-
katan usaha-usaha untuk perbaikan mutu dan standarisasi ba-
rang; pembinaan lembaga konsumen; peningkatan sarana dan pra-
sarana metrologi serta ketrampilan para petugasnya. Untuk
dapat melaksanakan langkah-langkah ini dengan sebaik-ba-
iknya daya guna administrasi Pemerintahan dalam bidang per-
dagangan perlu ditingkatkan.
Selain langkah-langkah di atas ini kebijaksanaan untuk
menjaga agar harga-harga tetap stabil dan kebutuhan akan ba- han dan barang kebutuhan pokok terpenuhi, akan tetap dijalan-
kan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan jalan mengusahakan
agar arus lalu lintas bahan dan barang baik antar daerah mau-
pun antar pulau tetap lancar, biaya pemasaran rendah, monito-
ring harga serta pengendalian pengadaan dan penyediaan bahan
dan barang secara mantap.
b. Meningkatkan Peranan dan Partisipasi Pedagang Kecil Go-
longan Ekonomi Lemah.
Kebijaksanaan ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi para pedagang kecil golongan
ekonomi lemah yang timbul sebagai akibat kurangnya pengetahu-
an dan modal yang mereka miliki, serta sempitnya kesempatan
yang terbuka bagi mereka. Kelemahan-kelemahan tersebut saling
260
berkaitan dan masing-masing menghambat perkembangan dan ke-
majuan usaha mereka. Untuk membantu mengembangkan usaha pe-
dagang kecil golongan ekonomi lemah ini, ditempuh kebijaksa-
naan terpadu yang meliputi penataran, penyuluhan dan konsul-
tasi secara teratur, pembukaan kesempatan usaha, dan penye-
diaan kredit dengan persyaratan wajar. Dengan demikian para
pedagang golongan ekonomi lemah akan diberi kesempatan untuk
mengikuti penataran dan penyuluhan. Mereka juga akan diikut
sertakan dalam kegiatan-kegiatan pengadaan dan penyaluran
bahan dan barang yang dilakukan oleh badan-badan Pemerintah.
Di samping itu bagi mereka akan diusahakan pula perluasan
penyediaan kredit agar dapat mengembangkan usahanya. Selan-
jutnya juga akan lebih dikembangkan kerjasama pedagang kecil
golongan ekonomi lemah dengan pedagang golongan ekonomi kuat,
Persero Niaga dan Koperasi. Dalam hubungan ini, khusus di
daerah pedesaan akan dikembangkan kerjasama yang serasi untuk
kegiatan pemasaran antara pedagang kecil golongan ekonomi
lemah yang sekaligus adalah buruh tani dan petani kecil de-
ngan KUD.
2. Perdagangan Luar Negeri
Dalam Repelita IV bidang perdagangan luar negeri tetap
memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan, baik
ditinjau dari sumbangannya dalam pertumbuhan, sumbangannya
untuk stabilitas ekonomi, maupun ditinjau dari sumbangannya
untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Peningkatan ekspor diperlukan untuk meningkatkan penda-
patan devisa negara, agar kebutuhan akan barang-barang modal
yang belum dapat dihasilkan sendiri dapat terpenuhi, sehingga
usaha pembangunan dapat ditingkatkan. Lagi pula
261
peningkatan
devisa yang diperoleh akan memperbesar kemampuan negara untuk menjaga stabilitas persediaan bahan dan barang kebutuhan po- kok rakyat, apabila sewaktu waktu terjadi gangguan terhadap produksi dalam negeri. Di samping itu peningkatan ekspor, terlebih-lebih ekspor di luar migas, diperlukan untuk memban- tu meningkatkan pendapatan rakyat, yang akan terjadi berkat adanya peningkatan-peningkatan kegiatan produksi dan perdaga-ngan untuk ekspor. Selanjutnya peningkatan kegiatan produksi dapat membantu usaha-usaha perluasan kesempatan kerja, dan dengan demikian membantu usaha pemerataan.
Langkah-langkah kebijaksanaan yang dikemukakan di atas secara keseluruhan ditujukan untuk mendorong ekspor dan produksi untuk ekspor, terlebih-lebih ekspor komoditi di luar migas. Sedangkan kebijaksanaan impor perlu semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang modal, bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk pembangunan di berbagai sektor. Di samping itu kebijaksanaan impor juga perlu makin diarahkan untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri. Selain itu, dalam rangka penghematan pemakaian devisa dan un- tuk menunjang pelaksanaan pola hidup sederhana, pengendalian impor barang mewah akan lebih diperketat.
Dari uraian-uraian di atas nampak bahwa telah banyak langkah yang ditempuh untuk meningkatkan ekspor. Namun demi-kianmasih banyak masalah-masalah yang harus diatasi. Misal- nya, ekspor di luar migas sebagian besar masih terdiri atas bahan-bahan pertanian dan pertambangan. Sumbangan komoditi basil kegiatan-kegiatan industri masih kecil. Pasaran ekspor yang penting masih terbatas di beberapa negara saja, demikian pula bahan ekspor penting tersebut masih terbatas pada bebe-
262
rapa komoditi. Di samping itu daya saing eksportir masih be-
lum seperti yang diharapkan. Hal itu antara lain disebabkan
oleh kebijaksanaan tarip dan non tarif yang ditempuh negara-
negara pengimpor yang kurang menguntungkan eksportir Indone-
sia, dan mutu bahan serta barang ekspor juga ada yang belum
memadai ditinjau dari kepentingan ataupun selera pengimpor.
a. E k s p o rDalam Repelita IV usaha peningkatan ekspor terutama dia-
rahkan untuk meningkatkan ekspor komoditi di luar minyak dan
gas bumi. Penanganan langsung terhadap komoditi ekspor yang
sudah dimulai pada akhir Repelita III tetapi masih terbatas
pada komoditi tradisional, akan diperluas dengan komoditi in-
dustri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan jasa-jasa.
Sejalan dengan itu investasi akan diarahkan kepada bidang-bi-
dang usaha yang menggunakan bahan baku dalam negeri dan yang
hasil produksinya dapat diekspor. Peningkatan volume dan ni-
lai ekspor juga akan diusahakan melalui diversifikasi pasa-
ran dan diversifikasi komoditi, serta peningkatan daya saing
komoditi ekspor. Sejalan dengan itu pula akan dilakukan kegi-
atan-kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan prose-
dur ekspor lainnya, pembinaan bagi para eksportir nasional,
disertai dengan usaha-usaha untuk memantapkan lembaga-lemba-
ga penunjang perdagangan ekspor. Sehubungan dengan hal terse-
but, dalam Repelita IV sasaran laju pertumbuhan nilai ekspor
di luar migas diperkirakan sebesar 15,8% per tahun, yang ter-
diri atas nilai ekspor komoditi industri dengan laju pertum-
buhannya sekitar 23,1% per tahun, sedangkan untuk komoditi
pertambangan dan pertanian masing- masing sekitar 12,3% dan
9,9% per tahun.
263
Peningkatan ekspor seperti yang diuraikan di atas antara lain akan dicapai melalui langkah-langkah kebijaksanaan ber-ikut:
Pertama, membantu usaha-usaha peningkatan daya guna kegi-atan-kegiatan produksi untuk ekspor dan membantu usaha-usaha penganeka ragaman barang-barang ekspor, terutama dengan jalan mendorong peningkatan barang-barang ekspor hasil industri dan hasil-hasil pertanian bukan tradisional.
Kedua, meningkatkan nilai tambah ekspor yang diterima ma-syarakat dengan cara meningkatkan tahap pengolahan yang dija-lankan di dalam negeri dan meningkatkan mutu barang, diversi-fikasi komoditi dan pasaran, meningkatkan kegiatan-kegiatan promosi ekspor di luar negeri, menyempurnakan sistem pemberi- an sertifikat ekspor dan memanfaatkan semaksimal mungkin sis-tem preferensi umum.
Ketiga, meningkatkan usaha penerobosan pasar, antara lain melalui kerjasama perdagangan di tingkat internasional, pe-ngiriman misi-misi perdagangan, meningkatkan daya guna ITPC dan meningkatkan kegiatan badan-badan pemasaran Indonesia di luar negeri.
Keempat, meningkatkan pelaksanaan kebijaksanaan imbal beli, yang merupakan bagian dart kebijaksanaan ekspor Januari 1982, dengan harapan bahwa nilai ekspor di luar migas akan dapat ditingkatkan dengan cara mengaitkan pemenang lelang da-lam pengadaan barang-barang Pemerintah dari luar negeri agar mengimpor barang-barang di luar migas dari Indonesia.
Kelima, menyempurnakan sistem tata niaga guna menjamin ke-lancaran dan efisiensi ekspor dan memantapkan harga komoditi-komoditi ekspor di luar negeri agar makin terbuka kesempatan
264
bagi para eksportir untuk mengembangkan usahanya.
Keenam, melanjutkan dan meningkatkan pembinaan eksportir
yang telah dilakukan dalam Repelita III agar semakin banyak
eksportir, terutama eksportir yang tergolong ekonomi lemah,
yang bertambah trampil dan makin mampu menunjang usaha pe-
ningkatan ekspor.
b. I m p o rDalam bidang impor akan ditempuh langkah-langkah kebijak-
sanaan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan impor secara
selektif dengan mengutamakan barang modal, bahan baku dan
bahan penolong yang dapat menunjang peningkatan produksi di
dalam negeri. Langkah kebijaksanaan ini antara lain akan di-
lakukan dengan mengendalikan impor melalui penyesuaian pembe-
banan impor, dan pengaturan tata niaga impor. Impor barang-
barang tertentu akan dikaitkan dengan kebijaksanaan diversi-
fikasi dan perluasan negara sumber pengadaan impor. Selain
langkah-langkah itu akan diadakan pembebanan yang wajar atas
barag-barang impor yang sudah dapat dihasilkan di dalam ne-
geri. Selanjutnya, akan diberikan pembinaan dan pengarahan
kepada para importir agar dalam Repelita IV akan semakin ba-
nyak importir, terutama yang tergolong ekonomi lemah, yang
trampil dan mampu berusaha dalam bidang perdagangan luar ne-
geri, termasuk impor.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut akan didukung dengan
serangkaian kebijaksanaan di bidang-bidang moneter dan fis-
kal, serta sektor-sektor lain. Sebagai keseluruhan kebijaksa-
naan tersebut akan menunjang perkembangan industrialisasi
yang sedang berlangsung.
265
IV.PROGRAM-PROGRAM
Kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut di atas akan
dilaksanakan melalui dua program utama di bidang perdagangan,
yaitu :
1. Program pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
Kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang perdagangan
dalam negeri ditempuh melalui program Pengembangan Perdagang-
an Dalam Negeri, dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai beri-
kut :
a. Penyempurnaan Prasarana Perdagangan Dalam Negeri yang
kegiatannya meliputi : penyempurnaan sistem administrasi
dalam bidang perdagangan, termasuk penyempurnaan perun-
dang-undangan dan peraturan-peraturan yang diperlukan,
sistem perizinan dan penyederhanaan serta peningkatan daya
guna pelaksanaannya; pembinaan pembangunan pasar, tem-
pat-tempat pelelangan dan pusat-pusat perdagangan antar
pulau dan antar daerah; pembinaan pembangunan tempat-tem-
pat pengumpulan hasil-hasil produksi terutama di wilayah
pedesaan; pembinaan pembangunan tempat-tempat penyimpa-
nan dan penyaluran bahan bakar dan pupuk; pembinaan dan
pengembangan "bonded warehouse"; pembinaan dan pengem-
bangan pasar untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, ikan,
palawija, ternak, tembakau, garam rakyat, kayu, hasil hu-
tan, perkebunan rakyat, barang industri/kerajinan rakyat
dan lain-lain; dan penyempurnaan serta penyederhanaan
sistem perkreditan untuk kegiatan-kegiatan pemasaran.
b. Peningkatan dan Penyempurnaan Organisasi dan Lembaga Pe-
masaran yang kegiatannya meliputi : pembinaan organisasi-
organisasi pemasaran pada umumnya dan organisasi - organi-
266
sasi perdagangan serta para pedagang pada khususnya; pe-
ningkatan peranan dan pengembangan lembaga-lembaga pema-
saran termasuk bursa komoditi; pengembangan "trading house";
pembinaan pengembangan lembaga konsumen; pembina-
an kerjasama antara perusahaan milik negara, swasta dan
koperasi yang mempunyai kegiatan dalam bidang pemasaran
pada umumnya dan dalam bidang perdagangan pada khususnya.
Lembaga-lembaga "trading house" akan dibina dan dikem-
bangkan agar mampu bertindak sebagai badan yang melaksa-
nakan fungsi-fungsi pemasaran dan mampu pula mengembang-
kan mutu barang-barang yang dipasarkan, terutama bagi
pengusaha golongan ekonomi lemah.
c. Perluasan Pasaran Barang-barang Produksi Dalam Negeri:
mengusahakan agar badan-badan Pemerintah dalam melaksana-
kan pengadaan dan pembelian barang-barang dan peralatan
mengutamakan hasil produksi dalam negeri; menyelenggara-
kan Pameran Dagang tetap di semua ibu kota Propinsi; mem-
bina dan mengembangkan sistem informasi pasar yang terpa-
du; meningkatkan kontak-kontak dagang; meningkatkan pe-
nertiban kegiatan promosi dagang.
d. Peningkatan dan Pengembangan Peranan Pedagang Golongan
Ekonomi Lemah yang kegiatannya meliputi : peningkatan
kemampuan, kewiraswastaan dan keterampilan para pedagang
kecil golongan ekonomi lemah, termasuk mereka yang ter-
golong dalam kalangan generasi muda, melalui penataran,
penyuluhan dan kesempatan berkonsultasi; membantu per-
kembangan kegiatan-kegiatan pemasaran yang bersifat pe-
nemuan-penemuan baru, baik yang bersifat teknis maupun
yang bersifat organisatoris; mengusahakan agar sistem
perkreditan yang ada semakin membantu perkembangan usaha
267
para pedagang kecil golongan ekonomi lemah; mengusahakan
agar para pengusaha golongan ekonomi lemah selalu menda-
pat kesempatan berusaha yang lebih besar melalui penyer-
taan dalam kegiatan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swas-
ta; membantu penyediaan tempat-tempat usaha yang mengun-
tungkan bagi para pedagang tersebut melalui pembangunan
dan atau pemugaran pasar Inpres dan pasar non Inpres; me-
ningkatkan dan mengusahakan kegiatan Pusat Pelayanan Pe-
ngusaha Golongan Ekonomi Lemah di setiap ibu kota pro-
pinsi.
e. Memantapkan Stabilitas Harga dan Pemerataan Pemenuhan Ke-
butuhan Pokok yang kegiatannya meliputi : memantapkan pe-
ngadaandan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok ma-
syarakat yang sifatnya strategis serta barang-barang yang
dikatagorikan dalam cadangan nasional; mengusahakan agar
perbedaan tingkat harga sesuatu bahan dan barang antara
satu daerah dengan daerah lain tidak begitu menyolok, ya-
itu dengan cara meningkatkan kelancaran arus barang dan
bahan, khususnya untuk daerah-daerah terpencil dan pemu-
kiman transmigrasi; menyempurnakan pendayagunaan sarana
perhubungan dan mengembangkan sistem monitoring terhadap
persediaan barang-barang pokok dan barang-barang strategis
serta perkembangan harganya; meningkatkan peranan Perse-
ro-persero Niaga sebagai penyalur dan sebagai pemegang
cadangan barang-barang penting dan barang-barang strate-
gis; dan mengusahakan tersedianya bahan baku dan bahan
penolong untuk menunjang perkembangan industri dalam
negeri.
f. Meningkatkan Pembinaan Kemetrologian yang kegiatannya me-
liputi : meningkatkan kemetrologian, baik mutu maupun
268
jumlahnya melalui usaha penyediaan sarana dan prasarana
metrologi; meningkatkan kemampuan petugas-petugas metro-
logi melalui pendidikan dan penataran; meningkatkan pe-
nyuluhan kemetrologian dan perlindungan konsumen.
2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
Program pengembangan perdagangan luar negeri terutama
mencakup kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekspor komoditi
non migas dan untuk mengarahkan impor barang dan jasa yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kegiatan-ke-
giatan pokok program itu dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Bidang Ekspor yang kegiatannya meliputi :
(1) Penanganan langsung terhadap beberapa komoditi ekspor dan
unit usahanya, yaitu kopi, karet, kelapa sawit, kopra,
teh, coklat, kayu lapis, kayu gergajian, udang, cakalang,
produksi tekstil, hasil-hasil industri, basil pertambang-
an non migas, dan komoditi atau produk lainnya yang po-
tensinya cukup besar.
(2) Meningkatkan daya saing komoditi ekspor dengan cara: me-
ningkatkan produktivitas di sektor produksi dan mengusahakan
rasionalisasi dalam biaya tata niaga di dalam nege- ri;
menyederhanakan dan atau menghapuskan perizinan; me-
nyederhanakan prosedur pengumpulan, pengadaan dan penyaluran
barang; mengusahakan penyempurnaan pola pembiayaan ekspor;
menyempurnakan kebijaksanaan pengapalan barang untuk ekspor;
menyederhanakan struktur perpajakan dan prosedur
pengurusannya; menyederhanakan sistem pengelo- laan
sertifikat ekspor (SE).
(3) Meningkatkan diversifikasi pasaran dengan cara : melaku-
269
kan misi-misi penjualan dan pemberian insentif dengan an-
tara lain memperlancar tersedianya kredit.
(4) Meningkatkan diversifikasi komoditi melalui kebijaksanaan
yang terpadu dengan investasi di bidang industri, agar ekspor
sektor industri memegang peranan yang lebih besar
dalam ekspor di luar migas, dan kebijaksanaan fiskal dan
moneter yang lebih mendukung ekspor barang-barang jadi
dan setengah jadi dari pada barang-barang yang belum di-
proses.
(5) Meningkatkan mutu barang ekspor dengan cara : menetapkan
dan memberlakukan standar mutu barang ekspor termasuk
bahan olahnya untuk 70 jenis komoditi sesuai dengan prio-
ritasnya, antara lain, dengan mengusahakan berfungsinya 2
buah pasar lelang bahan olah karet; meningkatkan partisi-
pasi produsen dan atau eksportir dalam kegiatan pengawa-
san mutu; meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan
laboratorium pengujian mutu ke daerah-daerah; meningkat-
kan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam
bidang pengawasan mutu dan standar mutu.
(6) Meningkatkan pembinaan perdagangan luar negeri di tingkat
internasional dengan cara : meningkatkan kerjasama perda-
gangan multilateral guna menghapuskan atau mengurangi ta-
rif dan rintangan-rintangan di luar tarif melalui lembaga-
lembaga internasional; meningkatkan kerjasama perdagangan
antar negara ASEAN untuk meningkatkan jumlah komoditi
ekspor; meningkatkan kerjasama bilateral, yaitu merintis
kerjasama dagang baru dengan negara-negara di Timur Te-
ngah, Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur dan lain-lain;
meningkatkan kerjasama antar negara - negara berkembang;
270
meningkatkan kerjasama di bidang komoditi melalui parti-
sipasi aktif dalam pelaksanaan program komoditi terpadu
UNCTAD serta persetujuan-persetujuan komoditi internasio-
nal, dan peningkatan pemanfaatan Sistem Preferensi Umum
("Generalised System of Preferences").
(7) Meningkatkan kegiatan dan sarana promosi ekspor di luar
negeri dengan cara : mengadakan atau berpartisipasi dalam
pameran-pameran dagang di luar negeri; melakukan misi-mi-
si perdagangan; mendirikan kantor-kantor ITPC baru dan
meningkatkan hasilguna dan dayaguna kegiatan ITPC yang
telah ada; menyelenggarakan pekan-pekan dagang.
(8) Meningkatkan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informa-
si untuk pengembangan ekspor, agar para eksportir khu-
susnya dan para usahawan umumnya dapat dengan cepat me-
ngetahui perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan
internasional dan dengan demikian terbantu pula upaya-
upaya untuk meningkatkan usaha mereka.
(9) Pembinaan dan pengembangan terhadap para eksportir, teru-
tama yang tergolong pengusaha ekonomi lemah, dengan cara
memberi penataran, penyuluhan dan konsultasi.
b. Bidang Impor yang kegiatannya meliputi:(1) Memperlancar pengadaan bahan baku dan bahan penolong ser-
ta barang yang dapat menunjang perkembangan industri dan
pertumbuhan ekonomi dengan cara: menyempurnakan sistem
tata niaga impor; mengembangkan dan menetapkan harga pa-
tokan barang impor; menyempurnakan klasifikasi barang im-
por dan tarif pos.
(2) Menunjang pertumbuhan industri dalam negeri yang hasil-
271
hasilnya diarahkan baik untuk pasaran dalam negeri maupun
pasaran luar negeri dengan cara: mengendalikan impor dan
menyesuaikan pembebanan impor.
(3) Memberikan pembinaan kepada para importir, terutama yang
tergolong pengusaha ekonomi lemah, dengan cara memberi
penataran, penyuluhan dan konsultasi.
c. Mengembangkan pola pemasaran yang efektif dalam menunjang
perdagangan internasional dan mengusahakan terbinanya
asosiasi komoditi.
d. Mengembangkan lembaga-lembaga sarana penunjang perdagang-
an luar negeri dengan cara: membentuk dan memantapkan
lembaga-lembaga pemasaran dalam dan luar negeri, seperti,
"Export Estate", "Bonded Warehouse", Bursa Komoditi,
"Trading House", Makelar dan lain-lain.
e. Meningkatkan peranan Perwakilan Perdagangan RI di luar
negeri, serta para Atase dan Konsul Perdagangan dengan
cara: memberikan wewenang yang lebih besar untuk menga-
dakan tindakan-tindakan dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan perdagangan luar negeri dengan disertai
peningkatan sarana dan peralatan yang diperlukan.
Untuk memperlancar kegiatan di atas akan dilaksanakan pu-
la kegiatan penunjang yang meliputi:
(1) Pembinaan generasi muda dengan tujuan menumbuhkan kegai-
rahan berusaha dan pengembangan kewiraswastaan pada gene-
rasi muda. Pembinaan itu akan dijalankan melalui penatar-
an, penyuluhan dan kesempatan berkonsultasi yang diarah-
kan untuk meningkatkan kemampuan, kewiraswastaan
dan
272
ketrampilan mereka, terutama yang tergolong pedagang go-longan ekonomi lemah.
(2) Memberi pembinaan kepada para wanita pedagang dengan tu-juan meningkatkan kegiatan dan ketrampilan serta menam-
bahkan lapangan kerja bagi kaum wanita di bidang perda-
gangan. Pembinaan itu akan diberikan melalui penataran,
penyuluhan dan kesempatan berkonsultasi untuk para wanita
pedagang, agar supaya kemampuan, kewiraswastaan, dan ke-
trampilan mereka semakin meningkat.
(3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan kedinasan dengan
meningkatkan kemampuan aparat pelaksana lapangan, baik
tenaga administrasi maupun tenaga pelaksana teknis, agar
selalu dapat memenuhi kebutuhan tenaga untuk usaha-usaha
peningkatan kegiatan di bidang perdagangan.
(4) Penelitian di bidang perdagangan, yang akan meliputi:
(a) penelitian di bidang perdagangan dalam negeri yang
kegiatannya meliputi: penelitian mengenai langkah-
langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi permasa-
lahan dalam pemasaran, terutama yang menyangkut pema-
saran bahan-bahan penting dan bahan-bahan strategis;
penelitian peningkatan mutu dan keseragaman standar
barang; penelitian mengenai langkah-langkah yang per-
lu ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam perda-
gangan antar daerah dan antar pulau; inventarisasi
mengenai sistem perundang-undangan dan peraturan di
bidang perdagangan, khususnya perdagangan dalam nege-
ri, penyusunan data statistik perdagangan dalam nege-
ri; penelitian mengenai potensi-potensi perdagangan
yang dapat dan perlu dikembangkan serta sekaligus
273
dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja produktif.
(b) penelitian di bidang perdagangan luar negeri yang ke-giatannya meliputi; penelitian mengenai permintaan terhadap barang-barang ekspor; penelitian mengenai permintaan barang-barang penting baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang dari impor; penelitian mengenai langkah-langkah yang perlu ditem-puh untuk meningkatkan efisiensi pemasaran barang-ba-rang ekspor; penelitian mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk pengembangan usaha dan pencipta- an iklim usaha yang baik, terutama bagi golongan eko-nomi lemah dalam perdagangan luar negeri; penelitian tentang penyajian data ekspor dan impor, distribusi barang, perkembangan harga, produksi, kelembagaan/-usaha niaga; penelitian pengembangan sistem dan jari-ngan informasi perdagangan, khususnya perdagangan ekspor serta penelitian mengenai perbaikan mutu ba- rang ekspor; penelitian dan pengembangan perdagangan luar negeri untuk mengatasi masalah-masalah seperti penerobosan dan perluasan pasar serta peningkatan da- ya saing barang-barang ekspor; dan penelitian menge- nai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan, kemungkinan pengendalian impor barang mewah dan penelitian mengenai tingkat pembebanan yang wajar atas barang-barang impor.
(5) Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik yang kegiatannya adalah meningkatkan dan memantapkan pengumpulan, pengola- han dan penyajian data perdagangan dalam dan luar negeri seperti ekspor dan impor, distribusi barang, perkembangan harga, produksi, kelembagaan/usaha niaga dan sebagainya.
274
Di samping kegiatan-kegiatan di atas dalam Repelita IV
juga akan diusahakan Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Peme-
rintah dan Pengawasan yang kegiatannya meliputi: menyempurna-
kan sistem administrasi Pemerintah dalam bidang perdagangan
agar dapat lebih memperlancar usaha-usaha pembangunan perda-
gangan, meningkatkan dayaguna pengawasan terhadap pelaksanaan
proyek-proyek pembangunan perdagangan dan mengadakan penilai-
an terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai.
275
TABEL 14 - 1PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT,
1984/85 - 1988/89(dalam jutaan rupiah)
P E R D A G A N G A N
No. Kode SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM1984/85
(AnggaranPembangunan)
1984/85-1988/89
(AnggaranPembangunan
05 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI 127.056,0 969.209,2
.05.1 Sub Sektor Perdagangan-------------------------------- 58.582,0
--------------455.503,5
---------------------05.1.01 Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri35.760,2 185.116,6
05.1.02 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
22.821,8 270.386,9
276