Tugas Resume Mata Kuliah Audit Internal
THE ROLE OF AUDITING IN PUBLIC SECTOR GOVERNANCE
(2nd
edition 2012, by The Institute of Internal Auditors)
Disusun oleh : Bangun Canggih Wicara Putra
Kelas/No. Absen : 9E Khusus/ 10
NIM : 144060006079
ELEMEN KUNCI KEGIATAN AUDIT SEKTOR PUBLIK YANG EFEKTIF
Elemen kunci yang diperlukan dalam kegiatan Audit Sektor Publik yang Efektif, minimal harus
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Independensi Organisasi, dimana kegiatan audit yang dilakukan dengan penilaian secara objektif
tanpa adanya campur tangan (mengganggu independensi) dari entitas yang diaudit sehingga
hasilnya dapat diandalkan.
2. Mandat Formal, dimana kegiatan audit dan tugasnya harus ditetapkan dengan konstitusi, piagam,
atau dasar hukum lainnya.
3. Akses yang Luas, dimana audit harus dilakukan dengan lengkap dan akses tak terbatas pada
karyawan, properti, dan catatan sesuai untuk kinerja kegiatan audit.
4. Dana yang cukup, dimana kegiatan audit harus memiliki dana yang relatif cukup terhadap ukuran
tanggung jawab audit.
Audit Sektor Publik yg
Efektif
Independensi
Mandat Resmi
Akses Luas
Dana Cukup
KepemimpinanStaff yg Objektif
Staff yg Kompeten
Dukungan Stakeholder
Standar Audit Profesional
5. Kepemimpinan yang kompeten, dimana pimpinan kegiatan audit harus mampu independen dan
efektif dalam merekrut, mempertahankan, dan mengelola staf yang terampil tanpa berpengaruh
terhadap manajerial dan politik yang tidak semestinya.
6. Staff yang obyektif, dimana pegawai yang melakukan kegiatan audit harus objektif, yaitu harus
memiliki sikap tidak memihak dan menghindari benturan kepentingan.
7. Staff yang kompeten, yaitu kegiatan audit yang membutuhkan staf profesional yang secara
kolektif memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan berbagai macam
audit yang dibutuhkan oleh yang memberi mandat.
8. Dukungan Stakeholder, yaitu legitimasi kegiatan audit dan misinya harus dipahami dan didukung
oleh pihak yang memilih dan mengangkat pejabat sektor publik, serta oleh media dan warga yang
terlibat.
9. Standar Audit Profesional, seperti International Professional Practices Framework (IPPF) yang
dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor, mendukung pelaksanaan elemen sebelumnya
dan menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan kualitas kerja audit yang sistematis,
obyektif, dan berdasarkan bukti.
Entitas sektor publik harus membentuk perlindungan untuk memastikan bahwa kekuatan
kegiatan audit untuk melaporkan masalah yang signifikan kepada otoritas pengawasan yang
tepat. Salah satu caranya adalah melalui pembentukan komite audit independen.
PEMERINTAHAN SEKTOR PUBLIK (Public Sector Governance)
Auditor sektor publik memainkan peran penting dalam tata kelola sektor publik yang efektif.
Prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan meliputi kebijakan, proses, dan struktur yang digunakan
oleh organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, untuk mencapai tujuan, dan untuk
melindungi kepentingan stakeholder yang terdiri dari beragam kelompok.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip tata kelola (Principles of Governance) yang berlaku pada
sektor publik, diantaranya:
1. Menetapkan Arah
Pemerintahan yang baik akan menetapkan kebijakan untuk mengarahkan tindakan organisasi
berupa rencana strategi, tujuan kinerja, bimbningan legislatif, pengawasan organisasi, atau komite
pengawasan legislatif.
2. Menanamkan Etika
Pemerintahan yang baik harus mengartikulasikan nilai-nilai etika, tujuan, strategi dengan jelas,
melaksanakan tone at the top secara konsisten, dan adanya pengendalian internal. Dengan
demikian, kebijakan dan prosedur yang ada akan mendorong karyawan dan pejabat publik untuk
berperilaku secara konsisten dengan nilai dan etika dan organisasi sektor publik.
3. Mengawasi Hasil
Good governance mensyaratkan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa
kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, strategi terpenuhi, dan kinerja entitas
sektor publik secara keseluruhan memenuhi harapan sementara sesuai dengan kebijakan,
undang-undang, dan peraturan.
Principles of Governance
Setting Direction
Instilling Ethics
Overseeing Result
Accountability Reporting
Correcting Course
4. Pelaporan Akuntabilitas
Karena entitas sektor publik bertindak sebagai "agen" untuk menggunakan sumber daya dan
memiliki wewenang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, entitas tersebut harus menjelaskan
bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan hasil yang telah mereka capai. Oleh karena itu,
pemerintahan yang baik membutuhkan reguler keuangan dan pelaporan kinerja oleh auditor
independen divalidasi secara akurat. Akuntabilitas juga menyiratkan hukuman berat atau sanksi
terhadap pihak-pihak yang salah dalam menerapkan sumber daya, khususnya lebih
mengutamakan tujuan lain daripada yang tujuan yang dimaksud.
5. Melakukan Perbaikan
Ketika organisasi belum tercapai keuangan atau tujuan kinerja operasionalnya, atau ketika
masalah yang terdeteksi dalam operasi atau penggunaan dana, maka sistem pemerintahan yang
baik akan mengidentifikasi akar penyebab dari masalah, menentukan tindakan korektif yang
diperlukan, dan melaksanakan tindak lanjut untuk menentukan tindakan yang efektif. Temuan
auditor dan rekomendasi merupakan masukan penting bagi pemerintahan yang baik untuk segera
memperbaiki kelemahan dan kekurangan dengan tepat.
PRINSIP TATA KELOLA KRITIS UNTUK SEKTOR PUBLIK
Prinsip-prinsip tata kelola yang unik muncul dari sifat yang unik dari entitas sektor publik itu
sendiri. Entitas sektor publik yang bersifat memaksa harus memberlakukan proteksi untuk menjamin
keadilan dan akuntabilitas dalam pelayanan yang diharapkan. Oleh sebab itu, pemerintahan sektor
publik harus membutuhkan hukum dan peraturan yang adil dan menegakkan prisip
ketidakberpihakan. Di samping beberapa prinsip lain diantaranya:
1. Akuntabilitas
Merupakan proses dimana entitas sektor publik dan individu di dalamnya bertanggung jawab atas
keputusan dan tindakan mereka, termasuk pengelolaan dana masyarakat dan semua aspek
kinerja, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengawasan eksternal.
2. Transparansi
Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dari entitas sektor publik untuk konstituennya. Good
governance meliputi pengungkapan informasi penting secara tepat kepada pemangku kepentingan
sehingga mereka memiliki relevan fakta tentang kinerja entitas sektor publik dan memahami
secara jelas motif operasi yang diperlukan, serta mencapai kesimpulan yang benar tentang
dampak dari tindakannya. Auditor dapat menyediakan link secara langsung agar terpenuhi
transparansi dan kredibilitas entitas sektor publik.
3. Integritas
Integritas dimaksudkan untuk pejabat publik untuk bertindak secara konsisten dengan prinsip-
prinsip etika dan nilai-nilai, harapan, kebijakan, dan hasil entitas sektor publik. Kemampuan untuk
memerintah akan lemah jika timbulnya erosi terhadap kepercayaan publik apabila terjadinya
informasi publik dan tindakan yang dianggap tidak kredibel dan tidak dapat diandalkan.
4. Ekuitas
Ekuitas berkaitan dengan bagaimana pejabat sektor publik menciptakan kepercayaan cukup
kepada masyarakat. Masyarakat memberikan agensi kepada pejabat sektor publik berupa uang
dan kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ekuitas sektor publik dapat diukur dan
dievaluasi dengan empat dimensi, yaitu:
a. Biaya layanan, yang dibayar dengan menggunakan pajak dan biaya yang dibebankan oleh
entitas sektor publik, serta meminjam dana yang akan dibayarkan dari pajak masa depan. Biaya
jasa mungkin juga termasuk biaya tidak langsung atau masa depan sebagai akibat dari tindakan
sektor publik saat ini.
b. Jasa pengiriman, termasuk pelayanan langsung, seperti infrastruktur transportasi, pendidikan
masyarakat, dan kesehatan, serta layanan langsung lainnya seperti pengelolaan keuangan dan
manajemen sumber daya manusia.
c. Menjaga ketertiban dan penegakan peraturan, yaitu menyangkut penggunaan kekuasaan yang
bersifat memaksa oleh entitas sektor publik seperti penangkapan, penyitaan properti,
kewenangan utama, dan proses regulasi berupa pemberian lisensi minuman keras atau izin
bangunan.
d. Pertukaran informasi, yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang transparan,
termasuk akses ke pejabat publik sektor dan catatannya, dan kewenangan untuk
diperdengarkan.
AUDIT SEKTOR PUBLIK
Sektor publik merupakan hubungan principal-agent, dimana para pejabat bertindak sebagai
principal (publik), sedangkan agen secara berkala harus bertanggung jawab kepada principal atas
penggunaan dan pengelolaan sumber dayanya serta sejauh mana tujuan masyarakat telah
dicapai. Principal bergantung pada auditor untuk memberikan evaluasi yang obyektif dan
independen terhadap keakuratan akuntansi agen dan melaporkan apakah agen menggunakan
sumber daya tersebut telah sesuai dengan keinginan principal.
Kebutuhan pihak ketiga untuk membuktikan kepercayaan (kredibilitas) dari keuangan
pelaporan, hasil kinerja, kepatuhan, dan langkah-langkah lain akan muncul dari beberapa faktor yang
melekat dalam hubungan antara principal dan agennya, yaitu:
1. Konflik kepentingan, dimana agen dapat menggunakan sumber daya dan wewenang mereka
untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan principal;
2. Keterpencilan , dimana operasi mungkin secara fisik dihapus dari pengawasan langsung principal;
3. Kompleksitas , yaitu Principal mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk
mengawasi aktivitas;
4. Konsekuensi dari kesalahan, mungkin mahal ketika agen adalah sumber daya dalam jumlah yang
besar dan bertanggung jawab untuk program yang secara langsung dapat mempengaruhi
kehidupan masyarakat dan bidang kesehatan.
PERAN AUDIT
Peran audit dapat berupa:
1. Pengawasan
Auditor membantu para pengambil keputusan dalam melaksanakan pengawasan dengan
mengevaluasi apakah entitas sektor publik melakukan apa yang seharusnya mereka dilakukan,
pemakaian dana belanja sesuai dengan tujuan yang dimaksud, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Pengawasan juga menjelaskan banyak peran auditor sektor publik yaitu
harus mendeteksi dan mencegah korupsi publik, termasuk penipuan dan penyalahgunaan
wewenang dan sumber daya yang dipercayakan kepada pejabat pemerintah. Auditor memantau
efektivitas struktur pengendalian intern manajemen untuk mengidentifikasi dan mengurangi
korupsi.
2. Deteksi
Dimaksudkan untuk mengidentifikasi pantas, tidak efisien, ilegal, kecurangan yang telah terjadi
dan untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung keputusan mengenai penuntutan pidana,
tindakan disipliner, atau obat lainnya. Upaya deteksi dapat dilakukan dengan:
a. Audit atau investigasi berdasarkan keadaan dan keluhan yang mencurigakan yang mencakup
prosedur dan tes khusus untuk mengidentifikasi penipuan dan pemborosan;
b. Audit seperti gaji, hutang usaha, atau audit keamanan sistem informasi, yang menguji
pengeluaran organisasi dan terkait kontrol internal;
c. Audit yang diminta oleh aparat penegak hukum untuk menganalisis dan menginterpretasikan
laporan keuangan yang kompleks dan transaksi yang digunakan dalam menyelidiki pembuktian
kasus;
d. Ulasan benturan kepentingan selama pengembangan dan implementasi pemikiran hukum,
aturan, dan prosedur.
3. Pencegahan
Pencegahan ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kondisi yang memungkinkan
korupsi dengan:
a. Menilai kontrol untuk fungsi yang ada atau yang diusulkan;
b. Menilai risiko organisasi atau audit khusus;
c. Meninjau usulan perubahan undang-undang yang ada, aturan, dan implementasi tata cara;
d. Meninjau kontrak untuk menemukan adanya potensi benturan kepentingan.
4. Wawasan
Auditor memberikan wawasan untuk membantu pengambil keputusan dengan menilai mana
program dan kebijakan yang bekerja dan yang tidak, sharing praktik terbaik dan benchmarking
informasi, dan mencari horizontal pada entitas sektor publik dan secara vertikal antara tingkat
sektor publik untuk menemukan peluang untuk meminjam, beradaptasi, atau merekayasa ulang
praktek manajemen. Oleh karena itu, audit dapat memberikan penjelasan mendalam tentang
masalah, sumber daya, peran, dan tanggung jawab yang dikombinasikan dengan pemahaman
tentang akar penyebab masalah dan rekomendasi yang dapat mendorong para pemangku
kepentingan untuk memikirkan solusinya.
5. Foresight
Auditor menyediakan prediksi di masa yang akan datang yang berpengaruh terhadap keputusan
saat ini. Kegiatan audit dapat menyoroti tantangan yang akan datang seperti dari tren demografi,
kondisi ekonomi, atau mengubah ancaman keamanan dan mengidentifikasi risiko dan peluang
yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompleksitas masyarakat
modern, peristiwa internasional, dan perubahan sifat ekonomi. Melalui peran ini, auditor
melindungi nilai-nilai inti umum yaitu memberikan pengawasan, wawasan, dan kejelian jasa.
Auditor sektor publik membantu memastikan bahwa manajer dan pejabat melakukan bisnis publik
secara transparan, adil, dan jujur dengan ekuitas dan integritas. Auditor dapat berfungsi sebagai
cek pada penyalahgunaan kekuasaan dan harus siap untuk mengenali dan melaporkan korupsi,
penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan untuk menyediakan ekuitas atau proses hukum dalam
pelaksanaan kegiatan regulasi.
PELAPORAN BIDANG AUDITOR SEKTOR PUBLIK
Independensi auditor sangat diperlukan ketika melaporkan aktivitas audit internal kepada
pejabat yang bertanggung jawab atas masalah yang signifikan. Pelaporan auditor terkait dengan
fungsi independensi merupakan unsur yang paling mendasar dari suatu aktivitas yang efektif dan
kredibel. Karena auditor sektor publik berperan untuk menyediakan berisi dan informasi yang akurat
mengenai penggunaan sumber daya publik, maka auditor tersebut harus mampu melakukan dan
melaporkan pekerjaan mereka tanpa gangguan atau penampilan gangguan. Independensi terjadi
ketika auditor bebas untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa adanya campur tangan, pembatasan,
atau tekanan dari organisasi yang diaudit.
JENIS AUDIT DAN JASA LAINNYA
Auditor sektor publik melakukan audit dengan berbagai jenis tujuan. Oleh karena itu, individu
auditor sektor publik harus menunjukkan berbagai jenis keterampilan, kompetensi, dan spesialisasi
dalam melaksanakan audit. Pemilihan jenis audit atau jasa yang akan dilakukan didasarkan pada
otoritas dan tujuan kegiatan audit, serta kebutuhan dan masalah yang akan dibahas.
1. Sistem dan Pengendalian Manajemen Risiko
Sistem dan pengendalian auditor terhadap risiko dapat dilakukan dengan:
a. Auditor menilai kecukupan tata kelola perusahaan dan lingkungan pengendalian;
b. efektivitas proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko;
c. jaminan yang diberikan oleh kebijakan pengendalian, prosedur, dan kegiatan;
d. kelengkapan dan akurasi sistem dan praktek informasi dan komunikasi; dan
e. efektivitas kegiatan manajemen monitoring dan evaluasi.
2. Kinerja
Auditor secara sistematis mengumpulkan bukti untuk menilai aspek kinerja program pelaporan
keuangan. Audit kinerja tersebut mempunyai tujuan untuk menilai:
a. Efektivitas
b. Efisiensi
c. Ekonomi
d. Kepatuhan
e. Keandalan data
f. Evaluasi kebijakan dan prospektif lainnya
g. Penilaian risiko
3. Financial/Regularity
Auditor menyatakan pendapat atas presentasi laporan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan
atau diterima oleh prinsip-prinsip akuntansi (keteraturan). Selain pendapat atas laporan
keuangan, audit keuangan juga dapat memeriksa keandalan informasi keuangan tertentu sesuai
dengan aturan dan prosedur yang relevan.
4. Layanan Penasihat, Asistensi, atau Investigasi
Auditor dapat memberikan objektifikasi, saran ahli dalam berbagai bidang keahlian yang mereka
memiliki. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian, mereka dapat memberikan saran teknis berupa:
a. Isu-isu terkait dengan tata kelola yang baik, akuntabilitas, praktek etika, dan antikorupsi
program;
b. Penilaian risiko yang efektif dan manajemen;
c. Pengendalian internal;
d. Proses bisnis;
e. Pengembangan teknologi sistem informasi dan operasional;
f. Manajemen proyek;
g. Evaluasi program; dan
h. daerah lain yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi.
AUDIT DAN KOMITE PENGAWASAN
Praktek tata kelola perusahaan yang umum di sektor swasta adalah penggunaan komite audit
untuk memberikan pengawasan integritas keuangan dan etika yang ketat. Komite audit memiliki
peran untuk memperkuat independensi, integritas, dan efektifitas kegiatan audit sektor publik
dengan memberikan rencana kerja dan hasil pengawasan independen dari audit internal dan audit
eksternal, menilai kebutuhan sumber daya audit, dan memediasi hubungan auditor dengan
organisasi.