PEDOMAN PENGAMANAN PANTAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM Nomor 09/PRT/M/2010
Tentang
oleh
Dr. Ir. SUPRAPTO, M.ENG Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Sungai Dan Pantai
Surabaya, 4 April 2012
Dasar Pertimbangan Peranan pantai sebagai garis pertemuan darat dan laut: pusat pertumbuhan, pelabuhan, perdagangan, permukiman masyarakat maupun ekosistem alam tempat berkembangnya berbagai biota pantai dan perikanan; gelombang laut berpotensi mengakibatkan erosi, abrasi, dan akresi perusakan yang dapat dipicu oleh kegiatan manusia atau bencana alam; untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, ekosistem pantai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, atau nilai sejarah dari perusakan yang diakibatkan kegiatan manusia atau akibat bencana alam, perlu dilakukan pengamanan pantai; berdasarkan pertimbangan dimaksud, ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;
Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai.
TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN (Pasal 3)
• acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai.
• Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai.
• agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara efektif dan efisien.
Ruang lingkup Peraturan Menteri (Pasal 4)
• tahapan kegiatan perencanaan;
• pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan;
• pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengamanan pantai;
• pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan peran masyarakat.
Tujuan Pengamanan Pantai
• masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi;
• fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai;
• perairan pantai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkotaan, limbah industri, dan limbah-limbah lainnya; dan
• pendangkalan muara sungai.
Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:
(Pasal 5)
ASPEK PENGAMANAN PANTAI
ASPEK UMUM
studi kelayakan:
- kelayakan ekonomi, sosial,dan lingkungan;
- kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
- keterpaduan antarsektor;
- kesiapan pembiayaan; dan
- kesiapan kelembagaan
penyusunan program pengamanan pantai
(yang sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan rencana zonasi wilayah pesisir.)
ASPEK TEKNIS
perencanaan detail pengamanan pantai;
b. pelaksanaan pengamanan pantai;
c. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai;
pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman
pantai;
pembiayaan pengamanan pantai; dan
peran masyarakat.
(Pasal 6)
Tahapan Perencanaan Detail Pengamanan Pantai (Pasal 8)
• Pengumpulan data
• Identifikasi masalah Inventarisasi
• Pengolahan data
• Pra desain
• Pemilihan alternatif pengamanan pantai
• Detail desain pengamanan pantai
Penyusunan Rencana
Detail
Pertimbangan
• kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada;
• dampak lingkungan yang ditimbulkan;
• kondisi sosial ekonomi masyarakat;
• peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan pantai;
• kondisi politik dan kelembagaan; dan
• estetika atau keindahan.
Penyusunan Rencana Detail (Pasal 8 ayat (3))
Detail Desain, meliputi:
- Perhitungan Struktur
- Gambar Rencana
- Spesifikasi Teknis
- Perhitungan Volume Perhitungan Biaya
Pemilihan Alternatif, berupa:
Perlindungan Buatan Perlindungan Alami Adaptasi
Pra Desain, berisi:
- Pengembangan Alternatif
- Kriteria Desain
- Tata Letak
- Bentuk Pengamanan Pantai
- Material Pengamanan Pantai
- Pertemuan Konsultasi Publik
Pengolahan Data, meliputi:
Pengolahan Data Sekunder Pengolahan Data Primer
Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai
Kegiatan operasi
(pasal 18) , meliputi:
• pemantauan;
• sosialisasi kebijakan
• pengoperasian pompa dan pintu air
Kegiatan pemeliharaan (pasal 19) meliputi
kegiatan pemeliharaan:
• bangunan pengaman pantai
• Alur muara sungai
• Lingkungan pantai.
Operasi Bangunan Pengaman Pantai
Pemantauan meliputi kegiatan pengamatan dan
pengukuran bangunan pengaman pantai pada zona
pengamanan pantai guna mendapatkan informasi
tentang kondisi fisik.
Sosialisasi kebijakan, meliputi kegiatan:
a. larangan penebangan hutan/tanaman mangrove;
b. larangan penambangan di sempadan pantai;
c. tatacara pemanfaatan sempadan pantai; dan
d. peraturan perundang-undangan yang terkait.
Pengoperasian pompa dan pintu air,
berupa:
a. pengoperasian pintu pengendali banjir; dan
b. pengoperasian pompa pada sistem polder.
Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai
Pemeliharaan bangunan
pengaman pantai meliputi pemantauan
dan evaluasi.
Pemeliharaan alur muara sungai
meliputi kegiatan pengerukan muara
secara periodik.
Pemeliharaan lingkungan pantai
meliputi kegiatan penanaman pohon pelindung pantai,
penambahan pasir pada kawasan yang
tererosi, pembersihan lingkungan pantai dari sampah dan limbah.
• Pedoman Perencanaan Teknis Pengamanan Pantai
Perencanaan Detail Pengamanan Pantai
(Pasal 8)
• Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai
Pelaksanaan konstruksi bangunan pengamanan pantai
(Pasal 16)
• Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai
(Pasal 20 ayat (3))
• Pedoman Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai
Pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengaman pantai
(Pasal 20 ayat (4))
• Pedoman Peran Masyarakat Dalam Pengamanan Pantai.
Peran masyarakat dalam pengamanan pantai
(Pasal 25 ayat (2)
Pedoman yang diamanatkan dalam Permen PU Nomor 09/PRT/M/2010
Tentang Pedoman Pengamanan Pantai
Sudah ada Surat Edaran Terkait
Belum ada Surat Edaran Terkait
Sekian dan Terima Kasih
Sebagai pelaku di bidang pengelolaan sumber daya air yang dalam hal ini adalah bidang pengamanan pantai; upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air harus dilakukan secara terpadu, serta melihat aspek umum dan aspek teknisnya.
Akhir kata,