8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
1/19
MODUL 2 KLHS
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
2/19
4
1
2
3
5
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
3/19
1
Pendekatan
Analitis
menggunakan metodologi analisis yang
secara ilmiah dapat dipertanggung-
jawabkan
Pendekatan
Partisipatif
melibatkan pemangku kepentingan
terkait
Pelaksanaan KLHS
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
4/19
PerbedaanPemahaman
PerbedaanKesadaran
PerbedaanKomitmen
PerbedaanPengaruh
PerbedaanKepentingan
Persoalan
Public
Participation
Peran SertaMasyarakat
Musyawarah
StakeholderEngagement
Collaborative
Planning
Suatu metode/upayauntuk melibatkan
pemangku
kepentingan
(stakeholder) terkait
dalam pengambilan
keputusan
Pelibatan Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan Dalam KLHS
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
5/19
Pasal 18 ayat (1) UU No.
32 Tahun 2009
KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan
PP No. 8 Tahun 2008Peranserta Masyarakat Musrenbang dalam
penyusunan RPJP/M dan RKP Daerah
PP No. 68 Tahun 2010 Peraserta Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang
PP No. 6 Tahun 2007Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan
UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
Landasan Hukum
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
6/19
Pemangku kepentingan
(stakeholder)
individu dan kelompok yang mempengaruhi, atau dipengaruhi
oleh, keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi
(Freeman E , 1984).
Nilai
meliputi rasa bertanggung jawab bersama,
sharing informasi,
dialog terbuka dan saling menghormati, dan
komitmen untuk memecahkan permasalahan secara bersama(Svendsen, 1998, The Stakeholder Strategy: Profiting from
Collaborative Business Relationships)
Pertimbangan
(Permendagri 54/2010)
Relevansi
Kesetaraan Transparansi dan Akuntabilitas
Keterwakilan
Rasa Memiliki
Terciptanya konsensus/kesepakatan
Apa bedanya Masyarakat/Community/Public dengan Pemangku Kepentingan/Stakeholder?
Definisi Pemangku Kepentingan
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
7/19
1.Memperoleh pemahaman mengenai informasi lingkungan hidup, termasuk
isu dan masalah lingkungan hidup (tahap pelingkupan)
2.Memperoleh masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan pilihan mitigasi
dan optimasi (tahap mitigasi)
3.
Menyeimbangkan hak dan manfaat di antara kelompok-kelompok
masyarakat guna menghindari potensi konflik sosial keadilan (tahappengkajian)
4.Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, dengan mempertimbangkan
aspek dan pandangan yang berbeda-beda;
5. Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan - Mencari SolusiTerbaik (Win-Win Solution);
6.Menjadikan proses pembuatan keputusan lebih transparan danterbuka untuk masukan-masukan
7. Menciptakan Legitimasi K/R/P - Membangun Rasa Kepemilikan danKomitmen pelaksanaan K/R/P
Mengapa Perlu Melibatkan Pemangku Kepentingan
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
8/19
Masukan untuk KLHS biasanya datang dari dinas/instansi/lembaga
pemerintah, LSM/Ormas, dan perguruan tinggi yang memiliki perhatiandan sumberdaya untuk berpartisipasi.
Masyarakat/individu memiliki hak untuk mengetahui tentang KLHS yang
akan dilakukan melalui:
o Pemberitahuan awal mengenai KLHS yang akan dilakukan dan
informasi jelas melalui media massa tentang KRP apa yang akan
dikajio Akses publik terhadap semua dokumen yang dihasilkan KLHS
(melalui situs web dan otoritas yang berwenang)
Keterbatasan Masukan Publik
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
9/19
Isu-isu yang dikaji dalam KLHS jauh lebih kompleks dan
mungkin terlalu abstrak daripada isu-isu dalam AMDAL bagisebagian pemangku kepentingan
Untuk dapat memberi masukan dalam proses KLHS biasanyalebih memerlukan keahlian dan sumberdaya daripada dalam
proses AMDAL
Perbedaan antara Peran Serta Masyarakat
pada Amdal dan KLHS
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
10/19
Pemangku Kepentingan dalam KLHS biasanya Institusi (bukan Individu)
Dinas/Instansi/Institusi
Pemerintahan
Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P Pejabat yang bertanggungjawab menyetujui K/R/P Institusi lingkungan hidup Institusi terkait lainnya
Institusi/Lembaga Non
Pemerintahan
Dewan Perwakilan LSM/Ormas Perguruan Tinggi/Akademisi/ Asosiasi Profesi Asosiasi/Dunia Usaha Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak
Siapa Pemangku Kepentingan dalam KLHS
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
11/19
1. Bahan-bahan Cetak (Disclosure & Printed Materials)
2. Poster & Brosur (Displays & Exhibitions)
3. Hotline Informasi
4. Kuesioner dan Survey
5.Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau
email)
6. Konsultasi Berbasis Internet
7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)
8. Temu Publik (Public Hearings)
9. Lokakarya (Problem-solving Workshops)
10. Perundingan
11. Tim/Panitia/Badan Penasehat
Metode Pelibatan Masyarakat
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
12/19
Sikap Mani-
pulasi Informasi Konsultasi KolaborasiPembuatan
Keputusan
PeranM
asyarakat
Tidak ada
peran
serta
Menjadi
tahu
tentangkeputusan
Mempengaruhi
pembuatan
keputusan
Sangat
mempengaruhi
pembuatankeputusan
Mengemban
tanggung-
jawab
membuatkeputusan
2
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
13/19
1. Buatlah Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan tetapi bersikaplah fleksibel Rencana dapat diadaptasi
2.Identifikasi pemangku kepentingan utama pada tahap awal; harus jelas siapa yang peduli(dapat memberi masukan) dan siapa akan terkena pengaruh (perlu dilibatkan).
3.
Sediakan anggaran untuk pelibatan Pemangku Kepentingan pelibatan akan berjalan
hanya apabila terorganisasi dengan baik
4.Diskusikan manfaat pelibatan pemangku kepentingan dengan Tim Perencana, dan raihkesepakatan pemahaman
5.Pastikan bahwa proses pelibatan dimengerti oleh semua pihak. Harus jelas masukan apa
yang diharapkan dan bagaimana masukan akan dimanfaatkan dalam Laporan KLHS.
6.Fokuskan Konsultasi pada kelompok kepentingan paling utama, dan pada isu-isu strategis hindari konsultasi berlebihan.
7.Upayakan Konsultasi KLHS menyatu dengan proses konsultasi perencanaan, bilamemungkinkan.
8.Dayagunakan kemitraan dan jejaring pemangku kepentingan yang sudah ada. Apabilabelum ada, bangun jejaring informal antar pemangku kepentingan.
9.Pastikan Peran serta Pemangku kepentingan minimal pada tahap Pelingkupan danReview Hasil KLHS Idealnya termasuk tahap Analisis.
10.Pastikan Peran serta dalam KLHS menggunakan teknik yang membantu memecahkan
persoalan, bukan sekedar menyajikan pandangan-pandangan yang berseberangan
Tip Pelibatan Pemangku Kepentingan
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
14/19
PEMANGKUKEPENTINGAN
YANG MEMILIKI KEPEDULIANPADA K/R/P
YANG TERKENA DAMPAKK/R/P
Pemerintah
1.
2.
3.
dst.
LSM/Ormas
1.
2.
dst.
PerguruanTinggi/Akademisi
1.
2.
dst.
Dunia Usaha
1.
2.
dst.
Tokoh Masyarakat
1.
2.
Lainnya
3
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
15/19
StakeholderPengaruh
(4-3-2-1)
Pemahaman
(4-3-2-1)
Kepedulian
(4-3-2-1)Peran dalamImplementasi
Unsur Pemerintah
1. BP DAS
2. Dinas PU
3. Dst.
Unsur LSM
1. WWF2. XYZ
3. Dst.
Tokoh Masyarakat
Dunia Usaha
1. Asosiasi
2. ABX
3. Dst
Analisis Pemangku Kepentingan
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
16/19
STAKEHOLDER PENGARUH KEPEDULIAN PEMAHAMAN PERAN DALAM
IMPLEMENTASI
DINAS PU ++ ++ ++ ++
SUBAK ++ ++ ++ ++
BAPPEDA ++ ++ ++ ++
PDAM ++ ++ ++ ++MUDP + + + +
DINAS PERTANIAN ++ ++ ++ ++
BP DAS ++ ++ ++ ++
KPSA ++ ++ ++ ++
LSM LINGKUNGAN ++ ++ ++ +
BTB (PHRI,GAHAWISRI) + + - -TOKOH MASYARAKAT ++ + + +
BLH ++ ++ ++ ++
DINAS PERIKANAN ++ ++ ++ ++
DAB ++ ++ ++ ++
AKADEMISI ++ + ++ +
BWS BALI PENIDA ++ ++ ++ ++
DINAS KEHUTANAN ++ ++ ++ ++
BKSDA ++ ++ ++ ++
PELAKU INDUSTRI - - - -
POKMAS AIR NON SUBAK ++ ++ ++ ++
ORGANISASI KEAGAMAAN ++ ++ ++ ++DPRD ++ + + -
KTNA ++ ++ ++ ++
4
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
17/19
PEMANGKU
KEPENTINGAN
YANG MEMILIKI KEPEDULIAN PADA
K/R/PYANG TERKENA DAMPAK K/R/P
Pemerintah
1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Kota
LSM/Ormas
1. MUDP/MMDP
2. DEWAN AIR BALI
3. KPSA
4. PHDI
5. FORUM SUBAK
6. WALHI
7. PPLH SANUR
8. YAYASAN WISNU
PerguruanTinggi/Akademisi
1. UNUD
2.
Dunia Usaha
1. PHRI
2. Gahawisri
3. PDAM
Tokoh Masyarakat
1.
2.
Lainnya
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
18/19
5
Identifikasikan Pemangku Kepentingan Utama dengan
menggunakan Stakeholder Analisis untuk proses KLHS
RTRW atau RPJMD
8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan
19/19
MODUL 3