LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARATAHUN 2017
23
P
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
encapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 merupakan pencapaian atas
target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja
NO. Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian %
1. Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti
dan Akuntabel.
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana
2. Perdata 3. Tipikor
95% 95% 95%
89,75% 93% 100%
94,47% 97,89% 105,26%
c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana
2. Perdata 3. Tipikor
25% 25% 30%
-11,5% 12,5%
0%
-450% 50% 0%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Kasasi
PK
50% 75%
90
41,70% 92,71%
83,4% 123,6%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
80% 76,77% 95,96%
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARATAHUN 2017
24
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
100% 100% 100%
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
100% 100% 100%
3. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
100% Nihil Nihil
4. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
5. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif
a. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Tekhnis Yudisial
95% 100% 105,2%
b. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial.
95% 50% 52,63%
c. PersentasePejabat/ Pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi Jabatan
100% 100% 100%
6 Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
a. Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
95% 99,10% 104,3%
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)
100% 99,77% 99,77%
b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
100% 99,77% 99,77%
*Capaian =
x 100%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai
keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 98,5% sebagian besar target indikator kinerja sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator
kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
25
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 mengacu pada
indikator kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2017, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
pada tahun 2017, dan dibandingkan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagi berikut :
Tabel 5. Sasaran 1: Terwuj udnya P ro ses Pe rad i l an Y ang Pa st i , T ra nspa ra n Dan Ak unt abe l
Indikator Kinerja
Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
100% 100% 100%
100% 100%
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
95% 95% 95%
89,75% 93% 100%
94,47% 97,89%
105,26%
93,35 90,10 100%
92,20 90,7 97,3%
c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana
2. Perdata 3. Tipikor
25% 25% 30%
-112,5% 12,5% 0%
-450% 50% 0%
10% 9,2% 0%
5,3% 7,6% 0%
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
26
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :
A. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
Tabel 6. Indikator 1 Sasaran 1
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah
perbandingan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun sebelumnya dengan sisa perkara yang
diselesaikan di tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi
dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100%.
Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2016
yang harus diselesaikan pada tahun 2017, yaitu pidana sejumlah 8 perkara, perdata sejumlah 8
perkara, dan tindak pidana korupsi (Tipikor) nihil, sisa perkara seluruhnya dapat diselesaikan di
tahun 2017. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat
mencapai target 100%. Adanya sisa perkara di tahun 2017 disebabkan karena rata – rata perkara
tersebut masuk pada akhir tahun 2017.
Ditinjau dari tahun 2015 dan tahun 2016, hingga tahun 2017, rata-rata persentase sisa
perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem
kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan
baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun
berikutnya.
Berikut ini grafik dan tabel penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada
tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
27
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017
Pidana
Perdata
Tipikor
Grafik 1. Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
dan Tipikor Tahun 2015-2017
Tabel 7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2015-2017
Data Perkara Pidana Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014 6 Perkara Perkara masuk tahun 2015 106 Perkara Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi 6 Perkara 100 % 100 % 100 % Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 95 Perkara
Sisa akhir 11 Perkara
Data Perkara Pidana Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2015 11 Perkara Perkara masuk tahun 2016 102 Perkara Sisa perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 11 Perkara 100 % 100 % 100 %
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 94 Perkara
Sisa akhir 8 Perkara
Data Perkara Pidana Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 158 Perkara Sisa perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100 %
Perkara tahun 2017 yang selesai minutasi 141 Perkara
Sisa akhir 17 Perkara
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
28
Tabel 8. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2015-2017
Data Perkara Perdata Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2014 13 Perkara Perkara masuk tahun 2015 84 Perkara Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi 13 Perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 76 Perkara
Sisa akhir 8 Perkara
Data Perkara Perdata Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2015 8 Perkara Perkara masuk tahun 2016 81 Perkara Sisa perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 73 Perkara Sisa akhir 8 Perkara
Data Perkara Perdata Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 92 Perkara Sisa perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 8 Perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2017 yang selesai minutasi 84 Perkara
Sisa akhir 8 Perkara
Tabel 9. Penyelesaian Sisa Perkara Tipikor Tahun 2015-2017
Data Perkara Tipikor Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014 0 Perkara Perkara masuk tahun 2015 12 Perkara Sisa perkara tahun 2014 selesai minutasi 0 Perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 9 Perkara
Sisa akhir 3 Perkara
Data Perkara Tipikor Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2015 3 perkara Perkara masuk tahun 2016 16 perkara Sisa perkara tahun 2015 selesai minutasi 3 perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 16 perkara Sisa akhir 0 perkara
Data Perkara Tipikor Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2016 0 perkara Perkara masuk tahun 2017 5 perkara Sisa perkara tahun 2016 selesai minutasi 0 perkara 100 % 100 % 100
Perkara tahun 2017 yang selesai minutasi 5 perkara
Sisa akhir 0 perkara
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
29
B. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
Tabel 10. Indikator 2 Sasaran 1
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata
3. Tipikor
95% 95%
95%
89,75%
93%
100%
94,47%
97,89%
105,26%
93,30% 90,10% 97,5%
90,93% 90,7%
100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perbandingan perkara yang diselesaikan tahun ber j a lan dengan j umlah perkara yang ada
(sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk). Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang
ditetapkan.
Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2017 dibandingkan tahun
sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :
Pada perkara Pidana, capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 94,47%, mengalami
peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 93,30%. meskipun beban perkara
tahun 2017 mengalamai peningkatan (166 perkara) lebih besar dari tahun 2016 sebanyak (113
perkara).
Pada perkara Perdata capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 97,89% mengalami
peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 90,10%. Hal ini karena peningkatan
target tahun 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah perkara tahun 2017 sebanyak 100
perkara, tahun 2016 sejumlah 92 perkara)
Pada perkara Tipikor capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 100% sama dengan
capaian tahun 2016 sebesar 100%. Hal ini karena jumlah perkara Tipikor yang masuk pada
tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebanyak 5 perkara lebih sedikit dibandingkan dengan
perkara yang masuk pada tahun 2016 sejumlah 12 perkara.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
30
Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2015-2017
Berikut ini uraian pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara
Pidana, perkara Perdata, dan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2017
1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Pada tahun 2017 capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94,47 %.
Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu sebesar 89,7 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.
0
20
40
60
80
100
PIDANA PERDATA TIPIKOR
2017
2016
2015
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
31
Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.
Tabel 11. Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tahun 2015-2017
Data Perkara Pidana Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014 6 Perkara Perkara masuk tahun 2015 106 Perkara Jumlah perkara 112 Perkara Perkara selesai minutasi 101 Perkara 90,93% 100 % 90,93
Sisa akhir 11 Perkara
Data Perkara Pidana Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2015 11 Perkara Perkara masuk tahun 2016 95 Perkara Jumlah perkara 106 Perkara Perkara selesai minutasi 98 Perkara 93,30 % 100 % 93,30
Sisa akhir 8 Perkara
Data Perkara Pidana Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 158 Perkara Jumlah perkara 166 Perkara Perkara selesai minutasi 149 Perkara 94,9,28% 100% 94,9
Sisa akhir 17 Perkara
2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
Capaian Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah
sebesar 93%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara perdata yang
diselesaikan sebesar 93 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.
Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 93% merupakan perbandingan perkara
perdata yang selesai minutasi di tahun 2017 sebesar 93 perkara dengan jumlah perkara ditahun
2017 sebesar 100 perkara.
Pada tahun 2017 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2016. Realisasi penyelesaian perkara perdata tahun 2017 sebesar
93% dan capaian 97,89 %, sedangkan tahun 2016 capain hanya sebesar 90,10%. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terus mengupayakan
peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara perdata, sejalan dengan peningkatan jumlah
perkara yang masuk.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
32
Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.
Tabel 12. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tahun 2015-2017
Data Perkara Perdata Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014 14 Perkara Perkara masuk tahun 2015 110 Perkara Jumlah perkara 124 Perkara Perkara yang selesai minutasi 111 Perkara 84,61 % 100% 89,22
Sisa akhir 13 Perkara Data Perkara Perdata Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2015 13 Perkara Perkara masuk tahun 2016 84 Perkara Jumlah perkara 97 Perkara Perkara yang selesai minutasi 89 Perkara 90,10 % 100% 90,10
Sisa akhir 8 Perkara Data Perkara Perdata Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%) Sisa perkara tahun 2016 8 Perkara Perkara masuk tahun 2017 92 Perkara Jumlah perkara 100 Perkara Perkara yang selesai minutasi 93 Perkara 90,12 % 100% 90,12
Sisa akhir 7 Perkara
3. Persentase Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu
Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah
sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara tipikor yang
diselesaikan sebesar 5 perkara dari total jumlah perkara yang masuk sebanyak 5 perkara ditahun
2017.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
33
Berikut tabel mengenai keadaan perkara tipikor pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.
Tabel 13. Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tahun 2015-2017
Data Perkara Tipikor Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2014 0 Perkara Perkara masuk tahun 2015 12 Perkara Jumlah perkara 2015 12 Perkara 100 % 100 % 100 Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi 9 Perkara Sisa akhir 3 Perkara
Data Perkara Tipikor Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2015 3 Perkara Perkara masuk tahun 2016 16 Perkara Jumlah perkara tahun 2016 19 Perkara 97,5 % 100 % 97,5
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi 19 Perkara Sisa akhir 0 Perkara
Data Perkara Tipikor Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Sisa perkara tahun 2016 0 Perkara Perkara masuk tahun 2017 5 Perkara Jumlah perkara 5 Perkara 100 % 100 % 100
Perkara yang selesai minutasi 5 Perkara
Sisa akhir 0 Perkara
C. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA
Tabel 14. Indikator 3 Sasaran 1
Indikator Kinerja
Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian
2016(%) 2015 (%)
Persentase pe n u r u n a n s i s a p e r k a r a 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
25% 25% 30%
-112,5% 12,5% 0%
-450% 50%
0%
109
154 333,3
-333,3%
28,57 -
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan
sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya
adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.
Pada Tahun 2017 persentase penurunan sisa perkara pidana mengalamai penurunan yang
sangat drastis di banding Tahun 2016 yakni realisasi -112,5% dan capaian -450% hal ini disebabkan
karena banyaknya perkara masuk pada akhir tahun di bulan Desember 2017 yaitu sebanyak 16
perkara dan akhirnya jadi sisa perkara di tahun berjalan dan jika dibandingkan sisa perkara pada
tahun 2016 hanya 8 perkara.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
34
Grafik 3. Capaian Persentase penurunan sisa Perkara
D. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
Table. 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2017
Jumlah Putusan Jml Putusan
Tidak Kasasi Target Realisasi Capaian (%)
Kasasi 247 Perkara 103 perkara 50% 41,70% 83,4%
Upaya Hukum Banding
Tahun 2017
Jumlah Putusan Jml Putusan
Tiidak PK Target Realisasi Capaian (%)
PK 247 229 perkara 75% 92,71% 123,6%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi dan PK adalah perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan
jumlah putusan yang diselesaikan di tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
realisasinya sebesar 41,70 % dan PK sebanyak 92,71 % . Realisasi tersebut diperoleh dari
j u m l a h p u t u s a n perkara Tahun 2017 sebanyak 247 perkara dan yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi sebanyak 103 perkara .
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pidana Perdata Tipikor
2015
2016
2017
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
35
E. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE INDEKS RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI
Table 16. Indeks Respon Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
80%
76,77%
95,96%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase indeks responden pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap layanan pengadilan Tinggi adalah perbandingan antara total jumlah
responden yang memberikan penilaian dengan jumlah responeden yang memberikan pernyataan
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sedangkan ukuran capaiannya
adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017 persentase Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan Tinggi belum mencapai target karena realisasi hanya 76,77% dan
target yang ditetapkan sebesar 80 % , dari total 150 orang responden dan yang menyatakan puas
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 105 orang responden, sehingga
capaian pada tahun 2017 yaitu 95,96%.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
36
SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 17. Sasaran 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja CAPAIAN TAHUN
Realisasi
2017 Capaian 2017 (%)
Capaian
2015 2016 2017
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
100%
100% 105,2%
b. Persentase putusan menarik perhatian masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
100%
100% 100%
Capain sasaran Peningkatan efektifitas peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara
100% 100% 100%
Analisis kedua indikator pada sasaran 2 ini sebagai berikut
a. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Tepat Waktu
Tabel 18. Indikator 1 Sasaran 2
Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017 (%)
Capaian
2016 (%) 2015 (%)
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
100%
100%
105%
100%
100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke
pengadilan pengaju dengan jumlah perkara yang diputus . Sedangkan ukuran capaiannya
adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat
waktu dengan target yang ditetapkan.
Indikator presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tahun
2017 dapat mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh karena jumlah perkara yang putus
di tahun 2017 sebanyak 247 perkara dan seluruh salinan putusannya telah dikirim ke masing-
masing pengadilan pengaju tepat waktu.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
37
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2016 2015
Grafik 4. Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online
Tabel 19. Indikator 2 Sasaran 2
Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017 (%)
Capaian
2016 (%) 2015 (%)
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
100%
100%
100
100
100
Ukuran indikator persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah
perkara Tipikor yang diputus dengan jumlah perkara diupload kedalam website, sedangkan
ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah putusan yang diupload ke dalam
website dengan target yang ditetapkan.
Indikator kinerja persentase berkas perkara putusan yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2017 dapat
mencapai target 100 %. perkara Tipikor yang diputus sebanyak 5 perkara dan seluruhnya sudah di
upload kedalam website sejak 1 hari setelah putus.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
38
Grafik 5. Realisasi Putusan Perkara Tipikor Yang dapat diakses secara online
0
1
2
3
4
5
Berkas putusan Putusan Uploaddi website
Berkas putusan
Putusan Upload di website
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
39
SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE )
Pencapaian sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice) pada tahun 2017, dan dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 20. Sasaran 3 : Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap
peradilan
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase perkara prodeo peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
100% Nihil Nihil - -
Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
Tabel 21. Indikator 1 Sasaran 3
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaia
n 2016 (%) 2015 (%) Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
100% - - - -
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan
biaya perkara adalah Perbandingan perkara predeo yang masuk dengan yang diselesaikan. Sedangkan
ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.
Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak
mampu. Pada tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang masuk sehingga tidak ada realisasi dan
capaian terhadap target. Demikian pula pada tahun sebelumnya karena perkara prodeo terakhir masuk
pada tahun 2013 yakni 2 perkara perdata dan telah diselesaikan pada tahun 2013 pula.
Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap terus
meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang tidak
mampu melalui fasilitas prodeo.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
40
SASARAN 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2017, dan
dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 22. Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengawasan
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian
2016 (%) 2015 (%)
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 95,7%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100 % 100% 100%
Analisis kedua indikator pada sasaran 5 adalah sebagai berikut :
a. INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI
Tabel 23. Indikator 1 Sasaran 4
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian
2016 (%) 2015 (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100 957%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan
(teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya
adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target
yang ditetapkan.
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2017
ditargetkan 100% realisasinya terwujud 100%. Pengaduan tersebut dari wilayah Pengadilan
Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Adapun data
pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
41
Tabel 24. Data Capaian Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2017
Data Pengaduan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Target Capaian
Sisa pengaduan tahun 2014 Nihil
100%
Pengaduan masuk tahun 2015 6 pengaduan
100%
100% Jumlah pengaduan tahun 2015 6 pengaduan Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 6 pengaduan Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti Nihil
Data Pengaduan Tahun 2016 Jumlah Realisasi Target Capaian
Sisa pengaduan belum tahun 2015 - pengaduan Pengaduan masuk tahun 2016 4 pengaduan
100%
100%
100% Jumlah pengaduan tahun 2016 4 pengaduan
Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 4 pengaduan
Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti
Nihil
Data Pengaduan Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian
Sisa pengaduan belum tahun 2016 Nihil Pengaduan masuk tahun 2017 5 pengaduan
100%
100%
100% Jumlah pengaduan tahun 2017 5 pengaduan
Pengaduan telah ditelaah / diproses / ditindaklanjuti 5 pengaduan
Sisa Pengaduan yang belum ditelaah / diproses / ditindaklanjuti
Nihil
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
42
0
2
4
6
20152016
2017
pengaduan masukpengaduan diproses/ditindaklanjutisisa akhir
Grafik 6. Data Pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2016
Tabel 25. Jumlah Pengaduan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2017
NO BULAN PENGADUAN PENGADUAN PENGADUAN MASUK TELAH DITELAAH/ DIPROSES BELUM DITELAAH/ BELUM DIPROSES
1 Januari -
- -
2 Februari - - -
3 Maret 1 1 -
4 April - - -
5 Mei - - -
6 Juni - - -
7 Juli 1 1 -
8 Agustus - - -
9 September -
10 Oktober 1 1 -
11 November 2 2 -
12 Desember - - -
Jumlah 5 5 -
Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti mencapai target 100% karena dari 5 pengaduan yang masuk semuanya telah ditindak
lanjuti/diproses.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
43
b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI
Tabel 26. Indikator 1 Sasaran 4
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017(%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase temuan hasil pemeriksaan
internal yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan internal yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan dari hasil pengawasan dengan jumlah
ditindaklanjut yang dilakukan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.
Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 mencapai target sebesar
100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan internal pada tahun 2017 telah
ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 yaitu temuan
dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler dilakukan terhadap 7 satuan kerja
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan
untuk memastikan bahwa satuan Kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan
Reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa :
Administrasi minutasi perkara
Administrasi keuangan perkara
Pengisian perkara kedalam aplikasi SIPP dan kedalam direktori putusan
Pengelolaan dipa
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
44
SASARAN 5 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2017, dan
dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 27. Sasaran 5 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM)
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
a. Persentase Pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial.
95% 100 95% 100 100
b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus diklat non yudisial
95% 50% 52,63 41,62% 45,67%
c. Persentase Pejabat /pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan
100% 100% 100% 100% 100%
Analisis ketiga indikator pada sasaran kelima sebagai berikut :
a. Indikator Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial
Tabel 28. Indikator 1 Sasaran 5
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017(%)
Capaian
2016 (%) 2015 (%)
Persentase pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial
95% 100 95% 95%% -
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pejabat/pegawai yang lulus mengikuti diklat
tekhnis yudisial adalah perbandingan antara Pejabat/pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial dengan
total jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan
antara realisasi pegawai yang lulus dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2017 1 (satu) orang
pejabat yang mengikuti diklat tekhnis yudisial dan dinyatakan lulus.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
45
b. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT NON TEKHNIS YUDISIAL
Tabel 29. Indikator 2 Sasaran 5
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase Pejabat/pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial 95% 50% 52,63% 41,6 25%
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase p e j a b a t / pegawai yang lulus diklat
non yudisial adalah perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan jumlah
pegawai yang lulus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi pegawai
yang lulus diklat teknis non yudisial dengan target yang ditetapkan.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 tidak melaksanakan diklat
karena ketidakadaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Namun pada tahun 2016 ada 3 pegawai yang
mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Makassar dan yang dinyatakan lulus 1 orang.
Adapun Rincian data peserta sebagai berikut :
Tabel 30. Data Kelulusan Diklat Non Yudisial Tahun 2016 dan 2017
Diklat non yudisial Tahun 2016 Jumlah Target Realisasi
Capaian
(%)
Jumlah peserta 3 orang Jumlah peserta lulus diklat 1 orang 80% 33,3% 41,62
Jumlah peserta tidak lulus diklat 2 orang
Diklat non yudisial Tahun 2017 Jumlah Realisasi Target Capaian
(%)
Jumlah peserta 4
Jumlah peserta lulus diklat 2 50% 95% 52,63
Jumlah peserta tidak lulus diklat 2
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase pegawai yang lulus diklat pada
tahun 2017 sebesar 50% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 95 %. Sehingga capaian pada
tahun 2017 adalah 52,63%, sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 33,3% dan target yang
ditetapkan sebesar 80 %. Sehingga capaian pada tahun 2016 adalah 41,6%, dan capaian tahun ini
meningkat dibanding tahun sebelumnya.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
46
Grafik 7. Data Kelulusan Diklat Tahun 2016 Dan 2017
c. INDIKATOR PERSENTASE PEJABAT/PEGAWAI YANG LULUS MENGIKUTI FIT AND PROPER TEST DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN
Tabel 31. Indikator 3 Sasaran 5
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase pejabat/pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan
100% 100 100 100 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit
and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan antara jumlah Pejabat/pegawai
yang lulus dengan jumlah yang mengikuti fit and proper test. Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Fit and proper test dalam rangka
promosi jabatan yang pernah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah :
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
20162017
Peserta
Lulus
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
47
Tabel 32. Fit And Proper Test Promosi Jabatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016-2017
Tahun 2016 : Fit and proper test promosi
jabatan Jumlah
Realisasi Target Capaian (%)
Jumlah peserta 1
Jumlah peserta lulus 1 100% 100% 100%
Jumlah peserta tidak lulus 0 Tahun 2017 : Fit and proper test
promosi jabatan Jumlah Realisasi Target Capaian (%)
Jumlah peserta 2
Jumlah peserta lulus 2 100% 100% 100%
Jumlah peserta tidak lulus -
Pegawai yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan pada tahun 2017
berjumlah 2 orang dan dinyatakan lulus. Adapun target yang ditetapkan adalah 100%, realisasinya
sebesar 100% , sehingga capaian pada tahun 2017 mencapai 100% .
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
48
SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG PELAYANAN PERADILAN
Pencapaian tujuan Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
d a n Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017, dan dibandingkan
dengan tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 33. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelayanan Peradilan
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)
100% 99,77% 99,77% 100 100
b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
100% 99,77% 99,77% 94,44 85
Analisis kedua indikator pada sasaran ketujuh sebagai berikut :
a. Indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung
Pelayanan Peradilan
Tabel 34. Indikator 1 Sasaran 6
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)
100% 99,77% 99,77% 100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) adalah perbandingan jumlah
pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP yang diusulkan dengan realisasinya. Sedangkan
ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dengan target yang ditetapkan.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
49
b. Indikator Persentase Persentase Tercapainya Target Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Tabel 35. Indikator 2 Sasaran 6
Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017 (%)
Capaian 2016 (%) 2015 (%)
Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
100% 99,77% 99,77%% 94,44% 85%
Ukuran indikator kinerja Persentase tercapainya pengadaan peralatan dan fasilitas
perkantoran adalah perbandingan jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang
diusulkan dengan realisasinya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
realisasi peralatan dan fasilitas perkantoran dengan target yang ditetapkan.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
50
SASARAN 7 : PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG
TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
C. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara, pada awal tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar Rp. 11.313.924.000,- ( sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus dua
puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan pagu belanja
pegawai sebesar Rp. 3.439.618.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan ratus juta enam ratus
delapan belas ribu rupiah) disebabkan karena banyaknya hakim yang mutasi, Dengan rincian Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 14.753.542.000,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh
tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
:
:
Rp. 12.096.914.000,- (dua belas miliar sembilan puluh enam juta
Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)
Rp. 1.926.628.000,- (Satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta
enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah
Agung sebesar Rp. 14.023.524.000,- (empat belas miliar dua puluh tiga juta lima ratus empat
puluh dua ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung sebesar Rp. 730.000.000,-
(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Anggaran DIPA (03) berupa berupa Belanja Barang sebesar Rp. 64.814.000,- (enam puluh
empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)
DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 64.814.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus
empat belas ribu rupiah)
Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 pada DIPA (01) dan
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
51
DIPA (03) beradasarkan rincian belanja dan program kerja, dijelaskan pada tabel berikut ini :
Tabel 36. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2017
Jenis Belanja Pagu
Rp.
Realisasi Sisa
Rp. % Rp
Belanja Pegawai Rp. 12.096.914.000,- Rp. 12.020.680.210,- 99,37 Rp. 76.233.790,-
Belanja Barang Rp. 1.926.628.000,- Rp. 1.863.201.878,- 96,70 Rp. 63.426.122,-
Belanja Modal Rp. 730.000.000,- Rp. 728.346.800,- 99,77 Rp. 1.653.200,-
Total Rp. 14.096.542.000,- Rp. 14.612.228.888,- 99,10 Rp. 141,313,112
Tabel 37. Realisasi Belanja DIPA (03) Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Tahun 2017
Jenis Belanja Pagu
Rp.
Realisasi Sisa
Rp. % Rp
Belanja Barang Rp. 64.814.000,- Rp. 54.000.974,- 88,10 Rp. 10.813.028,-
Total Rp. 64.814.000,- Rp. 54.000.974,- 88,10 Rp. 10.813.028,-
Tabel 38. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2017
Jenis Belanja Pagu
Rp.
Realisasi Sisa
Rp. % Rp
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Rp.14.023.542.000,- Rp.13.883.882.088 95,07 Rp. 139.659.912,-
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Mahkamah
Agung
Rp. 730.000.000,- Rp. 728.346.800,- 99,77 Rp. 1.653.200,-
Program Peningkatan
manajemen peradilan umum Rp. 64.814.000 Rp. 54.000.974,- 88.10 Rp. 10.813.028,-
Total Rp.14.818.356.000,- Rp. 14.666.229.862,- 99,10 Rp. 152,126,140
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
52
Rincain pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA
(03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
1 BELANJA PEGAWAI
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaanya
antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan
belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
Tabel 39. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016-2017
Belanja
Pegawai
2016 2017
Rupiah (Rp) Persentase Rupiah (Rp) Persentase
Pagu/DIPA 9.090.075.000,- 12.096.914.000
Realisasi 8.672.657.214,- 95,41 12.020.680.210,-
Sisa 417.417.786,- 04,59 76.233.790,-
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA tahun 2017 dilingkungan Pengadilan Tinggi Kendari
sebesar Rp. 12.096.914.000,- (dua belas belas miliar sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
terdapat peningkatan sebesar (73,02%) dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya (tahun
2016) Rp. 9.090.075.000,- (sembilan miliar sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
Grafik 8. Perbandingan Pagu Belanja Pegawai tahun 2016 dan 2017
Rp-
Rp2,000,000,000.00
Rp4,000,000,000.00
Rp6,000,000,000.00
Rp8,000,000,000.00
Rp10,000,000,000.00
Rp12,000,000,000.00
Rp14,000,000,000.00
2016 2017
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
53
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun 2017, anggaran belanja pegawai yang terserap atau
terealisasi sebesar Rp. 12.020.680.210,- (dua belas miliar dua puluh juta enam ratus delapan puluh
ribu dua ratus sepuluh rupiah). Dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 76.233.790,- (tujuh
puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). Total belanja
pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja
pegawai yang telah terserap sebesar 99,37 dengan rincian belanja sebagai berikut :
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
54
Grafik 9. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2016 dan 2017
Tabel 40. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai
No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA
Rp % Rp
1 Belanja Gaji Pokok Rp 2,894,921,000 Rp 2,894,920,220 100.00% Rp 780
2 Belanja Pembulatan Gaji Rp 36,000 Rp 34,674 96.32% Rp 1,326
3 Belanja Tunj. Suami/Istri Rp 225,075,000 Rp 225,074,302 100% Rp 698
4 Belanja Tunj. Anak Rp 52,692,00 Rp 52,691,564 100% Rp 436
5 Belanja Tunj. Struktural Rp 76,645,000 Rp 76,645,000 100% Rp 0
6 Belanja Tunj. Fungsional Rp 6,457,850,000 Rp 6,457,850,000 100.% Rp 0
7 Belanja Tunj. PPH PNS Rp 1,210,299,000 Rp 1,210,298,910 100.% Rp 90
8 Belanja Tunj. Beras PNS Rp 133,036,000 Rp 133,035,540 100% Rp 460
9 Belanja Uang Makan PNS Rp 356,400,000 Rp 346,315,000 97.17% Rp 10,085,000
10 Belanja Tunj. Umum PNS Rp 80,760,000 Rp 45,665,000 56.54% Rp 35,095,000
11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim Rp 259,200,000 Rp 248,400,000 95.83% Rp 10,800,000
12 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc Rp 350,000,000 Rp 329,750,000 94.21% Rp 20,250,000
TOTAL Rp 12,096,914,000 Rp. 12,020,680,210 99,37% Rp 76,233,790
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
Tahun 2016 Tahun 2017
Pagu
Realisasi
Sisa
Rp. 12.020.680.210,-
Rp. 76.233.790,-
Rp. 8.672.657.214 Rp. 9.090.075.000
Rp. 417.417.786
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
55
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp 76,233,790,- (tujuh puluh enam juta dua ratus
tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja
pegawai tersebut sebesar 0,63% dari total pagu yang tersedia,
2 BELANJA BARANG
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam
kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan
dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,
sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan
atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang
meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
Tabel 41. Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017
Belanja Barang 2016 2017
Rupiah (Rp) Persentase Rupiah (Rp) Persentase
Pagu/DIPA 1.492.760.000,- Rp. 1.926.628.000,-
Realisasi 1.378.376.314,- 95,86 Rp. 1.863.201.878,- 96,70%
Sisa 114.383.686,- 07,66 Rp. 63.426.122,-
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan urusan Administrasi Tahun Anggaran
2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 1.926.628.000,- (satu miliar
sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu), terdapat peningkatan
sebesar 22,51% dari tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebesar Rp. 1.492.760.000,-(satu miliar
empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
56
Grafik 10. Perbandingan Pagu Belanja Barang Tahun 2017-2016
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang tahun 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp. 1.863.201.878,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta
ratus dua ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 96,70%. Berikut
perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2015 dan 2016
Grafik 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017
Rp-
Rp500,000,000.00
Rp1,000,000,000.00
Rp1,500,000,000.00
Rp2,000,000,000.00
Rp2,500,000,000.00
2017 2016
Pagu Anggaran Bel. Barang
Pagu Anggaran Bel. Barang
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Tahun 2016 Tahun 2017
Pagu
Realisasi
Sisa
Rp. 1.492.760.000
Rp. 1.926.628.000
Rp. 1.492.760.000
Rp. 1.378.376.314
Rp. 63.426.122
Rp. 1.926.628.000,-
Rp. 1.863.201.878,-,-
Rp. 114.383.686
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
57
Tabel 42. Rincian Penyerapan Belanja Barang
No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA
Rp %
Rp
Belanja Barang Non Operasional
1 Belanja Barang Non Operasional Rp 18,183,000 Rp 18,144,625 99.79 Rp 38,375
2 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp 482,924,000 Rp 473,313,200 98,26% Rp 9,628,000
Belanja Barang Operasional
1 Belanja Barang Operasional Rp 615,779,000 Rp 597,397,474 97,01% Rp 18,381,526
2 Belanja Barang Persediaan Rp 96,430,000 Rp 91,473,125 94.86 Rp 4,956,875
3 Belanja Jasa Rp 180,100,000 Rp 157,967,854 87.71 Rp 22,132,146
4 Belanja Pemeliharaan Rp 500,794,000 Rp 492,616,600 98.37 Rp 8,177,400
TOTAL Rp 1.926.628.000,- Rp. 1.863.201.878,- 96,70% Rp 63.426.122,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 63.426.122,- (enam puluh tiga
juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) .
3 BELANJA MODAL
Belanja barang yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan
prasarana antara lain pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang
mendukung untuk Tupoksi.
Tabel 43. Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2017
Belanja Modal 2016 2017
Rupiah (Rp) Persentase Rupiah (Rp) Persentase
Pagu/DIPA 261.000.000,- 730.000.000,-
Realisasi 260.640.000,- 99,86 728,346,800 99.77
Sisa 360.000,- 00,14 1,653,200
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan urusan Administrasi Tahun Anggaran
2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh
ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat peningkatan sebesar 68% dari tahun sebelumnya (tahun
2016) yang sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
58
Grafik 12. Perbandingan Pagu Modal Tahun 2016-2017
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh
juta rupiah), dan terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 728,346,800,- (tujuh ratus dua
delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau 99.77%. Berikut
perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2017
Grafik 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2017
2016 2017
Pagu Anggaran Belanja Modal
Pagu
2016 2017
Pagu Anggaran Bel. ModalRealisasiSisa
Rp. 260.640.000
Rp. 360.000
Rp. 1,653,200
Rp. 730.000.000
Rp. 728,346,800
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
59
Tabel 44. Rincian Penyerapan Belanja Barang
No. JENIS BELANJA/MAK PAGU/DIPA
REALISASI/PELAKSANAAN SISA
Rp %
Rp
BELANJA MODAL
1
Pengadaan Teknologi Informasi Belanja Penambahan Nilai Peraltan dan Mesin
Rp 40,000,000 Rp 39,100,000 97,75% Rp 900,000
2
Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
Rp 165,000,000 Rp 164,996,800 100% Rp 3,200
3 Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp 520.000.000 Rp 519,450,000 99,89% Rp 550.000
4. Belanja Modal lainnya Rp. 5.000.000 Rp. 4,800,000 96% rRp. 200,000
TOTAL Rp 730.000.000 Rp. 728,364,800 99,77% Rp 1.653,200
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat
total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 1.653,200,- (saju juta enam ratus lima puluh
tiga ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 0,18%.
B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu belanja barang pada DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk
kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2017 adalah sebesar Rp.64.814.000,- (enam
puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 54.000.974,- (lima
puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 88,10%.
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan
operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan demi
mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel serta meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
60
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016-2017
Belanja Barang 2016 2017
Rupiah Persentase Rupiah Persentase
Pagu/DIPA Rp. 34.400.000,- Rp. 64.814.000
Realisasi Rp. 34.025.450,- 98,91 Rp. 54.000.974 88,10%
Sisa Rp. 374.550,- 1,09 Rp. 10.813,025
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran
2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Rp.64.814.000,- (enam puluh
empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima
tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang Tekhnis pada satuan
kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari Pagu belanja barang Dipa 03 Tahun Anggaran 2017, belanja yang terserap atau
terealisasi sebesar Rp. 54.000.974,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)
atau 88,10%.
Berikut grafik perbandingan antara realisasi belanja tahun 2016 dan 2017
Grafik 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2016-2017
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
Tahun 2016 Tahun 2017
PaguRealisasiSisa
Rp. 10.813,025
Rp. 54.000.974
Rp. 64.814.000
Rp. 374.550
Rp. 34.400.000 Rp. 34.025.450
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
61
Tabel 46. Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum
No. OUTPUT/JENIS BELANJA PAGU/DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA
Rp % Rp
Terlaksananya Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu
1 Belanja Barang Operasional Rp. 4,640,000 Rp 2,739,979 59,05% Rp . 1,900,021
2 Belanja Bahan Rp. 22,554,000 Rp 15,900,000 70,50% Rp. 6,654,000
3 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp. 7,620,000 Rp. 6,769,750 88,84% Rp. 850, 250
4 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 30,000,000 Rp. 31,691,245 95,30% Rp. 1,408,755
TOTAL Rp. 64.814.000 Rp. 54.000.974 88,10% Rp.10.813,026
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa
anggaran dari pagu belanja barang adalan Rp. Rp.10.813,026,- (sepuluh puluh juta delapan ratus tiga belas
ribu dua puluh enam rupiah).
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
62
P
A. KESIMPULAN
encapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 merupakan pencapaian
atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun
2012-2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun
2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan
Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah
terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah
dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal
pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan
dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa
Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Sepanjang Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga berupaya meningkatkan
pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan.
Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan
pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang
dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah
Agung yang dikenal dengan nama Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System
(CTS). Keterbukan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
publik lembaga peradilan.
LKjIP PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
63
B. REKOMENDASI
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan
kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maka diperlukan :
1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana.