1 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
2 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
i Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat dan Rahmatnya, maka Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia atau dis-
ingkat ATAPI, telah dibentuk oleh para Dewan Pendiri yang sebanyak 5 (lima) orang.
Karena didorong oleh keinginan yang luhur, maka para pengusaha atau Pemborong
Nasional yang khusus bergerak didalam Bidang Keahlian Konstruksi dengan dijiwai
semangat persatuan dan kesatuan yang berlandaskan pancasila dan UUD tahun
1945.
Kami pengusaha Bidang Keahlian Konstruksi sadar akan kedudukan, tugas, tang-
gungjawab dan kewajiban kami sebagai bagian dari masyarakat terhadap kelang-
sungan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan agar tercapai masyarakat
yang adil dan makmur serta sejahtera, sesuai amanah UU no 18 tahun 1999, semua
pelaku Tenaga Ahli Konstruksi perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam
satu wadah organisasi unutk meningkatkan kemampuan, keahlian, kecerdasan,
pengetahuan dan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
Agar semua tercapai maksud dan tujuan kita, maka dengan ini kami menyatakan
berhimpun dalam satu organisasi yang kami beri nama “ASOSIASI TENAGA AHLI
PEMBORONG INDONESIA” atau disingkat “ATAPI”.
ii Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1. ANGGARAN DASAR
BAB I Nama, Tempat Kedudukan Dan Waktu……….…............................1
BAB II Azas, Landasan Dan Tujuan............................................................1
BAB III Dewan Pendiri..................................................................................1
BAB IV Organisasi........................................................................................3
BAB V Keanggotaan, Hak Dan Kewajiban..................................................4
BAB VI Musyawarah Dan Rapat-Rapat.......................................................5
BAB VII Pengambilan Keputusan................................................................10
BAB VIII Susunan Dewan.............................................................................11
BAB IX Keuangan.......................................................................................13
BAB X Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga..........................14
BAB XI Peraturan Peralihan......................................................................14
BAB XII Ketentuan Penutup........................................................................14
2. ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I Umum.............................................................................................17
BAB II Keanggotaan..................................................................................17
BAB III Sanksi............................................................................................18
BAB IV Keuangan ......................................................................................20
BAB V Ketentuan Khusus..........................................................................20
BAB VI Peraturan Peralihan.......................................................................20
BAB VII Penyempurnaan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga....20
BAB VIII Penutup..........................................................................................21
3. SUSUNAN PENGURUS...................................................................................... 23
4. LAMPIRAN……………………………………………………………………………….
iii Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
iv Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
ANGGARAN DASAR ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA
(A T A P I)
BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1 Nama
Organisasi ini bernama ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA den-gan singkatan ATAPI
Pasal 2 Tempat Kedudukan
Tempat kedudukan di setiap tingkatan adalah sebagai berikut : 1. ATAPI ditingkat Pusat berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta 2. ATAPI ditingkat daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersang-
kutan 3. ATAPI ditingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / Kota
yang bersangkutan
Pasal 3 Waktu
Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
BAB II AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN
Pasal 4
Azas ATAPI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945
Pasal 5 Landasan
Landasan konstitusi ATAPI adalah: 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional 2. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konsruksi serta turunannya 3. Undang-Undang No. 1 tahun 1987, tentang kamar dagang dan industri 4. Undang-Undang No. 5 tahun 1985, tentang organisasi kemasyarakatan 5. Peraturan Dasar ATAPI 6. Keputusan Dewan Pendiri
BAB III
DEWAN PENDIRI
Pasal 6 Dewan Pendiri
2 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1. Dewan pendiri ATAPI adalah orang-orang yang mempunyai keberanian, kepedu-lian, tekat, semangat, dan mempunyai jati diri yang tidak tercela. Dewan Pendiri terdiri dari orang-orang yang banyak mengerti mengenai Pengembangan Jasa Konstruksi. Dewan Pendiri ATAPI berjumlah 5 (lima) orang atau lebih.
2. Dewan Pendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, ber-dasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
3. Dewan Pendiri mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: a. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan
Dewan Pengurus, apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
b. Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pera-turan serta program kerja ATAPI yang dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat.
c. Memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Pusat ATAPI
d. Dewan Pendiri menunjuk secara langsung Ketua Umum, sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP-ATAPI, sedangkan MUNAS hanya memilih ketua-ketua dan unsur pengurus lainnya serta pertanggungjawaban DPP
e. Dewan Pendiri mengesahkan struktur komposisi Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat ATAPI, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.
f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat ATAPI, dilakukan dalam Rapat Khusus Dewan Pendiri dan dilantik dalam MUNAS.
g. Dewan Pendiri dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang-ga (AD/ART) apabila diperlukan penyempurnaan atau perbaikan pasal-pasal yang diperlukan
h. Keputusan Dewan Pendiri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Ke-putusan Dewan Pendiri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan syah demi hukum.
i. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan oleh Ra-pat Khusus Dewan Pendiri, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, atau atas permintaan anggota Dewan Pendiri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
j. Para anggota Dewan Pendiri, memilih salah seorang anggota Dewan Pendiri menjadi ketua yang juga merangkap sebagai anggota.
k. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendiri diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.
Pasal 7
Rapat Dewan Pendiri
1. Tiap-tiap tahun setelah laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dis-ampaikan kepada dan diterima oleh Dewan Pendiri, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dilakukan di depan peserta Musyawarah Nasional (MU-NAS) sebagai laporan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dengan salinan ditujukan kepada Dewan Pendiri.
2. Rapat Luar Biasa Dewan Pendiri diadakan tiap kali dianggap perlu oleh Dewan Pendiri sendiri maupun atas permintaan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat.
3. Ketua Dewan Pendiri atau seorang anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh pa-ra anggota Dewan Pendiri yang lain, memanggil segenap anggota Dewan Pendiri untuk mengadakan rapat luar biasa Dewan Pendiri, dengan surat undangan yang dikirimkan secara tercatat ke alamat terakhir masing-masing anggota Dewan Pen-diri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat tersebut diadakan
3 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
dengan pengertian bahwa tanggal surat undangan dan tanggal rapat tidak dihi-tung.
4. Segala rapat diketuai oleh Dewan Pendiri dan jika ketua Dewan Pendiri tidak ha-dir, rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pendiri lainnya yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir.
5. Dalam rapat ini masing-masing anggota Dewan Pendiri berhak untuk mengelua-rkan satu suara.
6. Seorang anggota Dewan Pendiri dalam rapat hanya boleh diwakili oleh anggota Dewan Pendiri lainnya atau seorang lain dengan surat kuasa khusus.
7. Segala rapat untuk mengubah atau membubarkan organisasi, sebagaimana dis-ebut dalam Anggaran Dasar ini, hanya dapat secara syah diselenggarakan bila dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, dan usul/keputusan yang berkenan didukung atau disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari seluruh anggota Dewan Pendiri yang hadir.
8. Segala rapat lain dengan maksud tersebut pada ayat 7 diatas, hanya terselengga-rakan dengan sah, apabila dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, usul/keputusan yang berke-nan didukung atau disetujui oleh sekurang-kurangnya suara terbanyak biasa.
9. Jika atas undangan tersebut, anggota sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari seluruh anggota Dewan Pendiri yang hadir atau terwakili dengan sah kurang dari quorum tersebut dalam ayat 7 dan 8 diatas, maka secepat-cepatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kemudian (dengan pengertian tanggal surat panggilan dan tanggal rapat tidak dihi-tung), ketua dapat memanggil untuk rapat berikutnya, dalam rapat berikut ini dapat diambil/disetujui oleh sedikitnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 8 Bentuk
Organisasi ATAPI dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah merupakan satu kesa-tuan, mandiri dan nirlaba serta tidak merupakan bagian dari salah satu organisasi politik.
Pasal 9 Tujuan
ATAPI bertujuan : 1. Meingkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha, bagi kepentingan anggota
ASOSIASI TENAGA AHLI PEMPORONG INDONESIA (ATAPI) sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional di bidang jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spe-sialisasi dalam rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha Nasional yang ber-daya saing tinggi
2. Membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan pelaku sebagai penyedia jasa pada jasa pelaksana bersifat spesialisasi keahlian dengan instansi pemerintah pada khususnya bakditingkat Pusat , Provinsi dan Kabupaten /Kota
3. Menghinpun dan membentuk kekuatan ekonomi secara bersama dalam dunia usaha jasa pelaksana konstruksi spesialisasi sehingga tercipta upaya saling men-dukung sesama anggota
4 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Pasal 10 Struktur
Struktur ATAPI adalah merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubun-gan jenjang bertingkat, dimana setiap kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat dae-rah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat Pusat. Masing masing tingkatan dengan sebutan sebagai berikut : 1. Pimpinan ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat ATAPI disingkat DPP-
ATAPI 2. Pimpinan ditingkat daerah Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah ATAPI den-
gan menyebutkan Propinsinya, disingkat DPD – ATAPI dengan menyebut Propinsi 3. Pimpinan ditingkat daerah Kabupaten / Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang
ATAPI dengan menyebutkan Kabupaten / Kota disingkat DPC-ATAPI dengan me-nyebutkan Kabupaten / Kota
Pasal 11
Perangkat
Perangkat organisasi ATAPI di setiap tingkatan adalah sebagai berikut : 1. Perangkat organisasi di tingkat Pusat terdiri atas :
a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS c. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS d. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS e. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP
2. Perangkat organisasi ditingkat Propinsi terdiri atas : a. Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi disingkat MUSDALUB c. Musyawarah Kerja Daerah Provinsi disingkat MUKERDA d. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi disingkat RAPIMDA e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi disingkat DPD
3. Perangkat organisasi ditingkat kabupaten / kota terdiri atas : a. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB b. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB c. Musyawarah Kerja Cabang disingkat MUKERCAB d. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC
BAB V
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12 Keanggotaan
Keanggotaan ATAPI diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Anggota Biasa yaitu orang perseorangan yang berprofesi sebagai tenaga kerja
konstruksi. 2. Anggota Luar Biasa yaitu tokoh masyarakat / pengusaha.
Pasal 13 Hak Anggota
Hak anggota diatur dengan ketentuan sebagai berikut 1. Anggota Biasa mempunyai :
a. Hak suara yaitu hak bicara, hak mengambil keputusan, hak dipilih dan memilih pengurus ATAPI
5 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
b. Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan hak pelayanan untuk mendapat in-formasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak bicara yaitu hak mengajukan usul, saran, dan pendapat serta mengajukan
pertanyaan b. Hak untuk mengikuti semua kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang
ada.
Pasal 14 Kewajiban Anggota
Kewajiban anggota adalah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi dan Kode Etik organisasi
BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT
Pasal 15
Musyawarah Nasional
Musyawarah Nasional diatur dengan ketentuan sebgai berikut : 1. Kewenangan MUNAS adalah :
a. Menyusun Anggaran Dasar b. Menilai pertanggungjawaban DPP c. Menetapkan kebijaksanaan Umum
2. Pelaksanaan periodisasi dilaksanakan melalui MUNAS sekali dalam 5 (lima) tahun masa jabatan DPP.
3. Peserta MUNAS terdiri dari atas: a. Peserta Penuh yaitu utusan dari :
1. DPP sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPP
2. DPD sebanyak 1 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD-PROV
b. Peserta Peninjau yaitu utusan dari : 1. DPP maksimum 5 (lima) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari
DPP 2. DPD maksimum 2 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD-
PROV 4. Hak Peserta MUNAS diatur dengan ketentuan :
a. Peserta penuh mempunyai hak suara b. Peserta peninjau menjadi hak bicara
5. Penanggung jawab MUNAS adalah DPP dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPP
Pasal 16
Musyawarah Nasional Khusus
Musyawarah Nasional Khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan MUNASUS untuk menyusun perubahan Anggaran Dasar 2. Pelaksanaan MUNASUS sewaktu-waktu atas permintaan minimal 2/3 (dua perti-
ga) dari jumlah DPD-PROV yang ada dan atau adanya keputusan Dewan Pendiri 3. Peserta MUNASUS sama dengan Peserta MUNAS 4. Hak Peserta MUNASUS sama dengan Hak Peserta MUNAS
6 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
5. Penanggung jawab MUNASUS adalah DPP dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPP.
Pasal 17
Musyawarah Kerja Nasional
1. Kewenangan MUKERNAS adalah: a. Menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga b. Merevisi Kebijaksanaan Umum c. Menyusun Rencana Kerja
2. Pelaksanaan MUKERNAS minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepen-gurusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan DPD dengan jumlah minimal 2/3 (duapertiga) dari DPD yang ada dan atau adanya Keputusan Dewan Pendiri
3. Peserta MUKERNAS adalah sama dengan Peserta Penuh MUNAS 4. Hak Heserta MUKERNAS sama dengan Hak Peserta Penuh MUNAS 5. Penanggung jawab MUKERNAS adalah DPP
Pasal 18 Rapat Pimpinan Nasional
Rapat Pimpinan Pusat diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan RAPIMNAS untuk membantu menyusun dan menetapkan hal-hal
yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh DPP. 2. Pelaksanaan RAPIMNAS minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepengu-
rusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang ada ditambah dengan se-kurang kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang kabupaten / kota yang ada, dan atau adanya keputusan Dewan Pendiri.
3. Peserta RAPIMNAS sama dengan Peserta Penuh MUNAS. 4. Hak peserta RAPIMNAS sama dengan hak Peserta Penuh MUNAS 5. Penanggungjawab RAPIMNAS adalah DPP
Pasal 19 Rapat Dewan Pimpinan
Rapat Dewan Pimpinan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-
jaksanaan DPP 2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan b. Tugas dan wewenang mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
rencana kerja DPP.
Pasal 20 Musyawarah Daerah
Musyawarah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan MUSDA adalah
a. Menilai pertanggungjawaban DPD b. Menetapkan kebijaksanaan Umum c. Memilih Dewan Pimpinan Harian dari DPD
2. Pelaksanaan MUSDA sekali dalam lima tahun diakhiri masa jabatan DPD
7 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
3. Peserta MUSDA-PRO terdiri dari: a. Peserta penuh yaitu utusan dari :
1. DPD sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD- PROV
2. DPC-KAB/DPC-KOT sebanyak 1 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC- KAB/DPC-KOT
3. DPP sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dapat mandat dari Ketua Umum DPP
b. Peserta peninjau yaitu utusan dari : 1. DPD-PROV sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dinyatakan dengan
surat mandat dari DPD-PROV 2. DPD- KAB/DPD-KOT sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dinyatakan dengan
surat mandat dari DPD- KAB/DPD-KOT 4. Hak peserta MUSDA
a. Peserta penuh mempunyai hak suara b. Peserta peninjau hak bicara
5. Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan DPD : a. Peserta MUSDA-PRO menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) formatur b. Penetapan formatur melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak maka di-
laksanakan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. c. Formatur terpilih adalah peserta penuh dan harus sudah pernah menjabat mi-
nimal 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagai salah satu unsur Dewan Pimpinan Harian di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
d. Urutan suara terbanyak kesatu diprioritaskan menjadi Ketua, dan jika menolak maka diserahkan kepada kesepakatan formatur.
e. Ketua terpilih hanya memilih dan menyusun anggota Dewan Pimpinan dari DPC
6. Penanggungjawab MUSDA adalah DPD dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPD
Pasal 21
Musyawarah Daerah Luar Biasa
Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan MUSDALUB adalah :
a. Menilai pertanggungjawaban DPD b. Memberhentikan DPD walaupun masa tugas belum berakhir c. Memilih Dewan Pimpinan yang baru dari DPD untuk masa periode tersisa. d. Menetapkan Kebijaksanaan Umum
2. Pelaksanaan MUSDALUB sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP
3. Peserta MUSDALUB sama dengan Peserta MUSDA 4. Hak peserta MUSDALUB-PRO sama dengan hak Peserta MUSDA 5. Tata cara pemilihan Ketua sama dengan tata cara pemilihan pada MUSDA 6. Penanggung jawab MUSDALUB adalah DPD, dan untuk pelaksanaannya diben-
tuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPD
Pasal 22 Musyawarah Kerja Daerah
Musyawarah kerja Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan MUKERDA adalah:
a. Merevisi Kebijaksanaan Umum b. Menyusun Rencana Kerja.
8 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
2. Pelaksanaan MUKERDA minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepengu-rusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP.
3. Peserta MUKERDA adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA 4. Hak peserta MUKERDA sama dengan hak Peserta Penuh MUSDA 5. Penanggungjawab MUKERDA adalah DPD
Pasal 23 Rapat Pimpinan Daerah
Rapat Pimpinan Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kewenangan RAPIMDA untuk membantu menyusun dan menetapkan hal-hal
yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh DPD 2. Pelaksanaan RAPIMDA minimal 1(satu) kali dalam satu masa periode kepenguru-
san atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP
3. Peserta RAPIMDA adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA 4. Hak peserta RAPIMDA sama dengan hak Peserta Penuh MUSDA 5. Penanggungjawab RAPIMDA adalah DPD
Pasal 24 Rapat Dewan Pimpinan Daerah
Rapat Dewan Pimpinan Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-
jaksanaan DPD 2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan b. Tugas dan wewenang mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
rencana kerja DPD
Pasal 25 Musyawarah Cabang
Musyawarah Cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kewenangan MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT adalah
a. Menilai pertanggungjawaban DPC-KAB / DPC-KOT b. Menetapkan kebijaksanaan Umum c. Memilih Dewan Pimpinan dari DPC-KAB / DPC KOT
2. Pelaksanaan MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT sekali dalam lima tahun diakhir ma-sa jabatan DPC-KAB / MUSCAB-KOT
3. Peserta MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT terdiri dari a. Peserta Penuh yaitu utusan dari :
1. DPC-KAB / KOT sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT.
2. Anggota minimal ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota yang telah memiliki KTA yang diatur dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT
3. DPD sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapat mandat dari Ketua Propinsi
b. Peserta Peninjau yaitu orang perseorangan yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT
4. Hak peserta MUSCAB-KAB / KOT a. Peserta Penuh mempunyai hak suara
9 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
b. Peserta Peninjau hak bicara 5. Tata cara pemilihan Ketua DPC-KAB / KOT
a. Peserta MUSCAB-KAB / KOT menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) forma-tur
b. Penetapan formatur melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak maka di-laksanakan cara pemungutan suara langsung bebas dan rahasia.
c. Formatur terpilih adalah peserta penuh dan sudah pernah menjabat minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus sebagai salah satu unsur DPC-Kab/Kot.
d. Urutan suara terbanyak kesatu diprioritaskan menjadi Ketua, dan jika menolak maka diserahkan kepada kesepakatan formatur.
e. Ketua terpilih hanya memilih dan menyusun anggota Dewan Pimpinan dari DPC-Kab/Kot.
6. Penanggungjawab MUSCAB-KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT dan untuk melak-sanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung-jawab kepada DPC-KAB/KOT
Pasal 26
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kabupaten/Kota
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kab/Kot diatur dengan ketentuan sebagai berikut 1. Kewenangan MUSCABLUB-KAB / KOT adalah :
a. Menilai pertanggungjawaban DPC-KAB / KOT b. Memberhentikan DPC-KAB / KOT walaupun masa tugas belum berakhir c. Memilih Dewan Pimpinan yang baru dari DPC-KAB / KOT untuk masa periode
tersisa d. Menetapkan Kebijaksanaan Umum
2. Pelaksanaan MUSCABLUB -KAB /KOT sewaktu-waktu atas permintaan lebih be-sar dari ½ jumlah anggota yang memiliki KTA yang ada dan atau adanya keputu-san DPD
3. Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT sama dengan Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT
4. Hak Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT sama dengan Hak Peserta MUSCAB KAB / KOT
5. Tata cara pemilihan Ketua DPC-KAB / KOT sama dengan tata cara pemilihan pa-da MUSCAB-KAB / KOT
6. Penanggungjawab MUSCABLUB-KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT, dan untuk pe-laksanaannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertang-gungjawab kepada DPC-KAB/KOT.
Pasal 27
Musyawarah Kerja Cabang Kabupaten/Kota
Musyawarah Kerja Cabang Kabupaten/Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut 1. Kewenangan MUKERCAB -KAB/ KOT adalah:
a. Merevisi Kebijaksanaan Umum b. Menyusun Rencana Kerja.
2. Pelaksanaan MUKERCAB-KAB/KOT minimal 1 (satu) kali dalam satu masa peri-ode kepengurusan atau sewaktu-waktu atas permintaan lebih besar dari ¼ (satu perempat) jumlah anggota yang memiliki KTA yang ada dan atau adanya keputu-san DPD
3. Peserta MUKERDA-KAB / MUKERDA-KOT adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA-KAB / MUSDA-KOT
4. Hak peserta MUKERCAB -KAB/KOT sama dengan Hak Peserta Penuh MUSCAB-KAB/KOT
5. Penanggungjawab MUKERCAB -KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT
10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Pasal 28 Rapat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota
Rapat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-
jaksanaan DPC-KAB/KOT 2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan b. Tugas dan wewenangnya adalah mengevaluasi secara berkala terhadap pelak-
sanaan rencana kerja DPC-KAB /KOT
BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 29
Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan diatur dengan ketentuan : 1. Pengambilan keputusan pada musyawarah dan rapat dapat dinyatakan sah bila
jumlah yang hadir mencapai Kuorum. 2. Musyawarah / Rapat dinyatakan kuorum bila peserta yang hadir lebih besar dari
2/3 jumlah Peserta Penuh, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam Mu-syawarah / Rapat tersebut.
3. Jika belum mencapai kuorum, musyawarah / rapat dapat ditunda selama 12 jam untuk memberi kesempatan hadir kepada Peserta yang mempunyai hak sebagai Peserta Penuh.
4. Setelah masa tunda ternyata tetap tidak kuorum maka musyawarah / rapat dapat diteruskan jika jumlah Peserta yang hadir lebih besar dari ½ Jumlah Peserta Pe-nuh dan keputusan dinyatakan sah serta mengikat.
BAB VIII
KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG KETRAMPILAN TENAGA KERJA
NO BIDANG / SUB-BIDANG NO
KODE
ARSITEKTURAL
1 Juru Gambar / Draftman Arsitektur
2 Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)
3 Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)
4 Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer
5 Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)
6 Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin / Marmer
7 Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)
8 Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing
9 Tukang Pasang Dinding Gypsum
10 Tukang Pasang Plafon Gypsum
11 Tukang Cat Bangunan
12 Tukang Taman / Landscape
13 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing
11 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
14 Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat
15 Tukang Pelitur Kayu
16 Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat
17 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung
18 Pelasana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
19 Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung
20 Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman
21 Pengawas Bangunan Gedung
22 Pengawas Bangunan Perumahan
23 Pelaksana Penata Taman
24 Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung
25 Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
26 Penata Taman / Lanscape
27 Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
28 Pengawas Tukang Cat Bangunan
29 Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon
30 Teknisi Kaca
31 Pemasang Dinding Partisi
SIPIL
1 Juru Gambar / Draftman -Sipil
2 Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan
3 Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)
4 Teknisi Laboratorium Beton
5 Teknisi Laboratorium Tanah
6 Teknisi Laboratorium Aspal
7 Operator Alat Penyelidikan Tanah / Soil Investigation Operator
8 Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work
9 Tukang Pekerjaan Tanah / Earthmoving
10 Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending
11 Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations
12 Tukang Pasang Perancah / Formworker/Formwork
13 Tukang Pasang Scaffolding/Scaffolder/Scaffolding
14 Tukang Pasang Pipa Gas / Gas Pipe Fitter
15 Tukang Perkerasan Jalan / Paving
16 Tukang Pasang Konstruksi Rig/Piling Rigger/Rigger
17 Tukang "Boring" / Boring and Driving
18 Tukang Pekerjaan Baja
19 Pekerja Aspal Jalan
20 Mandor Produksi Campuran Aspal Panas
21 Mandor Perkerasan Jalan
22 Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan
23 Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
24 Tukang Perancah Besi
25 Tukang Konstruksi Baja & Plat (dan Tukang Pasang Menara)
26 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Pelaksana
27 Lapangan Pekerjaan Jembatan Pelaksana
28 Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi Pelaksana
29 Saluran Irigasi
30 Pelaksana Bangunan Irigrasi
31 Pelaksana Bendungan
12 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
32 Pelaksana Terowongan
33 Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air
34 Pengawas Bendungan
35 Pengawas Bangunan Irigrasi
36 Pengawas Saluran Irigrasi
37 Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan
38 Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan
39 Tekisi Pengerukan
40 Teknisi Survey Teknik Sipil
41 Pelaksana Pekerjaan Jembatan
42 Pelaksana Pekerjaan Jalan
43 Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
44 Juru Hitung Kuantitas
45 Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan
46 Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan / Jembatan
47 Steel Erector of Bridge
48 Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung
49 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
50 Tukang Kayu Bekisting
51 Tukang Pasang Beton Pra Cetak
52 Tukang Rangka Aluminium
53 Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
54 Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan
55 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja
56 Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
57 Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air
58 Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal
59 Mandor Tukang Pasang Beton Precast
60 Asisten Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)
61 Asisten Teknisi Laboratorium Beton
61 Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah
63 Teknisi Geoteknik
MEKANIKAL
1 Juru gambar / Draftman – Mekanikal
2 Operator Bulldozer Operator
3 Motor Grader Operator Mesin
4 Excavator Operator Tangga
5 Intake Dam
6 Operator Road Roller / Road Roller Paver Operator
7 Operator Wheel Loader
8 Operator Crowler Crane
9 Operator Rough Terrain Crane
10 Operator Truck Mounted Crane
11 Operator Tower Crane
12 Operator Wheel Crane
13 Operator Backhoe
14 Operator Pile Hammer
15 Operator Mobil Pengaduk Beton
16 Operator Crawler Tractor Bulldozer
17 Operator Dump Truck
18 Operator Forklif
19 Operator Specialized Equipment Plant
13 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
20 Operator Mobile Elevating Work Platform
21 Operator Concrete Pump Equipment
22 Operator Slinging & Rigging Operator
23 Operator Mesin Bor
24 Operator Mesin Bubut
25 Mekanik Alat-alat Berat
26 Tukang Las / Welder / Gas & Electric Welder
27 Tukang Bubut/Mesin Pemakas
28 Operator Mesin Pencampur Aspal
29 Operator Aspal Paver / Operator Mesin Penggelar Aspal
30 Operator Mesin Penyemprot Aspal
31 Pelaksana Produksi Hotmix
32 Sheep Foot Vibrating Compactor Operator
33 Juru Las Oxyacetylene
34 Operator Mesin Gergaji Presisi
35 Operator Mesin Derek
36 Tukang Pasang Pipa
37 Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa
38 Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan
39 Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan
40 Operator Mesin Bubut Kayu
41 Operator Pengeboran Minyak
42 Pelaksana Lapangan Pekerjaan ME Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
43 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Ber-tingkat
44 Operator Mesin Grader
45 Operator Mesin Pemecah batu
46 Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Ge-dung
47 Concrete Paver Operator (OperatorMesinPenghampar Beton Semen)
48 Operator Cold Milling Machine
49 Tukang Las Listrik
50 Mekanik Tower Crane
51 Operator Batching Plant
52 Mekanik Campuran Aspal Panas
53 Mekanik Heating Ventilation dan Air Condition (HVAC)
54 Operator Gondola Pada Bangunan Gedung
55 Teknisi Fire Alarm Mekanik
56 Kapal Keruk Mekanik
57 Engine Alat Berat
ELEKTRIKAL
1 Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya Fasa Satu
2 Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga
3 Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir
4 Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (Berbasis PLC)
5 Teknisi Instalasi Otomasi Industri
6 Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen
7 Teknisi Instalasi Alat Pengukur dan Pembatas (APP )
8 Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR )
9 Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
14 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
TATA LINGKUNGAN
1 Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing
2 Pengawas Plambing / Pekerjaan Plambing
3 Juru gambar / Draftman - Tata lingkungan
4 Tukang Sanitary
5 Tukang Pipa Air / Plumber
6 Tukang Pipa Gas
7 Tukang Pipa Bangunan
8 Tukang Filter Pipa
9 Juru Pengeboran Air Tanah
10 Pelaksana Perpipaan Air Bersih
11 Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah
12 Pelaksana Pengeboran Air Tanah
13 Pengawas Perpipaan Air Bersih
14 Pengawas Pengeboran Air Tanah
15 Tukang Plambing
16 Mandor Plambing
17 Pelaksana Pengujian Kualitas Air Minum SPAM
18 Pelaksana Pemasangan Pintu Air
19 Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya
20 Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Perpipaan
21 Pelaksana Pemasangan Pipa Leachate (Lindo dan Gas di TPA)
22 Pelaksana Pekerjaan Bangunan Limbah Permukiman
23 Pelaksana Pekerjaan Lapisan Kedap Air Ditempat Pemproses TPA
24 Teknisi Sondir
25 Teknisi Geologi Teknik
LAIN - LAIN
1 Estimator / Biaya Jalan
2 Quantity Surveyor
3 Mandor Tukang Batu / Bata / Beton
4 Mandor Tukang Kayu
5 Mandor Batu Belah
6 Mandor Tanah
7 Mandor Besi / Pembesian / Penulangan Beton
BAB IX
KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
NO KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) NO
KODE
A R S I T E K T U R
1 Arsitek
2 Ahli Desain Interior
3 Ahli Arsitektur Lansekap
4 Ahli Iluminasi
S I P I L
1 Ahli Teknik Bangunan Gedung
2 Ahli Teknik Jalan
3 Ahli Teknik Jembatan
15 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
4 Ahli Keselamatan Jalan
5 Ahli Teknik Terowongan
6 Ahli Teknik Landasan Terbang
7 Ahli Teknik Jalan Rel
8 Ahli Teknik Dermaga
9 Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai
10 Ahli Teknik Bendungan Besar
11 Ahli Teknik Sungai dan Drainase
12 Ahli Teknik Irigasi
13 Ahli Teknik Rawa dan Pantai
14 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan
15 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
16 Ahli Geoteknik
17 Ahli Geodesi
M E K A N I K A L
1 Ahli Teknik Mekanikal
2 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi
3 Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik
4 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran
5 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung
E L E K T R I K A L
1 Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
2 Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik
3 Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik
4 Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
5 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung
6 Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api
T A T A L I N G K U N G A N
1 Ahli Teknik Lingkungan
2 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
3 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah
4 Ahli Teknik Air Minum
M A N A J E M E N P E L A K S A N A A N
1 Ahli Manajemen Konstruksi
2 Ahli Manajemen Proyek
3 Ahli K3 Konstruksi
4 Ahli Sistem Manajemen Mutu
BAB X
SUSUNAN DEWAN
Pasal 30 Dewan Pimpinan
16 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Dewan Pimpinan di setiap tingkatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Di tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan dan b. Unsur Departemen
2. Dewan Pimpinan DPP disingkat DP-DPP, terdiri atas unsur : a. Ketua Umum dan para Ketua. b. Sekretaris Umum dan para Sekretaris. c. Bendahara Umum dan para bendahara.
3. Unsur Departemen, masing-masing dengan sebutan Ketua Departemen, dengan menyebut bidangnya sesuai kebutuhan.
4. Di tingkat daerah provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Provinsi disingkat DPD terdiri atas : a. Unsur Dewan Pimpinan dan b. Unsur Biro
5. Dewan Pimpinan disingkat DP-DPD, terdiri atas unsur : a. Ketua Prov dan para Wakil ketua Provinsi b. Sekretaris Prov dan para wakil Sekretaris Provinsi. c. Bendahara Prov dan Para Wakil Bendahara Prov.
6. Unsur Biro masing-masing dengan sebutan kepala Biro dengan menyebutkan bi-dangnya sesuai kebutuhan.
7. Di tingkat Cabang Kab/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Kab/kota, terdiri atas : a. Unsur Dewan Pimpinan Harian dan b. Unsur Bidang.
8. Dewan Pimpinan disingkat a. Ketua Kab/kot dan para Wakil Sekretaris kab/Kot. b. Bendahara Kab/Kot dan para Wakil Sekretaris Kab/Kot c. Bendahara kab/Kot dan para Wakil bendahara Kab/Kot
9. Unsur Bidang, masing – masing dengan sebutan kepala bidang dengan menye-butkan bidangnya sesuai kebutuhan.
Pasal 31
Persyaratan Dewan Pimpinan
Persyaratan untuk dapat menjadi Dewan Pimpinan adalah anggota yang telah mem-punyai KTA dan aktif memperjuangkan organisasi serta tidak rangkap jabatan den-gan organisasi sejenis, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Ketua Umum DPP, adalah anggota yang telah memiliki KTA dan pernah duduk
sebagai unsur DP di DPP atau DPD, minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus, dan berkedudukan di Jakarta. Dilantik dan disahkan oleh Dewan Pendi-ri.
2. Ketua DPD, adalah anggota yang telah memiliki KTA dan pernah duduk sebagai unsur DP di DPD-Prov atau DPC Kab/ Kot, minimal 5 ( lima ) tahun secara terus menerus, berkedudukan di Ibu kota provinsinya. Dilantik dan disahkan oleh DPP.
3. Ketua DPC-Kab/ Kot, adalah anggota yang telah memiliki KTA dan pernah duduk sebagai unsur di DPC-Kot minimal 3 (tiga) tahun secara terus menerus, berkedu-dukan di Ibu kota Kab/ Kota
4. Dilantik dan disahkan oleh DPD
Pasal 32 Masa Jabatan Dewan Pimpinan
1. Masa jabatan ketua Umum DPP atau Ketua DPD, atau ketua DPC-Kab/Kot, untuk
1 (satu) periode ditetapkan 5 (lima) tahun : Jabatan Ketua Umum DPP, Ketua
17 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
DPP, dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa periode berikutnya, apabila peserta Munas/Musda Prov/Muscab Kab/Kot bersepakat memilih kembali
2. Untuk jabatan Ketua Umum DPP, akan ditunjuk secara aklamasi oleh Dewan Pendiri dan dilantik secara bersama diadakan MUNAS
Pasal 33
Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan
Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan antara lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana diatur dalam Ang-
garan Dasar dan bila dianggap perlu dapat mengeluarkan keputusan yang strate-gis demi tercapainya tujuan ATAPI.
2. Ketua Umum DPP, atau ketua DPD-Prov, atau Ketua DPC-Kab/Kot, adalah pim-pinan tertinggi di masing-masing tingkatan, seorang profesional yang dapat men-jabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat-rapat, yang bertang-gung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang menga-tur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya.
Pasal 34
Penggantian Antar Waktu Dewan Pimpinan
Pergantian Antar Waktu diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Apabila Ketua Umum DPP berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab ti-
dak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka dapat diganti oleh salah seorang unsur ketua yang dipilih atau yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat DPP dan hasilnya diminta pengesahan pada Dewan Pendiri.
2. Apabila Ketua DPD berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka dapat diganti oleh salah seorang un-sur Wakil Ketua yang dipilih atau yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat DPD dan hasilnya diminta pengesahan pada DPP.
3. Apabila Ketua DPC-Kab/Kot, berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka dapat diganti oleh salah seorang unsur Wakil Ketua yang dipilih atau ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat DPC dan hasilnya diminta pengesahan pada DPD
4. Masa jabatan bagi pengganti dihitung sebagai suatu masa jabatan apabila waktu menjabat sampai dengan akhir masa jabatan berakhir lebih dari setengah masa jabatan yang tersisa.
5. Apabila ada jabatan lowong anggota Dewan Pimpinan Harian, maka penggantinya ditetapkan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat, oleh Ketua Prov di tingkat provinsi oleh ketua Kab/Kot untuk tingkat Kab/Kot untuk tingkat Kab/Kota, dan selanjutnya diminta pengesahan dari Dewan Pimpinan setingkat di atasnya dan hasilnya di pertanggung jawabkan pada setingkat diatasnya dan hasilnya dipertanggung ja-wabkan pada musyawarah tingkatan masing-masing.
6. Apabila ada jabatan lowong anggota Kompartemen, Departemen, Biro di masing-masing tingkatan, maka penggantinya ditetapkan melalui Rapat Dewan Pengurus Harian masing-masing tingkatannya, dan selanjutnya diminta pengesahan dari Dewan Pimpinan setingkat di atasnya dan hasilnya di pertanggung jawabkan pada musyawarah tingkatan masing-masing.
Pasal 35
Pendelegasian Wewenang Dewan Pimpinan
Pendelegasian wewenang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
18 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1. Apabila karena satu dan lain hal Ketua Umum DPP/Ketua DPD berhalangan se-mentara atau karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugas untuk waktu tertentu maka Ketua Umum DPP diwakili oleh salah seorang unsur Ketua DPP, dan ketua DPP diwakili oleh unsur Wakil Ketua DPD sesuai dengan pembagian pembidangannya.
2. Dalam menjalankan rutinitas organisasi bila Ketua Umum DPP berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang unsur Ketua yang hadir atas dasar kesepaka-tan/penunjukan para Ketua tersebut.
3. Dalam menjalankan rutinitas organisasi bila Ketua DPD berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang unsur Wakil ketua yang hadir atas dasar kesepaka-tan/penunjukan para ketua tersebut.
Pasal 36
Dewan Pembina dan Dewan Penasehat
Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diatur dengan ketentuan : 1. Dewan Pembina terdiri atas pejabat/Tokoh Masyarakat yang ikut memberikan
arahan dalam mengembangkan serta memajukan organisasi ditingkat Pu-sat/daerah.
2. Dewan Penasehat tediri atas tokoh Masyarakat, tokoh pengusaha, dan anggota yang mempunyai keahlian di bidangnya, ikut memberikan arahan yang berguna untuk memajukan ATAPI.
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 37 Sumber Dana
Sumber dana untuk operasional dan pelaksanaan program, didapat melalui pungu-tan resmi organisasi berupa: 1. Uang iuran dan uang pangkal anggota 2. Dana Pembinaan DPD, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per lima tahun sekali 3. Bantuan dan Sumbangan yang tidak mengikat
Pasal 38
Pertimbangan Keuangan
1. Perimbangan penerimaan uang iuran untuk setiap tingkatan diatur sebagai berikut : a) Dewan Pimpinan Pusat b) Dewan Pimpinan Daerah c) Dewan Pimpinan Cabang
2. Pembagian harga sesuai dengan Surat Keputusan tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan Biaya Registrasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh DPP-ATAPI
Pasal 39 Pengelolaan Harta Kekayaan
Pengelolaan harta kekayaan diatur dengan ketentuan : 1. Dewan Pimpinan di setiap tingkatan bertanggung jawab atas harta kekayaan or-
ganisasi serta pengelolaannya 2. Bila organisasi bubar maka kekayaan diserahkan kepada Dewan-Dewan sosial
melalui Dewan Pendiri.
BAB XII
19 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 40
Anggaran Dasar
Anggaran Dasar sebagai landasan konstitusi organisasi, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Dasar ATAPI.
Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui MUNAS atau MUNASUS dan setiap perubahan harus mencantumkan urutan tanggal perubahan dari Anggaran Dasar sebelumnya, untuk menjaga kesinambungan, tidak boleh bertentangan dengan Pera-turan Dasar dari ATAPI dan atas persetujuan Dewan Pendiri
Pasal 42 Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui MUKERNAS yang mengatur hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atas persetujuan Dewan Pendiri
BAB XIII PERATURAN PERALIHAN
Pasal 43
Ketentuan Peralihan
1. Bahwa Berdasarkan rapat khusus Dewan Pendiri ATAPI, maka untuk pertama kalinya ditentukn sebagai Ketua Umum adalah Bp Prof. Dr. Drs. Ir. Susandy, MBA, MM. dan sebagai sekretaris Jenderal adalah Bp. Syarifuddin Tahir, SE. ST. MM. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (DPP-ATAPI).
2. Bahwa susunan lengkap Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (DPP-ATAPI) diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-ATAPI.
Pasal 44
Perubahan
1. Azas, landasan dan tujuan organisasi hanya dapat diubah oleh ketetapan Dewan Pendiri
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indoesia (ATAPI) dapat dilakukan dalam MUNAS dengan Persetujuan oleh dewan Pendiri ATAPI
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45 Penutup
20 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1. Hal –hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih Lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan Organisasi yang tidak bo-leh bertentanga dngan Anggran Dasar
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketetuan dalam Anggaran Dasar dan Anggara umah Tanggga, Tafsir yang Sah Adalah yang ditetapkan oleh Dewan pendiri
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (DPP-ATAPI)
Ditetapka Di : J a k a r t a Pada Tanggal : November 2013
DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA
(DPP – ATAPI) Prof. Dr. Drs. Susandy, MBA, MM. Syarifuddin Tahir, SE. ST. MM. Ketua Umum Sekretaris Jenderal
21 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
22 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA (ATAPI)
BAB I UMUM
Pasal 1
Landasan Penyusunan Anggaran Rumah Tangga disingkat ART ini disusun dengan berlandaskan pasal 44 AD-ATAPI.
Pasal 2 Kode Etik
1. Kami Anggota ATAPI, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun
1945 2. Kami Anggota ATAPI, menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan kerja 3. Kami Anggota ATAPI, bekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan
yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatan usahanya 4. Kami Anggota ATAPI, tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan keper-
cayaan yang diberikan kepadanya 5. Kami Anggota ATAPI, ikut berperan aktif dalam peningkatan Pembangunan Na-
sional
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 3
Persyaratan Menjadi Anggota
Persyaratan menjadi anggota diatur dengan ketentuan 1. Orang perseorangan yang berusaha/bekerja di dalam bidang Jasa Konstrusi dan
orang yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi baik sebagai tenaga ahli maupun sebagai tenaga terampil
2. Menyatakan tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAPI
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus asosiasi profesi sejenis. 4. Mendaftarkan diri ke sekretariat ATAPI
Pasal 4 Prosedur menjadi Anggota
Prosedur menjadi anggota diatur dengan ketentuan : 3. Pendaftaran dapat dilaksanakan di setiap tingkatan. 4. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan yang
diminta. 5. Keabsahan menjadi anggota bila telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang
resmi dari ATAPI
23 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Pasal 5 Kehilangan Hak Keanggotaan
Hak anggota sesuai dengan pasal 11 AD, diberikan kepada orang perseorangan yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), akan hilang apabila : 1. Tidak mendaftarkan ulang keanggotaannya pada tahun berjalan 2. Melanggar AD / ART / Kode Etik ATAPI 3. Dikenai Sanksi Organisasi.
BAB III SANKSI
Pasal 6 Sanksi Organisasi
Sanksi organisasi dikenakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Menerbitkan surat teguran/peringatan kepada anggota yang melanggar pasal 5
ayat 1 dan 2, ART-ATAPI 2. Mengenakan pembekuan sementara keanggotaan ATAPI 3. Pencabutan kenggotaan
Pasal 7 Proses Penerapan Sanksi
Proses penerapan sanksi organisasi melalui tahapan : 1. Menerbitkan Surat Teguran / Peringatan 2. Surat Teguran / Peringatan ke I dijatuhkan dengan masa berlaku 1 (satu) minggu
terhitung sejak Surat Teguran / Peringatan diterima oleh anggota yang terkena sanksi
3. Surat Teguran / Peringatan ke II dijatuhkan apabila Surat Teguran / Peringatan ke I diabaikan dengan masa berlaku 2 (dua) minggu, terhitung sejak Surat Tegu-ran / Peringatan diterima oleh anggota yang terkena sanksi
4. Surat Teguran / Peringatan ke III dijatuhkan apabila Surat Teguran / Peringatan ke II diabaikan dengan masa berlaku 2 (dua) minggu, terhitung sejak Surat Tegu-ran / Peringatan diterima oleh anggota yang terkena sanksi
5. Apabila Surat Teguran / Peringatan ke I s/d III diabaikan maka akan dilaksana-kan pembekuan sementara keanggotaan di ATAPI untuk masa 2 (dua) bulan.
6. Dalam masa pembekuan sementara keanggotaan, anggota tersebut dapat mela-kukan upaya pembelaan atau permohonan peninjauan kembali kepada Dewan Pimpinan Pusat.
7. Bila upaya sebagaimana point tersebut diatas tidak dilaksanakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan pencabutan keanggotaannya.
8. Surat Teguran / Peringatan dapat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat bila Dewan Pimpinan Daerah tidak bersedia mengeluarkan Surat Teguran / Peringa-tan padahal nyata-nyata telah melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
9. Surat Teguran / Peringatan dapat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi bila Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota tidak bersedia menge-luarkan Surat Teguran / Peringatan padahal nyata-nyata telah melanggar Angga-ran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan untuk pencabutan Hak Keanggotaan harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari DPP.
10. Jika ada anggota yang telah nyata-nyata membahayakan atau merugikan orga-nisasi dapat segera dijatuhkan sanksi tanpa melalui prosedur/tahapan yang telah diatur di atas, akan tetapi diberikan kebebasan untuk mempertanggung jawab-kannya melalui pembelaan pada Munas/Musda-Prov/Muscab-Kab/Kot.
24 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
11. Kewenangan untuk pencabutan keanggotaan ada di Ketua Umum DPP dan atas persetujuan Dewan Pendiri / khusus untuk DPD dan untuk Kabupaten/Kota Ke-putusan ada pada ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
Pasal 8
Sanksi Jabatan
Sanksi Jabatan dilaksanakan melalui proses: 1. Pemberhentian Sementara terhadap pengurus dapat dijatuhkan apabila pengurus
dengan nyata telah melanggar AD/ART, setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Teguran / Peringatan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai keputusan Rapat DPH yang diagendakan khusus.
2. Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap anggota pengurus dijatuhkan apabila sete-lah 1 (satu) bulan tidak melakukan upaya banding pada tingkatan yang lebih ting-gi, atau apabila upaya banding ditolak. Khusus untuk pengurus DPP upaya band-ing dilakukan melalui Dewan Pendiri.
Pasal 9
Sanksi terhadap Dewan Pimpinan Daerah
Sanksi terhadap DPD dilaksanakan melalui proses: 1. Pembekuan Sementara apabila :
a. DPD Propinsi tidak memenuhi dan atau melalaikan tugas dan kewajibannya maka DPP dapat melakukan pembekuan sementara kepada DPD Propinsi, se-telah terlebih dahulu diterbitkan Surat Teguran / Peringatan berturut-turut seba-nyak 3 (tiga) kali sesuai keputusan Rapat DPP yang diagendakan khusus.
b. DPC Kabupaten / Kota tidak memenuhi dan atau melalaikan tugas dan kewaji-bannya maka DPD Propinsi dapat melaksanakan pembekuan sementara, sete-lah terlebih dahulu diterbitkan Surat Teguran / Peringatan berturut-turut seba-nyak 3 (tiga) kali sesuai keputusan Rapat DPD Propinsi yang diagendakan khu-sus.
2. Pembekuan Tetap apabila: a. DPD Propinsi yang dibekukan sementara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
dapat mengajukan banding kepada Dewan Pendiri, dan apabila keputusan De-wan Pendiri setuju dengan keputusan DPP, maka kepada DPD Propinsi terse-but dijatuhkan putusan Pembekuan Tetap.
b. DPC Kabupaten / Kota yang dibekukan sementara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dapat mengajukan banding kepada DPP, dan apabila keputusan DPP se-tuju dengan keputusan DPD Propinsi, maka kepada DPC Kabupaten / Kota ter-sebut dijatuhkan putusan Pembekuan Tetap.
c. DPD Provinsi atau DPC-Kab/Kot menyatakan telah membekukan kepenguru-san di tingkatannya masing-masing.
3. Pencabutan Pembekuan dilakukan apabila: a. DPD Propinsi yang dibekukan sementara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
dapat mengajukan banding kepada Dewan Pendiri, dan apabila keputusan De-wan Pendiri menolak keputusan DPP, maka Pembekuan Sementara dicabut dan dikembalikan pada keadaan semula.
b. DPC Kabupaten / Kota yang dibekukan sementara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dapat mengajukan banding kepada DPP, dan apabila keputusan DPP menolak keputusan DPD Propinsi, maka Pembekuan Sementara dicabut dan dikembalikan pada keadaan semula.
BAB IV
KEUANGAN
25 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Pasal 10 Pelaporan
Pengaturan pelaporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Laporan keuangan DPD Propinsi disampaikan kepada DPP setiap tanggal 31 De-
sember tahun berjalan 2. Laporan keuangan DPP disampaikan kepada Dewan Pendiri setiap tanggal 31
Desember tahun berjalan 3. Pembukuan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap
tahunnya. 4. Laporan keuangan harus diaudit setiap tahunnya.
BAB V KETENTUAN KHUSUS
Pasal 11
Ketentuan Khusus
1. Penggunaan kewenangan khusus oleh Dewan Pendiri (DPP-ATAPI), seperti diatur dalam Anggaran Dasar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.
2. Peraturan Organisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) ini, harus sudah ditetapkan dan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri paling lambat 2 (dua) bulan setelah diter-bitkannya Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi
BAB VI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 12 Peraturan Peralihan
1. Masa jabatan kepengurusan organisasi, masa bhakti bulan november 2013 dan
berakhir pada bulan november 2018. 2. Semua pembentukan Kepengurusan Organisasi dimulai dari pembentukan Dewan
Pertimbangn Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pimpinan disemua tingka-tan, yang harus sudah selesai seluruhnya pada awal 2017
3. Pengesahan struktur pengurus ATAPI oleh Dewan Pendiri diselenggrakan selam-bat-lambatya 5 (lima) tahun sekali dan dilantik dan atau dikukuhkan didepa MU-NAS.
BAB VII
PENYEMPURNAAN ANGGRAN RUMAH TANGGA
Pasal 13 Penyempurnaan Anggran Rumah Tangga
Penyempurnaan Anggran rumah Tangga Hanya dapat dilaksanakan melalui rapat khusus Dewan Pendiri ATAPI dan apabila Dewan Pendiri menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengadakan pasal-pasal yang diinginkan dan hasilnya disampaikan pada Dewan Pendiri, untuk menda-patkan persetujuan. Dan apabila Dewan pendiri tidak menjetujui perubahan Angga-ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka yang berlaku adalah yang sudah di-tetapkan oleh Dewan Pendiri
26 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
BAB VIII PENUTUP
Pasal 14 Penutup
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggraan Ruma Tangga ini, akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ATAPI.
2. Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-ATAPI.
Ditetapka Di : J a k a r t a Pada Tanggal : November 2013
DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA
(DPP – ATAPI) Prof. Dr. Drs. Susandy, MBA, MM. Syarifuddin Tahir, SE. ST. MM. Ketua Umum Sekretaris Jenderal
27 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
28 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA
I. DEWAN PENDIRI
Ketua : Syarifuddin Tahir, SE. ST. MM. Wakil Ketua : Zaffaruddin Tahir, SE. Sekretaris : Benny, SH. Anggota : Prof. Dr. Drs. Ir. Susandy, MBA, MM. Anggota : Siti Halimah Tahir, SE.
II. DEWAN PENASEHAT PUSAT
Menteri Pekerjaan Umum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Badan Pembinaan Kontruksi Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik DEPDAGRI
III. DEWAN PEMBINAN PUSAT
Ketua : Jenderal (Purn) Drs. Daryoto Wakil Ketua : Ir. Petrus Hento Wakil Ketua : George Celsius Auparay, SH. MM. MH Sekretaris : Ir. AJ. Syaiful Rachman,Bsc. Msc Anggota : Dr. Darmawi R.Prabowo,SE. MM. Anggota : Kombes (Purn) Drs. Miftahul Karim Anggota : Him M. Beo
IV. DEWAN PIMPINAN PUSAT a. KETUA UMUM : Prof. Dr. Drs. Ir. Susandy, MBA,MM. Ketua I : Ir. H. Dadang Rachmat, SHi. Ketua II : Ir. R a m l a n, MBA. MM. Ketua III : B e n n y, SH.
b. SEKRETARIS JENDERAL : Syarifuddin Tahir, SE. ST. MM.
Sekretaris I : Ir. Rudwin Loppies Sekretaris II : M u l i a Sekretaris III : Taat Puji Arto
c. BENDAHARA UMUM : Wita Andraini
Bendahara I : Siti Halimah Tahir, SE. Bendahara II : Camellia F. Mokoginta Bendahara III : Shandy, SE.
d. KEPALA-KEPALA DEPARTEMEN
Departemen Organisasi & Keanggotaan : M. Harun Ichsan Indra Dewa Departemen Sertifikasi & Konstruksi : Ir. Agung Pangarso Departemen Hukum & Kelembagaan : Retno Sri Rahayu, SH. Departemen Diklat & Pelatihan : Ir. H. Rifat Saugi, MM. Departemen Usaha Dana : Rudy Juian Sugio
29 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
30 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
KODE PROVINSI, KABUPATEN & KOTA
BERDASARKAN
PENETAPAN LPJK NASIONAL
No Kode Prov.
NAMA PROVINSI Kode
Kab/Kota NAMA KABUPATEN / KOTA
1 01 Nanggroe
Aceh Darussalam
1172 1 Kota Sabang
1107 2 Kab. Aceh Barat
1113 3 Kab. Gayo Lues
1101 4 Kab. Simeulue
1118 5 Kab. Pidie Jaya
1171 6 Kota Banda Aceh
1174 7 Kota Lhokseumawe
1106 8 Kab. Aceh Tengah
1112 9 Kab. Aceh Barat Daya
1111 10 Kab. Aceh Utara
1173 11 Kota Langsa
1105 12 Kab. Aceh Timur
1117 13 Kab. Bener Meriah
1110 14 Kab. Bireuen
1116 15 Kab. Aceh Jaya
1104 16 Kab. Aceh Tenggara
1109 17 Kab. Pidie
1115 18 Kab. Nagan Raya
1103 19 Kab. Aceh Selatan
1108 20 Kab. Aceh Besar
1114 21 Kab. Aceh Tamiang
1102 22 Kab. Aceh Singkil
1175 23 Kota Subulussalam
2 02 Sumatera
Utara
1206 1 Kab. Toba Samosir
1225 2 Kab. Nias Barat
1277 3 Kota Padang Sidempuan
1218 4 Kab. Serdang Bedagai
1274 5 Kota Tebing Tinggi
1219 6 Kab. Batu Bara
1211 7 Kab. Karo
1220 8 Kab. Padang Lawas Utara
1205 9 Kab. Tapanuli Utara
1278 10 Kota Gunungsitoli
1217 11 Kab. Samosir
1273 12 Kota Pematang Siantar
1210 13 Kab. Dairi
1204 14 Kab. Tapanuli Tengah
1223 15 Kab. Labuhan Batu Utara
1272 16 Kota Tanjung Balai
1216 17 Kab. Pakpak Bharat
1209 18 Kab. Simalungun
1203 19 Kab. Tapanuli Selatan
1271 20 Kota Sibolga
1215 21 Kab Humbang Hasundutan
1208 22 Kab Asahan
1222 23 Kab Labuhan Batu Selatan
1202 24 Kab. Mandailing Natal
1276 25 Kota Binjai
31 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1213 26 Kab. Langkat
1214 27 Kab. Nias Selatan
1207 28 Kab. Labuhan Batu
1224 29 Kab. Nias Utara
1201 30 Kab. Nias
1275 31 Kota Medan
1212 32 Kab. Deli Serdang
1221 33 Kab. Padang Lawas
3 03 Sumatera
Barat
1371 1 Kota Padang
1304 2 Kab. Sawahlunto/Sijunjung
1376 3 Kota Payakumbuh
1309 4 Kab. Pasaman
1303 5 Kab. Solok
1375 6 Kota Bukit Tinggi
1308 7 Kab. Lima Puluh Koto
1302 8 Kab. Pesisir Selatan
1374 9 Kota Padang Panjang
1307 10 Kab. Agam
1312 11 Kab. Pasaman Barat
1301 12 Kab. Kepulauan Mentawai
1373 13 Kota Sawah Lunto
1306 14 Kab. Padang Pariaman
1311 15 Kab. Dharmas Raya
1377 16 Kota Pariaman
1372 17 Kota Solok
1305 18 Kab. Tanah Datar
1310 19 Kab. Solok Selatan
4 04 Riau
1401 1 Kab. Kuantan Singingi
1406 2 Kab. Kampar
1471 3 Kota Pekan Baru
1405 4 Kab. Siak
1404 5 Kab. Pelalawan
1409 6 Kab. Rokan Hilir
1403 7 Kab. Indragiri Hilir
1408 8 Kab. Bengkalis
1402 9 Kab. Indragiri Hulu
1473 10 Kota Dumai
1410 11 Kab. Kepulauan Meranti
1407 12 Kab. Rokan Hulu
5 05 Jambi
1505 1 Kab. Muaro Jambi
1571 2 Kota Jambi
1504 3 Kab. Batang Hari
1509 4 Kab. Bungo
1503 5 Kab. Sarolangun
1572 6 Kota Sungai Penuh
1508 7 Kab. Tebo
1502 8 Kab. Merangin
1507 9 Kab. Tanjung Jabung Barat
1501 10 Kab. Kerinci
1506 11 Kab. Tanjung Jabung Timur
6 06
Sumatera
Selatan
1671 1 Kota Palembang
1610 2 Kab. Ogan Ilir
1601 3 Kab. Ogan Komering Ulu
1607 4 Kab. Banyuasin
32 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
1606 5 Kab. Musi Banyu Asin
1609 6 Kab. Ogan Komering Ulu Timur
1605 7 Kab. Musi Rawas
1608 8 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
1672 9 Kota Prabumulih
1674 10 Kota Lubuk Linggau
1604 11 Kab. Lahat
1673 12 Kota Pagar Alam
1611 13 Kab.Eempat Lawang
1603 14 Kab. Muara Enim
1602 15 Kab. Ogan Komering Ilir
7 07 Bengkulu
1705 1 Kab. Seluma
1704 2 Kab. Kaur
1771 3 Kota Bengkulu
1703 4 Kab. Bengkulu Utara
1702 5 Kab. Rejang Lebong
1708 6 Kab. Kepahiang
1701 7 Kab. Bengkulu Selatan
1707 8 Kab. Lebong
1706 9 Kab. Mukomuko
8 08 Lampung
1802 1 Kab. Tanggamus
1807 2 Kab. Way Kanan
1801 3 Kab. Lampung Barat
1806 4 Kab. Lampung Utara
1805 5 Kab. Lampung Tengah
1810 6 Pringsewu
1872 7 Kota Metro
1811 8 Kab. Mesuji
1804 9 Kab. Lampung Timur
1871 10 Kota Bandar Lampung
1812 11 Kab. Tulang Bawang Barat
1803 12 Kab. Lampung Selatan
1809 13 Pesawaran
1808 14 Kab. Tulang Bawang
9 09 DKI Jakarta
3173 1 Kota Jakarta Pusat
3172 2 Kota Jakarta Timur
3171 3 Kota Jakarta Selatan
3175 4 Kota Jakarta Utara
3101 5 Kab. Adm. Kepulauan Seribu
3174 6 Kota Jakarta Barat
10 10 Jawa Barat
3216 1 Kab. Bekasi
3210 2 Kab. Majalengka
3204 3 Kab. Bandung
3275 4 Kota Bekasi
3215 5 Kab. Karawang
3209 6 Kab. Cirebon
3203 7 Kab. Cianjur
3279 8 Kota Banjar
3274 9 Kota Cirebon
3214 10 Kab. Purwakarta
3208 11 Kab. Kuningan
3202 12 Kab. Sukabumi
3278 13 Kota Tasikmalaya
33 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
3273 14 Kota Bandung
3217 15 Kab. Bandung Barat
3213 16 Kab. Subang
3207 17 Kab. Ciamis
3201 18 Kab. Bogor
3277 19 Kota Cimahi
3272 20 Kota Sukabumi
3212 21 Kab. Indramayu
3206 22 Kab. Tasikmalaya
3271 23 Kota Bogor
3211 24 Kab. Sumedang
3205 25 Kab. Garut
3276 26 Kota Depok
11 11
Jawa
Tengah
3329 1 Kab. Brebes
3323 2 Kab. Temanggung
3317 3 Kab. Rembang
3311 4 Kab. Sukoharjo
3305 5 Kab. Kebumen
3375 6 Kota Pekalongan
3328 7 Kab. Tegal
3322 8 Kab. Semarang
3316 9 Kab. Blora
3310 10 Kab. Klaten
3304 11 Kab. Banjarnegara
3374 12 Kota Semarang
3327 13 Kab. Pemalang
3321 14 Kab. Demak
3315 15 Kab. Grobogan
3309 16 Kab. Boyolali
3303 17 Kab. Purbalingga
3373 18 Kota Salatiga
3326 19 Kab. Pekalongan
3320 20 Kab. Jepara
3314 21 Kab. Sragen
3308 22 Kab. Magelang
3302 23 Kab. Banyumas
3372 24 Kota Surakarta
3325 25 Kab. Batang
3319 26 Kab. Kudus
3313 27 Kab. Karanganyar
3307 28 Kab. Wonosobo
3301 29 Kab. Cilacap
3371 30 Kota Magelang
3324 31 Kab. Kendal
3318 32 Kab. Pati
3312 34 Kab. Wonogiri
3306 35 Kab. Purworejo
3376 36 Kota Tegal
12 12 DI Yogyakarta
3471 1 Kota Yogyakarta
3404 2 Kab. Sleman
3403 3 Kab. Gunung Kidul
3402 4 Kab. Bantul
3401 5 Kab. Kulon Progo
34 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
13
13
Jawa
Timur
3518 1 Kab. Nganjuk
3512 2 Kab. Situbondo
3506 3 Kab. Kediri
3576 4 Kota Mojokerto
3529 5 Kab. Sumenep
3579 6 Kota Batu
3523 7 Kab. Tuban
3517 8 Kab. Jombang
3511 9 Kab. Bondowoso
3505 10 Kab. Blitar
3575 11 Kota Pasuruan
3528 12 Kab. Pamekasan
3522 13 Kab. Bojonegoro
3516 14 Kab. Mojokerto
3510 15 Kab. Banyuwangi
3504 16 Kab. Tulungagung
3574 17 Kota Probolinggo
3527 18 Kab. Sampang
3521 19 Kab. Ngawi
3515 20 Kab. Sidoarjo
3509 21 Kab. Jember
3503 22 Kab. Terenggalek
3573 23 Kota Malang
3526 24 Kab. Bangkalan
3520 25 Kab. Magetan
3514 26 Kab. Pasuruan
3508 27 Kab. Lumajang
3578 28 Kota Surabaya
3502 29 Kab. Ponorogo
3572 30 Kota Blitar
3525 31 Kab. Gresik
3519 32 Kab. Madiun
3513 33 Kab. Probolinggo
3507 34 Kab. Malang
3577 35 Kota Madiun
3501 36 Kab. Pacitan
3571 37 Kota Kediri
3524 38 Kab. Lamongan
14 14
Kalimantan Barat
6110 1 Kab. Melawi
6104 2 Kab. Pontianak
6109 3 Kab. Sekadau
6171 4 Kota Pontianak
6103 5 Kab. Landak
6112 6 Kab. Kubu Raya
6108 7 Kab. Kapuas Hulu
6102 8 Kab. Bengkayang
6111 9 Kab. Kayong Utara
6107 10 Kab. Sintang
6101 11 Kab. Sambas
6172 12 Kota Singkawang
6106 13 Kab. Ketapang
6105 14 Kab. Sanggau
15 15 Kalimantan Tengah 6201 1 Kab. Kotawaringin Barat
6208 2 Kab. Seruyan
6271 3 Kota Palangka Raya
35 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
6213 4 Kab. Murung Raya
6207 5 Kab. Lamandau
6205 6 Kab. Barito Utara
6212 7 Kab. Barito Timur
6206 8 Kab. Sukamana
6204 9 Kab. Barito Selatan
6211 10 Kab. Gunung Mas
6203 11 Kab. Kapuas
6210 12 Kab. Pulang Pisau
6202 13 Kab. Kotawaringin Timur
6209 14 Kab. Katingan
16 16
Kalimantan Selatan
6301 1 Kab. Tanah Laut
6306 2 Kab. Hulu Sungai Selatan
6310 3 Kab. Tanah Bumbu
6311 4 Kab. Balangan
6372 5 Kota Banjar Baru
6305 6 Kab. Tapin
6371 7 Kota Banjarmasin
6304 8 Kab. Barito Kuala
6309 9 Kab. Tabalong
6303 10 Kab. Banjar
6308 11 Kab. Hulu Sungai Utara
6302 12 Kab. Kota Baru
6307 13 Kab. Hulu Sungai Tengah
17 17
Kalimantan Timur
6407 1 Kab. Bulungan
6401 2 Kab. Paser
6474 3 Kota Bontang
6406 4 Kab. Malinau
6473 5 Kota Tarakan
6405 6 Kab. Berau
6472 7 Kota Samarinda
6404 8 Kab. Kutai Timur
6410 9 Kab. Tana Tidung
6471 10 Kota Balikpapan
6403 11 Kab. Kutai Kartanegara
6408 12 Kab. Nunukan
6402 13 Kab. Kutai Barat
6409 14 Kab. Penajam Paser Utara
18 18
Sulawesi Utara
7101 1 Kab. Bolaang Mongondow
7105 2 Kab. Minahasa Selatan
7104 3 Kab. Kepulauan Talaud
7174 4 Kota Kotamobagu
7109 5 Kab. Minahasa Tenggara
7172 6 Kota Bitung
7107 7 Kab. Bolaang Mongondow Utara
7171 8 Kota Manado
7106 9 Kab. Minahasa Utara
7103 10 Kab. Sangihe Talaud
7108 11 Kab. Siau Tagulandang Biaro
7110 12 Kab. Bolaang Mongodow Selatan
7102 13 Kab. Minahasa
7173 14 Kota Tomohon
7111 15 Kab. Bolaang Mongodow Timur
36 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
19 19
Sulawesi Tengah
7202 1 Kab. Banggai
7210 2 Kab. Sigi
7207 3 Kab. Buol
7201 4 Kab. Banggai Kepulauan
7206 5 Kab. Toli-Toli
7205 6 Kab. Donggala
7204 7 Kab. Poso
7209 8 Kab. Tojo Una-Una
7203 9 Kab. Morowali
7208 10 Kab. Parigi Moutong
7271 11 Kota Palu
20 20
Sulawesi
Selatan
7371 1 Kota Makassar
7317 2 Kab. Luwu
7311 3 Kab. Bone
7305 4 Kab. Takalar
7322 5 Kab. Luwu Utara
7316 6 Kab. Enrekang
7310 7 Kab. Barru
7304 8 Kab. Jeneponto
7315 9 Kab. Pinrang
7309 10 Kab. Pangkajene Kepulauan
7303 11 Kab. Bantaeng
7326 12 Kab. Toraja Utara
7325 13 Kab. Luwu Timur
7373 14 Kota Palopo
7314 15 Kab. Sidenreng Rappang
7308 16 Kab. Maros
7302 17 Kab. Bulukumba
7313 18 Kab. Wajo
7307 19 Kab. Sinjai
7301 20 Kab. Selayar
7372 21 Kota Pare-Pare
7318 22 Kab. Tana Toraja
7312 23 Kab. Soppeng
7306 24 Kab. Gowa
21 21
Sulawesi Tenggara
7471 1 Kota Kendari
7404 2 Kab. Kolaka
7410 3 Konawe Utara
7408 4 Kab. Kolaka Utara
7403 5 Kab. Konawe
7405 6 Kab. Konawe Selatan
7472 7 Kota Baubau
7407 8 Kab. Wakatobi
7402 9 Kab. Muna
7409 10 Kab. Buton Utara
7406 11 Kab. Bombana
7401 12 Kab. Buton
22 22 Bali
5105 1 Kab. Klungkung
5104 2 Kab. Gianyar
5171 3 Kota Denpasar
5103 4 Kab. Badung
5108 5 Kab. Buleleng
5102 6 Kab. Tabanan
5107 7 Kab. Karang Asem
37 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
5101 8 Kab. Jembrana
5106 9 Kab. Bangli
23 23
Nusa
Tenggara Barat
5202 1 Kab. Lombok Tengah
5208 2 Kab. Lombok Utara
5271 3 Kota Mataram
5201 4 Kab. Lombok Barat
5207 5 Kab. Sumbawa Barat
5206 6 Kab. Bima
5205 7 Kab. Dompu
5204 8 Kab. Sumbawa
5203 9 Kab. Lombok Timur
5272 10 Kota Bima
24 24
Nusa
Tenggara Timur
5313 1 Kab. Manggarai
5316 2 sumba tengah
5307 3 Kab. Alor
5301 4 Kab. Sumba Barat
5319 5 Kab. Manggarai Timur
5312 6 Kab. Ngada
5306 7 Kab. Belu
5315 8 Kab. Manggarai Barat
5311 9 Kab. Ende
5305 10 Kab. Timor Tengah Utara
5310 11 Kab. Sikka
5304 12 Kab. Timor Tengah Selatan
5317 13 Sumba Barat Daya
5309 14 Kab. Flores Timur
5303 15 Kab. Kupang
5314 16 Kota Rote Ndao
5371 17 Kota Kupang
5318 18 Nagekeo
5308 19 Kab. Lembata
5302 20 Kab. Sumba Timur
25 25 Maluku
8105 1 Kab. Kepulauan Aru
8104 2 Kab. Buru
8103 3 Kab. Maluku Tengah
8172 4 Kota Tual
8102 5 Kab. Maluku Tenggara
8109 6 Kab. Buru Selatan
8101 7 Kab. Maluku Tenggara Barat
8108 8 Kab. Maluku Barat Daya
8107 9 Kab. Seram Bagian Timur
8106 10 Kab. Seram Bagian Barat
8171 11 Kota Ambon
26 26 Papua
9401 1 Kab. Merauke
9413 2 Kab. Boven Digoel
9404 3 Kab. Nabire
9408 4 Kab. Yapen Waropen
9431 5 Kab. Mamberamo Tengah
9418 6 Kab. Tolikara
9402 7 Kab. Jayawijaya
9409 8 Kab. Biak Numfor
9436 9 Kab. Deiyai
9430 10 Kab. Lanny Jaya
38 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
9417 11 Kab. Pegunungan Bintang
9411 12 Kab. Puncak Jaya
9435 13 Kab. Intan Jaya
9429 14 Kab. Nduga
9416 15 Kab. Yahukimo
9403 16 Kab. Jayapura
9434 17 Kab. Dogiyai
9428 18 Kab. Mamberamo Raya
9427 19 Kab. Supiori
9415 20 Kab. Asmat
9471 21 Kota Jayapura
9433 22 Kab. Puncak
9426 23 Kab. Waropen
9420 24 Kab. Keerom
9414 25 Kab. Mappi
9412 26 Kab. Mimika
9410 27 Kab. Paniai
9432 28 Kab. Yalimo
9419 29 Kab. Sarmi
27 27
Maluku
Utara
8272 1 Kota Tidore Kepulauan
8206 2 Kab. Halmahera Timur
8271 3 Kota Ternate
8205 4 Kab. Halmahera Utara
8202 5 Kab. Halmahera Tengah
8204 6 Kab. Halmahera Selatan
8201 7 Kab. Halmahera Barat
8203 8 Kab. Kepulauan Sula
28 28 Banten
3602 1 Kab. Lebak
3601 2 Kab. Pandeglang
3673 3 Kota Serang
3600 4 Banten
3672 5 Kota Cilegon
3674 6 Kota Tangerang Selatan
3671 7 Kota Tangerang
3604 8 Kab. Serang
3603 9 Kab. Tangerang
23 29 Gorontalo
7504 1 Kab. Bone Bolango
7502 2 Kab. Gorontalo
7503 3 Kab. Pohuwato
7501 4 Kab. Boalemo
7505 5 Kab. Gorontalo Utara
7571 6 Kota Gorontalo
30 30
Kepulauan Bangka
Belitung
1900 1 Kep. Bangka Belitung
1906 2 Kab. Belitung Timur
1971 3 Kota Pangkal Pinang
1905 4 Kab. Bangka Barat
1902 5 Kab. Belitung
1904 6 Kab. Bangka Tengah
1901 7 Kab. Bangka
1903 8 Kab. Bangka Selatan
31 31 Kepulauan Riau 2105 1 Kab. Kepulauan Anambas
2001 2 Kab. Karimun
39 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
2072 3 Kota. Tanjung Pinang
2004 4 Kab. Lingga
2071 5 Kota. Batam
2003 6 Kab. Natuna
2002 7 Kab. Bintan
32 32 Papua Barat
9104 1 Kab. Teluk Bintuni
9101 2 Kab. Fak-Fak
9108 3 Kab. Raja Ampat
9105 4 Kab. Manokwari
9109 5 Kab. Tambrauw
9106 6 Kab. Sorong Selatan
9107 7 Kab. Sorong
9102 8 Kab. Kaimana
9171 9 Kota Sorong
9103 10 Kab. Teluk Wondama
33 33
Sulawesi
Barat
7604 1 Kab. Mamuju
7601 2 Kab. Majene
7605 3 Kab. Mamuju Utara
7602 4 Kab. Polewali Mamasa
7603 5 Kab. Mamasa
40 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA Jl. Pagelarang No. 101 – Setu – Cipayung – Jakarta Timur 13880 F : 021 8489449 E : [email protected] W : www.atapi.com.
41 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
KODE ETIK ATAPI
1. Kami Anggota ATAPI, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945
2. Kami Anggota ATAPI, menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan kerja
3. Kami Anggota ATAPI, bekerja secara profe-sional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatan usahanya
4. Kami Anggota ATAPI, tidak menyalahguna-kan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya
5. Kami Anggota ATAPI, ikut berperan aktif da-lam peningkatan Pembangunan Nasional
Recommended