LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP )
TAHUN 2012
PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU
Bengkulu 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih transparan,
partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini dari
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena
itu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai dari perumusan visi, misi,
tujuan, sasaran dan program yang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015,
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pada setiap akhir tahun anggaran,
realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran yang ingin
dicapai menggunakan 337 program tersebar ke seluruh SKPD berdasarkan tanggungjawab
teknisnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut dialokasikan dengan
belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012.
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran maka secara umum rata-rata
capaian kinerja dari 17 sasaran tercapai dengan perincian sebagai berikut :
1. Sasaran 1 Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi capaian kinerja 103,5 %
2. Sasaran 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat capaian kinerja 98 %
3. Sasaran 3 Penurunan Angka Kemiskinan capaian kinerja 86 %
4. Sasaran 4 Penurunan angka Pengangguran capaian kinerja 102 %
5. Sasaran 5 Peningkatan Pendapatan Daerah capaian kinerja 102 %
6. Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama capaian kinerja 95,5 %
7. Sasaran 7 Indek Pembangunan Manusia capaian kinerja 99,6 %
8. Sasaran 8 Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat capaian kinerja 100 %
9. Sasaran 9 Partisipasi Pemuda dan olahraga dalam Pembangunan capaian kinerja 92 %
10. Sasaran 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak capaian kinerja 113 %
Pemerintah Provinsi Bengkulu
v
11. Sasaran 11 Peningkatan Konstribusi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan bencana
terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan capaian kinerja 282 %
12. Sasaran 12 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM capaian kinerja
100 %
13. Sasaran 13 Angka Persepsi Korupsi capaian kinerja 100 %
14. Sasaran 14 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
capaian kinerja 100 %.
15. Sasaran 15 Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
capaian kinerja 91 %.
16. Sasaran 16 Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja
sama antar pemerintah daerah capaian kinerja 140 %.
17. Sasaran 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke
tahun capaian kinerja 100 %.
Namun demikian untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut dihadapkan pada kendala
dan keterbatasan antara lain sebagai berikut :
a. Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam arti belum terbangun keselarasan antara dokumen
SAKIP Pemerintah Provinsi dengan dokumen SAKIP SKPD. Ketidakselarasan dimaksud
disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja,
sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama berdasarkan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
b. Terbatasnya ketersediaan data kinerja, disetiap SKPD Pola pengumpulan data kinerja
yang dilakukan saat ini masih parsial. Lemahnya pengelolaan data kinerja memicu
penggunaan/perumusan indikator kinerja yang kurang tepat dan terbatas, sehingga
indikator kinerja kurang menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya. Kondisi ini
antara lain disebabkan lemahnya kompetensi aparatur dan belum adanya koordinasi yang
baik antar unit kerja dalam mengelola data kinerja.
Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun 2012 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Penetapan Kinerjanya, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.
GUBERNUR BENGKULU
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT. atas berkah, rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi
Bengkulu tahun 2012 dapat di selesaikan tepat pada waktunya.
Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu disusun
mempedomani Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999,
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan LAKIP yang menyebutkan bahwa
LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi
Bengkulu tahun 2012 yang merupakan implementasi dari visi dan misi sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Bengkulu tahun 2010-2015.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Semoga dapat memberikan
manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu
dimasa mendatang.
Bengkulu, Maret 2013
GUBERNUR BENGKULU
H. JUNAIDI HAMSYAH
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A . Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015
Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur
Bengkulu, yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum
keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP juga merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen
perencanaan daerah (RPJMD).
B. Dasar hukum
Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu;
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 57 Tahun 2007
tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 3
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda
Nomor 5 Tahun 2011
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LTD Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor
6 Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana
diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD
Provinsi Bengkulu 2010-2015.
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012.
CC.. GGaammbbaarraann UUmmuumm OOrrggaanniissaassii
1. Geografis, Topografi dan Iklim
Provinsi Bengkulu terletak antara 2º – 5º LS dan 101º – 104º BT dan berada
di bagian barat Sumatera Bagian Selatan dengan ketinggian 0 – 1600 m dpl.
Sebagian besar topografinya bergelombang pada ketinggian dibawah 100 m dpl.
Berdasarkan fisiografi wilayah Provinsi Bengkulu di pulau Sumatera terdiri atas
jalur dataran rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara
sampai ujung selatan di bagian barat yang berdekatan dengan pantai dan bagian
timur sebagian besar merupakan jalur dataran tinggi yang merupakan bagian dari
Pegunungan Bukit Barisan. Bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai,
dengan panjang garis pantai 525 km. Sementara lebar daratan dari garis pantai
bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km (disekitar perbatasan Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) hingga yang
terlebar sekitar 102 km (yakni jarak dari pantai sampai perbatasan Kecamatan Kota
Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan Provinsi Sumatera Selatan).
Provinsi Bengkulu mempunyai luas Provinsi Bengkulu mempunyai luas
34.724,69 km2 dengan luas daratan 19.795,15 km2 dan luas lautan 14.929,54 km2
(Bakosurtanal, 2010) yang berbatasan langsung dengan :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 4
Provinsi Lampung di sebelah Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi di sebelah Timur,
Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah
Barat
Selain itu Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang dihuni
penduduk (Pulau Enggano) maupun yang kosong ( pulau Mega dan pulau-pulau
kecil lainnya).
2. Organisasi Perangkat Daerah
Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah dibentuk
beberapa perangkat daerah dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut;
a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi staf dengan menyiapkan, merumuskan
kebijakan-kebijakan Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dibantu 3 Asisten yaitu
Asisten Pemerintahan dan Kesra; Asisten Perekonomian dan Pembangunan
serta Asisten Administrasi Umum. Kemudian setiap asisten membawahi 3 biro.
Sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 4 bagian. Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi dibentuk berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008.
b. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas kepala
daerah di bidang pembangunan. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2008 telah
ditetapkan 16 Dinas sebagaimana telah disempurnakan dengan Perda No.5
Tahun 2011.
c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan
tugas tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas kepala daerah.
Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk 17 Lembaga Teknis
Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Perda No.6 Tahun 2011.
d. Lembaga Lain Perangkat Daerah
Lembaga lain perangkat daerah adalah perangkat daerah yang khusus
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 5
menangani permasalahan-permasalahan pemerintahan dan pembangunan.
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 dibentuk 4 lembaga lain perangkat
daerah yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Narkotika Provinsi,
Sekretariat KPID dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian
diubah dengan Perda No.7 Tahun 2011 dimana Badan Narkotika Provinsi
berubah menjadi Instansi Vertikal dan bertambah SKPD baru yaitu Sekretariat
KORPRI Porvinsi Bengkulu.
e. Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, yang terbagi atas 1 Kota dan 9
kabupaten, terdiri dari Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten
Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah.
DD.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeennyyaajjiiaann
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah , maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ini terdiri dari :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan
RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran
tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta
langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta
kendalah-kendala dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012.
Bab I : Menggambarkan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan
penyusunan LAKIP, data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika
penyajian.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 6
Bab II : Menggambarkan bentuk perencanaan strategis yang merupakan
ringkasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012, mulai dari Visi, misi,
tujuan, sasaran utama dan program dan kegiatan yang dilaksanakan
tahun 2012.
Bab III : Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja
utama (capaian kinerja makro) dan capaian kinerja sasaran dan tujuan
serta analisis capaian kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran
alokasi dan realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan
dalam APBD.
Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai
umpan balik untuk tahun mendatang.
Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran Pencapaian
Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Rencana strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituangkan ke
dalam dokumen RPJMD 2010-2015 yang di tetapkan dengan Perda Nomor : 14
Tahun 2011, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun
yaitu masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan
sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi
pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.
RPJMD lebih lanjut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang dibuat setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang
dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran dalam APBD.
1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
a. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang
memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata
masyarakat masih relatif rendah; (b) kualitas dan relevansi serta tata kelola
pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka
peningkatan daya saing.
b. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) Rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan
sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan
pembiayaan kesehatan; (b) Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang
kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
teknologi bidang
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 8
kesehatan; dan (c) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular,
seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah : (a) Struktur perekonomian masih
didominasi oleh sektor primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan
daya saing produk-produk pertanian masih rendah; (b) Pembangunan
perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor
hulu sampai hilir; (c) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi
bagi industri mikro dan kecil; (d) Pertumbuhan investasi belum mampu
meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.
Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Bengkulu,
antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian
hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam
bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung.
Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara
optimal sebagai potensi wisata Provinsi Bengkulu.
d. Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur
transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai yang
ditunjukkan, sebagai berikut :
1) Transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi
jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan
jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu
lintas;
2) Transportasi udara, antara lain keberadaan bandar udara termasuk
perintis masih belum memadai untuk menampung demand (penumpang
dan barang); dan
3) Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang
memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam.
e. Permasalahan di Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan
kemiskinan, diantaranya : (a) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi
dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 9
Bengkulu menempati ranking ke-2 tertinggi di Sumatera; (b) Masih cukup
tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar
masyarakat dan antar wilayah; (c) Masih banyaknya wilayah yang tergolong
tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; (d)
Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan
program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) .
f. Optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan
sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan
efisien; (b) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin
dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi;
(c) Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah; (d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di
bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani
mekanisme pembangunan daerah; (e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan
aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah.
2. Visi dan Misi
a. V i s i
Dalam menghadapi dan mengantisipasi kondisi yang akan datang,
Provinsi Bengkulu sebagai organisasi pemerintah perlu menambah dan
mengembangkan pengelolaan potensi daerah untuk dapat bersaing dengan
daerah lain. Persaingan yang ketat menuntut kerja keras aparatur pemerintah
dalam melayani masyarakat serta untuk mendukung aktifitas pembangunan.
Kesejahteraan yang diharapkan dari aktifitas agribisnis dan agro industri guna
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menuju masyarakat mandiri, latar
belakang ini tertuang di dalam visi adalah :
“ Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang semakin maju, semakin bertaqwa
dan semakin sejahtera ”.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 10
b. M i s i
Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) misi
yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman;
3. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar
dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing
perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta
mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi
masyarakat.
3. Tujuan dan Sasaran
Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing
Tujuan :
- Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri.
- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor
- Penanggulangan kemiskinan
- Terwujudnya penanggulangan pembentuk PDRB.
- Terwujudnya Penanggulangan pengangguran
- Peningkatan keuangan daerah.
Sasaran :
- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun
2015.
- Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun
2015.
- Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun
2015.
- Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun
2015 .
- Meningkatkanp endapatan daerah menjadi sebesar1,67 triliun tahun 2015.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 11
Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan
Beriman
Tujuan :
- Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
- Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan
serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sasaran:
- Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8
pada tahun 2015;
- Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat;
- Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan;
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.
Misi III : Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,
Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka
Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan
Yang Berkelanjutan.
Tujuan :
- Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup
dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan
yang berkelanjutan;
- Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian
daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 12
Sasaran :
- Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup
dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta
kesejahterahan yang berkelanjutan;
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai
standar pelayanan minimum (SPM).
Misi IV : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel
serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang
mengayomi masyarakat.
Tujuan :
- Mewujudkan clean dan good governance;
- Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.
Sasaran :
- Menurunnya angka korupsi;
- Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;
- Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan daerah;
- Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama
antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
- Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
4. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi;
2. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan;
5. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum,perhubungan, komunikasi dan informatika)
6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 13
7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; dan
8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.
5. Program Strategis
Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan program-program sebagai berikut :
Tabel 1
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
1. Meningkatnya laju
investasi (%)
Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi. Program peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi. Program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah . Program penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan.
2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015
1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)
Program pengembangan industri kecil dan menengah.
Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembinaan pendagang kaki lima dan asongan
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program peningkatan kesejahteraan petani.
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
Program peningkatan produksi hasil peternakan.
2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 14
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Program budi daya perikanan. Program pengembangan perikanan
tangkap. Program peningkatan permodalan dan
pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan teknologi, sarana dan prasarana pertanina/perkebunan.
Program penerapan t peternakan. Program peningkatan hasil produksi
peternakan. Program peningkatan diversifikasi
pangan dan ketahanan pangan kelanjutan.
Program peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
Program pengembangan sistem penyuluhan.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
3. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun (%)
Program keluarga berencana Program Jaminan ASKES pasilitas
pelayanan KB-KR Program remaja dan Perlindungan
Hak-hak Reproduksi 3. Menurunya angka
kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
1. Penurunan persentase penduduk miskin (%)
Program peningkatan kualitas kelembagaankoperasi.
Program peningktan kapsitas Iptek sistem produksi.
Program peningkatan iklim usah kecil kondusif.
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
Program perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah.
Program perencanaan pembangunan ekonomi.
2. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab)
4. Menurunya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
1. Penurunan persentase pengangguran terbuka (%)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan partisipasi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 15
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
2. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).
masyarakat membangun desa Program pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan. Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa. Program pengembangan wilayah
transmigrasi. Program peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja. Program perlindungan dan
pengembanggan tenaga kerja Program peningkatan kesempatan
kerja. Program penyusunan perencanaan.
5. Meningkatnya
pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
1. Peningkatan penerimaan daerah (Rp).
Program Peningkatan dan pengembangan bidang pertambangan
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan
penerimaan PAD (Rp)
3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan
4. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
1. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)
Program peningkatan kualitas agama. Program peningkatan pemahaman
penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai agama.
Program peningkatan kualitas agama Program peningkatan pelayanan
kehidupan beragama.
2. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemuka agama (orang)
3. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit)
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
1. Peningkatan IPM Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah. Program pendidikan non formal. Program Pendidikan luar biasa. Program pengembangan budaya baca
2. Peningkatan usia harapan hidup (tahun)
3. Peningkatan rasio melek huruf
4. Peningkatan rata-rata lama sekolah
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 16
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
(tahun) dan pembinaan perpustakaan. Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan
pendidikan. Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.
Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.
Progra penambahan dan pemerataan dokter dan tenaga medis.
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Program obat dan perbekalan kesehatan.
Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana uskesmas/Puskesmas pembantu.
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan
penagnggulangan penyakit menular. Program pengembangan lingkungan
sehat. Program standarisasi pelayanan
kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat. Program promosi kesehatn dan
pemberdayaan Progran kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan. Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat. Program kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
1. Peningkatan jumlah panti asuhan (unit)
Program perdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraaan sosial.
Program bantuan dan jaminan
2. Penurunan jumlah penyandang
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 17
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
kesejahteraan sosial (orang).
kesejahteraan sosial Program pelayanan dan perlindungan
sosial anak. Program Pemberdayaan Sosial
9. Meningkatnya
partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program pengembangan dan keserasian kebijakn pemuda.
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Program pendukung kebijakan pengembangan olahraga.
Program pembinaan olahraga Program pemberdayaan dan
permasyarakatan olahraga.
2. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even)
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
1. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Program promosi KIA melalui kegiatan di masyarakat
Program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.
Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
Program perkembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Program jaminan ASKES fasilitas pelayanan KB-KR
Program keluarga berencana.
2. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang)
3. Penurunan persentase balita gizi buruk (%)
4. Penurunan angka kematian bayi
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan
1. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp)
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program pengembangan destinasi pariwisata.
Program pengembangan kemitraan. Program pengembangan perencanaan
pariwisata. Program pemanfaatan objek wisata
dan aset pemerintah. Program pengembangan perencanaan
pariwisata. Program pengelolaan kekayaan
budaya.
2. Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan (ton)
3. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 18
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Program pemanfatan potensi sumber daya hutan.
Program perencanaan dan pengelolaan hutan.
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor.
2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati
13. Menurunnya angka korupsi
1. Penurunan perkara tindak korupsi (kasus)
Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
2. Penurunan jumlah temuan kasus (%)
3. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan
14. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%)
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.
Program mengintensifikan penangan pengaduan masyarakat.
Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
2. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
3. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke MenpanRB
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
1. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah (%)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Program pengembangan data/informasi.
Program peningkatan aparatur negara. 2. Peningkatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 19
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)
Program pengembangan data/informasi
Program kerjasama informasi dangan mass media.
3. Peningkatan jumlah peneliti (orang)
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
1. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan (buah)
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda
Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur
2. Peningkatan frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali)
3. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor)
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun
Penurunan angka kriminalitas
Program inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Program pemeliharaan transtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 20
B. Perencanaan Kinerja
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2006-2010, disusunlah Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun 2010-2015 ( tahun Kedua ) yang ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012. RKPD tahun 2012 tersebut merupakan
acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran
2012 yang berisi kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran, program dan kegiatan
pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
C. Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja tahun 2012 mengacu pada RPJMD tahun 2010-2015 dan
APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012.
Tabel 2
PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
a. Meningkatnya laju
investasi (%)
10,00-12,5
b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
8,78-9,14 trilun
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015
a. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)
11,93-12,72 jt
b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)
18,61-20,06 triliun
c. Penurunan laju pertumbuhan penduduk
0,98-0,84
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 21
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
pertengahan tahun (%)
3. Menurunya angka kemiskinan
menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
a. Penurunan persentase penduduk miskin (%)
16,92-16,00
b. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab).
4 dari 9 kab
4. Menurunya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
a. Penurunan persentase pengangguran terbuka (%)
3,42-3,01
b. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).
1,54-1,57
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
a. Peningkatan penerimaan daerah (Rp)
1,26 triliun
b. Peningkatan penerimaan PAD (Rp)
463,67 miliar
c. Peningkatan penerimaan dana perimbangan
764,05 miliar
d. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
36,11 miliar
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
a. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)
1.953-2.148
b. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemuka agama (orang)
7.492-7.867
c. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit).
3.851-3.870
7.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
a. Peningkatan IPM
74,00-74,47
b. Peningkatan usia 72,7-73,4
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 22
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
harapan hidup (tahun)
c. Peningkatan rasio melek huruf
97,17-97,63
d. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun)
8,20-8,24
e. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)
6,40-7,02
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
a. Peningkatan jumlah panti asuhan (unit)
29-32
b. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).
27.949-26.551
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
a. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)
55-60
b. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even).
8-9
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
a. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
182
b. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang)
2.211-2.432
c. Penurunan persentase balita gizi buruk (%)
0,001
d. Penurunan angka kematian bayi.
29
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan
a. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp)
412 liar
b. Peningkatan 1,49-1,64 juta
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 23
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
volume penjualan sektor pertambangan (ton)
c. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp).
2,84-3,13 miliar
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,017-0,015
b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,44-0,47
c. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati
B
13. Menurunnya angka korupsi a. Penurunan perkara tindak korupsi (kasus)
8-6
b. Penurunan jumlah temuan kasus (%)
1,5
c. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan
WTP
14.
Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
a. Konsistensi
perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%)
90
b. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
75-80
c. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat waktu
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah.
a. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data
75
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 24
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
dan informasi statistik daerah (%)
b. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)
85
c. Peningkatan jumlah peneliti (orang
6
16.
Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah.
a. Peningkatan
jumlah perda yang dihasilkan (buah)
6
b. Peningkatan frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali)
5
c. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor)
7
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
Penurunan angka kriminalitas
6,12-5,51
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 25
D. Anggaran
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada
perjanjian kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun
belanja yang tertuang di dalam APBD 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 tahun 2012 dan Peraturan dan Gubernur Bengkulsan Nomor 9
tahun 2012 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2012 sebagai berikut :
Pendapatan
Pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2011 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
No.
Uraian
Jumlah (Rp.)
1 PENDAPATAN DAERAH 1.558.319.652.151
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 477.029.472.785
1.1.1 Pajak Daerah 362.692.164.000
1.1.2 Retribusi Daerah 8.432.166.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 7.601.760.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 98.303.382.785 1.2
DANA PERIMBANGAN
873.445.258.907
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 69.513.482.907
1.2.2 Dana Alokasi Umum 775.311.166.000
1..2.3 Dana Alokasi Khusus 28.620.610.000
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 207.844.920.459
1.3.1 Pendapatan Hibah 4.325.560.459
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 203.519.360.000
JUMLAH PENDAPATAN
1.558.319.652.151
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 26
Belanja
Belanja yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Tabel 4
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
No.
Uraian
Jumlah
2 BELANJA DAERAH 1.755.659.122.969
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 870.905.409.549
2.1.1 BELANJA PEGAWAI 432.834.821.000
2.1.3 BELANJA SUBSIDI 0
2.1.4 BELANJA HIBAH 237.227.020.000
2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 0
2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES 183.218.326.837
2.1.7 BELANJA BANT. KEU KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES 3.904.000.000
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.721.241.757
2.2 BELANJA LANGSUNG 884.753.713.375
2.2.1 BELANJA PEGAWAI 83.932.552.800
2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 433.693.201.120
2.2.3 BELANJA MODAL 367.127.959.455
JUMLAH BELANJA
1.755.659.122.969
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 27
bab iii
aKuNtabilitas KiNERJa
A. Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.336.VII tahun 2012 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu, capaian kinerja Utama tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
CAPAIAN KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
No. S A S A R A N
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
1. Meningkatnya laju
investasi (%)
10-12,5 %
39 %
312
2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
8,78-9,14 Triliun
9,46 Triliun
103,5
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015
Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)
11,93-12,72 Triliun
24,17 Triliun
120
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 Th. 2015
Penurunan persentase penduduk miskin (%)
16,92-16 % 17,51 % 97
4. Menurunya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
Penurunan persentase pengangguran terbuka (%)
3,42-3,01 % 1,81 % 85
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
Peningkatan penerimaan daerah (Rp).
1,26 Triliun
1,56 Triliun
123
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit)
3.851-3.870 Unit
4.170 Unit
108
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
1. Peningkatan IPM 74,00-74,47 74,00 100 2. Peningkatan usia
harapan hidup (tahun)
72,7-73,4 Tahun
72,7 Tahun
100
3. Peningkatan rasio melek huruf
97,17-97,63 95,30 98
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 28
4. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun)
8,20-8,24 8,20 100
5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat
6,40-7,02 Juta
6,8 Juta
100
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).
29-32 Unit
32 Unit
100
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)
55-60 Okp
43 Okp
78
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
1. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
182 124 146
2. Penurunan angka kematian bayi
29 per1000
29 per 1000
100
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan
Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan (ton)
1,49-1,64 Juta Ton
4,05 Juta Ton
246
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,017-0,015 0,016 100
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
95,15 % 100
13. Menurunnya angka korupsi
Penurunan perkara tindak korupsi (kasus)
8-6 Kasus 6 Kasus 100
14. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemda dari tahun ke tahun.
Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
75-80 % 80 % 100
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah.
Peningkatan jumlah peneliti (orang)
6 Orang 5 Orang 85
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan (buah)
6 Perda 6 Perda 100
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
Penurunan angka kriminalitas
6,12-5,51 %
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 111
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu Tahun
2012 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan
gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat
kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya
penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Tahun 2012 merupakan tahun
kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Bengkulu, cukup banyak hasil yang dapat dicapai namun sejalan dengan hal tesebut masih
cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan
penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen
terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.
Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, Provinsi
Bengkulu mempunyai 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang diukur keberhasilannya
menggunakan indikator dan ditunjang dengan 136 program.
Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan dan implementasi SAKIP.
a. Perumusan Indikator Kinerja dan target pada dokumen RPJMD.
b. Dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun telah mengarah kepada
indikator yang SMART.
c. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan dengan secara parsial.
Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara kumulatif adalah sebesar
93,191 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Provinsi
Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil.
Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan
kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012 112
program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program
pembangunan.
Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP
di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai
SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit
kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, dan lain-lain. Oleh karena
itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan
peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen
kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi
keniscayaan dimasa yang akan datang.