Akuntasi Islam Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah
I. PENDAHULUAN
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan
timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan
bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”
QS. Asy-Syu’ara : 181-184
Seiring dengan perkembangan bank syariah, akuntansi juga akan terkena imbasnya.
Hal itu memang sangat mungkin karena bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat
dipengaruhi oleh lingkungannya, di sisi yang lain setelah akuntansi dibentuk oleh
lingkungannya, akuntansi akan mempengaruhi lingkungannya. Di sini peran akuntan sangat
besar dalam melakukan pengembangan ilmu akuntansi syariah dan mengawal penerapan
akuntansi syariah dalam tataran praktik.
Lembaga keuangan syariah berkembang dengan baik ke negeri-negeri non-Muslim
seperti: Amerika, Inggris, Swiss, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk konteks Indonesia
menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) bahwa sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan
sistem ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi
di sektor keuangan. Tren menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah
“the next big thing” yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk-produknya
telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah juga sudah
mulai bermunculan.
Keberlangsungan sistem ekonomi syariah sangat bergantung kepada kepercayaan
masyarakat yang merupakan stakeholder di dalamnya yang menuntut transparansi dan
akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tenaga akuntansi syariah yang handal dan
terpercaya dalam mengelola lembaga syariah. Profesi di bisnis syariah ini menuntut
keahlian dan kemampuan yang unik. Akuntansi konvensional yang selama ini berjalan
memiliki banyak ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu disebabkan akuntansi
konvensional lahir dari sistem ekonomi kapitalis sedangkan akuntansi syariah yang
merupakan turunan dari sistem ekonomi Islam lahir dari nilai-nilai islam.
Profesional yang bekerja di bisnis syariah ini harus dapat menjamin semua transaksi
keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan standar
akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan dunia bisnis dewasa ini
menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah memiliki pemahaman yang memadai
terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai Islam, paradigma transaksi syariah,
azas transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. Hal tersebut dibutuhkan, agar
mampu memberikan profesional judgment, terutama dalam menghadapi kondisi
ketidakpastian.
Menjadi seorang akuntan yang taat syariah adalah sebuah pilihan hidup. Akuntansi
syariah yang telah berkembang menjadi alternatif bagi seorang calon akuntan sebagai
sebuah lahan pekerjaan yang memilki keunikan tersendiri. Namun pilihan tersebut sangat
dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dalam benak calon akuntan. Manusia selalu
mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan sesuai dengan
pemahaman (persepsi) yang dimilikinya.1[1]
II. PEMBAHASAN
A. Definisi Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata dimilikinya yakni akuntansi dan
syariah. Akuntansi memiliki banyak definisi diantaranya pada tahun 1953, Committee on
Accounting Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
menyatakan bahwa: “Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas
dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian, yang paling tidak, memilki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-
hasilnya”2[2].
Kemudian pada tahun 1970, American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) membuat Statement of the Accounting Principle Board, No. 4 yang menyatakan
bahwa: “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi
kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat
berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang
rasional di antara beberapa alternatif tindakan”3[3]
“Akuntansi sebagai sebuah aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi,
mengukur, dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan
dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.”4[4]
1[1] An-Nabhani Taqiyuddin, Peraturan Hidup dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001) ter.
2[2] Triyuwono, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
3[3] Ibid
4[4] Ibid
Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau
garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi, terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum
yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam
menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia 5[5]. Ikatan Akuntan Indonesia (2007)
syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang
berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan
Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku
umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua
pelaku dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan transaksi syariah.
Sementara itu Zaid6[6] menyatakatan definisi akuntansi syariah sebagai berikut:
“Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan
pencatatan transaksi-transksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan
syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif; serta berkaitan
dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-
tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang
tepat.” Adapun Nurhayati menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan sebagai
proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah
SWT. 7[7]
B. Dasar Hukum Akuntansi Syari’ah
Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyyah,
Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan ‘Uruf (adat
kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah,
memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-
kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin
ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi
tersebut.
C. Konsep Dasar Akuntansi Syariah
Akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya
diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena
5[5] Nurhayati Sri Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
6[6] Zaid Omar Abdullah, Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam (Jakarta: LPFE, 2004)
7[7] Nurhayati, Akuntansi Syariah………..
pentingya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci
Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282 Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai
sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan angka
keseimbangan atau neraca.8[8]
D. Persamaan Akuntansi Syari’ah dengan Akuntansi Konvensional
Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-
hal sebagai berikut:
a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
b. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
e. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
f. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.
E. Perbedaan Akuntansi Syari’ah dengan Akuntansi Konvensional
Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran
Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:
a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga
untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan
modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep
penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok
dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup
perusahaan yang kontinuitas;
b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal
tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep
Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa
barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama
kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk
pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
d. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung
semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat
mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan
8[8] Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)
nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan
untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal
pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam
dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal
pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari
sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-
tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak
boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-
beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya
perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang
belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba
tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
F. Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah
Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya The
Structure of Scientific Revolution. Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka
referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori.
Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis. Akuntansi berkembang mengikuti
pola evolusi masyarakat. Sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu berkembang dari penyatuan
aspek agama menuju pada upaya pemisahan agama dengan masalah ekonomi, maka
akhirnya terjadi perubahan dari agama menuju kepada ekonomi murni, dan akhirnya berkembang
lagi dari ekonomi murni menuju kepada sosio-ekonomi.
Berdasarkan definisi paradigma yang dikemukakan Kuhn, paradigma baru dapat
dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syari‟ah yang dikembangkan berdasarkan
kepercayaan masyarakat Muslim9[9]. Secara nyata dasar-dasar paradigma syariah dapat
divisualisasikan pada bagan berikut:
9[9] Muhammad Rifqi, Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008)
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah berlandaskan pada paradigma
dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan
sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara
material dan spiritual (al-falah). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat
manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan
akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini
akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good
governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.
Syariah berasaskan pada prinsip: 1) Persaudaraan (ukhuwah); 2) Keadilan (‘adalah);
3) Kemaslahatan (maslahah); 4) Keseimbangan (tawazun); dan 5) Universalisme
(syumuliyah). Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang
menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara
umum dengan semangat saling tolong menolong10[10].
Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai demokrasi nilai kebersamaan dalam
memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat
keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan
prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling tolong menolong
(ta’awun), saling menjamin (takaful) serta saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai
10[10] Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah
yang melarang adanya unsur:
1) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl);
2) Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
3) Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
4) Gharar (unsur ketidakjelasan); dan
5) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait).
Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan
kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi
tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah,
keimanan dan ketakwaan (dien), akal (‘aqdl), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan
(nafs); dan harta benda (mal).
Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan
spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial,
kesimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya
menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik
(shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang
saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan
ekonomi.
Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan
untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).
G. Karakteristik Akuntansi Syariah
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah
harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
1) Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai
komoditas;
4) Tidak mengandung unsur riba;
5) Tidak mengandung unsur kezaliman;
6) Tidak mengandung unsur maysir;
7) Tidak mengandung unsur gharar;
8) Tidak mengandung unsur haram;
9) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan
yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan
usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying
risk);
10) Transkasi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan
semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan
standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang
berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad;
11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa
penawaran (ihtikar); dan
12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). Selain itu menurut As-sa‟dy
terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain:
a. Keharaman riba,
b. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya,
c. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan,
d. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha atanra penjual dan pembeli,
e. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili,
f. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau
melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.
H. Praktek Akuntansi Pemerintahan Islam
a. Pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi pemerintahan untuk
mencapai tujuannya dan penunjukkan orang-orang yang kompeten (Zaid, 2000);
b. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan
tugas tersendiri(Hawary, 1988);
c. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin
Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara;
d. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaaan
dan pengeluaran negara;
e. Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan (dawwana = tulisan);
f. Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz (681-
720M) dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang (Imam, 1951);
g. Al Waleed bin Abdul Malik (705-715M) mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan
tidak terpisah seperti sebelumnya (Lasheen, 1973);
h. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa
Daulah Abbasiah;
i. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti Akuntansi peternakan, Akuntansi
pertanian, Akuntansi perbendaharaan, Akuntansi konstruksi, Akuntansi mata uang, dan
pemeriksaan buku / auditing (Al-Kalkashandy, 1913);
j. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, meliputi :
1) Jaridah Al-Kharaj (menyerupai receivabale subsidiary ledger), menunjukkan utang individu atas
zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu
kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain (Lasheen, 1973);
2) Jaridah Annafakat (Jurnal Pengeluaran);
3) Jaridah Al Mal (Jurnal Dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat;
4) Jaridah Al Musadareen, mencatat penerimaan denda / sita dari individu yang tidak sesuai
syariah, termasuk korupsi.
k. Laporan Akuntansi yang berupa :
1) Al-Khitmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan (Bin
Jafar, 1981);
2) Al Khitmah Al Jame’ah, laporan keuangan komprehensif gabungan antara income statement dan
balance sheet (pendapatan, pengeluaran, surplus / defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset
tetap), dilaporkan pada akhir tahun;
l. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat diklasifikasikan pada laporan keuangan
dalam 3(tiga) kategori yaitu collectable debts, doubtful debts, dan uncollectable debts (Al-
Khawarizmi, 1984).
I. Praktisi Akuntansi Syariah
Lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia mulai banyak bertumbuh.
Lembaga tersebut berbasis syariah sehingga seluruh sistem yang diterapkan seharusnya
juga sesuai dengan prinsip syariah termasuk sistem akuntansi yang diterapkan. Penerapan
akuntansi syariah ini tentu saja melibatkan peran praktisi akuntansi syariah terutama berperan
sebagai akuntan manajemen.
Akuntan manajemen atau disebut juga akuntan intern (internal accountant) adalah
akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan yang dapat diduduki
mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi, controller atau direktur
keuangan. Tugas yang dikerjakan dapat berupa: (1) Penyusunan sistem akuntansi; (2)
Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan; (3) Penyusunan laporan
akuntansi kepada pihak manajemen; (4) Penyusunan anggaran; (5) Menangani masalah
perpajakan; (6) Melakukan pemeriksaan intern.
J. Kompetensi Praktisi Akuntansi Syariah
Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi
karakteristik dari performance yang berhasil dalam konteks yang spesifik.11[11]
Terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:
a. Kompetensi meruapakan gabungan berbagai karakteristik individu.
b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja.
c. Kompetensi meruapakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja
yang tinggi dan yang rendah.
Kompetensi dapat diperoleh melalui proses belajar. Proses belajar sendiri bisa
berlangsung dalam bentuk formal seperti perkuliahan, pelatihan, ataupun kusrsus. Selain itu
proses belajar juga bisa berlangsung secara terus menerus melalui pengalaman empiris
sehari-hari. Belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai pengertian,
kecapakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Proses belajar memainkan peranan
penting terutama dalam meneruskan dan menyempurnakan kompetensi dari waktu ke waktu.
Para professional senantiasa memerlukan updating pengetahuannya. Updating
semacam ini dimaksudkan agar tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan profesinya.
Para akuntan pada dasarnya akan selalu berminat terhadap pengembangan kemampuan teknis
maupun pengetahuan teoritisnya12[12].
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang salah satu
wewenangnya adalah menetapkan standar akuntansi syariah, berusaha untuk memenuhi
kebutuhan akan tenaga profesional di bidang akuntansi syariah dengan mengembangkan
sertifikasi di bidang akuntansi keuangan syariah. Ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS)
ini akan mencetak profesional-profesional yang handal di bidang akuntansi keuangan
syariah.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008) tujuan ujian sertifikasi akuntansi syariah
(USAS) diselenggarakan dalam rangka:
1) Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah,
2) Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah,
3) Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM
yang memahami bidang akuntansi syariah,
4) Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak
di bidang akuntansi syariah.
11[11] Esya Febri Purnama, 2008 Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta (Medan : Tesis Pascasarjana USU, 2008.
12[12] Subiyanto Ibnu, Metode Penelitian Akuntansi (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1993)
Praktisi akuntansi syariah terutama yang bekerja sebagai akuntan manajemen di
lembaga berbasis syariah harus memiliki kompetensi akuntansi syariah. Dengan kompetensi
tersebut praktisi akuntansi syariah akan mampu melakukan tugas pekerjaan di bidang akuntansi
syariah yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai hasil kerja
(performance) yang dipersyaratkan. Dengan dikuasainya kompetensi tersebut seorang praktisi
akan mampu:
a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
b. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
c. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan
rencana semula.
d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan
tugas dengan kondisi yang berbeda.
K. Etika Praktisi Akuntansi Syariah
Menurut Dunn dalam Harahap etika menyangkut pemilihan dikotomis antara nilai-
nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk yang posistif dan
negatif.
Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang
maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu
tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika
kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai
gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta
prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara
moral diperintahkan dan dilarang13[13].
Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah
berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika
berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani,
etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran
etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur‟an dan As-
Sunnah14[14].
Praktisi akuntansi syariah sebagai pelaku akuntansi syariah terikat oleh syariah
yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan
formulasi praktis dalam bentuk hukum Islam yang selanjutnya dikenal dengan syariah.
13[13] Ludigdo Unti, Paradoks Etika Akuntan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
14[14] Ibid
Dalam syariah setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib,
sunnah, mubah, makruh, dan haram.
“Syariah adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup
manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap
yang mencakup hukum dan moralitas.”15[15]
Syariah yang dikemukakan diatas memberikan suatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan
sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga
lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Di sini terlihat adanya keterkaitan antara
syariah sebagai hukum positif, di satu sisi, dan etika, di sisi yang lain, sebagai “ruh” yang
memberikan nilai hidup bagi syariah itu sendiri.
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI)
merumuskan sebuah kode etik bagi akuntan dan auditor internal disamping eksternal yang
bekerja dalam lembaga keuangan Islam. Kode etik akuntan ini adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam syariat ini ditempatkan
sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap
legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam.
Beberapa kode etik menurut AAOIFI (2002:230) sebagai berikut:
1. Dapat dipercaya
Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa
profesionalnya. Dapat juga mencakup bahwaakuntan harus memiliki tingkat integritas dan
kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang
diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasinya atau
langganannya.
2. Legitimasi
Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus
memiliki legitimasi dati hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Objektivitas
Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan
dan bebas dalam kenyataan maupun penampilan. Objektivitas mencakup juga bahwa ia
tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang
tidak kompeten.
4. Kompetensi profesi dan rajin
Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang
dibutuhkan untuk menjalankan tugas jasa profesi tersebut dengan baik. Dia harus
melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga at
15[15] Syofyan Syafri Harahap, Auditing dalam Persfektif Islam (Jakarta: Purtaka Quantum, 2002)
all cost sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari
atasan, profesi, public tetapi juga dari Allah SWT.
5. Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan)
Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari
prinsip dan aturan syariah. Senua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh
nilai-nilai Islam.
6. Perilaku profesional dan standar teknik
Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi
termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah.
III. KESIMPULAN
Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep
Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan
permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai
aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran,
pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau
peristiwa.
Selain dari itu melalui uraian di atas dapat kita ketahui bersama, bahwa konsep Akuntansi
Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat
serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional.
Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya
Akuntansi merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan
kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingya
permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an,
Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat
akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan angka
keseimbangan atau neraca.
Karena akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya diserahkan pada
kebijaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur’an dan Sunnah hanya membekalinya dengan
beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebgainya. Jadi, untuk
penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan
prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal
dari nilai-nilai tauhid.
Dalam surat Al-Baqarah Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan:
1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi.
DAFTAR PUSTAKAN
An-Nabhani Taqiyuddin, Peraturan Hidup dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001) ter.
Esya Febri Purnama, 2008 Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi
Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta (Medan : Tesis Pascasarjana USU,
2008
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
Ludigdo Unti, Paradoks Etika Akuntan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
Muhammad Rifqi, Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi PSAKSyariah. (Yogyakarta: P3EI
Press, 2008)
Nurhayati Sri Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)
----------------------------- Auditing dalam Persfektif Islam (Jakarta: Purtaka Quantum, 2002)
Subiyanto Ibnu, Metode Penelitian Akuntansi (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1993)
Triyuwono, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006)
Zaid Omar Abdullah, Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam
(Jakarta: LPFE, 2004)