ANALISIS KESESUAIAN PANDUAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) DENGAN AKUNTANSI SYARIAH :
SUATU TINJAUAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA EKONOMI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (ALKS)
Dosen :
Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak.
Disusun Oleh :
Fajar Adi
Taufiq Awaluddin
Kekhususan Magister Manajemen Syariah
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
2013
Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan
Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, dan untuk
mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi Syariah dari GRI.
Makalah ini bersifat studi literatur. Hasil temuan menyimpulkan bahwa Panduan
Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan
Akuntansi Syariah, kecuali pada poin indikator yang masih menggunakan bunga,
pada poin indikator upah dan pajak. Serta dapat disimpulkan bahwa akuntansi
syariah dapat belajar dari GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan
pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup,
baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Kata Kunci : Global Reporting Initiative; Panduan Laporan Keberlanjutan;
Akuntansi Syariah.
Abstract
This paper aims to find out that the Sustainability Reporting Guidelines Global
Reporting Initiative (GRI) in line with Shariah Accounting, and to identify the
things that Shariah Accounting can be learned from GRI. This paper is the study
of literature. The findings concluded that the Sustainability Reporting Guidelines
Global Reporting Initiative (GRI) in line with Islamic Accounting, except the
indicator points that still use the usury, the indicator points wages and taxes. As
well as can be concluded that Islamic accounting can learn from GRI in terms of
assessment, measurement and disclosure of transactions relating to environmental
sustainability, both quantitatively and qualitatively.
Keywords : Global Reporting Initiative; Sustainability Reporting Guidelines;
Shariah Accounting
1
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan tentang
lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat Al Qur’an dan
Hadits yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia
untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi.
Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi dan pembangunan dilakukan dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan masa
mendatang. Namun, dalam prakteknya manusia sendiri yang merusak lingkungan
melalui eksploitasi lingkungan yang berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya. Kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat,
baik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, negara atau individu. Maka
wajar jika manusia juga yang menanggung akibatnya berupa berbagai bencana
alam.
Untuk mengatasi problem lingkungan agar tidak semakin akut, maka perlu
langkah strategis dan berkelanjutan (sustainable). World Commision on
Environment and Development (1987), menyatakan bahwa tujuan dari
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah untuk "memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Untuk mengkomunikasikan dengan jelas
dan terbuka tentang keberlanjutan (sustainable), diperlukan kerangka konsep
bersama secara global, konsisten bahasa, dan metrik (pengukuran). Global
Reporting Initiative (GRI) memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
dengan menyediakan kerangka kerja terpercaya dan kredibel untuk pelaporan
keberlanjutan yang dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, sektor,
atau lokasi (GRI, 2006).
Pelaporan keberlanjutan perusahaan (Corporate Sustainability Reporting)
berakar pada pelaporan lingkungan atau pelaporan non-keuangan. Hal ini
menunjukkan jalur pengembangan pelaporan menuju konsep pelaporan yang
seimbang, menghubungakan tiga pilar yaitu lingkungan (environment), sosial
2
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
(social), dan kinerja ekonomi (economic performance) yang saling terkait dan
melengkapi, yang dalam istilah bisnis disebut juga pendekatan Triple Bottom
Line/TBL (Clarke dalam Brosowski et al, 2004). Global Reporting Initiative
(GRI) mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan sebagai cara agar
organisasi menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perekonomian
global yang berkelanjutan (GRI, 2006).
Sebagaimana diketahui, pelaporan keuangan perusahaan (Corporate
Financial Reporting) merupakan output dari akuntansi yang berfungsi sebagai
informasi bagi investor atau pemilik modal untuk mengambil keputusan. Hafizah
(2004) menyatakan bahwa, Manusia sebagai pelaku akuntansi, merupakan
khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Lebih lanjut Hafizah (2004) menyatakan,
kedudukan Manusia sebagai khalifah akan terwujud secara maksimal bilamana
ditunjang oleh 2 (dua) faktor. Pertama, kualitas manusia yang berkenaan dengan
keterampilan dan pengetahuan dalam bidang yang ditekuninya. Kedua,
kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Dengan menyadari kedudukan
tersebut, manusia secara etis memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat
bagi seluruh makhluk (QS. 21:107) dengan jalan amar ma’ruf nahi munkar (QS.
3:110).
Akhirnya akuntansi secara ideal dibangun dan dipraktekkan berdasarkan
nilai-nilai etika, sehingga informasi yang dipancarkan juga bernuansa etika, dan
akhirnya keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan etika tadi, mendorong
diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika (Triyuwono dalam
Hafizah, 2004). Jika demikian, akuntansi merupakan sebuah entitas (entity)
informasi yang tidak bebas nilai (Muhamad dalam Hafizah, 2004). Menurut
Triyuwono dan As’udi dalam Hafizah (2004) bahwa, Esensi akuntansi syariah
pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern
kedalam bentuk yang lebih humanis dan sarat dengan nilai.
Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka makalah ini disusun dengan
judul : “Analisis Kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan Global
Reporting Initiative (GRI) Dengan Akuntansi Syariah : Suatu Tinjauan
Terhadap Indikator Kinerja Ekonomi”.
3
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perumusan masalah
dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :
1. Sejauh mana Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative
(GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah?
2. Apa yang bisa Akuntansi Syariah belajar dari GRI?
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting
Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi Syariah dari
GRI.
1.4. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini antara lain:
1. Bagi akademisi, makalah ini diharapkan dapat menambah literatur Akuntansi
Syariah, khususnya yang berkenaan dengan Global Reporting Intiative (GRI).
2. Bagi praktisi, sebagai masukan dalam pembuatan laporan keuangan yang
berpedoman pada panduan keberlanjutan GRI.
3. Bagi penulis, sebagai sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan,
khususnya akuntansi syariah dan sebagai pengembangan pengetahuan penulis
dalam hal keilmuan akuntansi dan laporan keuangan syariah.
1.5. Sistematika Penulisan
Makalah ini akan disusun dalam 5 (lima) bagian, dimana pada setiap
bagian akan diuraikan sebagai berikut:
I. Pendahuluan
Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
II. Tinjauan Literatur
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan Global
Reporting Initiative (GRI) dan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, Pelaporan
4
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Keberlanjutan pada Laporan Keuangan Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan pada
Akuntansi Syariah, dan Penelitian Terdahulu.
III. Analisis
Bagian ini akan menjawab rumusan masalah dari makalah ini yaitu:
menyajikan hasil dari kajian terhadap kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan
GRI dengan Akuntansi Syariah yang dapat menunjukkan bahwa Panduan tersebut
sejalan dengan Akuntansi dan menyajikan hasil kajian terhadap apa yang dapat
dipelajari akuntansi syariah dari pedoman GRI tersebut.
IV. Kesimpulan dan Saran
Dalam bagian ini akan dijabarkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan
saran-saran dari tulisan ini.
5
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
II. Tinjauan Literatur
2.1. Global Reporting Initiative (GRI) dan Panduan Laporan Keberlanjutan
GRI
Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah
perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Ekonomi yang
Bertanggung-jawab terhadap Lingkungan (Coalition for Environmentally
Responsible Economies/CERES), dengan misi mengembangkan panduan yang
berlaku secara global untuk melaporkan ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial
(Triple Bottom Line), awalnya hanya untuk perusahaan dan pada akhirnya untuk
setiap bisnis atau pemerintah atau organisasi non-pemerintah (GRI dalam
Hedberg dan Malmborg, 2003).
Lebih lanjut Hedberg dan Malmborg (2003) menyatakan bahwa
Organisasi GRI terdiri dari perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai
negara, LSM dan Organisasi PBB pada Program Lingkungan (United Nation on
Environmental Program/UNEP). Untuk memastikan bahwa panduan dapat
melayani sesuai tujuannya, maka dewan pemangku kepentingan (stakeholders
council) secara berkesinambungan mengevaluasi pola panduan laporan dan
konten laporan. Siapa saja dapat menjadi pemangku kepentingan (stakeholders)
secara bebas dan dapat memberikan komentar. Stakeholders didorong untuk
mengembangkan panduan dan GRI berupaya untuk mendorong perusahaan yang
menggunakan panduan untuk berkomunikasi dengan stakeholder.
GRI adalah organisasi nirlaba (non-profit organization), organisasi
berbasis jaringan, dalam menjalankan aktivitasnya melibatkan banyak
professional dan organisasi dari berbagai sektor, konstituen dan daerah. Misi GRI
adalah untuk membuat standar praktek laporan keberlanjutan, untuk mengaktifkan
semua perusahaan dan organisasi untuk melaporkan aktivitas ekonomi,
lingkungan, kinerja sosial dan tata kelola, dan untuk menyiapkan panduan laporan
berkelanjutan dan dibagikan secara gratis (GRI, 2013).
Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat
diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari
6
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang
berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan
pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi – dari
perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan
tersebar di berbagai lokasi. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan isi
umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku
kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam
melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi (GRI, 2006).
Lebih lanjut GRI (2006) menyatakan bahwa, Panduan Laporan
Keberlanjutan (disingkat Panduan) berisikan Prinsip-prinsip dalam
mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan.
Panduan juga meliputi Standar Pengungkapan yang terdiri atas Indikator Kinerja
dan item pengungkapan lainnya sebagaimana halnya panduan akan topik teknis
spesifik dalam pelaporan. Indikator-indikator dalam GRI Standard Disclosure
G3.1 antara lain yaitu:
1. Ekonomi : 9 (Sembilan) indikator
2. Lingkungan : 30 (tiga puluh) indikator
3. Sosial : 45 (empat puluh lima) indikator
Ketenagakerjaan : 15 (lima belas) indikator
HAM : 11 (sebelas) indikator
Masyarakat : 10 (sepuluh) indikator
Tanggungjawab atas produk : 9 (sembilan) indikator
2.2. Pelaporan Keberlanjutan Pada Laporan Keuangan Perusahaan
Pelaporan keberlanjutan dijelaskan sebagai “praktek pengukuran,
pengungkapan, dan menjadi akuntabel terhadap pemangku kepentingan internal
dan eksternal untuk kinerja organisasi (GRI, 2006). Laporan Keberlanjutan telah
berkembang jauh, sejalan dengan pengakuan yang muncul dari konsep
keberlanjutan sebagai tantangan di abad 21. Dalam beberapa tahun terakhir,
terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan
keberlanjutan (Kolk dalam Brosowski et al, 2004). Sejak tahun 1992 hingga 2010
telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan perusahaan yang melaporkan
7
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
keberlanjutan. Dibawah ini adalah gambar Pertumbuhan Perusahaan yang
Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan.
Gambar 1. Pertumbuhan Perusahaan yang Mempublikasikan Laporan
Keberlanjutan (Sumber: Corporate Register dalam Jalal, 2011).
Menurut Futtera dalam Jalal (2011), sektor pertambangan non-energi
bukan sektor yang menempati urutan pertama dalam perusahaan Pembuat Laporan
Keberlanjutan, melainkan Financial Services dan Energy Utilities yaitu masing-
masing sebanyak 22%. Gambar berikut ini akan menunjukkan data Pembuat
Laporan Keberlanjutan.
Gambar 2. Pembuat Laporan Keberlanjutan
(Sumber: Futtera dalam Jalal, 2011).
8
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Sedangkan Pembaca Laporan Keberlanjutan menurut Futtera dalam Jalal
(2011), menyatakan bahwa Pihak Internal yang menjadi pembaca utama Laporan
Keberlanjutan yaitu sebanyak 48%. Selain pihak internal perusahaan, pembaca
Laporan Keberlanjutan pada Laporan Keuangan Perusahaan adalah masyarakat
sipil (civil society) yaitu 22%, value chain sebesar 16% dan investor sebanyak
14%. Gambar berikut ini menunjukkan Pembaca Laporan Keberlanjutan.
Gambar 3. Pembaca Laporan Keberlanjutan
(Sumber: Futtera dalam Jalal, 2011)
Menurut Ballou et al (2006) bahwa, Pelaporan Triple Bottom Line (TBL),
juga dikenal Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability
Reporting/CSR) melibatkan Laporan Non-Keuangan (Non Financial Reporting)
dan Laporan Keuangan (Financial Reporting) untuk disajikan kepada pihak yang
lebih luas dari Stakeholders daripada hanya kepada pihak Shareholders
(pemegang saham). Lebih lanjut Ballou et al (2006) menyatakan bahwa, Laporan
Keberlanjutan Perusahaan umumnya disusun berdasarkan panduan internal
perusahaan atau panduan yang disiapkan oleh pihak luar perusahaan, dimana
panduan laporan keberlanjutan dari pihak luar perusahaan disusun oleh Global
Reporting Initiative. Pada Oktober 2006, hampir 1000 (seribu) perusahaan dari
lebih dari 60 (enam puluh) negara telah terdaftar pada Organisasi Global
Reporting Initiative dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan Perusahaan
(Corporate Sustainability Report/CSR) dengan menggunakan beberapa atau
keseluruhan dari standar panduan laporan keberlanjutan GRI.
9
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
2.3. Pelaporan Keberlanjutan Pada Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam memenuhi
penyusunan laporan keuangan bagi entitas berbasis syariah yang merupakan
wahana pertanggungjawaban yaitu dalam penyusunan laporan keuangan syariah.
Bagi entitas yang operasinya berasaskan syariah maka hanya akuntansi syariah
yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan (Norhadi, 2006). Lee Parker pada
tahun 1994 dalam seminar “Future of Accounting” menekankan perlunya
akuntansi berubah dari penekanan Decision Making (pengambilan keputusan)
kepada penekanan Accountability (pertanggungjawaban). Disamping itu juga
akuntansi tidak hanya memberikan informasi kuantitatif, tetapi juga informasi
kualitatif (Harahap dalam Hafizah, 2004).
Muhamad dalam bukunya tentang Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al-
Qur’an menyimpulkan bahwa, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hisab
(perhitungan) pada intinya adalah mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan
dalam pelaksanaan akuntansi syariah, di antaranya prinsip kebenaran, keadilan,
dan pertanggungjawaban (“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan
ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir”). Terlihat jelas bahwa
nilai-nilai yang diterapkan pada akuntansi syariah harus bersumber pada Islam,
yaitu Al-Qur’an (Surah Al-Baqarah:282) dan tidak bisa melupakan hadits
(Suwiknyo, 2007).
Prinsip keseimbangan (tawazun) dalam asas transaksi syariah, esensinya
meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik,
sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek
pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada
maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik
(shareholders). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada
pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak (stakeholders) yang dapat
merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (IAI, 2007).
Bank di seluruh dunia telah menerima cukup banyak tekanan dari beragam
pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk para pemegang saham
(shareholders), investor, media, LSM dan pelanggan untuk melakukan aktivitas
10
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Akibatnya, peningkatan kesadaran
berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan bagi lembaga keuangan telah diamati di
dunia selama beberapa dekade terakhir (Khan et al, 2010).
Menurut Hopkin dan Cowe dalam Khan (2010) bahwa, aktivitas
operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki dampak
negatif pada harga saham (price stock) dan brand (reputasi), dimana saat ini
semakin banyak konsumen yang menanyakan pada bank tentang posisi dan
aktivitas pertanggung jawaban sosial yang telah dilakukan dan akan dilakukan
oleh bank. Demikian juga stakeholders yang memiliki pengaruh yang kuat, secara
signifikan membangun isu dan membawa isu ini untuk menjadi sentimen publik,
dimana badan penyelenggara negara, media-media dan LSM-LSM diminta untuk
menyikapi isu-isu tanggung jawab sosial di sektor industri perbankan dan
keterlibatan yang kuat dari stakeholder ini memiliki dampak untuk menjadi
pendorong utama untuk merevolusi Corporate Sustainability Reporting (CSR)
dan praktik pelaporan CSR (Khan, 2010).
2.4. Penelitian Terdahulu
Fitiria dan Hartanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul: “Islam dan
Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan
Global Reporting Initiative (GRI) Indeks dan Islamic Social Reporting (ISR)
Indeks” menyatakan bahwa, berdasarkan perkembangan industri perbankan
syariah di Indonesia saat ini tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu
praktek dan pengungkapan CSR yang makin marak, maka penelitian bertujuan
untuk melihat bagaimana praktek pengungkapan CSR di bank syariah ditinjau dari
dua macam skoring indeks, yaitu Global Reporting Inititive dan Islamic Social
Reporting, mengingat masing-masing indeks tersebut berangkat dari dua filosofi
yang berbeda.
Temuan penting dari penelitian Fitiria dan Hartanti (2010) adalah
Pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik
dibandingkan indeks ISR, dan secara garis besar, indikator-indikator ISR telah
cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator
GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif
11
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
dibandingkan indikator-indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang
dihasilkan pun sangat terbatas, serta Indeks ISR dapat dikonvergensikan kedalam
indeks GRI tahun 2006 tetapi hal ini membutuhkan diskusi lebih lanjut dari para
standard setter.
Dalam penelitiannya yang berjudul: “Sustainability Accounting – A
Brief History and Conceptual Framework”, Lamberton (2005) mengulas
tentang teori dan praktek akuntansi keberlanjutan yang belum lama dipraktekkan,
dan mengembangkan kerangka struktur model akuntansi keuangan menuju
kerangka akuntansi keberlanjutan. Tujuan dari kerangka kerja ini untuk
menyediakan arahan untuk masa depan perkembangan akuntansi keberlanjutan
baik di tingkat konseptual dan penerapannya. Lebih lanjut Lamberton (2005)
menyimpulkan bahwa kerangka akuntansi keberlanjutan memunculkan tantangan
besar bagi bisnis. Luasnya pelaporan untuk memasukkan aspek kinerja
lingkungan, sosial dan ekonomi (Triple Bottom Line) yang sesuai dengan standar
kualitatif ketat yang ditetapkan dalam Pedoman GRI memerlukan komitmen besar
pada sumber daya untuk mencapai aplikasi yang luas.
Hedberg dan Malmborg (2003) dalam penelitiannya yang berjudul : “The
Global Reporting Initiative and Corporate Sustainability Reporting in
Swedish Companies”, bertujuan untuk menganalisis fenomena pelaporan
keberlanjutan perusahaan (Corporate Sustainability Reporting/CSR) pada
umumnya dan penggunaan Panduan CSR yang dikembangkan oleh Global
Reporting Initiative (GRI) pada khususnya. Pertanyaan utama yang dipersoalkan
adalah mengapa perusahaan memilih untuk menggunakan Panduan GRI dan
bagaimana hal ini telah mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan
pengelolaan lingkungan. Temuan penting pada penelitian Hedberg dan Malmborg
(2003) adalah Laporan CSR dan Panduan GRI adalah dari lebih banyak
membantu pihak internal dibanding sebagai komunikasi eksternal. Hal Ini dapat
membantu perusahaan untuk belajar tentang diri sendiri dan untuk melihat apa
sebenarnya telah dilakukan dalam organisasi. Panduan GRI memiliki potensi
untuk mendapatkan visibilitas dan kontrol dari triple bottom line pada tingkat
perusahaan.
12
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Senada dengan Hedberg dan Malmborg (2003), Penelitian Khan et al
(2010) yang berjudul : “Corporate Sustainability Reporting of Major
Commercial Banks In Line With GRI : Bangladesh Evidence”, bertujuan
untuk meneliti kecenderungan pelaporan keberlanjutan oleh bank-bank komersial
utama di Bangladesh sejalan dengan indikator pelaporan keberlanjutan global
yang diuraikan di Panduan berdasarkan Kerangka GRI. Temuan hasil penelitian
ini, menemukan bahwa pelaporan sosial oleh bank-bank besar berdasarkan
indikator GRI di Bangladesh relatif sedikit. Di antara semua kategori item
keberlanjutan, sebagian besar bank lebih memilih untuk mengungkapkan lebih
lanjut pada kategori "masyarakat (society)". Secara khusus, setiap bank
menyumbangkan dananya untuk korban banjir dan tornado secara langsung,
menyalurkan pakaian hangat bagi orang-orang yang terkena dampak dingin dan
memberikan dana bantuannya melalui lembaga sosial pemerintah untuk korban
banjir. Selain itu, bank-bank di Bangladesh menyalurkan dana sosialnya dalam
bentuk beasiswa dan menyumbangkan dananya untuk mendirikan pusat penelitian
di perguruan tinggi.
13
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
III. Analisis
3.1. Kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (Indikator Kinerja
Ekonomi) dengan Akuntansi Syariah
Menurut GRI (2006) terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Ekonomi
pada Panduan Laporan Keberlanjutan GRI Standard Disclosure G3.1, yaitu:
Aspek: Kinerja Ekonomi
EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan,
biaya operasional, imbal jasa (kompensasi) karyawan, donasi, dan investasi
komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana
atau pemerintah.
EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta
peluangnya bagi aktivitas organisasi.
EC3 Cakupan kewajiban organisasi terhadap program manfaat pasti.
EC4 Bantuan finansial signifikan yang diterima dari pemerintah.
Aspek: Keberadaan Pasar
EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum
setempat pada daerah operasi utama .
EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada
daerah operasi utama.
EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior yang
direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama.
Aspek: Akibat Tidak Langsung
EC8 Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan
kepada publik secara komersial, dalam bentuk natura, atau pro bono.
EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang
signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
Lebih lanjut dalam GRI (2006) dijelaskan bahwa indikator pendapatan
dalam EC1 dijabarkan sebagai berikut:
Penjualan neto sama dengan penjualan produk dan jasa bruto dikurangi
pengembalian (retur), diskon dan pengurangan harga (diskon).
14
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Pendapatan dari investasi finansial termasuk penerimaan kas atas bunga
pinjaman, dividen saham, royalti, dan pendapatan lansung yang dihasilkan
dari pengelolaan aset (misalnya penyewaan properti).
Pendapatan dari penjualan aset yaitu aset berwujud (properti, infrastruktur,
peralatan) dan tidak berwujud (hak atas kekayaan intelektual, disain, nama
merk).
Sedangkan menurut IAI (2007), definisi penghasilan (income) meliputi
baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul
dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan
yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen,
royalty dan sewa. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam
pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang
belum direalisasi, Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah
dikurangi dengan beban yang bersangkutan. Penghasilan dapat juga berasal dari
penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan
jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.
Berdasarkan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada indikator kinerja
ekonomi poin EC1 (Pendapatan) menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan
GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin pengakuan pendapatan
yang bersumber dari investasi finansial yaitu adanya penerimaan kas atas bunga.
Bunga adalah riba, dan diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. Al
Baqarah : 275 (“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).
Sehingga entitas usaha yang berbasis syariah dalam menerapkan Panduan Laporan
Keberlanjutan GRI poin pendapatan, harus mengeluarkan unsur pendapatan atas
bunga pada pengakuan pendapatan.
Pada indikator Biaya Operasi dan Kompensasi Karyawan dalam poin EC1
Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (GRI, 2006) dijabarkan sebagai berikut:
Biaya Operasi : Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi atas
pembelian bahan baku, komponen produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran
ini termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi, fasilitas kemudahan (yang
memenuhi tujuan komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya
15
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
pelatihan karyawan (apabila menggunakan pelatih eksternal), pakaian
pelindung karyawan, dan lain-lain
Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan komisaris :
o total daftar gaji karyawan serta yang dibayar ke pemerintah atas
nama karyawan (seperti PPh dan dana Jamsostek). Pekerja
operasional non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam
kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya jasa dalam kategori
Biaya Operasi.
o Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan umum (dana pensiun,
asuransi, fasilitas kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi) dan
tunjangan karyawan lainnya seperti perumahan, pinjaman tanpa
bunga, bantuan transportasi umum, hibah pendidikan, dan
pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk biaya pelatihan,
biaya peralatan perlindungan, dan biaya lainnya yang terkait
dengan fungsi jabatan karyawan
Sedangkan menurut IAI (2007), definisi beban mencakupi baik kerugian
maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang
biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa
meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut
biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara
kas), persediaan dan aset tetap. Berdasarkan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI
pada indikator kinerja ekonomi poin EC1 (Biaya Operasi dan Kompensasi
Karyawan) menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan
Akuntansi Syariah. Namun perlu diperhatikan bahwa, dalam Panduan GRI,
pekerja operasional non-karyawan tidak termasuk kategori ini, hal tersebut akan
menimbulkan rasa ketidakadilan. Padahal dalam Islam, semua manusia sama di
hadapan Allah SWT, yang membedakan adalah hanya ketaqwaannya kepada
Allah SWT. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW: “Wahai manusia,
sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak
ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab,
serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Yang
membedakan adalah taqwanya.” (HR. Ahmad).
16
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, indikator Pembayaran Terhadap
Penyandang dana dan Pemerintah dijabarkan sebagai berikut (GRI, 2006):
Pembayaran terhadap penyandang dana
o Dividen kepada pemegang saham
o Beban bunga kepada kreditur
o Termasuk beban bunga dari semua jenis hutang dan dividen
pemegang saham istimewa (preferensi) yang ditangguhkan
Pembayaran terhadap pemerintah
o Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan, PPN, PBB, dan lain-
lain) serta penalti yang dikenakan sesuai dengan ketentuan
internasional, nasional, dan lokal. Tidak termasuk dalam kategori
ini pajak yang ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut tidak
dibayar. Organisasi yang beroperasi di beberapa negara
menyediakan laporan pajak yang dibayar per negara. Organisasi
harus menjelaskan definisi segmentasi yang dipergunakan.
Sedangkan menurut IAI (2007), Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana
syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan
kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan
keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban
(ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi
hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas
investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.
Dari perbandingan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada indikator
kinerja ekonomi poin EC1 (Pembayaran Terhadap Penyandang dana)
menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi
Syariah, kecuali pada poin pembayaran terhadap beban bunga. Sedangkan untuk
indikator Pembayaran terhadap Pemerintah tidak sejalan dengan akuntansi
syariah, karena Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan
perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam
kerangka dasar akuntansi syariah (IAI, 2007).
17
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
GRI (2006) menjabarkan indikator Investasi Komunitas dalam Panduan
Laporan Keberlanjutan poin EC1 sebagai berikut:
Donasi dan dana investasi sukarela untuk komunitas yang lebih luas di
mana target penerima manfaat adalah pihak-pihak di luar organisasi Hal
ini termasuk kontribusi untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat
(LSM), dan lembaga riset (tidak terkait dengan aktivitas riset dan
pengembangan komersial organisasi), dana untuk mendukung infrastruktur
komunitas (misalnya fasilitas rekreasi), dan biaya program sosial
(termasuk acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana mengacu pada
pengeluaran aktual dalam periode laporan, dan karenanya tidak termasuk
komitmen.
Untuk investasi infrastruktur, total investasi harus memasukkan biaya
barang dan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung program atau fasilitas
yang sedang berjalan (misalnya organisasi mendanai operasi harian dari
fasilitas publik), investasi yang dilaporkan termasuk biaya operasi.
Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan hukum serta tujuan
investasi yang semata-mata mempunyai unsur komersial. Donasi kepada
partai politik termasuk di dalamnya, tetapi akan disampaikan terpisah
secara detail di S06.
Tidak termasuk investasi infrastruktur yang terjadi akibat kebutuhan bisnis
utama (seperti membangun akses jalan ke kantor atau pabrik) atau
memberikan fasilitas operasi organisasi. Perhitungan investasi mungkin
termasuk infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas bisnis utama dari
organisasi yang melaporkan, seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas
untuk karyawan dan keluarganya.
Sedangkan menurut IAI (2007), Transaksi syariah nonkomersial dilakukan
antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh);
penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf
dan hibah. Hal ini menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan
dengan Akuntansi Syariah. Namun, terdapat perbedaan motivasi pada
pengakuannya. Pada Panduan GRI, motivasinya untuk menjaga dan meningkatkan
nama baik perusahaan melalui penyaluran donasi, sedangkan pada akuntansi
18
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
syariah motivasinya adalah untuk mendapatkan pahala sebagaimana perintah
untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Perintah
(kewajiban) membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan
Sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam Alquran, yang disebutkan beriringan
dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedang perintah
membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan
kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infaq atau shadaqah, ditemukan
lebih dari 40 kali (zisindosat.com, 2013).
GRI (2006) menjabarkan EC2 dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI
sebagai berikut:
Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi mempertimbangkan
perubahan iklim serta kesempatan dan risiko yang ada terhadap organisasi,
Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan iklim yang secara
potensial berdampak finansial terhadap organisasi,
Melaporkan apakah manajemen telah menghitung untuk organisasi
dampak keuangan (misalnya biaya asuransi dan karbon) akibat perubahan
iklim.
Sedangkan menurut IAI (2007), Implementasi keadilan dalam kegiatan
usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur kezaliman
(unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Lebih lanjut
IAI (2007) menjelaskan bahwa, posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh
sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas,
serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi
Syariah.
GRI (2006) menjabarkan EC3 dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI
sebagai berikut: Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah pendanaan
untuk membayar kewajiban pensiun kepada karyawan dari sumber dana
organisasi langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh organisasi lain.
Sedangkan menurut IAI (2007), penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan
memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan
merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah
19
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan
penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Kewajiban
untuk menyisihkan dana yang akan digunakan untuk manfaat pada masa pensiun
adalah sesuai dengan tuntunan Hadits Rasul SAW: “Manfaatkan lima perkara
sebelum lima perkara, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, waktu
mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu
sakitmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum
datang matimu” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi).
Panduan GRI dalam poin EC4 menjelaskan tentang bantuan keuangan
signifikan dari pemerintah, yang dijabarkan sebagai berikut: Melaporkan estimasi
keseluruhan nilai keuangan berdasarkan basis akrual dan Melaporkan apakah
pemerintah termasuk dalam struktur pemegang saham. Sedangkan menurut IAI
(2007), Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi
di masa lalu. Entitas syariah biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau
produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset;
misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah sebagai bagian
dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan
Akuntansi Syariah.
Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (GRI, 2006), juga memberikan
pedoman tentang Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah
minimum setempat pada daerah operasi utama pada poin EC5, dijabarkan sebagai
berikut:
Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar tenaga kerja telah
sesuai dengan aturan upah minimum,
Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal dengan laporan gaji
tingkat entri (pemula) pada daerah operasi utama,
Dalam situasi dimana organisasi dapat menerapkan tingkat upah minimum
yang berbeda sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat upah
minimum mana yang dipergunakan.
20
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Sedangkan menurut IAI (2007), Informasi posisi keuangan dan kinerja di
masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan
dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian
pemakai, salah satunya adalah pembayaran upah. Untuk memiliki nilai prediktif,
informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Sehingga dapat
dikatakan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI tidak sejalan dengan akuntansi
syariah, pada poin pembayaran upah ini.
Islam memandang upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral
bukan hanya sekedar kebutuhan perusahaan saja, dan upah dalam Islam tidak
hanya sekedar materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi lebih dari itu, upah dalam
Islam berorientasi pada kehidupan akhirat (pahala), sebagaimana perintah Islam
mewajibkan untuk membayar upah yang sesuai dan disegarakan. Rasul SAW
bersabda: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan
beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”. (HR. Baihaqi).
Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah :
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau
bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah
musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat
komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian
ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas
(bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa
seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar
upahnya” (HR. Bukhari).
Dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI poin EC 6 menjabarkan
tentang Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada
daerah operasi utama, dengan penjabaran sebagai berikut (GRI, 2006) : untuk
perhitungan, persentase pengeluaran harus berdasarkan faktur atau komitmen
yang dibuat sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi akrual).
Sedangkan menurut IAI (2007), laporan keuangan disusun atas dasar
akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat
kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan
21
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panduan
Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah.
Panduan Laporan Keberlanjutan GRI dalam poin EC7 (GRI, 2006),
menjelaskan tentang prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen
senior yang direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama,
dijabarkan sebagai berikut : melaporkan apakah organisasi mempunyai kebijakan
global atau praktek umum untuk menjamin penerimaan pegawai dari penduduk
lokal di daerah operasi utama. Sedangkan pada IAI (2007) tidak secara spesifik
mendeskripsikan hal tersebut. Namun dapat dikatakan Panduan Keberlanjutan
GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, dengan penekanan pada adanya karyawan
lokal yang bekerja pada perusahaan.
Begitupun dengan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada poin EC8
(GRI, 2006), dapat dikatakan Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan
Akuntansi Syariah, dengan penekanan pada pembangunan dan dampak investasi
infrastruktur serta jasa yang diberikan kepada publik secara komersial, dengan
penjabaran sebagai berikut : laporkan apakah organisasi melakukan penilaian
kebutuhan komunitas untuk menentukan infrastruktur dan jasa lainnya yang
dibutuhkan, di mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi secara
langsung, karena tujuan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik.
Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjadi pribadi yang dapat
bermanfaat bagi banyak orang. sebab ini adalah salah satu perintah Rasulullah
SAW kepada umatnya. Sabda beliau: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad). Selain itu, segala sesuatu yang kita
berikan kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita
sendiri. “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri
kalian sendiri” (QS. 17:7).
Indikator terakhir pada Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada Kinerja
Ekonomi adalah poin EC9 yaitu tentang penjelasan dampak ekonomi tidak
langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. Hal ini
menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan akuntansi
22
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
syariah. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan ummatnya untuk menjaga
lingkungan. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam QS Al A’raf : 56 : “Dan
janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah (Allah SWT)
memperbaikinya dan dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut.
Sesungguhnya rahmat Alloh SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat
baik”.
3.2. Hal-hal yang Dapat Dipelajari Akuntansi Syariah Dari Panduan
Laporan Keberlanjutan GRI
Berbagai musibah di tanah air ini, seperti tragedi runtuhnya terowongan
Freeport di Papua, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang belum dapat
diatasi hingga kini, hingga aktivitas pertambangan Newmont di Minahasa yang
mengakibatkan tingginya kadar arsenik di Teluk Buyat Minahasa, dianggap
sebagai fenomena alam (Cahyadi, 2013). Lebih lanjut Cahyadi (2013) menyatakan
bahwa dengan kata kunci fenomena alam, berarti upaya perusahaan untuk
meringankan beban korban bukan didasari tanggung jawab dari kesalahan
perusahaan, melainkan niat baik perusahaan dalam melaksanakan CSR
(Corporate Social Responsibility). Karena bukan kesalahan perusahaan, nama
baik perusahaan tambang itu tetap bersih, sehingga tetap diperbolehkan terus
mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut atau kawasan lainnya.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya masyarakat mengetahui informasi potensi
bencana alam akibat operasional perusahaan tambang. Sebab, bagaimanapun
keberlanjutan kehidupan masyarakat jauh lebih penting daripada keberlanjutan
operasi industri tambang.
Adanya panduan laporan keberlanjutan dari GRI sesungguhnya memiliki
niat baik untuk tujuan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Tingkat Aplikasi
bertujuan untuk menunjukkan suatu jalan untuk pendekatan yang lebih luas
terhadap pelaporan dengan menggunakan Kerangka Pelaporan GRI (GRI, 2006).
Lebih lanjut GRI (2006) menjelaksan bahwa GRI Reporting Framework dibuat
untuk memberikan framework yang diterima secara umum terhadap pelaporan
kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi.
23
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Jadi dapat dikatakan Kerangka Pelaporan GRI sebagai upaya preventif
untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena hanya butuh waktu kurang dari
satu jam untuk menebang satu pohon, namun memerlukan waktu puluhan tahun,
bahkan ratusan tahun untuk membesarkannya kembali. Melalui Kerangka
Pelaporan GRI juga, dilakukan upaya mengurangi dampaknya apabila telah terjadi
kerusakan akibat operasional perusahaan.
Akuntansi syariah yang disusun berdasarkan Al Qur’an dan Hadits telah
terlebih dahulu dalam upayanya untuk melestarikan lingkungan. Melestarikan
lingkungan hidup, ditempuh melalui pendekatan preventif, di antaranya melalui
pemahaman ajaran agama secara komprehensif dan integratif. Dalam konteks
lingkungan sering disebut istilah “Fiqh Lingkungan”. Fiqh dalam konteks
lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli,
baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang
tersebar di alam jagad raya.
GRI beserta seluruh perangkat organisasinya telah menyediakan berbagai
modul secara gratis untuk penggunanya. Salah satunya, adalah Tingkat Aplikasi.
Pada tingkatan aplikasi, penilaian dilakukan tidak hanya secara kuantitatif, namun
juga secara kualitatif. Ada tiga tingkatan didalam sistem, yang bernilai C, B dan
A. Kriteria pelaporan pada tiap tingkatan mencerminkan sejauh mana aplikasi dari
Kerangka Pelaporan GRI. A “plus” (+) tersedia pada setiap tingkatan (mis. C+,
B+, A+) jika ada external assurance yang digunakan pada laporan (GRI, 2006).
Lahirnya Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK No. 59)
menimbulkan pro dan kontra dalam tataran aplikasi, hal ini didasarkan pada
kondisi dimana disatu sisi terdapat pihak yang masih pesimis dan disisi lain
terdapat pihak yang beranggapan bahwa sudah saatnya membutuhkan akuntansi
syariah tersebut (Norhadi, 2006). Lebih lanjut Norhadi (2006) menyatakan bahwa
persimpangan jalan pelaksanaan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK
No. 59) paling tidak dipicu oleh faktor: Sedikitnya bank syariah yang go publik,
faktor sosialisasi, inkonsistensi usaha, kelemahan dalam teori.
24
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Oleh karena itu, dalam aplikasinya, akuntansi syariah dapat belajar dari
GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan pengungkapan transaksi yang berkaitan
dengan keberlanjutan lingkungan hidup, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Sehingga akuntansi syariah bukan hanya sekedar “wacana” namun menjadi ”aksi”
nyata dalam setiap aktivitas entitas usaha berbasis syariah.
25
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
IV. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Untuk tujuan mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global
Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, dapat
disimpulkan bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting
Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin
indikator yang masih menggunakan bunga, pada poin indikator upah dan
pajak. Namun terdapat perbedaan motif dalam hal tujuan pelaporan,
karena pelaporan keberlanjutan berdasarkan GRI hanya semata untuk
mengejar dunia (keuntungan) perusahaan, namun pada akuntansi syariah
motif pelaporan keberlanjutan didasari atas kewajiban, dimana bila
dilaksanakan mendapatkan pahala dari pada hanya sekedar mengejar
keuntungan usaha.
2. Untuk tujuan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi
Syariah dari GRI, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah dapat
belajar dari GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan pengungkapan
transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup, baik
secara kuantitatif maupun kualitatif.
4.2. Saran dan Implikasi Manajerial
4.2.1.Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah
dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi dari penulisan makalah ini
yang mungkin dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
1. Hasil yang menunjukkan bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan
Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah,
kecuali pada poin yang menggunakan indikator bunga, dapat menjadi
perhatian dan pertimbangan dari perusahaan atau instansi pemerintah
yang berbasis syariah untuk mengaplikasikan Panduan GRI ini.
26
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
2. Hasil yang menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah dapat mengambil
beberapa hal dari Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, sehingga
diperlukan adanya upaya untuk sosialisasi Panduan GRI ini secara
lebih lengkap dan komprehensif untuk entitas usaha yang berbasis
syariah, agar dalam aplikasinya dapat dilakukan secara sejalan.
4.2.2.Implikasi Manajerial
Berdasarkan berbagai saran atau rekomendasi yang diusulkan diatas, maka
implikasi manajerial dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi akuntan, dalam rangka meningkatkan nilai-nilai dalam akuntansi
syariah yang didasarkan atas Al Qur’an dan Hadits, maka diperlukan
upaya untuk memahami Panduan GRI secara lengkap dan detil.
2. Bagi Manajemen entitas usaha berbasis syariah, dalam menerapkan
aplikasi akuntansi syariah, maka dapat dipertimbangkan untuk
menyiapakan SDM akuntan yang bekerja di perusahaan yang
memahami Panduan GRI. Selain itu, implikasi manajerialnnya adalah
entitas usaha berbasiskan syariah dapat mempertimbangkan untuk
mendaftar sebagai entitas usaha yang tergabung dalam organisasi GRI.
3. Bagi kalangan akademisi, makalah ini diharapkan memberikan
konstribusi positif bagi dunia penelitian, khususnya penelitian
akuntansi syariah. Dengan demikian tulisan ini diharapkan akan
menambah literatur tentang akuntansi syariah dan laporan
keberlanjutan. Sehingga diharapkan akademisi yang tertarik untuk
melakukan penelitian akuntansi syariah dan laporan keberlanjutan
semakin meningkat di masa yang akan datang.
4.3. Keterbatasan Makalah
1. Panduan Laporan Keberlanjutan GRI hanya memfokuskan pada 9
(Sembilan) indikator kinerja ekonomi. Perlu adanya penambahan
indikiator Panduan GRI yang lainnya (indikator lingkungan dan sosial)
2. Metodologi penulisan, terbatas hanya pada studi literatur. Sehingga
disarankan untuk penelitian selanjunya dapat dilakukan secara
kuantitatif atau kualitatif dengan metode IDI atau FGD.
27
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Daftar Referensi
Al Qur’anul Karim.
Ballou, Brian, Dan L. Heitger, and Charles E. Landes. 2006. The Future of
Corporate Sustainability Reporting : A Rapidly Growing Assurance
Opportunity. Journal of Accountancy 202.6 pp. 65-74.
Brosowsky, Jan., Isenmann, Ralf., Beisel, Monika., dan Marx-Gomez, Jorge.
2004. XML Schema For Sustainability Reports Meeting The Needs Of The
GRI Guidelines. Editions du Tricorne. ISBN: 28 29 30 275-3. Geneva.
Cahyadi, Firdaus. 2013. Belajar Dari Kasus Freeport. Koran Tempo Edisi Rabu,
29 Mei 2013. pp. A11.
Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future.
Oxford University Press. Oxford.
Fitria, Soraya, and Dwi Hartanti. Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi
Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative
Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. Simposium Nasional
Akuntansi XIII. Universitas Jend. Sudirman Purwokerto. Purwokerto.
Global Reporting Initiative. 2006. Reporting Guidelines Version 3.0.
www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013.
Global Reporting Initiative. 2006. Set Protokol Indikator Ekonomi (EC).
www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013.
Global Reporting Initiative. 2006. Tingkat Aplikasi GRI.
www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013.
Global Reporting Initiative. 2013. The Sustainability Content of Integrated
Reports – A Survey of Pioneers. www.globalreporting.org. Diakses pada
tanggal 18 Agustus 2013.
Hafizah, Yulia. 2004. Akuntansi Kapitalis Dalam Kacamata Syariah : Suatu
Catatan Aksiologis. Jurnal Al Mawarid Edisi XI.
28
Program MM Syariah – MB IPB © 2013
Hedberg, Carl-Johan., dan Malmborg F. V. 2003. The Global Reporting
Iniatiative and Corporate Sustainability Reporting In Swedish Companies.
Corporate Social Responsibility and Environmental Management Vol. 10.
pp. 153-164.
Indonesia, Ikatan Akuntan. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Syariah. Jakarta.
Jalal. 2011. Pelaporan Keberlanjutan dan Standar GRI G3.1. Lokakarya
Lingkungan dan Pasca-Tambang Antam. Bogor, 14 Oktober 2011.
Khan, M. H. U. Z., Islam, M. A., Fatima, J. K., & Ahmed, K. 2011. Corporate
Sustainability Reporting Of Major Commercial Banks In Line With GRI :
Bangladesh Evidence. Social responsibility journal, 7(3), pp. 347-362.
Lamberton, Geoff. 2005. Sustainability Accounting — A Brief History And
Conceptual Framework. Accounting Forum. Vol. 29. No. 1. Elsevier.
Norhadi. 2006. Menggagas Rekonstruksi Akuntansi Syariah.Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Vol. 1. No.1. April.
Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi
Islam La Riba. Vol. 1 No. 2 Desember.
zisindosat.com/kewajiban-zakat-dalam-alquran-dan-hadis/. Diakses pada tanggal
18 Agustus 2013.