ANALISIS PENENTUAN PENETAPAN UPAH
MINIMUM REGIONAL DI JAWA TENGAH
Tugas Ekonomi Sumber Daya Manusia
Disusun oleh:
1. Bella Aldida C2B008018
2. Hera Pradipta P. C2B008037
3. Indah Fitri P. C2B008038
4. Lintantia Fajar A. C2B008043
5. Marita Praba P. C2B008046
ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas pembuatan makalah kami yang berjudul
“Analisis Penentuan Penetapan Upah Minimum Regional di JawaTengah.”
Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua
kami yang telah mendukung secara moril dan materil sehingga pembuatan makalah
ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen
pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia kelas Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan yang telah membimbing kami dengan baik sehingga ilmu ini
dapat bermanfaat bagi kami. Juga kepada pihak-pihak yang telah membantu proses
pembuatan tugas makalah ini hingga dapat terselesaikan.
Mengingat masih dalam proses belajar, tim penulis memohon maaf bila
terdapat kesalahan dalam makalah yang telah kami buat. Dan harapan kami semoga
makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
TIM PENULIS
SEMARANG, Juni 2010
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul ...................................................................................................1
Kata Pengantar...................................................................................................2
Daftar Isi ............................................................................................................3
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang.......................................................................................4
B. Rumusan Masalah..................................................................................5
C. Tujuan Penulisan ...................................................................................5
D. Manfaat .................................................................................................6
E. Metodologi Penulisan ............................................................................6
F. Sistimatika Penulisan..............................................................................6
BAB II Kajian Pustaka
A. Upah Minimum dan Serikat Kerja.........................................................8
B. Definisi Upah Minimum........................................................................10
C. Komponen Upah Minimum...................................................................10
D. Kebijaksanaan Pengupahan Insentif......................................................12
E. Upah Minimum Regional dan Kesempatan Kerja.................................13
F. Hubungan Antara Upah Minimum dengan Hubungan Industrial.........14
BAB III Pembahasan
A. Definisi Upah Minimum........................................................................15
B. Peraturan Perundang Undangan yang Terkait
Penetapan Upah Minimum....................................................................19
C. Mekanisme Pennetapan Upah Minimum .............................................20
D. Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Upah Minimum .........22
E. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum ...........................................23
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................................25
B. Saran .....................................................................................................26
Daftar Pustaka ...................................................................................................27
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting yang perlu di perhatikan di setiap
negara, khususnya di Indonesia. Karena masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan
masalah yang umum dan mendasar terkait dengan salah satunya adalah masalah mengenai
Upah yang diberikan pada tenaga kerja. Untuk itu pemerintah memberikan campur tangan
dengan kebijakan – kebijakan yang ada mengenai penetapan upah agar para tenaga kerja di
Inonesia khususnya kaum buruh mempunyai penghidupan yang layak dan taraf hidup yang
meningkat. Dengan menentukan Upah minimum kepada para tenaga kerja. Upah Minimum
adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja itu sendiri , perusahaan dan
bagi pemerintah. Di Indonesia menunjukkan bahwa upah tampaknya telah menjadi alat
yang efektif dari pemerintah untuk mengontrol buruh.Bagi tenaga kerja itu sendiri upah
digunakan untuk menghidupi kebtuhan hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi
perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan mempengaruhi produksi
total perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi perusahaan
upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
di Indonesia, menaikkan upah dan biaya buruh, ketika memang ada kebutuhan untuk itu
demi pembangunan ekonomi.
Salah satu campur tangan pemerintah tentang penetapan upah adalah merumuskan
kebijakan tentang penetapan upah minimum regional yaitu Upah Minimum Provinsi dan
Upah minimum Kabupaten / Kota.Jadi, upah ditetapkan secara sektoral dan regional
provinsi maupun kabipaten / kota. Hal ini dikarenakan penentuan kebijakan mengenai upah
minimum diserahkan kepada daerah sesuai dengan adanya otonomi daerah (UU No. 25
tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004) khususnya dalam pasal 3 ayat 5 utir 8 PP No. 25
tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah
otonom yang mengatur pembagian kewenangan sebagai berikut :
1. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja dan
2. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum
Besaran upah minimum didasarkan pada skala yang disebut ‘Kebutuhan Fisik Minimum’,
yang dpenyesuainnya dengan Indeks Kebutuhan Hidup Layak . Menghitung Upah yang
4
Layak kebutuhan Standar dari Upah Layak haruslah mencakup hal-hal berikut Kebutuhan
Fisik, sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan ragawi buruh, agar ia dapat bekerja
dengan segenap tenaga dan sanggup berkonsentrasi penuh selama bekerja. Kebutuhan
Mental, mencakup persoalan bagaimana buruh tersebut menjaga martabat dirinya di tengah
pergaulan sosial. Kebutuhan Berkeluarga, mencakup sekaligus Kebutuhan Fisik dan
Mental. Tiap orang butuh untuk mendapatkan pasangan hidup, dan meneruskan
keturunannya. Kebutuhan ini seringkali bersesuaian dengan tuntutan sosial dan spiritual
yang diberlakukan masyarakat.
Upah Minimum yang ditentukan secara bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya
oleh ‘Dewan Penelitian Pengupahan Daerah’. Selain itu para Gubernur, bupati, wali kota
harus tanggap terhadap aspirasi pekerja ini agar tidak terjadi gejolak sosial di daerahnya
terkait penetapan upah minimum provinsi atau kabupaten /kota. Otonomi daerah telah
menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi serikat buruh untuk bisa mempengaruhi
hasil-hasil kebijakan perburuhan, dan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan
peraturan secara umum.
B. Rumusan Masalah
1) Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Regional?
2) Peraturan perundang – undangan apa yang terkait dengan penetapan upah minimum
di Jawa Tengah?
3) Bagaimana mekanisme penetapan Upah Minimum di Jawa Tengah?
4) Apa saja pertimbangan yang menentukan penetapan Upah minimum di Jawa Tengah?
5) Bagaimana dengan pengawasan pelaksanaan Upah Minimum diJawa Tengah?
C. Tujuan Penulisan
1) Untuk Lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Regional.
2) Agar dapat lebih faham peraturan perundang undangan apa saja yang melandasi
penetapan upah minimum diJawa Tengah.
3) Agar dapat menganalisis mekanisme dalam penetapan upah minimum di Jawa
Tengah.
4) Agar dapat mengetahui pertimbangan – pertimbangan apa saja yang menentukan
penetapan upah Minimum di Jawa Tengah.
5
5) Agar dapat menganalisis bagaimana pengawasan pelaksanaan Upah Minimum di
Jawa Tengah.
D. Manfaat
Manfaat Manfaat dari penyusunan PenulisanTugas ini adalah sebagai berikut.
a. Bagi Penyusun
Untuk memenuhi tugas Ekonomi Sumber Daya Manusia yang di berikan oleh dosen
Fakultas Ekonomi Undip, dan agar dapat lebih mengaplikasikan ilmu yang telah di
dapat selama perkuliahan.
b. Bagi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Undip
Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus dan acuan bagi mahasiswa serta
referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu
pengetahuan bagi pembaca.
c.Bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi dan Kabupaten / Kota
Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam membuat
perencanaan, pengelolaan, pelayanan,dan mengambil keputusan tentang penetapan
UMR (Upah Minimum Regional) dalam Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Agar
semakin bijak dan nantinya akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap pekerja
khususnya kaum buruh sehingga dapat memenuhi kehidupan yang layak dan hidup
sejahtera.
E. Metodologi Penulisan
1. Study Pustaka
2. Browsing
F. Sistematika Penulisan Tugas
Tugas ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Bagian Pendahuluan, Bagian Isi, dan
Bagian Penutup.
1. Bagian Pendahuluan, terdiri dari Halaman Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan dan
Manfaat,Metodelogi dan Sistematika Penulisan Tugas Penelitian.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
6
Bab ini nerisi tentang kajian teori tentang penetuan harga barang publik,sebagai
landasan penulisan.
2. Bagian ini merupakan isi tentang hasil penelitian .
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian, dan Pembahasan.
BAB V PENUTUP
Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran
3. Bagian Penutup, terdiri atas Daftar Pustaka.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. UPAH MINIMUM DAN SERIKAT KERJA
Masalah pertama yang timbul dalam bidang pengupahan adalah bahwa
pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan
yang berbeda mengenai upah. Bagi pengusaha, upah dipandang sebagai beban, karena
semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin kecil proporsi
keuntungan bagi pengusaha. Kenyataan menunjukan bahwa hanya sdikit pengusaha
yang secara sadar dan sukarela terus menerus berusaha meningkatkan penghidupan
karyawannya terutama pekerja golongan yang paling rendah. Di pihak lain, karyawan
melalui serikat pekerja atau dengan mengundang campir tangan pemerintah selalu
menuntut kenaikan upah dan perbaikan freee benefits. Tuntutan seperti itu tidak
disertai peningkatan produktifitas kerja akan mendorong pengusaha untuk:
1. Mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi
2. Menggunakan teknologi padat modal
3. Menaikan harga jual barang yang kemudian mendorong inflasi
Masalah kedua dibidang pengupahan berhubungan dengan keanekaragaman
sistem pengupahan. Proporsi bagian upah dalam bentuk natura dan freenge benefits
cukup besar, dan besarnya tidak seragam antara perusahaan – perusahaan. Sehingga
kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijakan nasional. Misalnya dalam
menentukan PPN, UMR, Upah Lembur, dll.
Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang pengupahan adalah rendahnya
tingkat upah dan pendapatan masyarakat. Banyak karyawan yang berpenghasilan
rendah, bahkan lebih rendah dari kebutuhan fisik minimumnya. Rendahnya tingkat
upah disebabkan oleh rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha dan
rendahnya produktifitas kerja. Rendahnya kemampuan tingkat manajemen pengusaha
menimbulkan banyak keborosan dalam hal dana, sumber – sumber dan waktu,
akibatnya karawan tidak dapat bekerja dengan efisien dan biaya produksi per unit
menjadi besar. Dengan demikian pengusaha tidak mampu membayar upah yang
tinggi. Sedangkan produktifitas kerja karyawan yang rendah, membuat pengusaha
memberikan imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga, akan tetapi rendahnya
8
produktifitas kerja diakibatkan oleh tingkat penghasilan dan nilai gizi yang rendah.
Oleh karena itu pemerintah ikut campur dalam penanganan masalah tersebut dengan
cara menetapkan kebutuhan fisik minimum dan upah minimum.
Sehubungan dengan hal – hal di atas, pemerintah telah mengembangkan
penerapan upah minimum. Sasarannya adalah agar upah minimum paling sedikit
cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Dengan
demikian kebijakansaan penentuan upah minimum adalah:
1. Menjamin penghasilan karyawan sehinga tidak lebih rendah dari suatu
tingkat tertentu.
2. Meningkatkan produktifitas karyawan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengancara – cara
produksi yang lebih efisien.
Departemen Tenaga Kerja dan Dewan Penilitian Pengupahan Daerah
menghitung kebutuhan fisik minimum seorang pekerja lajang (PL), keluarga dengan
anak dua orang (K2), dan keluarga dengan anak tiga orang (K3) per bulan. Komponen
kebutuhan fisik minimum dapat digolongkan dalam lima kelompok, yaitu:
1. Kelompok makanan dan minuman, terdiri dari: beras, daging, ikan, sayur,
buah, akacang – kacangan, ubi, minyak goreng, cabai, bawang, kelapa,
gula, garam, teh, dan kopi.
2. Kelompok bahan bakar dan penerangan, terdiri dari: minyak tanah, lampu
teplok, dan air minum.
3. Kelompok perumahan dan perawatan, terdiri dari: sewa rumah, tempat
tidur, bantal, piring, gelas minum, ceret, periul, wajan, panci, sendok, dan
garpu.
4. Kelompok pakaian, teridiri dari: celana, rok, kemeja, baju, kaos, kain
sarung, celana dala, peci, handuk, sepatu, sandal, dan sabun cuci. Untuk
yang berkeluarga ditambah kain kebaya, kain panjang, kutang, stagen,
selendang, dan pakaian anak.
5. Kelompok lain – lain mencakup; transportasi, rekreasi obat – obatn,
pendidikan dan bacaab, pangkas rambut, sikat gigi, dan odol.
Besar kecilnya gaji atau upah yang diterima pekerja selain ditentukan oleh
perusahaan tidak terlepas dari pengaruh serikat pekerja yang terdapat dalam suatu
9
perusahaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tingkat upah perlu juga dikaitkan
dengan fungsi dan peranan serikat kerja.
B. DEFINISI UPAH MINIMUM
Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981
merupakan upah yang ditetapkan secara minmium regional, sektoral regional maupun
subsektoral. Dalam hal ini, upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan.
Upah Pokok Minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik
regional, sektoral, maupun subsektoral. Dalam peraturan pemerintah yang diatur
secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk dalam tunjangan.
Disamping definisi diatas, DPP FPSI (Position Paper, Agustus 1983)
menetapkan definisi upah minimum sebagai upah permulan yang diterima oleh
seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya secara minimal.
C. KOMPONEN UPAH MINIMUM
Terdapat tiga kompinen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah
minimum yaitu;
1. Kebutuhan Fisik Minimum
Kebutuhan Fisik Minimum adalah kebutuhan dari seseorang yang
diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar
dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Nilai
dari kebutuhan fisik minimum mencerminkan nilai ekonomi dari
barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja dan keluarganya dlam
jangka waktu satu buian.
Rumus perhitungan nilai KFM (Kebutuhan Fisik Minimum)
Dimana:
n = barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu satu bulan.
Pekerja lajang membutuhkan 47 macam barang dan jasa.
10
Pekerja yang bekeluarga membutuhkan 53 macam barang dan
jasa.
t = waktu penelitian (bulan, triwulan, tahun)
p = harga barang, pti adalah harag suatu jenis barang tertentu
pada saat tertentu pula.
q = jumlah satuan barang dan jasa yang diteliti, qoi adalah
jumlah barang dan jasa tertentu pada tahun dasar. Nilai q
untuk setiap barang dan jasa telah ditentukan terlebih dahulu
jumlah minimumnya.
2. Indeks Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya
harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak
langsung mencerminkan tingkat inflasi. Data mengenai harga ini dikumpulkan
BPS dan mencakup 160 macam barang yang dibagi menjadi empat kelompok
pengeluaran, yaitu : makanan, sandang, perumahan dan aneka. Ineks Harga
Konsumen dihitung setiap bulan dan setiap tahun, dinyatakan dalam bentuk
prosentase.
Pengumpulan data dilakukan di 17 ibu kota propinsi dan hasil
gabungan dari IHK kota-kota ini dianggap sebagai pengukur tingkat inflasi
nasional. IHK suatu daerah juga mencerminkan tingkat inflasi daerah yang
bersangkutan.
Cara perhitungan
IHK dapat dihitung dengan mempergunakan tahun dasar , misalnya
April 1977-Maret 1978, jadi harga barang dan jasa periode ini dianggap sama
dengan 100. Untuk tahun selanjutnya harga barang dan jasa yang dijadikan
patokan dibandingkan dengan harganya pada tahun dasar. Komponen dan
timbangan IHK selalu ditinjau 10 tahun sekali dengan menggunakan data dari
BPS.
Rumus perhitungan IHK :
Dengan :
11
= indeks bulan ke n
= nilai konsumsi suatu jenis barang pada tahun dasar
= harga relatif yang terjadi pada bulan ke n dibandingkan
dengan bulan sebelumnya (n-1) untuk satu jenis barang
= nilai konsumsi bulan ke (n-1)
= harga suatu jenis barang pada bulan berjalan
= harga satu jenis barang pada bulan sebelumnya atau bulan
ke (n-1)
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian
di suatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan
dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah bersangkutan. Semakin
tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah semakin besar
kesempatan berkembang bagi perusahaan yang beroperasi di daerah yang
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan perekonomian
daerah secara tidak langsung merupakan gambaran kemakmuran suatu daerah.
Cara perhitungan
Rumus perhitungan Pertek :
Dengan :
r = tingkat pertumbuhan ekonomi daerah
i = propinsi yang diukur tingkat pertumbuhannya
t = tahun, menunjukkan kapan penghitungan itu dilakukan
D. KEBIJAKSANAAN PENGUPAHAN INSENTIF
12
Pembayaran untuk pekerjaan dapat menciptakan insentif yang tidak
dikehendaki jika perusahaan gagal mengantisipasi semua konsekuensi dari rencana
insentif. Kebijakan – kebijakan dalam oengupahan insentif, yaitu sebagai berikut:
1. Menciptakan kebijakan upah yang memihak buruh
Kebijakan upah ini mempengaruhi pemikatan buruh untuk masuk ke
perusahaan dan mencegah mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat
bekerja dalam waktu yang lama masuk perusahhaan. Hal tersebut
mencegah individu dengan keluarganya untuk bergabung pada perusahaan
semacam ini karena perusahaan menuntut komitmen waktu pada buruh.
2. Kompensasi insentif dan PHK
Memberikan kompensasi pada buruh pada akhir periode pekerjaan dapat
menjadi mekanisme efektif untuk mengurangi kelalaian buruh. Oleh
karena itu kelalaian buruh dapat direduksi dengan mengubah kebijakan
upahnya. Buruh menjadi lebih produktif dan kurang sembrononya jika
perusahaan mengupahnya lebih rendah dari hasil terkecil pada tahap awal
hubungan kerja dan lebih tinggi dari hasil terkecil pada hubungan kerja
selanjutnya.
PHK adalah kebijakan yang tidak asli yang berasal dari kebijakan upah
yang dibuat untuk mengurangi kelalaian buruh. Biasanya sebuah
perusahaan yang mempunyai kebijakan upah pengganti tidak akan dapat
menjatuhkan PHK.
E. UPAH MINIMUM REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA
Permasalah yang timbul dengan adanya penetapan upah minimum adalah:
1. Menyangkut sejauhmana upah riil mengikuti pertumbuhan produktivitas
2. Kebutuhan terhadap penentuan upah minimum
Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi
dalam pasar tenaga kerja. Artinya, dengan ketentuan upah minimum, maka buruh
mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja
dalam industri tersebut. Sedangkan serikat buruh yang cenderng memaksimumkan
pendapatan buruh yang sudah ada akan cenderung mendiskriminasikan pendatang
baru dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah dalan langkah jangka
menengah dan panjang adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja
13
dengan revisi secara besar – besaran dari kurikulum dan manajemen Balai Pelatihan
Kerja yang dikelola Departemen Tenaga Kerja.
.
F. HUBUNGAN ANTARA UPAH MINIMUM DENGAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Dalam situasi penawaran tenaga kerja lebih besar daroada lowongan kerja
yang tersedia, maka hanya tenaga kerja yang memiliki ketarampilan yang punya
kesempayan untuk masuk pasar kerja. Dengan demikian keterampilan pekerja harus
ditingkatkan agar pekerja dapat masuk ke lapangan kerja. Tetapi agar pekerja dapat
memperoleh upah yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya pekerja tidak
hanya harus sekedar terampil tetapi juga harus dapat mencapai tingkat produktivitas
tinggi, agar tingkat upah dapat ditingkatkan.
Masalah upah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :
1. Segi mikro, menyangkut masalah keserasian antara besarnya upah dengan
kemampuan perusahaan.
2. Segi makro, menyangkut hubungan natara upah dengan produktivitas tenaga kerja dan
kesempatan kerja.
Dari gambaran permasalahan di atas, ada baiknya kita menengok landasan
Hubungan Industrial Pancasila (HIP). HIP didasarkan pada tridharma yang berarti
pekerja, pengusaha dan pemerintah saling berhubungan melalui rasa ikut memiliki,
rasa saling bertanggung jawab dan mawas diri secara jujur serta berani. Apabila HIP
ini dapat dijalankan dengan baik, maka tidak perlu ada pertentangan social di antara
anggota masyarakat dan juga tidak akan timbul adanya pemerasan yang kuat terhadap
yang lemah.
14
BAB III
PEMBAHASAN
A. DEFINISI UPAH MINIMUM
Upah menurut pasal 1 angka 30 UU 13/2003 adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan. Besarnya upah dan cara pembayarannya yang telah disepakati buruh &
pengusaha dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja.
Menurut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah,
pada pasal 1 huruf a upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha
kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,
atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja
antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun
keluarganya.
Menurut Permenaker Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum pada
pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah
pokok termasuk tunjangan tetap.
Konvensi ILO No. 95 tentang Perlindungan Upah menyatakan bahwa upah
merupakan imbalan ata u penghasilan, sebagaimana penyusunan atau perlindungannya,
yang dapat dinyatakan dalam uang, dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama atau oleh
peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja baik
tertulis atau lisan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa
yang telah dilakukan atau akan dilakukan.
Jenis Upah Minimum
1. Upah Minimum Propinsi (UMP)
adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu propinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
15
upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.
3. Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSProp)
adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di
satu propinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSKab)
adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.
Gubernur menetapkan UMP dan UMK. Apabila Gubernur menetapkan UMK
maka harus lebih besar dari UMP. Selain itu, Gubernur dapat menetapkan UMSProp atau
Upah Kesepakatan Organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
Sistem upah di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai bagian dari mekanisme
pasar untuk alokasi yang efisien dari sumber-sumber, tetapi juga memiliki fungsi
kebijakan sosial yang penting, yaitu untuk melindungi yang lemah dengan mengaitkan
upah sedemikian rupa dengan kebutuhan para pekerja.
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP
KSPSI) meminta seluruh jajarannya dari tingkat perusahaan, kabupaten/kota hingga
provinsi memperjuangkan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak
(KHL) daerah setempat. Besaran KHL di setiap daerah tidak sama, tetapi besarannya
dapat dirumuskan berdasarkan indeks harga konsumen atau tingkat inflasi di daerah yang
bersangkutan. Berikut ini adalah tabel Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah dan tabel Upah
minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
PERKEMBANGAN PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2004 – 2010 PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN UM KHM KHL %2004 394.412 415.116 - 95.01
2005 422.575 429.157 - 98.47
2006 491.552 - 587.495 83.67
2007 548.729 - 634.934 86.42
2008 601.418 - 667.715 90.10
2009 679.082 - 752.383 90.30
2010*) 734.874 - 801.210 91.81
Sumber: www.nakertrans.jateng.go.id
16
Dapat dilihat dari tahun 2004-2010 upah minimum di Jawa Tengah mengalami
kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 394.412,00 pada tahun 2004, meningkat jadi
Rp 734.874,00 pada tahun 2010. Selama 6 tahun upah minimum di Jawa Tengah
mengalami kenaikan sebesar Rp 340.462,00. Meningkatnya upah minimum dikarenakan
kebutuhan hidup pekerja yang meningkat pada tiap tahunnya, yaitu dari Rp 415.116,00
pada tahun 2004 menjadi Rp 801.210,00. Dimana KHM/KHL dirumuskan berdasarkan
indeks harga konsumen atau tingkat inflasi yang terjadi di Jawa Tengah. Namum
meningkatnya upah minimum tiap tahunnya tidak lebih dari Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum di Jawa Tengah tiap tahunnya
masih di bawah KHM/KHL. Upah minimum hanya mengalami kenaikan sekitar 83%-98%
dari perhitungan KHM/KHL. Hal ini mengindikasikan bahwa upah minimum di Jawa
Tengah dirasa masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak untuk para
pekerja.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) haruslah lebih besar dari pada UMP.
Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota tiap daerah berbeda-beda hal ini dikarenakan
perekonomian tiap daerah berbeda-beda. Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota dari
tahun 2006-2010 sama hal nya dengan Upah Minimum Provinsi mengalami kenaikan yang
cukup signifikan tiap tahunnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota tertinggi untuk tahun
2010 ada pada Kota Semarang yaitu sebesar Rp 939.756,00, dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota terendah pada tahun 2010 yaitu sebesarRp 660.000,00 pada Kabupaten
Cilacap Wilayah Timur. Dapat dilihat bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak selalu
berada di atas Upah Minimum Provinsi. Ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang
upah minimumnya berada di bawah Upah Minimum Provinsi, yang mana menunjukkan
indeks harga konsumen atau tingkat inflasi tiap daerah berbeda-beda, dan tergantung juga
bagaimana kebijakan upah yang telah disepakati oleh pemerintah derah bersama dengan
perusahaan-perusahaan dan serikat buruh yang ada di tiap daerah.
17
Sumber: www.nakertrans.jateng.go.id18
Kenaikan upah minimun memiliki beberapa dampak, untuk para pekerja hal ini
dianggap menguntungkan karena meningkatkan pula upah mereka yang artinya secara
tak langsunng akan meningkatkan kesejahteran para pekerja. Dampak lainnya adalah
dengan adanya kenaikan tingkat upah minimum maka perusahaan akan mengurangi
sebagian tenaga kerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa setelah adanya kenaikan upah
minimum perusahaan mengubah proses produksi yang padat tenaga kerja dengan proses
produksi yang lebih padat modal dan lebih menuntut keterampilan.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT PENETAPAN
UPAH MINIMUM
1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Permenakertrans No. Per-17 /Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo
Kepmenakertans No: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21
Permenaker No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum
4. Kepmenakertrans No. Kep-231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah
minimum
5. Keputusan Presiden No.107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
6. Peraturan Menakertrans No: Per-03/MEN/I/2005 tentang Tata cara Pengusulan Keanggotaan
Dewan Pengupahan Nasional
7. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum dapat mengajukan
penangguhan. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara
serikat pekerja yang terdaftar pada Depnaker dan didukung oleh mayoritas pekerja di
perusahaan yang bersangkutan dengan pengusaha, atau kesepakatan pengusaha dengan
pekerja yang mewakili lebih dari 50% pekerja penerima upah minimum bagi perusahaan
yang belum ada serikat pekerja disertai dengan :
a. salinan kesepakatan bersama
b. salinan akte pendirian perusahaan
c. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba
beserta penjelasan-penjelasan untuk 2(dua) tahun terakhir.
19
d. Perkembangan produksi dan pemasaran selam 2(dua)tahun terakhir
e. Data upah menurut jabatan pekerja
f. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan upah minimum
g. Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang
baru setelah berakhirnya waktu penangguhan
Persetujuan penangguhan berlaku untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.
Sumber: www.nakertrans.jateng.go.id
Tabel di atas merupakan daftar penangguhan upah minimum kabupaten/kota
tahun 2005-2010 di Jawa Tengah. Pada tahun 2005 total pengajuan penangguhan
sebanyak 31, 29 disetujui, 1 ditolak, dan 1 dicabut. Untuk tahun 2006 pengajuan
penangguhan ada 40, disetujui sebanyak 29, ditolak 4, dan dicabut 7. Pada tahun 2007,
ada 28 pangajuan penangguhan, tidak ada yang ditolak selama tahun 2007, 24 disetujui,
4 dicabut. Tahun 2008 pengajuan penangguhan sebanyak 30, 2 ditolak, 26 disetujui, dan
2 dicabut. Pada tahun 2009 penagjuan penangguhan sebanyak 77, 3 ditolak, 59 diterima,
15 dicabut. Sedangkan pada tahun 2010 ada 33 pengajuan penangguhan, 1 ditolak, 31
diterima, 1 dicabut. Dapat dilihat terjadi peningkatan pengajuan penangguhan yang
cukup signifikan dari tahun 2008 ke 2009. Hal ini menunjukkan indikasi sedang
memburuknya iklim usaha di Jawa Tengah pada tahun 2009. Penurunan kembali
pengajuan penangguhan pada tahun 2010, mengindikasikan iklim usaha di Jawa Tengah
berangsur-angsur kembali pulih.
C. MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM
Penetapahan Upah Minimum harus memperhatikan Permenakertrans No 17/2005
tentang Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak(KHL) 20
yang adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang
untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1(satu)
bulan dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1(satu) tahun.
Nilai KHL diperoleh melalui survey harga yang dilakukan oleh tim tripartit
(untuk pemerintah diwakili oleh Badan Pusat Statistik (BPS)).
Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan
yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan
nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan definisi dari Dewan pengupahan sendiri adalah suatu lembaga non struktural
yang bersifat tripartit.
Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh dengan komposisi 2:1:1 serta unsur perguruan
tinggi dan pakar.
Masa jabatan dewan pengupahan untuk 1(satu) kali masa jabatan selama 3(tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Nilai KHL
ditetapkan oleh Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota setempat.
Mekanisme Penetapan UMP
Survey pasar & Pengumpulan
penyampaian data Kab/Kota data bahan perumusan upah minimum
Penyampaian data propinsi
usulan
laporan
21
Dinas Kab/Kota
Dinas Prov.
(pengolahan data)
MENAKERTRANS
Gubernur
(Penetapan UMP)
Dewan Pengupahan
Kab/Kota
Dewan Pengupahan
Prov. (Perumusan)
Survey Upah MinimumKHL
Mekanisme Penetapan UMK
Survey pasar & Pengumpulan
penyampaian rumusan data bahan perumusan upah minimum
usulan
Saran&pertimbangan
laporan
Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota dan
berdasarkan usulan komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosial dewan
ketenagakerjaan Daerah.
D. FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN UPAH
MINIMUM
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah :
1. Pendidikan & ketrampilan kerja
2. Kondisi pasar kerja (permintaan dan penawaran)
3. Biaya hidup (indeks harga konsumen/IHK)
4. Kemampuan perusahaan membayar biaya produksi
5. Kemampuan serikat pekerja (keberadaan dan kekuatan SP)
6. Produktiitas kerja (prestasi tenaga kerja)
22
Dewan Pengupahan
Kab/Kota
(Perumusan)
Bupati/Walikota
(Rekomendasi)
MENAKERTRANS
Dewan Pengupahan
Prov. (Perumusan)
Dinas Kab/Kota
Gubernur
(Penetapan UMK)
7. kebijakan dan investasi pemerintah (upah minimum)
Pertimbangan penetapan upah minimum:
a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) / Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
b. indeks harga konsumen (IHK)
c. kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan
d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
e. kondisi pasar kerja
f. tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita
g. Produktivitas (jumlah Produk Domestik Regional Bruto/PDRB : jumlah tenaga kerja
pada periode yang sama)
h. Usaha yang paling tidak mampu (marginal)
khusus untuk UMSProp dan tk.UMSKab juga mempertimbangkan kemampuan
perusahaan secara sektoral.
E. PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
Pengawasan atas pelaksanaan upah dapat dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Peraturan akan pengawasan ketenagakerjaan ini diatur dalam BAB XIV
UU No. 13 tahun 2003. Pengawasan ketenagakerjaan ini dilaksanakan untuk mengawasi
dan menegakkan hukum ketenagakerjaan. Dalam hal pengawasan atas pelaksanaan upah
minimum, hal tersebut berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi, yang dilaksanakan
oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya di
lapangan, masih banyak terdapat kendala-kendala :
a. kurangnya kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi
sementara wilayah kerja cukup luas
b. kurangnya SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran
Bupati/Walikota dan Gubernur akan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan.
Larangan Upah di bawah Upah Minimum
23
Dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 90 (1) dinyatakan bahwa pengusaha dilarang
membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya, dalam Permenakertrans
No.PER-01/MEN/1999 pasal 13 ayat 1 & 2 dinyatakan bahwa :
1. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP atau UMK atau
UMSP atau UMSK.
2. dalam hal daerah sudah ada penetapan UMK perusahaan dilarang membayar upah
lebih rendah dari UMK.
Sanksi
Apabila pengusaha melanggar ketentuan upah minimum, Gubernur dapat
menjatuhkan sanksi dengan mengacu pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 yaitu pidana
penjara minimal 1(satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun, dan/atau denda paling
sedikit Rp 100juta dan maksimal Rp 400juta.
24
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Upah minimum harus dikembalikan kepada prinsip sebagai upah yang
diberikan kepada buruh sebagai jaring pengaman. Upah minimum itu diharapkan
hanya berperan sebagai jaring pengaman agar upah tidak jatuh pada level di bawah
kewajaran. Artinya, jika buruh bekerja dengan baik, maka buruh akan menikmati
tingkat kehidupan yang cukup layak dan setidaknya berada pada garis kemiskinan. Oleh
karena itu upah minimum hanya diterapkan pada pekerja yang masa kerjanya 0 (nol)
tahun. Sedangkan upah di atas upah minimum ditetapkan sesuai dengan hasil
perundingan bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dengan demikian
pengupahan masih memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal ini penetapan upah
minimum sebagai jaring pengaman (safety net).
Harus ditegaskan lagi bahwa tingkat upah riil di setiap perusahaan haruslah
diarahkan sebagai hasil perundingan kolektif yang harus lebih tinggi dari upah
minimum. Penghitungan upah harus berdasarkan prinsip keadilan. Untuk mencapai hal
tersebut terdapat kendala karena adanya ketidakkonsistenan pengaturah upah
minimum. Standardisasi penetapan penghitungan upah minimum dengan
menggunakan data garis kemiskinan regional sebagai acuan.
Penetapan upah minimum yang diberlakukan sekarang ini cenderung
mengundang kontroversi karena dasar perhitungannya menimbulkan perbedaan
persepsi cara menghitung upah minimum antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
Sudah terjadi banyak kasus bahwa tidak mudah mencari kata sepakat besarnya upah
minimum dari kedua pihak ini. Upah minimum yang ditetapkan seringkali
dipersepsikan terlalu tinggi oleh pengusaha, sehingga UMR yang seharusnya
merupakan upah minimum dalam prakteknya menjadi upah maksimum. Perselisihan
perhitungan upah minimum perlu diminimalkan.
25
B. SARAN
1. Pemerintah perlu mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi buruh/pekerja
dan pengusaha dalam melaksanakan perundingan kolektif pada tingkat Bipartit.
2. Pemerintah perlu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang mendorong
terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan
pengusaha, yang dilandasi prinsip-prinsip perilaku beritikad baik.
3. Turut melakukan survey KHL dan menetapkan KHL serta menilik apakah standar
tersebut layak untuk kebutuhan upah minimum.
4. Pemerintah Jawa Tengah diharapkan dapat memperbaiki rumusan item-item
perhitungan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM/KHL), baik dari segi kualitas dan
kuantitasnya.
5. Harus ada lembaga kajian mengenai upah dan harga serta dampak ekonomis terhadap
pekerja maupun perusahaan-perusahaan.
6. Perlunya pengawasan ketenagakerjaan dalam implementasi upah dengan baik dan
benar.
26
DAFTAR PUSTAKA
Ananta, Aris. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Lembaga Demografi
Universitas Indonesia
Dessler Gary. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Prenhallindo.
Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta :
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan
Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
www.bps.jateng.go.id. Diakses tanggal 4 Juni 2010. Pukul 19.15.
www.nakertrans.jateng.go.id. Diakses tanggal 5 Juni 2010. Pukul 14.25.
Jurnal:
Tua Hasiholan Hutabarat, M.Si. 2006. Realitas Upah Buruh Industri. Medan.
Prof. Dr. Bambang Setiaji, dkk. 2001. Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktitas
Sektor Industri di Indonesia.
Neneng Sandra. 2004. Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan
Pengangguran di Pulau Jawa. Institiut Pertanian Bogor, Departemen Ilmu
Ekonomi Studi Pembangunan.
27