1 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
ANALISIS TENTANG REKENING DANA INVESTASI
I. PENDAHULUAN
1. DASAR HUKUM
a. Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971;
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan
Rekening Dana Investasi;
c. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas KMK
No.346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi
2. SEJARAH
A. Latar Belakang
Pada awal pelaksanaan Pelita I, untuk meningkatkan ketersediaan dana dalam
rangka pembiayaan kegiatan kegiatan pembangunan, Pemerintah membuka keran
atau jalur pinjaman dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia.
Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan
pembentukan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia. Penetapan ini
dituangkan dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal
31 Desember 1971. Keputusan Dewan Moneter ini mengatur mengenai
pembentukan “rekening antara” untuk menampung pinjaman luar negeri yang
akan diteruskan dalam bentuk pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Di
dalam Keputusan Dewan Moneter ini juga ditetapkan penggunaan dana yang
ditampung dalam rekening tersebut.
B. Pengelolaan RDI
1. Sumber Dana Sumber dana RDI menurut Pasal 2 KMK No. 346/KMK.017/2000,
terdiri dari :
a. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah
luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan
penerima pinjaman lainnya;
b. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI yang
dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman
lainnya;
c. pembayaran biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang
timbul dari pemberian pinjaman pinjaman/hibah luar negeri yang
2 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman
lainnya;
d. pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk
pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah;
e. dana APBN yang dialokasikan Pemerintah untuk RDI guna pembiayaan
investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah;
f. pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk
pembiayaan program Pemerintah.
2. Penggunaan RDI Menurut Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 KMK No.
346/KMK.017/2000; serta Pasal 1 PMK No. 82/PMK.06/2005, Dana RDI
digunakan untuk :
a. pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada
BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya.
b. pembiayaan suatu keperluan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam KMK No. 346/KMK.017/2000.
c. pembiayaan pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) yang
dilakukan oleh Pemerintah.
3. PERMASALAHAN
A. Bagaimana komposisi RDI dan kontribusinya terhadap Pembiayaan dalam APBN
tahun 2005 s.d. 2010.
B. Bagaimana posisi piutang RDI (Rekening Dana Investasi).
C. Bagaimana investasi RDI (Rekening Dana Investasi).
D. Klasifikasi Temuan BPK atas penerusan pinjaman RDI dalam APBN tahun 2005 s.d.
2010
3 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
II. PEMBAHASAN
1. Komposisi dan Kontribusi RDI terhadap Pembiayaan APBN
Dalam APBN, RDI berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan non utang. Setoran
RDI untuk pembiayaan anggaran berasal dari setoran penerimaan pembayaran kembali
pokok pinjaman atas; (1) penerusan pinjaman luar negeri (2) pinjaman RDI dan (3)
pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD).
Sejak tahun 2005, Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah
(RPD) mempunyai kontribusi yang besar sebagai sumber penerimaan PNBP dan
penerimaan pembiayaan.
Posisi saldo RDI dan RPD pada periode 2005 – 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111. Akumulasi saldo awal tahun 12.23 5.73 4.26 0.45 0.07 - - 2. Penerimaan tahun berjalan 9.66 7.96 8.63 8.23 5.19 7.173. Pengeluaran tahun berjalan 16.16 9.43 12.44 8.61 5.26 7.17
8.00 7.38 7.85 8.23 1.49 1.67b. Setoran ke Rek BUN untuk Pembiayaan 7.15 2.00 4.00 0.30 3.70 5.50 6.80c. Pengeluaran Lainnya 1.01 0.05 0.59 0.08 0.07 04. Akumulasi saldo akhir tahun 5.73 4.26 0.45 0.07 - - Sumber : Kementerian Keuangan, diolah
a. Setoran pelunasan piutang/penerimaanbunga penerusan pinjaman
UraianTahun Anggaran
Pengelolaan RDI dan RDP Tahun 2005 - 2008(triliun rupiah)
Dari data – data di atas dapat diketahui bahwa saldo RDI setiap tahunnya mengalami
penurunan, bahkan di akhir tahun 2009 dan akhir tahun 2010 tidak ada saldo tersisa. Hal ini
disebabkan seluruh penerimaan pada tahun berjalan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan
dan setoran PNBP.
4 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Tahun Keterangan
2005 Penggunaan RDI dan RPD untuk pembiayaan defisit APBN mencapai Rp7,2 triliun atau
58,4% terhadap saldo awalnya
2006 Pembiayaan defisit mencapai Rp2,0 triliun atau 34,9% terhadap saldo awal tahun 2006
2007 Pembiayaan defisit mencapai Rp4,0 triliun atau 93,8% dari saldo awal tahun 2007
2008 Seiring dengan makin rendahnya saldo rekening RDI sebagai akibat jumlah pengembalian
pokok utang yang makin kecil, tahun 2008 realisasi saldo rekening RDI untuk pembiayaan
defsit turun menjadi Rp0,3 triliun atau 66,4% dari saldo awal tahun 2008
2009 Dalam RAPBNP 2009 target penerimaan dari Rekening Dana Investasi ditetapkan sebesar
Rp5,2 Triliun. Penerimaan tersebut disetorkan ke dalam pembiayaan sebesar Rp3,7 Triliun
sedangkan penerimaan bunga atas penerusan pinjaman sebesar Rp1,5 Triliun disetorkan
sebagai PNBP
2010 Setoran RDI dalam pembiayaan anggaran dalam APBNP 2010 ditetapkan sebesar Rp5,5
Triliun yang berarti meningkat Rp1,8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya
2011 Dalam RAPBN 2011, pembiayaan non utang yang berasal dari RDI ditetapkan sebesar
Rp6,8 Triliun.
2. Posisi Piutang RDI/RPD/SLA
Adapun posisi Piutang RDI/RPD/SLA per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
5 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
`
Komposisi Piutang RDI/RPD/SLA per 31 Desember 2009
Dari tabel diatas dapat diketahui total tunggakan adalah sebesar Rp15,417.542.043 juta, piutang
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Tunggakan Kewajiban Pinjaman 31 Desember 2009 (Audited)
(dalam juta)
Pokok 5.766.977,85
Bunga 5.620.923,04
Biaya Lainya 4.029.641,54
Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, tunggakan tersebut dapat diklasifikasikan sbb :
Kategori Rp juta %
Dalam perhatian 118.961,19 0,77
Kurang lancar 136.843,77 0,89
Diragukan 1.304.250,08 8,46
Macet 13.857.487,39 89,88
Jumlah 15.417.542,43 100,00
6 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Dari tebel tersebut besar kemungkinan tidak dapat ditagih.
Dilihat dari sisi penerimaan RDI sepanjang tahun 2005-2011, maka penerimaan yang tertinggi
pada tahun 2005 yaitu Rp9,6 Triliun. Tentunya nilai penerimaan tersebut sangat kecil
dibandingkan outstandingi RDI. Sebagai informasi, pada 31 Desember 2008 piutang RDI adalah
sebesar Rp 73,3 Triliun sedangkan penerimaan pembayaran kembali pokok pinjaman yang
diterima pada tahun 2009 adalah Rp5,19 Triliun atau hanya 6,8% dari total piutang RDI. Pada 31
Desember 2009, piutang RDI/RPD/SLA menurun menjadi Rp 65,7 Triliun. Penurunan piutang ini
perlu dicermati apakah karena ada pelunasan /pengembalian pinjaman atau terkait dengan
penghapusan piutang RDI pada PDAM ataupun kebijakan swap debt to investment.
3. Investasi Non Permanen RDI/RPD
Tahun Investasi Jangka Panjang
31 Desember 2005 Rp60.371.748.000.000
31 Desember 2006 Rp59.212.080.140.000
31 Desember 2007 Rp39.533.081.330.000
31 Desember 2008 Rp50.671.978.070.000
31 Desember 2009 Rp58.829.949.663.857
4. Klasifikasi Temuan BPK atas RDI
Kelompok Temuan
Jumlah Temuan Menurut
Hasil Pemeriksaan BPK
pada Tahun 2007-2010
Total
Jumlah
Temuan
Total Nilai
Temuan
(Rp.
Milyar) 2007 2008 2009 2010
Sistem Pengendalian Intern 1 1 2 3 7 10760,26
Kepatuhan thd Per UUan 1 - 1 2 4 6553,18 (Sumber: LHP Tahun 2007, 2009 dan 2010 serta LKPP 2008, diolah)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah temuan dari tahun ke tahun semakin meningkat
kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan. Temuan yang terdapat pada Sistem Pengendalian
Intern adalah masih lemahnya sistem pencatatan serta laporan keuangan yang tidak didukung
oleh sumber dokumen yang valid. Sedangkan temuan atas kepatuhan terhadap perundang-
undangan adalah penggunaan RDI dan RPD yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN,
pengelolaan RDI/RPD yang tidak tertib serta restrukturisasi piutang yang tidak optimal.
Penjelasan lebih lanjut mengenai nilai temuan dapat di lihat ada tabel di bawah ini
7 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Tahun Nilai Temuan
(Rp. Milyar)
Kelompok
Temuan Keterangan
2007
(LHP) 6203 SPI
Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam
Neraca BA 098 Tahun 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
sehingga saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam
Neraca BA 098 per 31 Desember 2007 sebesar
Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
2008
(LKPP)
50,67 SPI Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum
Memadai Sehingga Investasi Non Permanen RDI/RPD/SLA yang
disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008
dan 2007 masing-masing sebesar Rp50.671.978,07 juta dan
Rp39.533.081,33 juta Belum Diyakini Kewajarannya 39,53 SPI
2009
(LHP)
15,06 SPI
Berdasarkan pemeriksaan, jumlah penarikan pinjaman selama
tahun 2008 sebesar Rp20.350.719,70 juta. Namun, Realisasi
penerusan pinjaman yang dilaporkan dalam LRA hanya sebesar
Rp5.189.316,20 juta.
55,18 Kepatuhan Penggunaan RDI/RPD sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa
Melalui Mekanisme APBN
2010
(LHP)
4452 SPI
Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang
dikelola oleh Direktorat SMI sebesar Rp4.452.901,99juta belum
dilakukan aging schedule
1653 Kepatuhan Dit SMI tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung
dalam RDI/RPD sebesar Rp1,65 T juta ke Kas Negara
4845 Kepatuhan Program restukturisasi piutang macet Pemda dan PDAM sebesar
Rp4.845.036,20 juta tidak optimal
(Sumber: LHP Tahun 2007, 2009 dan 2010 serta LKPP 2008, diolah)
8 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Lampiran Temuan BPK Tahun 2007 - 2010
LHP SEMESTER I TAHUN 2007
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006
Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang, masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum
ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan.
2. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK
Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening
Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun
2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Seharusnya nilai Investasi Jangka Panjang
RDI/RPD yang disajikan di Laporan Keuangan
BA 098 tahun 2007 mencerminkan jumlah
yang semestinya.
Hal tersebut mengakibatkan saldo
nilai investasi jangka panjang
RDI/RPD dalam Neraca BA 098 per
31 Desember 2007 sebesar
Rp62.029.407.490.699,00 tidak
dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut disebabkan penatausahaan
dan pencatatan pinjaman (investasi non
permanen) Pemerintah oleh Direktorat P3
tidak didukung oleh Standard Operating
Procedures (SOP) serta sistem
pengendalian dan pemantauan yang
memadai.
BPK menyarankan Pemerintah
agar menetapkan SOP
penatausahaan dan pencatatan
pinjaman jangka panjang dari
RDI dan RPD serta SLA.
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005 dan 2006
Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait kepatuhan, yang berisi total temuan sebanyak lima temuan, jumlah yang sudah selesai sebanyak
empat temuan dan belum ditindaklanjuti sebanyak satu temuan. Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran
9 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
2. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Laporan Keuangan Bagian
Anggaran 098 (Penerusan
Pinjaman sebagai Pinjaman)
Departemen Keuangan Tahun
2007 Tidak Dilengkapi Dengan
Pernyataan Telah Direviu oleh
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah,
Hal tersebut mengakibatkan
Pernyataan Tanggung Jawab Menteri
Keuangan atas Laporan Keuangan BA
098 tahun 2007 tidak mempunyai
dasar yang memadai dan validitas
informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan kurang dapat
diyakini kebenarannya.
Hal tersebut disebabkan
Itjen Departemen Keuangan
selaku APIP yang melakukan
review belum
menyampaikan Pernyataan
Telah Direviu atas Laporan
Keuangan BA 098.
BPK menyarankan
Menteri Keuangan agar
melakukan tindakan aktif
dalam menindaklanjuti
hasil pemeriksaan Itjen.
Belum sesuai / pantau
(berdasarkan BAPP 098
Semester I Tahun 2009)
LHP SEMESTER I TAHUN 2008
TEMUAN AKIBAT REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA
Belum Memadai Sehingga Investasi Non Permanen
RDI/RPD/SLA Belum Diyakini
Kewajarannya
Nilai Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi
dan Rekening Dana Pembangunan Daerah (RDI/RPD)
yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31
Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar
Rp50.671.978,07 juta dan Rp39.533.081,33 juta.
Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 menunjukkan
masih terdapat kelemahan atas pencatatan dan
pelaporan investasi non permanen RDI/RPD.
Hal ini akan
mengakibatkan
Investasi Non
Permanen RDI/RPD
yang disajikan di
LKPP belum dapat
diyakini kewajarannya.
Rekomendasi - BPK
menyarankan Pemerintah agar:
1) melakukan koordinasi antar
unit di Departemen Keuangan
terkait perolehan BPK LHP SPI –
LKPP Tahun 2008 Halaman 26
dari 49 dokumen penarikan
untuk keperluan pelaporan
keuangan, dan
2) meningkatkan efektivitas
rekonsiliasi dengan penerima
pinjaman dan bank piñata
usaha.
Tanggapan – Atas permasalahan tersebut,
Pemerintah memberikan penjelasan bahwa
Pemerintah telah melakukan identifikasi dan
meneliti transaksi pembayaran SLA/RDI
melalui suatu sistem. Namun demikian, masih
terkendala data/informasi pada rekening
koran yang belum lengkap dan tidak
diperolehnya seluruh bukti setoran dari
debitur. Pemerintah akan meningkatkan
koordinasi antar unit di Departemen
Keuangan yang terkait dengan penarikan dan
penerusan pinjaman, meningkatkan
pengendalian pencatatan penarikan pinjaman
berdasarkan bukti yang valid, serta lebih
mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi
dengan debitur dan bank penatausaha.
10 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
LHP SEMESTER I TAHUN 2009
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI TINDAK LANLANJUT
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Realisasi Penerusan
Pinjaman yang Dilaporkan
dalam Laporan Realisasi
Anggaran BA 098 Tahun 2008
belum Disajikan secara
Wajar
Berdasarkan pemeriksaan,
jumlah penarikan pinjaman
selama tahun 2008 sebesar
Rp20.350.719,70 juta.
Seharusnya, nilai penarikan
pinjaman ini sama dengan
nilai realisasi penerusan
pinjaman yang dilaporkan di
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) BA 098. Namun,
Realisasi penerusan pinjaman
yang dilaporkan dalam LRA
hanya sebesar
Rp5.189.316,20 juta.
Perbedaan antara penarikan
pinjaman dan realisasi
penerusan pinjaman sebesar
Rp15.161.403,50 juta
tersebut disebabkan oleh
perbedaan dokumen sumber
yang digunakan oleh
Direktorat Sistem
Manajemen Investasi (Dit.
SMI) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB).
Permasalahan tersebut
mengakibatkan Realisasi
Penerusan Pinjaman
yang
dilaporkan dalam LRA BA
098 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
Pencatatan penarikan pinjaman
sebagai penambah nilai
outstanding RDI/RPD/SLA
dilakukan oleh Dit. SMI
berdasarkan Notice of
Disbursement
(NoD) yang diperoleh dari
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang (DJPU). NoD tersebut berisi
pernyataan dari pemberi
pinjaman luar negeri (PPLN) atas
saat dan jumlah dana yang
ditransfer atau telah menjadi
utang Pemerintah. DJPU telah
melakukan konfirmasi kepada
PPLN atas kelengkapan
perolehan NoD sampai dengan 31
Desember 2008.
Sementara itu, Dit SMI mencatat
realisasi penerusan pinjaman
berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atau Surat
Perintah Pengesahan/Pembukuan
(SP3). SP2D atau SP3 tersebut
merupakan dokumen yang
dikeluarkan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
dan/atau Direktorat Pengelolaan
Kas Negara (Dit. PKN) DJPB yang
diperoleh Dit.SMI dari
BUMN/BUMD/Pemda terkait.
Kedua dokumen tersebut
seringkali menunjukkan nilai dan
tanggal yang berbeda dengan
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar
menyelaraskan system
pencatatan penarikan
pinjaman melalui penetapan
dokumen sumber penarikan
utang luar negeri dan saat
pengakuan pencatatan
penarikan pinjaman luar
negeri.
Pemerintah telah menerbitkan PMK
207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman dan atau Hibah
Luar Negeri yang diterusinjamkan
kepada BUMN/Pemda. Dalam
peraturan tersebut dijelaskan
mengenaipenganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan atas
penerusan pinjaman luar negeri
kepada BUMN/Pemda. Seiring
dengan hal tersebut terkait tentang
pelaporan penerusan pinjaman
sedang disusun sistem akuntansi dan
pelaporan penerusan pinjaman.
11 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
yang dicantumkan dalam NoD.
Mekanisme perolehan SP2D dan
SP3 tersebut juga berisiko
dokumen tidak diterima secara
lengkap.
Nilai Investasi Non
Permanen RDI/SLA/RPD
yang Disajikan pada
LK BA 098 Tahun 2008 Belum
Disajikan secara Wajar
Hal ini akan
mengakibatkan Investasi
Non Permanen
RDI/SLA/RPD yang
disajikan di LK BA 098
belum dapat diyakini
kewajarannya.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar:
1) melakukan koordinasi
antar unit di
Departemen Keuangan
terkait perolehan
dokumen penarikan
untuk keperluan
pelaporan keuangan,
dan
2) meningkatkan
efektivitas rekonsiliasi
dengan penerima
pinjaman dan bank
penata usaha.
KEPATUHAN
Penggunaan Rekening Dana
Investasi dan Rekening
Pembangunan Daerah
sebesar Rp55,18 Miliar
Dilakukan Tanpa Melalui
Mekanisme APBN
Hal ini mengakibatkan
pengeluaran-
pengeluaran dari RDI
dan RPD tersebut senilai
Rp55.183,96 juta
(Rp48.171,83 juta +
Rp4.622,81 juta +
Rp2.389,32 juta) belum
Dipertanggungjawabkan
kepada lembaga
perwakilan.
Hal ini disebabkan Pemerintah:
1) Belum menindaklanjuti
rekomendasi BPK dalam
Pemeriksaan atas
Pengelolaan Pinjaman Luar
Negeri untuk untuk mengkaji
kembali biaya dan manfaat
pengenaan fee bank
penatausaha; dan
2) tidak konsisten dalam
memperlakukan pembayaran
terkait jasa perbankan dan
penerusan pinjaman.
BPK merekomendasikan
agar Menteri Keuangan:
1) menindaklanjuti
rekomendasi BPK
sebagaimana
diungkapkan dalam
Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas
Pengelolaan Pinjaman
luar Negeri untuk
mengkaji kembali biaya
dan manfaat pengenaan
fee Bank Penatausaha;
dan BPK LHP Kepatuhan
atas LK BA 098 Tahun
2008 BPK LHP
1) Pemerintah sedang menyusun
proses bisnis pembayaran fee
bank penatausaha melalui
mekanisme APBN.
2) Terkait dengan pembayaran
Proyek Pasar Sentral
Watampone Kabupaten Bone,
pembayaran tersebut merupakan
komitmen atas perjanjian
pinjaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan
Pemerintah Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan Nomor
RDA0327/DP3/2006 tanggal 10
Juli 2006. Sedangkan
pembayaran Pembangunan
12 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Kepatuhan atas LK BA
098 Tahun 2008
2) Konsisten menerapkan
mekanisme penarikan
pinjaman RDI/RPD
melalui APBN dan
menganggarkan
pembayaran tahap
selanjutnya atas
perjanjian pinjaman
Proyek Pasar Sentral
Watampone Kabupaten
Bone dan Pembangunan
Pasar Sidikalang
Kabupaten Dairi.
Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi
merupakan komitmen atas
perjanjian pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Kabupaten Dairi
nomor RDA-328/DP3/2007
tanggal 7 September 2007.
LHP SEMESTER I TAHUN 2010
1. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Pencatatan realisasi Penerusan
Pinjaman yang dilaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran BA 999.04
Tahun 2009 tidak berdasarkan
dokumen sumber yang valid.
Permasalahan tersebut
mengakibatkan selisih antara
penarikan pinjaman dan
realisasi Penerusan Pinjaman
diragukan kewajarannya.
BPK menyarankan agar
Pemerintah Segera
menerapkan
peraturanperaturan mengenai
penyelarasan dokumen
sumber dan saat pengakuan
penarikan pinjaman dan
penerusannya.
Rekonsiliasi atas investasi
RDI/RPD/SLA tidak berjalan efektif
Dit. SMI seharusnya memiliki sistem
pencatatan yang memungkinkan
terekonsiliasinya saldo Investasi Non
Permasalahan tersebut
mengakibatkan Investasi Non
Permanen RDI/RPD yang
disajikan di LKPP belum dapat
diyakini kewajarannya.
Kondisi tersebut disebabkan
kurangnya koordinasi antara Dit
SMI, Dit EAS, debitur dan bank
penata usaha dalam melaksanakan
rekonsiliasi.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar meningkatkan
efektivitas rekonsiliasi dan
validasi data piutang dengan
penerima pinjaman dan/atau
bank penata
13 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Permanen RDI/RPD dengan pengakuan
hutang oleh penerima pinjaman
sehingga dapat memenuhi Standar
Akuntansi Pemerintahan yang
menyatakan bahwa “Laporan Keuangan
menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan”.
Investasi Non Permanen Dana Bergulir
dan Aset Lainnya yang dikelola oleh
Direktorat SMI sebesar
Rp4.452.901,99juta belum dilakukan
aging schedule
Hal tersebut mengakibatkan Investasi
Non Permanen Dana Bergulir dan Aset
Lainnya yang dilaporkan dalam neraca
LK BA 999.04 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar:
a. Segera mengeluarkan
aturan klasifikasi umur
piutang (aging schedule)
dana bergulir sehingga
dapat mengetahui nilai
bersih dana bergulir yang
dapat direalisasikan (net
realizable value);
b. Segera menutup empat
rekening pasif untuk skim
program yang telah selesai.
2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Pengelolaan Rekening Dana
Investasi/Rekening Pembangunan
Daerah pada Dit SMI tidak tertib,
diantaranya Dit SMI tidak
menyetorkan semua penerimaan yang
ditampung dalam RDI/RPD sebesar
Rp1.653.866,30 juta ke Kas Negara.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Tahun 2008, BPK melaporkan
ketidakpatuhan terhadap peraturan
BPK merekomendasikan agar
Menteri Keuangan segera
menyetorkan semua penerimaan
yang ditampung dalam RDI/RPD ke
Kas Negara.
14 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
perundang-undangan yaitu atas
pengelolaan rekening koran RDI dan
RPD menunjukkan adanya penggunaan
rekening dimaksud tanpa melalui
mekanisme APBN, diantaranya
pembayaran fee kepada bank penata
usaha sebagai bank yang
menatausahakan penerimaan piutang
dan penyaluran pinjaman RDI kepada
debitur untuk pembayaran tahap I
(uang muka) pekerjaan konstruksi
proyek pembangunan Pasar Sidikalang
kabupaten Dairi langsung dikeluarkan
dari RPD nomor 519.000112.
Program restukturisasi piutang macet
Pemda dan PDAM sebesar
Rp4.845.036,20 juta tidak optimal.
Pinjaman dikategorikan sebagai
pinjaman macet apabila tunggakan
kewajiban angsuran pokok dan/atau
bunga/biaya lainnya yang umurnya
lebih dari 18 bulan terhitung sejak
tanggal jatuh tempo. Terhadap
tunggakan macet tersebut dilakukan
program restrukturisasi yang
dituangkan dalam addendum Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP).
Sampai dengan akhir tahun 2009,
sebanyak 15 perjanjian PDAM telah
mendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan untuk dilakukan program
restrukturisasi sebesar Rp384.728,73
juta. Sedangkan sebanyak 600
perjanjian sebesar Rp4.460.307,47 juta
belum dilakukan addendum NPPP.
Pemerintah segera melakukan
restrukturisasi terhadap piutang
macet Pemda dan PDAM dengan
memperhatikan PMK No:
21/PMK.07/2009 tentang
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah.
15 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
16 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
III. KESIMPULAN
Dalam
17 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
LHP TAHUN 2007
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
3. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006
Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang, masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum
ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan.
4. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Nilai Investasi Jangka Panjang
Rekening Dana Investasi dalam
Neraca BA 098 Tahun 2007
Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya
Seharusnya nilai Investasi
Jangka Panjang RDI/RPD yang
disajikan di Laporan Keuangan
BA 098 tahun 2007
mencerminkan jumlah yang
semestinya.
Hal tersebut
mengakibatkan saldo nilai
investasi jangka panjang
RDI/RPD dalam Neraca BA
098 per 31 Desember 2007
sebesar
Rp62.029.407.490.699,00
tidak dapat diyakini
kewajarannya.
Hal tersebut disebabkan
penatausahaan dan pencatatan
pinjaman (investasi non
permanen) Pemerintah oleh
Direktorat P3 tidak didukung
oleh Standard Operating
Procedures (SOP) serta sistem
pengendalian dan pemantauan
yang memadai.
BPK menyarankan
Pemerintah agar
menetapkan SOP
penatausahaan dan
pencatatan pinjaman
jangka panjang dari RDI dan
RPD serta SLA.
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005 dan 2006
Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait kepatuhan, yang berisi total temuan sebanyak lima temuan, jumlah yang sudah selesai sebanyak
empat temuan dan belum ditindaklanjuti sebanyak satu temuan. Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran
18 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
4. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Laporan Keuangan Bagian
Anggaran 098 (Penerusan
Pinjaman sebagai Pinjaman)
Departemen Keuangan Tahun
2007 Tidak Dilengkapi Dengan
Pernyataan Telah Direviu oleh
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah.
Hal tersebut
mengakibatkan Pernyataan
Tanggung Jawab Menteri
Keuangan atas Laporan
Keuangan BA 098 tahun
2007 tidak mempunyai
dasar yang memadai dan
validitas informasi yang
disajikan dalam laporan
keuangan kurang dapat
diyakini kebenarannya.
Hal tersebut disebabkan Itjen
Departemen Keuangan selaku
APIP yang melakukan review
belum menyampaikan
Pernyataan Telah Direviu atas
Laporan Keuangan BA 098.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar melakukan
tindakan aktif dalam
menindaklanjuti hasil
pemeriksaan Itjen.
Belum sesuai / pantau
(berdasarkan BAPP 098
Semester I Tahun 2009)
HAPSEM I 2008
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Sistem Pencatatan Pemberian
Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum
Memadai Sehingga Investasi
Non Permanen RDI/RPD/SLA
Belum Diyakini
Kewajarannya
Nilai Investasi Non Permanen
Rekening Dana Investasi dan
Rekening Dana
Pembangunan Daerah
(RDI/RPD) yang disajikan dalam
Hal ini akan
mengakibatkan
Investasi Non
Permanen RDI/RPD
yang disajikan di
LKPP belum dapat
diyakini
kewajarannya.
Rekomendasi - BPK
menyarankan
Pemerintah agar:
1) melakukan koordinasi
antar unit di Departemen
Keuangan terkait
perolehan
BPK LHP SPI – LKPP Tahun
2008 Halaman 26 dari 49
dokumen penarikan
untuk keperluan
pelaporan keuangan, dan
Tanggapan – Atas
permasalahan tersebut,
Pemerintah memberikan
penjelasan
bahwa Pemerintah telah
melakukan identifikasi dan
meneliti transaksi
pembayaran
SLA/RDI melalui suatu
sistem. Namun demikian,
masih terkendala
data/informasi pada
19 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Neraca Pemerintah Pusat per
31
Desember 2008 dan 2007
masing-masing sebesar
Rp50.671.978,07 juta dan
Rp39.533.081,33 juta.
Hasil pemeriksaan atas LKPP
Tahun 2007 menunjukkan
masih terdapat kelemahan
atas pencatatan dan pelaporan
investasi non permanen
RDI/RPD.
2) meningkatkan
efektivitas rekonsiliasi
dengan penerima
pinjaman dan bank
penata
usaha.
rekening koran yang belum
lengkap dan tidak
diperolehnya seluruh bukti
setoran dari
debitur. Pemerintah akan
meningkatkan koordinasi
antar unit di Departemen
Keuangan
yang terkait dengan
penarikan dan penerusan
pinjaman, meningkatkan
pengendalian
pencatatan penarikan
pinjaman berdasarkan bukti
yang valid, serta lebih
mengefektifkan
pelaksanaan rekonsiliasi
dengan debitur dan bank
penatausaha.
HAPSEM II 2008
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
3.2.1.6 Temuan - Status Piutang Pemerintah atas SLA Nomor 183/DDI/1985 kepada PT PAL Indonesia (Persero) Tidak Jelas dan Telah Dihapusbukukan oleh PT
20 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
PAL USD104.28 juta
BAPP 01 BA 098 SEMESTER I 2009
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI TINDAK LANLANJUT
Temuan - Realisasi Penerusan
Pinjaman yang Dilaporkan
dalam Laporan Realisasi
Anggaran BA 098 Tahun 2008
belum Disajikan secara Wajar
Berdasarkan pemeriksaan,
jumlah penarikan pinjaman
selama tahun 2008 sebesar
Rp20.350.719,70 juta.
Seharusnya, nilai penarikan
pinjaman ini sama dengan nilai
realisasi penerusan pinjaman
yang dilaporkan di Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) BA
098. Namun, Realisasi
penerusan pinjaman yang
Permasalahan
tersebut
mengakibatkan
Realisasi Penerusan
Pinjaman yang
dilaporkan dalam
LRA BA 098 tidak
dapat diyakini
kewajarannya.
Pencatatan penarikan
pinjaman sebagai penambah
nilai outstanding RDI/RPD/SLA
dilakukan oleh Dit. SMI
berdasarkan Notice of
Disbursement
(NoD) yang diperoleh dari
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU).
NoD tersebut berisi
pernyataan dari pemberi
pinjaman luar negeri (PPLN)
atas saat dan jumlah dana
yang ditransfer atau telah
menjadi utang Pemerintah.
DJPU telah melakukan
konfirmasi kepada PPLN atas
BPK menyarankan
Menteri Keuangan agar
menyelaraskan system
pencatatan penarikan
pinjaman melalui
penetapan dokumen
sumber penarikan utang
luar negeri dan saat
pengakuan pencatatan
penarikan pinjaman luar
negeri.
Pemerintah telah menerbitkan
PMK 207/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penarikan Pinjaman
dan atau Hibah Luar Negeri yang
diterusinjamkan kepada
BUMN/Pemda. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan
mengenaipenganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan atas
penerusan pinjaman luar negeri
kepada BUMN/Pemda. Seiring
dengan hal tersebut terkait
tentang pelaporan penerusan
pinjaman sedang disusun sistem
akuntansi dan pelaporan
penerusan pinjaman.
21 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
dilaporkan dalam LRA hanya
sebesar Rp5.189.316,20 juta.
Perbedaan antara penarikan
pinjaman dan realisasi
penerusan pinjaman sebesar
Rp15.161.403,50 juta tersebut
disebabkan oleh perbedaan
dokumen sumber yang
digunakan oleh Direktorat
Sistem Manajemen Investasi
(Dit. SMI) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB).
kelengkapan perolehan NoD
sampai dengan 31 Desember
2008.
Sementara itu, Dit SMI
mencatat realisasi penerusan
pinjaman berdasarkan Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atau Surat Perintah
Pengesahan/Pembukuan
(SP3). SP2D atau SP3 tersebut
merupakan dokumen yang
dikeluarkan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) dan/atau Direktorat
Pengelolaan Kas Negara (Dit.
PKN) DJPB yang diperoleh
Dit.SMI dari
BUMN/BUMD/Pemda terkait.
Kedua dokumen tersebut
seringkali menunjukkan nilai
dan tanggal yang berbeda
dengan yang dicantumkan
dalam NoD. Mekanisme
perolehan SP2D dan SP3
tersebut juga berisiko
dokumen tidak diterima
secara lengkap.
Nilai Investasi Non Permanen
RDI/SLA/RPD yang Disajikan
pada
LK BA 098 Tahun 2008 Belum
Disajikan secara Wajar
Hal ini akan
mengakibatkan
Investasi Non
Permanen
RDI/SLA/RPD yang
disajikan di LK BA
098 belum dapat
BPK menyarankan
Menteri Keuangan agar:
1) melakukan koordinasi
antar unit di
Departemen
Keuangan terkait
perolehan dokumen
22 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
diyakini
kewajarannya.
penarikan untuk
keperluan pelaporan
keuangan, dan
2) meningkatkan
efektivitas rekonsiliasi
dengan penerima
pinjaman dan bank
penata usaha.
KEPATUHAN
Penggunaan Rekening Dana
Investasi dan Rekening
Pembangunan
Daerah sebesar Rp55,18 Miliar
Dilakukan Tanpa Melalui
Mekanisme APBN
Hal ini
mengakibatkan
pengeluaran-
pengeluaran dari RDI
dan RPD tersebut
senilai
Rp55.183,96 juta
(Rp48.171,83 juta +
Rp4.622,81 juta +
Rp2.389,32 juta)
belum
dipertanggungjawab
kan kepada lembaga
perwakilan.
Hal ini disebabkan
Pemerintah:
3) Belum menindaklanjuti
rekomendasi BPK dalam
Pemeriksaan atas
Pengelolaan Pinjaman Luar
Negeri untuk untuk
mengkaji kembali biaya
dan manfaat pengenaan
fee bank penatausaha; dan
4) tidak konsisten dalam
memperlakukan
pembayaran terkait jasa
perbankan dan penerusan
pinjaman.
BPK merekomendasikan
agar Menteri Keuangan:
2) menindaklanjuti
rekomendasi BPK
sebagaimana
diungkapkan dalam
Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)
atas Pengelolaan
Pinjaman luar Negeri
untuk mengkaji
kembali biaya dan
manfaat pengenaan
fee Bank
Penatausaha; dan BPK
LHP Kepatuhan atas
LK BA 098 Tahun 2008
BPK LHP Kepatuhan
atas LK BA 098 Tahun
2008
2) konsisten menerapkan
mekanisme penarikan
pinjaman RDI/RPD
melalui APBN dan
3) Pemerintah sedang menyusun
proses bisnis pembayaran fee
bank penatausaha melalui
mekanisme APBN.
4) Terkait dengan pembayaran
Proyek Pasar Sentral
Watampone Kabupaten Bone,
pembayaran tersebut
merupakan komitmen atas
perjanjian pinjaman antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah
Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan Nomor
RDA0327/DP3/2006 tanggal
10 Juli 2006. Sedangkan
pembayaran Pembangunan
Pasar Sidikalang Kabupaten
Dairi merupakan komitmen
atas perjanjian pinjaman
antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah
Kabupaten Dairi nomor RDA-
328/DP3/2007 tanggal 7
September 2007.
23 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
menganggarkan
pembayaran tahap
selanjutnya atas
perjanjian pinjaman
Proyek Pasar Sentral
Watampone
Kabupaten Bone dan
Pembangunan Pasar
Sidikalang Kabupaten
Dairi.
LHP SEMESTER I TAHUN 2010
3. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Pencatatan realisasi Penerusan
Pinjaman yang dilaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran BA 999.04
Tahun 2009 tidak berdasarkan
dokumen sumber yang valid.
Permasalahan tersebut
mengakibatkan selisih antara
penarikan pinjaman dan
realisasi Penerusan Pinjaman
diragukan kewajarannya.
BPK menyarankan agar
Pemerintah Segera
menerapkan
peraturanperaturan mengenai
penyelarasan dokumen
sumber dan saat pengakuan
penarikan pinjaman dan
penerusannya.
Rekonsiliasi atas investasi
RDI/RPD/SLA tidak berjalan efektif
Dit. SMI seharusnya memiliki sistem
pencatatan yang memungkinkan
terekonsiliasinya saldo Investasi Non
Permanen RDI/RPD dengan pengakuan
hutang oleh penerima pinjaman
sehingga dapat memenuhi Standar
Permasalahan tersebut
mengakibatkan Investasi Non
Permanen RDI/RPD yang
disajikan di LKPP belum dapat
diyakini kewajarannya.
Kondisi tersebut disebabkan
kurangnya koordinasi antara Dit
SMI, Dit EAS, debitur dan bank
penata usaha dalam melaksanakan
rekonsiliasi.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar meningkatkan
efektivitas rekonsiliasi dan
validasi data piutang dengan
penerima pinjaman dan/atau
bank penata
24 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Akuntansi Pemerintahan yang
menyatakan bahwa “Laporan Keuangan
menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan”.
Investasi Non Permanen Dana Bergulir
dan Aset Lainnya yang dikelola oleh
Direktorat SMI sebesar
Rp4.452.901,99juta belum dilakukan
aging schedule
Hal tersebut mengakibatkan Investasi
Non Permanen Dana Bergulir dan Aset
Lainnya yang dilaporkan dalam neraca
LK BA 999.04 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
BPK menyarankan Menteri
Keuangan agar:
c. Segera mengeluarkan
aturan klasifikasi umur
piutang (aging schedule)
dana bergulir sehingga
dapat mengetahui nilai
bersih dana bergulir yang
dapat direalisasikan (net
realizable value);
Segera menutup empat
rekening pasif untuk skim
program yang telah selesai.
4. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
TEMUAN AKIBAT PENYEBAB REKOMENDASI BPK TINDAK LANJUT
Pengelolaan Rekening Dana
Investasi/Rekening Pembangunan
Daerah pada Dit SMI tidak tertib,
diantaranya Dit SMI tidak
menyetorkan semua penerimaan yang
ditampung dalam RDI/RPD sebesar
Rp1.653.866,30 juta ke Kas Negara.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Tahun 2008, BPK melaporkan
BPK merekomendasikan agar
Menteri Keuangan segera
menyetorkan semua penerimaan
yang ditampung dalam RDI/RPD ke
Kas Negara.
25 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yaitu atas
pengelolaan rekening koran RDI dan
RPD menunjukkan adanya penggunaan
rekening dimaksud tanpa melalui
mekanisme APBN, diantaranya
pembayaran fee kepada bank penata
usaha sebagai bank yang
menatausahakan penerimaan piutang
dan penyaluran pinjaman RDI kepada
debitur untuk pembayaran tahap I
(uang muka) pekerjaan konstruksi
proyek pembangunan Pasar Sidikalang
kabupaten Dairi langsung dikeluarkan
dari RPD nomor 519.000112.
Program restukturisasi piutang macet
Pemda dan PDAM sebesar
Rp4.845.036,20 juta tidak optimal.
Pinjaman dikategorikan sebagai
pinjaman macet apabila tunggakan
kewajiban angsuran pokok dan/atau
bunga/biaya lainnya yang umurnya
lebih dari 18 bulan terhitung sejak
tanggal jatuh tempo. Terhadap
tunggakan macet tersebut dilakukan
program restrukturisasi yang
dituangkan dalam addendum Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP).
Sampai dengan akhir tahun 2009,
sebanyak 15 perjanjian PDAM telah
mendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan untuk dilakukan program
restrukturisasi sebesar Rp384.728,73
juta. Sedangkan sebanyak 600
perjanjian sebesar Rp4.460.307,47 juta
belum dilakukan addendum NPPP.
Pemerintah segera melakukan
restrukturisasi terhadap piutang
macet Pemda dan PDAM dengan
memperhatikan PMK No:
21/PMK.07/2009 tentang
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah.
26 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BA 098 merupakan bagian anggaran terkait penerusan pinjaman kepada
BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah (Pemda) yang dananya diantaranya berasal dari
penarikan pinjaman luar negeri. Piutang kepada BUMN/BUMN/Pemda dicatat
sebagai Investasi SLA/RDI/RPD dalam Neraca BA 098. LK BA 098 menggambarkan
kenaikan Investasi SLA/RDI/RPD yang berasal dari penarikan pinjaman selama tahun
2008 sebesar Rp20,35 triliun. Kenaikan investasi tersebut tidak sebanding dengan
Realisasi Penerusan Pinjaman yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA
098 Tahun 2008 sebesar Rp5,19 triliun sehingga terdapat selisih sebesar Rp15,16
triliun yang tidak dapat dijelaskan. Departemen Keuangan mencatat penarikan
pinjaman dan realisasi penerusannya berdasarkan dokumen sumber yang berbeda.
Penarikan pinjaman dicatat berdasarkan Notice of Disbursement (NoD) yang
diterbitkan Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) sedangkan realisasi penerusan
pinjaman dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat
Perintah Pengesahan/ Pembukuan (SP3) yang diterbitkan Departemen Keuangan.
SP2D dan SP3 yang diterbitkan Departemen Keuangan tersebut seringkali
menunjukkan perbedaan tanggal maupun nilai penarikan pinjaman jika
dibandingkan dengan NoD terkait. Catatan dan data yang tersedia tidak
memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai
untuk memperoleh keyakinan atas nilai realisasi penerusan pinjaman.
Selanjutnya, Neraca BA 098 per 31 Desember 2008 melaporkan saldo Investasi
RDI/RPD/SLA sebesar Rp39,53 triliun. Nilai tersebut belum termasuk penarikan dan
pelunasan pinjaman oleh/dari debitur masing-masing senilai Rp178,63 miliar dan
Rp20,62 miliar yang belum bisa dicatat karena debitur terkait belum dapat
diidentifikasi. Departemen Keuangan juga tidak dapat menjelaskan dan
merekonsiliasi perbedaan saldo outstanding sebesar Rp569,91 miliar antara catatan
Departemen Keuangan dan hasil konfirmasi pada 90 BUMN. Catatan dan data yang
tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang
27 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi RDI/RPD/SLA yang belum
terekonsiliasi maupun belum tercatat tersebut.
Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf 2 dan 3, BPK tidak dapat
melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk meyakini nilai realisasi penerusan
pinjaman dan saldo investasi RDI/RPD/SLA, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup
untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas
LK BA 098 Tahun 2008 dan2007.
---
Di Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04), pengelolaan rekening dana
investasi/rekening pembangunan daerah (RDI/RPD) pada Direktorat Sistem
Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan tidak tertib, di antaranya
tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD senilai
Rp1,65 triliun ke kas negara.
Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI)
Jumlah Bagian Lancar Investasi Non Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar
Rp22.657.399.160.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp523.548.020.000,00
dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar Rp23.180.947.180.000,00. Jumlah
Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar
Rp22.657.399.160.000,00 terdiri dari :
28 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Jumlah Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar
Rp22.657.399.160.000,00 dapat diklasifikasikan :
Tunggakan Kewajiban Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar
Rp17.136.615.720.000,00 terdiri dari :
Berdasarkan tingkat kolektibilitas tunggakan, maka tunggakan sebesar
Rp17.136.615.720.000,00 diklasifikasikan sebagai berikut :
29 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
INVESTASI JANGKA PANJANG
Jumlah investasi jangka panjang – Investasi Non Permanen – Rekening Dana Investasi
per 31 Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00, atau mengalami kenaikan
sebesar Rp11.138.896.740.000,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2007
sebesar Rp39.533.081.330.000,00 Jumlah investasi jangka panjang SLA/RDI/RPD per
31 Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00 merupakan pokok yang jatuh
tempo setelah tahun 2009 dari piutang SLA/RDI/RPD.
Apabila dilihat dari valuta, maka piutang SLA/RDI/RPD paling besar berasal dari valuta
Rupiah, US Dollar, Japan Yen dan mata uang lain yang digunakan di Eropa dan
Australia. Dari total Piutang Rp73.329.377.230.000,00, maka piutang yang berasal dari
valuta Rupiah mencapai Rp28.820.157.980.000,00 valuta USD mencapai
Rp21.137.332.500.000,00, valuta JPY mencapai Rp.19.163.775.330.000,00 dan valuta
EUR mencapai Rp3.046.047.110.000,00. Jika dibandingkan dengan posisi per 31
Desember 2007, maka posisi piutang SLA/RDI/RPD terjadi kenaikan
10.615.348.710.000,00 Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tambahan
penarikan pinjaman dan adanya fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing.
Perbandingan Posisi Tahun 2008 dan 2007
(dalam juta rupiah)
30 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
EKUITAS DANA LANCAR
Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.657.399.160.000,00
atau mengalami penurunan sebesar Rp523.548.020.000,00 dibandingkan posisi per 31
Desember 2007 sebesar Rp23.180.947.180.000,00.
EKUITAS DANA INVESTASI
Jumlah Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang per 31
Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar
11.138.896.740.000,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar
Rp39.533.081.330.000,00
Temuan BPK
Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pinjaman RDI, RPD, dan SLA belum memadai
31 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Tindak Lanjut Pemerintah
Pemerintah sedang menyusun dan terus berupaya untuk meningkatkan SPI (Sistem
Pengendalian Internal) dalam penatausahaan pinjaman RDI/RPD/SLA. SPI tersebut
dirancang dari 2 unsur yaitu administratif dan penggunaan teknologi informasi.
a. Unsur Administratif
1) Dalam upaya meningkatkan percepatan perolehan dokumen sumber pengakuan
piutang berupa NOD atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun demikian
mengingat NOD tersebut diterbitkan langsung oleh pemberi pinjaman luar negeri
maka ada faktor ketergantungan yang cukup tinggi dari pemberi pinjaman luar negeri
dalam memperoleh NOD.
2) Dalam upaya memperoleh data piutang yang akurat sedang diupayakan model
rekonsiliasi yang efektif dan efisien antara pihak Pemerintah dengan debitur. Model
rekonsiliasi tidak hanya untuk menghitung jumlah kewajiban debitur yang akan jatuh
tempo, namun ditambah dengan model rekonsiliasi posisi piutang secara periodik.
3) Sedang diupayakan suatu mekanisme validasi untuk memperoleh dokumen data
yang akurat dan kesepakatan perhitungan berupa Berita Acara Rekonsiliasi atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan Berita Acara. Dalam jangka pendek, akan
disusun ulang tatacara penagihan maupun format surat tagihan sehingga dapat
mengakomodir kebutuhan penyamaan data. Selain itu, akan diupayakan untuk
mengadakan rekonsiliasi dengan debitur secara selektif. Dalam jangka panjang, akan
disusun mekanisme penagihan dan validasi dengan menggunakan fasilitas teknologi
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.
4) Dalam upaya memperoleh informasi yang akurat dan jelas atas pembayaran debitur
melalui RDI pada Bank Indonesia, akan terus ditingkatkan pelaksanaan verifikasi atas
transaksi RDI pada Bank Indonesia. Disamping itu pula telah diupayakan rekonsiliasi
atas transaksi pembayaran oleh debitur dilingkungan internal Pemerintah selaku
pengelola Rekening
Pemerintah Lainnya.
5) Dalam upaya menciptakan tata kelola Laporan Keuangan Pemerintah yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah telah menyusun proses
bisnis yang baru tentang penerusan pinjaman (terutama menyangkut Bagian Anggaran
98 – Penerusan Pinjaman). Saat ini telah disusun Peraturan Menteri Keuangan nomor
207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
yang diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda. Dalam PMK ini dirancang yang menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dimaksudkan
sebagai pelaksanaan ketentuan dalam UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa
KPA berada di Kementerian/Lembaga. Dengan adanya PMK ini diharapkan dapat
menghasilkan LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
b. Penggunaan Teknologi Informasi
32 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
1) Pemerintah berencana menggunakan DMFAS (Debt Management and Financial
Analysis System). Sampai saat ini penggunaan DMFAS tersebut pada tahap migrasi
data dari kartu pinjaman. Disamping itu pula dilakukan pelatihan berjenjang dalam
penggunaan DMFAS.
2) Penggunaan Sistem Monitoring RDI. Sistem ini dipergunakan untuk memantau
mutasi transaksi pada rekening koran RDI dan mulai dipergunakan November 2007.
Sistem ini akan terus dikembangkan sampai dengan sistem penagihan debitur
sehingga terdapat sistem yang terintegrasi dalam penagihan, pembayaran debitur dan
transaksi kas lainnya pada RDI.
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan pada BA 098. Temuan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ditemukan BPK adalah Penggunaan Rekening
Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan
Tanpa Melalui Mekanisme APBN.
Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri
Keuangan
agar:
1) Menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman luar Negeri untuk mengkaji kembali
biaya dan manfaat pengenaan fee Bank Penata usaha; dan
2) Konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan
menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar
Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten
Dairi.
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
A. Pemantauan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2007, 2006 dan 2005
Untuk lebih mengoptimalkan pemantauan atas tindak lanjut, BPK telah
mengklasifikasikan temuan-temuan yang berulang sehingga pemantauan atas tindak
lanjut dilakukan atas rekomendasi dan kondisi yang paling mutakhir. Dari 3 (tiga)
temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan atas Laporan Keuangan
Bagian Anggaran (LK BA) 098 Tahun 2005 - 2007 yang belum ditindaklanjuti, semuanya
merupakan satu permasalahan yang ditemukan berulang sehingga pemantauan atas
tindak lanjut akan dilakukan pada satu temuan.
Hasil pemantauan atas tindak lanjut temuan tersebut menunjukkan bahwa sampai
dengan pemeriksaan lapangan berakhir, temuan tersebut masih dalam proses
tindaklanjut.
33 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2008
Temuan - Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah
sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN
Dalam Neraca LK BA TA 2008 dan 2007 disajikan saldo Rekening Pemerintah Lainnya
(RPL) 2008 sebesar Rp35.642.938,77 juta dan Rp3.248.408,39 juta. Saldo RPL per 31
Desember 2008 mencakup Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan
Daerah (RPD) sebesar Rp73.154,21 juta. RDI dan RPD merupakan rekening
penampungan yang digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari
pengembalian pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
(Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RDI terdiri dari 1 (satu) rekening
dalam rupiah dan 6 (enam) rekening dalam valas. Sedangkan RPD berjumlah 1 (satu)
rekening dalam rupiah.
Sejak tahun 2008, penerusan pinjaman dan penyertaan modal negara pada BUMN
maupun Pemda dibayarkan melalui mekanisme APBN yang dianggarkan dalam Bagian
Anggaran (BA) 98 untuk penerusan pinjaman dan BA 99 untuk penyertaan modal
pemerintah.
Hasil pemeriksaan atas rekening koran RDI dan RPD selama tahun 2008 menunjukkan
adanya penggunaan rekening dimaksud tanpa melalui mekanisme APBN, yaitu sebagai
berikut:
1) Pembayaran fee kepada bank penata usaha sebagai bank yang menatausahakan
penerimaan piutang dan penyaluran pinjaman RDI kepada debitur sebesar
Rp48.171,83 juta yang langsung dikeluarkan dari RDI yang terdiri dari RDI Rupiah
sebesar Rp12.812,73 juta dan RDI valas sebesar USD1,85 juta + EUR252,200.00 +
GBP25,325.00 + JPY152,22 juta + AUD16,036.00 atau total ekuivalen sebesar
Rp35.359,01 juta. Pembayaran tersebut tidak melalui mekanisme APBN. Dalam
pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri, diungkapkan bahwa fungsi
dan tugas bank penatausahaan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh
Departemen Keuangan dhi. Direktorat Sistem Manajemen dan Investasi (Dit.SMI)
sehingga pembayaran fee kepada bank penatausaha tersebut merupakan
pemborosan.
2) Pembayaran proyek pasar sentral Watampone Kabupaten Bone sebesar Rp4.622,81
juta dan pembayaran tahap I (uang muka) pekerjaan konstruksi proyek pembangunan
Pasar Sidikalang kabupaten Dairi sebesar Rp2.389,32 juta langsung dikeluarkan dari
RPD nomor 519.000112.
Permasalahan ini tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat
memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada perusahaan negara/daerah
yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Hal ini mengakibatkan pengeluaran-
34 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
pengeluaran dari RDI dan RPD tersebut senilai Rp55.183,96 juta (Rp48.171,83 juta +
Rp4.622,81 juta + Rp2.389,32 juta) belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga
perwakilan.
Hal ini disebabkan Pemerintah:
1) belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Pemeriksaan atas Pengelolaan
Pinjaman Luar Negeri untuk untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan
fee bank penatausaha; dan
2) tidak konsisten dalam memperlakukan pembayaran terkait jasa perbankan dan
penerusan pinjaman.
Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:
1) Pemerintah sedang menyusun proses bisnis pembayarann fee bank penatausaha
melalui mekanisme APBN.
2) Terkait dengan pembayaran Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone,
pembayaran tersebut merupakan komitmen atas perjanjian pinjaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Nomor RDA0327/DP3/2006 tanggal 10 Juli 2006.
Sedangkan pembayaran Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi merupakan
komitmen atas perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kabupaten Dairi nomor RDA-328/DP3/2007 tanggal 7 September 2007.
Rekomendasi - BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan:
1) menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman luar Negeri untuk mengkaji kembali
biaya dan manfaat pengenaan fee Bank Penata usaha; dan
2) konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan
menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar
Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten
Dairi.
35 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Realisasi Pembiayaan Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman
36 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Sistem pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait
dengan catatan keuangan; (2) menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut
telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerimaan serta pengeluaran telah
sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) menyediakan keyakinan yang memadai atas
keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan, bertanggung jawab untuk
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem
pengendalian intern atas Laporan Keuangan BA 098 Departemen Keuangan yang ditemukan BPK
adalah nilai investasi jangka panjang rekening dana investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007
tidak dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK
menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman
jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA. Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci
dapat dilihat dalam laporan ini.
Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern,
BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan BA098
37 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
tahun 2007 yang memuat opini tidak menyatakan pendapat dengan Nomor
24a/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan
terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 24c/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April
2008.
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006
Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang,
masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan. Rincian hasil
pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran
B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007
1. Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007
Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Pengelolaan pinjaman Sub Loan Agreement (SLA), Rekening Dana Investasi (RDI), dan Rekening
Pembangunan Daerah (RPD), dan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman
(Direktorat P3) Departemen Keuangan. Dari hasil pemeriksaan atas kegiatan diatas diketahui
hal-hal sebagai berikut:
a. Nilai saldo pinjaman SLA yang tercantum di Kartu Pinjaman tidak mencerminkan jumlah yang
semestinya.
Pengadministrasian penarikan pinjaman SLA oleh Direktorat P3 didasarkan pada dokumen
Notice Of Disbursement (NOD) dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi Setelmen Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang dan Nota Debet dari BI. Dalam upaya mempercepat penyampaian NOD antar
dua instansi (Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan) telah diterbitkan Perdirjen
bersama tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri
(Perdirjen Per-01/PU/2007; Per-74/PB/2007 tanggal 23 November 2007). Namun dalam
pelaksanaannya NOD seringkali terlambat diterima oleh Direktorat P3.
Sedangkan untuk sumber pancatatan pembayaran tagihan, Direktorat P3 mendasarkan pada
rekening koran BI mengingat debitur tidak mengirimkan bukti setoran pembayaran kepada
Direktorat P3. Namun dari data di rekening koran BI yang menampung pembayaran
pengembalian penerusan pinjaman ternyata tidak dapat diketahui rincian debitur yang
melakukan pembayaran. Atas dasar kondisi tersebut, pihak Direktorat P3 tidak dapat
melaporkan dengan pasti rincian hutang masing-masing debitur. Hal ini mengingat tidak adanya
bukti setoran dari debitur, sedangkan data mutasi di rekening koran BI tidak dapat menyajikan
informasi debitur yang telah melakukan setoran pembayaran. Dalam tahun 2007, terdapat dana
dalam rekening koran BI dari pembayaran pengembalian penerusan pinjaman yang tidak dapat
ditelusuri sumbernya sebesar Rp947.073.760.958,57.
Kondisi di atas didukung juga oleh hasil pemeriksaan uji petik atas 7 (tujuh) Kartu Pinjaman, yang
terdapat penarikan pinjaman dalam tahun 2007. Nilai penarikan pinjaman di Kartu Pinjaman
bersumber dari data realisasi anggaran yang dilaporkan Bagian Anggaran 98 (Penerusan
Pinjaman sebagai Pinjaman) dalam bentuk dokumen SP3/SP2D dari KPPN Khusus Jakarta VI.
Dari hasil uji petik tersebut ditemukan penarikan pinjaman yang belum tercatat dalam kartu
pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
38 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
a. Perhitungan saldo pinjaman SLA yang tercantum di Kartu Pinjaman tidak sesuai dengan
ketentuan di Naskah perjanjian.
Dari perhitungan ulang secara uji petik atas 8 kartu pinjaman penerusan pinjaman (SLA) dengan
total nilai Rp15.684.795,21 juta (25,75% dari saldo hutang SLA,RDI,RPD di LKPP per 31 Desember
2007) ditemukan adanya selisih perhitungan sebesar Rp525.595,84 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
39 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Penjelasan atas terjadinya selisih perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:
a) RDI-330
Selisih perhitungan sebesar Rp74,902.61 juta dikarenakan Direktorat P3 tidak memperhitungkan
terlebih dulu adanya denda pokok dan denda biaya administrasi atas setiap pembayaran yang
dilakukan Debitur.
Merujuk pada ketentuan di Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman telah dinyatakan dengan
tegas bahwa “dalam hal terjadi tunggakan pembayaran biaya komitmen, biaya administrasi,
pokok pinjaman dan denda dari masing-masing tanggal jatuh tempo, maka setiap pembayaran
yang dilakukan oleh debitur terlebih dahulu akan dianggap dan BPK LHP SPI LK BA 098 Tahun 2007
5
40 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
diperhitungkan sebagai pelunasan tunggakan denda dan/atau biaya komitmen dan/atau biaya
administrasi.”.
b) SLA-779
Selisih perhitungan sebesar Rp103.272,67 juta dikarenakan Direktorat P3 mengenakan denda atas
tunggakan hutang pokok hanya sebesar 2% dari saldo tunggakan dan denda terhadap biaya komitmen
yang tertunggak.
Padahal dalam ketentuan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dinyatakan bahwa tunggakan hutang
pokok semestinya dikenakan denda sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga. Sedangkan denda untuk
tunggakan biaya komitmen tidak diatur dalam naskah perjanjian.
c) SLA-775
Selisih perhitungan sebesar Rp303.465,03 juta dikarenakan Direktorat P3 mengenakan denda atas
tunggakan hutang pokok hanya sebesar 2%. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerusan Pinjaman,
denda tunggakan pokok semestinya adalah sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga.
d) SLA-828
Selisih perhitungan sebesar Rp3.079,92 juta disebabkan Direktorat P3 belum mengenakan denda biaya
komitmen sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga seperti yang diatur di Naskah Perjanjian
Penerusan Pinjaman.
b. Terdapat perbedaan saldo pinjaman yang tercantum di Kartu Pinjaman yang tidak dapat direkonsiliasi
dengan data dari Debitur dan atau bank penatausaha
Berdasarkan telaahan/review atas hasil rekonsiliasi saldo pinjaman yang dilakukan Direktorat P3
didapati kondisi bahwa tidak seluruh pinjaman telah dilakukan proses rekonsiliasi baik dengan pihak
debitur maupun pihak bank penatausaha. Dari total keseluruhan 1.145 pinjaman, Dirktorat P3 ternyata
hanya melakukan rekonsiliasi atas 165 pinjaman (14,41%) saja, terdiri dari 162 pinjaman BUMN dan 3
pinjaman Pemerintah Daerah.
Dari perbandingan laporan posisi RDI per 31 Desember 2007 dengan hasil konfirmasi saldo RDI/SLA per
31 Desember 2007 kepada BUMN-BUMN yang dilakukan oleh Tim Audit Laporan Keuangan Kementerian
Negara BUMN masih ditemukan perbedaan saldo.
Dari uji petik atas 219 pinjaman yang dilakukan konfirmasi kepada BUMN, 87 pinjaman mempunyai
saldo yang berbeda dengan laporan posisi RDI,SLA per 31 Desember 2007 sebesar Rp913.778,03 juta.
Dan dari 87 pinjaman yang mempunyai saldo berbeda tersebut, 37 pinjaman diantaranya telah
dilakukan rekonsiliasi dengan debitur dan bank penata usaha dalam tahun 2007. Perbedaan saldo 37
pinjaman tersebut antara laporan posisi RDI dengan hasil konfirmasi kepada BUMN adalah sebesar
Rp97.880,96 juta.
Seharusnya nilai Investasi Jangka Panjang RDI/RPD yang disajikan di Laporan Keuangan BA 098 tahun
2007 mencerminkan jumlah yang semestinya.
Hal tersebut mengakibatkan saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam Neraca BA 098 per 31
Desember 2007 sebesar Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. BPK LHP SPI LK BA
098 Tahun 2007 6
41 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Hal tersebut disebabkan penatausahaan dan pencatatan pinjaman (investasi non permanen) Pemerintah
oleh Direktorat P3 tidak didukung oleh Standard Operating Procedures (SOP) serta sistem pengendalian
dan pemantauan yang memadai.
Atas masalah tersebut, pemerintah menanggapi:
1. Pada dasarnya Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan telah berupaya untuk
mempercepat NOD yang telah diterbitkan oleh pemberi pinjaman. Namun demikian mengingat NOD
tersebut diterbitkan langsung oleh pemberi pinjaman maka ada faktor ketergantungan yang cukup tinggi
dari pemberi pinjaman dalam memperoleh NOD tersebut.
Dalam hal rekening koran RDI yang diterbitkan oleh BI yang tidak memberikan informasi yang jelas
mengenai debitur, Dit. PPP telah menciptakan sebuah sistem untuk memantau mutasi transaksi RDI
yang berasal dari berbagai debitur. Namun karena sistem tersebut baru berjalan bulan November 2007
maka untuk transaksi tahun 2007 belum sepenuhnya dapat dipantau.
2. Untuk penerapan perhitungan saldo pinjaman yang berbeda dengan naskah perjanjian, harus
dilakukan perbaikan naskah dengan cara mengirimkan Side Letter yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan kepada debitur (untuk SLA yang masih berlaku).
3. Pada prinsipnya terhadap semua perjanjian pinjaman yang bersumber dari RDI/RPD maupun
Penerusan Perjanjian Pinjaman (SLA) dilaksanakan rekonsiliasi pada saat menjelang jatuh tempo
pembayaran. Namun mengingat keterbatasan sumber daya dan dana maka rekonsiliasi dilaksanakan
dalam hal terdapat selisih perhitungan antara debitur dan Dit.PPP serta kebutuhan dalam rangka
menyusun laporan yang pelaksanaannya dilakukan secara sampling.
BPK menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman
jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA.
BPK menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
Laporan Keuangan Bagian Anggaran 098 (Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman) Departemen Keuangan
Tahun 2007 Tidak Dilengkapi Dengan Pernyataan Telah Direviu oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah
Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK menyarankan Menteri Keuangan agar melakukan tindakan aktif
dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen.
Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-undangan, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
atas Bagian Anggaran 098 tahun 2007 yang memuat opini tidak menyatakan pendapat dengan
nomor 24a/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dengan nomor 24b/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008.
42 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
1. ANALISIS
Disisi lain pemerintah memberikan kelonggaran kepada bumn, bumd dan
pemerintah daerah yang melakukan hutang/pinjaman kepada pemerintah melalui
RDI/RPD/SLA sehingga ada moral hazard bagi para debitur untuk melakukan
tunggakan atau tidak mencicil terhadap kewajiban mereka untuk melunasi hutang-
hutangnya. Hal ini ditandai dimana Pemerintah seing mengeluarkan PMK yang
meringkan hutang-hutang debitur, antara lain :
1. Penyelesaian restrukturisasi PDAM didasarkan pada PMK 120/PMK.05/2008
tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada
PDAM. Dalam PMK ini penyelesaian piutang pada PDAM didasarkan pada kinerja
PDAM dan dilakukan dengan cara :
a) penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau kombinasi antara
penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan penghapusan melalui
mekanisme debt swap to investment.
b) penjadwalan kembali atas seluruh tunggakan non pokok Penyelesaian
restrukturisasi Pemerintah Daerah didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008
tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan
43 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan
Daerah pada Pemerintah Daerah. Dalam PMK ini, restrukturisasi dilakukan
dengan cara penjadwalan kembali terhadap tunggakan pokok yang disertai
dengan :
a) penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau
b) kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan
debt swap.
2. Untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN telah diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan No.17/ PMK.05/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 dengan tahapan
penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan
penghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 31/PB/2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi
pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas.
Beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan tersendiri, yaitu pertama,
berkoordinasi dengan Tim Kerja eks BBO/BBKU dalam penyelesaian
permasalahan BBKO dan BBKU; kedua, menunggu penyelesaian masalah hukum
terkait likuidasi PT.Bank Dagang Bali (PT.BDB); ketiga, Utang Pemerintah Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diselesaikan dengan cara Debt Swap untuk
pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di NAD.
Realisasi Pembiayaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.817.327.350.699,00.
Besarnya Realisasi Pembiayaan dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:
44 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
2. KESIMPULAN DAN SARAN
i Outstanding RDI adalah