INFORMASI APBNP 2017Langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2017 agardapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan
INFORMASI APBNP 2017
Langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2017 agardapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan
Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran
Editor :Direktur Penyusunan APBN
Kontributor :Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN
gati
Dalam rangka memberikan informasi dan mendukung transparansi anggaran, syukur Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan buku Informasi APBN Perubahan 2017. Informasi yang berisi ringkasan APBN ini disusun berdasarkan APBN Perubahan Tahun 2017 yang telah disetujui oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 28 Juli 2017 dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 telah diundangkan menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Perkembangan perekonomian global dan domestik dalam Semester I Tahun 2017 mengakibatkan perlunya penyesuaian pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2017, seperti tren peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih tinggi dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Selain perubahan asumsi dasar ekonomi tersebut, adanya perubahan kebijakan fiskal dan kebutuhan belanja mendesak, seperti persiapan Pilkada tahun 2018/Pemilu tahun 2019, Asian Games tahun 2018, percepatan sertifikasi tanah, dan pembangunan pertanian yang berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2017
Dalam rangka menjaga pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang, dilakukan kombinasi kebijakan fiskal yaitu, pelebaran defisit anggaran, efisiensi belanja negara, serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara secara lebih realistis. Dengan tujuan akhir mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
Harapan kami, semoga Informasi APBN ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif, bagi masyarakat Indonesia. Kepada tim penyusun dan para pihak yang telah menyampaikan masukan baik langsung maupun tidak langsung hingga terbitnya Informasi APBN ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Terima kasih.
Sri Mulyani Indrawati
Kata Pengantar
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sri Mulyani Indrawati
1
Pelaksanaan APBNTahun 2017APBN makin sehat, ekonomi makin kuat
Semester I
APBNP
Belanja lebih efisien dan lebih baik
Belanja lebih efisien dan lebih baik
Tambahan defisit dijaga, utang terkendali
Ekonomi terjaga
Pajak Meningkat
Ekonomi tumbuh lebih tinggi
Tambahan utang semakin menurun
Tumbuh sebesar 9,6% (negatif 2,4% pada th 2016), bahkan tanpa tax amnesty tetap tumbuh 5,6%).PPN tumbuh 13,5% (2016 : -3,1%)
Rp
Semester I APBNP 2017
1
2
Kinerja PelaksanaanSemester I APBN 2017lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
9,6%(9,6%)
31,6%(33%)62,3%(26,9%)13,5%(3,1%)
PertumbuhanPerpajakan
46,3 km 3,69 km
29,9 % 42,7%
523,08 m
6,9 juta siswa
34%
terhadap PDB
(23,3%)1,82% 1,29%Rp143,4 T
Realisasi Semester I 2016
Rp(68,2 T)
4,5 juta siswa
1.887,7 m 256,6 ribumahasiswa
PPN
Jalan Baru
Jembatan Flyover/Underpass
KIP BOS
Bidik Misi
Jalan Tol
Bea Keluar
Pembangunan Puskesmas, InfrastrukturJalan, Pasar, dan RS Rujukan
Pertumbuhan Penerbitan SBN (Neto)
PNBPSDA Migas
PNBP
DAK FisikPenyaluran BOSBOP PAUDTPG
59,9%77,3%29,7%
DAK Nonfisik
RealisasiPendapatan Negara
RealisasiBelanja Negara
RealisasiTransfer ke Daerah
KeseimbanganPrimer
Defisit RealisasiPembiayaan Anggaran
Realisasi Semester I 2017
2
6 Juli 2017
INFORMASI APBNP 2017
Presiden mengajukan RUU APBN-P TA 2017disertai nota perubahan dan dokumen pendukungnya.
6 Juli 2017Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Penyampaian Penjelasan Pokok-Pokok RUU tentang APBN-P TA 2017
10 Juli 2017Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menko-menko>> Membahas RKA KL dalam RUU APBNP TA 2017
11-13 Juli 2017Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan >> Membahas perubahan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam RUU APBNP TA 2017
14 Juli 2017Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Membahas Postur Sementara RUU APBNP TA 2017
Rapat Paripurna
17-19 Juli 2017Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNP 2017>> Membahas perubahan Belanja KL dan Non KL dalam RUU APBNP TA 2017
Rapat Panja Transfer Daerah dan Dana Desa RUU APBNP 2017>> Membahas perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RUU APBNP TA 2017
20 Juli 2017Rapat Panja Draft RUU APBNP 2017>> Membahas Draft RUU APBNP TA 2017
26 Juli 2017
28 Juli 2017
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pendapat Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi; Penandatanganan Naskah RUU APBN-P; Pendapat Pemerintah; dan Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan TK.II
Pemerintah mengajukan Nota Keuanganbeserta RAPBN Perubahan ke DPR untuk kemudiandibahas bersama
AlurPenyusunanAPBN Perubahan2017
3
Efisiensi dan kualitas belanja prioritas --> kemiskinan, kesenjangan, & kesempatan kerja
Reformasi penerimaan negara --> Pajak & PNBP
Jaga momentum ekonomi dan kepercayaan rakyat
FOKUSAPBNP 2017
4
5
Pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dari yang direncanakan pada APBN tahun 2017.
PertumbuhanEkonomi(%, yoy)
Inflasi(%, yoy)
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan(%)
Nilai TukarRupiah(Rp/US$)
Harga Minyak(US$/barel)
Lifting Minyak(ribu barel/hari)
Lifting Gas(MPOEPD)
3,0 4,35,7 5,2
40 48
5,0 5,2
13.307 13.400
829
Realisasi 2016 APBNP 2017
8151.180 1.150
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
INFORMASI APBNP 20175
Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan mencapai 5,2 %
2012
2013
2014
2015
APBN
P20
17
Real
isasi
2016
6,05,6
5,04,8
5,05,2
PDB 2017
Growth PDB per SektorGrowth PDB perKomponen Pengeluaran
Forecast PertumbuhanEkonomi Indonesia
5,1 5,2 5,1
5,2 5,25,2
3,4 Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan
(persen)
(persen)
1,3 Pertambangandan Penggalian
4,8 Industri Pengolahan
5,0 Pengadaan Listrik dan Gas
4,0 Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang
6,5 Konstruksi
5,1 Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8,1 Transportasi dan Pergudangan
5,2 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
9,9 Jasa Keuangan dan Asuransi
4,8 Real Estate
7,4 Jasa Perusahaan
3,5 Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib
4,1 Jasa Pendidikan
5,5 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8,1 Jasa lainnya
PDB5,2
INFORMASI APBNP 2017
10,1 Informasi dan Komunikasi
5,1 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT
4,6 Konsumsi Pemerintah
5,4 PMTB
4,8 Ekspor
3,9 Impor
Pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dari yang direncanakan pada APBN tahun 2017.
PertumbuhanEkonomi(%, yoy)
Inflasi(%, yoy)
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan(%)
Nilai TukarRupiah(Rp/US$)
Harga Minyak(US$/barel)
Lifting Minyak(ribu barel/hari)
Lifting Gas(MPOEPD)
3,0 4,35,7 5,2
40 48
5,0 5,2
13.307 13.400
829
Realisasi 2016 APBNP 2017
8151.180 1.150
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
INFORMASI APBNP 2017 6
7
PendapatanNegara
Defisit Anggaran
1.736,1
(175,1)Keseimbangan Primer(68,2)
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
209,4207,8(0,1)
2.133,32,67%BelanjaNegara
PendapatanNegara718,2
893,3BelanjaNegara
Defisit Anggaran(397,2)(362,9)
Keseimbangan Primer(178,0)
Pembiayaan Anggaran397,2
Laporan Semester ITahun 2017
APBNP 2017(triliun Rupiah)
Pembiayaan Utang
defisit outlook
outlook(144,3)outlook
362,9outlook
Pembiayaan Investasi461,3(65,2)
8
PendapatanNegara
Defisit Anggaran
1.736,1
(175,1)Keseimbangan Primer(68,2)
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
209,4207,8(0,1)
2.133,32,67%BelanjaNegara
PendapatanNegara718,2
893,3BelanjaNegara
Defisit Anggaran(397,2)(362,9)
Keseimbangan Primer(178,0)
Pembiayaan Anggaran397,2
Laporan Semester ITahun 2017
APBNP 2017(triliun Rupiah)
Pembiayaan Utang
defisit outlook
outlook(144,3)outlook
362,9outlook
Pembiayaan Investasi461,3(65,2)
APBN APBNP% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA 1.750,3 1.736,1 99,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.748,9 1.733,0 99,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.498,9 1.472,7 98,3
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 250,0 260,2 104,1
II. PENERIMAAN HIBAH 1,4 3,1 226,4
B. BELANJA NEGARA 2.080,5 2.133,3 102,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.315,5 1.367,0 103,9
1. Belanja K/L 763,6 798,6 104,6
2. Belanja Non K/L 552,0 568,4 103,0
a.l. a. Belanja Pegawai 123,1 120,0 97,5
b. Pembayaran Bunga Utang 221,2 219,2 99,1
c. Belanja Lain-lain 41,0 49,9 121,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 764,9 766,3 100,2
1. Transfer ke Daerah 704,9 706,3 100,2
2. Dana Desa 60,0 60,0 100,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER (109,0) (178,0) 163,4
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (330,2) (397,2) 120,3
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB (2,41) (2,92)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V) 330,2 397,2 120,3
I. PEMBIAYAAN UTANG 384,7 461,3 119,9
a.l - Surat Berharga Negara (neto) 400,0 467,3 116,8
II. PEMBIAYAAN INVESTASI (47,5) (59,7) 125,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN (6,4) (3,7) 57,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (0,9) (1,0) 108,8
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 0,3 0,3 100,0
8
PENDAPATANNEGARA
(triliun Rupiah)
APBNP2017
1.736,1
2012
10,5
7,5 7,8
-2,7
3,2
11,6
400
800
1200
1600
2013 2014 2015 Realisasi2016
APBNP2017
Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,8% selama periode tahun 2012-2017. Di dalam APBNP 2017, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun
Pendapatan Negara Growth (%)
Hibah3,1
0,2%
PenerimaanPerpajakan
1.472,784,8%
PNBP260,2
15,0%
(triliun Rupiah)
2012
2013
2014
2015
2016
APBNP2017
Perpajakan (%)
0 20 40 60 80 100
73,3 26,3
24,6
25,7
17,0
0,4
0,5
0,3
0,8
0,6
0,2
16,8
15,0
74,9
74,0
82,3
82,6
84,8
PNBP (%) Hibah (%)
Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 84,8% di dalam APBNP 2017. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 15,0%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.
Penyesuaian dilakukan utamanya pada komponen penerimaan pajak non-migas, dengan mengacu pada realisasi tahun 2016 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan tetap optimis.
INFORMASI APBNP 20179
PENDAPATANNEGARA
(triliun Rupiah)
APBNP2017
1.736,1
2012
10,5
7,5 7,8
-2,7
3,2
11,6
400
800
1200
1600
2013 2014 2015 Realisasi2016
APBNP2017
Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,8% selama periode tahun 2012-2017. Di dalam APBNP 2017, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun
Pendapatan Negara Growth (%)
Hibah3,1
0,2%
PenerimaanPerpajakan
1.472,784,8%
PNBP260,2
15,0%
(triliun Rupiah)
2012
2013
2014
2015
2016
APBNP2017
Perpajakan (%)
0 20 40 60 80 100
73,3 26,3
24,6
25,7
17,0
0,4
0,5
0,3
0,8
0,6
0,2
16,8
15,0
74,9
74,0
82,3
82,6
84,8
PNBP (%) Hibah (%)
Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 84,8% di dalam APBNP 2017. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 15,0%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.
Penyesuaian dilakukan utamanya pada komponen penerimaan pajak non-migas, dengan mengacu pada realisasi tahun 2016 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan tetap optimis.
INFORMASI APBNP 2017
PenerimaanPerpajakanTarget pertumbuhan penerimaan perpajakan dikoreksi turun menjadi 14,6% atau turun Rp26,2 T(namun tetap lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012)
Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,8%
Tax Ratio dalam Arti Luas (termasuk Penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba) ditargetkan sebesar 11,5%
triliun Rupiah
11,9
Tax Ratio (Arti Luas)
(persen)
2012
2013
2014
1.077,3
980,5
1.146,8
12,2
1.240,5
Pertumbuhan Perpajakan (%)
1.285,01.498,9
2015
2016
APBN2017
Tax Ratio (Arti Sempit)
14,6 14,313,7
11,610,8 11,5
11,911,4
10,710,4
10,8
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
9,9
6,5
8,2
3,6
16,0 1.472,7
APBNP2017
14,6
INFORMASI APBNP 2017 10
PenerimaanPerpajakan
PPh784,0
PPh 21 148,1
PPh 2211,1
PPh 22 Impor52,5
PPh 2336,4
742,2
PPh 25/29 Pribadi19,9
PPh 25/29 Badan242,7
PPh 2655,1
PPh Finaldan Fiskal156,2
PPh NonMigas Lainnya20,2
PPN475,5
PPh NonmigasOrang Pribadi PPh Nonmigas
Badan379,3362,9
PPN DalamNegeri328,1
PPN Impor132,4
Cukai HasilTembakau147,5
CukaiMMEA5,5 0,1
Cukai EtilAlkohol
Bea Keluar2,7
Bea Masuk33,3
Cukai153,2
PajakLainnya
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
8,7
PBB15,4
59,4%
36,0%
11,6%Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBNP 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Perpajakan sebesar 59,4%
PPh Nonmigas
PPh Nonmigas(Perpasal)
PPh Non Migas OP memiliki kontribusi lebih besar yaitu 51,1% dibandingkan PPh Badan. Potensi PPh Badan masih dapat terus ditingkatkan
PPNPPN Dalam Negeri mendominasipenerimaan PPN, sebesar 71,2%.
CukaiCukai Hasil Tembakau berkontribusi terbesar dalam Penerimaan Cukai yaitu 96,3%.
1.472,7
Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2017 ditetapkan sebesar Rp1.472,7 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3%.
Lainnya0,3
2012
21,523,4
14,1
8,9
22,5
(0,8)
6,7
14,0
6,43,6
(2,7)
15,3
6,6
381,6
337,6
95,0108,5
118,1
144,6 143,5153,2
384,7409,2 423,7 412,2
475,5
417,7458,7
552,6
630,1742,2
9,5 9,8
20,5
14,0
17,8
2013 2014 2015 2016 APBNP2017
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratiomelalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program tax amnesty
Mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat
Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik
Mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan
Penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota
Penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota
Kebijakandi bidangPerpajakan
PPh Nonmigas,2012-2017(triliun rupiah)
PPN,2012-2017(triliun rupiah)
Cukai,2012-2017(triliun rupiah)
Penerimaan Perpajakan
PPh Nonmigas Pertumbuhan (%) PPN Pertumbuhan (%) Cukai Pertumbuhan (%)
Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kontribusi terbesar rata-rata masing-masing sebesar 49,7% dan 33,4%.
PPh Nonmigas naikrata-rata 14,4%
PPN naik rata-rata 10,2% Cukai naik rata-rata 12,9%
2016 APBNP2017
2016 APBNP2017
INFORMASI APBNP 201711
PenerimaanPerpajakan
PPh784,0
PPh 21 148,1
PPh 2211,1
PPh 22 Impor52,5
PPh 2336,4
742,2
PPh 25/29 Pribadi19,9
PPh 25/29 Badan242,7
PPh 2655,1
PPh Finaldan Fiskal156,2
PPh NonMigas Lainnya20,2
PPN475,5
PPh NonmigasOrang Pribadi PPh Nonmigas
Badan379,3362,9
PPN DalamNegeri328,1
PPN Impor132,4
Cukai HasilTembakau147,5
CukaiMMEA5,5 0,1
Cukai EtilAlkohol
Bea Keluar2,7
Bea Masuk33,3
Cukai153,2
PajakLainnya
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
8,7
PBB15,4
59,4%
36,0%
11,6%Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBNP 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Perpajakan sebesar 59,4%
PPh Nonmigas
PPh Nonmigas(Perpasal)
PPh Non Migas OP memiliki kontribusi lebih besar yaitu 51,1% dibandingkan PPh Badan. Potensi PPh Badan masih dapat terus ditingkatkan
PPNPPN Dalam Negeri mendominasipenerimaan PPN, sebesar 71,2%.
CukaiCukai Hasil Tembakau berkontribusi terbesar dalam Penerimaan Cukai yaitu 96,3%.
1.472,7
Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2017 ditetapkan sebesar Rp1.472,7 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3%.
Lainnya0,3
2012
21,523,4
14,1
8,9
22,5
(0,8)
6,7
14,0
6,43,6
(2,7)
15,3
6,6
381,6
337,6
95,0108,5
118,1
144,6 143,5153,2
384,7409,2 423,7 412,2
475,5
417,7458,7
552,6
630,1742,2
9,5 9,8
20,5
14,0
17,8
2013 2014 2015 2016 APBNP2017
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratiomelalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program tax amnesty
Mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat
Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik
Mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan
Penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota
Penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota
Kebijakandi bidangPerpajakan
PPh Nonmigas,2012-2017(triliun rupiah)
PPN,2012-2017(triliun rupiah)
Cukai,2012-2017(triliun rupiah)
Penerimaan Perpajakan
PPh Nonmigas Pertumbuhan (%) PPN Pertumbuhan (%) Cukai Pertumbuhan (%)
Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kontribusi terbesar rata-rata masing-masing sebesar 49,7% dan 33,4%.
PPh Nonmigas naikrata-rata 14,4%
PPN naik rata-rata 10,2% Cukai naik rata-rata 12,9%
2016 APBNP2017
2016 APBNP2017
INFORMASI APBNP 2017 12
Penerimaan NegaraBukan Pajak Kontribusi PNBP dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasiPenerimaan Negara secara keseluruhan
PendapatanSDA
95,6
PendapatanBLU
(triliun Rupiah)
38,5
PNBPLainnya
85,1
Penerimaan dari Kekayaan Negarayang Dipisahkan
41,0
Di dalam APBNP 2017, Pendapatan SDA dan PNBP Lainnya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 34,8% dan 33,8%.
Kebijakan UmumPNBP
260,2
Menahan turunnya lifting minyak dan gas serta efisiensi cost recovery
Penerapan production sharing contract (PSC) gross split pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang akan terminasi dan/atau melakukan perpanjangan kontrak kerja sama
Optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara
Penyempurnaan berbagai peraturan PNBP, seperti revisi Undang-Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP
Penerapan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN
36,8%
14,8%
32,7%15,8%
INFORMASI APBNP 201713
Penerimaan NegaraBukan Pajak Kontribusi PNBP dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasiPenerimaan Negara secara keseluruhan
PendapatanSDA
95,6
PendapatanBLU
(triliun Rupiah)
38,5
PNBPLainnya
85,1
Penerimaan dari Kekayaan Negarayang Dipisahkan
41,0
Di dalam APBNP 2017, Pendapatan SDA dan PNBP Lainnya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 34,8% dan 33,8%.
Kebijakan UmumPNBP
260,2
Menahan turunnya lifting minyak dan gas serta efisiensi cost recovery
Penerapan production sharing contract (PSC) gross split pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang akan terminasi dan/atau melakukan perpanjangan kontrak kerja sama
Optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara
Penyempurnaan berbagai peraturan PNBP, seperti revisi Undang-Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP
Penerapan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN
36,8%
14,8%
32,7%15,8%
INFORMASI APBNP 2017
Penerimaan NegaraBukan PajakKontribusi PNBP dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasiPenerimaan Negara secara keseluruhan. Optimalisasi PNBP K/L terus dilakukan dengantetap menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2012 2013 2014 20152012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
2016 APBNP2017
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
2012 2013 2014 2015 2016 APBN2017
12,312,9
15,5
61,1
7,3
4,5
4,5
56,7 72,3 74,4 102,0 65,7
PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp78,6 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan
Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat
Pendapatan PNBP SDA cenderung menurun seiring dengan fluktuasi penurunan harga komoditas (minyak bumi, batubara) dan pergerakan nilai tukar
PNBP K/L PNBP DMO
SDA Migas Harga ICP
PenerimaanSDA
Bagian Laba BUMN
PNBP Lainnya
PertumbuhanPendapatanBLU
112,7
97,0106,0
49,040,0 48,0
SDA Migas2012-2017(triliun rupiah)
PNBP,2012-2017(triliun rupiah)
PNBP K/L,2012-2017(triliun rupiah)
(triliun rupiah)
SDA Nonmigas2012-2017
6,1%0,8%
12,4%
-35,9%
2,5%
-0,7%
225,8
30,8 34,040,3
226,4 240,8 100,964,9
95,6
37,6
37,1 41,0
73,4 69,687,7
81,7118,0 85,1
21,7 24,6
29,7
35,341,9 38,5
205,8 203,6 216,9 78,244,1 72,2 Pertambangan
Umum15,9
3,20,2
0,7
18,6
3,10,2
0,9
19,3
3,70,2
0,8
17,7
4,20,1
0,9
15,8
3,80,4
0,9
17,7
3,91,0
0,7
Kehutanan
PerikananPanas Bumi
-1,5%
13,8%
5,2%
-4,9%
-8,7%
12,6%
INFORMASI APBNP 2017 14
(triliun Rupiah)
Penyesuaian secara umum dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalamrangka mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan, serta pendanaan untuk berbagaikebutuhan yang mendesak
BELANJANEGARA
Belanja K/L
798,635,9% 37,4%
26,6%
Belanja Non K/L
568,4
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
766,3
ProgramPengelolaanUtang Negara
219,2ProgramPengelolaanHibah Negara
5,5
ProgramPengelolaanSubsidi
168,9
ProgramPengelolaanBelanja Lainnya
60,4ProgramPengelolaanTransaksi Lainnya
108,1
Pertama, kebijakan efisiensi belanja barang berdasarkan realisasi tahun 2016 dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan prioritas, untuk kemudian direalokasi ke belanja/ kegiatan yang lebih mendesak dan bersifat prioritas.
Kedua, menampung tambahan-tambahan belanja yang bersifat mendesak dan/atau merupakan prioritas nasional, seperti alokasi untuk antisipasi bencana alam, penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, persiapan tahapan Pilkada tahun 2018/Pemilu tahun 2019, percepatan sertifikasi tanah, dan pembangunan pertanian.
Ketiga, perubahan pagu belanja akibat perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU dan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri.
Keempat, penyesuaian besaran subsidi energi sebagai dampak belum diimplementasikannya beberapa kebijakan pembatasan yang telah diperhitungkan dalam APBN tahun 2017.
Kelima, penyesuaian besaran dana alokasi umum (DAU) seiring dengan penurunan pendapatan dalam negeri neto sesuai kebijakan DAU dalam APBN tahun 2017 yang tidak bersifat final.
PenyesuaianBelanjaNegara
2.133,3
INFORMASI APBNP 201715
(triliun Rupiah)
Penyesuaian secara umum dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalamrangka mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan, serta pendanaan untuk berbagaikebutuhan yang mendesak
BELANJANEGARA
Belanja K/L
798,635,9% 37,4%
26,6%
Belanja Non K/L
568,4
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
766,3
ProgramPengelolaanUtang Negara
219,2ProgramPengelolaanHibah Negara
5,5
ProgramPengelolaanSubsidi
168,9
ProgramPengelolaanBelanja Lainnya
60,4ProgramPengelolaanTransaksi Lainnya
108,1
Pertama, kebijakan efisiensi belanja barang berdasarkan realisasi tahun 2016 dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan prioritas, untuk kemudian direalokasi ke belanja/ kegiatan yang lebih mendesak dan bersifat prioritas.
Kedua, menampung tambahan-tambahan belanja yang bersifat mendesak dan/atau merupakan prioritas nasional, seperti alokasi untuk antisipasi bencana alam, penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, persiapan tahapan Pilkada tahun 2018/Pemilu tahun 2019, percepatan sertifikasi tanah, dan pembangunan pertanian.
Ketiga, perubahan pagu belanja akibat perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU dan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri.
Keempat, penyesuaian besaran subsidi energi sebagai dampak belum diimplementasikannya beberapa kebijakan pembatasan yang telah diperhitungkan dalam APBN tahun 2017.
Kelima, penyesuaian besaran dana alokasi umum (DAU) seiring dengan penurunan pendapatan dalam negeri neto sesuai kebijakan DAU dalam APBN tahun 2017 yang tidak bersifat final.
PenyesuaianBelanjaNegara
2.133,3
INFORMASI APBNP 2017
APBNP 2017APBNP 2016
1.306,7 1.367,0
Belanja K/L
Belanja K/L
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Non K/L
767,8
ProgramPengelolaanUtang Negara
191,2
ProgramPengelolaanHibah Negara
8,5
ProgramPengelolaanSubsidi
177,8
ProgramPengelolaanBelanja Lainnya
50,8
Belanja K/L798,6
ProgramPengelolaanUtang Negara
219,2
ProgramPengelolaanHibah Negara
5,5
ProgramPengelolaanSubsidi
168,9
ProgramPengelolaanBelanja Lainnya
66,7
ProgramPengelolaanTransaksi Khusus
108,1
ProgramPengelolaanTransaksi Khusus
110,6
BelanjaPemerintahPusat
Pertumbuhan BPP(%)
1.010,6
14,4 12,5
5,8
(2,5)
11,3
0,7
1.137,21.203,6 1.183,3
1.306,7 1.315,51.367,0
2012 2013 2014 2015 APBNP2016
APBN2017
APBNP2017
(1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi;
(2) efisiensi belanja barang K/L untuk dialokasikan pada belanja/kegiatan yang produktif dan prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas belanja; dan
(3) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas maupun
untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah
INFORMASI APBNP 2017
3,8
16
APBNP2016
APBNP2016
APBNP2017
APBNP2017
1.306,7 1.306,7
1.367,0 1.367,0
(triliun Rupiah)
BelanjaPemerintah Pusat
PelayananUmum
25,7%
8,9%
350,9
BelanjaPegawai
24,9%
340,4
BelanjaBarang
23,3%
318,8BelanjaModal
15,1%
206,2
PembayaranBunga Utang
16,8%
219,2
Subsidi12,2%
168,9
BelanjaHibah
0,2%
2,2
BantuanSosial
4,2
58,1
BelanjaLainnya
3,6%
49,9
BelanjaPegawai
26,2%
342,4
BelanjaBarang
23,3%
304,2BelanjaModal
15,8%
206,6
PembayaranBunga Utang
14,6%
191,2
Subsidi13,6%
177,7
BelanjaHibah
0,7%
8,5
BantuanSosial
4,1%
53,4
BelanjaLainnya
1,7%
22,5
Pertahanan
122,0
Ketertiban danKeamanan
10,4%
Ekonomi23,8%
PerlindunganLingkungan Hidup
13,2
1,0%
Perumahan danFasilitas Umum
30,6
2,2%
Kesehatan
57,9
4,2%
Pariwisata
5,4
0,4%
Agama
9,8
0,7%Pendidikan
143,9
10,5%
PerlindunganSosial
155,1
11,3%
141,8
325,5
PelayananUmum
24,7%
8,3%
322,6
Pertahanan
109,0
Ketertiban danKeamanan
9,4%
Ekonomi25,3%
PerlindunganLingkungan Hidup
11,0
0,8%
Perumahan danFasilitas Umum
34,3
2,6%
Kesehatan
66,1
5,1%
Pariwisata
5,9
0,4%
Agama
9,8
0,7%
Pendidikan
143,3
11,0%
PerlindunganSosial
150,8
11,5%
122,9
331,0
Menurut Fungsi Menurut Jenis
INFORMASI APBNP 201717
APBNP2016
APBNP2016
APBNP2017
APBNP2017
1.306,7 1.306,7
1.367,0 1.367,0
(triliun Rupiah)
BelanjaPemerintah Pusat
PelayananUmum
25,7%
8,9%
350,9
BelanjaPegawai
24,9%
340,4
BelanjaBarang
23,3%
318,8BelanjaModal
15,1%
206,2
PembayaranBunga Utang
16,8%
219,2
Subsidi12,2%
168,9
BelanjaHibah
0,2%
2,2
BantuanSosial
4,2
58,1
BelanjaLainnya
3,6%
49,9
BelanjaPegawai
26,2%
342,4
BelanjaBarang
23,3%
304,2BelanjaModal
15,8%
206,6
PembayaranBunga Utang
14,6%
191,2
Subsidi13,6%
177,7
BelanjaHibah
0,7%
8,5
BantuanSosial
4,1%
53,4
BelanjaLainnya
1,7%
22,5
Pertahanan
122,0
Ketertiban danKeamanan
10,4%
Ekonomi23,8%
PerlindunganLingkungan Hidup
13,2
1,0%
Perumahan danFasilitas Umum
30,6
2,2%
Kesehatan
57,9
4,2%
Pariwisata
5,4
0,4%
Agama
9,8
0,7%Pendidikan
143,9
10,5%
PerlindunganSosial
155,1
11,3%
141,8
325,5
PelayananUmum
24,7%
8,3%
322,6
Pertahanan
109,0
Ketertiban danKeamanan
9,4%
Ekonomi25,3%
PerlindunganLingkungan Hidup
11,0
0,8%
Perumahan danFasilitas Umum
34,3
2,6%
Kesehatan
66,1
5,1%
Pariwisata
5,9
0,4%
Agama
9,8
0,7%
Pendidikan
143,3
11,0%
PerlindunganSosial
150,8
11,5%
122,9
331,0
Menurut Fungsi Menurut Jenis
INFORMASI APBNP 2017
BelanjaK/L
Kementerian Negara/ Lembagadengan Anggaran Terbesar
Arah kebijakan Belanja K/L
489,4
17,219,1
-1,0
26,9
4,9
-0,6
582,9577,2
732,1
767,8 763,6
1-5
APBNP 2016APBNP 2017
6-10
11-15
Kementerian PU Pera
Kementerian Pertahanan108,7
114,8
104,2
98,2
63,5
62,755,9
44,6
40,5
38,0
39,5
24,1
97,1
79,3
56,2
42,9
38,1
43,6
40,6
27,6
Polri
Kementerian Agama
Kementerian Perhubungan
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
(triliun Rupiah)
Kementerian Kesehatan
Kementerian Ristek & Dikti
Kementerian Pertanian
Efisiensi pada belanja operasional dan belanja non prioritas
Mendukung pembangunan infrastruktur dan konektifitas untuk meningkatkan kualitas pembangunanPeningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS, PKH, dll.)Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan
Pada APBN 2017 terjadi penurunan sebesar Rp4,2 triliun apabila dibandingkan APBNP 2016. Belanja K/L 2012-2017 tumbuh rata-rata 9,3% pertahun
10
PerkembanganBelanja K/L
2012 2013 2014 2015 APBNP2016
APBN2017
Belanja K/L(triliun)
Pertumbuhan Belanja K/L (%)
INFORMASI APBNP 2017 18
Pokok-pokok KebijakanBelanja Pemerintah Pusat
a
Penghematan dan Efisiensi Belanja Barang K/L• Efisiensi belanja operasional• Efisiensi belanja perjalanan dinas• Efisiensi Belanja lainnya (belanja jasa,
honorarium dan lainnya)
Penambahan belanja untuk program prioritas mendesak• Persiapan Asian Games 2018• Persiapan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019• Percepatan program sertifikasi tanah,
penanggulangan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), kegiatan holtikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
Pemenuhan anggaran Pendidikan dan Kesehatan masing-masing 20% dan 5%
INFORMASI APBNP 201719
Pokok-pokok KebijakanBelanja Pemerintah Pusat
a
Penghematan dan Efisiensi Belanja Barang K/L• Efisiensi belanja operasional• Efisiensi belanja perjalanan dinas• Efisiensi Belanja lainnya (belanja jasa,
honorarium dan lainnya)
Penambahan belanja untuk program prioritas mendesak• Persiapan Asian Games 2018• Persiapan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019• Percepatan program sertifikasi tanah,
penanggulangan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), kegiatan holtikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
Pemenuhan anggaran Pendidikan dan Kesehatan masing-masing 20% dan 5%
INFORMASI APBNP 2017
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 2,0 T• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 357,7 miliar
untuk pengadaan lahan dan pembangunan jalur kereta menuju Bandara Adi Sumarmo
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pembangunan kapal perintis penumpang dan
barang• Pembangunan jalur kereta api• Pembangunan/pengembangan bandar udara
Kementerian Perhubungan
APBNP Rp44,6 TAPBN Rp46,0 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 437,5 miliar• Tambahan belanja prioritas RP2.471,2 miliar untuk
untuk peningkatan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai• Peningkatan produksi daging, telur dan susu• Penambahan luas lahan pertanian
Kementerian Pertanian
APBNP Rp24,1 TAPBN Rp22,1 T
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Beberapa K/L
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 1,157,1 miliar
antara lain untuk pengiriman Satgas Yonis TNI pada Misi PBB Minusca ke Republik Afrika selatan
• Kebutuhan untuk sewa satelit
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pengadaan alutsista• Pengadaan kendaraan taktis (matra darat), KRI,
KAL, Alpung, ranpur, rantis (matra laut) dan pesawat (matra udara)
Kementerian Pertahanan
APBNP Rp114,8 TAPBN Rp108,0 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 517,8 miliar• Tambahan belanja prioritas (BA BUN ) 161,5 miliar
untuk penanggulangan bencana (Rehabilitasi dan rekonstruksi)
• Percepatan penarikan PHLN sebesar Rp 1.195,9 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan;• Pembangunan Jalan Tol• Pembangunan rumah susun• Pembangunan embung, bendungan, dan
penampungan air lainnya
Kementerian PU PERA
APBNP Rp104,2 TAPBN Rp101,5 T
INFORMASI APBNP 2017 20
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,4 T• Tambahan anggaran pendidikan Rp4,63 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pemberian bantuan operaional sekolah untuk
MI,Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya;• Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas/sekolah
Kementerian Agama
APBNP Rp63,5 TAPBN Rp60,1 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,9 T• Pengurangan alokasi PBI (penyesuaian target)
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Peningkatan layanan persalinan• Peningkatan presentase anak yang mendapatkan
imunisasi lengkap• Peningkatan cakupan pelayanan universal melalui
Kartu Indonesia Sehat (peserta penerima bantuan iuran)
Kementerian Kesehatan
APBNP Rp55,9 TAPBN Rp58,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,8 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Wajib belajar 12 tahun melalui program Indonesia
Pintar• Peningkatan kompetensi tenaga pendidik• Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas/sekolah
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
APBNP Rp38,0 TAPBN Rp39,8 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,5 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pemberian beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Siswa
Miskin• Peningkatan kualitas dosen• Penguatan riset dan pengembangan
Kementerian Ristek Dikti
APBNP Rp39,5 TAPBN Rp39,7 T
INFORMASI APBNP 2017
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Beberapa K/L
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan sebesar Rp 1,5 T untuk persiapan Asean
Games 2018
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Meningkatkan kapasitas potensi kewirausahaan
pemuda• Memfasilitasi peserta olahraga di sekolah dasarm
sekolah menengah dan perguruan tinggi• Pembinaan/penyelenggaraan event dan
keikutsertaan olah raga pada kejuaraan tingkat daerah/nasional/internasional
Kementerian Pemuda dan Olahraga
APBNP Rp4,6 TAPBN Rp3,1 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja hasil pembahasan sebesar
Rp13,8 T pengadaan sarana/prasarana untuk peningkatan pelayanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Penambahan almatsus Polri• Pemberantasan tindak kriminal dan aksi terorisme• Pengamanan objek vital
Polri
APBNP Rp98,2 TAPBN Rp58,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 92,2 miliar• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 1,2 T untuk
mendukung program percepatan pensertipikatan tanah 5 juta bidang pada tahun 2017 yang menjadi program strategis nasional
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Penataan hubungan hukum keagrariaan di daerah• Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana
tata ruang• Pemetaan dan pengukuran kerangka dasar
kadastral nasional di Kab/Kota
Kementerian Agrariadan Tata Ruang (BPN)
APBNP Rp6,6 TAPBN Rp5,5 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja mendesak sebesar Rp 727,1
miliar untuk persiapan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 (a.l. verifikasi partai politik peserta Pemilu)
• Tambahan belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp 710,3 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018• Peningkatan pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum
APBNP Rp3,3 TAPBN Rp1,8 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 362,3 miliar
untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika• Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi
instansi pemerintah• Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi
komponen masyarakat
Badan Narkotika Nasional
APBNP Rp1,9 TAPBN Rp1,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja Prioritas sebesar Rp 1,3 T
pengawasan tahapan Pemilihan Presiden dan Legislatif
• Tambahan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp 478,0 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Meningkatkan kinerja teknis pengawasan
penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan• Meningkatkan kualitas pelayanan
hukum,kehumasan dan pengwasan internal• Mewujudkan kemandirian, integritas, dan
kredibilitas penyelenggaraan pemilu
Badan Pengawas Pemilu
APBNP Rp3,3 TAPBN Rp1,8 T
INFORMASI APBNP 2017
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Beberapa K/L
21
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,4 T• Tambahan anggaran pendidikan Rp4,63 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pemberian bantuan operaional sekolah untuk
MI,Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya;• Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas/sekolah
Kementerian Agama
APBNP Rp63,5 TAPBN Rp60,1 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,9 T• Pengurangan alokasi PBI (penyesuaian target)
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Peningkatan layanan persalinan• Peningkatan presentase anak yang mendapatkan
imunisasi lengkap• Peningkatan cakupan pelayanan universal melalui
Kartu Indonesia Sehat (peserta penerima bantuan iuran)
Kementerian Kesehatan
APBNP Rp55,9 TAPBN Rp58,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,8 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Wajib belajar 12 tahun melalui program Indonesia
Pintar• Peningkatan kompetensi tenaga pendidik• Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas/sekolah
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
APBNP Rp38,0 TAPBN Rp39,8 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 1,5 T
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pemberian beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Siswa
Miskin• Peningkatan kualitas dosen• Penguatan riset dan pengembangan
Kementerian Ristek Dikti
APBNP Rp39,5 TAPBN Rp39,7 T
INFORMASI APBNP 2017
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Beberapa K/L
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan sebesar Rp 1,5 T untuk persiapan Asean
Games 2018
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Meningkatkan kapasitas potensi kewirausahaan
pemuda• Memfasilitasi peserta olahraga di sekolah dasarm
sekolah menengah dan perguruan tinggi• Pembinaan/penyelenggaraan event dan
keikutsertaan olah raga pada kejuaraan tingkat daerah/nasional/internasional
Kementerian Pemuda dan Olahraga
APBNP Rp4,6 TAPBN Rp3,1 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja hasil pembahasan sebesar
Rp13,8 T pengadaan sarana/prasarana untuk peningkatan pelayanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Penambahan almatsus Polri• Pemberantasan tindak kriminal dan aksi terorisme• Pengamanan objek vital
Polri
APBNP Rp98,2 TAPBN Rp58,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Efisiensi belanja barang sebesar Rp 92,2 miliar• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 1,2 T untuk
mendukung program percepatan pensertipikatan tanah 5 juta bidang pada tahun 2017 yang menjadi program strategis nasional
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Penataan hubungan hukum keagrariaan di daerah• Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana
tata ruang• Pemetaan dan pengukuran kerangka dasar
kadastral nasional di Kab/Kota
Kementerian Agrariadan Tata Ruang (BPN)
APBNP Rp6,6 TAPBN Rp5,5 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja mendesak sebesar Rp 727,1
miliar untuk persiapan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 (a.l. verifikasi partai politik peserta Pemilu)
• Tambahan belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp 710,3 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018• Peningkatan pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum
APBNP Rp3,3 TAPBN Rp1,8 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja prioritas sebesar Rp 362,3 miliar
untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika• Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi
instansi pemerintah• Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi
komponen masyarakat
Badan Narkotika Nasional
APBNP Rp1,9 TAPBN Rp1,3 T
Perubahan disebabkan, a.l. :• Tambahan belanja Prioritas sebesar Rp 1,3 T
pengawasan tahapan Pemilihan Presiden dan Legislatif
• Tambahan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp 478,0 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak
Pemanfaatan anggaran, antara lain:• Meningkatkan kinerja teknis pengawasan
penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan• Meningkatkan kualitas pelayanan
hukum,kehumasan dan pengwasan internal• Mewujudkan kemandirian, integritas, dan
kredibilitas penyelenggaraan pemilu
Badan Pengawas Pemilu
APBNP Rp3,3 TAPBN Rp1,8 T
INFORMASI APBNP 2017
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Beberapa K/L
22
AnggaranKesehatanTerdapat realokasi anggaran kesehatan melalui pembiayaan berupa PMN kepada BPJS Kesehatanke dalam belanja dalam bentuk alokasi pengendalian defisit keuangan DJS-BPJS untuk programDana Jaminan Sosial Kesehatan
50
0
100
triliun Rp
% terhadap Belanja NegaraAnggaran Kesehatan(APBNP)
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
3,3
3,8
5,0 5,0
2,7 2,8
INFORMASI APBNP 2017
2016
1. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat 76.117,7 81.454,2
A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga 70.082,8 63.637,1 a.l. 1. Kementerian Kesehatan 62.720,9 55.863,5
2. Badan POM 1.539,3 1.670,0 3. BKKBN 3.559,6 2.728,6
B. Melalui BA BUN 6.034,9 17.817,0 a.l. 1. Kontribusi Pemerintah untuk JKN PNS/TNI/Polri 5.452,9 5.732,1
2. Defisit Keuangan DJS-BPJS - 3.600,0 2. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 21.201,9 25.210,6
3. Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan 6.827,9 -
Total Anggaran Kesehatan 104.147,4 106.664,8
Total Belanja Negara 2.082.948,9 2.133.295,9
Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 5,0 5,0
Sumber : Kementerian Keuangan
APBNP Komponen Anggaran Kesehatan 2017
APBNP
Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanyapenambahan investasi Pemerintah dalam bentuk SWF bidang pendidikan
200
300
400
100
triliun Rp
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
AnggaranPendidikan
% terhadap Belanja Negara Anggaran Pendidikan(APBNP)
20,1 20,0 20,020,6
20,0 20,02016
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 144.959,4 148.546,3
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 141.692,9 141.390,0 a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 43.605,9 37.965,1
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 39.589,5 37.384,9 3. Kementerian Agama 46.470,3 53.681,0
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN 3.266,5 7.156,3
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 266.630,3 267.656,1
a.l. Dana Transfer Khusus 119.918,4 115.503,9 1. DAK Fisik 2.665,3 8.058,9 2. DAK Non Fisik 117.253,0 107.445,0
i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 69.762,7 55.573,4 iii. Bantuan Operasional Sekolah 43.923,6 45.120,0
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5.000,0 10.500,0
Total Anggaran Pendidikan 416.589,8 426.702,4
Total Belanja Negara 2.082.948,9 2.136.792,8
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,0 20,0
Sumber : Kementerian Keuangan
APBNP Komponen Anggaran Pendidikan 2017
APBNP
23
AnggaranKesehatanTerdapat realokasi anggaran kesehatan melalui pembiayaan berupa PMN kepada BPJS Kesehatanke dalam belanja dalam bentuk alokasi pengendalian defisit keuangan DJS-BPJS untuk programDana Jaminan Sosial Kesehatan
50
0
100
triliun Rp
% terhadap Belanja NegaraAnggaran Kesehatan(APBNP)
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
3,3
3,8
5,0 5,0
2,7 2,8
INFORMASI APBNP 2017
2016
1. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat 76.117,7 81.454,2
A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga 70.082,8 63.637,1 a.l. 1. Kementerian Kesehatan 62.720,9 55.863,5
2. Badan POM 1.539,3 1.670,0 3. BKKBN 3.559,6 2.728,6
B. Melalui BA BUN 6.034,9 17.817,0 a.l. 1. Kontribusi Pemerintah untuk JKN PNS/TNI/Polri 5.452,9 5.732,1
2. Defisit Keuangan DJS-BPJS - 3.600,0 2. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 21.201,9 25.210,6
3. Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan 6.827,9 -
Total Anggaran Kesehatan 104.147,4 106.664,8
Total Belanja Negara 2.082.948,9 2.133.295,9
Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 5,0 5,0
Sumber : Kementerian Keuangan
APBNP Komponen Anggaran Kesehatan 2017
APBNP
Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanyapenambahan investasi Pemerintah dalam bentuk SWF bidang pendidikan
200
300
400
100
triliun Rp
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
AnggaranPendidikan
% terhadap Belanja Negara Anggaran Pendidikan(APBNP)
20,1 20,0 20,020,6
20,0 20,02016
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 144.959,4 148.546,3
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 141.692,9 141.390,0 a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 43.605,9 37.965,1
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 39.589,5 37.384,9 3. Kementerian Agama 46.470,3 53.681,0
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN 3.266,5 7.156,3
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 266.630,3 267.656,1
a.l. Dana Transfer Khusus 119.918,4 115.503,9 1. DAK Fisik 2.665,3 8.058,9 2. DAK Non Fisik 117.253,0 107.445,0
i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 69.762,7 55.573,4 iii. Bantuan Operasional Sekolah 43.923,6 45.120,0
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5.000,0 10.500,0
Total Anggaran Pendidikan 416.589,8 426.702,4
Total Belanja Negara 2.082.948,9 2.136.792,8
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,0 20,0
Sumber : Kementerian Keuangan
APBNP Komponen Anggaran Pendidikan 2017
APBNP
Anggaran Infrastruktur dalam APBNP 2017 meningkat 3,4% dari APBN 2017 sejalan denganpeningkatan alokasi untuk BLU LMAN serta tambahan hibah dalam rangka rehab rekon pascabencana di NTB (Bima) serta rehab hutan dan lahan pasca banjir di Jabar dan NTB
200
300
400
100
0
triliun Rp
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
9,8 9,48,7
14,214,4
19,0
AnggaranInfrastruktur
% terhadap Belanja Negara Anggaran Infrastruktur(APBNP)
INFORMASI APBNP 2017
Anggaran Kedaulatan Pangan dijaga agar tetap mencapai target yang telah ditetapkan.
AnggaranKedaulatan Pangan
50
0
100
triliun Rp
% terhadap Belanja NegaraAnggaranKedaulatanPangan (APBNP)
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
4,64,2 3,8
6,15,3
4,9
2016Real APBN APBNP
I. Kementerian Negara/Lembaga 31,2 40,8 41,5 1. 018 Kementerian Pertanian 21,1 22,1 24,1 2. 032 Kementerian Kelautan Perikanan 4,6 6,5 5,7 3. 033 Kementerian PU & PR 5,5 10,4 10,0 4. 027 Kementerian Sosial - 1,7 1,7 - - -
II. Non K/L 68,2 62,4 62,4 1. Subsidi 49,4 52,2 52,2
a. Subsidi Pangan 22,1 19,8 19,8 b. Subsidi Pupuk 26,9 31,2 31,2 c. Subsidi Benih 0,4 1,3 1,3 d. Subsidi bunga kredit resi gudang 0,0 0,0 0,0
2. Belanja Lain-lain 3,4 4,5 4,5 a. Cadangan Beras Pemerintah 2,0 2,5 2,5 b. Cadangan Stabilisasi Pangan 1,4 2,0 2,0
3. Transfer ke Daerah (DAK) 15,5 5,7 5,7 a. DAK Irigasi 12,0 4,0 4,0 b. DAK Pertanian 3,4 1,7 1,7
99,4 103,1 103,9 Total
2017Uraian
2016Real APBN APBNP
I. Infrastruktur Ekonomi 260,2 378,3 390,3 1. Melalui Belanja K/L 122,0 154,1 157,1 a.l. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 80,9 98,7 101,6
022 Kementerian Perhubungan 28,9 42,1 42,6 018 Kementerian Pertanian 3,8 2,3 2,1 020 Kementerian ESDM 2,7 3,3 3,0 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 2,0 2,6 2,7
2. Melalui Belanja Non K/L 3,3 2,6 6,0 a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF) - 0,3 0,5
2. Belanja Hibah 3,3 2,2 5,4
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 77,7 183,7 180,9 a.l. 1. Dana Alokasi Khusus 56,2 32,3 32,3
2. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur 18,7 24,0 24,0 3. Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur - 124,0 121,2
4. Melalui Pembiayaan 57,1 37,8 46,2 a.l. 1. FLPP 4,3 9,7 3,1
2. Penyertaan Modal Negara 36,2 7,2 9,6 3. BLU LMAN 16,0 20,0 32,1
I. Infrastruktur Sosial 6,2 5,5 8,5 a.l. 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,6 4,2 5,9
025 Kementerian Agama 1,6 1,2 2,6 I. Dukungan Infrastruktur 2,7 4,0 2,1 a.l. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 0,2 0,1 0,2
019 Kementerian Perindustrian 0,1 0,5 0,2
269,1 387,7 400,9
Uraian 2017
Jumlah
24
Belanja Subsidi Energi dalam APBNP 2017 sebesar Rp89,9 T
Menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dikelola oleh TNP2Kdan Kemensos
Subsidi BBM danLPG Tabung 3 Kg dilakukan dengan pola distribusi tertutup/targeted (by name and by address) dilakukan secara bertahapSubsidi terbatas minyak solar Rp500/liter
diberikan kepada seluruh pelanggan dengan daya R-1/450 VA dan 6,5 jutadengan R-1/900 VA
50
0
200
150
100
triliun RpHarga ICP
Subsidi BBM
Subsidi Listrik
2012 2013 2014 2015 2016 APBN2017
112,7106,0
96,5
49,2
40,045,0
48,0
Rp44,5 T
SubsidiEnergi
Subsidi Listrik Rp45,4 T01377
211,9 210,0240,0
60,843,7
32,3
94,6 100,0 101,8
58,3 63,145,0
APBNP2017
44,5 45,4
INFORMASI APBNP 201725
SubsidiNon EnergiPerkembanganSubsidi Non Energi,2012-2017(triliun Rupiah)
19,1 20,3 18,221,8
22,119,8
14,017,6 21,0
31,3
26,931,2
3,8
4,1 5,8
8,5
9,3
9,4
1,9
1,5
2,1
3,3
3,74,3
0,1
0,4
0,3
0,1
0,4
1,3
1,1
1,1
2,8
1,95,1
13,0
39,9
45,1
50,2
66,9 67,4
76,0
2012 2013 2014 2015 2016 APBNP2017
Subsidi pangan diberikan kepada 14,3 juta RTS -> 15kg/bulansebesar Rp19,8 triliunPengalihan Rastra menjadi Program Bantuan Pangan:Konversi secara bertahap Subsidi Pangan (Rastra)menjadi Program Bantuan Pangan (non-tunai/voucher)Ujicoba di 44 kota di Indonesia
Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mendukungpeningkatan produktivitas pertanian Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton ->Rp31,2 triliun
Kebijakan subsidi PSO diarahkan untuk perbaikanpelayanan umum bidang transportasi (angkutanPenumpang kereta api dan angkutan kapal lautkelas ekonomi) dan penyediaan informasi publik
PT PelniRp2,1 TPT KAIRp2,1 TLKBN AntaraRp0,2T
Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk mendukungpeningkatan produksi pertanianBenih bersubsidi untuk padi & kedelai sebesar Rp1,3 trilunVolume benih 116.500 ton
Diarahkan dalam rangka menunjang upaya peningkatanketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, memenuhikebutuhan masyarakat terhadap akses air minum, pembiayaanperumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan dukunganpembiayaan untuk sektor usaha produktif UMKM dan koperasi
Kebijakan subsidi pajak diarahkan untuk mendukung peningkatandaya saing industri tertentu di dalam negeriBunga imbal hasil atas penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaranSBN di pasar modal nasionalFasiitas bea masuk
Subsidi Pangan
Subsidi Benih
Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi Pupuk
Subsidi PSO
Subsidi Pajak
Rp
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Subsidi Bunga KUR mulai dialokasikan dalam tahun 2016 :APBN 2016 sebesar Rp10.500,0 miliarAPBNP 2017 sebesar Rp9.022,0 miliarRincian Subsidi Bunga KUR dalam APBN 2017 :KUR Mikro (< Rp 25 juta) : Rp6.857,0 miliarKUR Ritel (Rp25 – Rp500 juta) : Rp1.908,0 miliarKUR Penempatan TKI (< Rp25 juta) : Rp257,0 miliarBesaran subsidi bunga KUR 2017:KUR Mikro = 10%KUR Ritel = 4,5%KUR Penempatan TKI = 12%
kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan Koperasi yang feasible tapi belum bankable
Sektor usaha produktif yang dibiayai KURpertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa
Pemerintah secara konsisten berpihak kepada pengembangan UMKM dan Koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR
Coverage KUR 2017 :Rp100 T
Bunga Kredit Program
Benih
PSO
Pajak
Pupuk
Pangan
INFORMASI APBNP 2017 26
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
DanaDesa60,0
DanaInsentif Daerah7,5 Dana
Perimbangan
DanaTransfer Khusus
678,6
184,6
DanaTransfer Umum
494,0
DanaOtonomi Khusus& DIY
20,2
Dana Desa
(triliun Rupiah)
Transfer ke DaerahAPBNP2017
766,3
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa mengalami perubahan pada APBNP 2017 yang antara lain disebabkan oleh turunnya PDN neto yang menjadi dasar penghitungan DAU nasional dan tambahan anggaran kurang bayar DAK
penyaluran anggaran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah;
pagu dana alokasi umum (DAU) nasional tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan penerimaan dalam negeri (PDN) neto;
pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi;
Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.Dana Desa
Transfer ke Daerah
Kebijakan Transfer keDaerah dan Dana Desa
2012
480,6
16,9
6,8
11,8
8,6
24,6
-1,5
573,7623,1
710,3766,3
513,3
2013 2014 2015 2016 APBNP2017
480,6
513,3573,7 602,4
20,8
47,060,0
729,3706,3
Transfer ke Daerah
Dana Desa
Pertumbuhan Transfer ke Daerah & Dana Desa (%)
Transfer ke Daerah& Dana Desa, 2012-2017(triliun rupiah)
INFORMASI APBNP 201727
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
DanaDesa60,0
DanaInsentif Daerah7,5 Dana
Perimbangan
DanaTransfer Khusus
678,6
184,6
DanaTransfer Umum
494,0
DanaOtonomi Khusus& DIY
20,2
Dana Desa
(triliun Rupiah)
Transfer ke DaerahAPBNP2017
766,3
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa mengalami perubahan pada APBNP 2017 yang antara lain disebabkan oleh turunnya PDN neto yang menjadi dasar penghitungan DAU nasional dan tambahan anggaran kurang bayar DAK
penyaluran anggaran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah;
pagu dana alokasi umum (DAU) nasional tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan penerimaan dalam negeri (PDN) neto;
pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi;
Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.Dana Desa
Transfer ke Daerah
Kebijakan Transfer keDaerah dan Dana Desa
2012
480,6
16,9
6,8
11,8
8,6
24,6
-1,5
573,7623,1
710,3766,3
513,3
2013 2014 2015 2016 APBNP2017
480,6
513,3573,7 602,4
20,8
47,060,0
729,3706,3
Transfer ke Daerah
Dana Desa
Pertumbuhan Transfer ke Daerah & Dana Desa (%)
Transfer ke Daerah& Dana Desa, 2012-2017(triliun rupiah)
INFORMASI APBNP 2017
Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.
Memperhitungkan dampak pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerataan Daerah dalam pengalokasian DAU kepada provinsi.
Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah.
Menerapkan kebijakan alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.
Pagu DAU nasional dalam APBN berubah sesuai perubahan PDN Neto dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.
DanaAlokasi Umum
2012
273,8 311,1352,9 385,4 410,8 398,6
341,2
2013 2014 2015 2016 APBN2017
APBNP2017
Rp398,6 T(triliun Rupiah)
Anggaran DAU sebesar Rp398,6 triliun, terdiri dari DAU murni sebesar Rp375,3 triliun, tambahan untuk provinsi terkait pengalihan kewenangan sebesar Rp18,5 triliun, dan tambahan untuk Kabupatan/Kota sebesar Rp4,8 triliun
INFORMASI APBNP 2017 28
Dan
aA
loka
si U
mum
Rp3
98,6
T
Papu
a Ba
rat
Papu
aM
aluku
Malu
ku U
tara
Sulaw
esi T
enga
h
Goro
ntal
o
Sulaw
esi B
arat
Sulaw
esi T
engg
ara
Sulaw
esi S
elat
an
Sulaw
esi U
tara
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Ut
ara
Kalim
anta
n Ti
mur
Kalim
anta
n Se
latan
Kalim
anta
n Te
ngah
Nan
ggro
e Ac
eh D
arus
sala
m
Sum
ater
a Ut
ara
Riau
Kepu
lauan
Riau
Jam
bi
Bang
ka B
elitu
ng
Lam
pungSu
mat
era
Selat
an
Sum
ater
a Ba
rat Be
ngku
lu
Rp14
,7 T
Rp24
,0 T
Rp13
,5 T
Rp6,
4 T
Rp8,
1 Rp
4,0
T
Rp8,
0 T Rp
12,2
T
Rp12
,8 T
Rp8,
2 T
Rp37
,1 T
Rp5,
6 T
Rp11
,8 T
Rp10
,2 T
Rp
7,9
T
Rp4,
9 T
Rp9,
4 T
Rp8,
4 T
Rp4,
0 T
Rp6,
2 T
Rp7,
7 T
Rp22
,4 T
Rp7,
9 T
Rp9,
7 T
Rp18
,2 T
Rp4,
2 T
Rp3,
5 T
Rp7,
1 T
Rp8,
5 T
Rp13
,3 T
Rp
39,8
TRp
34,3
T
Rp4,
2 T
Bant
enJa
wa B
arat
Jawa
Ten
gah
DIYo
gyak
arta
Jawa
Tim
ur
Bali
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Nus
a Te
ngga
ra T
imu
r
Angg
aran
DAU
sebe
sar R
p398
,6 T
, ter
diri
dari
DAU
mur
ni se
besa
r Rp3
75,3
T &
tam
baha
n DA
U ak
ibat
pen
galih
an k
ewen
anga
n se
besa
r Rp
18,5
T d
an ta
mba
han
DAU
untu
k Ka
b/Ko
ta se
besa
r Rp4
,8 T
*RIn
cian
DAU
per p
rovin
si ha
nya
DAU
Mur
ni b
y fo
rmul
a
29
PBB Penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% dibagi secara merata kepada kab/kota.Biaya Pemungutan PBB digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Penggunaan Cukai Hasil TembakauPaling sedikit 50% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; danPaling banyak 50% untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
Penggunaan DBH MigasDBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (block grant), tidak lagi diwajibkan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
Pengalihan KewenanganDBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai tahun 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.
Penggunaan DBH Dana ReboisasiPerluasan penggunaan DBH SDA Kehutanan dari dana reboisasi untuk:Pengelolaan taman hutan raya (tahura);Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.Penataan batasan kawasan;Pengawasan dan perlindungan;Penanaman pohon daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;Pengembangan perbenihan; dan/atauPenelitian dan pengembangan, antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.
Anggaran DBH sebesar Rp95,4 triliun, terdiri dari DBH Pajak dan SDA sebesar Rp81,5 triliun& Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp13,9 triliun
DanaBagi Hasil Rp95,4 T
DBH Pajak DBH SDA
PajakPenghasilan
33,8
Kurang BayarDBH Pajak
7,09PBB14,5
Migas13,4
Minerba14,3
Kehutanan1,5
Perikanan0,8
Panas Bumi0,5
Kurang BayarDBH SDA
6,8Cukai HasilTembakau
3,0
KebijakanDana Bagi Hasil
(triliun Rupiah)
INFORMASI APBNP 2017
Dan
aA
loka
si U
mum
Rp3
98,6
T
Papu
a Ba
rat
Papu
aM
aluku
Malu
ku U
tara
Sulaw
esi T
enga
h
Goro
ntal
o
Sulaw
esi B
arat
Sulaw
esi T
engg
ara
Sulaw
esi S
elat
an
Sulaw
esi U
tara
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Ut
ara
Kalim
anta
n Ti
mur
Kalim
anta
n Se
latan
Kalim
anta
n Te
ngah
Nan
ggro
e Ac
eh D
arus
sala
m
Sum
ater
a Ut
ara
Riau
Kepu
lauan
Riau
Jam
bi
Bang
ka B
elitu
ng
Lam
pungSu
mat
era
Selat
an
Sum
ater
a Ba
rat Be
ngku
lu
Rp14
,7 T
Rp24
,0 T
Rp13
,5 T
Rp6,
4 T
Rp8,
1 Rp
4,0
T
Rp8,
0 T Rp
12,2
T
Rp12
,8 T
Rp8,
2 T
Rp37
,1 T
Rp5,
6 T
Rp11
,8 T
Rp10
,2 T
Rp
7,9
T
Rp4,
9 T
Rp9,
4 T
Rp8,
4 T
Rp4,
0 T
Rp6,
2 T
Rp7,
7 T
Rp22
,4 T
Rp7,
9 T
Rp9,
7 T
Rp18
,2 T
Rp4,
2 T
Rp3,
5 T
Rp7,
1 T
Rp8,
5 T
Rp13
,3 T
Rp
39,8
TRp
34,3
T
Rp4,
2 T
Bant
enJa
wa B
arat
Jawa
Ten
gah
DIYo
gyak
arta
Jawa
Tim
ur
Bali
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Nus
a Te
ngga
ra T
imu
r
Angg
aran
DAU
sebe
sar R
p398
,6 T
, ter
diri
dari
DAU
mur
ni se
besa
r Rp3
75,3
T &
tam
baha
n DA
U ak
ibat
pen
galih
an k
ewen
anga
n se
besa
r Rp
18,5
T d
an ta
mba
han
DAU
untu
k Ka
b/Ko
ta se
besa
r Rp4
,8 T
*RIn
cian
DAU
per p
rovin
si ha
nya
DAU
Mur
ni b
y fo
rmul
a
PBB Penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% dibagi secara merata kepada kab/kota.Biaya Pemungutan PBB digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Penggunaan Cukai Hasil TembakauPaling sedikit 50% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; danPaling banyak 50% untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
Penggunaan DBH MigasDBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (block grant), tidak lagi diwajibkan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
Pengalihan KewenanganDBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai tahun 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.
Penggunaan DBH Dana ReboisasiPerluasan penggunaan DBH SDA Kehutanan dari dana reboisasi untuk:Pengelolaan taman hutan raya (tahura);Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.Penataan batasan kawasan;Pengawasan dan perlindungan;Penanaman pohon daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;Pengembangan perbenihan; dan/atauPenelitian dan pengembangan, antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.
Anggaran DBH sebesar Rp95,4 triliun, terdiri dari DBH Pajak dan SDA sebesar Rp81,5 triliun& Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp13,9 triliun
DanaBagi Hasil Rp95,4 T
DBH Pajak DBH SDA
PajakPenghasilan
33,8
Kurang BayarDBH Pajak
7,09PBB14,5
Migas13,4
Minerba14,3
Kehutanan1,5
Perikanan0,8
Panas Bumi0,5
Kurang BayarDBH SDA
6,8Cukai HasilTembakau
3,0
KebijakanDana Bagi Hasil
(triliun Rupiah)
INFORMASI APBNP 2017 30
Dana Transfer Khusus dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusandaerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukungpencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunansektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Pendidikan Rp6,1 TKesehatan Rp10,0 TPerumahan dan Permukiman Rp0,7 TPertanian Rp1,7 T
Pendidikan SMK Rp2,0 TKesehatan RS Rujukan/Pratama Rp4,8 TAir Minum Rp1,2 TSanitasi Rp1,3 T
Perumahan dan Permukiman Rp0,4 TTransportasi Rp0,8 TKesehatan Rp2,3 T
DanaTransfer Khusus Rp184,6 T
DAK Reguler Rp20,4 T
DAK Penugasan Rp34,5 T
DAK FISIKRp69,5 T
DAK NONFISIK
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp45,1 T
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) Rp3,6 T
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp55,6 T
Tunjangan Khusus Guru PNSD di DaerahKhusus Rp1,7 T
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1,4 T
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) danBantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp6,9 T
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,dan UKM Rp0,1 T
Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan Rp0,8 T
Rp115,1 T
DAK Afirmasi Rp3,5 T
Tambahan DAK Fisik Rp11,2 T untuk penyelesaian kewajiban Pemdakepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik 2016yang outputnya telah selesai 100%
INFORMASI APBN 2017
Jalan Rp19,7 Pasar Rp1,0 TIrigasi Rp4,0 TEnergi Skala Kecil Rp0,5 T
Kelautan dan Perikanan Rp0,9 T Industri Kecil dan Menengah Rp0,5 TPariwisata Rp0,5 T
31
Dana Otonomi Khusus Rp19,4 TDana Otsus Provinsi Papua & Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua & Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya
Alokasi OtsusProvinsi Aceh
Alokasi OtsusProvinsi Papua Barat
Alokasi OtsusProvinsi Papua
Alokasi Tambahan InfrastrukturProvinsi Papua
Alokasi Tambahan InfrastrukturProvinsi Papua Barat
Rp8,0 TRp2,4 T
Rp0,9 T
Rp5,6 T
Rp2,6 T
Dana Insentif Daerah
317
Rp7,5 TBertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaankeuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.Daerah Penerima DID:
Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang
Kebijakan Dana Desa 2017:Meningkatkan anggaran Dana Desa, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.Mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan antara lain: Memperbaiki pelaksanaan penyaluran;
Memberikan diskresi kepada Desa untuk menentukan penggunaan dana, dengan prioritas pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
Memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi Dana Desa.Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa guna meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa
Jumlah desa penerima Dana Desa sebanyak 74.910 desa. Rata-rata alokasi dana desa per desa sebesarRp800,9 juta
Dana Keistimewaan DIY Rp0,8 T
Dana Desa Rp60,0 T
Daerah21Provinsi
64APBN 2017 Kota232Kabupaten
INFORMASI APBN 2017 32
DEFISITANGGARANPelebaran defisit anggaran dari 2,41 persen terhadap PDBdalam APBN tahun 2017 menjadi 2,92 persen
triliun rupiah
175,2237,4 248,9
323,1 334,5 330,2397,2
(153,3) (211,7) (226,7)(298,5) (308,3 (330,2)
(397,2)(1,86)
(2,39)(2,25)
(2,59)(2,49) (2,41)
(2,92)
2012 2013 2014 2015 2016APBN2017
APBNP2017
Defisit terhadapPDB Beberapa Negarapersen (%)
Australia-2,2
Indonesia-2,92
Thailand-2,3
Malaysia-3,4
China-1,8
Britania Raya-5,0
Brazil-7,7
AfrikaSelatan3,4
Mesir11,2
Turki4,3
India3,9
Meksiko-4,0
Amerika Serikat-5,0
Kanada0,6
Perancis-3,8
Rusia-5,7
Defisit Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain
Pembiayaan AnggaranDefisit Anggaran Defisit thd PDB
(%)
INFORMASI APBNP 201733
34
Penerbitan SBN diprioritaskan:(a) mata uang rupiah;(b) bunga tetap, dan;(c) tenor menengah-panjang;
Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk pemberdayaan industri dalam negeri;
Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan rehabilitasi pemukiman.
Pembiayaan anggaran mengalami kenaikan karena beberapa faktor antara lain pelebarandefisit dan pembiayaan anggaran pada investasi Pemerintah
(triliun Rupiah)
PEMBIAYAANANGGARAN
2012
175,2
237,4 248,9
2013 2014 2015 2016 APBN2017
APBNP2017
KebijakanPembiayaan Anggaran
Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable)Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makroMengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestikMemanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energiMeningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaanMelakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban/asset liabilities management (ALM)
Pembiayaan Lainnya 57,3 31,4 0,5 0,3 19,6 0,3 0,3
Kewajiban Penjaminan - (0,7) (1,0) - (0,7) 0,9 (1,0)
Pemberian Pinjaman 2,8 0,3 2,5 1,5 1,7 (6,4) (3,7)
Pembiayaan Investasi (25,7) (16,9) (8,9) (59,7) (89,1) (47,5) (59,7)
Pembiayaan Utang 140,8 223,2 255,7 380,9 403,0 384,7 461,3
323,1334,5
330,2
397,2
INFORMASI APBNP 2017 34
Pembiayaan Utang diperoleh dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri,dan Pinjaman Dalam Negeri
PembiayaanUtang
UtangBaru
OutstandingUtang Pemerintah
PembayaranBunga Utang
Rp461,3 T Rp3.974,3 T
Rp219,2 TMemenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas Pengelolaan Utang Pemerintah
Mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang,melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat danmelaksanakan transaksi lindung nilai
Kepemilikan UtangPemerintah Pusat
Pinjaman Luar Negeri
3.825,8 T**
19,1%
SBN Valas*22,0%
SBN Rupiah58,7%
Pinjaman Dalam Negeri0,1%
1. Multilateral2. Bilateral
2. Bilateral 9,5%
3. Bank Komersial 4. Suppliers
Non-Tradable Surat Utang kepada BI, SDHI, SBR,Private Placement
Tradable 1. Bank 2. Bank Indonesia 3. Non-Bank a.l: Nonresiden, asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, Individu dan lainnya
Termasuk SUN Valas Domestik
Posisi utang per akhir Agustus 2017
*
**
1. Bank BUMN2. Bank BUMD
INFORMASI APBNP 201735
Rasio Utang cenderung turun, namun sedikit meningkat5 tahun terakhir untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
Profil UtangPemerintah
Rasio Utang Indonesia terhadap PDB2005-2017
Rasio UtangBeberapa NegaraBerkembang
39,046,5
27,7 31,7
51,6
27,739,2
43,6 40,2
56,6
65,8
78,3
Indonesia2006 2016
persen (%)
persen (%)
Turki Filipina Thailand Malaysia Brazil
47,3
39,0
35,133,0
28,3
24,523,1 23,0
24,9 24,727,4 28,3 29,2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
** perkiraan
Rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain
INFORMASI APBNP 2017 36
PembiayaanInvestasi
Investasi KepadaBUMN Rp6,4 T
59,7 T
PMN kepada PT PII Rp1,0 TPMN kepada PT SMF Rp1,0 TPMN kepada PT SMI Rp2,0 TPMN kepada PT KAI Rp2,0 TPMN kepada PT Djakarta Lloyd Rp0,4 T
Investasi KepadaLembaga/Badan Lainnya Rp3,2 TPMN kepada LPEI Rp3,2 T
Investasi KepadaBLU Rp48,2 T
Investasi Organisasi/LembagaKeuangan Internasional Rp2,0 TAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Rp1,8 TIslamic Development Bank (IDB) Rp76,5 MThe Islamic Coorporation for The Development of Private Sector (ICD) Rp41,3 MInternational Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp40,2 MInternational Development Association (IDA) Rp44,6 M
Pembiayaan investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 12,4 T yang disebabkan oleh adanya kenaikan investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI)/badan usaha internasional
Dana Bergulir Rp5,6 T- BLU PPDPP Rp3,1 T- BLU PIP Rp1,5 T- BLU LPDB KUMKM Rp0,5 T- BLU LPMUKP Rp0,5 T
DPPN Rp10,5 TBLU LMAN Rp32,1 T
INFORMASI APBNP 201737
PMN kepada PT PIIuntuk Penjaminan Proyek Infrastruktur
Pembiayaanuntuk Infrastruktur
PMNRp 1,0 T
Dana Bergulir
Pembiayaan Investasi
proyek pembangunan PLTU proyek air
umumproyek Jalan Tol
Untuk pembiayaan perumahan (KPR) bagi MBR.
Untuk pendanaan pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional
Sasaran output tahun 2017: pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek meliputi proyek ruas tol, rel kereta api, pembangunan pelabuhan laut, dan bendungan, sejumlah 50 proyek
PMN kepada PT. SMIuntuk Pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, dan KPBU
PMN kepada PT. SMFuntuk Program satu juta rumah
proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur
proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar
meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah melalui fungsi pembiayaan sekunder perumahan
menyediakan likuiditas bagi penyalur KPR yang menjalankan program Pemerintah
menurunkan porsi/beban Pemerintah dalam pelaksanaan KPR program FLPP dan Subsidi Selisih Bunga
FLPP
LMAN
(Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan)
(Lembaga Manajemen Aset Negara)
Kewajiban
Penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, terutama untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, percepatan penyediaan air minum, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui BUPI, direct lending, dan percepatan pembangunan tol trans Sumatera.
Penugasan kepada BUMN dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah terutama untuk penjaminan Pemerintah atas pemberian pinjaman kepada Pemda
Penjaminan
Sasaran output tahun 2017:pembiayaan 120.000 unit perumahan
Rp 2,0 T
Rp 1,0 T
Rp 9,7 T
Rp 32,0 T
Rp 0,9 T
INFORMASI APBN 2017
PembiayaanInvestasi
Investasi KepadaBUMN Rp6,4 T
59,7 T
PMN kepada PT PII Rp1,0 TPMN kepada PT SMF Rp1,0 TPMN kepada PT SMI Rp2,0 TPMN kepada PT KAI Rp2,0 TPMN kepada PT Djakarta Lloyd Rp0,4 T
Investasi KepadaLembaga/Badan Lainnya Rp3,2 TPMN kepada LPEI Rp3,2 T
Investasi KepadaBLU Rp48,2 T
Investasi Organisasi/LembagaKeuangan Internasional Rp2,0 TAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Rp1,8 TIslamic Development Bank (IDB) Rp76,5 MThe Islamic Coorporation for The Development of Private Sector (ICD) Rp41,3 MInternational Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp40,2 MInternational Development Association (IDA) Rp44,6 M
Pembiayaan investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 12,4 T yang disebabkan oleh adanya kenaikan investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI)/badan usaha internasional
Dana Bergulir Rp5,6 T- BLU PPDPP Rp3,1 T- BLU PIP Rp1,5 T- BLU LPDB KUMKM Rp0,5 T- BLU LPMUKP Rp0,5 T
DPPN Rp10,5 TBLU LMAN Rp32,1 T
INFORMASI APBNP 2017 38
Pemberian Pinjaman
Kewajiban Penjaminan
Pemberian pinjaman bruto Rp(7.716,1) miliar
PT. PLN (Persero) Rp(4.652,5) miliaruntuk pembangunan infrastruktur listrik melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik
PT. Pertamina (Persero) Rp(1.025,1) miliaruntuk pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan
Pemprov DKI JakartaRp(2.025,8) miliaruntuk mendukung penyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untukmengatasi kemacetan akut di Jakarta
PT. PII (Persero)Rp(12,7) miliaruntuk memberikan fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur
Penerimaan Cicilan Pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp4.047,4, miliar
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Rp(802,4) miliar
Penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN Rp(203,0) miliar
Percepatan pembangunan pembangkittenaga listrik yang menggunakan batubara
Percepatan penyediaan air minum
Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepadaBUMN
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera
Rp(427,9) miliar
Rp(1,2) miliar
Rp(296,0) miliar;
Rp(35,3) miliar.
Rp(41,9) miliar;
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.
Rp1.005,4 miliarAlokasi dlm APBNP 2017
Rp(3.668,7) miliarAlokasi dlm APBNP 2017
INFORMASI APBNP 201740
Pemberian Pinjaman
Kewajiban Penjaminan
Pemberian pinjaman bruto Rp(7.716,1) miliar
PT. PLN (Persero) Rp(4.652,5) miliaruntuk pembangunan infrastruktur listrik melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik
PT. Pertamina (Persero) Rp(1.025,1) miliaruntuk pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan
Pemprov DKI JakartaRp(2.025,8) miliaruntuk mendukung penyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untukmengatasi kemacetan akut di Jakarta
PT. PII (Persero)Rp(12,7) miliaruntuk memberikan fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur
Penerimaan Cicilan Pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp4.047,4, miliar
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Rp(802,4) miliar
Penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN Rp(203,0) miliar
Percepatan pembangunan pembangkittenaga listrik yang menggunakan batubara
Percepatan penyediaan air minum
Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepadaBUMN
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera
Rp(427,9) miliar
Rp(1,2) miliar
Rp(296,0) miliar;
Rp(35,3) miliar.
Rp(41,9) miliar;
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.
Rp1.005,4 miliarAlokasi dlm APBNP 2017
Rp(3.668,7) miliarAlokasi dlm APBNP 2017
INFORMASI APBNP 2017
GLOSSARYKeseimbangan primermenggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.
PajakTerdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
Kepabeanan dan CukaiTerdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.
PNBPTerdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.
Penerimaan HibahTerdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio
pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratiopenerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga UtangBelanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke DaerahDialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/LembagaAnggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.
Belanja Non-K/L (BA BUN)
Dana DesaDana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
SubsidiPemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus
41
GLOSSARYBelanja Menurut Fungsi, terdiri dari:Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi EnergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi NonenergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbanganmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Dana Transfer Lainnyamerupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.
Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;
INFORMASI APBNP 201742
GLOSSARYPembiayaan AnggaranSetiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaransebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldoanggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surat Berharga Negara Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Surat Utang Negara (SUN)Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Pinjaman Dalam NegeriSetiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harusdibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
Kewajiban Penjaminan Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L,Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama
Pinjaman Luar Negeri NetoSemua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
Pemberian Pinjaman Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yangharus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melaluiTransfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraanpendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Penyertaan Modal Negara (PMN)Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaanatau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
Dana Bergulir Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
INFORMASI APBNP 2017
GLOSSARYBelanja Menurut Fungsi, terdiri dari:Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi EnergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi NonenergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbanganmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Dana Transfer Lainnyamerupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.
Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;
INFORMASI APBNP 2017
GLOSSARYPembiayaan AnggaranSetiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaransebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldoanggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surat Berharga Negara Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Surat Utang Negara (SUN)Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Pinjaman Dalam NegeriSetiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harusdibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
Kewajiban Penjaminan Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L,Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama
Pinjaman Luar Negeri NetoSemua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
Pemberian Pinjaman Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yangharus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melaluiTransfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraanpendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Penyertaan Modal Negara (PMN)Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaanatau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
Dana Bergulir Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
INFORMASI APBNP 2017 43
-Halaman ini sengaja dikosongkan-
PORTALDATAAPBN
PORTALDATAAPBNopen data for us
data-apbn.kemenkeu.go.idpeta.data-apbn.kemenkeu.go.idportaldataapbnportaldataAPBN
PORTALDATAAPBN
PORTALDATAAPBNopen data for us
data-apbn.kemenkeu.go.idpeta.data-apbn.kemenkeu.go.idportaldataapbnportaldataAPBN
fgdjkbxdfghdf
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal AnggaranGedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1www.anggaran.kemenkeu.go.id