Robin Asad Suryo, PhD.
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya ManusiaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2019
ARAH DAN KEBIJAKAN
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN
SDM DAN KELEMBAGAAN MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PENGADAAN
Profil Belanja PemProv Tahun 2018*
Rencana Pengadaan : 135.444,3M
Belanja Pengadaan : 132.973,8M
(17% dari Total APBD PemProv)
*Sumber: monev.lkpp.go.id
Belanja B/J yang semakin meningkat nilai dan kompleksitasnya, harusdidukung dengan organisasi yang modern dan SDM yang profesional
ORGANISASI PENGADAAN01
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN02
NO PROVINSI NO PROVINSI
1 DKI Jakarta 6 Riau
2 Aceh 7 Sumatera Utara
3 Jawa Timur 8 Kalimantan Timur
4 Jawa Barat 9 Banten
5 Jawa Tengah 10 Sumatera Selatan
10 Provinsi dengan jumlah belanja barang/jasa terbesar yaitu*:
(69% dari total Belanja PBJ PemProv)
TANTANGAN & SASARAN PENGADAAN
Amanat Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi, berfokus pada: Keuangan Negara dimana salah satu
tantangan dan sasarannya sbb:
TANTANGAN SASARAN
Pengadaan barang dan jasa belum
independen dan didukung oleh sumber daya
manusia yang profesional
Meningkatnya independensi transparansi dan
akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa
Amanat Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 11 menyebutkan
bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2018
AKSI UKURAN KEBERHASILAN PEMERINTAH
PROVINSI
Peningkatan Profesionilitas
dan Modernisasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 pemerintah
provinsi 5 provinsi
Terimplementasinya E-katalog Sektoral Dan E-katalog
DaerahSeluruh
Pemerintah
provinsi
Terbentuknya UKPBJ struktural di Pemerintah Daerah
Terpenuhinya Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan di Seluruh Pemerintah Daerah
Dilaksanakannya Pengukuran Kematangan Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa di 100
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
34 Provinsi + 10
K/L dan 56
Kab/Kota
ELEMEN PENTING PENGADAAN
Regulasi
Sistem
SDM
Undang-undang,
Peraturan Presiden,
Peraturan Lembaga
Kualifikasi dan
Kompetensi, Karir
Organisasi, Sistem
Informasi Pengadaan
PROFIL KELEMBAGAAN PENGADAAN
UKPBJ
596
84 512
Jumlah UKPBJ
Terbentuk
UKPBJ di
Kementerian/Lembaga
UKPBJ di
Prov/Kab/Kota
50,9% dari total
K/L sebanyak 16594,5% dari total
Prov/Kab/Kota
sebanyak 542
335 UKPBJ Struktural 261 UKPBJ Berbentuk
ad-hoc / ex-officio
PROFIL KELEMBAGAAN PENGADAAN – UKPBJ PEMDA & PROVINSI
KETERANGAN JUMLAH PERSENTASE
Jumlah Pemda 542 100,0%
UKPBJ terbentuk 512 94,5%
UKPBJ berbentuk adhoc/ex-officio 203 39,6%
UKPBJ Permanen Struktural 309 60,4%
203
309
STATUS UKPBJ PEMERINTAH DAERAH
UKPBJ Adhoc/Ex-officio UKPBJ StrukturalUKPBJ Pemerintah Provinsi Berbentuk Struktural 100%
UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat
Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan profesionalitas & kapasitas SDM
PBJ
Pengelolaan Pengadaan B/J
Pengelolaan layanan pengadaan secara elektonik
Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek
Tugas lainnya terkait Tusi:
Agen Pengadaan
Pelaksanan Konsolidasi Pengadaan
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENGADAAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGADAAN
TINGKAT KEMATANGAN
UKPBJ
UnggulStrategisProaktifEsensiInisiasi
1 2 3 4 5
Kelembagaan2 Variabel
Sistem Informasi1 Variabel
Sumber Daya Manusia2 Variabel
Proses4 Variabel
DESKRIPSI LEVEL KEMATANGAN SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAANLEVEL 3 - PROAKTIF
ProaktifBerorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
3
NO VARIABEL DESKRIPSI
1 Manajemen Pengadaan Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait
2 Manajemen Penyedia Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemantauan ketersediaan penyedia untuk
memastikan keberhasilan proses pemilihan
3 Manajemen Kinerja Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja
4 Manajemen Risiko Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target
kegiatan pengadaan
5 Pengorganisasian UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa
6 Tugas dan Fungsi Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan
dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik
7 Perencanaan SDM Pengadaan Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personil di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta
pemenuhan Jabfung PPBJ
8 Pengembangan SDM Pengadaan Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring12 serta diselaraskan dengan kinerja
personil UKPBJ
9 Sistem Informasi Pengelolaan sistem informasi pengadaan sudah sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi
12Mentoring adalah salah satu metoda dalam pengembangan kompetensi dengan menugaskan seorang mentor (pihak yang kompeten/berpengalaman) untuk menjadi pembimbing mentee (anak didik) dalam mengembangkan kompetensi di area tertentu.
Mentoring juga dapat dikombinasikan sebagai tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang diterima sebelumnya oleh setiap mentee, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan benar-benar dipraktekkan oleh para mentee.
PROFIL SDM PENGADAAN
PEMEGANG SERTIFIKAT PBJ TINGKAT DASAR
JABFUNG PPBJTotal : 252.020 K/L : 98.103
Pemda : 153.917
OKUPASI PBJ Pokja Pemilihan : 30
Pejabat Pengadaan : 15
Total : 45
Total : 1.758 Pertama : 980
Muda : 692
Madya : 86
Saat ini : 1.758
K/L : 1.008
Pemda : 565
PemProv: 185
Kebutuhan: 12.500
K/L: 4.200
Pemda: 8.300
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PPBJ DI PROVINSI
NO PEMERINTAH PROVINSI JABFUNG
1 Provinsi Aceh 0
2 Provinsi Sumatera Utara 0
3 Provinsi Riau 0
4 Provinsi Kepulauan Riau 1 Muda; 8 Pertama; 13 proses inpassing; 4 proses S1; Total 26
5 Provinsi Sumatera Barat 0
6 Provinsi Jambi 0
7 Provinsi Sumatera Selatan 1 (adhoc)
8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7
9 Provinsi Bengkulu Muda: 2 orang; Pertama: 1 (adhoc)
10 Provinsi Lampung 1
11 Provinsi Banten 37
12 Provinsi DKI Jakarta Madya: 4; Muda: 30; Pertama: 5;
13 Provinsi Jawa Barat 0
14 Provinsi Jawa Tengah 10 Muda; 2 Madya
15 Provinsi DI Yogyakarta 1
16 Provinsi Jawa Timur 9
17 Provinsi Bali Madya: 2; Muda: 7; Pertama: 0
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PPBJ DI PROVINSI
NO PEMERINTAH PROVINSI JABFUNG
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2
20 Provinsi Kalimantan Barat 5; Proses SK 4 orang
21 Provinsi Kalimantan Tengah
1;
usulan 26 org yg lulus impasing 7 org sisanya dalam proses test jabfung.
- sudah membuat ABK
22 Provinsi Kalimantan Selatan 7
23 Provinsi Kalimantan Timur 0; Anjab dan ABK sudah dilakukan kebutuhan 25 orang
24 Provinsi Kalimantan Utara 0
25 Provinsi Sulawesi Selatan 0
26 Provinsi Sulawesi Tenggara 6
27 Provinsi Sulawesi Barat 0
28 Provinsi Sulawesi Tengah 0
29 Provinsi Gorontalo 7 proses inpassing
30 Provinsi Sulawesi Utara 8 kebutuhan 30
31 Provinsi Maluku 0
32 Provinsi Maluku Utara 0
33 Provinsi Papua Barat 0
34 Provinsi Papua Pertama: 12 (adhoc)
KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA
Competency-based
dan Akumulasi
Pengalaman
Pembinaan Pola
Karier SDM PBJ
Remunerasi sesuai
Beban dan Risiko Kerja
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020.
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri/Personel Lain wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PBJ paling lambat 31 Desember 2023.
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PENGADAAN
JABATAN FUNGSIONAL
PPBJ
Pertama
Muda
Madya
Pengisian melalui inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan
MEMBANGUN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI SDM PBJ
PUBLIC PROCUREMENT PROFESSIONAL
BASIC KNOWLEDGE
COMPETENCIES TECHNICAL MANAGERIAL SOCIAL CULTURAL
ADVANCE LEVEL
MIDDLE LEVEL
JUNIOR LEVEL
ENTRY LEVEL
BASIC LEVEL
PROFICIENCY LEVEL
PUBLIC PROCUREMENTCOMPETENCIES MAPPING
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
KNOWLEDGE
ATTITUTEDSKILLS
INTRODUCTION TO PROCUREMENT MANAGEMENT AND PUBLIC PROCUREMENT REGULATION
TRANSFORMASI PENGADAAN
Perubahan Paradigma SDM &
Kelembagaan Pengadaan
ADMINISTRATIVE
TACTICAL
STRATEGICCOGNITIVE
Pengadaan yang dibantu oleh
kemampuan otonom dari kognitif-
teknologi kecerdasan buatan
Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya ManusiaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah