1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang mempunyai dampak
melewati batas teritorial suatu negara, hal ini dapat dilakukan secara individual
atau kelompok yang terorganisir.1 Tindak kejahatan yang terjadi banyak
membawa dampak yang buruk bagi penduduk suatu bangsa, salah satu bentuk
kejahatan transnasional ialah penyeludupan narkoba. Kejahatan penyeludupan
obat-obat terlarang atau narkotika ini dikatakan sebagai kejahatan transnasional
sebab aktivitasnya tidak hanya terjadi dalam lingkup Nasional tetapi juga pada
level Internasional dan hampir seluruh negara mengalami permasalahan yang
sama terkait kejahatan narkotika ini, oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan
sebagai kejahatan transnasional karena perdagangannya yang mudah
menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan menejemen yang rapi
dan menggunakan teknologi yang canggih untuk bisa masuk ke negara
Indonesia sebagai negara transit sekaligus jembatan atau bahkan sebagai negara
tujuan perdagangan narkoba.2
1 Dirgantara Gagah M, 2017, Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan
transnasional (penyeludupan narkoba) di daerah perbatasan Indonesia-malaysia dikalimantan,
diakses dalam
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16524/PDF%20BAB%20I.pdf?sequence=
5&isAllowed=y pada tanggal 8 September 2019 [pukul 13.00 WIB] 2 Atmasasita, Romli, tindakan pidana Narkotika transnasional dalam sistem hukum pidana
Indonesia,citra aditiya bakti. Bandung, diakses dalam
http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/65/pdf. (09/09/19. 13:00 WIB)
2
Dalam konteks Indonesia kejahatan penyeludupan narkoba ini merupakan
salah satu kejahatan yang masih sering terjadi. Berdasarkan hasil penelitian pihak
BNN yang menyatakan bahwa pengedar narkotika sangat mempunyai peluang
besar untuk bisa menyeludupkan barang ilegalnya melalui jalur laut, karena negara
Indonesia adalah negara yang sangat terbuka terdiri dari berbagai macam pulau
yang dikelilingi oleh lautan, sehingga para sindikat dengan mudahnya masuk ke
Indonesia. Selain itu juga Indonesia merupakan salah satu pasar yang berpotensi
tinggi untuk tetap mendistribusikan barang karena permintaan yang semakin
meningkat dan didukung pula dengan harga yang dapat terjangkau sehingga para
sindikat dengan senang hati memberikan permintaan barang illegal tersebut.3
Permasalahan narkotika sampai dengan saat ini masih menjadi masalah
utama yang serius di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika
Nasional (BNN) pada 2017 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 3.367.000
orang yang menggunakan narkoba. Selain itu mantan Kepala Bagian Humas BNN
Kombes Pol Sulistriandriatmoko mengatakan bahwa badan penegak hukum dan
BNN harus mengatasinya dengan tindakan yang luar biasa.4 Menurutnya untuk
menghadapi kondisi darurat narkoba diperlukan beberapa hal khusus, mulai dari
anggaran khusus serta jangka waktu tertentu untuk mengatasi kondisi tersebut.
Indonesia dalam hal ini memiliki banyak sekali wilayah yang sering digunakan
3 Heyder Affan, Mengapa banjir Indonesia terus semakin meningkat, BBC Indonesia, diakses dalam
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966 pada tanggal 8 September 2019 pada pukul
[13:00 WIB] 4Cahyu,Indonesia darurat Narkoba, Liputan 6.com,diakses dalam
https://www.liputan6.com/news/read/3912401/indonesia-darurat-narkoba-tindakan-apa-yang-
bisa-dilakukan pada tanggal 8 september 2019 pada pukul [13.00 WIB]
3
untuk menembuskan barang-barang illegal berupa narkotika ini, salah satunya yaitu
Aceh Sumaterah Utara (Sumut), Riau, serta daerah Kalimantan utara.5 Hal yang
perlu di perhatikan disini ialah dari berbagai jalur atau pintu masuk yang sering
digunakan kartel wilayah Kalimantan Utara menjadi prioritas utama untuk
diperhatikan, karena pada dasarnya wilayah Kalimantan Utara di daerah Kabupaten
Nunukan ini tepatnya di pulau sebatik yang berbatasan langsung dengan Negara
Malaysia baik secara darat maupun laut seringkali barang-barang illegal berhasil di
seludupkan dan seharusnya pihak Bea Cukai dan BNN sebagai salah satu yang
bertugas dan bekerja di daerah perbatasan mampu menanggulangi permasalahan
tersebut akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya Nunukan sudah ditetapkan oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai daerah yang darurat narkoba dengan
bukti bahwa di tahun 2018 sudah ada 7 kasus penyeludupan narkoba yang berhasil
digagalkan oleh pihak Bea Cukai dan Polri berkat operasi gabungan yang digelar
sejak awal 2018.6
Diperkirakan ditahun 2015, pihak Kepolisian Resor (Polres) Nunukan
AKBP Pasma Royce mengungkap bahwa terdapat 78 kasus penyalahgunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang sehingga di 2 tahun berikutnya hal ini
mengalami kenaikan terus menerus secara drastis di dominasi sebanyak 183 kasus.7
5 Arif satrio, Jalur-jalur favorit penyeuludupan narkoba, Republika.co.id, diakses dalam
https://nasional.republika.co.id/berita/pkjts9377/ini-jalurjalur-favorit-penyelundupan-narkoba
pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB] 6 Budi himawan, Bea cukai dan polri gagalkan dua penyeludupan sabu di Nunukan diakses dalam
http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/08/03/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-dua-
penyelundupan sabu-di-nunukan pada tanggal 8 september 2019 pukul [13:00 WIB] 7 Fadhil Albirra, Kasus narkoba di perbatasan meningkat dua kali lipat, dominasi dari Malaysia,
diakses dalam https://www.jawapos.com/jpg-today/01/01/2017/kasus-narkoba-di-perbatasan
meningkat-dua-kali-lipat-dominasi-dari-malaysia/ pada tanggal 14 september 2019 pukul [16:45
WIB]
4
oleh karena itu hal ini justru menjadi daya tarik yang harus diselesaikan oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat sekitar 60kg penyeludupan
narkoba yang pernah lolos melalui jalur di Kabupaten Nunukan dan para pengedar
mempunyai berbagai macam cara untuk mendistribusikan narkoba hingga pelosok-
pelosok. Salah satu alasan mengapa pengedar memilih narkoba untuk diperjual
belikan karena dengan menjual narkoba pengedar akan mendapatkan hasil
keuntungan yang jauh lebih besar.
Bercermin dari pada kasus di atas terkait penyeludupan dan perdagangan
narkoba yang ada di Pulau Sebatik, di dukung pula dengan meningkatnya para
konsumen dari narkoba ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan
sehingga segera mungkin harus mendapat penanganan serius karena hal ini juga
sangat berdampak pada keamanan dan stabilitas Negara, Oleh karena itu
kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih di tingkatkan sehingga
penanggulangan penyeludupan narkoba ini dapat dilakukan seefektif.
Berdasarkan kejadian tersebut maka pemerintah sudah menetapkan
beberapa kebijakan dan strategi nasional bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam intruksi Presiden
nomor 12 tahun 2011 dan kemudian di up lagi dalam Intruksi Presiden No.6/ 2018
yang memerintahkan kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah di pusat dan
daerah untuk melaksanakan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, di bidang organisasi dan kelembagaan, pemerintah telah membentuk
Badan Narkotika Nasional yang mempunyai kewenangan luas dalam penegakan
5
hukum, penanganan dan penanggulangan ancaman bahaya narkotika.8 Oleh karena
itu kebijakan yang dikeluarkan ini belum bisa optimal dan berhasil dijalankan oleh
Pemerintah. Padahal apabila di tinjau secara ulang kebijakan yang dikeluarkan ini
sudah ada bentuk-bentuk untuk menanggulanginya salah satunya yaitu upaya
Pemerintah Daerah yang mencoba memperketat sistem keamanan dengan cara aktif
melakukan patroli di wilayah perbatasan.
Disamping itu upaya kedua yang sudah dijalankan adalah menjalin kerja
sama bilateral (POLRI) Polisi Republik Indonesia dan (PDRM) Polis Dirja
Malaysia yang dilakukan sejak tahun 2005 melalui penandatangan naskah
kesepahaman Mou General BorderCommittee Malaysia Indonesia (GBC Malindo)
untuk memberantas perdagangan narkotika di perbatasan wilayah Malaysia-
Indonesia.9 Hal ini didasari karena kesamaan kepentingan dan kesadaran bahwa
kejahatan transnasional ini harus diberantas dan diperangi. Adapun bentuk
kerjasama yang disepakati meliputi pertukaran informasi tentang jaringan serta
orang-orang yang berpartisipasi atau sebagai tersangka yang di tangkap dalam
perdagangan gelap narkotika dan bahan-bahan berbahaya ilegal, selain itu
pertukaran informasi terkait rute-rute yang baru digunakan dalam transportasi
perdagangan. Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan dengan melakukan
upaya memperketat keamanan dan menjalin kerja sama bilateral justru belum
8Asni, Kebijakan pemerintah dalam memberantas narkoba diakses dari
https://www.berisatu.com/hukum/53480-pemerintahan-arahkan-pemberantasan-narkoba.html
diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB] 9 Dimas Triwibowo Herjuno,kerjasama kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan polis dirja
Malaysia (PDRM) dalam menanggulangi peredaran narkotika di perbatasan wilayah Malaysia-
Indonesia (2010-2016), fakultas ilmu socsal dan ilmu politik, universitas computer Indonesia.
Diakses dalam https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=375675 pada tanggal 14 September 2019
pukul [16:45 WIB]
6
optimal dijalankan oleh pihak pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan data
statistik penyeludupan yang tiap tahunnya semakin meningkat, selama tahun 2015
terdapat 78 kasus penyeludupan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan
kemudian meningkat ditahun berikutnya sebanyak 87 kasus hingga di dua tahun
berikutnya yaitu 2017-2018 jumlah penyeludupan makin meningkat lagi sampai
pada 102 kasus yang didapatkan oleh Polri dan pihak BNN. Sehingga dapat dilihat
kasus ini terus meningkat sampai pada level tertinggi.10 Selain dari pada itu
diperkuat lagi oleh salah satu statmen pemerintah yang mengatakan bahwa
penanganan P4GN ini belum berjalan secara maksimal.11
Dengan demikian berdasarkan beberapa fakta yang telah dijelaskan maka
penulis berasumsi bahwa pada dasarnya hal ini di perlukan bentuk tindak lanjut
untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam menghadapi kejahatan
lintas batas di kabupaten Nunukan tepatnya di Pulau Sebatik karena permasalahan
ini tentu menjadi permasalahan yang dilematis bagi Pemerintah Daerah dengan
melihat kasus yang beredar dengan jumlah penyeludupan narkoba yang cukup
besar.
10 Riko Aditiya, Pengguna narkoba Kaltara peringkat tiga, dan hasil survey, diakses dalam
https://kaltara.prokal.co/read/news/20819-penggunaan-narkoba-kaltara-peringkat-tiga.html radar
tarakan, pada tanggal 24 September 2019, pukul [15;50 WIB] 11 Achmad Bintoro,Kaltara punya jalur tikus pemprov,bnnp galang kekuatan perangi narkoba, di
akses dalam https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/16/kaltara-punya-ribuan-jalur-tikus-pemprov-
bnnp-galang-kekuatan-perangi-narkoba, pada tanggal 24 Septembet 2019, pukul [15;50 WIB]
7
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas maka rumusan
masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana hambatan Pemerintah Indonesia
dalam menghadapi transnational crime di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab serta menjelaskan
bagaimana hambatan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi narkotika yang
terjadi di pulau Sebatik Kabupaten Nunukan serta untuk mengetahui upaya apa saja
yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penyeludupan narkotika.
1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu
pengetahuan baru studi terkait konsep kejahatan transnasional (transnational
crime) dan konsep Counter narcotics
b. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
berkontribusi serta menjadi bahan rujukan dalam peningkatan efektivitas utamanya
tentang pengambilan kebijakan terkait narkoba.
1.4 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu mengenai pemberantasan dalam memerangi narkoba
cukup banyak ditulis dan diteliti oleh peniliti-peniliti terdahulu. Oleh karena itu
8
penulis akan mencoba melampirkan beberapa penelitian terdahulu sebagai suatu
referensi atau acuan terhadap apa yang akan ditulis oleh penulis kedepanya.
Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad
dalam jurnal mereka yang berjudul Kejahatan Transnasional Penyeludupan
Narkoba dari Malaysia ke Indonesia studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau
dan Kalimantan Barat.12
Dalam tulisan yang berbentuk komperatif ini, di ungkapkan bahwasanya
penyeludupan narkoba ke Indonesia semakin intens dilakukan oleh sindikat
internasional. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan
menguntungkan bagi pemasaran narkoba. Sindikat internasional melalui jaringan
lintas batas dan berbagai modusnya, terus berupaya melakukan penyeludupan
narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyeludupan
narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu
adanya upaya untuk mengatasinya.13
Maraknya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat
internasional melalui wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan wilayah
Malaysia menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dari aparat yang melakukan
pengawasan di pos-pos pemeriksaan lintas batas, selain keterbatasan teknologi
untuk mendeteksi barang yang diduga narkoba, jika penyelundupan dilakukan
12 Simela Victor Muhamad, 2015, Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba dari Malaysia
ke Indonesia studi kasus di provinsi kepulauan riau dan kalimantan barat,
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241 diakses pada tanggal 02 April 2019,
[pada pukul 13.00 WIB] 13 Ibid
9
melalui jalur resmi (baik bandara maupun pelabuhan). Keberadaan pelabuhan-
pelabuhan tikus di Kepri dan jalan-jalan tikus di Kalbar sebagai pintu masuk tidak
resmi dari Malaysia ke Indonesia ternyata semakin membuka peluang bagi
terjadinya penyelundupan narkoba melalui kawasan perbatasan Indonesia-
Malaysia. Oleh karena itu, penanganan penyelundupan narkoba harus dilakukan
lebih intensif lagi, tidak saja oleh Indonesia tetapi juga melalui kerja sama dengan
negara tetangga, Malaysia.
Penelitian terdahulu pertama memiliki kesamaan dengan penelitian yang
penulis angkat yakni bagaimana permasalahan terkait penyeludupan narkoba ke
Indonesia, khususnya dari Malaysia dan upaya apa saja yang telah dan perlu
dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Perbedaanya terletak
dari kekhususan wilayah yang berbeda sebagai objek penelitian.
Penelitian kedua oleh Nadiril Syah yang berjudul Implementasi Kebijakan
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) Di Provinsi Lampung.14 Dalam tulisan ini Nadiril mengungkap bahwa
kebijakan P4GN ini sebenarnya sejak awal pembentukan sudah terealisasi pada
tahun 2015, akan tetapi kasus penyalagunaan narkoba semakin hari cenderung
semakin meningkat. Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang
dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (BNN, POLRI, Kemenkumham,
Kementerian sosial, Kementerian kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian
14 Nadiril Syah, 2016, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung, Skripsi Fakultas ilmu sosial dan ilmu
politik universitas lampung bandar lampung, dikases pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00
WIB]
10
dalam Negeri) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum saling
mempengaruhi terhadap kebijakan P4GN ini, karena ruang lingkupnya hanya
POLRI dan BNN yang terkesan melaksanakan. Selain itu menurut Kepala Bidang
Pemberantasan BNN Provinsi Lampung menyatakan bahwa dengan personil BNN
Provinsi Lampung yang hanya berjumlah tujuh puluh lima orang tidak akan
mungkin cukup untuk memantau peredaran narkoba di Provinsi Lampung yang
jumlahnya ada 16 Kabupaten/ Kota. Sedangkan BNN di Provinsi Lampung hanya
ada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung
Selatan, sehingga akan sangat menyulitkan BNN Provinsi Lampung untuk
memantau penggunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di tingkat
Kabupaten/ Kota.
Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan
di Provinsi Lampung, dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang
krusial untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan karena persentase
keberhasilan implementasi mencapai 60%. Apabila tahap implementasi pada
kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan
pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika
kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan
membuat masalah semakin bertambah maka ada apa dibalik implementasi
kebijakan ini.
Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang bagaimana penerapan
kebijakan P4GN ini, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
11
Perbedaanya terletak pada sejauh mana terlaksananya kebijakan ini sedangkan
dalam penulisan saya ini hanya melihat seberapa berhasilnya kebijakan ini
dijalankan atau di iplementasikan oleh pemerintah daerah.
Penelitian ketiga adalah penelitian dari Sri Rahayu Ningsi berjudul Startegi
Indonesia dalam mengatasi penyeludupan narkotika lintas batas tahun 2013-
2017 Studi kasus Kepulauan Riau.15 Penelitian ini secara garis besar menjelaskan
bahwa betapa rawanya narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur perbatasan
dikarenakan letak geografis yang begitu strategis sebagai sebuah persinggahan.
Permasalahan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan adanya suatu
strategi untuk diterapkan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Strategi yang
dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan sejumlah tindakan baik secara
internal maupun eksternal untuk mengatasi permasalahan narkotika.Tindakan
Internal muncul dari dalam Negeri sendiri untuk mengatasi permasalahan narkotika
berupa pengoptimalan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
(BNNP Kepri) serta adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengeluarkan
P4GN sedangkan tindakan eksternal yang melakukan berbagai bentuk kerja sama
untuk mengatasi penyeludupan narkotika di Kepualaun Riau salah satunya dengan
Malaysia dengan melakukan pertukaran informasi dan peningkatan aktifitas aparat.
Persamaan penelitian ketiga dengan apa yang ditulis oleh penulis adalah
tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi
15 Sri Rahayu Ningsi, Startegi Indonesia dalam mengatasi penyeludupan narkotika lintas batas
tahun 2013-2017 Studi kasus Kepulauan Riau, JOM FISIP Vol. 5 Edisi II Juli – Desember 2018,
diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB]
12
narkoba baik upaya yang dilakukan dari dalam Negeri maupun yang mempunyai
bentuk kerja sama antar negara yang terlibat.
Berikutnya penelitian ke empat ditulis oleh Wisnu Aditya yang berjudul
Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menangani
peredaran narkoba.16 Penelitian ini berfokus pada bagaimana kerja sama
Indonesia Malaysia dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Sebagaimana
kita pahami secara bersama bahwa penyeludupan narkoba sudah menjadi sesuatu
hal yang berbahaya bagi negara Indonesia-Malaysia. Pada dasarnya kedua negara
ini sudah tergolong dalam kawasan Asia tenggara yang juga merupakan kawasan
Golden Triangle dari adanya peredaran atau penyeludupan narkotika. Kedua
negara ini juga sudah menjadi negara transit dan tujuan dari narkotika. Bahkan ada
di bagian wilayah Indonesia dan Malaysia yang sudang dimanfaatkan sebagai area
produksi dari narkoba tersebut.
Indonesia dalam hal ini menjadi target ekspor utama Negara-Negara
produsen narkotika dari Belanda dan Iran. Dimana harga 1 butir ekstasi di Negara
Belanda berjumlah Rp.3.000ekstasi ini lalu di seludupkan ke Malaysia sehingga
harganya pun cukup naik dan melonjak tinggi yaitu menjadi Rp. 30.000, hingga
akhirnya Negara Malaysia kemudian mengedarkan lagi barang haram tersebut ke
Indonesia dengan harga Rp. 300.000 per butirnya, sementara itu narkoba jenis sabu-
sabu yang berasal dari Iran, dikenakan harga sebesar Rp. 100 Juta per kilogramnya.
Narkoba jenis sabu-sabu ini kemudian secara diam-diam diselundupkan ke
16 Wisnu Aditya, 2017 Kerjasama pemerintah indonesia dengan malaysia dalam menangani
peredaran narkoba, diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB]
13
Malaysia dengan harga melonjak tinggi juga yaitu Rp. 300 Juta, dan di desnitasi
terakhir barang ini masuk ke Indonesia menjadi Rp. 1,5 Miliar per kilogram.
Adapun alasan mengapa peredaran gelap narkotika ini masuk dari wilayah
Malaysia sebab kondisi geografis yang cukup terbilang dekat. Tidak hanya
berbatasan secara laut namun juga berbatasan secara darat, seperti yang terjadi di
wilayah Indonesia bagian sebelah Utara Pulau Kalimantan. Kecenderungan
kenaikan penyeludupan narkoba ini dapat kita lihat dari semakin bertambahnya
jumlah kasus yang telah berhasil di laporkan, dalam hal ini tercatat sepanjang tahun
2007-2011 sebanyak 139.350 kasus, dengan memiliki rata-rata 27.000 kasusu di
tiap tahunnya. Berdasarkan data yang di miliki oleh pihak Polri dan badan narkotika
nasional bahwa peredaran dan penyeludupan narkoba terus semakin meningkat
semenjak tahun 2007 hingga sekarang. Hingga pada tahun 2009 tercatat sebagai
kasus yang paling tinggi yaitu sebesar 30.833 kasus.
Oleh karena itu peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia telah
menjadi suatu yang berbahaya dan menjadi permasalahan yang cukup serius karena
sebagaimana kita lihat selalu mengalami peningkatan yang melonjak naik disetiap
tahunnya. Sehingga membuat presiden Joko Widodo gencar-gencarnya
mengampanyekan untuk bisa perang melawan narkoba, untuk perang narkoba
sendiri sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik itu
yang dilakukan dalam domestik maupun Internasional. Upaya yang dimaksud
dalam hal ini contohnya yaitu terjalinya kerjasama dengan pihak Malaysia bersama
PDRM Malaysia, kerjasama ini berlandaskan pada patroli pihak kepolisian dan
14
adanya saling koordinasi, dalam hal ini pemerintah Indonesia menunjuk pihak
POLRi dan BNN sebagai lembaga yang menajalankan tugas tersebut.
Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menjalankan kebijakan
pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui
beberapa kerja sama serta memiliki kesamaan dalam mengkaji daerah Kabupaten
Nunukan yang memang terletak pada bagian terluar dengan wilayah malaysia.
Perbedaanya terletak pada dari kefokusan peniliti yang hanya menjelaskan bentuk
upaya kerjasama Indonesia Malaysia dalam hal sistem keamanan.
Selanjutnya penelitian kelima dari Ilham yang berjudul Langkah-langkah
aparat kepolisian dalam penanggulangan penyeludupan sabu-sabu di Sebatik
Kabupaten Nunukan.17 Penelitian ini berfokus pada bagaimana aparat kepolisian
dalam menanggulangi penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu di Pulau sebatik
Kabupaten Nunukan dan apa saja hambatan aparat kepolisian dalam
menanggulangi permasalahan tersebut. Sebagaimana kita ketahu bahwasanya
aparat kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kesejahteraan
melalui aspek penanggulangan, langkah awal yaitu melalui penanganan secara
preventif yaitu pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas mengacu pada hubungan
antar polisi dengan pemerintahan maupun masyarakat yang didorong adanya
kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat
17 Ilham, Langkah-langkah aparat kepolisian dalam penanggulangan penyeludupan sabu-sabu di
Sebatik Kabupaten Nunukan, eJournal sosiatri-sosiologi, 2015,3 (4): 98-107, e-journal.sos.fisip-
unmul.ac.id diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB]
15
maupun organisasi lainnya. Salah satunya diwujudkan melalui memaksimalkan
penggeledahan dan meningkatkan sarana dan prasarana. Adapun hambatan-
hambatan yang tejadi pada parat kepolisian adalah kurangnya personil penegak
hukum, dan faktor sarana dan prasarana.
Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu melihat titik fokus pada
penaggulangan penyuludupan di Kabupten Nunukan tepatnya di Pulau Sebatik, dan
perbedaannya terletak pada peneliti yang hanya lebih spesifik membahas aparat
kepolisian dalam menghadapi penyeludupan narkotika.
Selanjutnya penelitian datang dari Muhammad Ridzuan yang berjudul
Strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian
barang Ilegal studi diperbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.18
Dalam penilitian ini dijelaskan bahwa di Kabupaten Nunukan banyak sekali bentuk
penyeludupan barang illegal, latar belakang yang mendorong masyaraakt
perbatasan melakukan penyeludupan ialah agar mereka mampu memenuhi
kebutuhan dan kelangsungan hidup mereka. Masyarakat di perbatasan wilayah
Nunukan ini paham atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan yaitu
menyeludupkan barang ilegal dari Negara Malaysia. Tindakan perbuatan ini sudah
sangat jelas melanggar regulasi atau bertentangan dengan perundang-undangan
mengenai barang ilegal, akan tetapi masyarakat Nunukan masih kerap kali
melakukan hal tersebut, hal ini disebabkan karena mereka juga sangat menghindari
18 Muhammad Riduan, 2019, Startegi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
pengendalian barang Ilegal studi diperbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Skripsi,
diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul [13:00 WIB]
16
dari pungutan biaya berlebihan atau pajak yang dikenakan oleh pihak bea cukai.19
Hal ini jelas merupakan permasalahan yang rumit dan bersifat urgent untuk segera
mungkin mendapat bentuk tindak lanjut, barang-barang ilegal yang dimaksud disini
adalah: Narkoba, Alkohol, rokok maupun sembako.
Sampai dengan saat ini masih banyak sekali permasalahan barang ilegal
yang harus di selesaikan oleh pihak wajib seperti Bea Cukai yang dimana mereka
sebagai salah satu instansi yang bertugas di daerah untuk mengelolah ekspor impor
barang. Dengan adanya penyeludupan barang narkoba dan barang ilegal lainnya
maka Kabupaten Nunukan inipun sudah ditetapkan oleh pihak BNN sebagai
wilayah yang memiliki label “darurat narkoba”, karena ditahun 2018 sudah terdapat
7 kasus penyeludupan narkoba yang telah di gagalkan oleh Pihak Bea Cukai dan
Polri berkat kerjasama Operasi gabungan mereka yang pada waktu itu digelar sejak
awal tahun 2018.20 Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait
barang ilegal yang di selundupkan di daerah Nunukan, perbedaanya terletak pada
kefokusan peneliti pada suatu kebijakan Indonesia sedangkan penulisan tersebut
lebih fokus membahas strategi dalam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya penelitian terakhir dari Muhammad Kautsar Ghafiki yang
berjudul Kebijakan Indonesia dalam pemberantasan pengedaran Obat-
19 Riko Aditya, Produk Malaysia memelihara ekonomi, diakses dalam
http://kaltara.prokal.co/read/news/22187-produk-malaysia-memelihara-rantai-ekonomi di akses
tanggal 14 September 2019 pukul [16;45 WIB] 20 Budi himawan, Bea cukai dan polri gagalkan dua penyeludupan sabu di Nunukan
http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/08/03/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-dua-
penyelundupan sabu-di-nunukan di akses tanggal 14 September 2019 pada pukul [16:45 WIB]
17
Obatan Terlarang di Kawasan ASEAN.21 Dalam penelitian ini menjelaskan
bahwa kebijakan Luar Negeri ini merupakan strategi Indonesia, seharusnya Negara
Indonesia dalam hal ini sudah mampu mendorong Negara-Negara kawasan
ASEAN agar bisa lebih jelih dalam melihat permasalahan pengedaran dan
penyeludupan oabt-obat terlarang, perlu adanya pendeklarasian tentang upaya
perang melawan narkoba, yang dimana nantinya ketika hal ini secara terus menerus
dibiarkan maka akan mengakibatkan rusaknya generasi-generasi penerus bangsa,
selain dari pada itu perlu adanya upaya dari pihak BNN untuk bisa tetap
menanggulangi permasalahan obat-obatan terlarang.
Persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah sama-
sama membahas mengenai kebijakan Indonesia dalam memerangi pemberantasan
pengedaran Obat-Obatan terlarang, perbedaanya peneliti yang ditulis oleh
Muhammad kautsar ini lebih fokus pada bentuk-bentuk kerja sama yang di lakukan
oleh ASEAN sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan pada satu kebijakn
yang tidak berjalan maksimal.
Penilitian selanjutnya dari Sara Gabriella yang berjudul Kerja sama
Indonesia-Interpol dalam menangani isi penyeludupan narkoba di wilayah
perbatasan Indonesia.22 Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana upaya yang
dilakukan Interpol dalam pemberantasan isu penyeludupan narkoba yang ada di
21 Muhammad kautsar Ghafiki, 2017. Kebijakan Indonesia dalam pemberantasan pengedaran Obat-
Obatan terlarang di kawasan ASEAN. Universitas Muhammadiyah Malang, diakses pada tanggal 8
September 2019 pukul [13:50 WIB] 22 Sara Gabriella, Kerja sama Indonesia-Interpol dalam menangani isi penyeludupan narkoba di
wilayah perbatasan Indonesia, Intermestic: Journal of International Studies Volume 3, No. 2,
diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul [ 13:50 WIB]
18
Indonesia, dengan menggunakan metode tracking, penelitian ini kemudian
menggunakan konsep Rezim Internasional, konsep ini digunakan agar nantinya
dapat dilihat sejauh apa rezim dapat membentuk usaha dan upaya Indonesia dalam
menghadapi kasus penyeludupan dan pengedaran narkoba. Fator utama yang bisa
di lihat disini ialah faktor mengenai kepentingan Indonesia, sejauh ini Indonesia
pun mempunyai kepentingan tersendiri yaitu ingin meminimalisir dari adanya
peningkatan penyebaran barang-barang ilegal berupa narkoba. Karena hal ini
menyangkut juga dengan sistem kedaulatan negara dan citra suatu bangsa di mata
dunia. Kepentingan lain yang dimiliki Negara Indonesia ialah bagaimana Indonesia
sebagai Negara berkembang mampu menjaga ideentitas negaranya dengan
mengindikasikan kestabilan dan keamanan negara yang dapat dipercaya dan
dibenarkan oleh mata dunia.
Kepentingan lainnya yang dapat dilihat dalam penulisan ini ialah bagaimana
Indonesia mampu menyamakan persepsi dengen negara-negara lain dalam
memadang kasus penyeludupan narkoka. Dengan dikeluarkanya berbagai
kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan keadaan dilapangan. Salah
satunya dengan dikeluarkanyya Inpres No 6 tahun 2018 mengenai pencegahan dan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam hal ini penulis berasumsi
bahwa Polri sebagai satu kesatuan yang bertugas dan memiliki kewenangan dengan
NCB-Interpol Indonesia. Polri pun bahkan bekerja di berbagai bidang dengan
beberapa kali mengeluarkan aksi di lapangan.
Persamaan dalam penelitian ini dengan apa yang ditulis penulis adalah
tentang upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani kasus
19
permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut, adanya bentuk kerja sama antar
Negara yang dijalankan oleh Indonesia dan Malaysia. Perbedaanya terletak pada
penulis hanya lebih cenderung membahas satu kebijakan yaitu P4GN yang seberapa
berhasil sudah dijalankan oleh Kabupaten Nunukan.
Secara umum perbedaan peneliti-peneliti terhadahulu yang sudah di
paparkan dan nantinya akan menjadi bahan referensi dengan penelitian yang ingin
disampaikan penulis adalah tentang bagaimana kemudian kebijakan Indonesia
P4GN ini belum berhasil dijalankan oleh elemen ataupun pihak terkait yang ada di
Kabupaten Nunukan. Peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi acuan penulis lebih
banyak menjelaskan tentang strategi dalam bentuk upaya kerja sama dalam
penanggulanganya bukan dari segi kebijakan yang terlaksana. Selain itu beberapa
penelitian terdahulu juga memang ada yang membahas kebijakn P4GN tetapi spesif
wilayah yang berbeda. Sedangkan penulis dalam hal ini menemukan ide untuk lebih
membahas bagaimana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Nunukan.
Data-data penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis kemudian
dapat disederhanakan melalui tabel berikut:
Tabel 1.1 Posisi Penelitian
NO Judul & Nama Peneliti
Jenis
Penelitian &
Alat Analisa
Hasil
1 Wisnu pada tahun 2017
yang berjudul “Kerja
sama Pemerintah
Indonesia dengan
Malaysia dalam
Deskriptif
- Koordinasi antara
Indonesia dan Malaysia
dilakukan melalui
Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI) –
20
menangani peredaran
narkoba”.
Kerja sama
Internasional
Kepolisian Diraja Malaysia
(PDRM), dan BNNPDRM.
Pemerintah Indonesia juga
melakukan kerjasama
dengan Persatuan Mencegah
Dadah Malaysia
(PEMADAM) atau
Persatuan Pengasih
Malaysia (PENGASIH).
2 Muhammad Kautsar
Ghafiki pada tahun 2017
yang berjudul “Kebijakan
Indonesia dalam
pemberantasan
pengedaran obat-obatan
terlarang di kawasan
ASEAN”
Deskriptif
Kejahatan
Transnational,
Sekuritisasi,
kebijakan luar
Negeri,
organisasi
Internasional.
-Indonesia dalam hal ini
sudah mendeklarasikan
perang terhadap obat-obat
terlarang diharapkan hal ini
juga sebenarnya di ikuti
oleh Negara lain dikawasan
ASEAN yang belum
memiliki lembaga untuk
mengatasi permasalahan ini.
3 Sara Gabriella pada tahun
2019 yang berjudul
“Kerja sama Indonesia-
Interpol dalam
menangani isu
penyeludupan narkoba
diwilayah perbatasan
Indonesia”
Komparatif
Rezim
Internasional
-Peran Interpol dalam
penanganan ini menjadi
salah satu alasan tentang
bagaimana negara
menentukan bentuk-bentuk
penanganannya, yaitu
dengan berupaya konsisten
terhadap rezim yang
disepakati secara bersama
dan mendorong negara
untuk tetap menjalin kerja
sama internasional.
Perlunya kerjasama Interpol
sebagai pihak ketiga sebagai
bentuk kebijakan Indonesia
dalam menyelesaikan isu
penyelundupan dan
pengedaran narkoba
4 Muhammad Ridzuan
pada tahun 2019 yang
berjudul “Strategi
Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah
Deskriptif
- Strategi direktorat Bea
Cukai dan Pemerintah
daerah belum maksimal hal
ini ditandai dengan
kurangnya kegiatan-
kegiatan baik yang
21
dalam pengendalian
barang ilegal”
mencakup
komitmen/kesepakatan,
sosialisasi, pelaksanaan
pengendalian barang illegal
dan kesepakatan aksi, selain
itu juga pemerintah daerah
khususnya Dinas
Perdagangan hanya pernah
mensosialisasikan tentang
larangan impor pakaian
bekas illegal.
5 Nadiril Syah pada tahun
2016 yang berjudul
“Kebijakan pencegahan
pemberantasan
penyalahgunaan dan
perederan gelap narkoba
(P4GN) di provinsi
Lampung”
Komparatif
Kebijakan
Publik
-Pengimplementasian
kebijakan P4GN ini tidak
berjalan dengan baik karena
dalam pelaksanaan
kebijakan ini tidak
menunjukkan penurunan
penyalahgunaan narkoba di
Provinsi Lampung.
-Perubahan yang diinginkan
oleh BNN atas pelaksanaan
kebijakan ini di Provinsi
Lampung adalah zero untuk
pemakaian narkoba, namun
paling tidak dengan
hadirnya BNN masuk ke
tengah-tengah masyarakat
dengan tugas pokok P4GN
diharapkan para pengguna
yang sudah terlanjur
menjadi pecandu, mereka
tidak akan menularkan
kepada orang lain
6 Sri Rahayu Ningsi pada
tahun 2018 yang berjudul
“Strategi Indonesia
dalam mengatasi
penyeludupan narkotika
lintas batas tahun 2013-
2017 studi kasus
kepulauan riau”
Deskriptif
Perspektif
Neorealisme
-Selain BNNP Kepri,
Indonesia juga melakukan
kerjasama dengan Malaysia
dalam mengatasi
penyeludupan narkotika di
Kepulauan Riau tersebut.
Pertama, Koordinasi yang
dilakukan ialah saling tukar
menukar informasi tentang
adanya indikasi
penyeludupan atau
22
pengedaran narkoba di
daerah perbatasan kedua
negara tersebut. Adanya
Informasi yang dikirim dari
pihak POLRI kepada
PDRM Malaysia ataupun
sebaliknya ialah suatu
identitas orang yang terkait
dalam jaringan sindikat
narkotika hingga rute-rute
pengedarannya
-Dilakukan juga patroli
pengawasan perbatasan dan
yang ketiga meningkatkan
aktifitas aparat
7 Ilham pada tahun 2015
yang berjudul “Langkah-
langkah aparat
kepolisian dalam
penanggulangan
penyeludupan sabu-sabu
di Sebatik Kabupaten
Nunukan”
Deskriptif
Aparat
Kepolisian
-Proses pelaksanaan upaya
penanggulangan
penyalahgunaan Narkotika
yang dilakukan oleh
Kepolisian Resor Nunukan
Sektor Sebatik, bahwa tidak
selamanya upaya
penanggulangan tersebut
berjalan dengan baik, antara
lain kurangnya personil
penegak hukum dan faktor
sarana dan prasarana serta
faktor masyarakat
8 Simela Victor
Muhammad pada tahun
2015 yang berjudul
“Kejahatan
transnasional narkoba
dari malaysia ke
Indonesia studi kasus di
Provinsi Riau dan
Kalimantan Barat”
Deskriptif
Kerjasama
Bilateral
-Penanganan permasalahan
penyelundupan narkoba
secara lintas batas ini tidak
cukup dilakukan hanya oleh
pihak kepolisian. Para
pemangku kepentingan
terkait, seperti Bea Cukai
juga perlu membangun
kerja sama dengan pihak
Bea Cukai Malaysia
-Kerja sama secara
multilateral melalui
23
organisasi regional ASEAN
juga perlu dilakukan
9 Syarifah Maulidiyah
pada tahun 2019 yang
berjudul
“Ketidakberhasilan
Kebijakan Indonesia
dalam memerangi
kejahatan Transnational
crime studi kasus
Penyeludupan narkotika
di pulau Sebatik Kab.
Nunukan”
Deskriptif
Transnasional
crime, Counter
narcotics
-Kebijakan Indonesia dalam
hal ini P4GN memang
belum optimal untuk
dijalankan oleh Pemerintah
Kab. Nunukan hal ini sudah
jelas terdapat berbagai
Kendal yang dihadapi
sehingga hal tersebut belum
bisa berhasil
- Sudah banyak bentuk
upaya yang dilakukan kerja
sama sudah dijalankan
sistem keamanan yang
sudah diperketat.
1.5 Kerangka Konseptual
1.5.1 Konsep Transnational Crime
Pada skripsi ini penulis menggunakan konsep sebagai alat analisis untuk
membahas masalah-masalah yang hendak diteliti serta sebagai bahan acuan dan
pijakan dasar dalam penelitian. Konsep yang digunakan juga tentunya mempunyai
relevansi terhadap permasalahan isu yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis
menggunakan konsep kejahatan transnasional (transnational crime) adalah suatu
pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut
melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa di tujukan kepada negara,
kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik
individu.23 Secara konsep transnational crime merupakan tindak pidana atau
23 John R. Wagley, “Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses” pada
tanggal 02 April 2019, [pada pukul 13.00 WIB]
24
kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali
secara internasional pada era tahun 1990-an dalam TheEight United nations
Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders24. Sebelumnya
istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah “organized crime”
Menurut PBB kejahatan transnasional ini dikatakan sebagai kejahatan lintas
batas dikarenakan kejahatannya melintasi batas-batas wilayah suatu negara,
dilakukan di satu negara namun bagian terpenting seperti persiapan, perencanaan
dan pengarahan serta pengendalianya dilakukan di negara lain, dilaksanakan pada
satu negara tetapi berdampak pada negara lainnya, serta melibatkan aktor yang
kompleks yang bersifat multinasional.25 Berdasarkan hasil konveksi PBB tahun
1995 telah mengidentifikasi terdapat 18 jenis kejahatan transnasional yaitu
pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan
intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut,
penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang,
perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan,
infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.26
Dilihat dari jenis-jenis kejahatan transnasional diatas dapat di ketahui
bahwa peredaran narkoba (illegal drug trafficking) merupakan salah satu bentuk
kejahatan transnasional yang termasuk didalamnya, karena melewati batas-batas
24 Ibid 25 S.Dordevic, “Understanding trasnational organized crime as a security threat and security
theories” dalam western Balkans security observer, no 13 tahun 2009 (Belgradi: carl Schmitt and
Copenhagen school of security studies, 2009) hal 42 atau dikases dalam
https://www.academia.edu/29255897/TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME.docx pada
tanggal 02 April 2019 pukul [ 14;00 WIB] 26 Ibid
25
teritorial suatu Negara, melibatkan aktor yang komples. Oleh karena itu dengan
adanya keberadaan perdagangan illegal maka perlu dilakukan penanggulangan
terhadap masalah tersebut. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran
gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat
memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional sendirian. Maka
di butuhkan suatu kerjasama baik itu melalui pemerintah atau organisasi
internasional.
Kejahatan transnasional yang seringkali terjadi ini dirasa telah mengganggu
sistem keamanan dan kedaulatan suatu Negara di dunia. Kejahatan transnasional ini
biasanya sering dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok individu serta
pelaku kriminal baik di dalam wilayah domestik mapun dari luar negara.27 Dari
berbagai macam pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindakan
kejahatan transnasional ialah sekumpulan manusia dari semua kalangan baik aktor-
aktor dalam pemerintahan atau lembaga non pemerintahan maupun aktor-aktor non
negara seperti perusahaan multinasional, yang mendirikan suatu asosiasi atau
organisasi sehingga setiap tindakan kejahatan mereka sudah ada yang mengatur/
atau terorganisir.
Seperti yang kita ketahui bahwa didalam Hubungan Internasional, aktor
secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian yaitu aktor negara dan aktor non negara.
Aktor negara memiliki arti sendiri yaitu suatu aktor yang mempunyai pengaruh
cukup besar terhadap keputusan yang dibuat oleh negara, yang nantinya dapat
mempengaruhi birokrasi secara langsung, sedangkan aktor non negara ialah aktor
27 T picarelli, John. Transnational organized crime: Chapter 30, page 453-466
26
non negara yang dibagi menjadi 2 yaitu NGO dan suatu individu. Keterkaitan dari
adanya hubungan yang dimiliki negara dengan paraaktor-aktor kejahatan bisa di
lihat dari banyaknya negara di dunia yang bisa dipengaruhi oleh Transnational
organized Crime (TOC). Yang paling sering di soroti di dalam kejahatan
transnasional ini ialah melihat siapa saja negara-negara yang terbilang lemah,
negara lemah maksudnya disini ialah cenderung memperlihatkan adanya sistem
kelemahan dan defisit yanng tinggi dan cenderung bergantung besar pada bagian
non pemerintah. Serta adanya tingkat kemiskinan yang tinggi.28
1.5.2 Konsep Counter-Narcotics
Selain Transnational crime, untuk menganalisa terkait hambatan apa saja
yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam memerangi penyeludupan narkotika,
konsep counter-narcotics akan digunakan penulis untuk menjelaskan kebijakan
Indonesia dalam memerangi narkotika. Konsep counter narcotics oleh Kairat
Osmonaliev di definisikan sebagai perang terhadap narkoba yang memerlukan
adanya kesinergian antara terjalankannya undang-undang atau regulasi dan
tindakan pencegahan yang diatur oleh negara sehingga nantinya mampu
menghasilkan kurangnya konsekuensi sosial negatif. 29 Sedangkan pada tahun
2000, Bill Clinton menyebutkan dalam pidatonya “…to assist Colombia in vital
counterdrug efforts aimed at keeping illegal drugs off our shores…”30 sehingga
28 Locke, Rachel, Organized Crime, Conflict and fragility: A new Approach: 2012 diakses dari
https://www.ciaonet.org/attachments/20885/uploads pada tanggal 9 september 2019 pukul [09:00] 29 Kairat Osmonaliev, Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia: Legal and Political
Dimension, Central Asia – Caucasus Institute Silk Road Studies Program, Januari 2005, Uppsala
University, pada tanggal 15 September 2019 pukul [15:00 WIB] 30 William J. Clinton, Statement Announcing an Assistance Package for Colombia, The American
Presidency Project, diakses dalam http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58066 pada tangga 23
September 2019 pukul [22:07 WIB]
27
dapat disimpulkan bahwa counter narcotics ialah usaha yang dilakukan oleh suatu
negara yang memiliki tujuan untuk meredakan, mencegah serta meniadakan bentuk
tindakan illegal penggunaan dan penyeludupan narkoba. Osmonaliev juga
menjelaskan bahwa terdapat lima metode utama dalam mengimplementasikan
kebijakan counter narcotics untuk negara-negara yang termasuk salah satu anggota
organisasi regional yaitu: Melawan penyebaran atau penyeludupan narkoba;
Mencegah penggunaan obat-obatan illegal; Merawat dan Merehabilitasi para
pengguna narkoba; Mengatur dan membuat kebijakan tentang batas-batas legal
penggunaan narkoba; serta memperluas kerjasama internasional agar mampu
mencegah penyeludupan dan peredaran narkoba.31
Metode pertama yaitu melawan perdagangan narkoba dijelaskan dengan
perlunya penggunaan dan penegak hukum yang kuat agar mampu melawan setiap
kejahatan yang berhubungan dengan narkotika. Dalam hal ini hukuman tersebut
haruslah mencakup hukuman baik untuk individu ataupun kelompok yang
melakukan tindakan penyeludupan narkoba. Di Indonesia undang-undang atau
regulasi mengenai narkotika sudah banyak sekali di atur, salah satunya mengatur
tentang batas pengguna narkotika untuk hanya kepentingan medis saja. Metode
kedua yaitu mencegah pengguna obat-obat illegal haruslah menjadi kebijakan
utama yang harus di prioritaskan dalam perang melawan narkoba. Dalam metode
kedua ini, Osmonaliev menyinggung pentingnya peran pemerintah dan organisasi-
organisasi non profit dalam negara untuk kemudian mampu mewujudkan kebijakan
31 Kairat Osmonaliev, Loc, cit
28
tersebut. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan berbagai
kebijakan dan startegi untuk pencegahan penyeludupan narkoba baik yang
dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak Kepolisian. Akan
tetapi dari berbagai kebijakan dan strategi yang dilakukan masih belum optimal dan
berhasil dijalankan oleh pihak terkait, karena masih banyak terdapatnya kendala-
kendala yang dialami oleh pihak yang bersangkutan. 32
Metode ketiga menekankan keharusan negara membuat suatu kebijakan
untuk merawat dan merehabilitasi pengguna narkoba. Osmonaliev juga
menyinggung bahwa negara haruslah membuat kebijakan yang memuat tentang
pendanaan bagi pengguna narkoba yang akan di rehabilitasi. Indonesia sendiri
sebenarnya sudah menerapkan kebijakan tersebut. Mantan kepala BNN Budi
Waseo mengatakan bahwa biaya rehabilitasi nearkoba akan di tanggung oleh
negara. 33 Metode keempat mengatur dan membuat kebijakan tentang penggunaan
obat secara legal. Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan yang
memuat batas-batas penggunaan narkoba selain dari pada untuk kesehatan.
Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan kebijakan pelegalan beberapa jenis
zat narkotika tetapi hanya untuk kebutuhan medis, yang di muat dalam undang-
undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
32 Achmad Bintoro, Kaltara punya ribuan jalur tikus, Pemprov-BNNP galang kekuatan perangi
Narkoba, dikases dalam https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/16/kaltara-punya-ribuan-jalur-
tikus-pemprov-bnnp-galang-kekuatan-perangi-narkoba pada tanggal 22/9/2019 Pukul 14.00 WIB 33 Nafiysul Qodar, Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba Ditanggung Negara, Liputan6, diakses pada
https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-
ditanggungnegara tanggal 24 September 2019 pukul [16;40 WIB]
29
Metode terakhir ialah memperluas kerja sama internasional dan
pengawasan. Kerja sama internasional ini membutuhkan efektivitas domestik
negara-negara yang menjadi anggota. Selain itu kerja sama internasional juga harus
melihat isu narkoba sebagai isu yang kompleks sehingga undang-undang atau
kebijakan yang dihasilkan bisa memperkuat kerja sama yang ada. Selain dari pada
itu osmonaliev juga mengatakan bahwa untuk bentuk pengawasan diperlukan
kesinergian seluruh elemen dengan memaksimalkan para lembaga penegak hukum,
LSM dan organisasi internasional, serta peran masyarakat untuk mengurangi
kejahatan narkoba di tingkat nasional.
Tidak jauh berbeda dengan Osmonaliev, Pat Paterson juga mengajukan
strategi counter narcotics terangkum dalam tulisanya yang mengatakan bahwa
dalam memerangi narkoba seluruh elemen haruslah saling bekerja sama karena
kompleksitas aktor yang terlibat dalam melakukan penyeludupan narkoba sangatlah
kompleks, mulai dari jaringan yang besar hingga jaringan yang kecil saling bekerja
satu sama lain dalam melakukan penyeludupan, pemerintah selalu melihat pada
jaringan yang besar sehingga tidak terlalu fokus melihat jaringan kecil yang
sebenarnya justru banyak menghasilkan.34 Jaringan kecil inilah yang kemudian
selalu terbukti secara efektif dengan giat menyesuiakan diri dan selalu menyiapkan
strategi dalam menanggapi upaya pemerintah.
Secara umum konsep dan strategi counter-narcotics yang diusung oleh
Osmonaliev dan Pat Paterson menekankan akan pentingnya berbagai macam
34 Pat Paterson and katy rabinson, Measuring success in the war and drugs, perry center occasional
paper, Juli 2014. Diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul [20;00 WIB WIB]
30
langkah untuk bisa memberantas narkoba secara penuh, yaitu dengan
dilaksanakanya kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Namun baik
Osmonaliev dan Pat Paterson memprioritaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh
elemen terkait untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.
Upaya counter-narcotics kemudian bisa lebih di sederhanakan lagi menjadi
dua bentuk yaitu upaya secara internal dan upaya eksternal. Hal ini sedapan dengan
pernyataan Osmonaliev bahwa kebijakan counter-narcotics dapat dikategorikan
pada level domestik (internal) dan level mancanegara (eksternal). Dimana maksud
kebijakan domestik ialah untuk bisa meminimalisir penyeludupan narkotika
sebagai suatu ancaman sosial, sedangkan kebijakan pada level eksternal diperlukan
karena dipandang hal ini sebaagi kejahatan transnasional sehingga dengan adanya
penguatan kerjasama di berbagai negara tentang isu tersebut di harapkan nantinya
dapat memperkuat sistem keamanan di negara-negara yang terlibat.35
Konsep counter-narcotics ini oleh penulis kemudian gunakan untuk
menggambarkan hambatan apa saja yang di alami oleh Pemerintah Indonesia dalam
mencegah transnational crime sebagaimana yang telah dijelaskan di awal
bahwasanya untuk melawan perang terhadap narkoba sangat dibutuhkan beberapa
hal salah satunya adalah meneggakan hukum agar bisa lebih diperkuat untuk
menghadapi isu terkait selain itu bentuk kepedulian masyarakat dan seluruh elemen
untuk bersama sama memberantas narkoba juga sangat dibutuhkan, untuk
Indonesia pihak BNN sudah melakukan banyak hal tetapi belum mampu berjalan
35 Kairat Osmonaliev, Loc, cit
31
secara maksimal, selain itu tentunya juga dibutuhkan kerja sama Internasional yang
dimana upaya ini termasuk dalam level Internasional, sangat diperlukan bantuan
kerjasama antar negara agar mampu memberantas narkoba ini, dan yang terakhir
adalah pihak terkait haruslah mampu bekerja sama baik dalam level domestik untuk
menghadapi kompleksitas aktor yang jaringanya cukup luas. Disamping itu untuk
bentuk perang melawan narkoba yang dijelaskan oleh osmonaliev pada metode
ketiga dan keempat tidak terlalu menjerumus pada penelitian ini sehingga dalam
upaya ketidakberhasilan kebijakan ini tidak ada kaitanya dengan penggunaan
rehabilitasi para pengguna narkoba dan batas-batas penggunaan narkoba selain dari
pada untuk kebutuhan medis.
1.6 Metedologi Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Penelitian mengenai hambatan Pemerintah Indonesia dalam mencegah
transnational crime menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang
suatu keadaan. Penelitian ini juga digunakan untuk memecahkan atau menjawab
permasalahan yang menjadi topik utama pembahasan penelitian ini.36 Penulis
menilai jenis penelitian tepat karena dengan jenis penelitian ini dapat
menggambarkan bagaimana hambatan Pemerintah Indonesia dalam mencegah
kejahatan transnational crime.
36 Akbar,Definisi Metode Dekriftif, Diakses Dari Http://Idtesis.Com/Metode-Deskriftif. Pada
tanggal 20 September 2019 Pukul [22;30 WIB]
32
1.6.2 Teknik Analisa Data
Metode analisis dalam penelitian ini secara menyeluruh menggunakan
analisis kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data yang ada, setelah
terkumpul maka data tersebut akan di susun dan dipilah sesuai kebutuhan penulis.
Pendalaman teori dan konsep-konsep yang digunakan juga nantinya akan menjadi
salah satu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis setelah semua data
diperoleh maka akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga hal yang
dilakukan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari seluruh data-data yang di
dapatkan.37
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian
karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Teknik
pengumpulan data yaitu:38
A. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi
atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-
depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
37 Moh. Nazir, 1983, Metode Penelitian, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, diakses pada tanggal 02
April 2019, [pada pukul 13.00 WIB] 38 Emzir, 2013, Metodologi penelitian pendidikan: kuantitatif dan kualitatif, Jakarta: rajawali pers
33
dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau
orang yang di wawancarai.39
Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari
interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relation ship)
antara si pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber
informasi (interview)
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan interview
bebas terpimpin, interview bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja,
tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. Interview terpimpin, yaitu
interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan
lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview
bebas dan interview terpimpin. 40
Wawancara yang penulis gunakan dalam hal ini ialah bebas terpimpin yang
dimana pada saat melakukan wawancara penulis menanyakan pertanyaan-pertanyaan
yang sebelumnya sudah dibuat terkait data yang ingin dikumpul dan beberapa kali
menanyakan pertanyaan bebas tetapi masih seputar dengan data yang ingin dicari.
Wawancara yang telah dilakukan yaitu : 1) Instansi BNN Kabupaten Nunukan, 2)
Pemerintah Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan, 3) Pemerintah Daerah Kesangpol
39 Sutopo, Metodelogi penelitian social, 2006, Surakarta, UNS Press. Hal 72 diakses dalam
https://www.academia.edu/28859520/Teknik_Pengumpulan_dan_Analisis_Data_Kualitatif pada
tanggal 27 november 2019, pukul [18.00 WIB] 40 Ibid hal 74
34
Kabupaten Nunukan dan Kepala Camat Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan, 4)
Kepolres Kab. Nunukan, 5) Satgas Pamtas Kec. Sebatik, 6) Masyakarat perbatasan.
B. Teknik Observasi
Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat
situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan penelitian kelas yang meliputi
pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak dan interaksi anak dan
kelompoknya. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang
bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan
kejadian dan lain-lain. 41
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat),
pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan.
Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistis
pelaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti
perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu, melakukan pengukuran terhadap aspek
tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 42
a. Observasi partisipatif
Metode pengumpulan data yang gunakan disini ialah untuk menghimpun data
penelitian melalui pengamatan, dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat
dalam keseharian responden.
41 Ibid hal 76 42 Ibid hal 76
35
b. Observasi terus terang atau tersamar
Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi secara terus terang kepada
pihak sumber data, adanya penentuan sikap secara terus terang yang dilakukan
peneliti sehingga mereka yang di teliti memahami dan secara sadar tentang aktivitas
peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti pun bisa melakukan penelitian secara
tersamar, hal ini dilakukan untuk menghindari apabila terdapat suatu data yang
diperlukan oleh peneliti namun data tersebut masih bersifat rahasia. Jika peneliti
melakukan oservasi secara terus terang maka bisa jadi peneliti tidak mendapat data-
data yang dibutuhkan dalam penunjang penulisan peneliti.
c. Observasi tak berstruktur
Observasi tak berstruktur ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan guide
observasi, atau tidak berstrukrut secara menyeluruh. Dalam observasi ini peneliti
harus bisa mengembangkan daya pengamatannya terhadap suatu hal yang diamati
dalam suatu objek peneliti.
Manfaat dari observasi ini antara lain peneliti akan lebih mampu memahami
konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga nantinya akan diperoleh
pandangan yang secara menyuluruh, dengan observasi akan diperoleh pengalaman
langsung, berupa terjun ke lapangan melihat situasi dan kondisi penelitian, sehingga
memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dapat
dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif ini
membuka kemungkinan penemuan atau discovery.
36
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang,
karena melihat kejadian dilapangan penulis merasa perlu untuk berterus terang
dalam melakukan kegiatan observasi agar bisa menunjang hasil yang ingin
dicapai,obeservasi pertama yang dilakukan tepat pada hari senin tanggal 18
November yaitu di Pelabuhan Tonontaka atau pelabuhan resmi yang terletak di
Kabupaten Nunukan yang sering digunalan masyarkat perbatasan untuk berlayar ke
Malaysia atau privinsi lainnya. Observasi kedua dilakukan pada hari Selasa 26
November di “Jalur Tikus” Desa Ajikuning di patok perbatasan yang sering
digunakan masyarakat sebatik untuk bertransaksi barang.
C. Teknik Dokumentasi
Dokumen (dokumentasi) dalam pengertianya yang lebih luas berupa setiap
proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa
tulisan, lisan, gambaran, atau arkelogis.43 Adapun dokumentasi yang dilakukan
dalam bentuk pengambilan foto, penulis pada saat turun kelapangan mengambil
foto pada saat kapal di Pelabuhan Resmi datang dari Malaysia, pada saat
pengecekan barang oleh petugas bea cukai dan petugas imigrasi memeriksa paspor
penumpang, dokumentasi instansi BNN yang meliputi contoh narkoba berdasarkan
jenis-jenisnya, dan terakhir mengdokumentasikan pada saat ada barang masuk
melalui jalur tikus di kecamatan Sebatik.
43 Meleong, Metodologi penelitian kualitatif, remaja rosda karya, diakses dalam
https://www.academia.edu/28859520/Teknik_Pengumpulan_dan_Analisis_Data_Kualitatif pada
tanggal 27 november 2019, pukul [18.00 WIB]
37
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
Pada setiap penelitian, peneliti diharapkan menentukan waktu dan tempat.
Hal ini dipandang sangat penting karena disetiap penelitian pasti diperlukan waktu
tempat/lokasi yang jelas. Pada ruang lingkup penelitian ini di bagi menjadi dua
yaitu;
a) Batasan Waktu
Batasan waktu digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2014
sampai 2018 karena pada tahun 2014 waktu dimana Jokowi resmi menjadi
presiden dan pada masa ini juga kebijakan dalam kasus pemberantasan
narkoba di Indonesia lebih ditingkatkan.
b) Batasan Materi
Untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus pada tujuan penelitian maka
penulis memberi batasan-batasan materi mengenai bagaimana kebijakan
yang ditetapkan oleh presiden No 12 tahun 2011 dalam memerangi narkoba
yang ada di pulau sebatik kabupaten Nunukan. Tujuan dari menentukan
batasan materi pada penelitian ini adalah agar pembahasan mengenai
fenomena yang di amati tidak keluar dari kerangka penelitian yang di
tentukan.
1.7 Argumen Pokok
Permasalahan narkoba memang belum sepenuhnya terselesaikan, berbagai
kebijakan telah banyak dikeluarkan salah satunya P4GN (pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) untuk menangani
38
isu tersebut, dalam kebijakan ini menekankan bagaimana upaya dan strategi yang
dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah narkoba sebagai suatu fenomena yang
kompleks sehingga untuk itu urgensi hambatan Pemerintah Indonesia dalam
mencegah transnational crime nantinya dapat di realisasikan dengan melakukan
beberapa tindakan untuk bisa berjalan secara maksimal melalui counter narcotics
yaitu; Melawan perdagangan narkoba dengan cara meningkatkan kualitas dari
penegak hukum agar bisa meminimalisir penyeludupan narkoba, kedua mencegah
penggunaan obat-obat ilegal dengan memperluas kerjasama antara pemerintah
dengan organisasi non provit seperti adanya partisipasi masyarakat, yang ketiga
ialah memperluas kerjasama dengan negara-negara yang memandang bahwa hal ini
perlu untuk di tindak lanjuti, agar dapat meminimalisir adanya penyeludupan
narkoba.
39
1.8 Sistematika Penulisan
1.2 Tabel Sistematika Penulisan
BAB
JUDUL
ISI
BAB
I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1 Manfaat Akademis
1.3.2.2 Manfaat Praktis
1.4 Penelitian Terdahulu
1.5 Teori/Konsep
1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
1.6.2 Teknik Analisa Data
1.6.3 Teknik Pengumpulan data
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
1.6.4.1 Batasan Materi
1.6.4.2 Batasan Waktu
1.7 Argumen Pokok
1.8 Sistematika Penulisan
BAB
II
PROBLEMATIKA
PENANGGULANGAN
PENYELUDUPAN
NARKOBA DI
INDONESIA
2.1 Narkoba sebagai kejahatan transnational
2.1.1 Kejahatan Narkoba di Indonesia
2.2 Upaya Pemerintah Indonesia Menghadapi
Penyeludupan Narkoba
2.2.1 Badan Narkotika Nasional
2.2.2 Memperketat Regulasi
40
2.2.3 Kerja Sama Internasional
2.2.3.1 Kerjasama Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI) dan (PDRM)
2.2.3.2 Kerjasama Multilateral ASEAN
Senior Officials on Drugs Matters
(ASOD)
2.2.3.3 Kerjasama Pemerintah Indonesia
Dengan LSM Malaysia
BAB
III
NARKOBA DI
PULAU SEBATIK &
RESPON
PEMERINTAH
3.1 Gambaran Pulau Sebatik
3.2 Permasalahan Penyeluudpan Narkoba di
Pulau Sebatik
3.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya
Penyeludupan Narkoba
3.2.2.1 Letak geografis
3.2.2.2 Sistem Pengawasan dan Sarana
Infrastruktur
3.2.2.3 Perekonomian Masyarakat
3.3 Respon Pemerintah dalam Menangani
Penyeludupan Narkoba di Pulau Sebatik
3.2.1 Respon Pemerintah Pusat
3.3.2 Respon Pemerintah Daerah
BAB
IV
HAMBATAN DALAM
MENCEGAH
TRANSNATIONAL
CRIME
4.1 Penegakan Hukum
4.2 Political will
4.3 Kerja sama dan kurangnya
Peran Masyarakat
41
4.4 Kompleksitas Aktor
BAB
V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran