2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 1
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga
menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT),
sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN. Penyusunan Laporan Kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahun 2015, Laporan
Kinerja 2015 disusun secara berjenjang. Kinerja Biro PKT memberikan kontribusi
khususnya pada kinerja sekretariat utama BSN dan secara keseluruhan
terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT
merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kesestamaan
BSN tahun 2015.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 2
dan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan sarana prasarana dan
ketatausahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan
sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Biro PKT adalah salah satu unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan
Sekretariat Utama BSN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan
Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja
BSN, tugas Biro PKT adalah mengkoordinasikan melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan
rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga
serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKT menyelenggarakan
fungsi:
1. Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program
dan perencanaan;
2. Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
3. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta
inventarisasi kekayaan negara;
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 3
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar I.1
Struktur Organisasi
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja
yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu :
1. Bagian Perencanaan dan Program, dengan tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan
serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi.
2. Bagian Keuangan, dengan tugas melaksanakan urusan administrasi
keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan
pelaporan keuangan.
3. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dengan tugas melaksanakan
urusan tata persuratan, kearsipan, penggandaan, rumah tangga,
perjalanan dinas, penggajian, serta urusan pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, inventarisasi dan penghapusan barang/kekayaan milik
negara.
Biro Perencanaan,
Keuangan dan
Tata Usaha
Bagian
Keuangan
Bagian Tata Usaha
dan Rumah Tangga
Bagian
Perencanaan dan
Program
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 4
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan
31 Desember 2015 Biro PKT memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, dengan rincian sesuai tabel
berikut:
Tabel I.1
Pegawai Biro PKT
Gambar I.2
Grafik Pegawai Biro PKT
No Unit Kerja Jumlah
Orang
1. Kepala Biro PKT 1
2. Bagian Perencanaan dan Program 11
- PNS 7
- CPNS 4
3. Bagian Keuangan 23
- PNS 19
- CPNS 4
4. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 36
- PNS 30
- CPNS 6
Jumlah 71
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 5
I.5 PERAN STRATEGIS BIRO PKT
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Sesuai
dengan UU SPK, BSN mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas dan
fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat
dalam penerapan SNI, serta memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan
pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga
diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan standar dan
berpengaruh kepada peningkatan daya saing produknya.
Sekretariat Utama sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran
strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran,
penyediaan sarana prasarana, legislasi, pengelolaan sumber daya manusia,
kehumasan maupun pengawasan. Dalam upaya mendukung Sekretariat
Utama untuk menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan,
urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana, Biro PKT telah
mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang
akan dilakukan dalam mendukung pengembangan standardisasi dan
penilaian kesesuaian di Indonesia ke depan.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Biro PKT
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pengelolaan Anggaran
yang baik dengan
mendapatkan opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
sebanyak 7 (tujuh) kali
secara berturut-turut
mulai tahun 2009
Masih rendahnya perhatian
pengambil kebijakan dari
para pemangku
kepentingan utama yang
terkait dengan
pengembangan SPK
Anggaran kegiatan
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (SPK) masih
terbatas
Penguatan koordinasi dan
sinergi dalam penyusunan
program antar K/L
Pengusulan penambahan
anggaran
Penyempurnaan Indikator
Kinerja Utama
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 6
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Kinerja BSN masih belum
optimal dan belum terukur
pencapaiannya dengan
tepat.
Belum tersedianya gedung
kantor BSN secara
permanen sebagai salah
satu identitas lembaga.
Saat ini gedung kantor
masih ijin pakai di Gedung I
BPPT
Sarana dan prasarana
ruang kerja yang tersedia
masih terbatas
Penyediaan gedung
perkantoran yang permanen
Penyediaan sarana dan
prasarana serta lingkungan
kerja yang mendukung untuk
menjalankan tugas kerja di
gedung I BPPT
Gambar I.3
Foto Bersama Pegawai Biro PKT
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 7
R
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
(PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut.
VISI
“Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha
yang profesional, transparan dan akuntabel”
MISI
1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang
dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro
PKT telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi
organisasi.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 8
Sasaran ini merupakan sasaran strategis di lingkungan Biro PKT selaku
unit yang memberikan layanan kepada unit teknis di lingkungan BSN. Biro PKT
dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan
BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi
BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai dari aspek
ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target
dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.
Pada tahun 2015, tujuan dan sasaran Biro PKT pada Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun
2015 berbeda dengan Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019. Perbedaan ini
dikarenakan Perjanjian Kinerja tahun 2015 ditetapkan lebih dahulu daripada
Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019, sehingga dalam penyusunan Renstra
terdapat penyempurnaan kembali terhadap rumusan tujuan dan sasaran Biro
PKT. Berikut tujuan dan sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
TUJUAN
Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :
1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Sedangkan tujuan yang akan dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 9
SASARAN
Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :
1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
tugas BSN
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT
berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan
3. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
4. Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja
dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan
organisasi pada akhir tahun.
Berikut adalah perjanjian kinerja Biro PKT tahun 2015 berdasarkan
sasaran, indikator kinerja dan target.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 10
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2015
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan dan
monitoring evaluasi
1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen
LAKIP)
B (predikat)
2. Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen
3. Jumlah dokumen RKAKL 1 Dokumen
4. Jumlah dokumen Perjanjian
Kinerja
1 Dokumen
5. Jumlah Laporan Monev
Kegiatan
1 Laporan
6. Jumlah pelaksanaan Raker 1 Kali
7. Jumlah sosialisasi/ workshop
perencanaan dan
penganggaran
5 Kali
2. Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
8. Opini BPK atas Laporan
Keuangan (laporan
keuangan)
WTP (opini)
9. Jumlah kebijakan
pengelolaan anggaran
1 Kebijakan
10. Laporan pengelolaan
anggaran dan PNBP
2 Laporan
11. Jumlah konsep revisi PP tarif
PNBP
1 Dokumen
12. Jumlah sosialisasi PNBP 2 kali
3. Terselenggaranya
pengelolaan tata usaha
dan rumah tangga
13. Jumlah laporan pengelolaan
barang milik negara
1 Laporan
14. Jumlah Laporan penghapusan
BMN
1 Laporan
15. Jumlah Laporan penetapan
status BMN
1 Laporan
16. Jumlah Laporan pengalihan
status BMN
1 Laporan
17. Jumlah kebijakan
pengelolaan tata usaha dan
rumah tangga
1 Kebijakan
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 11
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2015
4. Tersedianya sarana dan
prasarana fisik untuk
pelaksanaan tupoksi l
18. Jumlah sarana dan prasarana
yang dapat disediakan
762 unit
19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata
usaha dan rumah tangga
4 kali
20. Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
gedung Lab SNSU
1 Dokumen
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT menetapkan 4
(empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap
pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT
melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan. Adapun
keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN,
melalui kegiatan:
Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, dilaksanakan
melalui :
a. Penyusunan program dan anggaran,
b. Evaluasi/laporan kegiatan,
c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,
d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
e. Tata usaha kearsipan dan pimpinan.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 12
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, dilaksanakan melalui
pengadaan sarana dan prasarana aparatur BSN.
Gambar II.1
Kantor Biro PKT
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 13
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Laporan
Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama
kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
telah ditetapkan.
III.1 Capaian Kinerja
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT,
maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja
tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan
target yang direncanakan dalam Tahun 2015 berdasarkan Perjanjian Kinerja,
dapat dilihat pada tabel berikut.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 14
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2015
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAI
AN %
I. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
1. Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
monitoring evaluasi
1. Nilai evaluasi LAKIP
(dokumen LAKIP)
B (predikat) B (predikat) 100%
2. Jumlah dokumen
Renja
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
3. Jumlah dokumen
RKAKL
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
4. Jumlah dokumen
Perjanjian Kinerja
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
5. Jumlah Laporan
Monev Kegiatan
1 Laporan 1 Laporan 100%
6. Jumlah
pelaksanaan
Raker
1 Kali 1 Kali 100%
7. Jumlah sosialisasi/
workshop
perencanaan dan
penganggaran
5 Kali 5 Kali 100%
2. Terselenggaranya
pengelolaan
keuangan
8. Opini BPK atas
Laporan
Keuangan
(laporan
keuangan)
WTP (opini) WTP
(opini)
100 %
9. Jumlah kebijakan
pengelolaan
anggaran
1 Kebijakan 1 kebijakan 100 %
10. Laporan
pengelolaan
anggaran dan
PNBP
2 Laporan 2 Laporan 100 %
11. Jumlah konsep
revisi PP tarif PNBP
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
12. Jumlah sosialisasi
PNBP
2 kali 3 kali 150 %
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 15
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAI
AN %
3. Terselenggaranya
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
13. Jumlah laporan
pengelolaan
barang milik
negara
1 laporan 1 laporan 100%
14. Jumlah Laporan
penghapusan
BMN
1 laporan 1 laporan 100%
15. Jumlah Laporan
penetapan status
BMN
1 laporan 1 laporan 100%
16. Jumlah Laporan
pengalihan status
BMN
1 laporan 1 laporan 100%
17. Jumlah kebijakan
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
1 kebijakan 1 kebijakan 100%
II. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
4. Tersedianya sarana
dan prasarana fisik
untuk pelaksanaan
tupoksi
18. Jumlah sarana
dan prasarana
yang dapat
disediakan
762 unit 762 unit 100%
19. Jumlah sosialisasi/
bimtek tata usaha
dan rumah tangga
4 kali 4 kali 100%
20. Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
gedung Lab SNSU
1 dokumen 1 dokumen 100%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk
masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 16
TUJUAN :
1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :
1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan
3. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
4. Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1
Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Capaian 2015 Realisasi
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi Capaian % 2014
1. Nilai evaluasi
LAKIP (dokumen
LAKIP)
B (predikat) B (predikat) 100% CC Naik 1 tingkat
predikat
2. Jumlah dokumen
Renja
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0
3. Jumlah dokumen
RKAKL
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0
4. Jumlah dokumen
Perjanjian Kinerja
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0
5. Jumlah Laporan
Monev Kegiatan
1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 17
Indikator Kinerja Capaian 2015 Realisasi
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi Capaian % 2014
6. Jumlah
pelaksanaan
Raker
1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0
7. Jumlah sosialisasi/
workshop
perencanaan &
penganggaran
5 Kali 5 Kali 100% 5 Kali 0
Capaian kinerja dari indikator kinerja untuk mengukur tersusunnya
dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi sebagai berikut :
1. Evaluasi AKIP (dokumen LAKIP) dengan predikat B
LAKIP atau Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran
yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang
kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan
seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai
bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya.
Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun
lebih fokus, efektif, efisien, terukur,
transparan dan dapat
dipertanggunjawabkan. Pada tahun 2015,
BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen
Laporan Kinerja BSN tahun 2014, 4 (empat)
dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I
tahun 2014, dan 11 (sebelas) dokumen
Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2014.
Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Gambar III.1
Laporan Kinerja BSN Tahun 2014
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 18
Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015 atas LAKIP BSN
Tahun 2014 tersebut, BSN mendapatkan predikat tingkat akuntabilitas
kinerja “B” (skor 64,20). Ini berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja
dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat “CC” (skor 63,81).
Gambar III.2 Penghargaan AKIP Tahun 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 19
Tabel III.3
Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014 - 2015
No Komponen yang dinilai 2014 2015
Bobot Nilai Bobot Nilai
a. Perencanaan Kinerja 35 24,18 30 19,92
b. Pengukuran Kinerja 20 11,25 25 15,80
c. Pelaporan Kinerja 15 9,78 15 10,28
d. Evaluasi Kinerja 10 6,26 10 5,85
e. Capaian Kinerja 20 13,34 20 12,35
Nilai Hasil Evaluasi 100 63,81 100 64,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC B
Walaupun telah mencapai target mendapatkan predikat tingkat
akuntabilitas kinerja ”B”, namun dari 5 (lima) komponen yang dinilai di
tahun 2015 terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2014 yaitu: komponen perencanaan kinerja turun dari
skor 24,18 menjadi 19,92, komponen evaluasi kinerja turun dari skor 6,26
menjadi 5,85 dan komponen capaian kinerja dari skor 13,34 menjadi 12,35.
Selain itu pada tahun 2015 ada perubahan pembobotan komponen AKIP
yang dinilai oleh KemenPANRB dari tahun sebelumnya yaitu untuk
komponen perencanaan kinerja yang turun bobotnya menjadi 30 dari
sebelumnya 35 dan komponen pengukuran kinerja yang naik bobotnya
menjadi 25 dari sebelumnya 20. Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN
Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 20
Tabel III.4
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2015
No Komponen yang
dinilai Bobot
Nilai Nilai
2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015
a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92
b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80
c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28
d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85
e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35
Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B
Berdasarkan rekomendasi dari KemenPANRB, Biro PKT bersama dengan
unit terkait akan menindaklanjuti perbaikan AKIP selanjutnya, yaitu :
Memastikan tersedianya Rencana Strategis BSN, yang lebih berkualitas,
lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah
yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih
hasilnya saat dibutuhkan;
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan benchmark ke Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapatkan nilai AKIP A.
Renstra BSN Tahun 2015-2019 akan dilakukan perubahan dengan
mengacu hasil penyempurnaan IKU BSN.
Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat BSN maupun unit kerja
dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur
dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan
keberadaan entitas IKU tersebut;
Sebagai tindak lanjut dalam Raker BSN Tahun 2016 telah dilakukan
pembahasan untuk menyempurnakan IKU BSN. Diharapkan Perjanjian
Kinerja BSN Tahun 2016 yang akan ditandatangani pertengahan Maret
2016 telah menggunakan IKU hasil perbaikan.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 21
Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara
memastikan dan meminta seluruh unit kerja
mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu
(termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum
mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat
mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan
penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Evaluasi RKA BSN Tahun 2016
berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pada tahun 2017, Unit
Kerja telah diminta untuk mengajukan proposal awal kegiatan dan
anggaran yang dibutuhkan sebelum turun Pagu Indikatif TA. 2017.
Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kerja,
yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar
kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta
menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan
keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala Badan, eselon I, II, III, dan
IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang
paling mungkin;
Sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 akan
mengacu pada hasil penyempurnaan IKU. Selanjutnya Perjanjian Kinerja
Eselon I dan II dilakukan cascading mulai eselon III sampai dengan staf
(menyusun Sasaran Kinerja Pegawai -SKP).
Melakukan monitoring, mengukur,menagih dan menyimpulkan kinerja
sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya
dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas
capaian kinerja yang pantas;
Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 akan disiapkan Aplikasi
Monitoring untuk memantau pencapaian kinerja setiap Unit Kerja yang
dapat diisi dan diupdate setiap saat. Selain itu bagi Unit Kerja yang
yang penyerapan anggaran dan berkinerja terbaik di Tahun 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 22
diberikan penghargaan pada Raker BSN Tahun 2016 pada bulan
Februari 2016.
Agar Inspektorat atau tim evaluasi terus mendorong dan memastikan
unit kerja untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang
mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap)
kinerja;
Sebagai tindak lanjut inspektorat akan melakukan pemantauan terkait
hasil evaluasi AKIP 2014.
Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program
dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas
keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di
BSN. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan
maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur,
perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada
suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan;
Sebagai tindak lanjut akan dilakukan evaluasi Program yang menjadi
tanggung jawab Eselon I dan II dan dimonitoring secara berkala.
Meningkatkan transparansi dengan memastikan diungguhnya
dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik
(seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) ke dalam
laman (website) resmi milik BSN dan/atau milik unit kerja dan
memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated);
Sebagai tindak lanjut Biro PKT akan bekerjasama dengan Pusido untuk
menyediakan informasi SAKIP (Renstra, Tapkin, LAKIP, monev) dalam
menu utama website BSN yang akan terus diupdate.
Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas
penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 23
Sebagai tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi AKIP kepada pejabat
Eselon I dan II, serta tim AKIP.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi AKIP di
BSN, pada tahun 2016 akan diterbitkan peraturan Kepala BSN terkait
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan BSN. Pedoman SAKIP ini menjadi pedoman bagi Unit Kerja di
lingkungan BSN untuk perbaikan proses pengambilan keputusan dalam
upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di BSN dan
mendorong secara terus menerus untuk peningkatan kinerja seluruh Unit
Kerja secara akuntabel.
2. Dokumen Renja
Dalam upaya untuk menyusun dokumen perencanaan dan monitoring
evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit BSN, BSN pada tahun 2015
telah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2016. Renja
merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan
suatu K/L sebagai penjabaran dari
Renstra K/L yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran.
Berdasarkan indikator jumlah
dokumen Renja, telah tercapai
sebanyak satu dokumen Renja.
Penyusunan Renja BSN dilaksanakan
setelah dikeluarkannya surat yang
ditandatangani oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas bersama
Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif K/L yang merupakan pagu
anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum serta tema dan
Gambar III.3 RENJA BSN Tahun 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 24
prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas
tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan
prioritas.
Draft Renja BSN tahun 2016 hasil Focus Group Discussion (FGD) yang
melibatkan Pimpinan dan Wakil dari setiap Unit Kerja di BSN dibahas dan
disepakati dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara BSN,
Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil kesepakatan
tersebut, diperoleh Dokumen Renja BSN tahun 2016 yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BSN
tahun 2016.
Sebagai upaya untuk perbaikan penyusunan Renja berikutnya, BSN akan
mendorong diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada tahun
anggaran 2017. Sebelum Pagu Indikatif tahun 2017 turun, unit kerja diminta
untuk menyampaikan proposal awal yang berisi rencana kerja yang akan
dilakukan dan hasil kinerja yang diperjanjikan, tidak lagi menyusun
rencana kerja setelah mendapatkan pembagian anggaran.
3. Dokumen RKAKL
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKAKL,
adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program
dan kegiatan suatu Kementerian
Negara/Lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Renja K/L dan
Renstra K/L yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran untuk
menjadi pedoman pelaksanaan Gambar III.4
RKA BSN Tahun 2016
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 25
program dan kegiatan.
Di tahun 2015, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN
tahun 2016 dan DIPA BSN tahun 2016. Penyusunan RKA BSN Tahun 2016
telah melalui 3 (tiga) tahap penyusunan yaitu dimulai saat Pagu Indikatif,
Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran. Term of References (TOR) dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Unit Kerja sebagai
dasar penyusunan RKA sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Biro
PKT dan di reviu oleh Inspektorat.
Mulai tahun anggaran 2016 sebelum penyusunan RKA tahun 2016,
dilakukan penataan nomenklatur kinerja dengan menggunakan aplikasi
Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) RKA. Mengingat BSN masih
melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun
2016, maka penataan nomenklatur kinerja BSN untuk tahun anggaran
2017 juga akan dilakukan penyempurnaan mengikuti perubahan dari IKU
BSN.
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang
menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. Perjanjian kinerja
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja
akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja.
Pada tahun 2015, telah dihasilkan dokumen Perjanjian Kinerja BSN Tahun
2015 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon I dan II di
lingkungan BSN.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 26
Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015,
maka pada tahun 2016 akan dilakukan reviu dan penyempurnaan
Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih spesifik, relevan, terukur dan khas
yang menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU
tersebut, mulai tingkat BSN sampai unit kerja dibawahnya. IKU hasil
penyempurnakan akan menjadi dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja
tahun 2016, mulai dari Perjanjian Kinerja tingkat Kepala BSN, eselon I dan II.
Selanjutnya memastikan Perjanjian Kinerja eselon II diturunkan habis mulai
tingkat eselon III sampai staf.
5. Laporan Monev Kegiatan
Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam rangka pengendalian
kegiatan dan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara
tepat waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara lain dilakukan
melalui kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat koordinatif
dengan unit kerja/instansi terkait.
Gambar III.5
Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 27
Pada tahun 2015, telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan monev
kegiatan. Dokumen laporan monev ini terdiri dari laporan bulanan,
laporan triwulanan, laporan PP 39, laporan PMK 249, dan laporan capaian
kinerja.
Gambar III.5
Gambar III.6
Laporan Monitoring
Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan monev anggaran sebagai tindak
lanjut atas berbagai penyesuaian kegiatan di unit kerja dan mengkomodir
adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi
anggaran, selama tahun 2015 Biro PKT telah melakukan 4 (empat) kali
revisi anggaran.
Dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kegiatan standardisasi dan
penilaian kesesuaian serta untuk meningkatkan sinergi program dan
kegiatan di lingkungan Kementerian ristekdikti dan LPNK, Biro PKT menjadi
hosting dalam pertemuan yang diselenggarakan di Lombok, Nusa
Tenggara Barat.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 28
Gambar III.7
Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi SPK
Selain itu untuk mengetahui implementasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian, dilakukan pelaksanaan kunjungan lapangan ke industri kayu
dan Universitas Gajah Mada. Kunjungan ini dilaksanakan bersama Direktur
Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Mesdin K.
Simarmata dan staff.
Sebagai upaya terus melakukan perbaikan kinerja, Biro PKT-BSN sedang
menyiapkan aplikasi monev berbasis website untuk membantu Unit Kerja
memonitor pencapaian realisasi kinerja setiap saat dan mempercepat
proses pelaporan. Diharapkan aplikasi monev ini sudah dapat digunakan
pada tahun 2016.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 29
6. Pelaksanaan Raker
Pada tahun 2015 telah terlaksana 1 (satu) kali rapat kerja (raker) BSN Tahun
2015 dengan tema “Memantapkan peran BSN untuk mendukung
kemandirian ekonomi yang berdaya saing” pada bulan Maret 2015.
Gambar III.8
Raker BSN Tahun 2015 Adapun hasil dari rapat kerja tersebut berupa rumusan dan telah
ditindaklanjuti :
a. Sebagai arah penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaiain
kesesuaian periode 5 tahun, yaitu tahun 2015-2019 akan ditetapkan
Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019.
Sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Renstra BSN Tahun 2015-2019
melalui Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tertanggal 30 April
2015. Selanjutnya berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
oleh KemenPANRB telah dilakukan perubahan IKU BSN dan Renstra
pada bulan Agustus 2015.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 30
b. Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019 mengacu kepada arah dan
strategi nasional, yaitu Visi dan Misi Presiden RI sebagaimana
dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita. Agenda
Pembangunan Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Strategis Standardisasi
Nasional 2015-2025, serta tantangan yang dihadapi standardisasi dan
penilaian kesesuaian, terutama implementasi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) yang akan berlaku efektif per tahun 2016.
Sebagai tindak lanjut telah dijelaskan hal tersebut pada BAB II Point 2.1
dan BAB III Renstra BSN tahun 2015-2019.
c. Sesuai Visi BSN tahun 2015 - 2019 yaitu “terwujudnya Infrastruktur Mutu
Nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas
hidup”, BSN akan melaksanakan Strategi Kegiatan BSN 2015 – 2019,
yang mencakup kegiatan yang bersifat horizontal dan vertikal.
Sebagai tindak lanjut telah disusun rencana kinerja yang berisi kegiatan,
output dan pendanaan BSN tahun 2015-2019 dalam Renstra BSN Tahun
2015-2019 yaitu pada lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan BSN
Tahun 2015-2019.
d. Strategi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan sektor prioritas
2015-2019 yang ditetapkan. Sektor prioritas tersebut adalah sebagai
berikut: Pertanian dan Pangan, Kemaritiman, Bangunan dan konstruksi,
Elektroteknika dan Telematika, Kesehatan (peralatan kesehatan,
farmasi, obat tradisional-makanan pelengkap, kosmetika), Mineral dan
Energi, Jasa pariwisata, Permesinan, Transportasi darat, Kimia.
Sebagai tindak lanjut setiap tahun kepala BSN telah menetapkan
Produk Prioritas dan Lokus per tahun dengan mengacu pada 10 Sektor
Prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra BSN Tahun 2015-2019.
e. Untuk mendukung pelaksanaan Strategi tersebut, dan sejalan dengan
telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka diperlukan penguatan
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 31
kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pembahasan
penguatan kelembagaan akan dibahas lebih detail di tingkat
Pimpinan, dengan memperhatikan usulan Pokja, khususnya terkait
perumusan SNI, penerapan SNI, pembangunan laboratorium SNSU, dan
Uji Petik.
Sebagai tindak lanjut telah diusulkan restrukturisasi organisasi kepada
KemenPANRB pada akhir tahun 2014 dan telah dilakukan pembahasan
pada bulan April dan September 2015. Saat ini sedang dilakukan
pembahasan bisnis proses untuk kegiatan yang diamanatkan dalam UU
No. 20 Tahun 2014, termasuk perumusan SNI, penerapan SNI,
pembangunan laboratorium SNSU, dan Uji Petik.
f. Untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat pembinaan
kepada Usaha Mikro Kecil (UMK), khususnya terkait penerapan standar,
perlu disusun pemetaan kegiatan pembinaan kepada UMK yang
dilakukan oleh seluruh instansi teknis.
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan MoU dengan Kementerian UMKM
dan beberapa kali pembahasan mengenai tindak lanjut kerjasama
tersebut.
g. Untuk meningkatkan keberterimaan peran standardisasi dan penilaian
kesesuaian terutama oleh instansi terkait, diperlukan sosialisasi Undang –
Undang Nomor 20 tahun 2014 kepada instansi teknis terkait, termasuk
Kementerian Keuangan.
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Sosialisasi UU No 20 Tahun 2014
dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional yang mengundang
seluruh Kementerian/Lembaga terkait termasuk dari Kementerian
Keuangan.
h. Manajemen menetapkan jam kerja pegawai per 1 April 2015 yaitu: Jam
Kerja masuk pukul 07.00 – 15.30 dengan floating time selama 60 menit
dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 pada hari Senin – Kamis.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 32
Sedangkan untuk hari Jumat, jam masuk kerja pukul 07.00 – 16.00
dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13. 00.
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan revisi jam kerja melalui Peraturan
Kepala BSN tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.
i. BSN akan menyediakan fasilitas jemputan mobil (shuttle) bagi pegawai
BSN ke kantor dari Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Gondangdia, serta
mengupayakan adanya dokter/klinik kesehatan di kantor.
Sebagai tindak lanjut telah diberikan fasilitas jemputan mobil untuk
daerah Serpong dan Bogor, sedangkan suttle dari Stasiun Tanah Abang
dan Stasiun Gondangdia tidak dapat disediakan karena keterbatasan
tempat parkir untuk menunggu penumpang di stasiun dan kedatangan
penumpang yang tidak bersamaan. Sedangkan untuk penyediaan
fasilitas dokter/klinik kesehatan di kantor belum dapat terpenuhi, namun
telah dilakukan kegiatan terkait kesehatan oleh Unit Sekretariat Korpri
antara lain donor darah, pengecekan kanker serviks, sosialisasi bahaya
rokok dan narkoba.
j. Sebagai Quick Win 2015 adalah layanan 1 pintu dan Sistem monitoring
pengembangan SNI.
Sebagai tindak lanjut terkait Quick Wins :
- Telah dilakukan soft launching Layanan Informasi Terpadu – LITE pada
acara pembukaan ISO Days di Hotel Intercontinental Jakarta
MidPlaza, pada tanggal 3 Juni 2015 yang lalu dan mulai beroperasi
pada tanggal tersebut di Lantai Dasar Gedung I BPPT.
Grand launching dilakukan pada tanggal 9 November 2015
bersamaan dengan pembukaan acara Bulan Mutu Nasional 2015 di
Jakarta Convention Center.
- Sistem monitoring pengembangan SNI sedang dalam proses
pembangunan terintegrasi dalam Sistem Informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 33
k. Roadmap RB akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi
Tahun 2015 dilaksanakan oleh kelompok kerja RB.
Sebagai tindak lanjut telah dilakukan penyusunan rencana aksi
Reformasi Birokrasi Tahun 2015.
7. Sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran
Dalam rangka menyamakan persepsi terkait aturan perencanaan dan
penganggaran serta untuk memberikan pelatihan dalam mengoperasikan
aplikasi RKA sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi/workshop
sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari:
a. Sosialisasi Standar Biaya Tahun 2016 dan BAS (Bagan Akun Standar)
Sosialisasi ini menjelaskan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) 2016,
penerapan harga Standar Biaya Masukan 2016 dalam kegiatan BSN,
mata anggaran kegiatan (MAK) yang digunakan di lingkungan kerja
BSN. Sosialisasi ini diilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan peserta
dari seluruh unit kerja di Badan Standardisasi Nasional.
Gambar III.9
Sosialisasi Standar Biaya 2016
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 34
b. Sosialisasi Penyusunan RKA BSN TA 2016
Sosialisasi ini menjelaskan bahwa RKAKL digunakan sebagai alat kontrol
pagu anggaran, bahan penelaahan oleh Dirjen Anggaran-
Kementerian Keuangan, monitoring kertas kerja oleh Kementerian
Keuangan dan acuan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi ini dimulai
dengan penjelasan cara menginstal aplikasi dan pengisian data
anggaran melalui Aplikasi RKAKL Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi ini
dilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan peserta seluruh perwakilan
Unit kerja di BSN.
c. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Referensi Aplikasi
RKAKL DIPA BSN 2016
FGD ini merupakakan persiapan penyusunan Pagu Anggaran TA 2016
dengan konsep hasil Aplikasi Arsitektur dan Data Informasi Kinerja (ADIK)
Kementerian/Lembaga dan memperhatikan perubahan nomenklatur
pada program,kegiatan dan output serta indikator sesuai Renstra
Periode 2015 – 2019. Pelaksanaan FGD ini pada bulan Juli 2015 dengan
peserta dari seluruh unit kerja BSN.
d. Reviu Renstra BSN Tahun 2015 – 2019
Pada kegiatan ini, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi birokrasi menyampaikan dokumen AKIP
termasuk di dalamnya Rencana Strategis (Renstra), khusus Draft
Rencana Strategi (Renstra) BSN harus ditingkatkan target outputnya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2015 dengan
peserta Eselon I dan II, Tim Renstra BSN.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 35
e. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran dan Kinerja Kegiatan BSN
2015.
Kegiatan ini menghasilkan rumusan evaluasi kinerja BSN Triwulan III tahun
2015 dan rencana kegiatan tahun 2016 sebagai berikut :
Dalam merencanakan kegiatan di lingkungan BSN tahun 2016,
penanggungjawab kegiatan harus memperhatikan interkoneksi
antar unit kerja. Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu
“ekosistem” yang kokoh dalam sistem Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian dengan memperhatikan prioritas secara terintegrasi;
Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di daerah tidak
hanya sampai pada tataran sosialisasi, namun dilanjutkan sampai
pada kegiatan pendampingan dan advokasi dalam rangka
memperbanyak role model /pioneer penerap standar di daerah;
Membentuk koordinator wilayah yang mengoordinasikan seluruh
kegiatan di daerah;
Menetapkan sektor prioritas kegiatan tahun 2016 yang akan
menjadi pilot project sebagai wujud contoh implementasi yang
terintegrasi dari pelaksanaan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian sebagai berikut : Maritim, termasuk perikanan,
pariwisata, konstruksi/bangunan;
Menetapkan lokasi pelaksanaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2016 di
Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Agar pelaksanaan berjalan
dengan baik dan lancar, seluruh unit agar berkoordinasi baik
secara internal maupun dengan stakeholder BSN di daerah.
Dalam rangka memperingati HUT BSN, dilakukan kegiatan bakti
sosial dan raker di Banten. Kegiatan ini sekaligus mengenalkan
bagaimana implementasi SNI di masyarakat yang akan
dikorrdinasikan oleh Setama dan unit KORPRI;
Penentuan PPK akan dibahas lebih lanjut di RAPIM.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2015 dengan
peserta jajaran pejabat esselon I,II dan III BSN.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 36
SASARAN
2 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan
Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Capaian 2015 Realisasi
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi Capaian % 2014
8. Opini BPK atas
Laporan Keuangan
(laporan keuangan
WTP (opini) WTP (opini) 100 % WTP (opini) 0
9. Jumlah kebijakan
pengelolaan
anggaran
1 Kebijakan 1 kebijakan 100 % 0 -
10. Jumlah Laporan
pengelolaan
anggaran dan PNBP
2 Laporan 2 Laporan 100 % 2 Laporan 0
11. Jumlah konsep revisi
PP tarif PNBP
1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 0 -
12. Jumlah sosialisasi
PNBP 2 kali 3 kali 150 % 2 kali 50 %
Capaian kinerja dari indikator kinerja untuk mengukur terlaksananya
pelayanan keuangan BSN ada 5 (lima) sebagai berikut
8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN
Sebagai salah satu lembaga negara pengguna APBN, BSN berkewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Salah
satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima
secara umum.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 37
Gambar III.10
Laporan Keuangan BSN TA.2014
?
Tingkat opini laporan keuangan, adalah suatu keadaan yang
menggambarkan kualitas dan akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah yang
dilihat mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan
realisasi anggaran. Untuk kesesuaian tersebut maka
Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yang disertai dengan bukti verifikasi
dokumen anggaran sehingga lebih cermat dan
akurat. Agar lebih cermat dan akurat dalam
penyusunannya maka dilakukan dilakukan rekonsiliasi
data realisasi penggunaan anggaran dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan
DAPK Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.
Selanjutnya laporan tersebut diserahkan untuk dinilai
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor
eksternal. Dalam menetapkan opini atas laporan
keuangan Instansi Pemerintah, BPK menggunakan 3
(tiga) kriteria penilaian yaitu kriteria kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, kriteria Sistem Pengendalian
Internal, dan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak
memberikan pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (TD).
Target yang akan dicapai dari indikator kinerja Opini BPK atas Laporan
Keuangan BSN Tahun 2014 pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan target tersebut tercapai, sehingga BSN telah
mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali
secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, yaitu
untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 38
Gambar III.11
Penerimaan Penghargaan WTP BSN 2015
Gambar III.12
Penghargaan WTP BSN tahun 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 39
Tabel III.6
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014
Meskipun BSN telah mencapai opini tertinggi dalam penilaian kewajaran
dalam penyajian Laporan Keuangan lembaga, BSN masih mengalami
kendala dalam proses penyusunan Laporan Keuangan di antaranya
waktu yang diberikan untuk penyelesaian dan penyampaian Laporan
Keuangan sangat singkat yaitu sekitar akhir Januari atau awal Februari,
sedangkan data SAI baru selesai direkonsiliasi dengan KPPN sekitar
pertengahan Januari.
Untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan BSN sampai
tahun 2019 diperlukan komitmen manajemen BSN beserta seluruh
jajarannya secara bersama yang akan dilaksanakan melalui :
a. Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang
didukung dengan dukungan teknologi informasi.
b. Optimalisasi peran dalam melakukan reviu, monitoring tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI yang efektif.
c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN.
d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait
dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.
9. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan
Standardisasi Nasional harus dikelola secara efektif, efisien, tertib,
transparan, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-
undangan, serta memperhatikan tingkat capaian penyerapan anggaran.
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 40
Oleh karena itu, maka dipandang perlu adanya suatu pedoman
mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Pada tahun 2015, telah dihasilkan 1 (satu) kebijakan pengelolaan
anggaran yaitu Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada
Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015.
Gambar III.13
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
10. Pengelolaan anggaran dan PNBP
Pada tahun 2015 BSN telah mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp.164.811.970.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 4 (empat) orang Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi per unit eselon 1.
Dalam pelaksanaannya BSN telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp.158.175.585.546,- atau sebesar 95,97%.
Untuk menunjang transparansi anggaran, efektif dan efisien pada tahun
2015 ini pula tersedia aplikasi pelaksanaan anggaran yang digunakan
untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan anggaran agar berjalan
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 41
sesuai dengan perencanaannya. Aplikasi ini baru akan dipergunakan
pada tahun anggaran 2016.
Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan
setiap awal tahun sesuai surat edaran permintaan dari Kementerian
Keuangan untuk Pagu Indikatif dan Pagu Sementara. Target PNBP
merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan
akan diterima 1 (satu) tahun yang akan datang oleh setiap
Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian Keuangan telah menyiapkan
aplikasi TRPNBP untuk digunakan BSN dalam menginput usulan target PNBP
yang selanjutnya disampaikan kepada DJA – Kementerian Keuangan
bersama dengan proposal target dan pagu PNBP BSN.
Dalam pengelolaan anggaran, BSN mendapatkan penghargaan dari
Kementerian Keuangan sebagai lembaga dengan penyerapan anggaran
terbaik ke – 7 se-Indonesia.
Gambar III.14
Penghargaan Lembaga dengan Penyerapan Anggaran Terbaik
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 42
11. Konsep revisi PP tarif PNBP
Draft final revisi PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif atas Jenis dan Tarif
PNBP telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui surat
Nomor 1624/BSN/A0-b1/06/2015, tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Rencana
Perubahan PP Nomor 62 Tahun 2007.
Garis besar perubahan dalam Revisi PP tersebut antara lain :
Penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan
Perubahan satuan tarif asesmen pada Layanan Jasa Akreditasi dari
“paket” menjadi “OH “ (Orang Hari)
Penghapusan layanan jasa pendidikan standardisasi untuk
seminar/lokakarya
Pengenaan tarif jasa informasi standardisasi untuk layanan dokumen SNI
dibagi menjadi 2 (dua) tarif, yaitu Umum dan Warga negara Indonesia
Perubahan nama Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank diganti
menjadi Jasa Layanan Sponsoring Authority
Tindak lanjut dari usulan perubahan RPP tersebut antara lain :
Kemenkeu c.q Direktorat PNBP mengundang BSN, Kementerian Hukum
dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, Biro Hukum dan Biro
Keuangan Dit. PNBP untuk melakukan pembahasan awal batang
tubuh RPP tersebut (10 Juli 2015);
Rapat lanjutan antara Kemenkeu c.q Direktorat PNBP dengan BSN
membahas tindak lanjut pembahasan awal (10 Agustus 2015)
Rapat dilanjutkan untuk mendapatkan justifikasi tentang kewajaran
pungutan dan besaran tarifnya serta untuk menyusun Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP). 31 Agustus – 1 September 2015.
Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BSN. (Kemenkeu, BSN,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara)
Rapat Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis PNBP telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Desember 2015
dan menghasilkan Draft Final RPP.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 43
12. Sosialisasi PNBP
Pada tahun 2015 telah dilakukan review SOP PNBP dan melanjutkan proses
kajian revisi PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Sesuai ketentuan dalam
PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ditetapkan
bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan realisasi PNBP dalam
lingkungan instansi bersangkutan.
BSN telah melakukan sosialisasi PNBP sebanyak 3 kali di tahun 2015, dengan
rincian sebagai berikut:
Sosialisasi (refreshment) Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang SOP PNBP
pada BSN, tanggal 22 Mei 2015, mengundang pihak terkait antara lain
Kepala Pusat terkait Jasa Layanan PNBP, staf penatausahaan layanan,
ALBP, Bendahara Penerima. Refreshment SOP BSN tersebut
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014.
Sosialisasi draft final RPP Tarif PNBP BSN tanggal 12 Oktober 2015.
Sosialisasi dilaksanakan untuk mendapat masukan terkait penyesuaian
harga dan penambahan jenis tarif sebelum disampaikan kepada
Kementerian Keuangan.
Sosialisasi draft revisi Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang SOP PNBP
pada BSN, tanggal 16 November 2015. Setelah mendapat masukan dari
narasumber terhadap revisi SOP PNBP, dipandang perlu dilakukan
sosialisasi kepada pusat jasa layanan untuk selanjutnya disampaikan
kepada wajib bayar guna mendapat masukan dan koreksi lebih lanjut
dari pihak luar.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 44
SASARAN
3 Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Capaian 2015 Realisasi Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi Capaian % 2014
13. Jumlah laporan
pengelolaan barang
milik negara
1 Laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0
14. Jumlah Laporan
penghapusan BMN
1 Laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0
15. Jumlah Laporan
penetapan status
BMN
1 Laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0
16. Jumlah Laporan
pengalihan status
BMN
1 Laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0
17. Jumlah kebijakan
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
1 Kebijakan 1 kebijakan 100% 0 -
Capaian kinerja dari indikator untuk mengukur terselenggaranya
pengelolaan tata usaha dan rumah tangga ada 5 (lima) sebagai berikut :
13. Laporan pengelolaan barang milik negara
Penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Nomor 233/PMK.11/2011 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Laporan BMN dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang merupakan serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 45
data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
Laporan pengelolaan BMN disajikan disusun dan disajikan untuk periode
semesteran dan tahunan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan
Negara. Sebagai pencapaian indikator kinerja, tahun 2015 jumlah laporan
pengelolaan barang milik negara untuk periode semesteran dan tahunan
telah tercapai. Telah disusun dan disampaikan kepada pengelola barang
laporan BMN tahun 2015 senilai Rp.13.559.085.521,- dan laporan BMN
semester I tahun 2015 sebesar Rp.1.798.522.000,- dan laporan BMN
semester II tahun 2015 sebesar Rp.11.760.563.521,-.
Keberhasilan laporan pengelolaan BMN ini berasal dari pencatatan yang
dimulai dari tahap pengadaan, dengan spesifikasi yang dirinci dengan
jelas sehingga mempengaruhi untuk mempermudah ke dalam pelaporan
proses keuangan. Pengoptimalan dalam penertiban penatausahaan BMN
dan peningkatan upaya kerja sama rekonsiliasi internal antara PPK,
bendahara dan petugas BMN ini juga menjadikan salah satu keberhasilan
dalam pengelolaan BMN.
14. Laporan penghapusan BMN
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan
menghapus BMN dari daftar barang untuk membebaskan pengguna
barang dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik dan atas barang yang ada
dalam penguasaannya dengan menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang. Barang milik negara yang dihapus berupa 27 (dua
puluh tujuh) unit kendaraan operasional roda 4 dengan keputusan
penghapusannya senilai Rp.2.436.882.000,-. Penghapusan BMN dilakukan
dengan kondisi secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena
rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki dan juga telah melampaui
batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, sesuai dengan persyaratan teknis
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 46
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007.
Biro PKT di tahun 2015 telah menghasilkan dokumen laporan
penghapusan. Laporan penghapusan BMN disampaikan Sekretaris Utama
selaku pengguna barang kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Kekayaan Negara selaku pengelola barang sejak keputusan
penghapusan BMN ditanda tangani. Berdasarkan laporan penghapusan,
pengelola barang menghapuskan BMN dari Daftar Barang Milik Negara
(DBMN).
Gambar III.15
Laporan Penghapusan BMN
15. Laporan penetapan status BMN
Pada tahun 2015, BSN telah melaksanakan proses penetapan status BMN,
surat keputusan penetapan status tersebut dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta III (KPKNL Jakarta III). Penetapan status penggunaan BMN
dilaksanakan demi terciptanya penggunaan BMN yang tertib administrasi
dan tertib pengelolaan. Status penggunaan semua barang milik negara
ditetapkan oleh pengelola barang, kecuali untuk BMN selain
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 47
tanah/bangunan dan selain BMN yang mempunyai bukti kepemilikan
serta nilai per unitnya tidak lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) ditetapkan oleh BSN selaku pengguna barang.
Proses penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan /atau
bangunan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap persiapan, BSN selaku kuasa pengguna barang harus
menyelesaikan dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah
terima barang dari pihak lain atas perolehan BMN selain tanah
dan/atau bangunan
b. Tahap pengajuan usulan, kuasa pengguna barang mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada pengguna barang disertai
dengan fotokopi dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah
terima (BAST) dan dokumen pendukung lainnya yang selanjutnya
digunakan pengguna barang untuk mengajukan permintaan
penetapan status penggunaan kepada pengelola barang
c. Tahap penetapan status penggunaan BMN ditetapkan oleh a.n
Menteri Keuangan, Kepala KPKNL Jakarta II selaku pengelola barang
melalui surat keputusan.
Gambar III.16
Laporan Penetapan Status BMN
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 48
16. Laporan pengalihan status BMN
Barang Milik Negara (BMN) dialihkan status penggunaannya dari
pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Menteri
Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Pada
tahun 2015 BSN ditargetkan melakukan pengalihan status BMN berupa
alat laboratorium sebanyak 27 unit yang berada di 6 kota (Jakarta,
Bandung, Semarang, Jogjakarta, Pontianak, Medan). Dari surat
persetujuan pengalihan BMN tersebut target pengalihan status telah
tercapai.
Barang Milik Negara (BMN) dialihkan status penggunaannya dari
pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Menteri
Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Pada
tahun 2015 BSN ditargetkan melakukan pengalihan status BMN berupa alat
laboratorium sebanyak 26 (dua puluh enam) unit diantaranya:
1. Kementerian Perindustrian sebanyak 18 unit (delapan belas) unit terdiri
dari :
- Balai Industri dan Standardisasi (BARISTAND) Medan sebanyak 1 unit
- Balai Industri dan Standardisasi (BARISTAND) Pontianak sebanyak 1
unit
- Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Jogjakarta sebanyak 2 unit
- Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Jogjakarta sebanyak 3 unit
- Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3) Bandung sebanyak 5 unit
- Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebanyak 5 unit
- Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)
Semarang sebanyak 1 unit
2. Kementerian Perdagangan sebanyak 8 (delapan) unit terdiri dari:
- Balai Pengujian dan Sertfikasi Mutu Barang (BPSMB) Medan sebanyak
1 unit
- Balai Pengembangan Mutu Barang Jakarta sebanyak 7 unit
Dari surat persetujuan pengalihan BMN tersebut target pengalihan status
telah tercapai. Pencapaian dihasilkan melalui koordinasi yang baik
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 49
dengan berbagai pihak diantaranya seperti Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait
lainnya yang berkaitan.
Kuasa pengguna barang mengajukan usulan pengalihan status
penggunaan kepada pengguna barang disertai dengan penjelasan dan
dokumen pendukung. Adapun penjelasan yang disampaikan oleh BSN
selaku kuasa pengguna barang didasari dengan kebutuhan stakholder
yang membutuhkan alat-alat laboratorium tersebut dalam pelaksanaan
kegiatan. Usulan tersebut yang dijadikan dasar untuk pengajuan ke
pengelola barang dengan dilengkapi surat pernyataan kesediaan
menerima pengalihan BMN dari Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Perdagangan selaku calon pengguna barang baru.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengelola barang
menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang
memuat kewajiban pengguna barang lama untuk menghapus barang
tersebut dari daftar barang pengguna dengan keputusan pengguna
barang dan pengalihan status penggunan BMN tersebut dituangkan
dalam berita acara serah terima (BAST).
Gambar III.17
Laporan Pengalihan Status BMN
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 50
17. Pedoman Tata Naskah Dinas
Sesuai dengan misi Biro PKT yaitu memberikan dukungan layanan
perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi BSN dipandang perlu sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka
meningkatkan tata kelola yang lebih baik terutama dalam pengelolaan
tata persuratan. Pedoman mengenai pengelolaan tata persuratan telah
disusun dalam suatu kebijakan dengan draft Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional. Pedoman ini mengatur tentang jenis dan format
naskah dinas; penyusunan naskah dinas; penggunaan lambang negara,
logo dan cap dinas; penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
tata surat, perubahan, pencabutan dan pembatalan produk hukum;
penggunaan media surat menyurat.
Tata naskah dinas merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Badan Standardisasi Nasional dalam menyelenggarakan tata naskah
dinas. Dengan tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan BSN diharapkan
terciptanya kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien.
Gambar III.18
Pedoman Tata Naskah Dinas
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 51
SASARAN
4
Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik untuk Pelaksanaan
Tupoksi
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Capaian 2015 Realisasi Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi Capaian % 2014
18. Jumlah sarana dan
prasarana yang
dapat disediakan
762 unit 762 unit 100% 0 -
19. Jumlah sosialisasi/
bimtek tata usaha
dan rumah tangga
4 kali 4 kali 100% 100% 0
20. Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
gedung Lab SNSU
1 dokumen 1 dokumen 100% 0 -
Capaian kinerja dari indikator untuk mengukur tersedianya sarana dan
prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi ada 3 (tiga), sebagai berikut :
18. Penyediaan sarana dan prasarana
Perlunya dukungan fasilitas perkantoran dalam menjalankan tugas rutin
BSN dalam kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan
dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas dan serta
pelayanan prima. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana dilakukan dengan pengadaan yang menerapkan prinsip
efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
Pada tahun 2015, BSN telah mengalokasi anggaran sebesar
Rp.22.200.000.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik dengan
target tersedianya 762 unit terdiri dari :
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 52
1. Kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 3 unit
2. Perangkat pengolahan data dan komunikasi sebanyak 535 unit
meliputi komputer, laptop, LCD projector, pesawat telepon, multimedia
PC, printer laser, modem wi-fi, wireless outdoor, wireless acces point,
scanner handytalky, screeen projector, scanner barcode .
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 225 unit meliputi kulkas,
tempat tidur, lemari, dispenser, kursi sofa, papan nama BSN, kitchen set,
kursi kerja, kursi ruang presentasi, kursi ruang baca, kursi konsultasi single
seater, kursi layanan informasi mandiri, furniture ruang kerja, AC Splite,
AC portable, portable wireless, wireless, CCTV, tangga alumunium, work
station.
Dari anggaran tersebut target penyediaan sarana dan prasarana
perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai target yaitu terealisasi
sebanyak 762 unit atau pencapaiannya 100% dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.21.440.549.099,-.
19. Sosialisasi/bimtek tata usaha rumah tangga
Indikator kinerja jumlah sosialisasi/bimtek tata usaha rumah tangga
menjadi salah satu indikator kinerja di Biro PKT tahun 2015. Berdasarkan
target yang ditetapkan tahun 2015 pelaksanaan sosialisasi/bimtek tata
usaha rumah tangga sebanyak 4 (empat) kali. Realisasi pencapaian
terlaksana sosialisasi tata usaha rumah tangga melalui :
1. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan penata
usahaan dan kearsipan dalam bidang persuratan dinas sehingga
terselenggaranya proses pengelolaan tata persuratan yang konsisten,
tertib, tepat dan cepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini ditujukan untuk pengelola
persuratan dan sekretaris yang dilaksanakan pada tanggal 30
November 2015.
2. Pelatihan Teknis Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan
Kontrak dan Dokumen dalam Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 -17 November 2015 di
Bogor, Jawa Barat dengan narsumber dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 53
3. Pelatihan Manajemen Asset dan Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Asset
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2015 di
Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk pelatihan dalam
pemeliharaan, perawatan dan pengamanan aset yang dipandang
perlu dilaksanakan untuk menjaga aset di dalam lingkungan BSN
sehingga berfungsi dengan baik, tertib administrasi agar dapat
menunjang kinerja.
4. Pelatihan Emotional Spirituali Quotient (ESQ)
Pelatihan ini ditujukan untuk para pengemudi sebagai sarana untuk
dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap,
kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang
berkaitan dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mendorong
untuk dapat bekerja lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 23 – 24 November 2015 di Bogor, Jawa Barat.
20. Dokumen perencanaan pembangunan
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian merencanakan untuk membangun
Laboratorium Acuan Metrologi yang berada di kawasan PUSPITEK
Serpong, Tangerang. Urgensi dibangunnya laboratorium SNSU diantaranya
untuk menghadapi globalisasi, termasuk MEA, negara-negara anggota
ASEAN telah mengembangkan National Metrology Institute yang
terintegrasi dan mencakup seluruh jenis besaran yang dibutuhkan oleh
sektor produksi nasionalnya dan belum tersedianya Standar Nasional
Satuan Ukuran yang diakui kebenarannya sesuai persyaratan internasional
teridentifikasi menjadi sumber dari beberapa permasalahan, antara lain:
- Terulangnya kejadian penolakan ekspor produk ikan Indonesia ke Uni
Eropa, disebabkan belum tersedianya acuan nasional di bidang
mikrobiologi
- Kesulitan yang dihadapi fasilitas layanan kesehatan di Indonesia untuk
mengalibrasi peralatan kesehatan karena kesulitan laboratorium
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 54
kalibrasi peralatan kesehatan yang masih harus mengalibrasikan
standarnya ke negara lain
Sesuai Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor 11/SM/III/2014 tanggal 17
Maret 2014 telah memberi lahan untuk pembangunan gedung
laboratorium SNSU di Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Untuk
tahun 2015 yang merupakan tahapan perencanaan meliputi Pengadaan
Jasa Konsultan Amdal, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dan
Perencanaan Pembangunan. Sedangkan pembangunan konstruksi fisik
laboratorium SNSU ini akan dilakukan tahun 2016 yang merupakan lanjutan
dari tahapan perencanaan di tahun 2015.
Ketiga kegiatan perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sudah
terlaksana dengan baik dengan adanya penyampaian laporan dari pihak
konsultan termasuk perhitungan biaya annggaran pembangunan fisik dan
maket gedung laboratorium yang akan dibangun.
Gambar III.19 Gedung Laboratorium BSN
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 55
III.2 Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada
Tahun 2015 ini Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Berdasarkan DIPA Nomor
DIPA-084.01.1.613104/2015 tanggal 14 November 2014, pagu anggaran Biro
PKT sebesar Rp.77.757.692.000,- dan realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2015
adalah sebesar Rp 74.546.778.605,- atau sebesar 95.87 %. Pagu dan realisasi
anggaran Biro PKT Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2015
Dalam rupiah
No Uraian 2015
Persentase Pagu Realisasi
1 Bagian Perencanaan 1.423.225.000 1.368.347.300 96,14%
2 Bagian Keuangan 1.575.829.000 1.536.847.300 97,53%
3 Bagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga
74.758.638.000 71.641.584.005 95,83%
Jumlah 77.757.692.000 74.546.778.605 95,87%
Gambar III.20
Realisasi Anggaran Per Bagian di Biro PKT
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 56
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro
PKT) Tahun 2015 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian
kinerja Biro PKT Tahun 2015 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun
2015, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan
indikator kinerja telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan.
Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan
kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro
PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional.
Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan
sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan
input untuk perbaikan kegiatan Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 57
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA BIRO PKT TAHUN 2015
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 58
2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN 59