BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, bersih dan
profesional dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan pencapaian
kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya
melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, untuk memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara
komprehensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada
pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas
pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya
saing komoditas unggulan daerah. Arah kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Batang ini selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi ini memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan
memanfaatkan sumber daya serta potensi yang ada di daerahnya secara lebih
optimal dan komperhensif.
Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
menghadapi peluang dan tantangan persaingan global. Untuk itu,
pembangunan sumber daya manusia melalui pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah menjadi sangat
strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Batang.
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang
merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam
meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, bertanggungjawab dan berbudaya
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan
UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang harus
dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima
pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai
dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status
ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan aksesibilitas, kualitas dan daya
saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang serta meningkatkan integrasi
nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, upaya pencapaian
tujuan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang dalam
bidang pendidikan dan kebudayaan dituangkan ke dalam program dan kegiatan
yang terencana, terarah secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional melalui
perencanaan strategis, sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, dan kebudayaan
tersebut, kemudian disusun kedalam program kerja dan kegiatan melalui
perencanaan yang matang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan
daerah, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun
2017-2022 sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun secara
komperhensif dan sistematik sebagai rangkaian program dan kegiatan untuk
mewujudkan langkah-langkah pokok organisasi yang bertanggungjawab,
transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum sekaligus sebagai tolok ukur
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang. Sehingga dalam pelaksanaanya, apabila
ditemui permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan target yang
diharapkan dapat segera dibuat langkah-langkah perbaikan sebagai tindakan
korektif dan antisipatif.
Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang
dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang melaksanakan 13 program dan 114 kegiatan, dengan total
anggaran belanja langsung dinas sebesar Rp. 79.841.735.420,00. Selain itu,
terdapat aloksi anggaran yang tersebar pada kegiatan rutin UPT Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Batang dan UPT SMP Negeri sebanyak 51 sekolah,
belanja gaji, belanja hibah, DAK Non Fisik BOP PAUD, BOS Reguler SD dan
SMP serta kegiatan APBN dengan total anggaran keseluruhan bidang
pendidikan dan kebudayaan mencapai Rp. 603.509.841.700,00.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan
manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada rencana strategis
maupun rencana kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka setiap kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun
laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas dan
akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan
tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Perangkat
Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diharapkan, dapat dilihat dan
diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang selama
satu tahun anggaran yang meliputi capaian kinerja, capaian sasaran strategis,
capaian tujuan (goal), realisasi anggaran dan keberhasilan kinerja sesuai
dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan Bupati
Batang Tahun Anggaran 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu
menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan
hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan
profesional.
B. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan
dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesa Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor
13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017
Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor
51);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65).
C. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan
kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang didasarkan pada
rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun
2018 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2017-2022;
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya
secara efektif, efisien, transparan, terbuka dan berdasarkan hukum pada
tahun anggaran 2018;
5. Sebagai pembanding evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan
pada Tahun 2019;
6. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan pada Tahun 2019, khususnya
dalam perencanaan kinerja tahunan;
7. Untuk mengevaluasi rangkaian program dan kegiatan dinas selama satu
tahun anggaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah korektif
pada perencanaan yang akan datang.
D. Gambaran Umum Organisasi
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Batang, bahwa Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala
Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan
dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang
pendidikan dan kebudayaan.
c. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang
pendidikan dan kebudayaan.
d. Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di
bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan teknologi informasi,
keuangan, aset dan barang milik pemerintah daerah yang menjadi
tanggungjawab dinas.
e. Fasilitasi perijinan dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan pengelolaan
kebudayaan daerah.
f. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan
informal yang meliputipembinaaan kelembagaan, pembiayaan,
pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik dan
pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik.
g. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
pendidikan dasar yang meliputi pembinaan kelembagaan, pembiayaan,
pengembangan kurikulum dan penilaian, penyelenggaraan ujian
sekolah/ujian nasional, pembinaan peserta didik dan pembangunan
karakter serta peningkatan prestasi peserta didik.
h. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan mutu dan pemenuhan
saranan dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan non formal/informal, dan kebudayaan.
i. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidik
dan tenaga kependidikan serta tenaga kebudayaan.
j. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan,
kepurbakalaan, nilaia budaya, tradisi, kesenian, dan kebahasaan.
k. Pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan
standar nasional pendidikan.
l. Pelaksanaan pembinaan satuan pendidikan dan UPT Dinas.
m. Pelaksanaan fasiitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan.
n. Pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan.
o. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan
pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan
kebudayaan.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang, sebagaimaan diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang,
struktur organisasi dan uraian kerja pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
Mempunyai uraian tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas
dalam penyusunan bahan kebijakan, pengkoordinasian,
pengendalian, pelaporan, tugas pembantuan, serta pelayanan
administratif dan teknis ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan
di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan teknologi informasi,
keuangan, aset dan barang miik pemerintah daerah yang menjadi
tanggungjawab dinas. Sekretaris membawahkan:
1) Subbagian Program, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada subbagian Program.
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan.
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di subbagian progam.
d) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan progam kegiatan.
e) Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja
dan kegiatan.
f) Mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data
untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara
integrasi dengan bidang-bidang.
g) Menyusun program dan rencana kegiatan dinas.
h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan
tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
i) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di
bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul
kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan, fasilitasi pengembangan karier
pendidik, pendataan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan, fasilitasi
pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan
pendidikan khusus, fasilitasi pembinaan kelembagaan
perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya, dan tugas-
tugas pembantuan lainnya.
j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada subbagian program, dan
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
2) Subbagian Keuangan, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada subbagian keuangan.
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan.
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di subbagian keuangan.
d) Menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan
penyusunan anggaran di lingkungan dinas.
e) Menyusun rencana anggaran kegiatan dinas bersama
subbagian/seksi terkait
f) Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk
pemberian gaji pegawai dan hak-haknya.
g) Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas.
h) Menyusun bahan dan melaksanakaan pembinaan administrasi
asset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab
dinas.
i) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan secara berkala sesuai peraturan perundangan-
undangan.
j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan.
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada subbagian umum dan kepegawaian.
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan.
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian.
d) Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundangn-
undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja
dan kegiatan.
e) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
f) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,
pengetikan, penggadaan dan tata usaha kearsipan.
g) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan
keprotokolan.
h) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan kantor
dan penyelenggaraan rapat dinas.
i) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dalam pemeliharaan
barang dinas
j) Melaksankan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana
k) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal
Mempunyai uraian tugas melaksakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini, non formal
maupun in formal, dengan membawahkan:
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,
mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Anak Usia
Dini.
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Anak Usia Dini.
d) Menyiapkan perencanaan dan pemenuhan standar nasional
pendidikan anak usia dini.
e) Melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan anak usia
dini
f) Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum,
penilaian da bahan ajar pendidikan anak usia dini
g) Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi
pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan anak usia dini
h) Menyiapkan bahan pembinaan kurikuklum dan penilaian
pendidikan dasar anak usia dini
i) Melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan
satuan pendidikan anak usia dini yang terpadu
j) Melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan
satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah.
k) Melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan taman
kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan
satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
l) Melaksanakana fasilitas dan akreditasi satuan pendidikan
anak usia dini.
m) Menyipakan bahan rekomendasi perijinan di Seksi Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
n) Melaksanankan supervisi, pengawasan dan pengendalian
program dan satuann pendidikan anak usia dini.
o) Melaksanakan faslitasi bantuaan operasional satuan
pendidikan anak usia dini
p) Melaksanakan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan pendidikan anak
usia dini
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
Informal, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan
Nonformal dan Informal.
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Pendidikan Nonformal dan Informal;
d) Menyiapkan perencanaan dan pemenuhan standar nasional
pendidikan non formal;
e) Melaksanakan pengelolaan data satuan pendidikan nonformal
dan informal serta database keaksaraan;
f) Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum,
penilaian dan bahan ajar pendidikan nonformal dan informal;
g) Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan implementasi
pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan nonformal dan informal;
h) Menyiapkan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian
pendidikan nonformal;
i) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan
lokaln pendidikan nonformal;
j) Melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan informal
yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan secara
mandiri melalui pendidikan keluarga dan lingkungan,
pemantauan jam belajar wajib serta mendorong pola-pola
penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat;
k) Melaksanakan pembinaan kelembagaan satuan pendidikan
nonformal yang meliputi pusat kegiatan belajar masyarakat,
kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan serta
pembinaan program pendidikan nonformal ;
l) Melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan pendidikan
nonformal;
m) Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan di Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal ;
n) Melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian
program dan satuan pendidikan nonformal dan informal
o) Melaksanakan fasilitasi bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan nonformal dan informal;
p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan;
3) Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter PAUDNI, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter PAUDNI;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan ;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter PAUDNI;
d) Melaksanakan pengelolaan data peserta didik satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
e) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, proses pembelajaran, dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal/informal;
f) Melaksanakan sosialisasi dan publikasi pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal/informal;
g) Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal/informal;
h) Melaksanakan kegiatan lomba peserta didik dan warga belajar
serta pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal/informal;
i) Melaksanakan pembinaan prestasi peserta didik, warga
belajar dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal dan informal;
j) Melaksanakan pengiriman peserta didik, warga belajar dan
pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal dan informal dalam mengikuti kompetisi ajang
prerstasi;
k) Melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik
pendisikan anak usia dini dan warga belajar pendidikan
nonformal maupun informal;
l) Menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi ,proses
pembelajaran dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidika nonformal dan
informal;
m) Menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional
penyelenggaraan penerimaan peserta didik pendidikan
nonformal;
n) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan
pembangunan karakter peserta didik anak usia dini dan
pendidikan nonformal;
o) Menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karaktert
peserta didik anak usia dini dan pendidikan nonformal;
p) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter PAUDNI; dan
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
Mempunyai Uraian Tugas melaksanakn sebagian tugas kepala dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pembinaan pendidikan dasar, dengan membawahkan:
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar,
mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan SD;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan SD
d) Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD, yang
meliputi kurikulum dan penilaian, bahan ajar serta
kelembagaan;
e) Melaksanakan pengelolaan data SD
f) Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum,
penilaian, bahan ajar, penyelenggaraan ujian dan
kelembagaan SD;
g) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, perencanaan,
implementasi, supervisi, dan pengawasan pengembangan
kerangka dasar dan struktur kurikulum SD;
h) Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian, serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal
SD;
i) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi,
implementasi, dan pengendalian pemenuhan standar isi,
standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar
pengelolaan dan satandar penilaian SD;
j) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan SD;
k) Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan, pendirian,
penggabungan, penutupan satuan pendidikan di Seksi
Pembinaan dan Pengembangan SD;
l) Melaksanakan fasilitasi akreditasi SD;
m) Melaksanakan supervisi, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian mutu pendidikan SD;
n) Melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah SD
baik yang bersumber dari dana pemerintah, provinsi maupun
daerah;
o) Menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah
yang penuturanya dalam daerah pada jenjang SD;
p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan SD;
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP, mempunyai uraian
tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan
SMP;
d) Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP,
yang meliputi kurikulum dan penilaian bahan ajar serta
kelembagaan;
e) Melaksankan pengeololaan data SMP;
f) Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum,
penillaian, bahan ajar, penyelenggaraan ujian dan
kelembagaan SMP;
g) Melaksanakan koordinasi, sosialisai, fasilitasi, perencanaan,
implementasi, supervisi dan pengawasan pengembangan
kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP;
h) Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian serta bahan penetapan kurikulum muatan lokal
SMP;
i) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, fasilitasi,
pemenuhan standar nasional pendidikan yang meliputi
standar isi, standar kompotensi lulusan, standar pengelolaan
dan standar penilaian SMP;
j) Melaksanakan pembinaan, fasilitas dan pengelolaan SMP;
k) Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan, pendiirian satuan
pendidikan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP;
l) Melaksanakan fasilitasi akreditasi SMP;
m) Melaksakan supervisi, evaluasi, pengawasan, dan
pengendalian mutu pendidikan SMP;
n) Melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah
SMP, baik bersumber dari dan pemerintah provinsi maupun
pemerintah daerah;
o) Menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah
yang penuturanya dalam daerah pada jenjang SMP;
p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan SMP; dan
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan
3) Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Pendidikan Dasar, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Dikdas;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan
pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan dasar;
c) Penyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Dikdas;
d) Melaksanakan pengelolaan data peserta didik SD dan SMP;
e) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan
karakter peserta didik SD dan SMP;
f) Menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional
penelenggaraan penerimaan peserta didik SD dan SMP;
g) Melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk
kegiatan mutasi peserta didik SD dan SMP;
h) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembinaan
organisasi kesiswaan dan pendidikan kewirausahaan/
perkoperasian;
i) Menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat
melalui kegiatan ekstrakulikuler, kepemimpinan dan
kepramukaan,
j) Melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga
harapan, program beasiswa prestasi, program bantuan siswa
miskin, program darma siswa dan program lainya yang terkait
kesiswaan;
k) Menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di
tingkat daerah, maupun pembinaan dan pengiriman pada
tingkat Provinsi, Nasional dan/Internasional;
l) Melaksanakan kegiatan kerjasama yang baik dengan pihak
usaha dan industri dan sekolah unggulan dalam rangka
peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan
pendidikan peserta didik;
m) Menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter
dan tata karma bagi siswa serta kegiatan peringatan hari
besar nasional dan agama;
n) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
dan pembinaan minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran
dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar;
o) Menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan dasar;
p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Dikdas; dan
q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
e. Bidang Pembinaan Ketenagaan,
Mempunyai uraian tugas membantu sebagian tugas kepala dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependididkan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal/informal serta tenaga kebudayaan, dengan
membawahkan:
1) Seksi Pembinaan Ketenagaan Sekolah Dasar, mempunyai uraian
tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Ketenagaan SD;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Ketenagaan SD.
d) Menyiapkan bahan penyususnan rencana kebutuhan,
rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
SD;
e) Memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SD sesuai
dengan kewenangan;
f) Menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik daan
tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil selain karena
alasan pelanggaran peraturan perundaang undangan;
g) Menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan SD, yang meliputi peningkatan disiplin kerja,
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan
tenaga kependidikan;
h) Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disipn
kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
i) Melaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan SD;
j) Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SD;
k) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
l) Melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan SD;
m) Melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala SD
atau pengawas SD;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Ketenagaan SD;
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
2) Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP;
b) Menyiapkan bahna koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakn upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP;
d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan,
rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
SMP;
e) Memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP sesuai
dengan kewenangan;
f) Menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil SMP selain karena
alasan pelanggaran peraturan perundang undangan;
g) Menyiapkan banah pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan SMP yang meliputi peningkatan disiplin kerja,
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan
tenaga kependidikan;
h) Melaksanakan kegiiatan pembinaan dalam rangka
peningkatan disiplin kerja bagi pendidik dan tenaga
kependidikan SMP;
i) Melaksanakan fasilitasi penigkatan kesejahteraan pendidik
dan tenaga kependidikan SMP;
j) Melaksankan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
k) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
l) Melaksanakan pengembanagan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan SMP;
m) Melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala
SMP atau Pengawas SMP;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP;
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
3) Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, Informal dan Kebudayaan, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perncanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal, Informal, dan Kebudayaan;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, Informal, dan Kebudayaan;
d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan,
rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
anak usia dini dan kebudayaan;
e) Memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-
Kanak dan tenaga kebudayaan sesuia dengan kewenangan;
f) Menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil Taman Kanak-
Kanak dan tenaga kebudayaan selain karena alasan
pelanggaran perturan perundang undangan;
g) Menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, nonformal, informal
dan kabudayaan;
h) Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin
kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, nonformal, informal dan kebudayaan;
i) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidikan
dan tenaga kependidikan anak usia dini, nonformal, informal
dan kebudayaan;
j) Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi
pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, nonformal,
informal dan kebudayaan;
k) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi
pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, nonformal, informal dan
kebudayaan;
l) Melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, noformal, informal
dan kebudayaan;
m) Melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala
satuan pendidikan anak usia dini, pengawas taman kanak-
kanak dan penilik pendidikan nonformal
n) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas pada seksi pembinaan ketenagaan pendidikan anak
usia dini, nonformal, informal dan kebudayaan;
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh
atasan
f. Bidang Sarana dan Prasarana
Mempunyai Uraian Tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis,
peningkatan mutu, pengelolaan dan pemenuhan sarana prasaran
pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, satuan pendidikan nonformal, informal dan
kebudayaan, dengan membawahkan:
1) Seksi Sarana dan Prasarana SD, mempunyai tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana SD;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Sarana dan Prasarana SD;
d) Menyusun bahan data untuk melaksanakan telaah, analisa,
verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana SD;
e) Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan
terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SD;
f) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait
dengan peningkatan sarana dan prasarana SD;
g) Melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan
pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal
sarana dan prasaran SD;
h) Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar
nasonal sarana dan prasarana SD;
i) Melkasanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana
dan prasarana pendidikan SD;
j) Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan
alat peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang
digunakan SD;
k) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana SD; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan
2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
d) Menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa,
verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana SMP;
e) Melaksanakan perencanaan, pematauan, dan pengawasan
terhadap pengelolaah sarana dan prasarana SMP;
f) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait
dengan peningkatan sarana prasarana SMP;
g) Melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan
pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal
sarana dan prasarana SMP;
h) Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar
nasional sarana dan prasarana SMP;
i) Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana
dan prasarana satuan pendidikan SMP;
j) Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan
alat peraga serta sara pembelajaran lainya yang digunakan di
SMP;
k) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas pada seksi saran prasarana SMP; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh
atasan
3) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI dan Kebudayaan,
mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Sarana dan Prasaranan PAUDNI dan
Kebudayaan;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Sarana dan Prasaranan PAUDNI
dan Kebudayaan;
d) Menyusun bahan data untuk melaksanakan telaah, analisa,
verifikasi, validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana
kebutuhan saran dan prasarana pendidikan anak usia dini,
nonformal, informal dan kebudayaan;
e) Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan
terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak
usia dini, nonformal, informal dan kebudayaan;
f) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait
dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak
usia dini, nonformal, informal dan kebudayaan;
g) Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar
nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini,
nonformal, informal dan kebudayaan;
h) Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana
dan prasarana satuan pendidikan p anak usia dini, nonformal,
informal dan kebudayaan;
i) Melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana dan
prasarana satuan pendidikan anak usia dini, nonformal,
informal dan kebudayaan;
j) Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan
alat peraga serta sara pembelajaran lainya yang digunakan
pendidikan anak usia dini, nonformal, informal dan
kebudayaan;
k) Melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasaranan
PAUDNI dan Kebudayaan;
l) Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang di berikan oleh
atasan.
g. Bidang Kabudayaan;
Mempunyai Uraian Tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas
dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan
teknis pembinaan dan pengembangan bidang kebudayaan, dengan
membawahkan:
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya,
Permuseuman, Kesejarahan, dan Kepurbakalan, mempunyai
tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan Cagar Budaya, Permuseuman,
Kesejarahan dan Kepurbakalan;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan Cagar Budaya,
Permuseuman, Kesejarahan dan Kepurbakalan;
d) Menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pegelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, dan
temuan kepurbakalan;
e) Menyiapkan bahan fasilitasi registrasi cagar budaya dan
pelestarian cagar budaya;
f) Menyiapkan penyusunan bahan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar daerah;
g) Menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan
kawasan kebangsaan dan pedoman penanaman nilai-nilai
sejarah dan kepahlawanan;
h) Melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan daerah mengenai database dan sistem iinformasi
mengenai geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan
pemetaan sejarah, penyelenggaraan diklat bidang sejarah
serta menyebarluaskan informasi sejarah lokal;
i) Melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi
internasional “Cultural Diiversity, Protection on Cultural
Lanscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” serta
penetapan dan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan BCB/Situs;
j) Menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan
museum, pedoman penelitian arkeologi, dan pedoman
pendirian museum yang dimiliki daerah;
k) Melaksanakan rancangan induk penelitian arkeologi nasional
oleh daerah berkoordinasi dengan balai Arkrologi;
l) Melaksanakan kongres sejarah tingkat daerah, lawatan
sejarah tingkat lokal, seminar lokarya sejarah lokal dalam
perspektif nasional, musyawarah kerja daerah bidang sejarah
pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah
kebudayaan daerah, koordiansi dan kemitraan bidang sejarah
serta pemetaan sejarah;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun program
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Cagar Budaya, Kesejarahan dan
Kepurbakalaan; dan
n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya, Tradisi dan
Bahasa, mempunyai uraian tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Nilai
Budaya, Tradisi, dan Bahasa;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Nilai Budaya, Tradisi dan Bahasa;
d) Menyiapak bahan penyusunan pelestarian nialai-nilai tradisi
dan bahan pembinaan bahasa daerah;
e) Melaksanakan pendaftaran budaya tak benda yang dimiliki
daerah;
f) Melaksanakan kebijakan dibidang penanaman nilai nilai
tradidi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa;
g) Melaksanakan kebijakaan dalam pembinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga
adat;
h) Melaksanakan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
i) Melaksanakan pengembangan jaringan informasi
kebudayaan;
j) Melaksanakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak
terkai, lembaga adat dan masyarakat;
k) Melaksanakan advokasi lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
l) Melaksanakan kongres bahasa dan sastra daerah,
pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra nasioanl dan
daerah lewat jalur formal informal, pengkajian naskah kuno,
sastra daerah serta koordinasi dan kemitraan dibidang bahasa
dan sastra;
m) Melaksanakan kebijakan penelitian kebudayaan dan bahasa;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Nilai Budaya, Tradisi dan Bahasa
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian, mempunyai
tugas:
a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan
publik di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
d) Menyiapkan baha rekomendasi perijinan di Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Kesenian;
e) Melaksanakan penetapan kriteria dan prosedur
penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba serta
penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang
kesenian;
f) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
kesenian;
g) Menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan
pengamanan asset atau benda kesenian, karya seni serta
pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
h) Melaksanakan kebijakan nasioanal/provinsi dan penetapan
kebijakan daerah
i) Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni serta
pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni
trdisional dan modern;
j) Menyusun bahan pembinaan kesenian;
k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Kesenian;
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur
Untuk melaksanankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada masing-masing Bidang,
Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Pengawas dan Guru)
maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, UPT SMP dan
UPT SKB, terdapat 4.046 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari:
No Jenis Jabatan Jumlah
Total Laki-Laki Perempuan
1. Jabatan Struktural 14 11 25
2. Jabatan Fungsional Umum 437 157 588
3. Jabatan Fungsional Tertentu 1.539 1.894 3.433
JUMLAH 1.984 2.062 4.046
Sedangkan klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan
dan usia tampak pada grafik sebagai berikut:
3 79
2022
180312
465 562
48163 128 69 15 15 5 1
IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT/GOL. RUANG
19
81
619
1181
2102
44
KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN
SD
SLTP
SLTA
SARJANA MUDA
D IV /STRATA 1
STRATA 2
2.1. Jabatan Struktural
Jabatan Struktural yang ada meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebanyak 25 orang.
Berdasarkan kualifikasi ijazah, sebanyak 8 (delapan) orang
berkualifikasi ijazah S-2 dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) orang
berkualifikasi ijazah S-1.
2.2. Jabatan Fungsional Umum
Jabatan fungsional umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang terdiri dari staf yang ada pada Sekretariat, Bidang
Teknis, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan serta UPT Satuan
Pendidikan dan SKB sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan)
orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:
No Jabatan
Fungsional Umum
Kualifikasi Ijazah
< = SLTA Diploma S-1 S-2
1. Dinas 28 5 34 3
2. UPTD Kecamatan 227 7 10
3. UPT SMP Negeri 234 8 30 1
4. UPT SKB 1 1
JUMLAH 490 20 74 4
2.3 Jabatan Fungsional Tertentu
Jabatan fungsional tertentu meliputi Pengawas Sekolah, Penilik Luar
Sekolah, Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah, Pamong Belajar, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan
Guru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
379
716
933
2018
20 - 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 58 Tahun
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA
Menengah Pertama sebanyak 3.433 (tiga ribu empat ratus tiga puluh
tiga) orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut:
No Jabatan Fungsional
Tertentu Kualifikasi Ijazah
SLTA Diploma S-1 S-2
1. Pengawas - 2 32 19
2. Penilik - 2 18 -
3. Guru SMP 6 142 768 8
4. Guru SD 126 778 1.366 12
5. Guru TK 40 12 98 2
6. Analis Kepegawaian - - 1 -
7. Pranaa Komputer - - 1 -
JUMLAH 172 936 2.284 41
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Bangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang seluas 1.600 m2 (dua lantai) berdiri pada lahan tanah seluas 1.500
m2. Dari lahan tersebut, digunakan untuk ruang kantor, aula sebanyak satu
ruangan, mushola dan lahan parkir. Selain itu, terdapat bangunan rumah
dinas yang terletak di Jalan Pemuda Kauman Batang seluas 150 m2 dalam
kondisi baik. Kendaraan yang digunakan untuk operasional pejabat maupun
pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang
terdiri dari mobil sebanyak 8 unit dan sepeda motor sebanyak 174 unit.
Kemudian untuk mesin, terdapat mesin ketik sebanyak 13 unit dan mesin
pompa air sebanyak 2 unit dalam kondisi baik.
Mebelair yang ada terdiri dari rak kayu 1 buah, almari 28 buah, rak
besi sebanyak 25 buah, filling cabinet sebanyak 40 buah, kursi dan meja
pimpinan, kursi dan meja staf, kursi dan meja komputer, meja resepsionis
serta meja dan kursi tamu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batangdilengkapi
dengan perangkat dan infrastruktur jaringan komputer, dengan jumlah
komputer server sebanyak 3 unit, komputer/PC sebanyak 56 unit, laptop
sebanyak 33 unit, printer sebanyak 54 unit, LCD Proyektor sebanyak 7 unit,
handycam sebanyak 2 unit, scanner sebanyak 3 unit dan kamera digital
sebanyak 5 unit. Seluruh ruangan yang ada sudah terkoneksi dengan Local
Area Network dan Jaringan Internet. Selain itu, sudah terpasang CCTV di 2
titik sudut gedung Disdikpora Kabupaten Batang.
Kelengkapan lainnya seperti Aula yang sudah dilengkapi dengan sound
sistem dan LCD proyektor serta perlengkapan seperti meja dan kursi rapat
yang cukup serta AC/Pendingin ruangan dalam kondisi baik. Selain itu,
terdapat baikes sebanyak 2 unit, keyboard 1 unit, piano sebanyak 1 unit,
kipas angin sebanyak 6 unit, alat penghancur kertas sebanyak 1 unit dan
kulkas sebanyak 2 unit.
Ketersediaan sarana dan prasarana di atas, diharapkan mampu
menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga dengan
ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dapat meningkatkan
kinerja aparatur.
E. Gambaran Pelayanan Kinerja Organisasi
Pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya
terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas
daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkulitas, beriman,
bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja
tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional yang dirumuskan dalam dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan
pembangunan nasional yang antara lain adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat
menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima
pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara sesuai
dengan kebutuhan serta berdaya saing tanpa memandang status sosial, status
ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.
Dalam kerangka otonomi Pemerintah Daerah, kebijakan Pembangunan
Pendidikan Nasional di Kabupaten Batang telah tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagai arah yang
dibangun untuk memenuhi amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan pendidikan
tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang diberikan
tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan telah
melaksanakan rangkaian program dan kegiatan untuk menuju tujuan
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.
Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2012
sampai dengan tahun 2018 tergambar pada beberapa indikator agregrat.
Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang
merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan,
strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai
merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada
tahun berikutnya sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan
pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi
tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan
dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di
Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan
yang akan datang.
Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis.
Selain itu, corak daerah Kabupaten Batang yang merata terdiri dari daerah
pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk
mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal.
Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus
diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan berkomitmen agar
pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di
seluruh pelosok desa dan kecamatan.
Jumlah penduduk berdasarkan registrasi BPS akhir tahun 2017 sebanyak
756.079 jiwa terdiri dari 377.492 jiwa penduduk laki-laki dan 378.587 jiwa
penduduk perempuan (Batang Dalam Angka, 2018, BPS). Dengan jumlah
penduduk tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi
subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi
penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga
terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian
besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan,
perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan
keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai
peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah dapat ikut
andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik melalui
penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain
sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan
memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut.
Selain itu, proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang
usia 15 s.d 64 tahun atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah
pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap
fasilitas maupun latihan kerja. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2017
sebanyak 4.802 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 388.307 orang
dan tingkat pengangguran mencapai 5.82%. (Batang Dalam Angka Tahun
2016, BPS).
Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya,
untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu
memperhatikan kulaitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas
dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan
tersebut, digunakan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari
tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada
saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada
penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang
layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).
IPM Kabupaten Batang (dalam One Touch Statistics Versi 2.09 tanggal 11
Mei 2018) menunjukkan trend yang meningkat mulai tahun 2010 sampai
dengan tahun 2017. Dengan metode perhitungan yang baru, IPM Kabupaten
Batang tahun 2010 sebesar 61.64, tahun 2011 sebesar 62.59, tahun 2012
sebesar 63.09, tahun 2013 sebesar 63.60, tahun 2014 sebesar 64.07, tahun
2015 sebesar 65.46, tahun 2016 sebesar 66.38, tahun 2017 sebesar 67.35 dan
tahun 2018 sebesar 67.35. Selain IPM, juga dapat dilihat dengan susunan
indikator yang membentuk IPM pada tahun 2018, yaitu Umur Harapan Hidup
Kabupaten Batang sebesar 74.50 tahun, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 74.42 tahun, Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6.61 tahun
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.41 tahun, Angka
Harapan Lama Sekolah sebesar 11.87 meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 11.09 tahun dan pengeluaran per kapita mencapai
Rp.8.805.000,- per tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp. 8.244.320,- per tahun.
Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, IPM
Kabupaten Batang masih menempati peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah. Peringkat ini merupakan posisi yang rendah karena masih di
bawah rata-rata IPM Jawa Tengah yang mencapai 70.52. Sedangkan
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetaangga dari Kabupaten Batang seperti
Kabupaten Kendal 70.62, Kota Pekalongan 73.77 dan Kabupaten Pekalongan
68.40, Kabupaten Batang perlu upaya yang optimal dalam mengungkit indeks
pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan teroboson yang lebih
baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten
Batang agar ke arah yang lebih baik.
Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka
Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari
jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan
jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2017, Angka Partisipasi Kasar
PAUD sebesar 80.39% dari target yang ditargetkan sebesar 75.00%. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup
signifikan terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada
jenjang pendidikan anak usia dini. Dibandingkan dengan capaian pada tahun
2016 sebesar 76.99 % dan tahun 2015 sebesar 75.38%. Hal ini dipengaruhi
dengan peningkatan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah kepada
pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga
pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, dengan
kebijakan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Negeri Pembina di setiap
kecamatan setiap tahunnya, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini
baru diharapkan dapat meningkatkan proprosi jumlah partisipasi anak yang
terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2017 sebesar
104.78%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat usia
kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/Sederajat, demikian pula usia
lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/Sederajat. Selain itu,
kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten
perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang.
Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk
melihat sejauh mana penduduk usia 7 - 12 tahun yang telah terlayani pada
jenjang pendidikan sekolah dasar. Indikator APM SD/MI/Paket A Tahun 2017
menunjukkan angka 94.52 %. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang
SD/Sederajat pada tahun 2017 menunjukkan angka 0.082% artinya angka putus
sekolah dapat ditekan melebihi dari target sebesar 0.10%. Angka Putus Sekolah
yang dibawah angka 0.10% ini menunjukkan kepastian peserta didik
mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
Sedangkan untuk jenjang SMP/Sederajat, dilihat dari Angka Partisipasi
Kasar Tahun 2017 sebesar 95.49% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
94.06%, termasuk melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95.00%. Ini
menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat
peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang
SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka
Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP sebesar
94.59% meningkat dibandingkan tahun yang lalu sebesar 93.54%. Angka
Melanjutka Sekolah yang tidak dapat dicapai 100% disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain masih terdapat orang tua siswa yang menyekolahkan putra-
putrinya ke luar Kabupaten Batang, selain ada faktor lain yang harus dilakukan
observasi atau penelitian lebih lanjut.
. Demikian pula, untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
Tahun 2017 sebesar 80.85%. Capaian APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2017
sebesar 80.85% ini belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar
82.66%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0.12%
dapat ditekan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 0.14%, penekanan
angka putus sekolah ini sangat luar biasa walaupun belum memenuhi target yang
ditetapkan sebesar 0.10%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapt
melanjutkan sekolah, sedangkan putus sekolah yang disebabkan oleh faktor
ekonomi/biaya pada jenjang SMP sudah tidak ada.
Hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk
kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada
tahun tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan serta evaluasi
kinerja yang disusun dan ditindaklanjuti dengan upaya pencapaian melalui
program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018.
Selain indikator kinerja yang sudah dicapai, upaya-upaya perbaikan dan
antisipasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018 terus dilaksanakan agar
hal-hal yang terjadi pada tahun 2018 tidak terjadi kembali pada pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2019. Dari segi organisasional, untuk mendukung
pengelolaan pelayanan pendidikan telah disusun standar operasional prosedur
(SOP) pelayanan pendidikan, peningkatan disiplin kinerja pegawai melalui
absensi finger print, penandatangan pakta integritas dan penataan lingkungan
kerja yang baik pada tahun 2018 ikut memberikan kepuasan pelayanan yang
lebih baik.
Permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya, seperti terbatasnya
sumber daya apartur terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan
barang/jasa telah dipenuhi pada tahun 2018, penambahan alokasi kegiatan fisik
melalui perubahan anggaran telah direncanakan dengan baik sehingga dapat
dilaksanakan, koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga
sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan evaluasi kinerja dan koordinasi
bulanan yang dilakukan. Upaya tersebut menjadi langkah korektif bagi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai bentuk peningkatan
kinerja kearah yang lebih baik, sehingga pada tahun 2018 ini kendala yang
dihadapi pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Hasil evaluasi kinerja
tahun 2018 yang akan disampaikan berikut ini juga menjadi alat ukur keberhasila
kinerja serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan
datang.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka mendukung Visi Mewujudkan Kabupaten Batang yang Harmonis,
Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tentram dan Sejahtera pada Tahun 2022, yang
dilaksanakan melalui Misi (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata
kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama; (2)
meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui
optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
(3) meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan
didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan; (4)
meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi
pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan
nilai-nilai budaya luhur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, pada tahun 2018 Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memfokuskan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis jangka menengah, yaitu:
1. Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan
bagi seluruh penduduk Batang, dengan sasaran:
a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal; dan
b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan
partisipatif.
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan
karakter masyarakat, dengan sasaran meningkatnya upaya pelindungan,
pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalian
dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah.
3. Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang
efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan
kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan dengan
sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam
melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan
kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat.
Sasaran strategis tersebut, perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung
tercapaianya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Untuk mencapai
tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun anggaran 2018 dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang menyelenggarakan 13 (tiga belas) program dan 114 kegiatan sebagai upaya
terencana untuk mengimplementasikan rencana strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan
hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang tahun 2017-2022 adalah bagian integral dari kebijakan dan
program Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten serta merupakan
landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Batang.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, sehingga
dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang tidak memuat Visi dan Misi Perangat Daerah sendiri-sendiri,
tetapi memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang
merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2017-2022.
Untuk mewujudkan tujuan daerah dalam peningkatan pembangunan
manusia seutuhnya, digunakan indikator kinerja utama yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari indikator pengetahuan, indikator
kesehatan dan indikator ekonomi. Untuk mencapai target IPM dalam RPJMD
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, dalam Rencana Strategis Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 telah
ditetapkan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja tahun sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Tujuan Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang yang unggul dan mandiri
Rata-Rata Lama Sekolah
6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86
Harapan Lama Sekolah
11.55 11.81 12.14 12.48 12.78 13.03
Rata-Rata Nilai Ujian SD
7.30 7.35 7.38 7.40 7.45 7.50
Rata-Rata Nilai Ujian SMP
6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat
Jumlah Festival Seni dan Peristiwa Budaya yang diselenggarakan
12 13 15 16 17 20
3. Menyelenggarakan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang efektif, profesional dan pelibatan publik termasuk penguatan kerjasama dan kemitraan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan
78.23 80.05 82.57 84.23 87.67 90.32
Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dengan indikator
Angka Partisipasi Sekolah
• SD
• SMP
950 807.5
952.5 808.5
955 810
960 811.5
962.5 812.5
965 815
Angka Pendidikan yang ditamatkan
• SD
• SMP
38.00 16.00
37.00 17.00
36.00 18.00
35.00 19.00
34.00 20.00
33.00 21.00
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2. Meningkatnya upaya pelindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan melalui penggalian dan pelestarian tradisi serta nilai-nilai budaya lokal daerah
Jumlah kegiatan pelindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan yang diselenggarakan Daerah
11 12 13 14 15 16
3. Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerja sama dan kemitra-an serta pelibatan masyarakat
Prosentase Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun
75% 75% 80% 80% 90% 90%
Tabel 2.3
Program Kerja dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Program
Kerja Indikator Kinerja
Sat Tareget Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
% 77.00
78.15
79.00
79.20
80.00
82.00
2 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B
% 36.10
36.10
45.00
50.00
55.00
60.00
3 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai
% 78.00
81.00
83.00
86.00
88.00
90.00
No Program
Kerja Indikator Kinerja
Sat Tareget Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik
4 Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelan-jutan
% 20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
5 Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat
% 104.70
104.80
104.85
104.90
104.95
105.00
6 Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat
% 95.00
95.25
95.50
96.00
96.25
96.50
7 Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sederajat
7.30
7.35
7.38
7.40
7.45
7.50
8 Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat
% 95.45
95.55
95.65
95.75
95.85
96.00
9 Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat
% 80.75
80.85
81.00
81.15
81.25
81.50
10 Rata-Rata Nilai Ujian SMP/ Sederajat
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
11 Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
% 95.15
96.25
97.15
98.25
98.95
100
No Program
Kerja Indikator Kinerja
Sat Tareget Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustaka-an, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik
% 68.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
13 Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpus-takaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik
% 74.00
76.00
78.00
80.00
85.00
90.00
14 Angka Putus Sekolah SD/ Sederajat
% 0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
15 Angka Putus Sekolah SMP/ Sederajat
% 0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
16 Angka Lulusan SD/ Sederajat
% 100 100 100 100 100 100
17 Angka Lulusan
% 100 100 100 100 100 100
No Program
Kerja Indikator Kinerja
Sat Tareget Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
SMP/ Sederajat
18 Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelan-jutan
% -
50.00
65.00
75.00
90.00
90.00
3 Program Pendidikan Non Formal
19 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif
% 99.55
99.75
99.85
100
100
100
20 Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B
% 30.00
33.33
38.25
42.00
45.00
45.00
4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepen-didikan
21 Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
% 83.10
84.48
87.13
89.33
90.00
90.67
22 Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi
% 76.67
79.33
82.67
87.00
91.00
93.33
5 Program Pengembangan Nilai Budaya
23 Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan
kali 12
13
15
16
17
20
6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
24 Jumlah grup kesenian yang dibina
grup
555
565
566
567
568
569
7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
25 Jumlah benda, situs dan kawasan
buah
320
320
322
323
324
325
No Program
Kerja Indikator Kinerja
Sat Tareget Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
cagar budaya yang dilestarikan
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan
% 78.23 80.05 82.57 84.23 87.67 90.32
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam Perjanjian Kiinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah menyusun target
berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai penjabaran dari Visi
dan Misi dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017. Pada penetapan
anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
menyelenggarakan 13 Program dalam DPA Belanja Langsung dengan total
anggaran sebesar Rp. 82.514.580.320,00 dan DPA UPT Dinas sebesar Rp.
72.651.311.200,00 sedangkan dalam Belanja Hibah Bidang Pendidikan
terdapat 814 satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat atau lembaga penerima hibah dengan pagu sebesar Rp.
6.016.250.000,00.
Pada pertengahan tahun 2018, berdasarkan evaluasi kinerja tahun
berjalan terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 melalui
APBD Perubahan, target sasaran strategis dan jumlah program tetap, terdapat
perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 79.841.735.420,00 pada DPA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.
75.531.723.025,00 pada DPA UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan Perubahan dalam Belanja Hibah Bidang Pendidikan menjadi 819
satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
atau lembaga penerima hibah dengan pagu anggaran bertambah menjadi
sebesar Rp. 6.417.460.000,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang mengelola bantuan hibah bidang pendidikan (Belanja Tidak Langsung,
DPA PPKD Kabupaten Batang) untuk penguatan kapasitas kelembagaan
satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, penyediaan bantuan
operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, penyediaan
dukungan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan
pemberdayaan satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang
diselenggarakan masyarakat.
Adapun target sasaran stategis dan indikator kinerja serta anggaran dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
1 Rata-Rata Lama Sekolah 6.79 tahun
2 Harapan Lama Sekolah 11.81 tahun
3 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
78.15 %
4 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B
36.10 %
5 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik
81.00 %
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
6 Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan
30.00 %
7 Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat
104.80 %
8 Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat
95.25 %
9 Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat
7.35
10 Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat
95.55 %
11 Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat
80.85 %
12 Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat
6.25
13 Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
96.25 %
14 Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik
70.00 %
15 Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik
76.00 %
16 Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan
50.00 %
17 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif
99.75 %
18 Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B
33.33 %
2 Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
19 Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
84.48 %
20 Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi
79.33 %
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif
21 Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru
6.50
3 Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal
22 Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan
12 kali
23 Jumlah grup kesenian yang dibina
565 grup
24 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
320 buah
4 Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat
25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan
68.00 %
Dengan program dan anggaran sebagai berikut:
PR
OG
RA
M
AN
GG
AR
AN
PE
NE
TA
PA
N
AN
GG
AR
AN
PE
RU
BA
HA
N
KE
T
OP
D
UP
T
OP
D
UP
T
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.100.390.499
1.708.820.200
4.106.942.499
1.708.820.200
APBD
2
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
2.385.039.000
8.400.000
2.435.039.000
8.400.000
APBD
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
772.600.000
266.550.000
772.600.000
266.550.000
APBD
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
571.954.600
- 583.748.200
- APBD
5
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
280.000.000
- 280.000.000
- APBD
6
Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.296.500.000
133.400.000
3.281.459.000
186.684.000
APBD
7
Program W
ajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
59.613.721.221 70.134.141.000 57.851.071.721 77.974.126.825 APBD, DAK
8
Program Pendidikan Non Form
al
310.000.000
400.000.000
310.000.000
387.142.000
APBD
9
Program Peningkatan M
utu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
7.733.000.000
- 6.710.000.000
- APBD
10 Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
694.375.000
- 764.375.000,00
- APBD
11 Program Pengembangan Nilai Budaya
460.000.000
- 460.000.000
- APBD
12 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
962.000.000
- 962.000.000
- APBD
13 Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
1.335.000.000
- 1.324.500.000
- APBD
JU
ML
AH
82.5
14.5
80.3
20
72.6
51.3
11.2
00
79.8
41.7
35.4
20
73.5
31.7
23.0
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltasi Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu
penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan
mengolah dan memasukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja tahun 2017 terdapat 3
(tiga) aspek yang dibahas yaitu meliputi: (1) pengukuran pencapaian sasaran, (2)
akuntabilitas keuangan dan (3) evaluasi dan analisis akuntabilitas. Untuk memudahkan
interprestasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval penilaian sendiri (self
assessment) sebagai berikut:
1. Lebih dari 100% = Sangat Baik/Sangat Berhasil
2. 75 s.d 100 % = Baik/ Berhasil
3. 55 s.d 75 % = Cukup Berhasil/Cukup Baik
4. Nilai < 55% = Kurang Berhasil / Kurang Baik
Dengan melihat interval di atas, dapat diketahui hasil kinerja selama satu tahun
dan klasifikasi nilainya, sehingga apabila hasil nilai tersebut kurang dapat dilakukan
langkah-langakah korektif dan evaluatif di tahun yang akan datang, sedangkan apabila
nilai tersebut sudah baik maka dilakukan upaya peningkatan dan mempertahankan.
Adapun pembahasan aspek akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2018 adalah sebagai berikut:
A. Capaian Kinerja Organisasi
Hingga pada akhir tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
rangka untuk mencapai tahapan sasaran rencana yang telah ditetapkan baik pada
RPJMD maupun Renstra OPD. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Batang
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indiaktor Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang
Nomor 31 Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, Adapun seluruh capaian sasaran perangkat
daerah yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dapat dilihat sebagai
berikut:
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan indikator capaian
sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
CAPAIAN TAHUN
2017 TARGET CAPAIAN %
1 Rata-Rata Lama Sekolah 6.82 th 6.61 th 96.92 6.42 th
2 Harapan Lama Sekolah 11.81 th 11.87 th 100.51 11.51 th
3 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
78.15 % 81.58 % 104.39 80.39 %
4 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B
36.10 % 37.03 % 102.58 36.10 %
5 Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik
81.00 % 81.56 % 100.69 71.42 %
6 Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan
30.00 % 35.60 % 118.67 25.50 %
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
CAPAIAN TAHUN
2017 TARGET CAPAIAN %
7 Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat
104.80 % 107.27 % 102.36 104.78 %
8 Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat
95.25 % 94.89 % 99.62 94.52 %
9 Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat
7.35 6.87 93.47 7.52
10 Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat
95.55 % 97.41 % 101.95 95.49 %
11 Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat
80.85 % 81.10 % 100.31 80.85 %
12 Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat
6.25 5.26 84.16 5.12
13 Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
96.25 % 95.10 % 98.81 94.59 %
14 Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik
70.00 % 89.74 % 128.20 71.99 %
15 Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik
76.00 % 84.42 % 111.08 81.70 %
16 Angka Putus Sekolah SD/Sederajat
0.05 % 0.060 % 83.33 0.08 %
17 Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat
0.09 % 0.095 % 94.74 0.13 %
18 Angka Lulusan SD/Sederajat
100.00 % 99.89 % 99.89 99.27 %
19 Angka Lulusan SMP/Sederajat
100.00 % 98.82 % 98.82 99.81 %
20 Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan
50.00 % 100.00 % 200.00 - %
21 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif
99.75 % 99.80 % 100.05 99.47 %
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
CAPAIAN TAHUN
2017 TARGET CAPAIAN %
22 Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B
33.33 % 38.09 % 114.28 31.33 %
Indikator kinerja pada sasaran 1 di atas, dicapai dengan 3 (tiga) program
yaitu: program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar
9 tahun dan program pendidikan non formal dengan anggaran sebagai berikut:
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
3,281,459,000 3,183,708,000 97.02
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
57,851,071,721 55,543,693,160 96.01
3 Program Pendidikan Nonformal
310,000,000 305,102,000 98.42
Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini diarahkan untuk
meningkatkan proporsi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun
terlayani pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa di
Kabupaten Batang terbagi dalam jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal
dan jalur non formal. Pada tahun 2018, jumlah satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal sebanyak 407 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 9
sekolah dan TK Swasta sebanyak 289 sekolah dan RA/BA sebanyak 109 sekolah.
Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak
340 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 281 lembaga, Tempat
Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD
sebanyak 41 lembaga.
Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka
Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari
jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan
jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Kasar
PAUD sebesar 81.58% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 78.15%,
serta meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 80.39%, tahun 2016 sebesar
76.99% dan tahun 2015 sebesar 76.99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun
2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap proporsi penduduk
usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 76.99 % dan tahun 2015
sebesar 75.38%.Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui
peningkatan kesadaran masyarakat Batang yang terhadap pentingnya pendidikan
anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah kepada
pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga
pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus
ditingkatkan. Dengan pembangunan UGB TK Negeri Pembina di kecamatan dapat
merangsang peningkatan jumlah peserta didik, serta berdirinya satuan pendidikan
anak usia dini baru dapat mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah partisipasi
anak terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Secara kualitas, Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat dari
indikator Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal
B pada tahun 2018 sebesar 37.03% melampaui dari target yang ditetapkan
sebesar 36.10% yang merupakan capaian pada tahun 2017. Sedangkan indikator
prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru,
jamban dan mebelair dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 81.56%,
artinya rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan anak usia
dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sudah cukup baik. Selain itu,
prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan
program pendidikan karakter secara berkelanjutan pada tahun 2018 sebesar
35.60% meningkat dibandingkan dengan target 2018 sebesar 30.00% maupun
hasil capaian tahun 2017 sebesar 25.50%.
Untuk melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ditempuh dengan
14 kegiatan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 3.281.459.000,00.
Adapun realisasi capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan pada
Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Pembangunan Gedung Sekolah
630,000,000 629,361,000 99.90
2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Perlengkapannya
360,000,000 350,435,000 97.34
3 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
80,000,000 77,031,000 96.29
4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
43,000,000 42,616,000 99.11
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
5 Pengadaan Mebeluer Sekolah 105,000,000 104,720,500 99.73
6 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal
66,600,000 66,600,000 100.00
7 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1,574,200,000 1,493,386,500 94.87
8 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
29,450,000 29,450,000 100.00
9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
30,000,000 30,000,000 100.00
10 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
30,000,000 28,500,000 95.00
11 Lomba kreativitas anak dan guru TK
37,679,000 37,679,000 100.00
12 Penyelenggaraan Gebyar PAUD
137,280,000 137,280,000 100.00
13 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK
75,000,000 73,400,000 97.87
14 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal
83,250,000 83,249,000 100.00
JUMLAH 3,281,459,000 3,183,708,000 97.02
Dari kinerja keuangan diatas, untuk program pendidikan anak usia dini
dicapai sebesar 97.02% dengan predikat sangat baik. Dengan peningkatan
anggaran maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan pada tahun
yang akan datang dapat menyumbangkan beberapa capaian seperti peningkatan
sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang lebih baik melalui ketersediaan
ruang belajar / bangunan sekolah yang baik, termasuk alokasi DAK Non Fisik
kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat mendorong
peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun yang
akan datang.
Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu, merata,
terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk
yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.
Berdasarkan hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa kepastian penduduk
usia sekolah dasar/sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan secara
umum dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A sebesar
107.27%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat usia
kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/Sederajat, demikian pula usia
lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/Sederajat. Selain itu,
kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan
yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang.
Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk
melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang
pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/Paket
A pada tahun 2018 menunjukkan angka 94.89 %. Sedangkan Angka putus sekolah
pada jenjang SD/Sederajat pada tahun 2018 menunjukkan angka 0.060% artinya
angka putus sekolah dapat ditekan melebihi dari target sebesar 0.10%. Angka
Putus Sekolah yang dibawah angka 0.10% ini menunjukkan kepastian peserta
didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
Sedangkan untuk jenjang SMP/Sederajat, dilihat dari Angka Partisipasi
Kasar tahun 2018 menunjukkan data 97.41% meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 95.49%, termasuk melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95.55%.
Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat
peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang
SMP/Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka
Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP sebesar
95.10% meningkat dibandingkan tahun yang lalu sebesar 94.59%. Angka
Melanjutka Sekolah yang tidak dapat dicapai 100% disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain masih terdapat orang tua siswa yang menyekolahkan putra-
putrinya ke luar Kabupaten Batang, selain ada faktor lain yang harus dilakukan
observasi atau penelitian lebih lanjut.
Demikian pula, untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
tahun 2018 sebesar 81.10%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2018
sebesar 0.095% dapat ditekan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar
0.13%, penekanan angka putus sekolah ini sangat luar biasa walaupun belum
memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0.10%. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami
kecelakaan sehingga tidak dapt melanjutkan sekolah, sedangkan putus sekolah
yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya pada jenjang SMP sudah tidak ada.
Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,
ditempuh dengan menyelenggarakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 57.851.071.721,00. Adapun realisasi per masing-
masing kegiatan secara rinci sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Pembangunan gedung sekolah
85,000,000 78,098,000 91.88
2 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
100,000,000 97,050,000 97.05
3 Pembangunan ruang serba guna/aula
200,000,000 199,657,000 99.83
4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1,130,000,000 1,129,989,000 100.00
5 Pembangunan ruang ibadah 266,000,000 265,310,000 99.74
6 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/SDLB
460,000,000 460,000,000 100.00
7 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1,365,000,000 1,363,915,800 99.92
8 Pengadaan mebeluer sekolah
1,317,500,000 1,154,192,250 87.60
9 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
325,000,000 323,721,000 99.61
10 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB
50,000,000 49,870,000 99.74
11 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
90,000,000 89,750,000 99.72
12 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
30,000,000 25,562,500 85.21
13 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD
236,050,000 228,855,000 96.95
14
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
200,000,000 156,250,000 78.13
15 Penyediaan beasiswa transisi 220,000,000 71,625,000 32.56
16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
275,000,000 89,791,500 32.65
17 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
50,000,000 50,000,000 100.00
18 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester
1,592,292,321 1,394,638,410 87.59
19 Lomba Siswa SD / MI 830,685,500 357,638,500 43.05
20 Lomba Siswa SMP / MTs 400,000,000 362,127,000 90.53
21 Pelaksanaan Ujian Nasional 558,536,900 458,832,000 82.15
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
SMP / MTs
22 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SD (DAK )
6,194,884,000 6,194,883,500 100.00
23
DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SMP (DAK)
1,805,618,000 1,800,866,200 99.74
24 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) jenjang SD
29,129,525,000 28,484,809,000 97.79
25 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) jenjang SMP
6,879,480,000 6,653,816,500 96.72
26 Pengembangan Sekolah Satu Atap
150,000,000 150,000,000 100.00
27 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DID)
240,000,000 239,581,000 99.83
28 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal
400,000,000 400,000,000 100.00
29
Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan
200,000,000 189,900,000 94.95
30 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD
2,660,500,000 2,617,229,000 98.37
31 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP
200,000,000 200,000,000 100.00
32 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/SMPLB
210,000,000 205,735,000 97.97
JUMLAH 57,851,071,721 55,543,693,160 96.01
Berdasarkan data realisasi keuangan Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun di atas, tampak bahwa rata-rata realisasi keuangan dapat dicapai
sebesar 96.01% dengan predikat sangat baik. Untuk realisasi kurang dari 70%
yaitu pada kegiatan penyediaan beasiswa transisi hanya dapat direalisasikan
sebesar 32.56% karena dalam pelaksanaannya jumlah pendaftar program
beasiswa transisi kurang dari kuota yang ditetapkan sehingga tidak dapat
terealisasi seluruhnya, kegiatan penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar hanya
dapat dicapai sebesar 32.65% karena terdapat alokasi anggaran dari APBN
(Pusat) yang langsung terhadap sasaran akreditasi sekolah, sehingga porsi
anggaran APBD Kabupaten Batang hanya sebagai pendampingan pelaksanaan
dan persiapan akreditasi sekolah. Sedangkan, kegiatan Lomba Siswa SD/MI
hanya dapat direalisasikan sebesar 43.05% karena ada kegiatan Lomba Siswa
SD/MI di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang tidak diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga sub kegiatan untuk pelaksanaan
pengiriman lomba ke tingkat Provinsi tidak direalisasikan.
Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal diarahkan untuk
meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, menurunkan jumlah penduduk
niraksara dan meningkatkan program pendidikan masyarakat yang dibina.
Capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 sebesar 6.61 tahun
dibandingkan dengan target sebesar 6.82 tahun. Selanjutnya harapan lama
sekolah dicapai pada angka 11.87 tahun dari target yang ditetapkan sebesar
11.81 tahun. Angka melek huruf penduduk usia produktif pada tahun 2018 dicapai
sebesar 99.80% artinya kita dapat menekan angka penduduk buta aksara selama
tahun 2018 sebesar 0.33%. Sedangkan dari sisi kualitas penyelenggaraan
pendidikan nonformal dilihat dari prosentase program atau satuan pendidikan
nonformal yang terakreditasi minimal B sebesar 38.09% melampaui dari target
yang ditetapkan sebesar 33.33% dan capaian tahun 2017 sebesar 31.33%.
Program pendidikan nonformal dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan
dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 310.000.000,00 dengan rincian
realisasi pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
30,000,000 30,000,000 100.00
2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
100,000,000 100,000,000 100.00
3 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
75,000,000 71,400,000 95.20
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000,000 28,702,000 95.67
5 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal
75,000,000 75,000,000 100.00
JUMLAH 310,000,000 305,102,000 98.42
Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata
realisasi keuangan Program Pendidikan Nonformal dicapai sebesar 98.42%
dengan predikat sangat baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai
dengan target output yang diharapkan.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan
indikator capaian sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 CAPAIAN
TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN %
1 Prosentase Guru Ber-kualifikasi Ijazah S1/D4
84.48 % 94.81 % 112.22 85.84 %
2 Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi
79.33 % 81.19 % 102.34 76.22 %
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dapat
dilihat dengan indikator prosentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4 tahun 2018
sebesar 94.81% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 84.48% dan
capaian tahun 2017 sebesar 85.84%. Hal ini menunjukkan ketentuan minimal
syarat sebagai guru harus S1/D4 hampir dapat dicapai, dengan terus mendorong
dan memotivasi agar guru-guru yang belum berkualifikasi S1/D4 agar dapat
melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 utamanya guru pada jenjang
pendidikan anak usia dini dan sebagian kecil guru pada jenjang sekolah dasar.
Selain itu, indikator prosentase guru yang mendapatkan pelatihan
peningkatan kompetensi tahun 2018 menunjukkan peningkatan yaitu sebesasr
81.19% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 79.33% dan capaian
tahun 2017 sebesar 76.22%. Artinya, semakin tinggi prosentase guru yang telah
mendapatkan pelatihan kompetensi diharapkan akan semakin inovatif, responsif
dan partisipatif dalam mengajar dan melaksanakan proses pembelajaran di
sekolah.
Untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan diselenggarakan 14 (empat belas) kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 6.710.000.000,00 dengan rincian realisasi anggaran tahun
2018 sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
120,000,000 114,965,000 95.80
2 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang TK/SD
156,200,000 49,567,900 31.73
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
3 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
50,000,000 50,000,000 100.00
4 Seleksi Calon Kepala Sekolah 425,000,000 425,000,000 100.00
5 Bintek Pakem Bagi Guru SD 300,000,000 300,000,000 100.00
6 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK
25,000,000 25,000,000 100.00
7 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan
50,000,000 43,525,000 87.05
8 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru
150,000,000 147,877,500 98.59
9 Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutor pendidikan masyarakat
30,000,000 30,000,000 100.00
10 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP/Dikmen
35,000,000 35,000,000 100.00
11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SMP/Dikmen
370,600,000 352,325,000 95.07
12 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal
4,863,200,000 4,815,075,000 99.01
13 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD
35,000,000 32,514,000 92.90
14 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100,000,000 100,000,000 100.00
JUMLAH 6,710,000,000 6,520,849,400 97.18
Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata
realisasi keuangan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dicapai sebesar 97.18% dengan predikat sangat baik. Seluruh
kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang diharapkan,
kecuali untuk Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik jenjang TK/SD yang hanya dapat direalisasikan sebesar
31.73% karena jumlah penerima manfaat bantuan pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SD lebih kecil
dari jumlah guru SD di sekolah swasta, karena terdapat guru yang belum
memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai
budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan
lokal, dengan indikator capaian sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 CAPAIAN
TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN %
1 Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan
13 kali 12 kali 92.31 18 kali
2 Jumlah grup kesenian yang dibina
565 grup 565 grup 100.00 565 grup
3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
320 buah 362 buah 113.13 229 buah
Upaya pelestarian kebudayaan daerah dilihat dari Jumlah festival seni dan
peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun 2018 sebanyak 12 kali, lebih
sedikit daripada target yang ditetapkan sebanyak 13 kali maupun capaian tahun
2017 sebanyak 18 kali, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada
tahun 2018. Namun demikian hal ini tidak menjadikan surut prestasi, karena pada
tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang mewakili
Provinsi Jawa Tengah keluar sebagai Juara Umum Karnaval Keprajuritan
Nusantara yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Sedangkan
berdasarkan indikator jumlah grup kesenian yang dibina tahun 2018 masih sama
dengan target dan capaian tahun 2017 yaitu sebanyak 565 grup kesenian, serta
jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2018
sebanyak 362 buah masih sama sesuai dengan target yang ditetapkan maupun
capaian tahun 2017.
Untuk meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui
penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang
berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 11 (sebelas)
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.746.500.000,00 dengan rincian
realisasi keuangan per program dan per kegiatan tampak pada tabel sebagai
berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
I Program Pengembangan Nilai Budaya
460,000,000 452,935,000 98.46
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
400,000,000 394,735,000 98.68
2 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
60,000,000 58,200,000 97.00
II Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
962,000,000 934,130,500 97.10
3 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
300,000,000 286,850,000 95.62
4 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
142,000,000 139,740,000 98.41
5 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
270,000,000 268,095,000 99.29
6 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
50,000,000 49,463,500 98.93
7 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
200,000,000 189,982,000 94.99
III Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1,324,500,000 1,274,333,237 96.21
8 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
700,000,000 669,666,000 95.67
9 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
269,500,000 254,477,737 94.43
10 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
95,000,000 90,189,500 94.94
11 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
260,000,000 260,000,000 100.00
JUMLAH 2,746,500,000 2,661,398,737 96.90
Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata
realisasi keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya dicapai sebesar
98.46% dengan predikat sangat baik. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
dicapai sebesar 97.10% dengan predikat sangat baik dan Program Pengelolaan
Keragaman Budaya dicapai sebesar 96.21% dengan predikat sangat baik.
Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang
diharapkan.
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan
layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan
kemitraan serta pelibatan masyarakat, dengan indikator capaian yaitu:
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 CAPAIAN
TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN %
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan
80.05 % 74.20 % 92.69 76.00 %
Peningkatan profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan
layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan
kemitraan serta pelibatan masyarakat tidak lepas dari upaya penyelenggaraan
sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam
melaksanakan layanan prima pendidikan dengan sasaran peningkatan tata kelola
akuntabilitas layanan aparatur, peningkatan sarana prasarana aparatur dan
pencitraan publik yang lebih baik didukung dengan program dan kegiatan rutin
perangkat daerah yaitu, sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,106,942,499 3,889,406,856 94.70
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23,228,000 22,160,000 95.40
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
328,290,799 212,827,438 64.83
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
431,875,000 385,579,150 89.28
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
490,408,700 486,488,418 99.20
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 360,030,100 359,776,150 99.93
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
234,986,900 226,516,150 96.40
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
39,897,500 35,328,000 88.55
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
49,860,000 47,640,000 95.55
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
181,180,500 161,166,000 88.95
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah
319,335,000 308,075,550 96.47
11 Pengelolaan Keuangan SKPD 1,647,850,000 1,643,850,000 99.76
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,435,039,000 2,102,690,150 86.35
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
340,000,000 339,957,950 99.99
13 Pengadaan mebeleur 120,000,000 120,000,000 100.00
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
12,000,000 12,000,000 100.00
15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
330,950,000 328,455,000 99.25
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
684,264,000 377,895,900 55.23
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
26,000,000 26,000,000 100.00
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
96,825,000 84,865,000 87.65
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
600,000,000 588,968,000 98.16
20 Inventarisasi Barang Daerah 225,000,000 224,548,300 99.80
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
772,600,000 624,979,700 80.89
21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
722,600,000 574,979,700 79.57
22 Pembinaan Disiplin Pegawai 50,000,000 50,000,000 100.00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
583,748,200 572,420,247 98.06
23 Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan
233,278,200 225,690,247 96.75
24 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di bidang pendidikan
65,000,000 61,780,000 95.05
25 Pembinaan Administrasi Aset 200,000,000 199,980,000 99.99
26 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah
85,470,000 84,970,000 99.41
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
280,000,000 279,907,450 99.97
27 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
70,000,000 69,971,950 99.96
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Realisasi Kinerja SKPD
28 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
70,000,000 69,979,200 99.97
29 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000 24,976,300 99.91
30 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran
100,000,000 99,980,000 99.98
31 Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten
15,000,000 15,000,000 100.00
VI Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
764,375,000 717,502,004 93.87
32 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
125,000,000 124,437,500 99.55
33 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
50,000,000 48,750,000 97.50
34 Pembinaan Komite Sekolah 133,500,000 123,228,000 92.31
35 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
80,000,000 76,320,559 95.40
36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50,000,000 44,211,000 88.42
37 Manajemen Pendataan Pendidikan
225,875,000 218,104,945 96.56
38 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Program kegiatan Pendidikan
100,000,000 82,450,000 82.45
TOTAL 8,942,704,699 8,186,906,407 91.55
Berdasarkan data capaian keuangan di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata
realisasi keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dicapai
sebesar 94.70% dengan predikat sangat baik. Program Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur dicapai sebesar 86.35% dengan predikat baik
dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur dicapai sebesar 80.89% dengan
predikat baik, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dicapai
sebesar 98.06% dengan predikat sangat baik, Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dicapai
sebesar 99.97% dengan predikat sangat baik dan Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan dicapai sebesar 93.87% dengan predikat sangat baik.
Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sesuai dengan target output yang
diharapkan.
Sedangkan secara keseluruhan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
NO
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
IS
NO
IN
DIK
AT
OR
K
INE
RJ
A
TA
HU
N 2
01
8
CA
PA
IAN
T
AH
UN
20
17
PR
OG
RA
M /
KE
GIA
TA
N P
EN
DU
KU
NG
TA
RG
ET
C
AP
AIA
N
%
NA
MA
P
RO
GR
AM
A
NG
GA
RA
N
RE
AL
ISA
SI
%
1
Meningkatnya
proporsi
penduduk yang
mendapatkan
layanan
pendidikan
anak usia dini,
pendidikan
dasar dan
pendidikan non
form
al
1
Rata-Rata Lama
Sekolah
6.82
Th
6.61
Th
96.92
6.42
Th
2
Harapan Lama
Sekolah
11.81
Th
11.87
Th 100.51
11.51
Th
3
Angka Partisipasi
Kasar Pendidikan
Anak Usia Dini
78.15
%
81.58
% 104.39
80.39
% Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
3,281,459,000
3,183,708,000
97.02
4
Prosentase satuan
pendidikan anak
usia dini yang
terakreditasi
minimal B
36.10
%
37.03
% 102.58
36.10
%
5
Prosentase satuan
pendidikan anak
usia dini yang
diselenggarakan
pemerintah daerah
mempunyai
gedung yang
dilengkapi dengan
ruang kelas, ruang
guru, jamban dan
mebelair dalam
kondisi yang baik
81.00
%
81.56
% 100.69
71.42
%
6
Prosentase jumlah
satuan pendidikan
anak usia dini
yang
menyelenggarakan
program
pendidikan
karakter secara
berkelanjutan
30.00
%
35.60
% 118.67
25.50
%
NO
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
IS
NO
IN
DIK
AT
OR
K
INE
RJ
A
TA
HU
N 2
01
8
CA
PA
IAN
T
AH
UN
20
17
PR
OG
RA
M /
KE
GIA
TA
N P
EN
DU
KU
NG
TA
RG
ET
C
AP
AIA
N
%
NA
MA
P
RO
GR
AM
A
NG
GA
RA
N
RE
AL
ISA
SI
%
7
Angka Partisipasi
Kasar SD/
Sederajat
104.80
% 107.27
% 102.36 104.78
% Program W
ajib
Belajar
Pendidikan
Dasar 9 tahun
57,851,071,721 55,543,693,160 96.01
8
Angka Partisipasi
Murni SD/
Sederajat
95.25
%
94.89
%
99.62
94.52
%
9
Rata-Rata Nilai
Ujian SD/ Sedrajat
7.35
6.87
93.47
7.52
10
Angka Partisipasi
Kasar SMP/
Sederajat
95.55
%
97.41
% 101.95
95.49
%
11
Angka Partisipasi
Murni SMP/
Sederajat
80.85
%
81.10
% 100.31
80.85
%
12
Rata-Rata Nilai
Ujian
SMP/Sederajat
6.25
5.26
84.16
5.12
13
Angka Melanjutkan
dari SD ke SMP
96.25
%
95.10
%
98.81
94.59
%
14
Prosentase SD
Negeri yang
mempunyai sarana
dan prasarana
minimal (ruang
kelas, ruang guru,
perpustakaan,
jamban, alat
peraga IPA dan
mebelair) dalam
kondisi baik
70.00
%
89.74
% 128.20
71.99
%
NO
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
IS
NO
IN
DIK
AT
OR
K
INE
RJ
A
TA
HU
N 2
01
8
CA
PA
IAN
T
AH
UN
20
17
PR
OG
RA
M /
KE
GIA
TA
N P
EN
DU
KU
NG
TA
RG
ET
C
AP
AIA
N
%
NA
MA
P
RO
GR
AM
A
NG
GA
RA
N
RE
AL
ISA
SI
%
15
Prosentase SMP
Negeri yang
mempunyai sarana
dan prasarana
minimal (ruang
kelas, ruang guru,
ruang kepala
sekolah,
perpustakaan,
jamban, Lab IPA,
Lab Komputer dan
mebelair) dalam
kondisi baik
76.00
%
84.42
% 111.08
81.70
%
16
Angka Putus
Sekolah
SD/Sederajat
0.05
%
0.060
%
83.33
0.08
%
17
Angka Putus
Sekolah
SMP/Sederajat
0.09
%
0.095
%
94.74
0.13
%
18
Angka Lulusan
SD/Sederajat
100.00
%
99.89
%
99.89
99.27
%
19
Angka Lulusan
SMP/Sederajat
100.00
%
98.82
%
98.82
99.81
%
20
Prosentase
Sekolah yang
menyelenggarakan
program
pendidikan
karakter secara
berkelanjutan
50.00
% 100.00
% 200.00
- % Program
Pendidikan Non
Form
al
310,000,000
305,102,000
98.42
21
Angka Melek Huruf
Penduduk Usia
Produktif
99.75
%
99.80
% 100.05
99.47
%
NO
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
IS
NO
IN
DIK
AT
OR
K
INE
RJ
A
TA
HU
N 2
01
8
CA
PA
IAN
T
AH
UN
20
17
PR
OG
RA
M /
KE
GIA
TA
N P
EN
DU
KU
NG
TA
RG
ET
C
AP
AIA
N
%
NA
MA
P
RO
GR
AM
A
NG
GA
RA
N
RE
AL
ISA
SI
%
22
Prosentase
program atau
satuan pendidikan
non form
al yang
terakreditasi
minimal B
33.33
%
38.09
% 114.28
31.33
%
2
Meningkatnya
kualitas dan
kesejahteraan
pendidik dan
tenaga
kependidikan
dalam
mewujudkan
pembelajaran
yang inovatif,
responsif dan
partisipatif
23
Prosentase Guru
Berkualifikasi
Ijazah S1/D4
84.48
%
94.81
% 112.22
85.84
% Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
6,710,000,000
6,520,849,400
97.18
24
Prosentase Guru
yang m
endapatkan
pelatihan
peningkatan
kompetensi
79.33
%
81.19
% 102.34
76.22
%
3
Meningkatnya
upaya
pelestarian
kebudayaan
daerah m
elalui
penguatan
nilai-nilai
budaya,
sejarah,
pengembangan
bahasa dan
kesenian yang
berbasis
kearifan lokal
25
Jumlah festival
seni dan peristiwa
budaya yang
diselenggarakan
13
kali
12
kali
92.31
18
kali
Program
Pengembangan
Nilai Budaya
460,000,000
452,935,000
98.46
26
Jumlah grup
kesenian yang
dibina
565
grup
565
grup 100.00
565
grup Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
962,000,000
934,130,500
97.10
27
Jumlah benda,
situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan
320 buah
362 buah 113.13
229
buah Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
1,324,500,000
1,274,333,237
96.21
4
Meningkatnya
profesional dan
efektifitas kerja
aparatur dalam
28
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap
pelayanan
80.05
%
74.20
%
92.69
76.00
% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4,106,942,499
3,889,406,856
94.70
NO
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
IS
NO
IN
DIK
AT
OR
K
INE
RJ
A
TA
HU
N 2
01
8
CA
PA
IAN
T
AH
UN
20
17
PR
OG
RA
M /
KE
GIA
TA
N P
EN
DU
KU
NG
TA
RG
ET
C
AP
AIA
N
%
NA
MA
P
RO
GR
AM
A
NG
GA
RA
N
RE
AL
ISA
SI
%
melaksanakan
layanan
pendidikan dan
kebudayaan
dengan
menguatkan
kerjasama dan
kemitraan serta
pelibatan
masyarakat
pendidikan dan
kebuda yaan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Apartur
2,435,039,000
2,102,690,150
86.35
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
772,600,000
624,979,700
80.89
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
583,748,200
572,420,247
98.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
280,000,000
279,907,450
99.97
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
764,375,000
717,502,004
93.87
RA
TA
-RA
TA
1
05.2
7
JU
ML
AH
79,8
41,7
35
,42
0
76,4
01,6
57,7
04
95
.69
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran yang
telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian (target)
dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan,
dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya pada anggaran tahun 2018 dikategorikan Baik.
Selain itu sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari realisasi anggaran
per program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Keuangan OPD
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang, pada tahun anggaran 2018 mendapatkan
alokasi anggaran dalam penetapan dokumen pelaksanaan anggaran tahun
2018 sebesar Rp. 564.409.359.297,00 yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 409.376.169.777,00
b. Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 155.033.189.520,00
1) Belanja Pegawai Rp. 3.308.989.900,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 132.993.646.620,00
3) Belanja Modal Rp. 18.730.553.000,00
Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan
kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2018, ditambah dengan perubahan
usulan Aspirasi, penjabaran DAK Non Fisik, penjabaran BOS Reguler di SD
Negeri dan SMP Negeri serta berbagai asumsi kebijakan strategis daerah,
maka dalam pertengahan tahun anggaran 2018 terdapat perubahan anggaran
menjadi sebesar Rp. 571.187.280.497,00 (bertambah 1.20%) terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 417.813.822.052,00
b. Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 153.373.458.445,00
1) Belanja Pegawai Rp. 14.277.983.218,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 103.219.878.540,00
3) Belanja Modal Rp 35.875.596.687,00
Adapun perubahan anggaran tersebut, terdiri dari alokasi sebagai berikut:
a. Belanja Tidak Langsung bertambah Rp. 8.437.652.275,00 (2.06%)
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai bertambah Rp. 10.968.993.318,00 (331,49%), yang
disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler pada
SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk
rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan
anggaran pada Belanja Pegawai.
2) Belanja Barang & Jasa berkurang Rp. 29.773.768.080,00 (22.39%),
yang disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler
pada SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk
rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan
anggaran pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal.
3) Belanja Modal bertambah Rp. 17.145.043.687,00 (91.54%) yang
disebabkan karena perubahan pergeseran belanja BOS Reguler pada
SD Negeri dan SMP Negeri yang semula di penetapan masuk
rekening Belanja Barang dan Jasa digeser pada saat perubahan
anggaran pada Belanja Modal.
Sedangkan realisasi anggaran tahun 2018, berdasarkan belanja dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Realisasi Anggaran (DPPA) OPD
Tahun 2018
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %
1. Belanja Tidak Langsung 417.813.822.052,00 414.780.851.929,00 95.99
Gaji dan Tunjangan 262.560.759.780,00 259.857.896.106,00 98.97
Tambahan Penghasilan 155.253.062.272,00 141.020.744.048,00 90.83
2. Belanja Langsung 153.373.458.445,00 148.113.524.735,00 96.57
a. Belanja Pegawai 14.277.983.218,00 13.902.211.775,00 97.37
b. Belanja Barang/Jasa 103.219.878.540,00 99.382.630.453,00 96.28
c. Belanja Modal 35.875.596.687,00 34.828.682.507,00 97.08
Jumlah Seluruhnya 571.187.280.497,00 562.894.376.664,00 96.14
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran
keseluruhan sudah dapat dicapai dengan baik yakni sebesar 96.14%,
dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2017 yang mencapai
sebesar 94.21%, pada tahun 2017 dapat meningkat sebesar 1.93%, dengan
peningkatan realisasi untuk keseluruhan pada belanja pegawai, belanja
barang/jasa dan belanja modal. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018
terealisasi sebesar 95.99%, yang merupakan penyerapan lebih tinggi
dibandingkan tahun 2017 sebesar 94.26%. Sedangkan realisasi Belanja
Langsung tahun 2018 dapat mencapai 96.57% sedangkan pada belanja
langsung tahun 2017 hanya mencapai 93.90%. Hal ini dapat dilaksanakan
penyerapan yang lebih tinggi karena seluruh kegiatan yang ada dapat
dilaksanakan secara optimal.
Realisasi Belaja Langsung per Program dan Kegiatan yang dikelola dalam
DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2018 secara rinci, tampak sebagai berikut:
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4,106,942,499 3,878,537,356 94.44
1 Penyediaan jasa surat menyurat
23,228,000 18,362,000 79.05
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
328,290,799 212,827,438 64.83
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
431,875,000 385,579,150 89.28
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
490,408,700 484,958,418 98.89
5 Penyediaan alat tulis kantor 360,030,100 359,776,150 99.93
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
234,986,900 226,516,150 96.40
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
39,897,500 35,328,000 88.55
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
49,860,000 47,640,000 95.55
9 Penyediaan makanan dan minuman
181,180,500 155,710,500 85.94
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
319,335,000 307,989,550 96.45
11 Pengelolaan Keuangan SKPD
1,647,850,000 1,643,850,000 99.76
II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2,435,039,000 2,102,690,150 86.35
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
340,000,000 339,957,950 99.99
13 Pengadaan mebeleur 120,000,000 120,000,000 100.00
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12,000,000 12,000,000 100.00
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
330,950,000 328,455,000 99.25
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
684,264,000 377,895,900 55.23
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26,000,000 26,000,000 100.00
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
96,825,000 84,865,000 87.65
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
600,000,000 588,968,000 98.16
20 Inventarisasi Barang Daerah
225,000,000 224,548,300 99.80
III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
772,600,000 624,979,700 80.89
21 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
722,600,000 574,979,700 79.57
22 Pembinaan Disiplin Pegawai
50,000,000 50,000,000 100.00
IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
583,748,200 572,420,247 98.06
23 Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan
233,278,200 225,690,247 96.75
24 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di bidang pendidikan
65,000,000 61,780,000 95.05
25 Pembinaan Administrasi Aset
200,000,000 199,980,000 99.99
26 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah
85,470,000 84,970,000 99.41
V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
280,000,000 279,907,450 99.97
27 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
70,000,000 69,971,950 99.96
28 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
70,000,000 69,979,200 99.97
29 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
25,000,000 24,976,300 99.91
30 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran
100,000,000 99,980,000 99.98
31 Kegiatan Penyusunan 15,000,000 15,000,000 100.00
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
LAKIP Kabupaten
VI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
3,281,459,000 3,183,708,000 97.02
32 Pembangunan gedung sekolah
630,000,000 629,361,000 99.90
33 Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Perlengkapannya
360,000,000 350,435,000 97.34
34 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
80,000,000 77,031,000 96.29
35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
43,000,000 42,616,000 99.11
36 Pengadaan Mebeler Sekolah
105,000,000 104,720,500 99.73
37 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal
66,600,000 66,600,000 100.00
38 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1,574,200,000 1,493,386,500 94.87
39 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
29,450,000 29,450,000 100.00
40 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
30,000,000 30,000,000 100.00
41 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
30,000,000 28,500,000 95.00
42 Lomba kreativitas anak dan guru TK
37,679,000 37,679,000 100.00
43 Penyelenggaraan Gebyar PAUD
137,280,000 137,280,000 100.00
44 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK
75,000,000 73,400,000 97.87
45 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal
83,250,000 83,249,000 100.00
VII PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
57,851,071,721 55,542,898,160 96.01
46 Pembangunan gedung sekolah
85,000,000 78,098,000 91.88
47 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
100,000,000 97,050,000 97.05
48 Pembangunan ruang serbaguna/aula
200,000,000 199,657,000 99.83
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
49 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1,130,000,000 1,129,989,000 100.00
50 Pembangunan ruang ibadah
266,000,000 265,310,000 99.74
51 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/SDLB
460,000,000 460,000,000 100.00
52 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1,365,000,000 1,363,915,800 99.92
53 Pengadaan mebeluer sekolah
1,317,500,000 1,154,192,250 87.60
54 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
325,000,000 323,721,000 99.61
55 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB
50,000,000 49,870,000 99.74
56 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
90,000,000 89,750,000 99.72
57 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
30,000,000 25,562,500 85.21
58 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD
236,050,000 228,855,000 96.95
59 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
200,000,000 156,250,000 78.13
60 Penyediaan beasiswa transisi
220,000,000 71,625,000 32.56
61 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
275,000,000 89,791,500 32.65
62 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
50,000,000 50,000,000 100.00
63 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester
1,592,292,321 1,394,638,410 87.59
64 Lomba Siswa SD / MI 830,685,500 357,638,500 43.05
65 Lomba Siswa SMP / MTs 400,000,000 362,127,000 90.53
66 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs
558,536,900 458,632,000 82.11
67 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SD (DAK)
6,194,884,000 6,194,883,500 100.00
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
68 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SMP (DAK )
1,805,618,000 1,800,866,200 99.74
69 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD
29,129,525,000 28,484,809,000 97.79
70 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP
6,879,480,000 6,653,816,500 96.72
71 Pengembangan Sekolah Satu Atap
150,000,000 149,405,000 99.60
72 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DID)
240,000,000 239,581,000 99.83
73 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal
400,000,000 400,000,000 100.00
74 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan
200,000,000 189,900,000 94.95
75 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD
2,660,500,000 2,617,229,000 98.37
76 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP
200,000,000 200,000,000 100.00
77 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/SMPLB
210,000,000 205,735,000 97.97
VIII PENDIDIKAN NON FORMAL
310,000,000 305,102,000 98.42
78 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
30,000,000 30,000,000 100.00
79 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
100,000,000 100,000,000 100.00
80 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
75,000,000 71,400,000 95.20
81 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30,000,000 28,702,000 95.67
82 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal
75,000,000 75,000,000 100.00
IX PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
6,710,000,000 6,520,849,400 97.18
83 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
120,000,000 114,965,000 95.80
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
84 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang TK/SD
156,200,000 49,567,900 31.73
85 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
50,000,000 50,000,000 100.00
86 Seleksi Calon Kepala Sekolah
425,000,000 425,000,000 100.00
87 Bintek Pakem Bagi Guru SD
300,000,000 300,000,000 100.00
88 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK
25,000,000 25,000,000 100.00
89 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan
50,000,000 43,525,000 87.05
90 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru
150,000,000 147,877,500 98.59
91 Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutor pendidikan masyarakat
30,000,000 30,000,000 100.00
92 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP/Dikmen
35,000,000 35,000,000 100.00
93 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SMP/Dikmen
370,600,000 352,325,000 95.07
94 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal
4,863,200,000 4,815,075,000 99.01
95 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD
35,000,000 32,514,000 92.90
96 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100,000,000 100,000,000 100.00
X MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
764,375,000 717,502,004 93.87
97 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
125,000,000 124,437,500 99.55
98 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
50,000,000 48,750,000 97.50
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
99 Pembinaan Komite Sekolah 133,500,000 123,228,000 92.31
100 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
80,000,000 76,320,559 95.40
101 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50,000,000 44,211,000 88.42
102 Manajemen Pendataan Pendidikan
225,875,000 218,104,945 96.56
103 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Program kegiatan Pendidikan ( Pendampingan USAID)
100,000,000 82,450,000 82.45
XI PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
460,000,000 452,935,000 98.46
104 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
400,000,000 394,735,000 98.68
105 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
60,000,000 58,200,000 97.00
XII PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
962,000,000 934,130,500 97.10
106 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
300,000,000 286,850,000 95.62
107 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
142,000,000 139,740,000 98.41
108 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
270,000,000 268,095,000 99.29
109 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
50,000,000 49,463,500 98.93
110 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
200,000,000 189,982,000 94.99
XIII PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH
1,324,500,000 1,274,333,237 96.21
111 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
700,000,000 669,666,000 95.67
112 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
269,500,000 254,477,737 94.43
113 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
95,000,000 90,189,500 94.94
114 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
260,000,000 260,000,000 100.00
79,841,735,420 76,389,993,204 95.68
2. Akuntabilitas Keuangan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, membawahi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan (UPT SMP dan UPT SKB)
dengan alokasi anggaran dan realisasi tahun 2018, terdiri dari :
NO UPT DINAS JML ANGGARAN REALISASI %
1 UPT SKB Batang 1 656,965,400 652,560,883 99.33
2 UPT SMP 47 2,430,141,800 2,401,947,617 98.84
TOTAL 52 3.087.107.200 3.054.508.500 98.94
Adapun anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan
operasional pada UPT tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:
a. UPT SKB Batang
Unit Pelaksa Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada tahun
2018 melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp. 656.965.400,00 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar Rp. 640.124.975,00. Dari alokasi tersebut dapat terealisasi
sebesar 99.33% dengan predikat baik. Alokasi dan Realisasi Anggaran
UPT SKB Batang pada tahun 2018, tampak sebagai berikut:
No Program Jml Keg
Anggaran Realisasi %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 74,739,400 70,373,081 94.16
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 8,400,000 8,400,000 100.00
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 186,684,000 186,683,302 100.00
4 Program Pendidikan Non Formal
1 387,142,000 387,104,500 99.99
JUMLAH 10 656,965,400 652,560,883 99.33
b. UPT SMP Negeri
Pada tahun anggaran 2018 Alokasi APBD Kabupaten Batang untuk
operasional rutin UPT SMP Negeri sebanyak 47 Sekolah sebesar Rp.
2.430.141.800,00 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.
2.400.149.215,00. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2018 untuk
UPT SMP mencapai 98.84% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar
99.52 %. Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran UPT SMP Negeri se
Kabupaten Batang secara rinci adalah sebagai berikut:
NO UPT ANGGARAN
% DPA REALISASI
1 SMP N 1 BATANG 59,960,000 59,960,000 100.00
2 SMP N 2 BATANG 68,424,900 68,304,900 99.82
3 SMP N 3 BATANG 69,698,600 69,698,600 100.00
4 SMP N 4 BATANG 73,027,500 73,027,500 100.00
5 SMP N 5 BATANG 65,688,000 62,199,108 94.69
6 SMP N 6 BATANG 68,542,500 68,142,500 99.42
7 SMP N 7 BATANG 50,300,000 50,297,385 99.99
8 SMP N 8 BATANG 35,881,100 35,281,100 98.33
9 SMP N 9 BATANG 52,441,000 51,327,445 97.88
10 SMP N 1 WARUNGASEM 63,521,500 63,321,500 99.69
11 SMP N 2 WARUNGASEM 47,234,000 46,434,000 98.31
12 SMP N 3 WARUNGASEM 25,481,000 24,931,980 97.85
13 SMP N 1 WONOTUNGGAL 56,899,000 56,799,000 99.82
14 SMP N 2 KANDEMAN 37,646,000 37,434,280 99.44
15 SMP N 2 WONOTUNGGAL 26,377,800 26,377,800 100.00
16 SMP N 1 TULIS 68,772,000 61,851,050 89.94
17 SMP N 1 KANDEMAN 193,778,000 192,778,000 99.48
18 SMP N 2 TULIS 54,931,800 51,026,143 92.89
19 SMP N 3 KANDEMAN 34,522,700 33,669,700 97.53
20 SMP N 1 SUBAH 58,593,800 57,040,500 97.35
21 SMP N 1 PECALUNGAN 58,392,500 57,915,000 99.18
22 SMP N 2 SUBAH 39,804,500 38,648,500 97.10
23 SMP N 3 SUBAH 18,903,000 18,703,000 98.94
24 SMP N 1 LIMPUNG 67,540,700 67,046,297 99.27
25 SMP N 2 LIMPUNG 113,872,500 113,841,500 99.97
26 SMP N 3 LIMPUNG 21,201,400 21,201,400 100.00
27 SMP N 1 BANYUPUTIH 23,280,000 23,080,000 99.14
28 SMP N 1 GRINGSING 75,788,000 75,788,000 100.00
29 SMP N 2 GRINGSING 28,708,500 27,838,275 96.97
30 SMP N 3 GRINGSING 52,772,600 52,772,600 100.00
31 SMP N 4 GRINGSING 31,303,400 31,097,640 99.34
32 SMP N 1 TERSONO 43,906,600 43,666,600 99.45
33 SMP N 2 TERSONO 20,746,000 20,546,000 99.04
34 SMP N 3 TERSONO 27,164,600 27,136,600 99.90
35 SMP N 1 BANDAR 138,783,000 138,183,000 99.57
36 SMP N 2 BANDAR 43,474,500 43,100,354 99.14
37 SMP N 3 BANDAR 29,062,800 29,062,700 100.00
38 SMP N 4 BANDAR 33,802,700 33,546,730 99.24
39 SMP N 1 BLADO 61,627,200 61,511,350 99.81
40 SMP N 2 BLADO 27,794,300 27,639,068 99.44
41 SMP N 3 BLADO 21,271,500 21,268,500 99.99
42 SMP N 1 REBAN 51,246,500 51,045,500 99.61
43 SMP N 2 REBAN 30,772,000 30,729,712 99.86
44 SMP N 3 REBAN 28,173,900 27,648,900 98.14
45 SMP N 1 BAWANG 65,330,000 65,330,000 100.00
46 SMP N 2 BAWANG 28,410,800 28,410,800 100.00
47 SMP N 3 BAWANG 35,287,100 35,287,100 100.00
JUMLAH 2,430,141,800 2,401,947,617 98.84
3. Alokasi Anggaran yang Langsung ke Sekolah
a. Aloksi Anggaran yang Bersumber dari APBN
1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah disalurkan langsung oleh
Kas Umum Negera ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dan
langsung ke Rekening Sekolah, sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah, serta Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 971 -7791 Tahun 2018, bahwa pencatatan alokasi anggaran
dana BOS di Sekolah Negeri dicatat dalam APBD Kabupaten. Adapun
alokasi dan realisasi Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Batang
Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
a) Dana BOS pada Sekolah Negeri yang dicatat dalam DPA Dinas
No Jenjang Jml Anggaran
Realisasi % Saldo Akhir 2017
Alokasi BOS 2018
1 SD Negeri 543 640.920.000 47.066.560.000 46.270.904.155 96.99
2 SMP Negeri 51 292.949.612 22.135.800.000 22.320.784.931 99.52
Jumlah 594 933.869.612 69.202.360.000 68.591.689.086 97.80
-
b) Dana BOS pada Sekolah Swasta
No Jenjang Jml Anggaran Realisasi %
1 SD Swasta 3 617.440.000 617.440.000 100
2 SMP Swasta 20 2.420.800.000 2.420.800.000 100
Jumlah 23 3.038.240.000 3.038.240.000 100
2) Dana Bantuan Pemerintah Pusat (APBN) Tahun 2018
Dana Bantuan Pemerintah Pusat (APBN Tahun 2018 diluncurkan oleh
Pemerintah untuk membantu percepatan peningkatan sarana prasarana
pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sanitasi/jamban,
dan manajemen sekolah rujukan. Dana Bantuan Pemerintah Pusat (APBN)
tahun 2018 mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan di
Kabupaten Batang.
Adapun Rincian Alokasi dan Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat
(APBN) tahun 2018, adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Sekolah Dasar
No Nama Sekolah Jenis Bantuan Anggaran Realisasi %
1 SDN TEMBOK 01 Ruang Kelas Baru (RKB)
158,387,000 158,387,000 100
2 SDIT PERMATA HATI BATANG
Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
3 SD NEGERI SIMPAR Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
4 SDN KARANG-GENENG 02
Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
5 SD NEGERI TOSO 02 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
6 SD NEGERI WONOKERSO 02
Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
7 SDN GERLANG Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
8 SDN KALISALAK 03 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
9 SDN SURJO 2 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
10 SDN BULU 02 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
11 SDN KALISALAK 02 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
12 SDN KEDAWUNG 04 Perpustakaan 149,842,000 149,842,000 100
13 SD NEGERI BESANI Rehabilitasi Ruang Belajar
307,271,000 307,271,000 100
14 SDN WONOSOBO 1 Rehabilitasi Ruang Belajar
98,621,000 98,621,000 100
JUMLAH
2,212,541,000 2,212,541,000 100
b. Bantuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
No Nama Sekolah Jenis Bantuan Anggaran Realisasi %
1 SMP Darul Ma'arif Sekolah berbasis pondok pesantren
50,000,000 50,000,000 100
2 SMPN 1 Gringsing Program Pembinaan Kelas Olahraga
50,000,000 50,000,000 100
3 SMPN 1 Batang Renovasi 1,002,796,000 1,002,796,000 100
4 SMPN 3 Batang Renovasi 924,452,000 924,452,000 100
5 SMPN 1 BATANG Pembinaan SMP Rujukan
100,000,000 100,000,000 100
6 SMPN 1 GRINGSING Pembinaan SMP Rujukan
100,000,000 100,000,000 100
7 SMPN 3 Batang Pembinaan SMP Rujukan
100,000,000 100,000,000 100
8 SMPN 1 LIMPUNG Peralatan Lab IPA
30,571,000 30,571,000 100
9 SMPN 1 SUBAH Peralatan Lab IPA
30,571,000 30,571,000 100
10 SMPN 1 WONOTUNGGAL
Peralatan Lab IPA
30,571,000 30,571,000 100
11 SMPN 3 LIMPUNG Peralatan Lab IPA
30,571,000 30,571,000 100
No Nama Sekolah Jenis Bantuan Anggaran Realisasi %
12 SMPN 3 WONOTUNGGAL SATAP
Peralatan Lab IPA
30,571,000 30,571,000 100
13 SMPN 8 BATANG Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
14 SMPN 1 BAWANG Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
15 SMPN 4 GRINGSING Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
16 SMPN 1 KANDEMAN Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
17 SMPN 2 TERSONO Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
18 SMPN 2 WONOTUNGGAL
Peralatan Lab TIK
237,745,168 237,745,168 100
19 SMPN 1 GRINGSING Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
20 SMPN 1 KANDEMAN Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
21 SMPN 1 LIMPUNG Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
22 SMPN 1 WONOTUNGGAL
Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
23 SMPN 2 LIMPUNG Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
24 SMPN 4 BATANG Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
25 SMPN 5 BATANG Peralatan Matematika
2,989,501 2,989,501 100
26 SMP Darul Ma Arif Banyuputih
Perpustakaan 282,593,000 282,593,000 100
27 SMPN 3 Wonotunggal Satap
Perpustakaan 282,593,000 282,593,000 100
28 SMPN 1 Blado Rehabilitasi 100,000,000 100,000,000 100
29 SMPN 2 Warungasem Rehabilitasi 50,000,000 50,000,000 100
30 SMPN 3 Tersono Rehabilitasi 50,000,000 50,000,000 100
31 SMPN 4 Bandar Rehabilitasi 100,000,000 100,000,000 100
32 SMPN 4 Gringsing Rehabilitasi 50,000,000 50,000,000 100
JUMLAH 4,842,686,516 4,842,686,516 100
c. Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka
No Nama Sekolah Alamat Nilai Realisasi %
1 SMP Negeri 1 Bawang Bawang 65.000.000 65.000.000 100
2 SMP Negeri 1 Blado Blado 62.500.000 62.500.000 100
Jumlah 127.500.000 127.500.000 100
d. Bantuan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan
Tahun 2018
No Nama Sekolah Alamat Nilai Realisasi %
1 SD N Wonokerso 02
Jl. Raya Limpung-Bawang KM. 3, Kel. Wonokerso, Kec. Limpung
90.000.000 90.000.000 100
2 SMP N 3 Blado Jl. Raya Blado Pagilaran Km.07, Kel. Kalisari, Kec. Blado
90.000.000 90.000.000 100
3 SD Negeri Sempu
Jl. Raya Limpung - Banyuputih Km.01, Kel. Sempu, Kec. Limpung
90.000.000 90.000.000 100
Jumlah 270.000.000 270.000.000 100
e. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
NO NAMA TUK ALAMAT Bantuan Nilai Realisasi %
1 Bina Karya Jl Gajah Mada No 205 Kauman Batang Kab Batang
PKK 115,000,000 115,000,000 100
2 BINA TRAMPIL COMPUTER
Jl. Raya Simbangsesa No 3 Rt 04 Rw 01 Tulis, Batang
PKK 34,500,000 34,500,000 100
3 LKP MEITA Cepagan RT 10 RW 03 Kel Cepagan Kec Warungasem
PKK 34,500,000 34,500,000 100
4 LKP NUR Jl. Raya Gapuro No 17 RT 5 RW 3
PKK 34,500,000 34,500,000 100
5 LPK CANGGIH
Jl Gama gg Kaswari 1 A Rt 04 Rw 05 Btg Rt 04/05 Batang
PKK 34,500,000 34,500,000 100
6 LPK Mizz@comp
Jl Raya Bandar Kauman No 163 Bandar Batang
PKK 69,000,000 69,000,000 100
7 PKG TUNAS MELATI
Desa Selokarto RT 14 RW 03 kec.pencalungan kab. Batang
PKG 10,000,000 10,000,000 100
8 PKG PAUD ARIMBI
Desa Banyuputih Kec. Banyuputih
PKG 10,000,000 10,000,000 100
9 PKG KUNCUP MEKAR
Desa Wonotunggal
PKG 10,000,000 10,000,000 100
NO NAMA TUK ALAMAT Bantuan Nilai Realisasi %
Kec. Wonotunggal Kab. Batang
10 PKG PAUD BINA DWIJA
Jl. Kanfer 8 No.40 Kalisalak
PKG 10,000,000 10,000,000 100
11 PKG BOUGENVIL
Jl. Raya Banjiran Kec. Warungasem
PKG 10,000,000 10,000,000 100
12 UPT SKB Kabupaten Batang
Jl raya Pantura No 7, Kec Subah, Kab Batang
Prasarana SKB
390,919,900 390,919,900 100
13 UPT SKB Kabupaten Batang
Jl raya Pantura No 7, Kec Subah, Kab Batang
TIK 50,000,000 50,000,000 100
14 UPT SKB Kabupaten Batang
Jl raya Pantura No 7, Kec Subah, Kab Batang
SKB 100,000,000 100,000,000 100
JUMLAH
912,919,900 912,919,900 100
3) BOP PAUD-DAK Non Fisik
Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018, dialokasikan untuk Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini baik TK Negeri maupun TK Swasta dan Kelompok Bermain,
Tempat Penitipan Anak serta Satuan PAUD Sejenis, dalam rangka
mendukung peningkatan proporsi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan
anak usia dini. Adapun realisasi BOP PAUD – DAK Non Fisik Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
No Jenis Jumlah
Lembaga Anggaran Realisasi %
1 TK Negeri (Masuk dalam DPA OPD)
7 252.000.000 252.000.000 100
2 SKB Batang 1 35.400.000 35.400.000 100
3 TK, KB, TPA dan SPS Swasta
582 13.959.600.000 13.864.980.000 99.32
TOTAL 590 14.247.000.000 14.152.380.000 99.33
Bantuan Operasional PAUD-DAK Non Fisik yang pada TK Negeri Pembina
dilaksanakan melalui DPA OPD, sedangkan untuk TK/KB/SPS yang
diselenggarakan masyarakat (swasta) dilaksanakan melalui mekanisme
Bantuan Hibah.
b. Bantuan Hibah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan APBD Kabupaten Batang
Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2018
mengeluarkan kebijakan Pemberian Bantuan Hibah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan melalui DPPKAD Kabupaten Batang, yang pelaksanaan teknisnya
berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam
rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah
ditetapkan dengan sasaran utama pada satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran bantuan hibah secara rinci
sebagai berikut:
NO JENIS BANTUAN ALOKASI REALISASI %
1 Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
25,000,000 25,000,000 100
2 Pavingisasi (Halaman Gedung) PAUD
20,000,000 20,000,000 100
3 Bantuan Pembuatan Kamar Mandi dan WC siswa
20,000,000 20,000,000 100
4 Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru)
100,000,000 100,000,000 100
5 Bantuan Pengadaan Komputer
75,000,000 75,000,000 100
6 Bantuan Pengadaan Perlengkapan
10,000,000 10,000,000 100
7 Bantuan Hibah Dewan Kesenian Daerah (DKD)
200,000,000 200,000,000 100
8 Bantuan Kesenian Drum band 30,000,000 30,000,000 100
9 Bantuan Kesenian Jaran Kepang
10,000,000 10,000,000 100
10 Bantuan Paguyuban Kuda Lumping
10,000,000 10,000,000 100
11 Bantuan pengadaan alat alat musik
25,000,000 25,000,000 100
12 Pengadaan Alat Seni Tradisional Kuda Lumping
20,000,000 20,000,000 100
13 Bantuan Peralatan Kuda Lumping
20,000,000 20,000,000 100
14 Pengadaan Seragam Kesenian
10,000,000 10,000,000 100
15 Bantuan Kelompok Seni Musik 100,000,000 100,000,000 100
16 Bantuan Kelompok Kesenian 150,000,000 150,000,000 100
NO JENIS BANTUAN ALOKASI REALISASI %
17 Belanja Hibah Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD
60,000,000 60,000,000 100
18 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
66,250,000 66,250,000 100
19
Penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Daerah
3,465,000,000 3,440,000,000 99.28
20 Bantuan Operasional Ujian Sekolah SMP/MTs
400,000,000 396,774,400 99.19
21 Penyelenggaraan Paket A setara SD
100,000,000 100,000,000 100
22 Penyelenggaraan Paket B setara SMP
400,000,000 375,000,000 93.75
23 Penyelenggaraan Paket C setara SMA
450,000,000 450,000,000 100
24 Penyelenggaraan Fasilitasi Keaksaraan Dasar
250,000,000 250,000,000 100
25 Bantuan Hibah Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya
66,210,000 66,210,000 100
26 Bantuan Pembelian Peralatan Drumband
35,000,000 35,000,000 100
27 Pembangunan Ruang Kelas Baru
150,000,000 150,000,000 100
28 Bantuan Pembelian Alat Drum Band
50,000,000 50,000,000 100
29 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas SMP
100,000,000 100,000,000 100
JUMLAH 6,417,460,000 6,364,234,400 99.17
Bantuan Hibah Bidang Pendidikan APBD Kabupaten Batang dalam bentuk
bantuan operasional untuk TK/RA/BA Swasta dimaksudkan untuk mendukung
pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan untuk menjamin
terselenggaranya operasional sekolah di SMP/MTs Swasta dan Program
Pendidikan Keaksaraan/Kesetaraan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan
hibah untuk operasional sekolah dan ujian sekolah. Pengadaan alat-alat dan
sarana prasarana sekolah diharapkan dapat meningkatkan jumlah sekolah yang
memenuhi standar minimal pendidikan serta standar nasional pendidikan.
c. Bantuan Sosial Individu Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Pendidikan Menengah
Dalam rangka peningkatan dan penyediaan aksesibilitas, kualitas, daya saing
pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah peserta didik berprestasi dari
keluarga miskin pada jenjang pendidikan menengah sebagai implementasi dari
Misi Bupati Batang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun
2017-2022 halaman V-3 Nomor 5, yaitu memastikan penduduk usia pendidikan
menengah bersekolah dengan biaya terjangkau, pada tahun anggaran 2018
Pemerintah Kabupaten Batang telah mengalokasikan Penyediaan Beasiswa
Siswa Miskin Berprestasi Pendidikan Menengah pada tahun anggaran 2018
sebesar Rp. 850.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 764.000.000,00
(89.88%) kepada 764 siswa pendidikan menengah di Kabupaten Batang dengan
penerimaan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
siswa per tahun.
Sedangkan rekapitulasi anggaran dari seluruh sumber anggaran secara
keseluruhan di bidang pendidikan dan Kebudayaan di atas adalah sebagai berikut:
No Uraian Jml
Keg / Sek
Anggaran Tahun 2018
Realisasi Keuangan
%
1 DISDIKBUD
Belanja Tidak Langsung 1 417.813.822.052 414.780.851.929 95.99
Belanja Langsung 114 79,841,735,420 76,389,993,204 95.68
2 UPT SKB Batang 1 656,965,400 652,560,883 99.33
3 UPT SMP Negeri 47 2,430,141,800 2,401,947,617 98.84
4 BOS Reguler Negeri 594 70.136.229.612 68.591.689.086 97.80
5 BOS Reguler Swasta 23 3.038.240.000 3.038.240.000 100
6 Dana Bantuan Pemerintah Pusat
65 8.365.647.416 8.365.647.416 100
7 DAK Non Fisik Swasta 582 13.959.600.000 13.864.980.000 99.32
8 Hibah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan APBD Kabupaten Batang
29 6,417,460,000 6,364,234,400 99.17
9 Bantuan Sosial Individu Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Pendidikan Menengah
1 850.000.000 764.000.000 89.88
JUMLAH 1.457 603.509.841.700 595.214.144.535 98.62
BAB IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Keberhasilan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai Organisasi
Perangkat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga
daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan
sarana secara efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan uraian dari beberapa data tersebut di atas, maka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam melaksanakan
tugasnya pada tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil dengan baik, karena
semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan baik. Hal tersebut
terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran terhadap indikator kinerja keseluruhan
dicapai sebesar 105.27% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan secara
ringkas hasil pengukuran sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dengan rata-
rata tingkat pencapaian sasaran sebesar 106.13% meliputi:
1) Peningkatan proprosi penduduk yang mendapatkan layanan
pendidikan anak usia dini dilihat dari indikator Angka Partisipasi
PAUD dicapai sebesar 81.58% dari target yang ditetapkan tahun
2018 sebesar 78.15% dan dibandingkan tahun 2017 sebesar
80.39%, artinya dari total 38.983 penduduk usia 4-6 tahun pada
tahun 2018 terdapat 31.803 anak yang terlayani jenjang PAUD pada
jalur formal maupun nonformal.
2) Peningkatan proprosi penduduk yang mendapatkan layanan
pendidikan sekolah dasar dilihat dari Angka Partisipasi Kasar
SD/Sederajat tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 107.27%
melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 104.80% dan
capaian tahun 2017 sebesar 102.36%, artinya dari 71.614 penduduk
usia 7-12 tahun tercatat di Kabupaten Batang terdapat 76.817 siswa
yang terlayani pada jenjang sekolah dasar/sederajat. Angka selisih
5.203 anak ini menunjukkan masih terdapat siswa yang
mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten
Batang yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun dan
dimungkinkan terdapat penduduk di daerah Kabupaten/Kota lain
yang bersekolah di Kabupaten Batang.
3) Peningkatan proprosi penduduk yang mendapatkan layanan
pendidikan sekolah menengah pertama dilihat dari Angka Partisipasi
Kasar SMP/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 97.41% melampaui
dari target yang ditetapkan sebesar 95.55% dan capaian tahun 2017
sebesar 95.49%, artinya dari jumlah 34.747 penduduk usia 13-15
tahun di Kabupaten Batang terdapat sebesar 33.847 orang yang
mendapatkan layanan pendidikan SMP/Sederajat di kabupaten
Batang pada tahun 2018.
4) Peningkatan proprosi penduduk yang mendapatkan layanan
pendidikan nonformal dilihat dari peningkatan indikator Angka Melek
Huruf Penduduk Usia Produktif tahun 2018 sebesar 99.80%
melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 99.75% dan capaian
tahun 2017 sebesar 99.47%.
b. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif
dan partisipatif, yang dilihat dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:
1) Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4 jenjang PAUD, SD dan
SMP Tahun 2018 sebesar 94.81% melampaui dari target yang
ditetapkan sebesar 84.48% dan capaian tahun 2017 sebesar
85.84%. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus
mendorong dan memberikan motivasi kepada pendidik di Kabupaten
Batang agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 bagi
yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah
memenuhi kualifikasi S1/D4.
2) Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan
kompetensi meningkat pada tahun 2018 sebesar 81.19% melampaui
dari target yang ditetapkan sebesar 79.33% dan capaian tahun 2017
sebesar 76.22%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan
kompetensi guru dengan menyelenggarakan pelatihan kompetensi
bagi guru efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar
inovatif, responsif dan partisipatif.
c. Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan
nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang
berbasis kearifan lokal, yang dilihat dari indikator sebagai berikut:
1) Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan
tahun 2018 sebanyak 12 kali dan telah menunjukkan prestasi di
tingkat nasional berupa Juara Umum Karnaval Keprajuritan
Nusantara yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah.
2) Jumlah grup kesenian yang dibina pada tahun 2018 relatif konsisten
dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 565 grup/kelompok.
3) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
meningkat pada tahun 2018 sebanyak 362 buah dari target tahun
2018 sebanyak 320 buah dan capaian tahun 2017 sebanyak 229
buah, hal ini disebabkan karena adanya inventarisasi benda, situs
dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari lokasi kecamatan
maupun desa pada tahun 2018.
2. Akuntabilitas keuangan dilihat dari realisasi belanja pada DPPA OPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 79.841.735.420,-, dapat direalisasi sebesar Rp.
76.389.993.204,- (95.68%). Tinjauan akuntabilitas keuangan dilihat dari
program yang diselenggarakan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran
sebesar 94.44 % menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
97.33%. Penurunan realisasi ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran
dan tidak mengurangi output dari setiap kegiatan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi
anggaran sebesar 86.35% menurun dibandingkan tahun sebelumnya
99.02%. Penurunan realisasi ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran
dan tidak mengurangi output dari setiap kegiatan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dicapai dengan realisasi sebesar
80.89 % menurun diandingkan tahun sebelumnya 99.98%. Penurunan
realisasi ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran, yaitu untuk
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas
pelayana aparatur, anggaran dapat direalisasikan mencapai 98.06%
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 97.37%.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dapat direalisasikan 99.97% meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya 99.93% dengan output pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat direalisasikan sebesar 97.02%
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 95.59%.
g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun direalisasikan
sebesar 96.01% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 92.41%.
h. Program Pendidikan Non Formal direalisasikan sebesar 98.42%
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 95.05%.
i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
direalisasikan sebesar 97.18% meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 95.06%.
j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan direalisasikan sebesar
93.87% menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 95.95%.
Penurunan realisasi ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran dan
tidak mengurangi output dari setiap kegiatan.
k. Program Pengembangan Nilai Budaya direalisasikan sebesar 98.46%
menurun dibandingkan tahun sebelumnya 99.85%. Penurunan realisasi ini
merupakan bagian dari efisiensi anggaran dan tidak mengurangi output
dari setiap kegiatan.
l. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya direalisasikan sebesar 97.10%
menurun dibandingkan tahun sebelumnya 98.83%. Penurunan realisasi ini
merupakan bagian dari efisiensi anggaran dan tidak mengurangi output
dari setiap kegiatan.
m. Program Pengelolaan Keragaman Budaya direalisasikan sebesar 96.21
menurun dibandingkan tahun sebelumnya 98.21%. Penurunan realisasi ini
merupakan bagian dari efisiensi anggaran dan tidak mengurangi output
dari setiap kegiatan.
3. Akuntabilitas realisasi keuangan untuk belanja secara keseluruhan baik dari
anggaran yang ada pada UPT SKB, UPT SMP Negeri, BOS Reguler, Bantuan
Pemerintah maupun Belanja Hibah dan Belanja Sosial Individu BSM sudah
diatas 90% artinya selain adanya efisiensi juga sudah dapat menunjukkan
penyelenggaraan operasional rutin kegiatan yang sudah baik.
B. Permasalahan
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan pada tahun anggaran 2018 guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan
diantaranya adalah terdapat indikator kinerja yang belum dapat dicapai melampaui
target yang ditetapkan yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan
kebudayaan terhadap sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja
aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan
menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat, dicapai
sebesar 74.20% dari target yang ditetapkan sebesar 80.05% dan capaian
tahun 2017 sebesar 76.00%, artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang perlu melakukan pembenahan tata kelola dan tata nilai
layanan pendidikan dengan memperbaiki fasilitas, prosedur, ketepatan waktu
layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan ligalisir, rekomendasi pindah
sekolah, penerbitan surat keterangan, pengaduan masyarakat serta
pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat dan Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat
yang merupakan indikator sasaran kualitas pendidikan pada tahun 2018
untuk Rata-Rata Nilai Ujian SD/ Sedrajat tahun 2018 dicapai sebesar 6.87
padahal target yang ditetapkan sebesar 7.35 dan capaian tahun sebelumnya
sebesar 7.52, sedangkan Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat tahun 2018
dicapai sebesar 5.26 padahal target yang ditetapkan sebesar 6.25, sehingga
perlu mendapatkan perhatian serius dari bidang teknis, pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan pelaksana ujian nasional.
C. Strategi Pemecahan Masalah
Adapun strategi pemecahan masalah yang dapat diantisipasi dan
dilaksanakan seoptimal mungkin dalam menghadapi permasalahan tersebut
antara lain adalah:
1. Melakukan terobosan kratif dan inovatif dalam memberikan pelayanan
pendidikan terhadap masyarakat utamanya dalam memperbaiki fasilitas,
prosedur, ketepatan waktu layanan-layanan pendidikan seperti pengurusan
ligalisir, rekomendasi pindah sekolah, penerbitan surat keterangan,
pengaduan masyarakat serta pelayanan pendidikan lainnya yang ada.
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur untuk menyelesaikan seluruh
kegiatan pada target yang telah ditetapkan antara lain dengan menyusun
agenda dan jadwal setiap masing-masing lini kinerja.
3. Secara rutin melaksanakan koordinasi antara bidang dan bagian yang ada
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sehingga
apabila ditemui permasalahan-permasalahan sedini mungkin bisa dilakukan
tindakan perbaikan maupun antisipatif;
4. Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya dan
berkomitmen seluruh personil yang ada untuk dapat menyelesaikannya
sesuai dengan target yang ditentukan dan tepat waktu;
5. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak / instansi
terkait yang mendukung dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyusun strategi dan troboson untuk peningkatan prestasi ujian nasional
tingkat Kabupaten.
D. Penutup
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018, semoga dapat menjadi
bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan serta kinerja yang akan datang.
Batang, 31 Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang,
ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19630128 198703 1 006
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018