1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1964 tanggal 8 Maret 1964, yang secara geografis luas wilayah
seluruhnya 35.376.5 km persegi, termasuk sungai, danau dan tepi pantai.
Provinsi Lampung terletak pada ujung tenggara Pulau Sumatra dengan letak
geografis berada antara 103º40’ - 105º50’ Bujur Timur dan 3º45 - 6º45 Lintang
Selatan. Secara administrasi batas-batas wilayah Provinsi lampung adalah
sebelah selatan berbatasan dengan selat sunda, sebelah Utara berbatasan denga
Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Bengkulu, sebelah Timur berbatasan
dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
. Daerah ini memiliki 14 Kabupaten/kota yang terdiri dari sembilan kabupaten,
yaitu: Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat,
Tulang Bawang, Tangamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran; dan dua
kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, yang meliputi 182
kecamatan dan 2.065 desa/kelurahan.
Data penduduk berdasarkan pemeluk agama adalah :
a. Islam : 6.779.928 Jiwa
b. Kristen : 141.899 Jiwa
c. Katolik : 131.585 Jiwa
d. Hindu : 205.200 Jiwa
e. Budha : 122.248 Jiwa
2
Sebelum ditetapkan sebagai Provinsi Lampung (UU Nomor 14 Tahun
1964) ia merupakan daerah karesidenan yang termasuk dalam wilayah Sumatera
Selatani lihat dari letak geografisnya Provinsi Lampung cukup strategis, karena
merupakan pintu gerbang pulau Sumatera yang menjadi lalu lintas antara pulau
Jawa Sumatera. Masyarakat Lampung juga dikenal sebagai masyarakat
heterogien. Kemajemukan ini merupakan kekayaan budaya bangsa namun di sisi
lain memiliki potensi konflik. Masyarakat Lampung sadar akan keragaman ini
sehingga Lampung tetap dalam suasana kondusif, walaupun ada riak-riak kecil
namun sejauh ini masih dapat di atasi. Hal ini disebabkan karena kesigapan dari
pemerintah yang senantiasa melakukan koordinasi/konsultasi dengan melibatkan
seluruh instansi terkait.
Suasanaa kondusif ini juga didukung oleh budaya leluhur masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini
tersirat dari slogan Sai Bhumi Ruai Jurai. Yang mempunyai arti, bahwa
Lampung terdiri dari dua jurai, tetapi keduanya menyatu menjadi masyarakat
Lampung untuk membangun. Hal ini seiring pula dengan slogan yang digulirkan
oleh Bapak Gubernur yaitu; Padamu Lampung Bagimu Bhaktiku dan
Untukmu Indonesia.
Kendatipun demikian perlu diantisipasi dengan adanya percepatan
pembangunan Iptek dan dinamika social di Era Globalisasi informasi, post
modernisme dan proses demokratisasi dapat berdampak positif maupun negative
terhadap norma dan tata nilai, sehigga benturan nilai, tingkat kerawanan dan
potensi konflik sosial maupun politik sangat tinggi, termasuk juga dibidang
3
keagamaan. Terlebih lagi kondisi dewasa ini, dimana reformasi sedang terjadi di
bidang ideology, politik, ekonomi, social maupun budaya. Dinamika itu semua
merupakan fakta yang sulit dihindarkan, dan tentunya perlu diidentifikasi,
dirumuskan permasalahannya dan dicari solusi yang bersifat antisipatif dalam
konteks pembangunan agama di provinsi Lampung.
.Dilihat dari hal tersebut di atas, maka peran FKUB menjadi amat penting dan
mendasar sebagai wadah pembinaan umat khususnya dan masyarakat pada
umumnya., sehingga suana masyarakat Lampung yang sudah cukup kondusif ini
akan lebih terbina untuk menjaga munculnya gesekan-gesekan baru yang berasal
dari luar sistem yang sudah dibangun dengan baik.
Observasi lapangan Diklat PIM III dengan memilih judul “ Peningkatan Peran
FKUB di Provinsi Lampung cukup relavan sebagai satu sumbangsih pemikiran
dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang damai dan sejahtera
berdasarkan anlisis data-data lapangan yang ada.
B. Issau Aktual
Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa nara sumber Pemda, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ketua dan pengurus FKUB Provinsi Lampung
dan Kesbang Pol Provinsi Lampung. Maka ditemukan issu-issu actual seperti di bawah
ini :
1. Belum adanya SOP pendirian rumah Ibadah
2. Belum adanya Visi, Misi FKUB
3. Belum berfungsiinya secretariat FKUB
4. Belum adanya anggaran operasional
4
5. Pelaksanaan program belum optimal
6. Lemahnya sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006
7. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendirian rumah Ibadah
8. Belum optimalnya job diskription pengurus FKUB
9. Koordinasi Instansi terkait tentang pendirian rumah Ibadah belum optimal
10. Tatakelola administrasi belum optimal
11. Belum adanya Pergub tentang KUB
12. Masih tenjadinya gesekan antara suku yang berpotensi mengganggu kondisi
umat beragama
13. Masih adanya pemhaman agama yang rendah dan fanatic
C. Prioritas Issu Aktual
1. Belum Adanya Peraturan Gubernur Tentang KUB
2. Masiih Lemahnya Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006
3. Masih tenjadinya gesekan antar suku yang berpotensi mengganggu kondisi
umat beragama
4. Lemahnya pemeliharaan kerukunan umat beragama
5
Tabel 1.1
PRIORITAS ISU AKTUAL
BERDASARKAN USG DAN PERKEMBANGANNYA
NO ISU AKTUAL
KRITERIA
TOTAL RANGKING
U S G
1
Belum adanya SOP
pendirian rumah
Ibadah
5
4
4
13
III
2
1. Belum adanya
Visi, Misi
FKUB
5
5
5
15
I
3
1. Belum
berfungsiinya
secretariat
FKUB
5
5
4
14
II
4 1. Belum adanya
anggaran
operasional
4 4 3 11 V
5 1. Pelaksanaan 4 4 4 12 IV
6
program
belum optimal
6 1. Lemahnya
sosialisasi
PBM Nomor
9 dan 8 tahun
2006
4 3 2 9 VI
7 14. Rendahnya
pemahaman
masyarakat
tentang
pendirian
rumah Ibadah
2.
8 15. Belum
optimalnya
job
diskription
pengurus
FKUB
3.
7
9 16. Koordinasi
Instansi
terkait tentang
pendirian
rumah Ibadah
belum optimal
4.
10 17. Tatakelola
administrasi
belum optimal
5.
11 18. Belum adanya
Pergub
tentang KUB
6.
12 19. Masih
tenjadinya
gesekan
antara suku
yang
berpotensi
mengganggu
8
kondisi umat
beragama
7.
13 20. Masih adanya
pemhaman
agama yang
rendah dan
fanatic
8.
( Catatan : U = Urgent, S = Seriousness, G = Growth )
Tabel 1.1
PRIORITAS ISU AKTUAL
BERDASARKAN USG DAN PERKEMBANGANNYA
NO ISU AKTUAL
KRITERIA
TOTAL RANGKING
U S G
1
1. Belum
Adanya
Peraturan
Gubernur
Tentang
KUB
5
5
5
15
I
9
2
1. Masiih
Lemahnya
Sosialisasi
PBM
Nomor 9
dan 8
tahun
2006
5
5
4
14
II
3 Masih tenjadinya
gesekan antar suku
yang berpotensi
mengganggu kondisi
5
4
4
13
III
Lemahnya
pemeliharaan
kerukunan umat
beragama
Catatan : U = Urgent, S = Seriousness, G = Growth )
Berdasarkan analisis urgent, seriousnees dan growth dengan mempertimbangkan
berbagai aspek yang akan mempengaruhi desindustriaalisasi dalam negeri adalah
merupakan persoalan yang mendesak dan prioritas yang segera diselesaikan dan
ditindak lanjuti atau dilaksanakan terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
anak bangsa, maka dengan demikian isu aktual yang menjadi skala prioritas ternyata
adalah :
“Mulai terjadinya peralihan dari sector industry ke perdagangan”
.
D. Lingkup Bahasan
10
D. Lingkup Bahasan
Yang menjadi lingkup pembahasan dalam laporan observasi lapangan ini adalah
“ Meningkatnya Peran FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
di Provinsi Lampung”
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Forum Kerukunan Umat Beragama
1. FKUB dan Kerukunan Umat Beragama
Kerukunan Umat Beragama menurut PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
adalah keadaan hubungan sesama Umat Beragama yang dilandasi toleransi,
saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam
pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh
masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun,
memelihara,dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan
kesejahteraan.
2. Kerukunan Umat Beragama
Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama
yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. (PBM pasal 1 ayat 1)
12
3. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat
beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan
umat beragama, (PBM pasal 1 ayat 2).
Kerukunan umat beragama pada dasarnya meliputi yaitu krukunan antar
umat beragama, kerukunan interen umat beragama, kerukunan antar, inter umat
beragama dengan pemerintah. Masing-masing kerukunan umat beragama itu
harus dipelihara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai.
4. Tugas FKUB
Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama menurut PBM Nomor 9 dan 8
Tahun 2006 Pasal 9 dibedakan antara tugas FKUB di provinsi dan kabupaten
sebagai berikut:
1. FKUB provinsi mempunyai tugas:
a. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
b. Menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat.
c. Menyalurkan aspirasi organisasi masyarkat keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai kebijakan pemerintah.
d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan
masyarakat.
2. FKUB Kabupaten mempunyai tugas:
a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
13
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan
masyarakat; dan
e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan FKUB
Terdapat dua kebijakan besar yang diambil pemerintah dalam membangun dan
memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu :
a. Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat pada umumnya dan
kelompok agama serta pemuka agama pada khususnya untuk menyelesaikan
sendiri masalah-masalah kerukunan umat beragama, seperti pendirian wadah-
wadah musyawarah antar umat beragama di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota,
dan kecamatan. Pemerintah dalam hal ini agama menfasilitasi danmemberi
dukungan terhadap berbagai dialog antar umat beragama, pendidikan agama
berwawasan kerukunan dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan
pemuka agama.
b. Pemerintah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan
umat beragama itu, baik yang dilakukan oleh umat sendiri maupun pemerintah.
Rambu-rambu dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
lau lintas kehidupan warga negara yang mungkin memiliki kepentingan bebeda
karena kebetulan mempunyai latar belakang yang berbeda.
14
Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam NKRI.
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggara otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan
dan antar pemerintahan daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan
kekhususan dan keragaman keagamaan di daerah.
Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya
alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras dengan
kepentingan masyarakat. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan
tantangan dalam persaingan-persaingan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Dari aspek kemasyarakatan, otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk
tidak terlalu banyak tergantung pemberian pemerintah dalam proses
pertumbuhan sehingga daerah mempunyai daya saing yang kuat dengan
15
peningkatan pemberdayaan lembaga kerukunan umat beragama di daerah,
pemerintah daerah mempunyai peran sebagai motivator dan fasilitator.
Peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator, harus dapat
dilihat dari aspek kebijakan dan aspek strategis sehingga lembaga FKUB dapat
melaksanakan tugasnaya secara efektif. Munculnya gejala powerless terhadap
lembaga-lembaga lokal yang diprakarsai oleh masyarakat tidak bisa dipandang
sebagai kesalahan pengurus lembaga tersebut, juga kurang berdayanya
pemerintah daerah dalam memfungsikan lembaga local sebagai kinerja
pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi.
Terlaksananya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan FKUB
perlu memperhatikan faktor-faktor kritis seperti referensi waktu, SDM pengurus,
kondisi dan situasi kerukunan umat beragama serta strategi pemberdayaan yang
disesuaikan dengan kondisi daerah.
Kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan peran FKUB ini
antara lain :
a. Membuat kesepakatan menjadikan FKUB sebagi forum antar umat
beragama agar tercipta saling pengertian, saling menghormati serta
menghargai kesetaraan dalam ajaran agama masing-masing. Pendekatan
yang dapat digunakan untuk memperoleh acuan kesepakatan dapat dilakukan
dengan kegiatan diskusi secara berkala yang difasilitasi oleh pemerintah
daerah.
16
b. Komitmen pemerintah daerah menjadikan FKUB sebagai lembaga terdepan
dalam penyelesaian masalah rumah ibdah, dengan meningkatkan komunikasi
dan memberikan informasi yang valid.
c. Menyiapakan program yang realistis dalam peningkatan kapasitas lembaga
FKUB dengan pelatihan tentang tehnik penyelesaian masalah.
d. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan mitra FKUB, dengan peningkatan
kualitas pelayan yang sama kepada semua umat beragama dan tidak
diskriminatif.
e. Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2009 tentang
Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8,9, dan 10 PBM. Hasil penelitian
antara lain menyimpulkan bahwa sebagian besar FKUB yang diteliti telah
menjalankan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8, 9, dan 10 PBM.
Hanya saja pelaksanaan tugas tersebut masih kurang optimal karena
cakupannya masih terbatas. Untuk itu FKUB perlu memiliki job description
dan program kerja yang jelas dan terukur. Sesi ini mendapat apresiasi cukup
baik dari peserta, terbukti dengan respon peserta mengemukakan
permasalahan FKUB di wilayahnya masing-masing..
f. Peran dan fungsi FKUB dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan
damai saat ini dihadapkan pada tantangan dinamika sosial yang
complicated. Khususnya dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah, FKUB
sangat diharapkan perannya karena FKUB dapat dijadikan media bagi para
pemeluk agama untuk saling tukar informasi yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama yang dapat menggangu kamtibmas.
17
C.Pluralisme Budaya
Secara harfiah pengertian budaya sering digunakan untuk
menerjemahkan istilah inggris yaitu culture yang berarti mengerjakan tanah dan
mengelola, memlihara ladang. Namun pengertian inti kemudian bermakna
sebagai way of life yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas
tertentu pula dari suatau bangsa. Budaya adalah yang membuat orang Jawa
seperti orang Jawa, orang Sunda seperti orang Sunda, orang Padang seperti
orang Padang, dll.
Keberagaman keyakinan itu terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk
di Indonesia. Indonesia selain beragam keyakinan, juga beragam budaya, ras dan
bahasa. Keragaman ini dalam satu sisi merupakan modal bangsa karena dengan
berbagai potensi itu. Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar yang dapat
menanamkan nilai-nilai saling menghargai, kerja sama, gotong royong, nilai-
nilai humanis lainnya dan sebagaimana. Nilai-nilai luhur seperti ini hanya
mungkin diperoleh melalui kondisi dan situasi yang menggambarkan
keragaman. Semboyan Negara Republik Indonesia yang berbunyi Bhineka
Tunggal Ika mengajarkan kehidupan dalam keragaman budaya.
Dalam Pasal 29 UUD 1945 menegaskan, bahwa ;Negara berdasarkan atas
ketuhanan Yang Maha Esa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
18
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaan itu.
Amanat Undang-undang Dasar 1945 dimaksud diatas menjamin
kemerdekaan / kebebasan masyarakatnya untuk memeluk agama dan
kepercayaannya.
Komponen-komponen budaya secara umum dapat dikatakan ada 3
komponen, yaitu : 1) Bahasa; 2) Agama; 3) Sikap yang saling bertentangan,
meliputi : Sopan santun dan kebiasaan; Seni; Pendidikan; Humor;
Organisasi sosial.
Pemerintah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan
umat beragama itu, baik yang dilakukan oleh umat sendiri maupun pemerintah.
Rambu-rambu dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
lau lintas kehidupan warga negara yang mungkin memiliki kepentingan bebeda
karena kebetulan mempunyai latar belakang yang berbeda.
Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam NKRI.
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggara otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan
19
dan antar pemerintahan daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan
kekhususan dan keragaman keagamaan di daerah.
Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya
alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras dengan
kepentingan masyarakat. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan
tantangan dalam persaingan-persaingan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Dari aspek kemasyarakatan, otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk
tidak terlalu banyak tergantung pemberian pemerintah dalam proses
pertumbuhan sehingga daerah mempunyai daya saing yang kuat dengan
peningkatan pemberdayaan lembaga kerukunan umat beragama di daerah,
pemerintah daerah mempunyai peran sebagai motivator dan fasilitator.
Peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator, harus dapat
dilihat dari aspek kebijakan dan aspek strategis sehingga lembaga FKUB dapat
melaksanakan tugasnaya secara efektif. Munculnya gejala powerless terhadap
lembaga-lembaga lokal yang diprakarsai oleh masyarakat tidak bisa dipandang
sebagai kesalahan pengurus lembaga tersebut, juga kurang berdayanya
pemerintah daerah dalam memfungsikan lembaga local sebagai kinerja
pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi.
20
Terlaksananya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan FKUB
perlu memperhatikan faktor-faktor kritis seperti referensi waktu, SDM pengurus,
kondisi dan situasi kerukunan umat beragama serta strategi pemberdayaan yang
disesuaikan dengan kondisi daerah.
Kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan peran FKUB ini
antara lain :
a. Membuat kesepakatan menjadikan FKUB sebagi forum antar umat
beragama agar tercipta saling pengertian, saling menghormati serta
menghargai kesetaraan dalam ajaran agama masing-masing. Pendekatan
yang dapat digunakan untuk memperoleh acuan kesepakatan dapat dilakukan
dengan kegiatan diskusi secara berkala yang difasilitasi oleh pemerintah
daerah.
b. Komitmen pemerintah daerah menjadikan FKUB sebagai lembaga terdepan
dalam penyelesaian masalah rumah ibdah, dengan meningkatkan komunikasi
dan memberikan informasi yang valid.
c. Menyiapakan program yang realistis dalam peningkatan kapasitas lembaga
FKUB dengan pelatihan tentang tehnik penyelesaian masalah.
Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan mitra FKUB, dengan peningkatan
kualitas pelayan yang sama kepada semua umat beragama dan tidak
diskriminatif.
21
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. GAMBARAN KEADAAN SEKARANG
1. Kondisi Kerukunan
Berdasarkan data dan fakta yang diserap dari berbagai daerah Kabupaten
/Kota hubungan kerukunan umat bergama cukup kondusif, rukun dan damai
yang ditandai dengan adanya kebebasan dalam menjalankan aktifitas
keagamaan menurut faham keagamaan yang diyakini sesuai dengan ajaran yang
benar.
Demikian juga seluruh elemen masyarakat dan kelompok bisa bersatu
padu dalam menghadapi persoalan bersama senantiasa menjunjung tinggi nilai-
nilai demokrasi dan budaya yangnberlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip
musyawarah, kebersamaan, kesetaraan, menghargai keyakinan masing-masing
kelompok keagamaan. Kelompok-kelompok keagamaan ini selalu
berpartisdipasi aktif dalam menghindari anarkisme atau tindakan kekerasan.
Namun demikian kenyataan yang tumbuh di masyarakat masih terdapat
adanya potensi konplik sebagai dampak negatif dan ekses dari keberagaman
aliran. Akaan tetapi konplik selalu dapat diselesaikan dengan baik sehingga
tidak sampai muncul kepermukaan yang akan dapat menimbulkan anarkis.
22
2. Faktor-faktor Pemicu Konplik
Faktor yang yang selama ini menjadi pemicu konplik adalah berkisar dari
persoalan pendirian rumah ibadah. Hal ini disebabkan kurang dipahaminya PBM
no. 9 dan 8 thun 2006 tentang pendirian rumah ibadah . sehingga pendirian
rumah ibadah seringkali mengabaikan prosedur yang seharusnya dijalankan
bukan pada kecendrungan pemaksanaan kehendak ditengah-tengah matyoritas
agama lain.
Faktor lain yang juga berpengaruh adalah pemahaman dan pengamalan yang
sempit dan fanatik terhadap agama.
3. Tugas dan Fungsi FKUB
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
b. menampung aspirasi Ormas/ormas keagamaan dan aspirasi masyaarakat pada
umumnya.
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi, sebagai bahan kajian dan kebijakan gubernur.
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang
keagamaan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat bergama dan
pemberdayaan masyarakat.
4. Struktur Organisasi FKUB
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung nomor :
G/663/II.03/HK/2010 tanggal 14 Desember 2010.
23
Struktur FKUB sbb:
STRUKTUR ORGSNISASI FKUB PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA FKUB
WAKIL KETUA
SEKRETARIAT FKUB
PENASEHAT FKUB
PROVINSI
BID. KEAGAMAAN &
KERUKUNAN,
PEMBINAAN UMAT
BID. POLITIK,
HUKUM DAN
HAMKAM
24
4. Program Kerja
Secara umum program kerja FKUB ada empat bidang, yang selanjutnya akan
diterjemahkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing personalia yang
tergabung dalam kepengurusan FKUB.
Adapun program kerja dimaksud adalah :
a. Bidang agama, kerukunan dan pembnaan umat
b. Bidang politik, hukum dan keagamaan
c. Bidang Organisasi dan pemberdayaan SDM
d. Bidang Kesekretariatan dan tata kelola administrasi.
5. Tujuan dan sasaran
Meningkatnya peran FKUB Provinsi Lampung sebagai wadah pemeliharaan
kerukunan umat bergama khususnya dan pemberdayaan umat guna membangun
masyarakat yang damai dan sejahtera.
B. Keadaan yang diinginkan
Berangkat Dari beberapa persoalan yang masih ada dan dengan didukung
konsep pemikiran yang perlu ditungkan dalam upaya menciptakan suasana yang
kondusif, maka keadaan yang diinginkan adalah :
1. meningkatnya multi peran pemerintah dalam pemberdayaan FKUB
25
2. meningkatnya peran dan fungsi FKUB dalam rangka pemeliharaan kerukunan
umat bergama.
3. Perlu adanya peraturan gubernur yang mangakomudasi semua kepentingan
yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama
4. Perlu adanya sekretariat yang difinitif sebagai wadah bertemu dan
mengembangkan ide, kreartifitas dan inovasi program.
5. meningkatnya tata kelola administrasi FKUB
6. perlu adanya alokasi khusus dana FKUB
7.
26
BAB IV
ANALISA MASALAH
DAN RENCANA KERJA
A. Analisis Masalah
Dalam melakukan analisis manajemen yang komprehensif salah satu alat yang
tepat digunakan dalam organisasi bisnis atau non bisnis adalah analisis SWOT. yakni “
suatu prores merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahu faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi ke dalam kategori Strengths,
weaknesses, opportunities, threats, sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan
strategi mencapainya, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan
yang lebih baik”.(LAN, 2003:23). Adapun langkah-langkah analisis manajemen yang
dilakukan dalam penulisan KKK ini adalah sebagai berikut:
1. Indetifikasi Masalah
Untuk mengidentifikasi masalah terkait dengan sasaran pembahasan ini penulis
identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat (DORBAT) sebagai berikut:
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT
(FKK = FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN)
Sasaran Pembahasan: Terwujudnya Peningkatan Peran FKUB dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung
FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
1. Adanya PBM No. 9 dan 8 tahuh 2006
(E)*
2. Adanya Forum Kerja Lintas Agama
(E)*
1. Belum meratanya Sosialisasi PBM
No.9 dan 8 tahun 2006 (I)*
2. Sarana dan Prasaran belum memadai
(I)
27
3. Adanya Forum Komunikasi Adat (E)
Lampung
4. Adanya Dukungan Pemda dan
Kemenag (E)*
5. Adanya Program Kerja FKUB (I)*
6. Dukungan Dana APBN Kamenag (E)
7. Adanya struktur/ Tusi KUB
Kementrian Agama (E)
8. Komitmen Pimpinan (I)*
9. Kordinasi dengan Pihak Terkait (I)*
3. Lemahnya Masyarakat Thd FKUB (E)
4. Heterogenitas masyarakat.(E)*
5. Belum Adanya Pergub KUB (E)*
6. Adanya Egosektarian (E)
7. Letak geografis sulit terjaukau ke Ibu
Kota Propinsi (E)
8. Terbatasnya tenaga ahli (IT) di
sekretariat.
9. Belum Berfungsinya Kantor definitif
FKUB (I)*
Selanjutnya hasil identifikasi Faktor Internal dan Eksternal tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel berikut:
TABEL 4
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (S)
1. Komitmen Pimpinan
2. Adanya Program Kerja
3. Kordinasi dengan Pihak Terkait
Kelemahan (W)
1. Lemahnya Sosialisasi PBM
2, Belum Berfungsinya Kantor FKUB
3..Belum adanya Sekretaris Eksekutif
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (O)
1. Adanya PBM No. 9 dan 8 th 2006
2. Adanya Furum Kerja Lintas Agama
3. Adanya Dukungan Pemda dan
Kemenag
Ancaman (T)
4. Belum Adanya Pergub KUB
5. Pemahaman Agama yang sempit dan
Panatik
6. Heterogenitas Masyarakat
28
2. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor-faktor Kunci Keberhasilan terkait dengan Peningkatan Peran FKUB
dalam Meewyjudkan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung.
sesuai dengan tabel di atas dapat menggunakan analisis SWOT (strangth, weakness,
opportunitiens, dan theats) . faktor faktor terdiri dari:
a. Faktor Internal
Kekuatan (Strenghts) disimbolkan dengan (S), FKUB Provinsi. Lampung
memiliki sejumlah kekuatan. Diantara sekian kekuatan itu adalah :
1) Adanya Komitmen Pimpinan FKUB
2) Adanya Program Kerja FKUB
3) Adanya Kordinasi Pengurus FKUB dengan Pihak Terkait
Kelemahan (Weaknesses) disimbolkan dengan (W)
1) Lemahnya Sosialisasi tentang PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006
2) Belum berfungsinya Kantor Definitif FKUB Provinsi Lampung
3) Belum adanya Sekretaris Eksekutif FKUB
b. Faktor Ekternal
Peluang (Oppotunities) disimbolkan dengan (O) FKUB Provinsi Lampung
memiliki sejumlah peluang untuk terus dikembangkan. Di antara sekian peluang
itu adalah
1) Adanya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
2) Adanya Forum Kerja Lintas Agama
3) Adanya dukungan Pemda dan Kanwil Kemenag Prop. Lampung
29
Hambatan (Theats) disimbolkan dengan (T) . FKUB Propinsi Lampung
memiliki sejumlah hambatan yang harus diminimalisir. Diantara sekian banyak
hambatan anta lain.
1) Belum adanya Pergub KUB
2) Pemahaman Masyarakat terhadap Agama sempit dan panatik
3) Heterogenitas Masyarakat Lampung
3. Matrik Prioritas Masalah (Matrik Urgensi)
Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan (FKK) perlu di analisa dari faktor
internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan dari faktor ekternal berupa peluang dan
ancaman yang mempengaruhi. Dengan menganalisa faktor yang demikian, dapat
memudahkan pembuatan rumusan tentang aspek aspek yang paling dominan dalam
upaya mencapai penyelesaian masalah, dan pada posisi mana kekuatan dan kelemahan
itu berada, sehingga akan menjdai faktor strategi yang selanjutnya disebut sebagai
faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya perlu diperhatikan juga matrik urgensi faktor
internal dan ekternal yang posisinya dapat dilihat pada tabel berikut
TABEL 5
MATRIK FAKTOR INTERNAL YANG LEBIH URGEN
FAKTOR INTERNAL FAKTOR YG LEBIH URGEN
TO
TAL
BO
BOT a b c d e f
KEKUATAN (S)
a. Adanya Komitmen Pimpinan a c a a a 4 0,27
b. Adanya Program Kerja a c b b b 3 0,20
c. Kordinasi dengan Pihak Terkait c c d e f 2 0,13
30
KELEMAHAN (W)
d. Kurangnya Sosialisasi PBM a b d d f 2 0,13
e. Belum berfungsinya Kantor FKUB a b e d f 1 0,07
f. Belum ada Sekretaris Eksekutif a b f f f 3 0,20
15
TABEL 6
MATRIK FAKTOR EKSTERNAL YANG LEBIH URGEN
FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR YG LEBIH URGEN
TO
TAL
BO
BOT a b c d e f
OPORTUNITIES (O)
a. Adanya PBM No. 9 dan 8/ 2006
a c a a a 4 0,27
b. Adanya Forum Kerja Lint. Agama a
c d b b 2 0,13
c. Ada Dukungan Pemda & Kemenag c c
d c c 4 0,27
HAMBATAN (T)
d. Belum adanya Pergub KUB a d d
d f 3 0,20
e. Pemahaman Agama sempit/Fanatik a b c d
e 1 0,07
f. Heterogonitas Masyarakat a b c f e
1 0,07
15
Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa meningkatnya peran FKUB dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama akan terwujud manakala faktor faktor
pendukung, baik internak maupun ekternal dapat diberdayakan dan dioptomalakan, dan
kelemahan kelemahan yang ada segera diatasi dengan mencari solusi penyelesaian
sehingga dalam waktu tertentu tujuan dapat tercapai.
31
4. Evaluasi faktor internal dan eksternal TABEL 7
EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
No Faktor INTernal dan Faktor EKSternal BF% ND NBD NILAI KETERKAITAN
NRK NBK TNB PK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INTERNAL
SSttrreennggtthhss
1 a. Komitmen Pimpinan FKUB
0,27 4 1,08 5 3 5 4 3 4 5 4 4 3 2 3,82 1,03
2,11
2 b. Adanya Program Kerja FKUB 0,20 3 0,60 5 3 4 3 4 5 5 3 5 2 2 3,73 0,75 1,35
3 c. Baiknya Kordinasi FKUB dengan Pihak Terkait 0,13 2 0,26 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2,91 0,38 0,64
4,09
WWeeaakknneesssseess
4 d. Belum Berfungsinya Kantor Definitif FKUB 0,13 4 0,52 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3,73 0,48 1,00
5 e. Belum Adanya Sekretaris Eksekutif FKUB 0,07 4 0,28 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 5 3,18 0,22 0,50
6 f. Lemahnya Sosialisasi PBM 0,20 3 0,60 3 4 3 4 2 2 2 3 5 4 1 3,00 0,60 1,20
1,00 2,71
EKSTERNAL
OOppppoorrttuunniittiieess
7 a. Adanya PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 0,27 4 1,08 4 5 3 3 3 2 4 5 2 4 2 3,36 0,91 1,99
8 b. Adanya Forum Kerja Lintas Agama 0,13 3 0,39 5 5 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3,18 0,41 0,80
9 c. Adanya dukungan Pemda dan Kanwil Kemenag 0,27 3 0,81 3 4 3 4 4 3 5 2 2 3 4 3,36 0,91 1,72
4,51
TThhrreeaatthhss
10 d. Belum adanya Pergub KUB 0,20 4 0,80 4 4 4 3 3 5 2 3 2 3 2 3,18 0,64 1,44
11 e. Pemahaman Agama Sempit dan Fanatik 0,07 3 0,21 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2,91 0,20 0,41
12 f. Fheterogenitas Masyarakat 0,07 2 0,14 2 2 2 4 5 1 2 2 4 2 2 2,55 0,18 0,32
1,01 2,17
1 TNB
PK: Prioritas Kunci
2 NBD
3 NBK
4 BF
5 PERTIMBANGAN AHLI DAN PENGALAMAN DI BIDANG TUGAS
32
Faktro faktor keberhasilan penentu prioritas masalah tersebut aka dianalisa kembali untuk
mencapai kunci keberhasilan. Analisa yang akan digunakan adalah SWOT (Strengt (kekuatan),
weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang ), theats ( ancaman). Dengan analisa ini akan
dapat mengidentifikasi, menilai, memilih faktor dan dibantu dengan teknik komparasi peta
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman guna memperkuat rencana kegiatan yang diperlukan
untuk meningkatkan Peran FKUB Provinsi Lampung dalam mewujudkan Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama.
Teknik analisa SWOT sebagai alat atau metode untuk melihat faktor faktor internal (
kekuatan dan kelemahan ) dan ektrnal (peluang dan ancaman ) dari permasalahan –permasalahan
yang ada dapat penulis jabarkan dalam tabel .
TABEL 8
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (S)
Adanya Kokitmen Pimpinan FKUB
Kelemahan (W)
Belum Berfungsinya Kantor Definitif
FKUB
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (O)
Adanya PBM Nomor 9 dan 8 tahun
2006
Ancaman (T)
Belum adanya Pergub KUB
5. Peta kekuatan Organisasi
Berdasarkan evaluasi faktor sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dengan komposisi
total nilai bobot sebagai berikut, untuk S = 4,09 dan W = 2,71 menghasilkan garis ordinat pada S
= 1,38 (selisih antara S dan W) dan hasil TNB O = 4,51 dan T = 2,17 menghasilkan ordinat pada
33
O (peluang) = 2,34 (selisih antara O dan T) maka dapat digambarakan peta posisi kekuatan
organisasi sebagai berikut :
GAMBAR 2
PETA KEKUATAN ORGANISASI
Gambar tersebut diatas menunjukan bahwa posisi kekuatan FKUB Provinsi Lampung
dalam Mewujudkan Peningkatan Peran Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama berada pada
posisi kuadran I artinya FKUB Provinsi Lampung ini memiliki kemampuan yang dapat
diunggulkan untuk melakukan perubahan dalam Peningkatan Perannya.
6. Formula Strategi (Analisa SWOT)
Formula strategi yang digunakan dalam menentukan peta kekuatan organisasi FKUB
Provinsi Lampung adalah dengan menggunakan Strategi SWOT. Pendekatan ini dipakai dengan
dasar prinsip pemberdayaan sumber daya organisasi ataui faktor-faktor kunci keberhasilan
organisasi. Ada 4 alternatif strategi yang diperoleh dari pemaduan factor-faktor kunci
T = 1.44 0=1.99
S = 2,11
W = 1,20
Ekspansi Difersifikasi
Kwadran II
STABIL Defensif
Kwadran III Kwadrani IV
(0,91
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
0=1.99
Ekspansi
Defensif
Kwadrani IV
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
W = 1,20
0=1.99
Ekspansi
Defensif
Kwadrani IV
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
Kwadran III
W = 1,20
0=1.99
Ekspansi
Defensif
Kwadrani IV
T = 1.44
S = 2,11
Difersifikasi
Kwadran II (0,91
STABIL
Kwadran III
W = 2,71
0=4,51
Ekspansi
Kwadran I
2,34
Defensif
Kwadrani IV
T = 2,17
S = 4,09
Difersifikasi
Kwadran II 1,38
34
keberhasilan dalam meningkatkan peran FKUB dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
di Provinsi Lampung.
TABEL 9
FORMULASI STRATEGI SWOT
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN
- Komitmen Pimpinan
- Adanya Program Kerja
- Kordinasi dengan Pihak Terkait
KELEMAHAN
-Belum adanya Sekretaris
Eksekutif
Lemahnya Sosialisasi PBM
Belum Berfungsinya Kantor Definitif FKUB
PENDORONG
Adanya PBM No. 9 dan 8
th 2006 Adanya Furum Kerja Lintas Agama Adanya Dukungan Pemda dan Kanwil Kemenag
STRATEGI (SO)
Optimalkan Komitmen Pimpinan
dengan memanfatkan dukungan
PBM No. 9 dan 8 th 2006
STRATEGI (WO)
Angkat Sekretaris Eksekutif
dengan memanfaatkan PBM
ANCAMAN
Belum Adanya Pergub
KUB
Pemahaman Agama yang
sempit dan Panatik
Heterogenitas Masyarakat
STRATEGI (ST)
Optimalkan Komitmen Pimpinan
untuk mendorong lahirnya Pergub
STRATEGI (WT)
Angkat Sekretaris Eksekutif
untuk Mengantisifasi Belum
adanya Pergub
B. Rencana Kerja
1. Rencana Kerja
Agar strategi yang digunakan dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran
kineja yang baik, perlu ditetapkan kebijakan operasional secara terpadu dan selanjutnya untuk
dipedomani dalam melaksanakan program Peningkatan Peran FKUB dalam mewujudkan
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Prov Lampung sbb.:
Tabel ... Rencana Kegiatan
35
SASARAN
DAN
INDIKATOR
STRATEGI
(PROGRAM)
LANGKAH-
LANGKAH
KEGIATAN
PENANGGU
NG JAWAB WAKTU BIAYA
Terwujudnya Peningkatan FKUB dalam rangka mewujudkan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung Indikator
1. Adanya Kantor
2. Adanya Anggaran Operasional
3. Adaanya Program Kerja Yang Jelas
Optimalkan
Komitmen
Pimpinan dengan
memanfatkan
dukungan PBM
No. 9 dan 8 th
2006
1. Rakor Pengurus 2. Rakerda 3. Kordinasi
Dengan Pemda dan Kamenag
Ketua FKUB
5 hari 12 jt
Optimalkan
Komitmen Pimpinan untuk
mendorong
lahirnya Pergub
1.Rapat Pengurus 2. Rapim 3. Studi Banding
4.Kordinasi dg Pemda dan Kamenag
Ketua FKUB
4 hari 10 jt.
Angkat Sekretaris
Eksekutif dengan
memanfaatkan
PBM
1. Rapat Pengurus 2. Pengangkatan Pengurus 1.Kordinasi Dengan Kamenag
Ketua FKUB
1 hari 1 jt.
Angkat Sekretaris
Eksekutif untuk
Mengantisifasi
Belum adanya
Pergub
1. Rapat Pengurus
2. Pengangkatan Pengurus 1.Kordinasi Dengan Kamenag
Ketua FKUB
1 hari 1 j
t
2. Monitoring dan Evaluasi
Untuk menjamin pelaksanaan rencana kegiatan agar berjalan efektif dan efesien,
diperlukan langkah-langkah monitoring dan evaluasi. Obyek yang dimonitor dan dievaluasi
meliputi aspek input, proses dan output.
Evaluasi dilakukan dengan teknik komparasi dengan rencana yang telah ditetapkan
sehingga dapat diketahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai. Melalui
evaluasi akan diperolah informasi kemajuan kinerja yang dicapai, penyimpangan dan kesulitan
yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dihadapi serta yang akan dilakukan.
Pelaksanaan evaluasi juga dapat dilakukan melalui evaluasi kerja secara reguler dengan
cara mengumpulkan data dari sistem yang sudah ada dalam organisasi. Evaluasi kinerja ini
36
memerlukan beberapa syarat. Pertama, perencanaan yang baik untuk dijadikan dasar
pengukuran. Kedua, Indikator kinerja harus mutlak dan dapat diukur. Ketiga, Pihak yang
mengevaluasi perlu menginformasikan kembali bebrbagai tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai. Jadawal monitoring evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 13
Jadwal Monitoring dan Evaluasi
NO KEGIATAN WAKTU
KETERANGAN TRI I TRI II
TRI
III TRI IV
1. Rakor dan Raker x
2. Sosialisasi PBM No. 9 dan
8 tahun 2006
x
3. Studi Banding x
4. Konsolidasi Organisasi x x x
5. Rapat Pimpinan x x x x