63
BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI GALIAN PASIR DESA BATUKUDA
A. Implementasi Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup di
Desa Batukuda, Kec. Mancak, Kab. Serang
Desa Batukuda merupakan Desa yang terletak di Kecamatan
Mancak Kab. Serang yang terdapat lokasi galian pasir, awal mula
adanya galian pasir tersebut sejak tahun 2014 hingga sekarang dan
terdapat 5 galian pasir yang masih beroperasi dari kepemilikian
pengusaha maupun perorangan.
Tabel 01
GALIAN
KEPEMILIKAN
PRIBADI
GALIAN PASIR
PERUSAHAAN (PT)
JUMLAH
KESELURUHAN
3 Tempat Galian Pasir 2 Tempat Galian Pasir 5 Galian pasir
Sumber : Data Desa Batukuda
64
Dari tabel tersebut menunjukan bahwa kegiatan galian pasir
yang masih beroperasi hingga kini terdapat 5 galian pasir yaitu : 3
tempat galian pasir merupakan kepemilikan pribadi dan 2 tempat
galian pasir merupakan kepemilikan perusahaan (PT).
Letak galian pasir yang tidak jauh dari pemukiman penduduk
yang banyak menimbulkan masalah lingkungan yang muncul
misalnya tebing yang rawan longsor, genangan air bekas galian yang
memiliki kedalaman bermeter-meter, polusi udara berupa debu,
kekeringan sumber air dan kerusakan infrastruktur jalan yang
menjadi masalah yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa
Batukuda dalam bentuk Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini
menjadi dasar bagi masyarkat dalam pengelolaaan dan perlindungan
lingkungan hidup di Desa Batukuda tersebut. Disamping itu
lingkungan hidup agar lebih menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk
65
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian
dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.
Namun dalam hal ini penerapan peraturan daerah masih
belum terlaksana dengan baik misalnya dari berbagai faktor
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian manusia
dalam menjaga lingkungan dan juga lemahnya kebijakan dari pihak
yang berwenang terhadap perilaku buruknya yang dilakukan oleh
pihak galian pasir tersebut.1
Kegiatan penambangan yang mengeksploitasi bahan galian
secara vertikal di permukaan bumi hingga sangat dalam, secara
langsug berarti melakukan perusakan atau merubah rona permukaan
bumi.Permukaan tanah yang semula rata dan tinggi serta berbagai
macam flora dan fauna terdapat di dalamnya, dihancurkan sedikit
demi sedikit selama bertahun-tahun. Rusaknya ekosistem di daerah
lokasi tambang, yakni tanahnya menjadi tandus, terjadinya krisis air
bersih yang dirasakan warga sekitar, dan adanya polusi udara dari
debu hasil penambangan, banyaknya tanah rawan longsor, yang
berujung kemudian terjadinya kerusakan jalan.
1Bapak Sahrudin, Kepala Desa Batukuda Kec. Mancak Kab. Serang ,
Wawancara dengan Penulis di Kantor Desa, Pada tanggal 6 agustus 2018 pukul
08:00 WIB.
66
Proyek penambangan ini disebabkan oleh keserakahan
manusia dalam mengeksploitasi tanah yang nantinya akan dijual
untuk mencari keuntungan tersendiri. Manusia tidak memikirkan apa
dampak yang akan terjadi apabila penambangan ini terus-menerus
dilakukan dan mengabisi lingkungan alam. Berdasarkan informasi
yang didapatkan oleh warga setempat, dalang dari proyek galian ini
dilakukan oleh perusahaan keluarga.
Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian pasir
melakukan kegiatan penambangan di Desa Batukuda berawal dari
pengerukan atau penambangan sederhana dengan cara tradisional
hingga menggunakan alat-alat berat seperti sekarang ini. Dalam
pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdaparnya
lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai
puluhan meter bahkan ratusan meter, serta mengakibatkan
lingkungan di sekitarnya menjadi rusak.
Potensi terjadinya longsor jelas sangat berbahaya baik bagi
penambangan maupun masyarakat yang ada disekitarnya.
Penambangan bahan galian tersebut juga mengakibatkan perubahan
struktur tanah, adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor
karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga
67
sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor, tingginya lalu lintas
kendaraan di jalan sekitar wilayah penambangan membuat mudah
rusaknya jalan, penambangan tersebut juga mengakibatkan
terjadinya polusi udara.
Penghentian untuk penambangan bahan galian pasir di Desa
Batukuda sebenarnya sudah dilakukan sekitar pada awal tahun 2015
oleh pihak pemerintah Desa Batukuda.Meskipun proyek sudah tidak
boleh dijalankan kembali, namun para perusahan penambangan
galian tersebut masih diam-diam beroperasi dan tidak menghiraukan
himbauan dari pihak yang berwenang.Apabila masih banyak
perkerja yang diam-diam atau sembunyi-sembunyi menambang di
Desa Batukuda tersebut.
Islam sangat mengatur tentang prinsip ketaatan pada setiap
aturan pemerintah, terutama jika aturan tersebut untuk kemaslahatan
umum, semua masyarakat wajib mentaati tanpa terkecuali.
Pemerintah menerapkan aturan tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat
(maslahat al-„ammah), karena selain demi mengantisipasi kesehatan
masyarakat, hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah
akan lingkungan.
68
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, berdasarkan fokus penelitian pelaksanaan peraturan daerah,
yaitu meliputi:
1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup digalian pasir Desa Batukuda.
Peraturan tentang ketentuan-ketentuan pokok
pengelolaan lingkungan hidup disahkan oleh Bupati, bertujuan
mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang
disebabkan rusaknya lingkungan.
Pertumbuhan penduduk yang semakin terus bertambah
akan berpengaruh pada ketersediaan sumber daya alam dan
berpengaruh juga pada dampak lingkungan.2Padahal disisi lain
eksploitasi terhadap sumberdaya alam dengan tidak mengacu
pada analisis dampak lingkungan akan menimbulkan persoalan
panjang dan menimbulkan bahaya berupa bencana alam. Tatanan
2Bapak Sarmudi, Kasi Pemerintahan Desa Batukuda Kec. Mancak Kab.
Serang, Wawancara dengan penulis di Kantor Desa, tanggal 20 juli 2018, pukul
09;00 WIB.
69
kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari lingkungan.
Semakin bagus pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan
maka semakin kecil dampak yang diperoleh bagi masyarakat,
akan tetapi bila pengelolaan lingkungan tidak bagus maka
dampaknya pun akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
Pengelolaan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada
masyarakat, demikian juga pada pemerintah semata, namun
semua pihak termasuk dunia usaha harus berperan dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan tersebut.Bahkan dunia
usaha atau bisnis merupakan bagian penting yang memiliki
beban dan tanggung jawab apabila dalam usahanya
memanfatkan sumberdaya alam dan lingkungan.
Tugas dan wewenang dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan oleh Bupati dan didelegasikan oleh SKPD, namun
PemerintahDesa Batukuda sendiri tidak memiliki tugas dan
wewenang untuk mengawasi dan mengatur kepada setiap
kegiatan galian pasirtersebut, tetapi pemerintah desa juga
70
berusaha untuk menjaga dan melindungi lingkungan akibat
kerusakan-kerusakan lingkungan dan ekosistem di masyarakat
dari kegiatan galian pasir tersebut.
Kebijakan pemerintah desa dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Desa Batukuda ini dilakukan
melalui himbauan yang dilakukan pemerintah desa kepada setiap
galian pasir dengan cara memberikan teguran berupa lisan
kemudian melalui surat yang ditujukan kepada setiap pemilik
galian pasir untuk jarak kegiatan galian pasir tidak boleh dekat
dengan perkampungan, penyiraman air sepanjang jalan yang
terlintas oleh mobil-mobil pengangkut pasir, dan pemberian
kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan berupa
pemberian sumber air bersih dan pembangunan masjid.Serta
memberikan sosialisasi arahan dan pengetahuan kepada
masyarakat tentang menjaga, merawat dan melindungi
lingkungan supaya menjadi sehat dan bersih.
Pemerintah desa juga bersedia menutup galian pasir dan
mengajukansurat pencabutan izin operasi kepada pemerintah
71
daerah setempatjika adanya keluhan dan kerugian yang di
rasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan galian pasir
tersebut.3
Pelaksanaan peraturan ini masih menjadi kendala baik
dari pemerintah daerah maupun Pemerintah desa itu sendiri
tentang masalah pemulihan lingkungan hidup. Dimana kegiatan
untuk pemulihan lingkungan hidup masih sangat jarang
dilaksanakan. Dalam Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa:
(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.4
Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap
orang atau kegiatan dunia usaha yang melakukan
pencemaran dan perusakan lingkungan maka wajib
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan
dilakukan dengan berbagai tahap, dimana tahapan kegiatan
3Bapak Sarmudi, Kasi Pemerintahan Desa Batukuda Kec. Mancak Kab.
Serang, Wawancara dengan penulis di Kantor Desa, tanggal 20 juli 2018, pukul
09;00 WIB 4
Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian keempat Pemulihan,
Pasal 49 ayat (1).
72
tersebut sebagaimana pada pasal 49 ayat (2) menyatakan
bahwa :
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur
pencemar;
b. Remediasi;
c. Rehabilitasi;
d. Restorasi; dan/atau
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.5
Namun tahapan tersebut belum dilaksanakan digalian
pasir Desa Batukuda, karena tidak adanya tindakan tegas dari
pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa itu sendiri.
Oleh karena itu, pihak yang berwenang sebagai pelaksana
peraturan ini agar selalu melaksanakan tahapan-tahapan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup yang sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar
5Perda Kab. Serang No. 8 Th. 2011 ..., ..., Pasal 49 ayat (2).
Yang dimaksud dengan “Remediasi” adalah upaya pemulihan
pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk
mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya
pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki
ekosistem.
Yang dimaksud dengan “Retorasi” adalah pemulihan untuk menjadikan
lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
73
lingkungan sekitar galian pasir tersebut agar menjadi bersih dan
sehat.
Selain masalah pemulihan fungsi lingkungan hidup yang
masih jarang di laksanakan adapun masalah sanksi pidana
terhadap kegiatan galian pasir tersebut. Sebagaimana dalam
pasal 114 tentang ketentuan pidana menyatakan bahwa:
Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan
kerusakan lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.
000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
Sebagaimana dalam Pasal tersebut Pemerintah desa
seharusnya tegas dalam memberikan teguran dan sanksi kepada
setiap kegiatan galian pasir agar lebih memperhatikan dampak
dari kegiatan/dunia usaha supaya sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.
2. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di galian pasir Desa Batukuda.
Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat
penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan
lingkungan karena setiap kegiatan berdampak besar terhadap
74
lingkungan hendaknya masyarakat diberi peran yang besar sebab
peran masyarakat sangat menentukan apakah perlindungan dan
pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik terutama di
Desa Batukudaini karena masih banyaknya masyarakat yang
kurang pengetahuan tentang menjaga lingkungan serta
kurangnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan di galian
pasir.
Beberapa kerugian yang di rasakan oleh masyarakat
terhadap adanya galian pasir tersebut seperti kekeringan sumber
air di pemukiman, polusi udara seperti debu akibat dari mobil
pengangkut pasir, rusaknya infrastruktur jalan dan suara bising
dari alat berat dari galian tersebut. Peristiwa yang pernah terjadi
di masyarakat sekitar galian pasir yaitu longsor akibat dari
tebing-tebing galian yang tidak adanya pagar penghalang jalan
atau tidak adanya pohon-pohon untuk penyerapan air.6
Namun kenyataannya peran masyarakat dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa
Batukuda ini masih sangat lemah cenderung pasif, dikarenakan
masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Peraturan
6
Ibu Sunatul Yanah, Warga RT 08 Desa Batukuda, Kec. Mancak.
Wawancara dengan penulis di Rumahnya, Pada tanggal 02 Agustus 2018.
75
Daerah Kabupaten Serang No.8 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut seperti
dalam halprotes atau menentang dari setiap kerusakan yang
diakibatkan oleh galian pasir kepada Pemerintah Desa yaitu
hanya melalui lisan saja tidak dengan tulisan atau surat
pengajuan yang sesuai dengan prosedur, sehingga pemerintah
desa hanya sebagai penengah dan memberikan solusi terhadap
masalah yang terjadi terhadap masyarakat tersebut, seperti
memanggil pihak galian yang bermasalah kemudian masyarakat
yang merasa dirugikan mengajukan syarat yaitu kompensasi
untuk pembangunan masjid sekitar, penyiraman jalan sepanjang
yang dilewati oleh galian dan membuatkan sumur air bersih
untuk masyarakat sekitar.
Tetapi tidak hanya faktor lingkungan saja yang dirasakan
masyarakat ada faktor lain seperti: faktor ekonomi, sosial dan
budaya, yang akan menujang kelangsungan hidup mereka.7
Sebagaimanadalampasal 91 ayat (2) menyatakan bahwa :
7BapakHikmat, PenjagaGalian Pasir Desa Batukuda, Kec. Mancak, Kab.
Serang.Wawancara dengan penulis di Galian Pasir Kp. Walukon, Pada tanggal 30
Juli 2018.Pukul 09:00 WIB.
76
(1) Peran Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. Meningkatkankepedulian dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
b. Meningkatkankemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;
c. Menumbuhkembangkankemampuandan pelaporan
masyarakat;
d. Menumbuhkembangkanketanggapsegeraanmasyarakatun
tukmelakukanpengawasansosial; dan
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.8
Penjelasan pasal 91 ayat (2) tersebut sudah sangat jelas
bahwa peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan ini sangat diperlukan dengan cara diterapkannya
peraturan ini oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah di
masyarakat Desa Batukuda khusunya masyarakat sekitar galian
pasir agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Al-Qur‟an sangat jelas dalam perintah dan larangan Allah
SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan
yang akan menimbulkan kerusakan sebagai mana Allah
berfirman dalam Q.S Ar-Rum : 41 :
8
Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 91 ayat (2)
77
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”
9
Ayat tersebut di atas, sangat jelas bahwa berbagai
kerusakan yang terjadi di bumi adalah akibat ulah tangan
manusia, dan ayat ini pula menjelaskan bahwa manusia dilarang
melakukan kerusakan lingkungan,manusia harus selalu menjaga
dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab
apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan
suatu amanah untuk mengelolanya. Semakin ramah suatu bangsa
terhadap lingkungannya, maka semakin besar peluang untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya.
Manusia adalah makhluk yang telah diberi tanggung
jawab oleh Allah untuk menjaga alam ini, namun kebanyakan
dari manusia malah merusak alam baik yang didarat maupun
yang di laut.Contoh kerusakan di darat yaitu Penambangan ilegal,
penebangan hutan besar-besaran, pembakaran hutan, membuang
sampah tidak pada tempatnya dll, dan contoh kerusakan dilaut
yaitu mencari ikan dengan bahan peledak yang dapat merusak
terumbu karang. Manusia hanya mengikuti hawa nafsu tanpa
9
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang
disempurnakan) Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),h.404
78
menggukan akal dan pikiran terlebih dahulu, mereka hanya
memikirkan untuk memperoleh kesenangan sesaat dan
keuntungan untuk dirinya tanpa memperhatikan akibat buruk
selanjutnya bagi orang lain. Oleh karena itu manusia harus
menjadi manusia yang cinta alam baik yang didarat maupun
dilaut.
Islam menuntut manusia agar memperhatikan,
menyayangi, merawat dan menghormati lingkungan. Bukan lagi
meremehkan, melalaikan, bahkan memusnahkan. Sumber daya
alam dan lingkungan diciptakan untuk umat manusia. Namun,
manusia tidak boleh seenaknya menggunakan bahkan sampai
merusaknya. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan sumber
daya alam sesuai dengan batas-batas kewajaran. Sebagaimana
sabda Nabi SAW :
ماء..." "... ارحوا من في الأر ض ي رحكم من في الس“... Sayangilah makhluk yang bada dibumi, niscaya
makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian...” (HR. At
Tarmidzi).
Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa setiap muslim
selalu ditutut untuk terus berkarya, diantaranya dengan cara
bercocok tanam, menganjurkan reboisasi (penghijauan).
79
Penghijauan (reboisasi) ini banyak manfaatnya, diantaranya
adalah: adanya pergantian sirkulasi udara sehingga udara di
sekitar masyarakat menjadi sejuk, dan terlihat indah. Tanaman
juga menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi manusia untuk
proses pernafasan. Dengan penghijauan bertujuan untuk membuat
resapan air sehingga tidak menyebabkan banjir.
Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada umatnya
yaitu dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan Allah
memberikan dua pahala sekaligus, yakni pahala ketika di dunia
berupa hidup bahagia dan sejahtera dalam lingkungan yang
bersih, indah dan hijau, dan pahala di akhirat berupa surga kelak
di kemudian hari.
Akibat timbulnya kecerobohan beberapa manusia
terhadap alam sekitarnya maka manusia sendiri yang akan
merasakannya. Allah berfirman :
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan lingkungan
dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan
80
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A’raf:56)
Menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam
semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh
manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya.Allah
SWT melarang perbuatan yang meninimbulkan kerusakan di
muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya
sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala
sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya kemudian
terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membayakan
semua hamba Allah. Maka Allah SWT melarang hal tersebut, dan
memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan
berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan memohon belas
kasihan-Nya, yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan dan
penuh harap kepada pahala-Nya.Maka sesungguhnya rahmat
Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat
kebaikandanmenjauhilarangan-larangan-Nya.
Oleh karena itu, masyarakat Desa Batukuda harus
bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan
ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan galian pasir terkait
dengan lingkungan sekitar.
81
Namun kenyataannya masyarakat Desa Batukuda masih
banyak yang belum menyadari akan pentingnya menjaga dan
merawat lingkungan sebagaimana firman Allah SWT.Sehingga
lingkungan sekitar galian pasir sangat buruk dan tidak layak
untuk kelangsungan hidup masyarakat di Desa Batukuda setelah
adanya galian pasir seharusnya ditingkatkan kesadaran masyarkat
dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa maupun dari
pemerintah daerah sehingga Desa Batukuda menjadi lingkungan
yang bersih dan sehat.
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Galian Pasir Desa Batukuda.
Berikut ini faktor-faktor penghambat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup di galian pasir Desa Batukuda
Kec.Mancak Kab.Serang dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu :
1. Pihak yang berwenang
a. Komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau
beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat
menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung
dengan lingkungandan orang lain.
82
Kurangnya komunikasi antara pihak galian pasir dengan
pemerintah desadan masyarakat merupakan salah satu faktor
penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di Desa Batukuda.10
Namun beberapa galian pasir sempat ada yang
berkomunikasi kepada pemerintah desa sebelum dimualainya
usaha galian tersebut, dan dikeluarkannya perizinan lingkungan,
izin usaha dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Daerah.Oleh karena itu, pemerintah
desa cenderung menutup mata jika adanya keluhan dari
masyarakat tentang kerusakan lingkungan akibat dari galian
pasir, Sehingga masyarakat masih banyak yang belum
mengetahui informasi setiap kegiatan atau dampak dari adanya
galian pasir tersebut.
Namun Pengelolaan lingkungan dari pihak galian pasir di
Desa Batukuda ini masih belum sesuai dengan peraturan daerah
tersebut seperti dalam hal kajian lingkungan hidup strategis, tata
ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan
10
Bapak Sahrudin, Kepala Desa Batukuda Kec. Mancak Kab. Serang ,
Wawancara dengan Penulis di Kantor Desa, Pada tanggal 6 agustus 2018 pukul
08:00 WIB.
83
lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan lingkungan,
instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-
undangan berbasis lingkungan hidup.
b. Transparansi
Selain kurangnya komunikasi dari pihak galian pasir
yang menjadi faktor pengahambat dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup juga tidak adanya transparansi.
Transparansi adalah keterbukaan atas semua informasi
tindakan dan kebijakan dalam mengelola suatu kegiata seperti
informasi lokasi, volume dan tenggang waktu suatu kegiatan
usaha tersebut, dan keadaan yang memungkinkan ketersediaan
informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat
luas.
Tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari pihak
galian pasir dengan pemerintah desa maupun kepada masyarakat
yang ada di Desa Batukuda dalam hal perlindungan dan
pengelolaan lingkungan.dikarenakan pihak galian pasir memang
sudah memberikan dana kompensasi kepada masyarakat
84
setempat,sehingga galian pasir tersebut tidak lagi memberikan
keterbukaan kepada pemerintah desa.11
Seharusnya prinsip transparansi menghendaki agar
penyelenggaraan kegiatan dilaksanaka secara terbuka atau
transparan, bahwa berbagai kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-
sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik pengelolaan
dan tanggung jawab dapat diketahui oleh pemerintah maupun
masyarakat.
c. Lemahnya Penegakan Hukum
Penegakan hukum lingkungan di Desa Batukuda sendiri
sudah direalisasikan oleh pemerintah desa melalui peneguran
dan pemberian sanksi untuk pengehentian beroperasi sementara
kepada pemilik galian jika ada yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan tersebut, tetapi masih saja adanya penghambat
dari pihak galian karena beralasan sudah memberikan
11
Bapak Sahrudin, Kepala Desa Batukuda Kec. Mancak Kab. Serang ,
Wawancara dengan Penulis di Kantor Desa, Pada tanggal 6 agustus 2018 pukul
08:00 WIB
85
kompensasi kepada masyarakat sekitar maupun dari masyarakat
yang pro terhadap adanya galian pasirtersebut.12
Pemerintah desa sudah pernah memberikan himbuan
tetapi belum ada tindakan atau pengawasan dari pihak-pihak
penegak hukum lingkungan yang berwenang seperti pihak-pihak
yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum
lingkungan antara lain: pihak kepolisian, PPNS (polisi
kehutanan), kejaksaan dan hakim.
Pelaksanaan penerapan sanksi pidana islam bagi pelaku
perbuatan perusakan lingkungan hidup sangatlah kurang efektif,
karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
terhadap lingkungan tersebut rusak. Meskipun pemerintah sudah
mengeluarkan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana
pencemaran lingkungan namun, tetap saja karena sanksi yang
kurang tegas maka pelanggaran itu tetap terjadi.
Ketentuan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2011 Tentang
12
Bapak Sahrudin, Kepala Desa Batukuda Kec. Mancak Kab. Serang ,
Wawancara dengan Penulis di Kantor Desa, Pada tanggal 06 agustus 2018 pukul
08:00 WIB.
86
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal
98, sebagai berikut:
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan perizinan
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. Teguran tertulis
b. Peringatan tertulis
c. Paksaan;
d. Pembekuan izin lingkungan; atau
e. Pencabutan izin lingkungan.13
Penegakan hukum perdata nerupakan upaya penegakan
hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena
tujuan dari penegakannya hanya terfokus pada upaya permintaan
ganti rugi oleh masyarakat kepada pencemar atau perusak
lingkungan yang dibebankan oleh pemilik kegiatan galian
tersebut.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak
lingkungan hidup sangat diperlukan karena tujuannya adalah
menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan
yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban
yang dilakukan oleh para kegiatan galian pasir tersebut.
13
Peraturan Daerah Kab. Serang No.8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98
87
Adapun sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang No.8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan, berdasarkan Pasal 114, menyatakan
bahwa:
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal (2), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 96 ayat (3), dan Pasal 109 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.
(2) Tindak pidana sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahpelanggaran.
Peraturan Daerah ini pada dasarnya dibuat untuk
melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif kegiatan
dunia usaha dan masyarakat yang kurang atau tidak peduli
(concern) terhadap lingkungan.Kesadaran masyarakat untuk taat
dan patuh kepada hukum merupakansalah satu faktor yang
menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
2. Masyarakat
a. Kurangnya Kesadaran
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
dan peran masyarakat yang aktif menjaga lingkungan.
88
Namun sikap masyarakat Desa Batukuda ini khususnya
sekitar galian pasir sangat acuh bahkan tidak peduli terhadap
dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi setelah adanya
galian pasir seperti terjadinya tanah longsor, berkurangnya
sumber air bersih, rusaknya aksesjalan, polusi, dll.
Masyarakat Desa Batukuda tersebut seharusnya berperan
aktif dalam setiap kegiatan yang sangat mempengaruhi
lingkungan akibat dari kegiatanu saha yang dilakukan oleh
galian pasir tersebut.14
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 11 :
“Dan apabila di katakan kepada mereka: “janganlah kamu
membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka
menjawab:”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan
perbaikan”.
Allah SWT telah mempercayakan manusia untuk
menjaga lingkungan dimana saat itu malaikat justru
mergukannya, maka hendaklah manusia betul-betul menjalankan
perintah Allah untuk menjaga segala apa yang telah ia ciptakan
untuk manusia.
14
Ibu Sunatul Yanah, Warga RT 08 Desa Batukuda,
Kec.Mancak.Wawancara dengan penulis di Rumahnya, Pada tanggal 02 Agustus
2018.
89
Namun semakin hari justru semakin banyak manusia
yang merusak lingkungan. Berbagai kehancuran dan kerusakan
terjadi dimana-mana hingga menimbulkan banyak bencana.
Jika masyarakat Desa Batukuda tidak berperan aktif
dalam menjaga lingkungan maka lingkungan di sekitar akan
semakin rusak dan akan semakin banyak akibat-akibat yang akan
terjadi dari galian pasir yang sangat merugikan untuk
kelangsungan hidup masyarakat yang akan datang tersebut.
b. Kurangnya Pengetahuan
Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi faktor
penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup digalian pasir Desa Batukuda selain kurang kesadaran
menjaga lingkungan juga dalam pengetahuan masyarakat masih
sangat minim dikarenakan tidak adanya sosialisasi lingkungan
dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa itu sendiri.
Sehingga masyarakat Desa Batukuda masih ada beberapa
yang menjual belikan tanah-tanah milik mereka kepada
pengusaha galain pasir tanpa mengetahui dampak yang akan
terjadi setelahnya dan lemahnya budaya taat dan patuh kepada
90
hukum sehingga belum efektif dalam penerapan sanksi hukum
bagi setiap pelanggar. 15
Namun seharusnya aparat pemerintah daerah khususnya
bagian lingkungan mampu memberikan sosialisasi terhadap
masyarakat melalui program-program menjaga lingkungan agar
masyarakat mendapat pengetahuan dan faham akan hal menjaga
lingkungan disekitar galian tersebut.
Serta penindakan tegas terhadap oknum kegiatan galian
pasir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Serang No.8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
15
Bapak Sabit, Ketua RT 08 Desa Batukuda, Kec. Mancak, Kab. Serang.
Wawancara dengan penulis di Kantor Desa, Pada tanggal 25 Juli 2018 , Pukul
13:00 WIB.
Recommended