BADANN PENGA
Me
Me
TATPEMILIH
SEMANG
P
enimbang
engingat
PERA
TA CARAHAN DANMENTARAGGOTA PAPANWAS
g
ATURAN B
A PELAKSN PENETAA, DAN PANWASLLU KECADAN PE
BADAN
: Bahw94, Pdan tentaPeraCaradan SemAnggPanwPeng
: 1. UP(LNIn
2. UPRL
3. P2PPP
REPUBAWAS PE
BADAN PNOMOR
T
SANAANAPAN, SEENGENALU PROVAMATANENGAWAS
N PENGAW
wa dalamPasal 95,
Pasal 1ang Penyaturan Baa Pelaksa
Penetamentara, dgota Panwaslu Kegawas Pe
Undang-UPembentuLembaran
Nomor 5ndonesia
Undang-UPenyelengRepublik LembaranPeraturan 2008 tentaPengawasPengawasPengawas
BLIK INDOMILIHAN
PENGAWR 11 TAHU
TENTANG
N UJI KELERTA PE
AAN SANVINSI, PA, PENGAS PEMIL
WAS PEM
m rangka pPasal 9601 Unda
yelenggaraadan Penganaan Ujiapan, sdan Pengnwaslu Pecamatanemilu Lua
Undang ukan n Negara
53, TambNomor 4
Undang ggara PeIndonesia Negara R
Komisi ang Peds Pemilis Pemilihas Pemiliha
ONESIAN UMUM
WAS PEMILIHAN UUMUM UN 2008
G
LAYAKANEMBERHE
KSI ADM
N DAN KE
NWASLUAWAS PE
U LUAR
MILIHAN
pelaksana, Pasal 97ang-Undaa Pemilihgawas Pe Kelayakerta Pegenaan SProvinsi,
n, Pengawr Negeri.
Nomor Peratura
a Repubbahan L389); Nomor emilihan a Tahun Republik Pemiliha
doman Sehan Uman Umuman Umum
ENTIAN, MINISTRA
EPATUTA
U KABUP
PENONAATIF KEPA
AN,
MILU LAPATEN/KO
AKTIFAN ADA
NEGERI PANGAN
OTA, N,
UMUM,
aan keten7 ayat (2)
ang Nomhan Umumemilihan an dan KemberhenSanksi Ad
Panwaswas Pem
10 Tahan Pblik IndoLembaran
22 TahUmum 2007 NoIndonesia
an Umumeleksi Ca
mum Prom Kabupat
Kecamat
tuan Pas), Pasal 98or 22 T
m, perlu mUmum te
Kepatutanntian, Pdministratslu Kabumilu Lapa
hun 200Perundangonesia Tan Negara
hun 200(Lembara
omor 59, a Nomor 4
m Nomor alon Anggovinsi daten/Kota, tan;
al 93, Pas8, Pasal 9
Tahun 20menetapkentang Tan, PemilihPenonaktiftif terhad
upaten/Koangan, d
04 tentag-undangahun 20a Repub
07 tentaan NegaTambah
4721); 14 Tah
gota Panian Panidan Pani
sal 99,
007 kan ata han fan dap ota, dan
ang gan 004 blik
ang ara han
hun itia itia itia
2
Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 206/SKB KPU/KPU/Tahun 2008 dan Nomor 01/SE/Bawaslu/2008 tentang Pembentukan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA PEMBERHENTIAN, PENONAKTIFAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ANGGOTA PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD, adalah DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Desa/Kelurahan.
12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.
BAB II
KEANGGOTAAN DAN MASA TUGAS
Pasal 2 (1) Pengawas Pemilu terdiri atas:
a. Bawaslu; b. Panwaslu Provinsi; c. Panwaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Pengawas Pemilu Lapangan; dan f. Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2) Jumlah anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang; e. Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu)
orang; f. Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
usulan Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 3 (1) Masa tugas anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dimulai sejak pengambilan sumpah/janji jabatan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
(2) Bawaslu menetapkan berakhirnya masa tugas anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(3) Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan berakhirnya masa tugas anggota Panwaslu Kecamatan.
4
(4) Panwaslu Kecamatan menetapkan berakhirnya masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan.
BAB III UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA
PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu Pengusulan Calon
Pasal 4
Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Pasal 5 (1) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
(2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
Pasal 6 (1) Pengajuan 6 (enam) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas kelengkapan administrasi tiap-tiap calon anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memutuskan 6 (enam) calon.
(2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3) Apabila calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 6 (enam), Bawaslu dan Panwaslu Provinsi meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan calon baru untuk memenuhi 6 (enam) calon sesuai ketentuan Undang-Undang.
5
(4) Apabila calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Bawaslu dan Panwaslu Provinsi meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan calon baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang.
Bagian Kedua Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan
Pasal 7
(1) Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh: a. Bawaslu bagi calon anggota Panwaslu Provinsi; b. Bawaslu bagi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan c. Panwaslu Provinsi bagi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
(2) Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Provinsi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Bawaslu.
(3) Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Bawaslu.
(4) Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Panwaslu Provinsi.
Pasal 8
(1) Bawaslu atau Panwaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan.
(2) Calon anggota Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 9
Sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, calon anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani pernyataan yang dituangkan dalam kertas bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan: a. berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; b. bersedia memberikan keterangan yang benar selama pelaksanaan uji kelayakan
dan kepatutan; dan c. tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai anggota Panwaslu.
6
Pasal 10 (1) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
(2) Berita acara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. anggota Bawaslu dan ketua KPU Provinsi atau ketua kelompok kerja seleksi
calon anggota Panwaslu Provinsi pada KPU Provinsi yang bersangkutan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Provinsi;
b. anggota Bawaslu dan ketua KPU Kabupaten/Kota atau ketua kelompok kerja seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. anggota Panwaslu Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota atau ketua kelompok kerja seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan catatan mengenai kejadian atau hal-hal khusus yang terjadi dalam proses pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
Bagian Keempat
Materi Uji Kelayakan dan Kepatutan
Pasal 11 (1) Materi uji kelayakan dan kepatutan meliputi:
a. penguasaan materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
b. Integritas diri, komitmen dan motivasi; c. kemampuan komunikasi dan kerja sama tim; d. kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; e. pengetahuan muatan lokal; dan f. klarifikasi atas tanggapan masyarakat.
(2) Penilaian tentang penguasaan calon anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota atas materi tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam format penilaian sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
7
BAB IV PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA
PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan
Pasal 12 (1) Bawaslu memilih anggota Panwaslu Provinsi dari calon yang mengikuti uji
kelayakan dan kepatutan melalui rapat pleno Bawaslu. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan urutan
peringkat calon yang disusun menurut hasil perolehan nilai atas materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Urutan peringkat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 13 (1) Bawaslu memilih anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dari calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui rapat pleno Bawaslu.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan urutan peringkat calon yang disusun menurut hasil perolehan nilai atas materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Urutan peringkat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 14 (1) Panwaslu Provinsi memilih anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui rapat pleno Panwaslu Provinsi.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan urutan peringkat calon yang disusun menurut hasil perolehan nilai atas materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Urutan peringkat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 15 (1) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslu Provinsi dengan Keputusan Bawaslu. (2) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Bawaslu.
8
(3) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan Keputusan Bawaslu atas usul Panwaslu Provinsi.
Pasal 16
(1) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan.
(2) Panwaslu Provinsi mengusulkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan untuk ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
BAB V
PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Pengusulan Calon
Pasal 17 Calon anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 18
(1) Pengajuan 6 (enam) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas kelengkapan administrasi tiap-tiap calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten/Kota memutuskan 6 (enam) calon.
(2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3) Apabila calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 6 (enam), Panwaslu Kabupaten/Kota meminta KPU Kabupaten/Kota mengajukan calon baru untuk memenuhi 6 (enam) calon sesuai ketentuan Undang-Undang.
(4) Apabila calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Panwaslu Kabupaten/Kota meminta KPU Kabupaten/Kota mengajukan calon baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang.
9
Bagian Kedua Pemilihan dan Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan
Pasal 19
(1) Panwaslu Kabupaten/Kota memilih anggota Panwaslu Kecamatan dari calon yang diajukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2) Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memilih anggota Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pengujian sebelum rapat pleno dilaksanakan.
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa wawancara, penelusuran rekam jejak calon, ataupun penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat.
(4) Tata cara pelaksanaan wawancara, penelusuran rekam jejak calon, ataupun penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 20 (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat calon yang disusun menurut hasil perolehan nilai ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
(2) Urutan peringkat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
Bagian Ketiga
Pemilihan dan Penetapan Pengawas Pemilu Lapangan
Pasal 21 (1) Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan
Panwaslu Kecamatan. (2) Pemilihan pengawas pemilu lapangan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
dengan: a. mengumumkan pendaftaran calon pengawas pemilu lapangan pada setiap
desa/kelurahan. b. melakukan penelitian administrasi terhadap calon pengawas pemilu
lapangan yang terdaftar. c. mengundang calon pengawas pemilu lapangan yang memenuhi
persyaratan administrasi untuk mengikuti wawancara. d. melalui rapat pleno memilih pengawas pemilu lapangan berdasarkan nilai
tertinggi yang diperoleh calon dalam wawancara yang dituangkan dalam berita acara.
10
(3) Panwaslu Kecamatan berdasarkan berita acara tersebut pada ayat (2) huruf d menetapkan pengawas pemilu lapangan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
(4) Tata cara pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
Bagian Keempat Pembentukan dan Penetapan Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pasal 22 (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia. (2) Tata cara pengusulan pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri diatur lebih
lanjut oleh Bawaslu dan Menteri Luar Negeri.
BAB VI PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
Pasal 23
(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib mengucapkan sumpah/janji.
(2) Pengambilan sumpah/janji anggota Panwaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu. (3) Pengambilan sumpah/janji anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dilakukan oleh Panwaslu Provinsi.
(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.
(5) Pengambilan sumpah/janji anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
(6) Pengambilan sumpah/janji Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.
(7) Pengambilan sumpah/janji Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan oleh Bawaslu.
11
Pasal 24 Sumpah/Janji anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Pasal 25
Sebelum pengambilan sumpah/janji, Bawaslu menyampaikan nama anggota Panwaslu Provinsi terpilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Provinsi disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
Pasal 26 Sebelum pengambilan sumpah/janji, Panwaslu Provinsi menyampaikan nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terpilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Kabupaten/Kota disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
Pasal 27 Sebelum pengambilan sumpah/janji, Bawaslu menyampaikan nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terpilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Kabupaten/Kota disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
Pasal 28 Sebelum pengambilan sumpah/janji, Bawaslu menyampaikan nama anggota Panwaslu Provinsi terpilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Provinsi disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
12
Pasal 29 Sebelum pengambilan sumpah/janji, Bawaslu menyampaikan nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terpilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Kabupaten/Kota disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
Pasal 30 Sebelum pengambilan sumpah/janji, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada para anggota terpilih dan ditembuskan ke KPU Kabupaten/Kota disertai pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
Pasal 31 Panwaslu Kecamatan memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji, serta mengundang Pengawas Pemilu Lapangan terpilih untuk mengikuti pengambilan sumpah/janji.
Pasal 32 Pengambilan sumpah/janji Pengawas Pemilu Luar Negeri diatur lebih lanjut oleh Bawaslu dan Menteri Luar Negeri.
BAB VII PEMBERHENTIAN, PENONAKTIFAN SEMENTARA,
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Kewenangan
Pasal 33
(1) Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan oleh Bawaslu.
(2) Bawaslu dapat melimpahkan kewenangannya kepada Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
13
Pasal 34 (1) Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif
kepada anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh Panwaslu Provinsi berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bawaslu.
(2) Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dapat dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bawaslu.
Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 35 (1) Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.
(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau
f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
(3) Pemberhentian anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh ketua Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(4) Pemberhentian Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(5) Pemberhentian anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara
14
rapat pleno Bawaslu atas pengaduan dari ketua/anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan/atau lembaga/instansi lain.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bawaslu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
Pasal 36
(1) Penggantian anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Panwaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Panwaslu
Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;
b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi;
c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabuapten/Kota;
d. Pengawas Pemilu Lapangan digantikan oleh calon Pengawas Pemilu Lapangan urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
e. Pengawas Pemilu Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
(2) Dalam hal calon anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal calon Pengawas Pemilu Lapangan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21.
Bagian Kedua
Penonaktifan Sementara
Pasal 37 (1) Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinonaktifkan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu.
(2) Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
15
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan sebagai anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(3) Dalam hal anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diaktifkan kembali sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(4) Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dinonaktifkan sementara, hak keuangan tidak diberikan kecuali uang kehormatan.
(5) Dalam hal anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentiannya berlaku terhitung mulai tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Ketiga Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 38 (1) Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dikenai sanksi administratif karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Pengawas Pemilu.
(2) Tata tertib Pengawas Pemilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu.
Pasal 39 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, berupa:
a. sanksi administratif ringan berupa: 1) peringatan lisan; dan 2) peringatan tertulis.
b. sanksi administratif sedang berupa: 1) penghentian hak-hak administratif; 2) penghentian hak-hak protokoler; dan 3) penghentian hak-hak keuangan.
c. sanksi administratif berat berupa: 1) penghentian dengan hormat; dan 2) penghentian dengan tidak hormat.
(2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan: a. peringatan tertulis dijatuhkan apabila tidak ada perbaikan dan atau
perubahan setelah dijatuhkannya sanksi peringatan lisan;
16
b. peda
nghentiann atau pe
n hak-hakerubahan
k adminisn setelah d
stratif dijadijatuhkan
atuhkan annya sank
apabila tiksi pering
dak ada gatan tertu
perbaikaulis;
an
c. peataad
nghentianau perubministrati
n hak-hakbahan sf; dan
k protokolsetelah d
ler dijatuhdijatuhkan
hkan apabnnya san
bila tidak nksi pen
ada perbnghentian
baikan dan hak-ha
an ak
d. peatapro
nghentianau perubotokoler.
n hak-hakbahan s
k keuangasetelah d
an dijatuhdijatuhkan
hkan apabnnya san
bila tidak nksi pen
ada perbnghentian
baikan dan hak-ha
an ak
BAB VIIKETENTTUAN PEENUTUP
Pasal 40 PpaPKU
Pada saatenetapandministra
PengawasKecamatanUmum Lua
t berlakunn, serta ptif kepada
s Pemilihan, Pengaar Negeri
nya Perapemberhea anggotaan Umumawas Pemwajib me
aturan ini,ntian, pena Panitia
m Kabupamilihan Ungikuti ke
uji kelaynonaktifaPengawa
aten/Kota,Umum Laetentuan d
yakan dan sementas Pemili Panitia Papangan,dalam Pe
an kepatutara, danhan UmuPengawa dan Peraturan in
utan, pem pengena
um Provins Pemilih
engawas ni.
milihan daaan sanksnsi, Panitihan Umum
Pemiliha
an si ia m an
Pasal 41
HHal-hal yanng belum diatur daalam Peraaturan ini aakan diattur lebih lanjut olehh Bawasluu.
Pasal 42
BppKPin
Bentuk danemilihan engenaan
KabupatenPengawasni, merupa
n jenis fodan pen
n sanksi n/Kota, Ps Pemilu akan bagi
rmulir untnetapan,
adminisPanwasluLuar Negian tidak t
tuk keperlserta pe
tratif kepu Kecamgeri sebagterpisahka
luan pelaemberhenpada angmatan, Pgaimana an dari Pe
ksanaan ntian, peggota PaPengawas
dimaksuderaturan i
uji kelayaenonaktifaanwaslu Ps Pemilud dalam ni.
akan dan an semenProvinsi, u Lapanlampiran
kepatutanntara, da
Panwaslgan, daPeratura
P
Peraturan ini mulai berlaku ppada tangg
Pasal 43
gal diteta
DitetaPada
pkan.
apkan di Jtanggal
Jakarta
n, an lu
an an
17
SURAT PERNYATAAN
Nomor....................
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama :
b. Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bersedia memberikan keterangan yang benar selama pelaksanaan uji
kelayakan dan kepatuan; dan
3. Tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai anggota Panwaslu.
Apabila di kemudian hari ditemukan ada pernyataan yang tidak benar selama
menjalani uji kelayakan dan kepatutan ini, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Dibuat di.............. Pada tanggal.................200...
( NAMA JELAS )
18
B E R I T A A C A R A
Nomor : Tahun 20....
Pada hari ini ………. tanggal ……………. bulan ………….. tahun Dua ribu
…………., telah diadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota * ………………..
Adapun Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
/Kabupaten/Kota* ………………. yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan adalah
sebagai berikut :
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
Tim penguji dari Badan Pengawas Pemilihan Umum / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi*, yaitu :
1. ……………………………………. Anggota Bawaslu / Panwaslu Provinsi* (Korwil)
2. ……………………………………. Anggota Bawaslu / Panwaslu Provinsi* (Pendamping)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KABUPATEN/KOTA* ………..
KETUA
Dibuat di ……………………… pada tanggal …. ………. 200..
ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM / PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI* ………………………
…………………………………………..
1. ……………………………….
2. ……………………………….
Ket: *) pilih salah satu
FORMULIR PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA PANWASLU …………………………………………. PEMILU ………………………………………………….
NO NAMA PENGALAMAN
PEMILU PENGETAHUAN
PEMILU KEMAMPUAN KOMUNIKASI
INTEGRITAS KLARIFIKASI TANGGAPAN
MASYARAKAT
PENGETAHUAN MUATAN LOKAL
NILAI TOTAL
1 2 3 4 5 6
Ket: Standar Nilai: 85 – 100 = sangat baik Standar Kode: **** sangat baik 70 – 84 = baik *** baik 55 – 69 = cukup ** cukup 0 – 54 = kurang *
………………………, ………………….., 200..
PENGUJI
(………………………………..)
20
FORMULIR CATATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PANWASLU …………………………………….
PEMILU ……………………………………………….
NO NAMA KELEBIHAN KEKURANGAN 1 2 3 4 5 6
………………………, ………………….., 200..
PENGUJI
(………………………………..)
21
B E R I T A A C A R A Nomor : Tahun 200..
GARUDA KUNING
Pada hari ini ………. tanggal ……………. bulan ………….. tahun Dua ribu …………., telah diadakan Rapat Pleno Anggota Bawaslu / Panwaslu Provinsi* ………….. untuk memilih Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota ………………..
Adapun Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi /Kabupaten/Kota* ………………. Berdasarkan peringkat setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan uji kelayakan dan kepatutan adalah sebagai berikut :
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….
10. …………………………………….
11. …………………………………….
12. …………………………………….
Berdasarkan hasil peringkat tersebut, maka Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten/Kota* adalah sebagaimana tercantum pada peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga). Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ……………………… pada tanggal …. ………. 200..
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM / PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI* …………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Ket: *) pilih salah satu
22
EPUBLIK INDONESIA PILKADA
PEMIL IHAN UMUM
GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ..... TAHUN 200...
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI ................TAHUN 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ..................., perlu
ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi ................... Tahun 2008.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan.
23
Memutuskan:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi ................... dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... Tahun 20….
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Provinsi ....................
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ...................;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ...................;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi ................... untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi ...................;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..................., Sekretaris dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ................... yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... yang sedang berlangsung;
24
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ....................
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Provinsi ..................., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ....................
KELIMA : Panwaslu Provinsi ................... berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Provinsi ...................;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ...................;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi ................... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ...................;
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Provinsi ................... dibantu oleh Sekretariat
Panwaslu.
25
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi ....................
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... ........... 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.
26
PILKADA
EPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ..... TAHUN 200...
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI ................TAHUN 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ..................., perlu
ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ................... Tahun 2008.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan.
27
Memutuskan:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota ................... dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi................... Tahun 20….
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ....................
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi...................;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi...................;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...................;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..................., Sekretaris dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... yang sedang berlangsung;
28
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ....................
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Kabupaten/Kota ..................., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ....................
KELIMA : Panwaslu Kabupaten/Kota ................... berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kabupaten/Kota ...................;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota ...................;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ................... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi...................;
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Kabupaten/Kota ................... dibantu oleh Sekretariat
Panwaslu.
29
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi ....................
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... ........... 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.
30
EPUBLIK INDONESIA
PILKADA
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....................
NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN .............................
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI / KABUPATEN/KOTA ................TAHUN 20....
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota*
..................., perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... tentang Penetapan
Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan ....................
Mngingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan.
31
Memutuskan:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan ................... dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota* ................... Tahun 20….
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan....................
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ……………………...;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada instansi yang berwenang;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan ..................... untuk ditindaklanjuti;
5. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
KEEMPAT : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan ................... berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota ………………………… berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan;
32
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota ………………….. berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ……………………... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kecamatan …………………………;
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi / Kabupaten/Kota ....................
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ................ pada tanggal ................ 20...
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ..................
KETUA,
................................................
33
EPUBLIK INDONESIA PILKADA
PEMILIHAN UMUM
GARUDA KUNING
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ..................... NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN UNTUK DESA/KELURAHAN ................ DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI / KABUPATEN/KOTA ................TAHUN 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota*
..................., perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan ................... tentang Penetapan
Pengawas Pemilu Lapangan untuk Desa/Kelurahan...................
Tahun 2008.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan.
34
Memutuskan:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengawas Pemilu Lapangan untuk desa/kelurahan ................... dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota* ................... Tahun 20….
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Pemilu Lapangan ....................
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada instansi yang berwenang;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Kecamatan ..................., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
35
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota ....................
KELIMA : Pengawas Pemilu Lapangan ................... berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan ………………………… berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan;
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan;
4. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan …………………………;
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota ....................
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ................ pada tanggal ................ 20...
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN .....................
KETUA,
................................................
36
PILEG
EPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM
GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ..... TAHUN 200...
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA ................TAHUN 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ...................,
perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ................... Tahun 2008.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4721);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan.
37
Memutuskan:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota ................... dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ................... Tahun 20….
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ....................
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ...................;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ...................;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ................... yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...................;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..................., Sekretaris dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ................... yang sedang berlangsung;
38
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ....................
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Kabupaten/Kota ..................., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ....................
KELIMA : Panwaslu Kabupaten/Kota ................... berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kabupaten/Kota ...................;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ...................;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ................... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ................... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ...................;
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Kabupaten/Kota ................... dibantu oleh Sekretariat
Panwaslu.
39
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota ....................
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... ........... 20...
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.
40
EPUBLIK INDONESIA PILEG
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI .............................
DALAM RANGKA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
…………………...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;
41
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi ……………………...
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2
Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Provinsi
……………………....
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan
Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum di Provinsi ……………………...;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi ……………………... yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi ……………………... untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi ……………………...;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ……………………..., Sekretaris dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ……………………... yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di Provinsi ……………………...;
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi ……………………...;
42
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Provinsi ……………………..., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum di Provinsi ……………………....
KELIMA : Panwaslu Provinsi ……………………...berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Provinsi ……………………...;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum di Provinsi ……………………...;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum di Provinsi ……………………... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Provinsi ……………………... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi ……………………...;
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Provinsi ……………………... dibantu oleh Sekretariat
Panwaslu.
43
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .............. 2008
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.
44
EPUBLIK INDONESIA PILEG
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .............................
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota ……………………...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;
45
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota ……………………...
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2
Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota ……………………....
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan
Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………...;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………... yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ……………………... untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Provinsi sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota ……………………...;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Provinsi tentang pengenaan sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ……………………..., Sekretaris dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ……………………... yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di Kabupaten/Kota ……………………...;
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………...;
46
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panwaslu Kabupaten/Kota ……………………..., berwenang:
1. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 7;
2. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………....
KELIMA : Panwaslu Kabupaten/Kota ……………………...berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kabupaten/Kota ……………………...;
3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………...;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota ……………………...;
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Kabupaten/Kota ……………………... dibantu oleh
Sekretariat Panwaslu.
47
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... ................. 2008
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.
48
EPUBLIK INDONESIA PILEG
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....................
NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN .............................
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ……………….., Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
……………………... tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ……………………...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;
49
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan ……………………...
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2
Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan
……………………....
KETIGA : Panwaslu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan
Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kecamatan ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan ……………………... untuk ditindaklanjuti;
4. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
5. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan ………………;
6. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
KEEMPAT : Panwaslu Kecamatan ……………………...berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan;
3. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota …………………………;
50
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota ………………….. berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ……………………... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kecamatan ……………………...;
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya,
Panwaslu Kecamatan ……………………... dibantu oleh
Sekretariat Panwaslu.
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..................... pada tanggal ..................... 2008
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ............. KETUA,
................................................
51 PILEG
PUBLIK INDONESIAPEMILIHAN UMUM
GARUDA KUNING
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ..................... NOMOR ...... TAHUN 20..
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN UNTUK DESA/KELURAHAN .............................
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ……………….., Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
……………………... tentang Penetapan Pengawas Pemilu
Lapangan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;
52
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengawas Pemilu Lapangan untuk Desa/Kelurahan ……………………...
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2
Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Pemilu Lapangan
untuk Desa/Kelurahan ……………………....
KETIGA : Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada instansi yang berwenang;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
KEEMPAT : Pengawas Pemilu Lapangan untuk Desa/Kelurahan……………………...berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan ………………………… berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan
53
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
4. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan …………………………;
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..................... pada tanggal ..................... 2008
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ............. KETUA,
................................................
54
EPUBLIK INDONESIA PILEG
PEMILIHAN UMUM GARUDA KUNING
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ...... TAHUN 20....
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI UNTUK NEGARA .............................
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Penetapan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk negara
…………………...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;
55
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk Negara ……………………...
KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2
Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Pemilu Luar Negeri
untuk negara ……………………....
KETIGA : Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas:
1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Negara ……………………...;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada instansi yang berwenang;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di negara ……………………...; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bawaslu.
KEEMPAT : Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk Negara ……………………...berkewajiban:
1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Negara ……………………... secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN di Negara
56
……………………... yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri;
4. menyampaikan laporan dan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu; dan
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan Bawaslu.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..................... 2008
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.