Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Alamat : Jl R Soeprapto No.2 Puruk Cahu Murung Raya
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR / / /2009
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2009 - 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Murung Raya perlu, disusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2009 – 2013 Bappeda Kabupaten Murung
Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten
Murung Raya;
b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap Renstra
Bappeda Kabupaten Murung Raya dimaksud perlu diadakan revisi guna
menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 2
tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Murung Raya Tahun
2009 – 2013.
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
Pemerintah 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2008 – 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah;
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 - 2013.
Pasal 1.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2013, yang
selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013.
Pasal 2.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2008 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ini.
Pasal 3.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Puruk Cahu pada
tanggal, ................ Tahun 2009
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MURUNG RAYA, Drs. SYARKAWI, M.Si Pembina Utama Muda (IV.c) NIP. 19620619 198503 1 010
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 4
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar
yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan
pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah.
Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah
mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah
Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan
kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 5
pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu
instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,
berkewajiban juga menyusun rencana strategis.
Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan
dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.
Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk
melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu
melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang
merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.
Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang
ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi
yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan
diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, maka Rencana
Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya perlu direvisi sesuai
dengan perkembangan kebutuhan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Murung Raya adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu 2008 - 2013 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 7
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa
depan. (Goals)
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi
tindakan masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 8
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2008 – 2013
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 9
D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2008 - 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 adalah bahwa Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis
operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran,
strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program
internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas
wilayah.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 10
E. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2008 – 2013 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting
BAB III . GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA
A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program SKPD B. Program Lintas SKPD C. Program Lintas Wilayah
BAB VI. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 11
BAB II TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Staft yaitu : Sekretariat Badan yang terdiri dari , Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu :
a. Bidang Ekososbud yang terdiri dari, Sub Bidang Pendidikan Mental dan
Spritual dan Kesejahteraan, Sub Bid Ekonomi Parawisata dan
Lingkungan Hidup
b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian yang terdiri dari, Sub Bidang
Pengendalian, pelaporan dan Tata Ruang Ruang, dan Sub Bidang
Sarana Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU
c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan, dan Sub Bidang Litbang, Analisis dan
Data Statistik.
d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari Sub Bidang Promosi dan
Kerjasama Investasi, Sub bidang pengembangan perijinan dan fasilitasi.
4. Unit Pelaksana Teknis
5.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar
berikut;
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 12
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Kabid Penelitian dan Pengembangan
Kabid Ekososbud
Kabid Sarana, Prasarana dan Pengendalian
Kabid Penanaman Modal
Kelompok JabatanFungsional
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
Sub Bag Umum & Kepegawaian
Sub Bid Mental Spritual dan Kesejahteraan
Sub Bid Ekonomi, Pariwisata & Lingkungan Hidup
Sub Bid Sarana Prasarana Informatika dan PU
Sub Bid Promosi & Kerjasama Investasi
Sub Bid Pengendalian, Pelaporan dan tata Ruang
Sub Bid Pengembangan & Perijinan dan Fasilitasi
Sub Bid Pemerintahan dan Pembangunan
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 13
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 S3/S2 5 2 S1 12 3 D3 2 4 SLTA 8 5 SLTP - 6 SD -
JUMLAH 27 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No Nama Pelatihan Penjenjangan
Jumlah
1 ADUM / PIM IV 2 2 SPAMA/PIM III 3 3 SPAMEN / PIM II 2
JUMLAH 7 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No Golongan
Jumlah
1 I - 2 II 8 3 III 15 5 IV 4
JUMLAH 27
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 14
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan
Jumlah
1 ESELON II 1
2 ESELON III 5 3 ESELON IV 3 4 FUNGSIONAL - 5 STAFT 18
JUMLAH 27 5. Perlengkapan
Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Murung Raya
No.
Nama Barang
Jumlah ( Unit)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mobil Kijang long
Mobil Pick up
Sepeda Motor
Almari Besi
Almari Kayu
Rak Kayu
Rak Besi
Meja Kayu
Kursi Besi
Kursi Kayu
Filling Kabinet
Mesin Tik
Komputer PC
1
2
12
6
3
6
6
50
100
7
7
5
12
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 15
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Komputer Laptop
Printer
Ploter
Kamera
OHP
LCD
AC
Kipas Angin
Brankas
Meja Tamu
Kursi Tamu
Televisi
Parabola
fotocopy
Telp
Fax
Sofa (hibah BHP)
8
8
1
3
2
2
9
-
6
3 set
3 set
2
2
1
3
1
1 Set
C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan
pembangunan.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 16
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
pembangunan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
3. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;
4. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang
pembangunan;
5. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan
pembangunan;
6. Penyusunan program pembangunan daerah;
7. Penyusunan rencana strategis daerah;
8. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
10. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kepenanaman modal daerah
11. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;
12. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;
13. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
14. Pengelolaan ketatausahaan badan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 17
D. Kedudukan dan Analisis SWOT
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur
pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan. Setelah
tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya
adalah penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih sering dikenal
dengan Analisis SWOT.
Pendekatan analisis SWOT (Strengh,Weakness,Opportunity,Threat) yaitu
untuk melihat komplektisitas permasalahan Bappeda Kabupaten Murung Raya
sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan
menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau
meningkatkan kekuatan atau peluang.
Analisis SWOT untuk Bappeda Kabupaten Murung Raya adalah Sebagai
Berikut :
Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif
yang memungkinkan Bappeda Kabupaten Murung Raya memenuhi keuntungan
strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :
1. Adanya peraturan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengenai
Pembentukan Bappeda Kab. Murung Raya sebagai dasar hukum dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati di bidang
perencanaan, kordinasi dan evaluasi pembangunan.
2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga
mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi yang tinggi dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 18
3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan jauh ke depan
terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi
Kabupaten Murung Raya.
4. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam membangun
Kabupaten Murung Raya,
5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan
pembangunan Bappeda.
Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuaan internal yang
mengakibatkan Bappeda Kabupaten Murung Raya tidak dapat atau gagal dalam
mencapai visi dan misi :
1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan
kreatifitas,menalarkan ide dalam membaca konsep rencana pembangunan
Kabupaten Murung Raya yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam
proposal dibidang masing-masing sebagai kelanjutan.
2. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung dibidang
kelembagaan.
3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan
dan analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun Instansi terkait.
4. Luas wilayah yang begitu besar, sehingga akan sulit untuk indentifikasi program
program yang dilaksanakan pada kecamatan – kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Murung Raya.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 19
5. Belum adanya Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta berada diwilayah,
sehingga partisipasi dalam proses perencanaan khususnya pada bidang
penelitian–penilitian, belum cukup berarti sebagai masukan bagi Pemerintah
Kabupaten Murung Raya.
6. Kurangnya kemampuaan tenaga staf dalam berbahasa inggris, baik lisan mapun
tertulis.
Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang
membantu Bappeda Kabupaten Murung Raya :
1. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten
2. Kondisi geografis Kabupaten Murung Raya ( Bentang Alam ) dan letak yang
strategis sangat mendukung untuk dijadikan suatu objek perencanaan kedepan
dalam membangun Kabupaten Murung Raya sebagai Kota Terencana.
3. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk
berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Murung
Raya.
Ancaman (Threats)
1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama
dalam penciptaan kader-kader perencana yang handal.
2. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap
perencanaan dan penyaluran DAU untuk Kabupaten Murung Raya.
3. Adanya Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan lembaga
/dinas dan instansi lain.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 20
4. Belum membudayakan trasparansi (keterbukaan) dari dinas /instansi untuk
mengemukakan masalah–masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
5. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bias berakibat euphoria jika tidak
ditangani oleh tenaga yang professional.
Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih
berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi Bappeda secara akurat,
komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh
terhadap kinerja Bappeda.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 21
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA
A. Gambaran Umum Perencanaan
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme
perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan
pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan
mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (top-down); dan
5. Bawah atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada
Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 22
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :
1). Penyusunan rencana;
2). Penetapan rencana;
3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4). Evaluasi pelaksanaan rencana;
keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana
dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan
yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan
rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah
kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja
dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah
berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 23
Tahap ketiga adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga
mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana
tersebut oleh pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya
Bupati/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum
dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup
masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak
(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah
berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan
atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat
Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin
keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka
waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 24
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya
yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan.
B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini
Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya terus menerus mengalami
peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa,
organisasi profesi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan Forum SKPD gabungan;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh
Bappeda dan SKPD terkait.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 25
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya
kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta
sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan
diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand
design, RDTRK, RTRW, data base pembangunan, serta kajian-kajian sektor
lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan
terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara
signifikan di ikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan
adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga
perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD
dan Legislatif daerah ;
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 26
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan
terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada
tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting program);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar
SKPD, dengan kegiatan-kegiatan project error; rendahnya kapasitas dan
komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal
pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
7. Internal Bappeda: belum mampu menyediakan standard operating
procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan
yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi
dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian
perencanaan pembangunan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 27
C. Kondisi yang di inginkan dan proyeksi ke depan
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
Potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar
mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan
perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan
partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui
peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan
kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar
pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang
harus disiapkan antara lain sebagai berikut:
1. Dengan di berlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan
tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan
perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud
belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan
perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan
diterbitkan.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan
peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 28
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan
harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD
dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi
dan sinergis.
6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang
ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk
mencapai tujuan pembangunan.
8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala
prioritas kegiatan.
10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)
fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
13. Tersedianya informasi, (mapping) dan fasilitasi bagi para penanaman modal
lokal dan luar negeri.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 29
D. Indikator
1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan,
distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.
2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan
kantor.
3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.
4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.
5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan
peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.
6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional
kantor.
7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung
kantor.
9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran
operasional.
10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-
undangan untuk bahan referensi bagi perencana.
11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan
menjamu tamu.
12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan.
13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 30
14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung
kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang
ada.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.
16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.
18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.
19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.
20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program/kegiatan.
21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih
mantap dan sinergis.
22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan
pembangunan daerah.
23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas
dan inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian.
24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Murung Raya.
25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.
26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.
27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
Program Pembangunan Desa Tertinggal.
28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan
hinterlandnya.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 31
29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan
Limbah Industri Perkotaan.
30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana.
31. Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik.
32. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
Daerah.
33. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
34. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,
khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur
perencana.
35. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.
36. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan
37. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
38. Tersusunnya rancangan RPJPD, RPJM, Musrenbang dan Perda-Perda
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013.
39. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda
RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 dan 2012.
40. Tersusunnya rancangan RPJMDesa.
41. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
42. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 32
43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Murung
Raya.
44. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra
Produksi.
45. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
46. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan.
47. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi kawasan karst serta daerah rawan
bencana.
48. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata.
49. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kabupaten Murung Raya.
50. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan
teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah.
51. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan.
52. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
53. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
(PAKET) melalui P2KP.
54. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat.
55. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia.
56. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.
57. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.
58. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 33
59. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi
pengelolaan irigasi.
60. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten
Murung Raya.
61. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
62. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air
baku sistem perpipaan.
63. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya.
64. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan.
65. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pemanfaatan ruang.
66. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Murung Raya.
67. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten
Murung Raya.
68. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan
pembangunan.
69. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal
daerah sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Murung Raya
Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 yaitu “Terwujudnya kemerdekaan
rakyat yang sesungguhnya dari Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterisolasian
menuju Murung Raya yang maju, unggul, sejahtera, dan bermartabat”.
Berdasarkan pada visi Kabupaten Murung Raya diatas, visi BAPPEDA
ditetapkan sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL
MENUJU PEMBANGUNAN DAERAH YANG BEBAS DARI 3 K” (Kemiskinan, Kebodohan dab Keterisolasian).
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas :
Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila
memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga
kriteria sebagai berikut :
Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi
lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan
kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan
daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 35
secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan
masyarakat mandiri dan kompetitif.
Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan
pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan
pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan
nasional.
Akomodatif terhadap dinamika global :
Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir
global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini
dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah
yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan
kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :
Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan
menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses
perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara
langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :
Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara
obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan
konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 36
pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan
keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak
langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan
pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan
mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan
terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang
merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel :
Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik
secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.
Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap
sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil
perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga
dan dipelihara.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah
harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan
pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top
down-bottom up.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 37
1. Pendekatan Politik:
Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya
dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana
strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian
rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan
evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.
2. Pendekatan Teknokratik:
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan Partisipatif:
Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif
mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan
perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-
bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan
membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri,
sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa
yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi
perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
4. Pendekatan Top Down-Bottom Up :
Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah
ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 38
karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down )
adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke
dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana
induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam
analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian,
perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-
perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang
sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari
atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus
memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi
kebutuhan riil masyarakat.
Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi
manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan
sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi
perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara
intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka
mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga
perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari
SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang
dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.
Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan
sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non
keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 39
suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan
spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)
perencana pembangunan.
2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
Penjelasan masing-masing misi :
1. Misi Kesatu :
Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi
sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.
Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para
perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral,
multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas
masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya
peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 40
2. Misi Kedua :
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada
pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan
dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan
menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan
pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif
stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat
komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah
kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif
stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.
3. Misi Ketiga:
Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam
bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu
mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan
menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian
perencanaan yang telah dirumuskan.
4. Misi Keempat:
Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh
karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan
menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 41
B. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin
diraih dari masing-masing misi.
Tabel 1. MISI – TUJUAN
No Misi Tujuan 1 Meningkatkan kualitas dan
profesionalisme SDM perencana pembangunan
a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
2 Memantapkan sistem
perencanaan pembangunan daerah
a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal b. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
a. Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
4 Meningkatkan kualitas pelayanan
a. Mewujudkan pelayanan prima
C. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 42
Tabel 2. TUJUAN – SASARAN
SASARAN
NO
TUJUAN URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4
1 MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan
a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional
Prosentase meningkatnya SDM perencana pembangunan
2 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda b. Meningkatkan koordinasi internal
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda Meningkatnya koordinasi internal
1
2
MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Memantapkan iimplementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
a. Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. a. Melaksanakan sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa b.Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah 1.Terlaksananya sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa 2.Terlaksananya asistensi Musrenbang kecamatan dan desa Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 43
c.Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1
MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
a.Meningkatkan sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan b.Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian c.Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
1. Meningkatnya sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian Meningkatnya koordinasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
1
MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima
a.Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders b.Meningkatkan fasilitas pendukung data perencana pembangunan
Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders. Meningkatnya fasilitas pendukung data perencana pembangunan
D. Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk
mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 44
makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian
kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Tabel 3. TUJUAN – STRATEGI
No
TUJUAN STRATEGI
1
2
MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
a. Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan. b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan b. Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
1
MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal
a. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan
1
MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
a. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi c. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan
1
MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima
a. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 45
E. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan
suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi
satuan kerja perangkat daerah.
Tabel 4. STRATEGI – KEBIJAKAN
No TUJUAN STRATEGI
1 2 3
4
MISI KESATU Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan Melaksanakan Capacity Building SDM perencana Pembangunan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan b. Melaksanakan disiplin anggaran a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 46
1 2
MISI KEDUA Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan top down – bottom up planning
a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi
perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa
Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan
1
MISI KETIGA Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan
a.Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah b.Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian Mengembangkan jejaring (net working) antar pelaku pembangunan Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan
2
MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
Menyempurnakan perpustakaan institusi perencana
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 47
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke
dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Bappeda Kabupaten Murung Raya.
B. Program SKPD
Program SKPD meliputi:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
C. Program Lintas SKPD
1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Pengembangan Data/Informasi
5. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Perencanaan Kota-kota kecamatan dan desa
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya
10. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 48
11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
14. Kerjasama Pembangunan
D. Program Lintas Wilayah
1. Kerjasama Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Wilayah Perbatasan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pilihan terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :
1. Program pengembangan Data dan Informasi;
2. Program pengembangan dan penelitian;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
5. Program perencanaan sarana, prasarana dan pengendalian.
6. Program perencanaan tata ruang;
7. program perencanaan dan fasilitasi penanaman modal daerah.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas,
Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator
kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.
Indikator kinerja dapat juga berfungsi :
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 49
1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante),
tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan
berfungsi(ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai
dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan
terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa
indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,
sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif
maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 50
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2008 – 2013 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran
dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada
stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi
Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2008 - 2013.
Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan
keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana
Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan
oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Murung Raya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance.
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 51
PUSTAKA
1. Arsyad Lycolin, Perencanaan Pembangunan Daerah, UGM, Yogyakarta 2007;
2. __________________RPJM Nasional, www.bappenas.go.id
3. __________________Perda No. 1 Kabupaten Murung Raya 2009;
4. Propile Bappeda, Kabupaten Murung Raya, 2008;
5. Murung Raya Dalam Angka, Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2008;
6. Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Setda Murung Raya, 2008;
7. Mulyadi, Managemen Strategi, Gadjah Mada University , Yogyakarta, 2007;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2009-2013;
9. Visi Misi Bupati Terpilih 2008-2013, Puruk Cahu, 2009;
_______________ Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
Pemerintah 2007;
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Evaluasi dan Rencana
Kerja Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2008 – 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah;
8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun 200 tentang Uraian
Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya