Bidang Unggulan : Ekonomi
Kode/Nama Rumpun Ilmu :561/Ekonomi Pembangunan
LAPORAN TAHUNAN/AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
The Learning University
JUDUL :
Analisis Peran Pendidikan Perpajakan Terhadap Pengetahuan Pajak Dan
Dampaknya Terhadap Rasa Keadilan Serta Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha
Sektor UMKM Berorientasi Ekspor Bidang Kerajinan Tangan
di Jawa Timur
Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
TIM PENGUSUL :
Ketua :
Dr. Imam Mukhlis, SE,Msi/0009037205
Anggota :
Dr. Sugeng Hadi Utomo, ME.c/0013076006
Yuli Soesetyo, SE, MM/0003077504
Universitas Negeri Malang
Nopember, 2015
i
ii
RINGKASAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari
kemampuan ekonomi suatu negara. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak dapat berperan
dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara melalui fungsi-fungsi yang melekat
pada pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak negara akan sangat dipengaruhi oleh tingkat
kepatuhan pajak masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya tax compliance ini dapat
berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak.
Sektor UMKM yang berorientasi ekspor bidang kerajinan tangan merupakan
salah satu sektor usaha yang tidak luput dari kewajiban pajak. Sektor usaha ini mampu
menjadi menjadi stimulan dalam perkembangan perekonomian daerah. Keluarnya Undang-
undang No. 28 Tahun 2008 mengenai perpajakan bagi UMKM diharapkan dapat
memperbanyak para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun
demikian, implementasi dari undang-undang tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi ini
tentunya menimbulkan masalah yang cukup serius di tengah upaya pemerintah untuk
melakukan revitalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemandirian perekonomian
daerah. Persoalan penolakan sebagaian pelaku usaha sektor UMKM mencerminkan adanya
keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak dalam pembangunan negara. Dalam
hal ini pelaku usaha sektor UMKM masih belum sepenuhnya menerima asas keadilan yang
terkandung dalam pemungutan pajak oleh fiskus. Oleh karena itulah diperlukan sebuah
upaya yang sistematis dalam membangun kesadaran perpajakan masyarakat melalui
peningkatan peran pendidikan perpajakan khususnya bagi pelaku usaha di sektor UMKM.
Keberadaan sektor usaha UMKM khususnya bidang kerajinan tangan berperan
penting dalam pengembangan ekonomi daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur dan juga
perekonomian nasional. Selain itu pula sektor UMKM juga dapat berperan penting dalam
meningkatkan penerimaan pajak. Semakin berkembangnya sektor usaha UMKM dapat
berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara. Dalam kaitannya dengan
penerimaan pajak tersebut, faktor kepatuhan pajak berperan penting dalam meningkatkan
penerimaan pajak. Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan bahwa dari 200
kuesioner yang disampaikan ke responden yang tersebar di 26 kabupaten/kota di Jawa Timur,
hanya kembali sebanyak 183 responden pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan
yang berorientasi ekspor. Diantara responden tersebut, terbesar berasal dari daerah Kabupaten
Malang sebesar 13,7%. Sedangkan responden terkecil dari Kabupaten Madiun, Magetan dan
Kota Batu, masing-masing hanya berkontribusi 0,5% responden. Berdasarkan pengolahan
data yang dilakukan terhadap 183 pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di
kabupaten/kota di Jawa Timur, memberikan kesimpulan bahwa pendidikan perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahaun pajak, pengetahuan pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak, keadilan pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka penguatan
pada pendidikan pajak sangat penting dalam membentuk pengetahuan pajak, sehingga hal
tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini upaya sosialisasi pajak dapat
dilakukan melalui penyebaran berbagai informasi tentang jenis pajak, tarif pajak, mekanisme
pembayaran pajak dan manfaat pajak.
Kata Kunci : Tax Knowledge, Tax Compliance, Partial Least Square, dan Sektor UMKM
iii
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Tuhan Y.M.E atas segala limpahan karunia-Nya sehingga
penelitian ini dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Penelitian bertujuan untuk
menganalisis keterkaitan antara pendidikan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan keadilan
pajak dengan kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan yang
beroreintasi ekspor di kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui perkembangan
UMKM bidang kerajinan tangan di Propinsi Jawa Timur dapat berperan penting dalam
meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Hal ini tentunya memberikan potensi dan
peluang dalam rangka peningkatan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan
nasional
Implementasi Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu dalam kenyataannya masih belum mampu mendorong kenaikan
penerimaan pajak secara signifikan. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM yang menjadi
subyek pajak belum sepenuhnya memahami pengenaan pajak yang dimaksud. Obyek pajak
penghasilan yang menjadi domain dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih dipandang
memberatkan oleh sebagian pelaku usaha UMKM. Dalam hal ini kepatuhan pajak pelaku
usaha UMKM masih belum optimal dalam mendukung kinerja penerimaan pajak negara.
Dalam perkembangannya, penelitian ini terus terlaksana hingga akhir periode
penelitian tahun 2015. Penelitian ini dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama dan
dukungan yang baik dari berbagai stakeholders. Dalam hal ini dukungan dari Rektor
Universitas Negeri Malang, Ketua LP2M Universitas Negeri Malang, Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Malang dan segenap staf baik di tingkat LPM Universitas
Negeri Malang dan di tingkat Fakultas sangat berarti dalam proses penyelesaian penelitian
ini. Begitu pula dengan fihak Kantor Pajak, Pemda Tingkat II di Jawa Timur, dan komunitas
pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di Jawa Timur. Kepada anggota tim
peneliti dan para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian diucapkan banyak terima
kasih atas kontribusinya.
Malang, 24 Nopember 2015
Hormat Kami
Peneliti
iv
DAFTAR ISI
Cover ............................................................................................................................... i
Halaman Pengesahan ..................................................................................................... i
Ringkasan ....................................................................................................................... ii
Prakata ........................................................................................................................... . iii
Daftar Isi ......................................................................................................................... iv
Daftar Tabel .................................................................................................................... vi
Daftar Gambar ............................................................................................................... vii
Daftar Lampiran ............................................................................................................ viii
Bab I Pendahuluan ........................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 11
1.3. Tujuan Penelitian ………………………………………………………………... ... 12
1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………………………………. ... 12
Bab II Tinjauan Pustaka ............................................................................................... 13
2.1 Penelitian Relevan .................................................................................................. 13
2.2 Tax Compliance ...................................................................................................... 16
2.3 Pengembangan Teori Kepatuhan Pajak ………………………………………….. 22
2.4 Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) ........................................................ 26
2.5 Penerapan Pajak Pada Sektor UMKM ................................................................... 31
Bab III Metode Penelitian ............................................................................................. 36
3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................................... 36
3.2 Pendekatan Penelitian .............................................................................................. 36
3.3 Obyek Penelitian .................................................................................................... 36
3.4 Lokasi Penelitian .................................................................................................... 36
3.5 Jenis dan Sumber Data ........................................................................................... 36
3.6 Metode Pengumpulan Data ..................................................................................... 37
3.7 Metode Analisis Data .............................................................................................. 39
3.8 Hipotesis Penelitian ................................................................................................. 41
3.9 Kerangka Konseptual Penelitian ............................................................................ 41
3.10 Jabaran Variabel Penelitian .................................................................................... 44
Bab IV Hasil Analisis Data dan Pembahasan .............................................................. 47
4.1 Deskripsi Data Penelitian ............................................................................................ 47
4.2 Hasil Analisis Data ...................................................................................................... 54
4.3 Pembahasan …………………………………………………………………………. 61
4.3.1 Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Pengetahuan Pajak ………………………… 61
4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Keadilan Pajak …………………………… 62
4.3.3 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak ……………………………... 63
4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak …………………………. 65
Bab V Penutup ........................................................................................... .................... 67
5.1 Kesimpulan ................................................................................................................... 67
5.2 Saran .............................................................................................................................. 67
v
Daftar Pustaka .. ............................................................................................................. 69
Lampiran ......................................................................................................................... 73
Draft Artikel Jurnal Ilmiah
Submission of international jurnal
Submission of national call for paper
1
DAFTAR TABEL
No Uraian Hal
2.1 Justifikasi Keadilan Pajak 21
2.2 Inisiasi Kebijakan Untuk UKM di Indonesia 31
5.1 Hasil Identifikasi Data Penelitian 47
5.2 Sebaran responden Penelitian Berdasarkan Wilayah di Jawa Timur 53
2
DAFTAR GAMBAR
No Uraian Hal
2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance 33
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 42
4.1 Diagram Path Koefisien Jalur 55
4.2 Diagram Path Koefisien Jalur 56
3
DAFTAR LAMPIRAN
Draft Artikel Jurnal International
Invitation letter to submit International Journal Of Financial Research
Invitation as presentor at call for paper UNISBANK Semarang, August 6th
, 2015
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan ekonomi suatu negara akan ditentukan oleh kemampuannya dalam
melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi menunjukkan sebuah
proses pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan output yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Ddalam hal ini pembangunan ekonomi suatu negara akan ditentukan oleh
seberapa kemampuan keuangan negara. Dengan kata lain, kemampuan keuangan Negara
(tercermin dalam APBN) akan menentukan besarnya kapasitas Negara dalam membiayai
pengeluaran pembangunan, baik pembiayaan modal maupun pembiayaan rutin. Akumulasi
dari pengeluaran dalam keuangan Negara akan dapat menentukan kapasitas dan kapabilitas
suatu Negara dalam menjalankan amant konstitusinya.
Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang masuk dalam kategori
emerging market, melakukan terobosan penting dalam kaitannya dengan maksimisasi
pencapaian kemakmurran rakyat. Amanat konstitusi seperti tercermin dalam pembukaan
UUD 1945 secara tegas dirumuskan tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni
kemakmuran social dan keadilan sosial. Terobosan penting yang dilakukan oleh Indonesia
adalah melakukan perubahan terhadap Undang-undang yang terkait dengan pemerintah
daerah dan keuangan daerah. Keluarnya Undang-undangn No 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah merupakan cerminkan akan demokrasi dalam penyelengaaran
pemerintahan dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan pusat dan daerah. Kedua
Undang-undang tersebut kemudian dilakukan perbaikan lagi menjadi Undang-undang No 32
Tahun 2004 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004. Perubahan Undang-undang ini
5
mencerminkan akan komitmen dari pemerintah pusat untuk memberdayakan potensi
pembangunan yang tersebar di berbagai daerah baik dalam aspek institusional maupun non
institusional. Inilah yang menjadi tonggak keberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal dalam sejarah pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-udang tersebut pola
hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur sedemikian rupa sehingga terdapat unsur
pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.
Implementasi Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
membawa konsekuensi pada pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
di Indonesia. Melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka
keuangan pemerintah daerah akan mendapatkan dana yang besar dari keuangan pemerintah
pusat. Alokasi dana ini mencerminkan adanya desentralisasi fiskal dalam pengelolaan
keuangan. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah
tersedianya penerimaan pajak yang mencukupi kebutuhan keuangan pusat dan daerah. Dalam
hal ini penerimaan pajak merupakan salah satu bagian terpenting dari komponen penerimaan
Negara. Besarnya penerimaan pajak akan menentukan besarnya dana perimbangan yang
dapat dialokasikan pada keuangan daerah. Secara otomatis peneriman pajak yang besar akan
dapat menopang pembiayaan infrstruktur pembangunan di suatu Negara. Oleh karena itulah
pengumpulan pajak perlu untuk didorong supaya lebih efisien sehingga menghasilkan
keuangan Negara yang dapat menyediakan infrastruktur publik (Fuest and Riedel, 2009 ).
Besar kecilnya penerimaan pajak suatu Negara akan ditentukan oleh kesediaan
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesediaan masyarakat
dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut akan dapat memperluas ruang
perpajakan yang dapat digali oleh aparatur pajak. Kesediaan masyarakat dalam hal
perpajakan tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Dalam hal ini tingkat
kepatuhan pajak wajib pajak akan dapat memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dan
6
sekaligus pengeluaran pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Xie, dkk (1999)
yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak berkorelasi dengan state
government spending share dan local government spending share di USA.
Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana
kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai faktor
ekonomi makro, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha dapat mempengaruhi penerimaan
pajak. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Trivedi, dkk (2003) bahwa kepastian adanya
kepatuhan pajak ( tax compliance) adalah tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah
dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Kasadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong
semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab
berbangsa dan bernegara. Menurut Nobes (1997:137) semakin besar tingkat kepatuhan
masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.
Teori kepatuhan pajak modern dibangun atas dasar pemikiran Allingham dan Sandmo
(1972) tentang declared income. Menurutnya kepatuhan pajak yang diwujudkan dalam
bentuk declared income dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik bersifat ekonomi dan
bukan ekonomi. Berdasarkan pada teori Allingham dan Sandmo tersebut kemudian
berkembang menjadi sebuah kajian empirical study untuk menguji dan menganalisis berbagai
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (tax complinace).
Berbagai studi terkini menunjukkan adanya sebuah upaya untuk membangun tax
compliance model baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro. Dalam hal ini
penelitian yang dilakukan oleh oleh Marti dan Wanjohi (2010) di Kenya yang
mengisyaratkan perlunya sebuah sistem pajak yang adil sehingga menjamin orang untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary). Studi lain yang
7
dilakukan oleh Palil dan Mustopha (2011) serta Saad (2011) menghasilkan kesimpulan
tentangnya pendidikan perpajakan dalam membangun pengetahuan pajak dan persepsi
keadilan masyarakat di Malaysia dan New Zealand. Hal ini penting karena melalui keadilan
tersebut masyarakat akan dapat tergerak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu
pula menurut (Kołodziej, 2011) bahwa pendidikan perpajakan merupakan faktor penting
yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Dalam hal ini pendidikan perpajakan dapat
dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang pajak (tax knowledge).
Atawodi dan Ojeka (2012) dalam perspektif mikro menemukan adanya persoalan tarif
tinggi dan administrasi perpajakan yang rumit sehingga pelaku UMKM di Nigeria tidak taat
pajak. Hasil penelitian lain oleh Mukhlis, dkk (2013) menemukan berbagai faktor dominan
yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dalam penelitian tersebut dihasilkan
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaku usaha bersedia untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya asalkan adanya keadilan dan manfaat dari pajak yang dibayarkannya.
Sedangkan dalam perspektif makro, penelitian oleh Simanjutak dan Mukhlis (2012)
menemukan sebuah hubungan antara kepatuhan pajak dengan kesejahterhaan hidup
masyarakat melalui mekanisme keuangan negara (APBN dan APBD) di Jawa Timur.
Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak
dapat dibangun atas berbagai faktor, baik faktor ekonomi dan faktor bukan ekonomi. Namun
demikian pada berbagai penelitian yang ada belum secara eksplisit mengelaborasikan
berbagai faktor-faktor tersebut menjadi sebuah model kepatuhan pajak pada pelaku sektor
UMKM pada bidang tertentu. Sesuai dengan karakteristik UMKM, kondisi UMKM di
berbagai negara menunjukkan ciri yang berbeda-beda sehingga memunculkan perilaku
kepatuhan pajak yang berbeda-beda pula. Penelitian ini didesain secara bertahap
menganalisis berbagai faktor kepatuhan, kemudian hasilnya akan digunakan untuk
membangun model kepatuhan dan pada akhirnya hasil dari model tersebut dapat digunakan
8
untuk kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi
pelaku usaha di sektor UMKM bidang kerajinan tangan.
Dalam hal ini pajak pada dasarnya merupakan salah satu instumen fiskal yang
diharapkan dalam meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari kemandirian
perekonominan negara. Melalui pajak, keuangan negara dapat memiliki fleksibilitas dalam
rangka membiayai proses birokrasi dan juga proses pembangunan nasional yang setiap tahun
menuntut adanya kenaikan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hal ini seiring
dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk semakin menuntut adanya kenaikan dalam
hal public good provision. Namun demikia gambaran di Indonesia menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif kecil. Sebagai gambaran tahun 2011
jumlah Wajib Pajak (WP) yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Orang Pribadi yang hanya 8,5 juta WP dari yang aktif (seharusnya) kerja tercatat 110 juta
orang. Dengan demikian rasio SPT tercatat hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat
kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Sedangkan untuk WP badan usaha yang
menyerahkan SPT Tahunan hanya 466 ribu badan usaha. Sedangkan jumlah badan usaha
yang tercatat WP adalah 12 juta lebih. Itu artinya WP badan hanya 3,6 persen dari badan
yang memenuhi kewajibannya (Tribunnews.com, Jakarta, 30 September 2011).
Perkembangan tahun 2012 menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib
pajak masih tergolong sangat rendah. Menurut Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo,
Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang
mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar
pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang
dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta,
yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar
9
pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha
dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (Manurung, 2013).
Dalam konteks peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional, maka sektor
usaha UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian yang dapat menampung melubernya
penawaran tenaga kerja yang muncul dari perkembangan angkatan kerja yang ada. Sektor
UMKM memiliki karakteristik resisten terhadap gejolak perekonomian disektor riil, sehingga
dapat dijadikan sebagai sektor pengaman dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi. Sektor
UMKM dengan segala kesederhanannya mampu melibatkan masyarakat sekitar sebagai
agent of change dalam membangun peradaban perekononomian modern yang berbasis pada
partisipasi aktif masyarakat dalam perekonomian daerah (lokal). Berbagai peran sektor
UMKM tersebut dapat secara jelas tergambar dalam sebuah fakta dalam situasi krisis
ekonomi yang melanda perekonomian nasional tahun 1997. Dalam kondisi perekonomian
yang mengalami depresi, sektor UMKM dapat menjadi katup dan sekaligus stimulan bagi
berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang dijalankan secara mandiri dan otonom.
Keberadaan UMKM telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Arus
pergerakan usaha UMKM ini sangat cepat dan lincah, sehingga memiliki kemampuan
bertahan dalam persaingan yang ada. Salah satu usaha sektor UMKM adalah usaha di
kerajinan tangan. Bidang usaha ini memiliki keunikan dibandingkan dengan bidang usaha
lainnya. Dalam bidang usaha kerajinan tangan dibutuhkan keahlian dan spirit seni yang tinggi
sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar internasional. Semakin
berkembangnya perekonomian daerah dan sekaligus semakin terintegrasinya dengan
perekonomian nasional dan global, maka sektor UMKM bidang kerajinan tangan ini memiliki
potensi dan peluang untuk terus berkembang kapasitas produksi, skala usaha dan market
share nya.
10
Kepatuhan pajak merupakan faktor penting yang menentukan besarnya penerimaan
pajak negara. Dalam perkembangan perekonomian yang semakin mengglobal, kebutuhan
dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pajak semakin besar. Oleh karena itu
perlu digali sumber-sumber penerimaan negara dari berbagai pelaku ekonomi. Pelaku usaha
dalam kategori UMKM berperan penting dalam menopang penerimaan pajak negara.
Keberadaannya menyebar di berbagai daerah dengan karakter usaha yang berbeda-beda.
Penyebaran kegiatan sektor UMKM ini dapat memperkuat fondasi perekonomian suatu
negara melalui perannya dalam penyerapan tenaga kerja, pencipta daya beli masyarakat,
pendorong berkembangnya jenis usaha yang bervariasi dalam perekonomian. Sedangkan
peran lain yang sangat penting adalah kontribusinya dalam menopang penerimaan pajak bagi
negara. Kontribusi pajak dari sektor UMKM ini dapat tercipta melalui pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai dan pajak UMKM.
Penerapan pajak bagi sektor UMKM dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keadilan
dalam pengenaan pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya kegiatan ekonomi yang
berkembang secara dinamis, tentunya merupakan sebuah potensi pajak yang dapat digali baik
secara ekstensifikasi maupun secara intensifikasi. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang
akan diterapkan, maka pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikenakan
sebesar 0,5% dari omzet untuk pelaku usaha dengan nilai penjualan hingga maksimal Rp300
juta serta 2% untuk penjualan antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Namun demikian
keputusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
(UKM) sampai saat ini masih diperdebatkan dan belum final.
Kondisi UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan publikasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, jumlah pelaku UKM
sebanyak 51,3 juta unit usaha atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di
Indonesia. Jumlah tenaga kerjanya mencapai 90,9 juta pekerja atau sebanding dengan 97,1
11
persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Nilai investasi UKM mencapai Rp. 640,4 triliun
atau 52,9 persen dari total investasi. Menghasilkan devisa sebesar Rp. 183,8 triliun atau
20,2% dari jumlah devisa Indonesia (Suhanto, 2011).
Perkembangan sektor UMKM di Jawa Timur pada tahun 2012 menunjukkan angka
sebesar 1.483 unit usaha. Diantara jenis UMKM yang ada sebesar 283 unit usaha merupakan
UMKM pelaku ekspor dan sebesar 1.388 merupakan UMKM perintis ekspor. Jumlah
UMKM tersebut tersebut tersebar pada daerah sebanyak 38 kabupaten/kotamadya di Jawa
Timur. Sedangkan sebaran jenis usahanya meliputi usaha makanan minuman, kerajinan
tangan (handycraft), industri, pertanian dan pengolahan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mencatat kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
berjumlah 4,21 juta unit terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencapai 54% pada
tahun 2012. Nominal PDRB Jatim sendiri tahun 2011 mencapai Rp884,14 triliun dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi 7,22%. Hal ini berarti bahwa sekitar Rp464 triliun yang
equivalent 54% dari struktur PDRB Jatim itu merupakan sumbangan sektor UMKM. Dari
total 4,21 juta unit UMKM itu sekitar 3,5 juta atau sekitar 83,33% merupakan sektor usaha
mikro dan kecil (http://www.bisnis.com/articles).
Potensi penerimaan negara dari pajak yang cukup besar dari sektor UMKM,
memberikan peluang bagi negara untuk mengenakan pajak pada sektor UMKM. Dalam hal
ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengenakan pajak penghasilan (PPh) final secara rata
1% kepada UKM dengan omzet Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Namun hal tersebut
menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan
semangat untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bahkan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) meminta batasan pelaku UKM yang kena pajak bila beromzet
12
melebihi Rp 200 juta. Jika omzetnya dibawah Rp 200 juta, Kementerian Negara Koperasi dan
UKM khawatir akan mematikan pengusaha kecil.
Adanya penolakan dari sebagian pelaku usaha di sektor UMKM dalam pengenaan
pajak usaha ini menunjukkan adanya asymetris information yang terjadi. Asymetris
information ini terjadi antara agent dan principle dalam bidang perpajakan. Secara teoretis
munculnya asymetris information ini dapat terjadi dalam sebuah peristiwa ekonomi, karena
masing-masing fihak memiliki informasi yang berbeda-beda dalam menanggapi sebuah
peristiwa ekonomi yang sama. Sebagai akibatnya muncul berbagai persepsi yang pada
akhirnya dapat menimbulkan adanya tidak adanya contract nyata diantara pelaku ekonomi
yang ada. Asymetris information ini dapat menimbulkan adanya transactional cost yang dapat
menimbulkan adanya high cost economy dalam transaksi ekonomi yan terjadi. Dampak inilah
yang kemudian dijadikan alasan kuat bagi pelaku usaha UMKM untuk menolak pengenaan
pajak terhadap sektor usaha UMKM.
Berdasarkan pada polemik yang terjadi pada pengenaan pajak di sektor UMKM, pada
dasarnya dapat diidentifikasikan 2 hal yakni ; faktor keadilan dan faktor keberlanjutan. Faktor
keadilan menunjuk pada distribusi manfaat pajak yang diterima masyarakat dan beban pajak
yang diterimakan kepada para wajib pajak. Dalam hal ini pengenaan pajak di sektor UMKM
pada dasarnya merepresentasikan dari kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehinga dengan adanya pajak UMKM tersebut faktor
keadilan dalam pengenaan pajak dapat diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Namun demikian juga patut dicermati, bahwa pengenaan pajak pada sektor usaha
dalam skala kecil, mikro dan menengah memiliki potensi untuk menggerus usaha ini. Hal ini
dapat terjadi karena bagi sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pengenaan pajak
akan menambah beban biaya pengeluaran dalam bidang usaha yang digelutinya. Hal ini
tentunya akan berdampak pada kenaikan harga pada berbagai barang yang dijualnya.
13
Kenaikan harga ini dapat dikawatirkan menurunkan daya saing barang sehingga dapat
mengurangi omzet usaha.
Berbagai perbedaan pendapat yang ada mengenai pemberlakuan ketentuan
perpajakan pada sektor UMKM menunjukkan masih adanya ketidaksepahaman dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi sektor UMKM. Dalam hal ini tingkat kepatuhan pajak
para pelaku usaha sektor UMKM dapat memberikan andil yang cukup besar dalam
meningkatkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan perspektif teoretis yang ada
menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat dibangun atas faktor ekonomi, faktor pendidikan
dan faktor psikologi. Hal ini memberikan bukti bahwa tingkat kepatuhan pajak tidak dapat
dibiarkan begitu saja dalam kegiatan usaha pembayar pajak. Adanya sanksi dan penalty dari
fiskus terkait dengan ketidakpatuhan pajak diharapkan dapat memberikan peningkatan
kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Melalui kegiatan
penelitian ini dapat dilakukan sebuah proses ekplorasi mengenai perilaku masyarakat dengan
sebuah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tidak hanya itu perspektif yang dibangun dalam
penelitian ini adalah kemandirian penerimaan pajak dapat ditopang oleh penerimaan pajak
yang bersumber dari pelaku ekonomi riil yang dijalankan secara swadaya dan mandiri oleh
masyarakat. Inovasi inilah yang coba dikembangkan dalam penelitian ini sehingga dapat
memberikan kemanfaatan lebih besar kepada stakeholders dalam meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat.
Dalam perkembangannya, pengetahuan perpajakan bagi pelaku usaha sektor UMKM
bidang kerajinan tangan yang berorientasi ekspor di Jawa Timur masih belum seragam.
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di berbagai kota di Jawa Timur, seperti
Kabupaten Malang, Kota Kediri dan Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pemahaman
pelaku usaha terhadap pajak di sektor UMKM ini masih belum maksimal. Pelaku usaha
UMKM banyak yang belum mengetahui berbagai jenis pajak yang menjadi kewajiban
14
perpajakannya. Selama ini mereka hanya mengenal pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan
dan Pajak Kendaraan Bermotor. Padahal masih banyak jenis pajak lainnya seperti Pajak
pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Sektor UMKM.
Kondisi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk memberikan
kontribusi dalam upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku
usaha di sektor UMKM melalui peningkatan peran pendidikan perpajakan dan pembentukan
rasa keadilan pajak bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk
memberikan pemahaman yang benar tentang pajak sektor UMKM, sehingga dapat merubah
mainstream berpikir dalam kaitannya dengan perpajakan. Bentuk riil dalam penguatan
kapasitas pendidikan perpajakan ini dapat berupa buklet pendidikan perpajakan untuk pelaku
usaha sektor UMKM, Modul/bahan ajar pendidikan perpajakan, Materi pembelajaran
perpajakan di sektor UMKM dan disain model kepatuhan pajak di sektor UMKM di Jawa
Timur.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
meliputi :
a. Seberapa besar pengaruh pendidikan perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan pelaku
usaha sektor UMKM
b. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap rasa keadilan pajak pelaku
usaha sektor UMKM
c. Seberapa besar pengaruh rasa keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha
sektor UMKM
d. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor
UMKM
15
1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai
berikut:
a. Menguji dan menganalisis besarnya pengaruh pendidikan perpajakan terhadap
pengetahuan perpajakan pelaku usaha sektor UMKM
b. Menguji dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap rasa
keadilan pajak pelaku usaha sektor UMKM
c. Menguji dan menganalisis besarnya pengaruh rasa keadilan pajak terhadap kepatuhan
pajak pelaku usaha sektor UMKM
d. Menguji dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan
pajak pelaku usaha sektor UMKM
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
a. Bagi Dirjen Pajak, dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka sosialiasi
dan edukasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat
b. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi, dapat dijadikan sebagai
masukan dalam penyusunan masterplan pengembangan UMKM yang berdaya saing
ekspor
c. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian mengenai
kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM
d. Bagi Universitas Negeri Malang, dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pengembangan
kurikulum dan perkuliahan pada bidang ekonomi perpajakan
e. Bagi pelaku usaha UMKM, dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai aspek
kepatuhan pajak dalam kegiatan usaha sektor UMKM kerajinan tangan.
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai (2003) bertujuan untuk mengevaluasi
pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan pajak pada siswa di Malaysia. Hasil penelitiannya
memberikan kesimpulan adanya hubungan antara pendidikan dan kepatuhan pajak.
Penelitian lain oleh Azmi dan Perumal (2008) bertujuan untuk mengekplorasi dimensi
keadilan pajak di negara-negar Asia. Hasil penelitiannya memberkan kesimpulan bahwa
terdapat 3 dimensi utama dalam keadilan pajak khususnya di Malaysia. Ketiga dimensi
tersebut adalah general fairness, tax structure dan self interest. Dalam hal ini perbedaan
pendidikan dan budaya di Malaysia apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa dapat
menjelaskan perbedaan dimensi pajak di negara-negara tersebut.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Mukasa (2011) bertujuan untuk menganalisis
pengaruh pengetahuan pajak, rasa keadilan terhadap kepatuhan pajak sektor UMKM di
Uganda. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan pajak dan
dirasakan keadilan pajak memiliki hubungan kausal dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan
pajak ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak
serta dirasakan keadilan pajak lakukan dengan kepatuhan pajak. Namun, hubungan antara
pengetahuan pajak dan dirasakan keadilan pajak ditemukan lemah. Temuan ini menyiratkan
akan pentingnya perbaikan dalam pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pembayar pajak
tentang pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak ditingkatkan.
Penelitian oleh Saad (2011) bertujuan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak
para pembayar pajak individu di negara Malaysia dan Zew Zeland. Metode analisis yang
digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan
17
bahwa tingkat kepatuhan pajak individu pembayar pajak di Malaysia dan New Zeland
dipengaruhi oleh perilaku terhadap kepatuhan yang diikuti dengan norma subyektif. Dalam
hal ini pengetahuan perpajakan individu dapat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan
komplekstias sistem perpajakan yang berlaku.
Penelitian oleh Palil dan Mustopha (2011) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Malaysia. Metode analisis yang digubakan adalah
Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa
pengetahuan pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pula dalam penelitian ini juga memberikan
kesimpulan bahwa kemungkinan untuk diaudit, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah,
penalties, personal financial constraints, and the influence of referent groups.
Hasil penelitian oleh Benk, dkk (2012) dalam penelitiannya di Turkey memberikan
kesimpulan adanya enam dimensi dalam keadilan pajak. Kelima dimensi tersebut meliputi :
General fairness, Middle income earners tax share/burden, Tax rate structure, Special
provisions, dan Tax system equality/inequality. Diantara kelima dimensi tersebut keadilan
pajak dapat dibentuk oleh indikator keadilan umum yang diterima/dirasakan oleh wajib pajak
di Turkey.
Penelitian oleh Atawodi dan Ojeka (2012) menganalisis faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku usaha sektor UMKM di North Central Nigeria.
Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan menggunakan uji Z. Hasil
penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi dan prosedur
administrasi perpajakan yang berbelit merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaku
usaha di sektor UMKM tidak taat pajak (non compliance of tax) di Negeria.
Hasil penelitian oleh Simanjutak dan Mukhlis (2012) memberikan hasil akan
pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Jawa
18
Timur. Dalam hal ini kepatuhan pajak diukur dari indikator dalam pemenuhan kewajiban
wajib pajak dalam bentuk kebenaran dalam jumlah pembayaran angsuran PPh, ketepatan
pelaporan SPT dan pembayaran tunggakan sebelum jatuh tempo. Ukuran-ukuran tersebut
dapat diperoleh dari data administrasi perpajakan pada setiap kantor pelayanan pajak.
Penelitian yang oleh Mukhlis, dkk (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan
tangan di Kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya memberikan
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaku usaha sektor UMKM dapat memahami kewajiban
perpajakannya manakala ada aspek keadilan dan kemanfaatan pajak yang dapat diterima
secara riil oleh pelaku usaha di sektor UMKM.
Penelitian Oleh Maseko (2014) menganalisis keterkaitan antara pengetahuan
perpajakan dan biaya kepatuhan dengan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM
di Zimbabwe. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan face to face
dalam melakukan indept interview dalam pengumpulan data primer. Sedangkan obyek yang
diteliti adalah sebanyak 13 pembayar pajak sektor UMKM di wilayah Harare, Chitungwiza
dan Bindura. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa persepsi pelaku usaha
sektor UMKM mengenai tax fairness, kualitas layanan pajak dan pengeluaran pemerintah
dapat mempengaruhi keputusan dalam kepatuhan pajak pelaku usaha. Selain itu pula pelaku
pajak sektor UMKM juga memiliki pengetahuan pajak yang terbatas mengenai tax
requirements dalam kegiatan usahanya.
Berdasarkan pada berbagai hasil-hasil penelitian di atas memberikan kesimpulan
bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, keadilan pajak dan
besarnya pengeluaran negara dalam pembiayaan public goods. Dalam konteks implikasi
perpajakan di negara sedang berkembang, ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci
19
dalam persoalan kepatuahn pajak masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan tingkat
pengetahuan pajak tersebut, maka unsur pendidikan perpajakan yang sudah terlaksana
dewasa ini menjadi penting untuk terus ditingkatkan intensitasnya. Dalam hal ini intensitas
pendidikan perpajakan sangat terkait dengan kemampuan keuangan negara dalam
pembiayaan berbagai program pendidikan dalam konteks public good provision.
2.2 Tax Compliance
Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan sebuah perilaku yang menyangkut
kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Perilaku tersebut dapat saja
menyangkut motivasi individu dan motivasi kelompok (Alm, 2013). Kedua motivasi tersebut
dapat menjadi sebuah tantangan dalam upaya membangun kesadaran wajib pajak. Berbagai
teori telah diungkapkan dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Diantara berbagai teori yang
ada, teori oleh Allingham dan Sandmo (1972) memberikan sebuah penjelasan secara teorietis
mengenai kepatuhan pajak. Menurutnya kepatuhan pajak merupakan sebuah declared income
seseorang yang memiliki kewajiban perpajakan. Declared income tersebut dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, seperti besarnya pendapatan, tarif pajak, kemungkinan untuk dilakukan
audit dan adanya penalty rate. Faktor-faktor yang mempengaruhi declared income tersebut
dapat dituliskan secara fungsional menjadi, D = f (I, t, p, f), dimana : D adalah declared
income, I adalah pendapatan tetap, t adalah tarif pajak, p adalah probabilitas untuk dilakukan
audit, dan f adalah besarnya penalty rate. Keempat faktor tersebut merupakan sebuah faktor
penentu yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam model Sandmo (1972) tersebut, keputusan pembayar pajak dapat dituliskan
sebagai berikut (Das-Gupta, 2014):
Max E(U) = (1-p)U(YN) + pU(Yc),
YN= Y – txY
YC= Y - txY – (1+π )(1-x)tY
20
Dimana :
Y = income to declare to tax authorities to maximize her expected utility of income.
T(Y) = income tax function,
π = the penalty rate on detected but underpaid taxes,
p = and the probability of tax audit and detection,
x = the fraction of income reported voluntarily to tax authorities (or the level of compliance)
Dalam pandangan lain James and Alley (1999) menyimpulkan bahwa kepatuhan
pajak dalam konteks ini akan muncul untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan
pemerintah dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sesuai dengan undang-undang pajak, dan
karena itu apa yang bisa diharapkan dari seorang warga negara yang bertanggung jawab..
Sedangkan menurut Marti (2010) kepatuhan pajak merupakan sebuah istilah yang kompleks
untuk dijelaskan. Secara sederhana kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai pemenuhan
semua kewajiban pajak sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku. Pandangan lain
yang senada disampaikan oleh Braithwaite (2009) yakni tax compliance didefinisikan sebagai
full payment terhadap seluruh kewajiban perpajakan. Adanya full payment tersebut
mengindikasikan bahwa sebenarnya pajak merupakan kewajiban yang secara totalitas musti
harus dipenuhi oleh wajib pajak.
Berdasarkan pada berbagai pandangan tersebut, kepatuhan pajak pada dasarnya
mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kesediaan wajib pajak tersebut dilandasi oleh suatu tanggung jawab sebagai warga negara
yang telah diatur dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban wajib pajak tersebut
akan semakin efektif manakala pemerintah dapat memiliki kewenangan yang besar dalam
melakukan penagihan dan juga sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya.
21
Dalam perkembangannya secara teoretis, teori tentang kepatuhan pajak dapat
dikelompokkan menjadi dua, yakni teori yang berbasis ekonomi dan teori yang berbasis
psikologi (Atawodi dan Ojeka (2012). Pengelompokan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk
memahami kepatuhan pajak secara lebih detail. Hal ini karena dalam teori kepatuhan pajak
menyangkut baik aspek ekonomi maupun aspek psikologi. Dalam banyak hal, kedua aspek
tersebut begitu dominan dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh dan tidak
patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Dalam Teori Kepatuhan Pajak berbasis ekonomi dinyatakan bahwa pembayaran pajak
akan merupakan amoral utility maximizers. Dalam hal ini pembayar pajak dipengaruhi oleh
motivasi ekonomi seperti maksimisasi profit dan probabilitas untuk diawasi. Menurut
Trivedi, dkk (2005) proses ini disebut sebagai “playing the audit lottery”. Oleh karena itu
menurut teori ini, untuk meningkatkan kepatuhan, maka penerapan audit dan penalti dapat
dikenakan pada pembayar pajak yang tidak taat pajak. Sedangkan dalam perspetif teori
psikologi, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh moral dan etika. Hal ini mengandung arti bahwa
besarnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat lebih disebabkan karena adanya dinamika
perkembangan moral dan etika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Otomotis
masyarakat akan memiliki moral dan etika yang semakin baik manakala lingkungan
kehidupannya kondusif bagi berkembangnya moral dan etika. Kesadaran moral dan etika
yang diterapkan masyarakat dalam kehidupannya akan dapat membangkitkan kemauan
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam pandangan lain menurut Misu (2011) kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Dari hasil kajian empiris yang dilakukannya, faktor-faktor tersebut secara
garis besar meliputi faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi dari kepatuhan
pajak meliputi : tingkat pendapatan aktual, tingkat pajak, kemungkinan diaudit, keutungan
pajak, audit pajak, adanya sanksi (penalties), dan adanya denda. Sedangkan faktor non
22
ekonomi meliputi :perilaku terhadap pajak, norma-norma sosial dan personal yang ada dalam
kehidupan bangsa, sistem perpajakan yang dirasakan adil.
Dalam perspektif lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan persepsi keadilan pajak
masyarakat. Dalam hal ini menurut Hofmann, dkk (2008) dan Mohd (2005) faktor penting
yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak (knowledge of taxation).
Pengetahuan pajak tersebut terkait dengan tax law. Sebagaimana diketahui dalam pengenaaan
pajak sangat terkait dengan berbagai peraturan pajak, jenis pajak, obyek pajak, tarif, sanksi,
denda yang semuanya dapat berimplikasi pada ranah hukum. Dalam hal ini hukum pajak
dapat mengatur berbagai yang menjadi dasar legal formal dalam pengenaan pajak. Dalam hal
ini pengetahuan yang buruk mengenai pajak dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan sikap
negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap
positif terhadap pajak (Niemirowski, dkk, 2002). Dalam hal ini menurut Eriksen and Fallan
(1996) apabila tingkat pengetahuan pajak meningkat maka tingkat penghindaran pajak
menurun dan tingkat kepatuhan pajak menjadi jauh lebih tinggi.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah keadilan pajak yang
dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini menurut Hofmann, dkk (2008) keadilan
berhubungan dengan keseimbangan yang dirasakan dari pajak yang dibayar dan barang
publik yang diterima, dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari
pelanggaran norma. Dalam kaitannya dengan perilaku pajak Wenzel (2003) menjustifikasi
keadilan pajak meliputi : distributive justice, procedural justice, dan retributive justice.
Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :
23
Tabel 2.1 :
Justifikasi Keadilan Pajak
Level of analysis Societal level Group level Individual level
Distributive justice in tax research
Tax burdens tax level; distribution;
progressivity
in-group's tax
burden; compared to
other groups; other
times; its relative
income
personal tax burden;
compared to others;
other times; one's
relative income
Tax based benefits level of spending;
efficiency;
distribution over
different policies
in-group's benefits;
compared to other
groups; other times;
its relative income
personal benefits
compared to others;
other times; one's
relative taxes
Avoidance/evasion
opportunities
level; distribution of
opportunities
in-group's options
relative to other
groups
personal options
compared to others;
other times
Procedural justice in tax research
Interactional
treatment
rights for taxpayers
and service standards
respect for the in-
group; consistency
relative to other
groups
respect for the
individual;
consistency relative
to other individuals
Process and decision
control
consultation of
taxpayers in general;
democratic structures
voice; control,
consultation and
representation of in-
group
voice; control;
consultation of
individual
Information and
explanation
transparency;
presentation in media
explanation and
justifications for
decisions affecting
the in-group
explanations and
justifications for
decisions affecting
the individual
Compliance costs administration and
compliance costs;
complexity of the tax
system
efficiency; service
versus costs for the
group
efficiency; service
versus costs for the
individual
Retributive justice in tax research
Penalties severity of penalties;
distribution penalties
for different offences;
quality of penalties
appropriateness of
penalty for in-group
(relative to the
offence, others)
appropriateness of
penalty for individual
(relative to the
offence, others)
Audits rigidity or
inconsiderateness of
audits in general
rigidity or
inconsiderateness of
audit for in-group
rigidity or
inconsiderateness of
audit for individual
24
Level of analysis Societal level Group level Individual level
Distributive justice in tax research
case case
Sumber : Wenzel (2003:49ff)
Ketiga jenis keadilan tersebut merupakan satu kesatuan perilaku yang dapat
mempengaruhi kepatuhan pajak masyarakat. Ketiga aspek tersebut dapat membentuk sebuah
perilaku baik yang tercermin secara individu maupun tercermin secara kelompok. Dalam hal
ini distributive justice menyangkut pertukaran sumber daya yang adil, manfaat dan biaya.
Procedural justice berkenaan dengan proses distribusi sumber daya. Sedangkan retributive
justice menyangkut keadilan yang dirasakan dari norma-norma yang ada, seperti adanya audit
dan punishment (Hofmann, dkk, 2008).
Dalam hal ini meskipun hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku pajak sangat
kompleks, namun pada umumnya diasumsikan bahwa persepsi keadilan berhubungan positif
dengan kepatuhan pajak (Erich, dkk, 2006). Kompleksitas tersebut terjadi karena dimensi
keadilan pada setiap individu memiliki aspek yang berbeda-beda. Pada saat yang sama negara
membutuhkana banyak penerimaan dari pajak. Oleh karena secara umum dapat dipahami
bahwa semakin tinggi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat
membangun sebuah kepercayaan masyarakat kepada negara dalam bentuk kepatuhan
pajaknya.
Dalam kaitannya dengan faktor keadilan tersebut, maka Braithwaite (2008)
menegaskan pentingnya mutual trust dan kerjasama antara tax payers dan tax authority guna
mencapai kondisi voluntary compliance. Begitu pendapat Kirchler and Hoelzl (2006) yang
menekankan akan pentingnya fair treatment terhadap pembayar pajak dan adanya
trustworthiness dari tax authorities guna mendorong adanya voluntary compliance
masyarakat.
25
Pandangan lain dijelaskan oleh Noguera, dkk (2014) yakni kepatuhan pajak terkait
dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini terdapat berbagai mekanisme yang mungkin
dapat menciptakan dampak interaksi sosial dalam konteks perilaku membayar pajak.
Mekanisme tersebut meliputi ; social norms, social contagion or conformity, strategic
interaction, rational imitation, learning, fairness effects. Berbagai norma-norma yang ada
tersebut dapat mempengaruhi keputusan sesorang untuk bertindah menghindari dari pajak
(tax evasion). Dalam hal ini tax evasion dapat didefinisikan sebagai ...tax evasion, usually
defined as the voluntary reduction of the tax burden by illegal means (Elffers, dkk,
1987). Tax evasion ini merupakan persoalan besar dalam kaitannya dengan penerimaan pajak
suatu negara. Hal ini karena :
a. tax evasion mengurangi volume sumber daya yang tersedia untuk sektor publik.
b. apabila perilaku tax evasion tidak terdistribusikan secara merata diantara pembayar pajak.
Maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti ; fairness, equality, dan
progressivity yang seharusnya dipenuhi dalam sistem pajak (IEF 2004; Murphy and
Nagel, 2002).
2.3 Pengembangan Teori Kepatuhan Pajak
Secara teoretis Teori Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan melalui dua pendekatan
(approach), yakni ; economic deterrence approach dan behavioural approach. Berkaitan
dengan pendekatan pencegahan ekonomi tersebut, terdapat beberapa factor yang dibahasa
dalam pendekatan tersebut, yakni :
Kompleksitas sistem pajak
Tingkat layanan terhadap informasi penerimaan
Pemotongan dan informasi pelaporan
Mempersiapkan tanggungjawab dan sanksi
Kemungkinan menerima cakupan audit
26
Progresif dan tingkat yang actual pada tariff pajak
Sanksi untuk ketidakpatuhan pajak
Pengertian ekonomi dari pembayar pajak yang patuh melihat pembayar pajak sebagai
moral yang sempurna, netral terhadap resiko atau penghindaran resiko individu yang
berupaya untuk memaksimalkan kepuasannya dan memilih untuk menghindari pajak kapan
saja keuntungan yang diharapkan lebih besar dari biaya. Oleh karena kepatuhan pajak dalam
pendekatan ekonomi senantiasa terkait dengan pendekatan biaya manfaat (cost benefit
approach) bagi keputusan individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban
perpajakannya.
Sedangkan pendekatan perilaku terkait dengan aspek psikologi pembayar pajak.
Dalam model ini, kepatuhan pajak dijelaskan melalui interaksi dan respon pembayar pajak
terkiat dengan pemenuhan kewajiban pajaknya.Termasuk dalam kategori pendekatan ini
seperti moral, nilai, keadilan sistem pajak dan otoritas pajak. Interaksi dan respon pembayar
pajak ini dapat bermacam-macam bentuknya. Namun secara ekstrim perbedaan perilaku
tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku patuh pajak dan perilaku tidak patuh pajak.
Dalam perkembanganya Teori Kepatuhan pajak mengalami perkembangan sebagai
respon terhadap dinamika yang terjadi dalam perekonomian. Menurut Alm, dkk (2013)
individu tidak selalu memiliki perilaku sebagai alasan rasional (selfish rational) dan
kepentingan diri individu yang dipotret dalam paradigm neoklasik yang standar. Akan tetapi
tingkat kepatuhan invidu akan dimotivasi oleh berbagai faktor yang ada dalam kehidupannya,
seperti ; norma sosial, moral, altruism, keadilan atau kesukaan. Dalam hal ini analisi
kepatuhan pajak individu dapat dikembangkan lagi dengan memasukkan berbagai cara
penting dimana keputusan individu dibentuk oleh motivasi kelompok. Bahkan menurut Alm,
dkk tersebut, persoalan kepatuhan pajak masyarakat diibaratkan terjadinya teka-teki (puzzle
of tax compliance).
27
Dalam kaitannya dengan motivasi kelompok terdapat beberapa aktor yang terlibat
didalamnya, yakni : pembayar pajak (taxpayers), pemerintah (elected government officials or
government), otoritas pajak (tax authorities or the tax administration), dan akuntan pajak (tax
accountants). Dalam hal keputusan individu untuk patuh pajak dipengaruhi oleh lingkungan
social. Artinya keputusan individu terhadap kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh
kepentingan pribadi saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor norma social, modal sosial,
social customs, jaringan sosial, keadilan, kepercayaan, reciprocity, motivasi intrinsic, dan
moral pajak. Dalam jangka pendek individu tidak selalu rasional, outcome oriented, self-
controlled, selfish, dan egoistic consumers envisioned. Menurut Alm, dkk (2013) perilaku
ekonomi dalam kepatuahn pajak ini disebut sebagai social interactions theory.
Kepatuhan pajak yang disebabkan oleh faktor group motivations dapat dijelaskan
melalui dua aspek, yakni (Alm, dkk, 2013) :
a.Via Public Good Provisions
Dalam hal ini model standard portofolio dari perilaku individu mengabaikan
penggunaan pembayaran pajak yang dipungut. Meskipun demikian pajak digunakan untuk
membiayai layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, seperti pertahanan nasional,
taman, dan infrastruktur. Dalam hal ini ekonom berpendapat bahwa penyediaan swasta dari
barang publik menjadi tidak efisien rendah karena setiap individu akan memiliki insentif
untuk bertindak free rider terhadap pembelian barang privat yang lainnya. Karena barang
public termasuk dalam kategori non exclusive, setiap individu yang tidak berkontribusi
terhadap layanan barang public tidak dapat dikeluarkan dari penggunaannya. Hal ini karena
seluruh individu memiliki insentif yang sama, individu tidak akan secara sukarela
berkontribusi terhadap penyediaan barang publik. Dengan kata lain, barang public
menciptakan sebuah social contribution dilemma dimana keuntungan individu bertentangan
dengan barang kolektif (Daves, 1980). Dalam hal ini individu bersedia membayar pajak
28
karena mereka menilai barang yang disediakan oleh pemerintah dan mereka menyadari
bahwa pembayarannya dibutuhkan untuk mendapatkan lainnya untuk berkontribusi.
b.Via Behavioral Economics
Penjelasan perilaku ini pada dasarnya social interactions theory terkait dengan
perilaku dalam membayar pajak karena factor motivasi kelompok. Dalam hal ini psikologi
perpajakan dapat menjelaskan sebuah social norm of tax compliance (Kirchler, 2007;Elster,
1989). Social norm menunjukkan sebuah pola perilaku yang pola perilaku yang dinilai
dengan cara yang sama oleh orang lain dan itu adalah ditopang sebagian oleh persetujuan
atau ketidaksetujuan sosial. Apabila seseorang bertingkah sesuai dengan norma sosial yang
ada maka orang lain akan juga bertindah sesuai norma yang berlaku, begitu pula sebaliknya.
Adanya norma social juga konsisten dengan pendekatan lainnya yang memasukkan gagasan
yang sama. Faktor ini menunjukkan bahwa seorang individu akan mematuhi selama ia
percaya bahwa kepatuhan adalah norma sosial. Sebaliknya ketidakpatuhan menjadi meluas,
maka norma social dari kepatuhan akan menghilang. Lebih luas lagi, factor ini menunjukkan
bahwa sifat interaksi sosial seseorang dengan orang lain mempengaruhi keputusan kepatuhan
sendiri.
Berdasarkan pada pendapat Alm, dkk (2013) di atas, dapat disimpulkan beberapa hal
penting, yakni :
Individu dipengaruhi oleh definisi pertimbangan keuangan yang sempit, yakni oleh
keterbatasan kognitif yang dimiliki, dan oleh norma sosial dari perilaku, namun
didefinisikan dan ditentukan, yaitu individu dipengaruhi oleh motivasi individu dan
kelompok
Individu tidak dapat diwakili oleh agen perwakilan tunggal, tetapi harus
dianggap koleksi dari berbagai segmen yang berbeda
29
Pemerintah bersepakat dengan individu melalui kegiatan penegakan, kemampuannya
untuk memastikan individu percaya tindakannya, dan penyediaan barang dan jasa kepada
individu.
2.4 Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)
Usaha kecil dan menengah Menurut Organisation for Economic Co-operation and
Development (2004:10) dalam Kamleitner, dkk (2012) ciri utama dari kegiatan sektor usaha
kecil (small businesses) adalah : .......any for-profit commercial entity other than those that
exceed a given (high) asset threshold. Small businesses include sole proprietor, partnership
and corporate forms of organisation. They also include individual return filers who have
income from self-employment, even if self-employment income is not their primary source of
income . Sedangkan UNCTAD (2000) mendifinisikan Usaha Kecil Menengah (Small &
Medium Enterprises) sebagai ....a business involving one to five persons, with simple enough
activities to be managed directly on a person-to-person basis.
Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan
Menengah (UMKM) dijelaskan bahwa :
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
30
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai asas-asas dan tujuan dari
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun asanya meliputi :
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi nasional.
Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang
berkeadilan.
Adapun kriteria dari UMKM berdasarkan Undang-undang tersebut adalah sebagai
berikut ini :
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
31
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).
Dalam perkembangannya, keberadaan UMKM sangat penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila dikaitkan keunggulan komptetif dengan UMKM,
maka menurut Hatten (1999), terdapat dua keunggulan kompetetif UMKM dibandingkan
dengan organisasi bisnis lainnya, yakni adanya unsur fleksibilitas dan inovasi dari UMKM itu
sendiri. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kriteria Usaha
Mikro adalah sebagai berikut:
32
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM .
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp
2,5 miliar.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang UMKM. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10
miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2, 5 miliar sampai dengan paling banyak
Rp 50 miliar.
Perlakuan Khusus Perpajakan untuk UMKM : Atas penghasilan berupa bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang
33
besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan
dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final. Sedangkan penghasilan berupa
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang
besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan
dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final (Pasal 4 ayat (2) jo. PP
No.15 Tahun 2009) ( klinik-pajak.com).
Berdasarkan pengembangan kebijakan UMKM itu sendiri, pemerintah bersama
dengan jajaran menterinya berupaya untuk membawa UMKM ke arah fungsi dan
kemanfaatan yang lebih meluas kepada masyarakat. Menurut Hall (2002) terdapat beberapa
area kebijakan untuk UMKM, yaitu :
a. Akses informasi dan kesenjangan digital, keuangan,tekhnologi dan transfer tekhnologi,
seumber daya manusia dan pelatiham
b. Akes pasar
c. Peranan wanita dan kebijakan mendorong bisnis yang dilakukan oleh etnis minortias
d. Beban administrasi yang ditanggung oleh UMKM akibat kebijakan pemerintah
e. Kebijakan umum tentang UMKM
f. Iklim bisnis
Dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM di Indonesia, secara eksplisit sudah
ditegaskan dalam dokumen resmi pemerintah, seperti termaktub dalam GBHN dan Propenas.
Adapun inisiasi kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
34
Tabel 2.2:
Inisiasi Kebijakan Untuk UKM di Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
Keputusan Presiden Nomr 127 Tahun 2001 Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha
kecil dan bidang/jenis usahan yang terbuka untuk
usha menengah atau besar dengan syarat kemitraan
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Pemberdayaan usaha menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Kemitraan
Peraturan Pmerintah Nomor 16 tahun 1997 Waralaba
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Usaha kecil
Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM,Republik Indonesia, 2011
Salah satu terobosan penting dalam pengembangan UMKM di Propinsi Jawa Timur
adalah pembentukan kluster UMKM. Menurut Berry, dkk (2001) strategi kluster adalah salah
satu sumber utama produktifitas. Mekanisme hubungan antara kluster dengan produktifitas
dan inovasi adalah melalui fasilitas penyediaan tenaga kerja dengan spesialisasi keahlian
khusus, transaksi nontraded input, dan akses mengenai infornasi (Krugman,1991).
2.5 Penerapan Pajak Pada Sektor UMKM
Pajak merupakan salah satu instrumen negara yang ditujukan untuk meningkatkan
penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu pula pajak juga merupakan
implementasi dari kebijakan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan
mendorong perekonomian pada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh
karena itu pengenaan pajak sifatnya mengikat (wajib) pada masyarakat yang sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku disebut sebagai pembayar pajak (taxpayer). Dalam hal ini seiring
dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka tuntutan untuk meningkatkan
penerimaan pajak semakin besar.
35
Salah satu obyek pajak yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas lagi
cakupan pajaknya adalah sektor UMKM. Sektor ini merupakan tulang punggung
perekonomian manakala terjadi krisis ekonomi. Karena sifat fleksibilitas usaha dan financial
stress yang rendah, menyebabkan sektor ini tahan terhadap tekanan ekonomi yang
berkembang. Subyek pajak pada sektor ini adalah pelaku usaha di bidang UMKM. Pelaku
disini memiliki pengertian sebagai pemilik usaha dan bukan pekerja/buruh yang bekerja pada
sektor UMKM.
Dalam hal ini pengenaan pajak pada sektor UMKM harus memperhatikan aspek
keadilan pada berbagai kelompok masyarakat yang ada dan meminimalkan terjadinya
dampak distorsi alokasi sumber daya yang ada (Bolnick, 2004). Kebijakan pajak harus
didesain sedemikian rupa sehingga pelaku usaha sektor UMKM dapat dapat melakukan
kewajiban pajaknya (patuh pajak) secara sukarela. Selain itu pula kebijakan pajak tersebut
dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di sektor UMKM itu sendiri. Dalam hal ini menurut
Yaobin (2007) regim pajak khusus untuk UMKM seharusnya dapat dicukupi dengan
instrumen kebijakan untuk meminimalkan biaya pengumpulan. Dalam hal ini intervensi
pemerintah dapat dilakukan guna mengeksploitasi social benefit dari persaingan yang lebih
besar kewirausahaan (International Tax Dialogue, 2007).
Dalam kaitannya dengan penerapan pajak di sektor UMKM tersebut menurut
Kamleitner, dkk (2012) memberikan kesimpulan bahwa terdapat tiga aspek utama yang
membedakan persepsi pelaku usaha terhadap situasi pajaknya. Pertama, pemilik usaha kecil
cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak mematuhi daripada pembayar pajak
yang bekerja, mereka lebih mungkin mengalami kurangnya pengetahuan perpajakan
bermakna, mereka lebih mungkin untuk menghadapi frame keputusan yang membuat pajak
sebagai kerugian yang menyakitkan. Secara konseptual dapat dipaparkan sebagai berikut ini :
36
Gambar 2.1:
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance
Hasil kajian yang dilakukan oleh Weichenrieder (2007) memberikan kesimpulan
bahwa penerapan pajak pada sektor usaha UMKM menghadapi persoalan-persoalan seperti :
a.Biaya kepatuhan (compliance cost)
b.Biaya penerimaan (revenue cost)
c.Tax evasion
Ketiga persoalan tersebut dapat menjelma menjadi sebuah persoalan besar yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha di sektor UMKM.
Tax Compliance
Perceived
Opportunity
Knowledge
Requirements
Decision Frames
Specific Tax Situation
e.g:specific of industry, business size, jurisdictions, group norms
Person :
e.g:gender,age,personality, fairness perceptions, cultural differences
37
Berkaiatan dengan biaya kepatuhan pajak, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ini
(United Nations, 2014):
CC = IC + EC
dimana :
CC adalah compliance cost
IC adalah internal cost
EC adalah eksternal cost
Dalam hal ini biaya kepatuhan pajak merupakan akumulasi dari biaya internal dan biaya
eksternal yang dialami oleh pelaku usaha. Biaya internal meliputi biaya tenaga kerja dan
biaya non tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Sedangkan
biaya eksternal meliputi segala sesuatu yang dibayarkan pelaku usaha ke fihak ketiga.
Secara lebih detail IC = TA * VA + AS
IC = internal costs
TA = time
VA = value of time
AS = administrative spending
Dalam kaitannya dengan penerapan pajak bagi usaha kecil tersebut pemerintah
mengeluarkan PP No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu tersebut adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
38
b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupuntidak menetap; dan
b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkanbagi tempat usaha atau berjualan.
Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).
Dalam hal ini besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu
persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran
bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang
bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah
melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu
Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan
berdasarkan ketentuan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal
peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
39
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yakni sebuah metode penelitian
yang bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis mengenai keterkaitan hubungan antar
varaibel yang diamati.
3.2. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan cakupan masalah yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan fenomena secara
kuantitatif sehingga dapat dijabarkan berbagai indikator dan klasifikasi dari obyek.
3.3 Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan
berorientasi ekspor di Jawa Timur. Adapun populasi penelitiannya adalah pelaku usaha sektor
UMKM bidang kerajinan tangan berorientasi ekspor di Jawa Timur dan sampel yang diambil
dengan menggunakan teknik multistage sampling.
3.4 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di sentra-sentra UMKM bidang kerajinan tangan berorientasi
ekspor yang ada di kab/kota di Jawa Timur.
3.5 Jenis dan Sumber Data
Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi :
persepsi pelaku usaha (sektor UMKM kerajinan tangan) tentang pajak, pendidikan
perpajakan, pengetahuan pajak, rasa keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Sedangkan data
sekunder meliputi ; penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, jumlah UMKM kerajinan tangan
dan besarnya kepatuhan pajak. Adapun sumber datanya meliputi ; Publikasi pajak dari Dirjen
40
Pajak, Dinas UMKM dan Koperasi Jawa Timur, Kantor Pelayanan Pajak, Kanwil Pajak dan
BPS Jawa Timur
3.6 Metode Pengumpulan Data
Obyek dalam penelitian ini meliputi pelaku usaha sektor UMKM yang tersebar di
berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena besarnya jumlah sampel dan populasi
penelitian, maka perlu dipilih teknik pengambilan sampel yang relevan. Dalam hal ini
menentukan jumlah sampel yang tepat sehingga bisa mewakili populasi yang ditargetkan
dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Dalam penelitian ini teknik yang dipilih
adalah dengan multistage sampling (Iyoke, 2006). Teknik ini dipilih karena besarnya obyek
penelitian, sehingga membutuhkan metode pengambilan sampel yang bersifat efisien dan
representatif. Pelaksanaan teknik ini dilakukan dengan cara :
a. tahap pertama pengambilan sampel (first stage sampling) dilakukan dengan metode
purposive sampling. Cara ini dilakukan dengan menentukan daerah kabupaten/kota di
Jawa Timur yang dianggap merepresentasikan keberadaan UMKM kerajinan tangan di
Jawa Timur. Adapun kriteria sampel yang diambil secara purposive ini adalah : memiliki
keterwakilan tempat/wilayah kabupaten/kota, memiliki potensi untuk ekspor ke luar
negeri, usaha dikembangkan dalam skala kecil, mikro dan menengah.
b. tahap kedua pengambilan sampel (second stage sampling) dilakukan dengan metode
simple random sampling. Cara ini dilakukan dengan mengambil secara acak pelaku usaha
UMKM kerajinan tangan di berbagai kabupaten/kota yang sudah ditentukan.
Sedangkan data dalam penelitian dapat dikumulkan dengan cara seperti ; indepth
interview, analisis dokumen, observasi, penyebaran angket/kuesioner dan focus group
discussion. Data dalam penelitian ini diambil sebanyak 200 pelaku usaha. Secara lebih rinci
dapat dijelaskan sebagai berikut ini :
41
a. Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui tanya
jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu pula wawancara juga
dilakukan secara terstruktur kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data dan informasi
terkait dengan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM
bidang kerajinan tangan.
b. Analisis Dokumen
Teknik ini dilakukan denga cara melakukan kajian terhadap data-data yang
terkumpul. Selain itu pula dalam teknik ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan
tabulasi data, pengelompokan data dan pengkategorian data.
d. Observasi lapang
Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung ke lapangan
untuk mendapatkan gambaran riil mengenai obyek yang diamati. Observasi dalam penelitian
ini dapat dilakukan di Kantor Pajak, Dinas UMKM dan Koperasi kab/kota di Jawa Timur,
dan kegiatan usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan.
e. Kuesioner
Teknik ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah daftar pertanyaan baik yang
disusun secara closed question ataupun open question terkait dengan permasalahan
penelitian. Berdasarkan jawaban pertanyaan dari responden/informan, maka akan dilakukan
penilaian terhadap jawaban tersebut. Jawaban responden untuk jenis pertanyaan closed
question dapat dikategorikan dalam skala likert.
f. Focus group discussion (FGD)
Teknik ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi dengan berbagai narasumber
yang relevan.
42
3.7 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
Partial Least Square (PLS). Sebagaimana diketahui teknik Partial Least Square (PLS) dapat
digunakan untuk menguji hubungan secara terstruktur antar variabel yang diteliti. Variabel
yang diteliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Metode
PLS ini dikenal sangat luas dalam penggunaannya dalam penelitian yang bersifat
korelasional. Dalam hal ini penggunaan metode PLS dalam analisis koeralisasional
mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya adalah :
1. Model analisisnya berjenjang dan model persamaan struktural memenuhi sifat model
rekursif.
2. Variabel yang terdapat di dalam model ada yang bersifat laten, dengan model indikator
refleksif dan formatif, sehingga tidak bias menggunakan SEM.
Dalam hal penerapan metode PLS dikenal adanya beberapa langkah-langkah
sistematis. Adapun langkah-langkah di dalam analisis dengan PLS adalah sebagai berikut
(Solimun, 2002;Hair,dkk, 2010):
1. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (inner model)
Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan
pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian
2. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (outer model)
Outer model di dalam penelitian ini dengan merujuk pada definisi operasional
variabel, didapatkan ada yang bersifat refleksif dan ada yang bersifat formatif. Model
indikator untuk variabel pendidikan perpajakan dan pengetahuan pajak bersifat formatif.
Sedangkan variabel keadilan pajak dan kepatuhan pajak bersifat refleksif.
43
3. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram Jalur
Hasil perancangan inner model dan outer model tersebut, selanjutnya dinyatakan
dalam bentuk diagram jalur, agar lebih mudah dipahami
4. Langkah Keempat: Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan
a. Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya,
disebut juga dengan outer relation atau measurement model. Sesuai dengan definisi
operasional variabel, maka diperoleh model pengukuran sebagai berikut:
Variabel latent Pendidikan Perpajakan (X1), bersifat formatif
X11 = 1 1 + 1
X12 = 2 1 + 2
X13 = 3 1 + 3
X14 = 4 1 + 4
X15 = 5 1 + 5
Variabel latent Pengetahun Perpajakan (Y1), bersifat formatif
2 = 6Y11 + 7Y12 +8Y13 + 9Y14 +10Y15+1
Variabel latent Rasa Keadilan (Y2), bersifat reflektif
3 = 11Y21 + 12Y22 +13Y23 + 14Y24 +15Y25+2
Variabel latent Kepatuhan Pajak (Y3), bersifat reflektif
4 = 16Y31 + 17Y32+ 18Y33+3
b. Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model), disebut
juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan
teori substansif penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan hipótesis penelitian,
maka inner model dalam bentuk persamaan diberikan sebagai berikut:
1 = 11+ 1
44
2 = 11+ 2
3 = 21+ 21 + 32 + 3
5. Langkah Kelima: Estimasi
Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil
(least square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi
akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.
6. Langkah Keenam: Goodness of Fit
Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentase varian yang
dijelaskan, yaitu dengan melihat R2 untuk konstruk laten dependen, kemudian dihitung nilai
Stone-Geisser Q Square test dengan rumus:
Q2 = 1 – ( 1 – R1
2) ( 1 – R2
2 ) ... ( 1- Rp
2 )
7. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling Bootstrap yang
dikembangkan oleh Geisser & Stone.
3.8 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah, tujuan studi dan kerangka
konseptual maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini :
1. Pendidikan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap rasa keadilan pajak
3. Rasa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak
4. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak
3.9 Kerangka Konseptual Penelitian
Disain penelitian ini mengembangkan model sebuah model kepatuhan yang diadopsi
dari berbagai penelitian yang ada. Dalam hal keadilan pajak, indikator yang digunakan dalam
penelitian ini mengembangkan model keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing
(1988), Azmi dan Perumal (2008), Benk, dkk (2012). Pendidikan perpajakan dalam
45
penelitian ini mengembangkan penelitiannya Richardson dan Sawyer (2001). Pengetahuan
perpajakan mengembangkan penelitiannya Eriksen dan Fallan (1996). Sedangkan tingkat
kepatuhan pajak mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Simanjutak dan Mukhlis
(2012).
Adapun kerangka penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 4.1 :
Kerangka Konseptual Penelitian
Keterangan
Variabel Nama Variabel Skala
Pengukuran
X1 : Pendidikan Perpajakan Ordinal
X11 : Sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan Ordinal
X12 : Sosialisasi tentang manfaat dan sanksi pajak Ordinal
X13 : Sosilisasi tentang jenis dan tarif pajak Ordinal
X14 : Sosialisasi tentang mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak
Ordinal
Pendidikan
Perpajakan
(X1)
H1 H2
Pengetahuan
Pajak (Y1)
H4
X11 X12 X13 X14 X15
Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
Rasa Keadilan
(Y2)
Kepatuhan
Pajak (Y3)
Y22 Y23 Y24 Y21
H3
Y32 Y33 Y31
Y25
46
X15 : Sosialisasi tentang perhitungan perpajakan Ordinal
Y1 : Pengetahuan Perpajakan Ordinal
Y11 : Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan Ordinal
Y12 : Pengetahuan tentang manfaat dan sanksi pajak Ordinal
Y13 : Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak Ordinal
Y14 : Pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pajak Ordinal
Y15 : Pengetahuan tentang perhitungan perpajakan Ordinal
Y2 : Keadilan Pajak Ordinal
Y21 : Keadilan Umum Ordinal
Y22 : Kepentingan Pribadi Ordinal
Y23 : Ketentuan-ketentuan Khusus terhadap Kekayaan Ordinal
Y24 : Tarif Pajak Ordinal
Y25 : Timbal Balik Pemerintah Ordinal
Y3 : Kepatuhan Pajak Ordinal
Y31 : Ketepatan waktu pembayaran pajak Ordinal
Y32 : Kesediaan dalam membayar pajak Ordinal
Y33 : Ketapatan waktu dalam penyampaian SPT Ordinal
Berdasarkan pada keterangan di atas, maka dapat diidentifikasikan lagi variabel-
variabel penelitian ini meliputi :
a. Variabel Independen:
Pendidikan Perpajakan (X1), dengan indikator:
X11 : Sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan
X12 : Sosialisasi tentang manfaat dan sanksi pajak
X13 : Sosilisasi tentang jenis dan tarif pajak
X14 : Sosialisasi tentang mekanisme pembayaran pajak
X15 : Sosialisasi tentang perhitungan perpajakan
b.Variabel Intervening:
Pengetahuan Perpajakan (Y1), dengan indikator:
Y11 : Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan
Y12 : Pengetahuan tentang manfaat dan sanksi pajak
Y13 : Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak
Y14 : Pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pajak
Y15 : Pengetahuan tentang perhitungan perpajakan
Keadilan Pajak (Y2), dengan indikator :
Y21 : Keadilan Umum
Y22 : Kepentingan Pribadi
Y23 : Ketentuan-ketentuan Khusus terhadap Kekayaan
Y24 : Tarif Pajak
Y25 : Timbal Balik Pemerintah
47
c.Variabel Dependen:
Kepatuhan Pajak (Y3), dengan indikator :
Y31 : Ketepatan waktu pembayaran pajak
Y32 : Kesediaan dalam membayar pajak
Y33 : Ketapatan waktu dalam penyampaian SPT
Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat
dipengaruhi oleh pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan perpajakan dapat dibangun
sebuah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan
tangan di Jawa Timur. Dalam hal ini tingkat pengetahuan pajak yang semakin tinggi dapat
meningkatkan rasa keadilan pajak bagi pelaku usaha sektor UMKM tersebut. Dalam hal ini
apabila para wajib pajak sektor UMKM tersebut dapat merasakan tingkat keadilan
perpajakan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha.
3.10. Jabaran Variabel Penelitian
Berdasarkan pada kerangka konseptual penelitian di atas, maka variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi :
No Variabel Indikator Skala Pengukuran Teknik Pengumpulan Data
1 Pendidikan Pajak
(X1)
Sosialisasi tentang
hak dan kewajiban
perpajakan (X11)
Sosialisasi tentang
manfaat dan sanksi
pajak (X12)
Sosilisasi tentang
jenis dan tarif pajak
(X13)
Sosialisasi tentang
mekanisme
pembayaran pajak
(X14)
Sosialisasi tentang
Likert :
4 Selalu
3 Sering
2 Jarang
1 Tidak Pernah
Kuesionet
48
perhitungan
perpajakan (X15)
2 Pengetahuan
Perpajakan (Y1)
Pengetahuan tentang
hak dan kewajiban
perpajakan (Y11)
Pengetahuan tentang
manfaat dan sanksi
pajak (Y12)
Pengetahuan tentang
jenis dan tarif pajak
(Y13)
Pengetahuan tentang
mekanisme pelaporan
dan pembayaran pajak
(Y14)
Pengetahuan tentang
perhitungan
perpajakan (Y15)
Likert :
4 Sangat
memahami
3 Cukup
memahami
2 Kurang
memahami
1 Tidak memahami
Kuesionet
3 Keadilan Pajak
(Y2)
Keadilan Umum
(Y21)
Kepentingan Pribadi
(Y22)
Ketentuan-ketentuan
Khusus terhadap
Kekayaan (Y23)
Tarif Pajak (Y24)
Timbal Balik
Pemerintah (Y25)
Likert :
4 Sangat
merasakan
3 Cukup merasakan
2 Kurang
merasakan
1 Tidak merasakan
Kuesionet
4 Kepatuhan Pajak
(Y3)
Ketepatan waktu
pembayaran pajak
(Y31)
Kesediaan dalam
membayar pajak
Likert :
4 Selalu
3 Sering
2 Jarang
1 Tidak pernah
Kuesionet
49
(Y32)
Ketapatan waktu
dalam penyampaian
SPT (Y33)
50
BAB IV
HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data Penelitian
Berdasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data yang dilakukan dapat
dipaparkan data masing-masing variabel penelitian berikut ini :
Tabel 4.1 :
Hasil Identifikasi Data Penelitian
Resp
Pendidikan Pajak
(X1)
Pengetahuan Pajak
(Y1)
Keadilan Pajak
(Y2)
Kepatuhan
Pajak (Y3)
X11 x12 x13 x14 x15 y11 y12 y13 y14 y15 y21 y22 y23 y24 y25 y31 y32 y33
1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1
2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 3 4 3 2 3 1 3 3
3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
4 2 2 1 2 2 4 3 2 3 2 3 1 1 3 3 4 4 2
5 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 3 2 3 3 4 3 3 3
6 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
7 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3
8 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 2 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 4 4 4 2 1 4 2
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 4 4
13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1
51
20 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
23 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
24 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1
25 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1
26 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4
27 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
28 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
30 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1
31 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1
32 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
34 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3
35 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3
36 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2
37 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
44 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2
45 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
46 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
47 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4
48 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3
49 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2
50 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2
51 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52
52 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2
53 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4
55 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
56 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
57 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 4 2 1 1 1
58 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
59 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
60 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 3
61 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1
62 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 3
63 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 4
65 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 1 2 1
66 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4
68 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
69 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
70 4 2 1 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
71 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3
72 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 3 1 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3
75 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
76 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
77 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4
78 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4
79 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2
80 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 4 2
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
53
84 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1
85 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3
86 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
89 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3
90 2 1 1 1 1 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
91 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 2 4 1 1
92 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 3 4
93 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3
94 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
95 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1
96 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2
97 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
98 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3
101 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4
102 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4
103 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
106 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4
107 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
108 2 1 2 1 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 4 4 4
109 1 1 1 1 3 3 3 4 3 2 2 1 1 3 2 4 4 3
110 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 4 3 3
113 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
114 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3
115 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3
54
116 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
117 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
118 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 4 4
119 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 4 4 4
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
121 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
122 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2
123 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1
124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
125 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
126 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2
127 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
128 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1
129 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 2
130 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 3 3 2 4
131 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
132 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1
133 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
134 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3
135 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3
136 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1
137 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1
138 1 2 2 1 1 4 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4
140 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
141 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 4 1 4 4 1 1 1
142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
143 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1
144 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2
145 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
146 2 1 1 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4
147 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
55
148 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
149 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1
150 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
151 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
152 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1
153 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
154 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4
155 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
156 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
157 4 4 2 2 2 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2
158 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
159 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1
160 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 3 1
161 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 1 3 1
162 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1
163 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4
165 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
166 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
167 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
168 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
170 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
171 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 2
172 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2
173 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
175 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3 4 3 3 1 1 1 1
176 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
177 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
178 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
179 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1
56
180 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1
181 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
182 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa dari sekian
banyak responden yang dikirimi lembar kuesioner yang mengembalikan sebanyak 200 unit
kuesioner. Dari 200 kuesioner tersebut yang layak untuk dijadikan sampel penelitian
sebanyak 183 kuesioner yang diisi oleh responden pelaku usaha UMKM bidang kerajinan
tangan yang masih beroperasi dalam menghasilkan output. Responden tersebut tersebar pada
26 daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Adapun sebaran
responden penelitian berdasarkan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :
Tabel 5. 2:
Sebaran Responden Penelitian Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur
No Kabupaten/
Kota
Jumlah
Responden (orang)
Persentase
(%)
1 Kota Malang 22 12.0
2 Kabupaten Bojonegoro 6 3.3
3 Kota Kediri 9 4.9
4 Kabupaten Probolinggo 7 3.8
5 Kabupaten Tulungagung 9 4.9
6 Kabupaten Kediri 15 8.2
7 Kabupaten Bondowoso 4 2.2
8 Kabupaten Trenggalek 2 1.1
9 Kabupaten Jombang 5 2.2
10 Kabupaten Malang 25 13.7
11 Kabupaten Mojokerto 8 4.4
12 Kabupaten Lumajang 4 2.2
13 Kabupaten Banyuwangi 8 4.4
14 Kota Probolinggo 6 3.3
15 Kabupaten Ponorogo 8 4.4
16 Kabupaten Nganjuk 6 3.3
17 Kabupaten Pasuruan 15 8.2
18 Kabupaten Sidoarjo 4 2.2
19 Kota Surabaya 4 2.2
20 Kota Batu 1 0.5
21 Kabupaten Lamongan 4 2.2
57
22 Kabupaten Tuban 4 2.2
23 Kota Pasuruan 3 1.6
24 Kabupaten Blitar 2 1.1
25 Kabupaten Magetan 1 0.5
26 Kabupaten Madiun 1 0.5
Jumlah 183 100
Sumber data : primer, diolah
Berdasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan menunjukkan
bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah responden terbesar yakni 25 responden (13.7%)
pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan. Jumlah responden yang banyak juga
terdapat di Kota Malang yang mencapai 22 pelaku usaha (12%). Sedangkan jumlah
responden terkecil masing-masing sebanyak 1 responden (0.5%) meliputi daerah kabupaten
Magetan, Kabupaten Madiun dan Kota Batu. Secara rata-rata berdasarkan cakupan daerah
tersebut rata-rata responden setiap wilayah sebanyak 7 pelaku usaha sektor UMKM (3.8%).
Daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian di atas merepresentasikan area Propinsi Jawa
Timur yang terdiri atas daerah industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.
Daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian tersebut merupakan penyangga perekonomian
Jawa Timur dalam konstelasi perekonomian nasional maupun perekonomian internasional
4.2 Hasil Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan
struktural dengan menggunakan Partial Least Square. Adapun hasil dari pengolahan data
dengan menggunakan Smart PLS Vers 2 diperoleh diagram Path koefisien sebagai berikut
ini:
58
Gambar 4.1
Diagram Path Koefisien Jalur
Sedangkan Path Diagram signifikansi hubungan antara variabel sebagai berikut ini
59
Gambar 4.2
Diagram Path Signifikansi Jalur
Hasil lainnya dapat ditampilkan pada bagian berikut ini :
Inner Model T-Statistic
Keadilan Kepatuhan Pendidikan Pengetahuan
Keadilan 5,446954
Kepatuhan
Pendidikan 11,392681
Pengetahuan 10,813205 3,206695
60
Outer Model T-Statistic
Keadilan Kepatuhan Pendidikan Pengetahuan
X
11 38,680277
x
12 28,002499
x
13 29,084284
x
14 53,111772
x
15 23,898159
y
11 40,012223
y
12 24,883073
y
13 35,055890
y
14 54,520454
y
15 25,102572
y
21 29,215769
y
22 9,421267
y
23 37,310689
y
24 30,908530
y
25 16,821962
y
31 75,832216
y
32 93,218465
y
33 82,570188
61
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)
Original
Sample (O) Sample Mean (M)
Standard Deviation
(STDEV)
Standard Error
(STERR)
Keadilan ->
Kepatuhan 0,417789 0,415460 0,076701 0,076701
Pendidikan -
>
Pengetahuan
0,592058 0,593317 0,051968 0,051968
Pengetahuan
-> Keadilan 0,579555 0,585177 0,053597 0,053597
Pengetahuan
-> Kepatuhan 0,262217 0,262747 0,081772 0,081772
T Statistics (|O/STERR|)
Keadilan -> Kepatuhan 5,446954
Pendidikan -> Pengetahuan 11,392681
Pengetahuan -> Keadilan 10,813205
Pengetahuan -> Kepatuhan 3,206695
62
Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)
Original
Sample (O)
Sample Mean
(M)
Standard Deviation
(STDEV)
Standard Error
(STERR)
X11 <- Pendidikan 0,235456 0,234954 0,015144 0,015144
x12 <- Pendidikan 0,217489 0,217762 0,015693 0,015693
x13 <- Pendidikan 0,222682 0,220410 0,015422 0,015422
x14 <- Pendidikan 0,244260 0,243612 0,012597 0,012597
x15 <- Pendidikan 0,233249 0,233525 0,016020 0,016020
y11 <- Pengetahuan 0,238113 0,236554 0,015125 0,015125
y12 <- Pengetahuan 0,210111 0,209015 0,015303 0,015303
y13 <- Pengetahuan 0,223963 0,224354 0,014314 0,014314
y14 <- Pengetahuan 0,272290 0,273900 0,013576 0,013576
y15 <- Pengetahuan 0,236766 0,238402 0,016078 0,016078
y21 <- Keadilan 0,309828 0,308637 0,029922 0,029922
y22 <- Keadilan 0,168845 0,169123 0,028789 0,028789
y23 <- Keadilan 0,276238 0,276126 0,018350 0,018350
y24 <- Keadilan 0,284095 0,281503 0,020798 0,020798
y25 <- Keadilan 0,225579 0,225122 0,021308 0,021308
y31<- Kepatuhan 0,337460 0,338125 0,009609 0,009609
y32 <- Kepatuhan 0,372946 0,372547 0,016058 0,016058
y33 <- Kepatuhan 0,342841 0,342622 0,010965 0,010965
63
T Statistics (|O/STERR|)
X11 <- Pendidikan 15,548128
x12 <- Pendidikan 13,859302
x13 <- Pendidikan 14,439253
x14 <- Pendidikan 19,390302
x15 <- Pendidikan 14,559803
y11 <- Pengetahuan 15,743096
y12 <- Pengetahuan 13,729647
y13 <- Pengetahuan 15,646127
y14 <- Pengetahuan 20,057394
y15 <- Pengetahuan 14,726234
y21 <- Keadilan 10,354432
y22 <- Keadilan 5,864812
y23 <- Keadilan 15,053512
y24 <- Keadilan 13,659808
y25 <- Keadilan 10,586579
y31 <- Kepatuhan 35,119256
y32 <- Kepatuhan 23,225391
y33 <- Kepatuhan 31,267027
64
4.3.Pembahasan
4.3.1 Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Pengetahuan Pajak
Pendidikan pajak diartikan sebagai pembentukan pemahaman bagi masyarakat terkait
dengan berbagai aspek dalam perpajakan. Dalam hal ini telah banyak dilakukan berbagai
upaya oleh pemerintah dalam melakukan edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat
wajib pajak. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai pajak dapat
dipahami masyarakat. Upaya pendidikan pajak tersebut dapat dilakukan baik melalui cara
formal maupun cara informal. Sedangkan berbagai media yang digunakan seperti ; media
elektronik, cetak maupun berbasis internet. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pajak dapat meningkatkan intensitas dalam pendidikan perpajakan ini dengan melibatkan
berbagai fihak yang terkait. Hal ini penting karena persoalan pajak menyangkut hajat hidup
orang banyak dan terkait langsung dengan penerimaan Negara dalam APBN.
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, hasil penelitian ini mempertegas akan
pentingnya peran pendidikan pajak dalam membentuk pengetahuan yang meningkat
kaitannya dengan membangun pemahaman yang benar mengenai pajak. Dalam hal ini pelaku
usaha sektor UMKM merupakan wajib pajak yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan
berbagai macam produk dan omzet usaha. Hasil pengolahan data dengan menggunakan Smart
PLS Vers 2 diperoleh koefisien hubungan antara pendidikan pajak dengan pengetahuan pajak
sebesar 0,351. Sedangkan nilai uji t (t statistic) hubungan kedua variabel ini sebesar 11,392,
dimana nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel pada tingkat 95%. Hal ini berarti bahwa
terdapat hubungan antara pendidikan perpajakan dengan pengetahuan tentang pajak bagi
pelaku usaha sektor UMKM kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pendidikan pajak yang memadai bagi seluruh komponen masyarakat akan dapat
menciptakan sebuah kekuatan yang nyata dalam membangun kesadaran wajib pajak. Dalam
hal ini pendidikan pajak tersebut akan dapat membentuk sebuah sikap yang timbul sebagai
65
respon dari pendidikan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Pengetahuan
pajak yang diperoleh dari proses pendidikan tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.
Proses pendidikan tersebut meliputi pengenalan terhadap pengertian, manfaat, jenis, prosedur
pemungutan pajak, tarif, sanksi, hak dan kewajiban pajak. Setelah proses tahu tersebut
dilalui, maka proses internalisasi nilai yang ada dapat membangun sebuah pengetahuan baru
mengenai perpajakan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Kasipillai (2003). Hasil
penelitian tersebut menemukan sebuah arti pentingnya pendidikan perpajakan dalam
meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Pendidikan pepajakan yang semakin bagus
akan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pengetahuan tentang pajak bagi
masyarakat.
4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Keadilan Pajak
Pengetahuan perpajakan menyangkut pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban
perpajakannya. Pemenuhan kewajiban pajak tersebut terkait juga dengan pengetahuan
seseorang mengenai aspek-aspek perpajakan yang diatur dalam berbagai peraturan.
Pangetahuan pajak yang semakin baik, akan dapat mendorong wajib pajak untuk bertindak
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Negara. Dalam kaitannya dengan kepatuahn pajak,
maka pada dasarnya keadilan pajak merupakan faktor penting. Keadilan pajak tersebut dapat
tercipta manakala pengetahun tentang pajak dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa pengetahun pajak berhubungan dengan
keadilan pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,580. Berdasarkan uji statistic yang
dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap
rasa keadilan masyarakat dalam hal pajak (nilai t hitung 10,813 lebih besar dari t tabel pada
tingkat keyakinan 95%).
66
Dalam hal ini menurut pendapat Hofmann, dkk (2008) bahwa keadilan berhubungan
dengan keseimbangan yang dirasakan dari pajak yang dibayar dan barang publik yang
diterima. Selain itu pula, keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari
pelanggaran norma juga merupakan faktor penting dalam membangun rasa keadilan wajib
pajak.
Terkait dengan keadilan pajak tersebut, Wenzel (2003) menjustifikasi keadilan pajak
meliputi : distributive justice, procedural justice, dan retributive justice. Ketiga aspek
keadilan pajak tersebut berperan penting dalam mendorong seseorang untuk mematuhi dan
sekaligus bersedia dalam membayar pajak. Pendapat Wnzel tersebut sangat penting manakala
dikaitkan dengan indikator dalam pengetahuan pajak. Sebagaimana diketahui pengetahuan
pajak terkait dengan seberapa luas dan dalam wajib pajak dapat memahami dimensi dalam
kepatuhan pajaknya. Apabila pengetahuan pajak dapat dikontruksi secara benar dimensi-
dimensi yang ada, maka keadilan pajak dapat dibangun secara benar melalui sinergi antar
unsur dalam variabel pengetahuan pajak dan keadilan pajak.
4.3.3 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Keadilan pajak merupakan faktor yang senantiasa menjadi tolak ukur dalam menilai
kesadaran wajib pajak masyarakat. Semakin tinggi rasa keadilan masyarakat dalam hal pajak,
maka hal tersebut dapat mendorong wajib untuk semakin dewasa dan secara sukarela
memenuhi kewajiban perpajakannya. Keadilan pajak akan menjadi sebuah kekuatan yang
dapat mendorong kesadaran wajib pajak masyarakat.
Hasil penelitian ini memberikan sebuah informasi penting mengenai pengaruh
keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan
tangan di Jawa Timur. Nilai signifikansi hubungan antara kedua variable tersebut sebesar
0,418. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan
67
terhadap kepatuhan pajak (nilai t hitung 5,447 lebih besar dari t tabel pada tingkat keyakinan
95%).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Mukasa (2011) di Uganda
yakni faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah terciptanya rasa keadilan
pajak yang dirasakan oleh pembayara pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis,
dkk (2013) juga sejalan dengan hasil kajain empiris ini. Namun demikian menurut Erich, dkk
(2006) hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku pajak sangat kompleks walaupun pada
umumnya diasumsikan bahwa persepsi keadilan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak
Kompleksitas tersebut terjadi karena dimensi keadilan pada setiap individu memiliki aspek
yang berbeda-beda. Belum lagi unsur budaya, norma, adat dan kebiasaan masyarakat akan
menentukan derajat keadilan yang diinginkan dan dirasakan oleh wajib pajak. Indonesia
dengan ragam budaya, adat dan kebiayaan yang berbeda-beda membutuhkan penanganan
yang serius dalam membangun rasa keadilan dalam hal pajak.
Hasil kajian empiris ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saad
(2011). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak individu
pembayar pajak di Malaysia dan New Zeland dipengaruhi oleh perilaku terhadap kepatuhan
yang diikuti dengan norma subyektif. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan individu dapat
dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan komplekstias sistem perpajakan yang berlaku.
Dalam kaitannya dengan kondisi empirisi yang berkembang di Indonesia dewasa ini
aspek keadilan pajak yang memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran pajak
masyarakat. Berbagai peristiwa mengenai pajak senantiasa terkait dengan masalah korupsi
yang terjadi di sektor perpajakan. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan
pajak bagi masyarakat yang membayar pajak. Namun demikian melalui upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meluruskan apa yang terjadi, maka lambat laun
dapat dibangun sebuah trust bagi wajib pajak.
68
4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Sebagaimana dijelaskan di atas pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam
mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan
pajak yang baik akan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan manfaat pajak untuk
pembangunan bangsa. Dalam hal ini menurut Mohd (2005) dan Hofmann, dkk (2008) faktor
penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak (knowledge of
taxation). Pengetahuan tersebut dapat terkait dengan hukum perpajakan, norma pajak,
manfaat pajak dan administrasi perpajakan.
Hasil penelitian ini memberikan hasil adanya pengaruh antara pengetahuan pajak
terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,262. Sedangkan berdasarkan uji
hipotesis yang ada menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap
kepatuhan pajak (nilai t hitung 3,227 lebih besar dari nilai t tabel dengan signifikansi 95%).
Hasil penelitian ini mempertegas akan pentingnya membangun pengetahuan yang baik bagi
pelaku usaha sektor UMKM di kab/kota di Jawa Timur.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palil dan
Mustopha (2011) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa
pengetahuan pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pula hasil penelitian ini juga sejalan dengan
pendapat oleh Richardson (2006) dan Kirchler, dkk (2008) yang menyatakan bahwa
pengetahuan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang dapat membangun persepsi
masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak tersebut meliputi
berbagai pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan aspek-aspek dalam dalam
perpajakan. Aspek-aspek tersebut seperti ; peraturan, hak dan kewajiban, tarif, manfaat,
69
sanksi dan mekanisme pembayaran pajak. Pengetahuan tersebut dapat ditingkatkan
derajatnya seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam perpajakan.
Bagi pelaku usaha kecil UMKM di daerah, pemahaman tentang pajak membutuhkan
upaya yang lebih keras lagi. Sebagaimana diketahui pelaku usaha di sektor UMKM ini
biasanya ditandai dengan masih rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan yang masih
rendah yang dimiliki pelaku usaha UMKM dapat mempengaruhi pemahaman tentang hak dan
kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha UMKM. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan
pajak bagi pelaku usahan UMKM ini dapat dilakukan melalui kegiatan formal maupun
informa, seperti sosialisasi pajak, pelatihan pajak dan workshop perpajakan dalam pengisian
SPT dan penghitungan besarnya pajak terutang. Walaupun kegiatan ini sudah dilaksanakan
oleh aparat pajak, namun masih perlu untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitas kegiatannya
supaya tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat terus.
70
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah :
a. Pendidikan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan pajak pelaku
usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di kabupaten/kota di Jawa Timur
b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap keadilan pajak pelaku
usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di kabupaten/kota di Jawa Timur
c. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha
sektor UMKM bidang kerajinan tangan di kabupaten/kota di Jawa Timur
d. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku
usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di kabupaten/kota di Jawa Timur
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan penelitian adalah :
a. Bagi Dirjen Pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pemetaan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Pemetaan tersebut dapat digunakan
sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dalam rangka sosialiasi dan edukasi
perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat
b. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi, hasil penelitian ini
memberikan informasi penting mengenai kapasitas produksi dan kemampuan pajak pelaku
UMKM di daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan UMKM dan Koperasi di Jawa Timur dalam menentukan kebijakan
pengembangan UMKM di daerah
71
c. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam
pemilihan judul dan metode penelitian mengenai kepatuhan pajak pelaku usaha sektor
UMKM. Bagi peneliti lain dapat mengembangan metode kualitatif dalam menganalisis
perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM
d. Bagi Universitas Negeri Malang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber
belajar perpajakan baik di Fakultas Ilmu Sosial maupun di Fakultas Ekonomi. Sumber
belajar tersebut dapat juga dikemas dalam bentuk bahan ajar ekonomi perpajakan yang
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
e. Bagi pelaku usaha UMKM, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam
pengembangan usaha yang berorientasi ekspor. Pengembangan usaha tersebut dengan
memperhatikan aspek omzet usaha dan kemampuan membayar pajak.
f. Kegiatas sosialisasi mengenai pajak yang dilakukan oleh instansi pajak perlu melibatkan
institusi pendidikan tinggi dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
Upaya ini dapat dilakukan secara formal (melalui kurikulum) maupun informal (kegiatan
insindental) dalam upaya untuk melakukan edukasi pajak kepada masyarakat, sehingga tax
literacy masyarakat dapat meningkat terus.
72
DAFTAR PUSTAKA
Alm, James, 2013. Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual to Group
Motivations, Tulane Economics Working Paper Series, Department of Economics,
Tulane University, New Orleans, LA
Allingham, Michael G. and Agnar Sandmo, 1972. “Income Tax Evasion: A Theoritical
Analysis”, Journal of Public Economics, 1: 323-338
Atawodi,Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka, 2012. “Factors That Affect Tax
Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central
Nigeria”, International Journal of Business and Management, Vol 7, No 12,87-96
Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. “TaxFairness Dimensions in an Asian
Context: The Malaysian Perspective”, International Review of Business Research
Papers,Vol. 4 No.5 October-November 2008 :11-19, diakses tanggal 10 Aril 2014
dari http://google.co.id/
Braithwaite, V. ,2008,. Tax Evasion. In M. Tonry (ed.). Handbook on Crime and Public
Policy, Oxford: Oxford University Press.
--------------,2009,”Defiance in Taxation and Governance. Resisting and Dismissing
Authority in a Democracy”, Edward Elgar, Cheltenham
Benk, Serkan, Tamer Budak, Ahmet Ferda Cakmak,2012.”Tax Profesionals Perceptions of
Tax Fairness:Survey Evidence in Turkey”, International Journal of Business and
Social Science, Vol. 3 No. 2,Special Issue – January:112-117
Berry,A.,E,Rodriguez & H.Sandee,2001.”Small and Medium Enterprise Dynaimcs in
Indonesia”,Bulletin of Indonesian Economic Study, 37:363-384
Bolnick, B. 2004. Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region.
Arlington,Virginia: Nathan Associates Inc.
Braun, V., & Clarke, V. 2006. “Using Thematic Analysis in Psychology”. Qualitative
Research in Psychology, 3, 77-101.
Dawes, R. M. 1980. Social dilemmas. Annual Review of Psychology, 31 (2), 169-193.
Das-Gupta, Arindam, 2014. “The Economic Theory of Tax Compliance with Special
Reference to Tax Compliance Costs”, didownload dari
http://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2013/04/wp04_nipfp_013.pdf , 18 April
2015
Elffers, H., Weigel, R. H., and Hessing, D. J., 1987. “ The consequences of different
strategies for measuring tax evasion behaviour,” Journal of Economic Psychology,
8: 311-337
Elster, J. 1989. The Cement of Society – A Study of Social Order. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Eriksen, K., & Fallan, L.,1996. Tax Knowledge and attitudes Towards Taxation; A Report on
a Quasi- experiment. Journal of Economic Psychology, 17, 387-402.
Erich, K., Apolonia, N., & Alexander, W.,2006. “Shared Subjective Views, Intent to
Cooperate and Tax Compliance:Similarities between Australian Taxpayer and Tax
officers”. Journal of Economic Psychology 26 , 502 - 517
Fuest, C. and Riedel, N.,2009, “Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in
developing countries: A review of the literature”, UK Department for International
Development (DFID), Oxford University Centre for Business Taxation, Version:
June 19th.
73
Gerbing, M.D. 1988, “An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness”,
Unpublished PhD Thesis, University of Texas.
Hair, Jr., J.F., R.E Anderson, R.L. Tatham and W.C. Black. 2010. Multivariate Data Analysis
with Reading. New York : Macmillan Pub. Company
Hall,C,2002.”Profile of SMEs and SMEs issues in APEC:1990-2000”,Paper, APEC
Secretariat.
Hofmann, Eva, Erik Hoelzl, and Erich Kirchler, 2008. “Preconditions of Voluntary Tax
Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and
Motivation to Cooperate”, Z Psychol, 216 (4): 209–217
IEF, 2004. - Ética fiscal, Doc. nº10/04, Technical report, IEF (Instituto de Estudios
Fiscales), Madrid.
International Tax Dialogue. 2007. Taxation of Small and Medium Enterprises. Background
paper for the International Tax Dialogue Conference, Bueons Aires
Irawan, Andi,2007.Mengapa Membangun (Kewirausahaan) UKM itu Penting, dalam
Kewirausahaan UKM:Pemikiran dan Pengalaman, Karya Bersama FE-UBAYA dan
Forum Daerah UKM Jawa Timur, Yogyakarta:Graha Ilmu
Iyoke, C.a et al. ,2006. “Teachers’ Attitude is Not an Impediment to Adolescent Sexuality
Education in Enugu, Nigeria.” African Journal of Reproductive Health/La Revue
Africaine de la Santé Reproductive 10 (1): 81-90
James, Simon and Clinton Alley. 1999. “Tax Compliance, Self Assessment and Tax
Administration”. Journal of Finance and Management in Public Service Volume 2
Number 2: 27-42
Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka and Erich Kirchler, 2012. “Tax Compliance of
Small Business Owners : A Review”, International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research Vol. 18 No. 3, : 330-351
Kasipillai, Jeyapalan; Aripin, Norhani; Amran, Noor Afza, 2003."The Influence of Education
on Tax Avoidance and Tax Evasion", eJournal of Tax Research 134
Kirchler, E. 2007. The Economic Psychology of Tax Behavior. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Kirchler, E., Hoelzl, E.,2006. Modelling Taxpayers Behaviour as a Function of Internaction
Between Tax Authorities and Taxpayers. In H. Elffers, P. Verboon and W. Huisman
(Ed). Managing and maintaining compliance. Boom Legal Publishers, The Hague.
Kirchler,, E., Hoelzl, E., and Wahl., 2008.” Enforced Versus Voluntary Tax Compliance:the
“Slippery Slope” Framework”. Journal of Economic Psychology 29, 210-225
Kołodziej, Sabina, 2011. “The Role of Education in Forming Voluntary Tax Compliance”,
General and Professional Education 1, diakses dari
http://genproedu.com/paper/2011-01/full_022-025.pdf, tanggal 12 April 2014 :22-25
Manurung, Surya, 2013. “Kompleksitas Kepatuhan Pajak”,diakses dari
http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak
Marti, L. O. 2010. “Taxpayers’ Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya”. African
Journal of Business & Management, 1,112-122.
Marti , Lumumba Omweri dan Migwi S. Wanjohi, 2011, “Taxpayers Attitudes and Tax
Compliance Behaviour in Kenya, How the Taxpayers’ Attitudes Influence
Compliance Behavior among SMEs Business Income Earners in Kerugoya Town,
Kirinyaga District”, African Journal of Business & Management (AJBUMA) Vol. 1
(2010), 112-122, diakses dari laman http://www.aibuma.org/journal/index.htm
Maseko, Nelson, 2014. “The Impact of Personal Tax Knowledge and Compliancecosts on
Tax Compliance Behaviour of SMEs in Zimbabwe”, Journal of Accounting and
Business Management Vol. 2(3), July:26 – 37
74
Mohd, R. P.,2005. “Does Tax Knowledge Matters In Self-Assessment Systems? Evidence
from Malaysian Tax Administrative”. Journal of American Academy of Business ,
80-84
MIŞU Nicoleta BĂRBUŢĂ, 2011. A Review of Factors for Tax Compliance, paper. Annals
of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied
Informatics Years XVII – no 1, diakses dari www.ann.ugal.ro/eco, tanggal 2
Feburari 2015
Mukasa, Joseph, 20011. Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness And Tax Compliance In
Uganda The Case Of Small And Medium Income Taxpayers In Kampala Central
Division, Disertation, Makerere University, Uganda
Mukhlis, Imam, Sugeng Hadi Utomo, Yuli Soesetyo, 2013. “Increasing Tax Compliance
Through Strengtheing Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs
Handicarft Field in East Java Indonesia”, European Scientific Journal, Vol.10 No.7,
March:170-184.
Murphy, L. and Nagel, T., 2002.- The Myth of Ownership: Taxes and Justice, New York,
Oxford University Press
Niemirowski P, Wearing AJ, Baldwin S, Leonard B, Mobbs C, 2002. “The influence of tax
related behaviours, beliefs, attitudes and values on Australian taxpayer compliance.
Is tax avoidance intentional and how serious an offence is it?”, University of New
South Wales, Sydney
Nobes, James 1997. The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice, Europe:
Prentice Hall.
Noguera, José A, F. J. Miguel, Eduardo Tapia, and, 2014.Toni Llàcer Tax Compliance,
Rational Choice, And Social Influence:An Agent-Based Model, didownload dari
http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/211.pdf tanggal
18 April 2015
Organisation for Economic Co-operation and Development (2004),”Compliance Risk
Managment: Managing and Improving Tax Compliance”, Centre for Tax Policy and
Administration, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris
Palil , Mohd Rizal dan Ahmad Fariq Mustapha, 2011.”Determinants of Tax Compliance in
Asia: A case of Malaysia”, European Journal of Social Sciences – Volume 24,
Number 1, 7-32
Razak, Abubakari Abdul and Christopher Jwayire Adafula,2013. Evaluating taxpayers’
attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana, Journal of
Accounting and Taxation, Vol 5(3):48-57
Richardson, Grant. 2006. “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance
Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”, International Tax
Journal
------------, 2006. “Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation”.Journal of
International Accounting, Auditing & Taxation 15 . 150-169
Richardson, S., dan Sawyer, A.2001. “A Taxonomy of The Tax Compliance Literature:
Further findings, Problems and Prospects.” Australian Tax Forum, 16 : 137 - 320.
Saad, Natrah, 2011.”Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers Judgments
in Self-Assessment Environments”, A thesis submitted in fulfilment of the
requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Taxation in the University
of Canterbury
Simanjutak, Timbul H, Imam Mukhlis, 2012. “Analysis of Tax Compliance and Impacts on
Regional Budgeting and Public Welfare”, International Journal of Administrative
Science & Organization, Vol.19,No.3, September :194-205
75
Solimun. 2002. Multivariate Analysis: Structural Equation Modeling (SEM)<
Malang:Penerbit Universitas Negeri Malang
Suhanto, 2011.” UMKM : Pilar Fundamental Perekonomian Nasional”, Paper, diunggah dari
http://ditjenpdn.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/kolom-
anda/50, diunggah 24 Nop 2012-11-24.
Terkper, S.,2003. Managing Small and Medium-Size Taxpayers in Developing Economies,
Tax Notes International 13 January 2003.
Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata and Bernadette Lynn, 2003. “Impact of
Personal and Situasional Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental
Analysis”, Journal of Business Ethics 47:175-197
Umar, Husein. 2010. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada
United Nations, 2014.Measuring Tax Transaxtions Costs in Small and Medium Entreprises,
United Nations and CIAT, New York
Wenzel M, 2003.”Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field”, dalam :
Braithwaite V, editor. Taxing Democracy: Understanding tax avoidance and
evasion. Ashgate; Hants, UK: 41–69
Weichenrieder, Alfons, J. 2007.Survey On The Taxation Of Small And Medium-Sized
Enterprises, Draft Report On Responses To The Questionnaire,OECD Report,
September
Xie, Danyang, Heng-fu Zou and Hamid Davoodi, 1999. “Fiscal Decentralization and
Economic Growth in the United States”, Journal of Urban Economics, 45,228-239
www.unctad.org
76
Lampiran-Lampiran
Artikel Jurnal Internasional di Internatioanl Journal of Financial Research
The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and its
Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs
Sectors in Indonesia
Imam Mukhlis1, Sugeng Hadi Utomo
2 & Yuli Soesetio
3
1.Faculty of Economics, State University of Malang, Indonesia
2.Faculty of Economics, State University of Malang, Indonesia
3.Faculty of Economics, State University of Malang, Indonesia
Correspondence: Imam Mukhlis, Faculty of Economics, State University of Malang,
Malang, East Java, Indonesia. Tel: 062-0341-552888. E-mail: [email protected]
Abstract
This study aims to analyze the role of taxation education on the tax knowledge and its impact
on tax fairness and tax compliance of handicraft SME sector in Indonesia. The unit of
analysis is handicraft SMEs businessman located in the district / city in the province of East
Java, Indonesia. The type of data is primary data obtained through a questionnaire technique.
Samples were obtained from a population sample that is taken with a multistage method with
simple random sampling technique. While the data analysis method used is the analysis of
Structural Equation Modeling by using Partial Least Square.
The study provides conclusions, namely; tax education has a positive and significant
impact on tax knowledge, tax knowledge has a significant and positive effect on tax fairness,
tax fairness has a significant positive effect on tax compliance and tax knowledge has a
significant and positive effect on tax compliance. Based on these results, the strengthening of
the tax education is very important in shaping the tax knowledge, so that it can increase tax
compliance. In this case the tax socialization efforts can be done through the dissemination of
information about the types of taxes, tax rates, and tax payment mechanisms.
Keywords: Tax Knowledge, Tax Compliance, Partial Least Square, and SMEs
1. Introduction
The existence of the SME sector has an important role in promoting economic growth
and equitable distribution of economic activities. The role can be seen from the ability in
employment, purchasing power of creation, processing local raw material, and an increase in
tax revenue. In Indonesia, until the year of 2012 there were 56,534,592 of SME business
units. This amount of SME could absorb 107,657,509 labor (www.depkop.go.id). The spread
of SMEs in Indonesia is speeded out in various regions with a variety of products that has
been produced. This SMEs business sectors consists of; food and beverages, handicrafts,
household appliances, and textiles.
One of the provinces in Indonesia which has a pretty good development of SMEs is
the province of East Java. As known, East Java is one of the provinces that have economic
growth above-average growth of the national economy. In connection with the development
77
of the SME sector in East Java in 2012 amounted to 4.2 million units
(ekonomibisnis.suarasurabaya.net). The amount is spread over 38 districts / municipalities.
Meanwhile, the type of businesses consists of food and beverage businesses, crafts, industry,
agriculture and processing.
The continued development of SME sector in the regional economy can be a source of
tax revenue for financing national development. In this case, the potential revenue of
substantial tax from the SME sector, providing an opportunity for the state to impose a tax on
the SME sector. In connection with this, the Government of Indonesia issued Government
Regulation No.46 Year 2013 regarding Income Tax on Business Income from Received or
Retrieved Taxpayers Who Have Specific Gross Circulation. On income from businesses
received or earned taxpayer who has a certain gross income, subject to final income tax. The
amount of income tax rate that is final is 1% (one percent) of SMEs with a turnover of Rp 0
to Rp 4.8 billion per year.
Implementation of government regulation that has caused controversy among the
public, because it is contrary to the spirit of supporting the growth of micro and small
businesses, as mandated in Law No. 20 Year 2008 concerning the SMEs. Even the Ministry
of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) ask for restrictions SMEs are
taxable if turnover exceeds USD 200 million. If the turnover is below Rp200 million, the
Ministry of Cooperatives and SMEs worry will turn off the small entrepreneurs.
The resistance of businessmen linked to the imposition of SMEs final income tax of
1% of the show is the asymmetric information. This can happen because tida the same
understanding of the imposition of income tax on small businesses with a turnover of
between Rp.0 value up to Rp. 4.8 billion per year. It happen asymmetric information between
agent and principle in the field of taxation. On the one hand, the government is oriented
towards the increase in state tax revenue and on the other hand small businesses oriented to
operations and business continuity. In this case both parties have different views and interests
in relation to the taxation of such income.
Based on the above conditions, taxation always raises the pros and cons. This can
happen because it involves aspects of justice and tax knowledge, thus affecting the level of
tax compliance of taxpayers. In this case the level of tax compliance entrepreneurs SME
sector can contribute quite a large increase in state tax revenue. Based on a theoretical
perspective suggests that tax compliance can be built on economic factors, educational
factors and psychological factors. This provides evidence that the level of tax compliance can
not be left alone in the business activities of the taxpayer. The existence of sanctions and
penalties from tax authorities relating to tax non-compliance is expected to provide increased
awareness of the taxpayer against the tax liability accordingly. However, it is important for
all parties to pay attention to aspects of tax and tax justice felt by taxpayers. Both aspects are
believed to play an important role in influencing the level of tax compliance businesses SME
sector.
In relation to the factors that affect tax compliance, tax fairness and tax knowledge
has an important role. In relation to tax fairness, according to Benk et al (2012) there are five
dimensions in tax fairness, namely: general fairness, middle income tax earners share/burden,
tax rate structure, special provisions, and tax system of equality/inequality. Among the five
dimensions of tax fairness can be formed by the generally accepted indicator
justice/perceived by the taxpayer. Meawhile, the tax knowledge with regard to the public's
understanding of the tax and several matters relating to the taxation system applied. In this
case the tax knowledge is strongly influenced by the education level of taxation that is
perceived by the public. In his research Mukhlis et al (2013) concluded that basically the
78
SME sector businesses can understand their tax obligations when there is the aspect of justice
and tax benefit can be received in real terms by businesses in the SME sector in East Java.
Therefore, the research results done by Mukasa (2011) gave the result that the tax knowledge
and perceived fairness taxes have a causal relationship with tax compliance. Therefore, it is
important to analyze the role of education as far as the role of the tax, the tax knowledge and
a sense of justice taxpayer to tax compliance businesses, especially SMEs crafts field in East
Java.
2.Formulation of the Problem
Based on the above explanation, the formulation of the problem is:
(1) How big does the effect of the taxation education on taxation knowledge for SME
businesses sector?
(2) How big does the effect of tax knowledge of the sense of tax fairness for the SME
businesses sector?
(3) How big does the effect of the tax fairness on tax compliance for the SME businesses
sector?
(4) How big does the effect of tax knowledge on tax compliance for the SME businesses
sector?
3. Theoretical Framework
Theory of tax compliance by Allingham and Sandmo (1972) was originally declared
as a person who has a declared income tax obligations. In this case, the declared income can
be affected by the amount of income, tax rate, the possibility to do the audit and the penalty
rate. Based on the model, a decision the taxpayer can be written as follows (Das-Gupta,
2014):
Max E (U) = (1-p) U (YN) + PU (Yc),
YN = Y – TXY
YC = Y - TXY - (1 + π) (1-x) tY
In which:
Y = income to declare to the tax authorities to maximize her expected utility of
income.
T (Y) = income tax function,
π = the penalty rate on detected but underpaid taxes,
p = and the probability of tax audits and detection,
x = the fraction of income reported voluntarily to the tax authorities (or the level of
compliance)
In applying the tax for the SMEs businessmen, according to Kamleitner et al (2012)
there are three main aspects that affect tax compliance business, namely; perceived
opportunity, knowledge requirements, and decisions frames. These three factors are also
associated with private businesses as concerning aspects; gender, age, personality, fairness
perceptions, and cultural differences. Beside that is also influenced by environmental
growing industries, such as: Specific of industry, business size, jurisdictions, and group
norms.
Various studies have been conducted to estimate the factors that influence tax
compliance. Results of research conducted by the Marti and Wanjohi (2010) in Kenya
79
provided conclusions about the need for a fair tax system that ensures people to carry out the
voluntary tax obligations. Palil and Mustopha (2011) as well as Saad (2011) led to the
conclusion about the tax education in building knowledge and perceptions of fairness of tax
community in Malaysia and New Zealand. This is important because it is through the justice
community will be able to be moved in meeting their tax obligations. Kołodziej (2011) in his
study also concluded that the tax education is an important factor that can influence the
behavior of taxpayers. In this case the tax education can be affected by how much knowledge
the public about taxes (tax knowledge). Atawodi and Ojeka (2012) in their research
concluded that the problem of high rates and complex tax administration so that SMEs in
Nigeria disobedient taxes. While research by Mukhlis, et al (2013) study concluded that
basically businessmen are willing to fulfill their tax obligations and benefits as long as the
justice of the taxes that have been paid.
4. Research Method
This type of research is explanatory to explain the relationship between variables. The
data used in this research is primary data obtained through the questionnaire technique. The
research activities carried out in March-June 2015. The population in this study is the
entrepreneurs in SME sector in the field of handicrafts districts/cities in East Java.
Furthermore, the unit of analysis in this study is the handicraft entrepreneurs in SME sector.
The technique of sampling was done by multistage sampling (Iyoke, 2006). Techniques have
been due to the large object, thus requiring sampling methods that are efficient and
representative. This technique is done by through phasing in the sampling. The first stage of
sampling (first stage sampling) is done by purposive sampling method. How this is done by
determining district/city in East Java, which is considered to represent the presence of SMEs
in East Java crafts. The criteria for purposive samples taken are: to have a
representation/district/city, has the potential to export abroad, the business developed on a
small scale, micro and medium. The second sampling stage was done with a simple random
sampling method. This method was taken through taking random SMEs handicraft businesses
in various districts/cities that have been determined.
To answer the problem of study formulation, the data analysis method used in this
research is the Structural Equation Models analysis by using Partial Least Square (PLS)
approach. This analysis is used to examine relationships between variables studied structured
in accordance with the formulation of research problems. Whereas in the processing data
using Smart PLS program version 2.
In order to facilitate the problem solving of this research, it is necessary to develop a
research design. In this case the design of the study describes the patterns of relationships
between variables, the direction of the relationship between variables and variable types. In
this research, design research to develop a model of a model adopted compliance of various
existing studies. In terms of tax fairness, the indicators used in this study developed a model
of tax fairness developed by Gerbing (1988), Azmi and Perumal (2008), and Benk, et al
(2012). Tax education in this study is to develop research done by Richardson and Sawyer
(2001). Tax knowledge is to develop research done by Eriksen and Fallan (1996).
Meanwhile, the level of tax compliance that has been developed in this research was
conducted by Simanjutak and Mukhlis (2012).
The description of the variables used in this study is:
80
Table 1. Research Variable Description
Variabel Variable/Indicator Variable Type
X1 : Taxation Education
Independent
X11 : Socialization on right and obligation of tax
X12 : Socialization on the tax function and penalty
X13 : Socialization on tax type and tariff
X14 : Socialization on tax mechanism and payment
X15 : Socialization on tax measurement
Y1 : Taxation Knowledge
Intervening
Y11 : Knowledge on right and obligation of tax
Y12 : Knowledge on the tax function and penalty
Y13 : Knowledge on tax type and tariff
Y14 : Knowledge on tax mechanism and payment
Y15 : Knowledge on tax measurement
Y2 : Tax Justice Intervening
Y21 : General Justice Umum
Y22 : Personal Interest
Y23 : Specific Rules on Wealth
Y24 : Tax Tariff
Y25 : Government Feedback
81
Y3 : Tax Compliment Dependent
Y31 : Timeliness for tax payment
Y32 : Obedience in tax payment
Y33 : Timeliness in delivering SPT
5.Analysis Results
Based on the results of data processing, it can be explained that many respondents
were sent a questionnaire that returns as much as 200 units of the questionnaire. Out of those
200 questionnaires, there were 183 eligible questionnaires which can be used as samples and
ere filled out by the respondent who are the SMEs handicraft businesses who are still
operating in generating output. The respondents are spread in 26 districts / cities in East Java
province, Indonesia. The distribution of survey respondents by district / city as follows:
Table 2. Research respondents based on area in regency/city in East Java, Indonesia in 2015
No Regency /
City
Number of
Respondent
(person)
Percentage
(%)
1 Malang City 22 12.0
2 Regency
Bojonegoro
6
3.3
3 Kediri City 9 4.9
4 Probolinggo
Regency
7
3.8
5 Tulungagung
Regency
9
4.9
6 Kediri Regency 15 8.2
7 Bondowoso
Regency
4
2.2
8 Trenggalek
Regency
2
1.1
9 Jombang Regency 5 2.2
10 Malang Regency 25 13.7
11 Mojokerto Regency 8 4.4
12 Lumajang Regency 4 2.2
13 Banyuwangi
Regency
8
4.4
14 Probolinggo City 6 3.3
15 Ponorogo Regency 8 4.4
16 Nganjuk Regency 6 3.3
17 Pasuruan Regency 15 8.2
82
18 Sidoarjo Regency 4 2.2
19 Surabaya City 4 2.2
20 Batu City 1 0.5
21 Lamongan Regency 4 2.2
22 Tuban Regency 4 2.2
23 Pasuruan City 3 1.6
24 Blitar Regency 2 1.1
25 Magetan Regency 1 0.5
26 Madiun Regency 1 0.5
Total 183 100
Data Source : Primary, Processed
Based on the observations and data collection, it showed that Malang has the largest
number of respondents which are 25 respondents (13.7%) of handicraft entrepreneurs on
SME sector. The biggest number of respondents is also in Malang, which reached 22
businesses (12%). Meanwhile, the smallest number of respondents is 1 respondent (0.5%)
including in Magetan Regency, Madiun Regency and in Batu City. The average, based on the
scope of the area average respondent every region of 7 businesses SME sector (3.8%). Area
that has the research samples above represents the area of East Java Province which consists
of industry areas, agriculture, farming, forestry, and marine. Areas such as research areas are
buffers East Java economy in the constellation of national economy and the international
economy.
To answer the problem of this formulation of this study, we analyze the structural
equation modeling (Structural Equation Model) by using Partial Least Square. The results of
data processing can be seen in the following tables and figures:
Table 1. Inner model t-statistic
Justice Compliance Education Knowledge
Justice 5.446954
Compliance
Education 11.392681
Knowledge 10.813205 3.206695
Source : Processed Data
Table 2.Outer model t-statistic
Justice Compliance Education Knowledge
X11 38.680277
x12 28.002499
83
x13 29.084284
x14 53.111772
x15 23.898159
y11 40.012223
y12 24.883073
y13 35.055890
y14 54.520454
y15 25.102572
y21 29.215769
y22 9.421267
y23 37.310689
y24 30.908530
y25 16.821962
y31 75.832216
y32 93.218465
y33 82.570188
Source: Processed Data
Table 3. The value of t-Statistic
Hypothesis Correlation between variables t Statistics (|O/STERR|)
H1 Justice -> Compliance 5.446954
H2 Education -> Knowledge 11.392681
H3 Knowledge -> Justice 10.813205
H4 Knowledge -> Compliance 3.206695
Source : Processed Data
Based on the data processing, it shows the result of the T-test is high. This high value
has meaning tendency of its significance from various variables that are measured through
the existing indicators which have correlation from each variable. Therefore, the path analysis
result can be seen on this following path diagram:
84
Description:
The number inside the bracket shows the coefficient value between variable
Figure 1. Path Analisis Diagram for Tax Compliance of SME Business
Based on the above data processing results, it indicated that there is a relationship
between the variables studied. In this case, the tax education has a positive and significant
impact on the tax knowledge with a coefficient value of 0.592, tax knowledge has a
significant and positive effect on tax justice with coefficient of 0.580, tax fairness positive
and significant impact on tax compliance with coefficient value of 0.418, and the knowledge
tax and significant positive effect on tax compliance with coefficient of 0.262. These
results provide confirmation of the importance of tax education in an effort to improve tax
compliance. Tax education will both be able to build a good foundation of knowledge
taxation also to society. The higher the tax knowledge of the society, the higher it will be able
to have a significant influence on the achievement of a sense of tax justice for the
community. The higher sense of justice taxes received by the community, then it will be able
to increase tax compliance community. Similarly, the level of knowledge of the higher taxes,
then it will be able to make people aware of their tax obligations. Taxation knowledge can be
built from the tax education received by the community.
In this case, according to Hofmann, et al (2008) and Mohd (2005), an important factor
affecting tax compliance is tax knowledge. Tax knowledge is related to the tax law. As
known that tax is highly associated with various tax rules, types of taxes, the object of
taxation, tariffs, penalties, fines, all of which may be implicated in the realm of law. In this
Taxat
ion
Education
(X1)
H
1
H
2
Taxa
tion
Knowledge
(Y1)
(0.
262)
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
Y
11
Y
12
Y
13
Y
14
Y
15
Taxation
Justice (Y2)
Taxation
Compliance
(Y3)
Y
22
Y
23
Y
24
Y
21
H
3
Y
32
Y
33
Y
31
Y
25
(0.
592)
(0.
580)
H
4
(0
.418)
85
case the tax law can set various things into formal legal basis in taxation. Poor knowledge
about taxes can lead to distrust and negative attitudes towards taxes. While the knowledge of
good tax correlated with a positive attitude towards tax (Niemirowski, et al, 2002). In this
case, according to Eriksen and Fallan (1996) when the level of knowledge of the tax
increases, the rate of decline of tax evasion and tax compliance levels to be much higher.
Other factors that could affect tax compliance are a tax justice perceived by the
public. In this case, according to Hofmann, et al (2008) justice related to the perceived
balance of taxes paid and received public goods, and the perceived fairness of the procedure
and the consequences of violation of norms. In relation to tax behavior Wenzel (2003)
justifies includes tax justice: distributive justice, procedural justice and retributive justice.
For SME sector businesses, especially in the field of handicrafts in East Java will face
the challenges and opportunities in business development in this era of ASEAN Economic
Community in 2015. The high level of competition commodities produced in various
countries of ASEAN has consequences on the endurance capacity of handicraft businesses to
continue producing. The existence of the tax on business activities in the SME sector, it
should be understood as part of the challenges and opportunities for the SME sector in
winning the competition. On the other hand, SMEs businesses deposited as good citizens
have an obligation in the fulfillment of tax obligations in accordance with applicable
regulations. However, on the other hand, the tax paid by businesses in the SME sector should
be re-restored in the form of physical infrastructure that can facilitate business and reduce
economic costs. Therefore, tax compliance businesses SME sector in the field of handicrafts
in districts / cities in East Java is basically an important factor that can push the level of
business success in the era of global economic in ASEAN.
5. Conclusion and Recommendations
The existence of SME business sector, particularly in the field of handicrafts plays an
important role in regional economic development in the district / city in East Java and also
the national economy. Beside that, SME sector can also play an important role in increasing
tax revenue. The continued development of SME sector can contribute in increasing the state
tax revenue. In relation to the tax revenue, tax compliance factors play an important role in
increasing tax revenue. Results of a study of 183 businesses SME sector in the field of
handicrafts in districts / cities in East Java gives the conclusion that tax education has a
positive and significant effect on tax knowledge, tax knowledge has a significant and positive
effect on tax justice, tax justice has a significant and positive effect on tax compliance and tax
knowledge and has a significant positive effect on tax compliance. Based on these results,
strengthening of the tax education is very important in shaping the tax knowledge, so that it
can increase tax compliance. In this case, the tax socialization efforts can be done through the
dissemination of information about the types of taxes, tax rates, tax payment mechanisms and
tax benefits.
References
Allingham, Michael G., & Agnar Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoritical
Analysis. Journal of Public Economics, 1,323-338
Atawodi, Ojochogwu Winnie & Stephen Aanu Ojeka. (2012). Factors That Affect Tax
Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central
Nigeria.International Journal of Business and Management, Vol 7, No 12,87-96
Azmi, Anna A. Che & Kamala A., Perumal. (2008). TaxFairness Dimensions in an Asian
Context: The Malaysian Perspective.International Review of Business Research
Papers,Vol. 4, No.5 October-November 2008,11-19, download at April,10 th
, 2014
from http://google.co.id/
86
Benk, Serkan, Tamer Budak & Ahmet Ferda Cakmak.(2012).Tax Profesionals Perceptions of
Tax Fairness:Survey Evidence in Turkey.International Journal of Business and
Social Science, Vol. 3, No. 2,Special Issue – January,112-117
Das-Gupta, Arindam. (2014).The Economic Theory of Tax Compliance with Special
Reference to Tax Compliance Cost, download from
http://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2013/04/wp04_nipfp_013.pdf , 18 April
2015
Eriksen, K., & Fallan, L.(1996). Tax Knowledge and attitudes Towards Taxation; A Report
on a Quasi- experiment. Journal of Economic Psychology, 17, 387-402.
Gerbing, M.D. (1988). An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness.
Unpublished PhD Thesis, University of Texas.
Hofmann, Eva, Erik Hoelzl, & Erich Kirchler. (2008). Preconditions of Voluntary Tax
Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and
Motivation to Cooperate. Z Psychol, 216 (4): 209–217
Iyoke, C.a et al. (2006). Teachers’ Attitude is Not an Impediment to Adolescent Sexuality
Education in Enugu, Nigeria. African Journal of Reproductive Health/La Revue
Africaine de la Santé Reproductive 10 (1), 81-90
Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka & Erich Kirchler. (2012). Tax Compliance of
Small Business Owners : A Review. International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research,Vol. 18, No. 3, 330-351
Kołodziej, Sabina. (2011). The Role of Education in Forming Voluntary Tax Compliance.
General and Professional Education 1,22-25, download from
http://genproedu.com/paper/2011-01/full_022-025.pdf, tanggal 12 April 2014
Marti, Lumumba Omweri & Migwi S., Wanjohi.(2011). Taxpayers Attitudes and Tax
Compliance Behaviour in Kenya, How the Taxpayers’ Attitudes Influence
Compliance Behavior among SMEs Business Income Earners in Kerugoya Town,
Kirinyaga District. African Journal of Business & Management (AJBUMA) Vol. 1
(2010), 112-122, download from http://www.aibuma.org/journal/index.htm
Mohd, R. P.(2005). Does Tax Knowledge Matters In Self-Assessment Systems? Evidence
from Malaysian Tax Administrative. Journal of American Academy of Business,80-
84
Mukasa, Joseph. (20011). Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness And Tax Compliance In
Uganda The Case Of Small And Medium Income Taxpayers In Kampala Central
Division, Dissertation, Makerere University, Uganda
Mukhlis, Imam, Sugeng Hadi Utomo & Yuli Soesetyo. (2013). Increasing Tax Compliance
Through Strengtheing Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs
Handicarft Field in East Java Indonesia. European Scientific Journal, Vol.10, No.7,
March,170-184
Niemirowski P., Wearing AJ., Baldwin S., Leonard B., & Mobbs C. (2002). The influence of
tax Related Behaviours, Beliefs, Attitudes and Values on Australian Taxpayer
Compliance. Is Tax Avoidance Intentional and How Serious an Offence is it?.
University of New South Wales, Sydney
Palil, Mohd Rizal & Ahmad Fariq Mustapha. (2011).Determinants of Tax Compliance in
Asia: A case of Malaysia. European Journal of Social Sciences – Volume 24,
Number 1,7-32
Richardson, S., & Sawyer, A.(2001). A Taxonomy of The Tax Compliance Literature:
Further findings, Problems and Prospects. Australian Tax Forum, 16,137 - 320.
Saad, Natrah. (2011).Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers Judgments
in Self-Assessment Environments. A thesis submitted in fulfilment of the
87
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Taxation in the University
of Canterbury
Simanjutak, Timbul H., & Imam Mukhlis. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts
on Regional Budgeting and Public Welfare. International Journal of Administrative
Science & Organization, Vol.19,No.3, September,194-205
Wenzel M.(2003).Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field”, in :
Braithwaite V, editor. Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion.
Ashgate; Hants, UK,41–69
88
Accepted Letter From Internation
May 19, 2015
Dear Imam Mukhlis,
We have had the opportunity to read your publication “Empirical Study about The Interaction
Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional
Economic” published in International Journal of Economics and Finance and are impressed
at its content. We come to know you are expert in the general area of Economics and/or
Finance.
This is Gina, Editorial Assistant of International Journal of Financial Research (ISSN:
1923-4023; E-ISSN: 1923-4031). It is an open-access and peer-reviewed journal published by
Sciedu Press in Canada. This journal is published quarterly (January, April, July and
October) in both print and online versions. The journal publishes original and leading
research across all the major fields of financial research, ranging from institutional &
corporate finance, accounting, insurance & risk management, monetary banking, stock
exchange, to business economics, development economics, capital markets and more. The
journal has been listed and included in the following indexes:
ABI/INFORM Complete
Cabell's Directory
CNKI SCHOLAR
DOAJ
EBSCOhost
ECONIS
EconLit (The American Economic Association)
EconPapers (RePEc)
Google Scholar
IDEAS (RePEc)
IndexCopernicus International
JEL
Lockss
NewJour
PKP Open Archives Harvester
ProQuest
RePEc
Scirus
SHERPA/RoMEO
89
The Standard Periodical Directory
Worldcat
ZBW – German National Library of Economics
The journal is dedicated to rapid review and dissemination of articles submitted. It’s our great
honor to invite you to contribute new manuscripts that have not been published elsewhere.
There are no deadlines for open submissions. Please find the journal’s profile at:
http://ijfr.sciedupress.com and submit your manuscripts online. Manuscripts submitted in
response to this invitation will be processed with high priority. If you have any question,
please do not hesitate to contact us via [email protected]
In addition, we welcome proposals for special issues with any topic in the field of finance and
economics.
It is appreciated if you could share this information with your colleagues and associates.
Thank you.
Best Regards,
Gina Perry
Editorial Assistant, International Journal of Financial Research
Sciedu Press
*************************************
1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ON., M3J 3H7, Canada
Tel: 1-416-479-0028 ext.216
Fax: 1-416-642-8548
E-mail: [email protected]
Website: http://ijfr.sciedupress.com
Reply, Reply All or Forward | More
imam mukhlis
To
International Journal of Financial Research
May 19, 2015
Thank you for your attention and your appreciation of the my article...we interest to your
journal publication...we are now being completed my article with the topic of tax
90
compliance businesses SME sector at east java province, indonesia..We hope you can pay
attention to the may article..
How much it costs scientific publications in your journal....
best regards
imam mukhlis
Faculty of economics, state university of malang, east java province, indonesia
imam mukhlis
To
International Journal of Financial Research
May 19, 2015
Thank you for your attention and your appreciation of the my article...we interest to your
journal publication...we are now being completed my article with the topic of tax
compliance businesses SME sector at east java province, indonesia..We hope you can pay
attention to the may article..
How much it costs scientific publications in your journal....
best regards
imam mukhlis
Faculty of economics, state university of malang, east java province, indonesia
Reply, Reply All or Forward | More
International Journal of Financial Research
To
91
imam mukhlis
May 20, 2015
Dear Imam Mukhlis,
Thanks for your interest in our journal.
Yes, the topic of your paper falls exactly within the scope of the journal. Looking forward to
your submission of the paper soon.
If an article is accepted for publication, a publication fee of 300USD is required, including
two hard copies and postage of the copies. As we are an open access journal, which means all
articles published in the journal are free to download for subscribers, we have to charge a
publication fee of 300USD to the authors to cover the high cost in printing, postage of hard
copies and other costs in managing and operating a journal.
For any other question you still have, please do not hesitate to let us know.
Best Regards,
Gina Perry
Editorial Assistant, International Journal of Financial Research
Sciedu Press
*************************************
1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ON., M3J 3H7, Canada
Tel: 1-416-479-0028 ext.216
Fax: 1-416-642-8548
E-mail: [email protected]
Website: http://ijfr.sciedupress.com
Best Regards,
Gina Perry
Editorial Assistant, International Journal of Financial Research
Sciedu Press
92
Acccepted Paper, Call Paper UNISBANK Semarang
To
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] and 158 more...
Jun 29 at 7:33 PM
Kepada:
yth. Bapak/ibu peserta call papers Multi Disiplin Ilmu Universitas
Stikubank (SENDI_U)
di tempat
salam hormat
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah mengirimkan
full paper pada kegiatan ilmiah di tempat kami.
Bersama ini kami beritahukan bahwa pengumuman full paper diterima, yang
seharusnya diumumkan tanggal 29 Juni 2015 diundur sampai dengan tanggal
2 Juli 2015. Demikian juga dengan batas akhir pembayaran yang seharusnya
paling lambat tanggal 3 Juli 2015 diundur sampai dengan tanggal 7 Juli
2015.
Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih
Semarang, 30 Juni 2015
ttd
Panitia Semnas
93
To
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] and 158 more...
Jul 2 at 1:02 AM
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu Peserta Seminar Nasional dan Call for Papers Multi
Disiplin Ilmu Universitas Stikubank (SENDI_U)
di tempat
Salam Hoarmat,
Kami panitia Seminar Nasional dan Call for Papers Multi Disiplin Ilmu
(SENDI_U)mengucapkan terima kasih
atas keikut sertaan Bapak/Ibu dalam kegiatan ilmiah di tempat kami.
Bersama ini kami lampirkan peserta yang dinyatakan lolos full paper dan
layak untuk dipresentasikan
dalam kegiatan ilmiah di tempat kami tanggal 6 Agustus 2015. Kami mohon
kepada Bapak/Ibu memeriksa kembali apakah topik yang
Bapak/Ibu tulis sudah sesuai dengan kelompok yang kami berikan, apabila
ada yang belum sesuai mohon konfirmasi melalui email ini.
Untuk kelancaran dan kemudahan dalam administrasi peserta, kami mohon
bantuan Bapak/Ibu untuk mengirimkan kembali Bukti bayar dengan memberi
nama file sesuai nomor urut kepersertaan Bapak/Ibu (contoh 01-bukti
bayar) berarti nama file tersebut adalah bukti bayar milik peserta nomor
satu. Demikian juga kami mohon Bapak/Ibu mengirimkan soft capi yang akan
digunakan dalam presentasi dalam bentuk power point maksimal 10 slide,
dengan format nama file kepersertaan bapak/Ibu contoh (01-presentasi).
Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
Semarang, 2 Juli 2015
Ketua Panitia
ttd
Dr. Endang Tjahjaningsih, SE., M.Kom
94
DAFTAR ABSTRAK LOLOS SELEKSI DAN PRESENTASI CALL PAPER UNISBANK
SEMARANG
Seminar Nasional dan Call for Papers Multi Disiplin Ilmu Universitas Stikubank Semarang
(SENDI_U), 6 Agustus 2015
NO JUDUL PENULIS ASAL INSTITUSI
1 Penerapan Praktek-Praktek Manjemen Modern dan Kinerja Perusahaan Lena Ellitan
Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya
2 Sustainability Peran Pemimpin Strategi SDM Dalam Perspektif Persaingan Bisnis Modern
P. Julius F. Nagel Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Indonesia
3 Identifikasi Kinerja Keuangan Perbankan Terbaik di Asean (Studi Komparatif: Indonesia,
Thailand, Philipine)
Susanto Wibowo Univ. Buddhi Dharma Tangerang
4 Pengaruh Citra Perusahaan dan Kepuasan Terhadap Kepercayaan dan Dampaknya pada
Loyalitas (Studi Pada Klien Asuransi Prudential Pru Vision Kabupaten Pati)
Ah. Fayumi
Endang Tjahjaningsih
UNISBANK Universitas Stikubank Semarang
5 Aplikasi Rantai Pasok: Pengadaan Material Konstruksi Antar Pulau
Moh Nur Sholeh, M.
Agung Wibowo
UNDIP
6 Penentuan Model Pendekatan Nilai Tukar Rupiah dengan Menggunakan Konsep
Equilibrium dan Disekuilibrium
Agus Budi Santosa Universitas Stikubank Semarang
7 Analisis Relevansi Pendidikan Pajak dan Rasa Keadilan Terhadap Pembentukan Kepatuhan
Pajak Pelaku Usaha Sektor UMKM
Imam Mukhlis,
Sugeng Hadi Utomo,
Yuli Soesetyo
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
95
International Journal of Financial Research <[email protected]>
To
imam mukhlis
Aug 23 at 7:27 PM
Dear Imam Mukhlis,
Thank you for your submission of "The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge
and its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in
Indonesia".
The paper will be assigned for peer review. We use double-blind system for peer-review. The
paper will be peer-reviewed by three experts; one is an editorial staff and the other two are
external reviewers. The review process may take 2-3 weeks. After review, we will inform
you the result and comments as soon as possible.
Best Regards,
Gina Perry
Editorial Assistant, International Journal of Financial Research
Sciedu Press
*************************************
1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ON., M3J 3H7, Canada
Tel: 1-416-479-0028 ext.216
Fax: 1-416-642-8548
E-mail: [email protected]
Website: http://ijfr.sciedupress.com
-------------Original Text------------------------------
Sender:imam mukhlis
Date:2015-08-23 21:54:21
Receiver:International Journal of Financial Research
CC:
Subject:Re: paper submitted
we send the article to the international journal of financial reserach
best regards
imam mukhlis
96
On Sunday, August 23, 2015 7:22 PM, International Journal of Financial Research
<[email protected]> wrote:
Dear Imam Mukhlis,
Thanks for your interest.
You can submit the paper online through the submission system:
http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/index
Or you can submit your paper directly via this email as an attachment.
Looking forward to your submission of the paper soon.
Best Regards,
Gina Perry
Editorial Assistant, International Journal of Financial Research
Sciedu Press
*************************************
1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ON., M3J 3H7, Canada
Tel: 1-416-479-0028 ext.216
Fax: 1-416-642-8548
E-mail: [email protected]
Website: http://ijfr.sciedupress.com
97