BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 174 -174
BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANGURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMURDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal serta Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Belitung Timur perlu diatur
mengenai uraian tugas pokok dan fungsi
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Belitung Timur;
b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok
dan fungsi Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Belitung Timur
sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 175 -175
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (LembaranDaerah Kabupaten Belitung Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi KepulauanBangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 176 -176
217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 177 -177
Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Negara 4437)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1999 tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Dan Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 178 -178
Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten BelitungTimur Nomor 18 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penanaman Modal sertaLembaga Teknis Daerah KabupatenBelitung Timur (Lembaran DaerahKabupaten Belitung Timur Tahun 2008Nomor 94);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIANTUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 179 -179
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan :
1. Daerah atau disebut Kabupaten,adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebutPemerintah Kabupaten, adalahPemerintah Kabupaten BelitungTimur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Belitung Timur.5. Badan Lingkungan Hidup Daerah
adalah Badan Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala BadanLingkungan Hidup Daerah KabupatenBelitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yangselanjutnya disingkat UPT adalah UnitPelaksana Teknis Laboratorium diLingkungan Organisasi BadanLingkungan Hidup Daerah KabupatenBelitung Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisingkat PNS adalah Pegawai NegeriSipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Belitung Timur.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 180 -180
BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian PertamaKedudukan
Pasal 2
(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakanunsur pelaksana Pemerintah KabupatenBelitung Timur di bidang PengelolaanLingkungan Hidup.
(2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin olehseorang Kepala Badan yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.
Bagian KeduaTugas dan Fungsi
Pasal 3
(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyaitugas pokok merumuskan kebijakan danmelaksanakan kewenangan otonomi daerahdalam bidang pengendalian dampak lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Badan LingkunganHidup Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidanglingkungan hidup; dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 181 -181
b. pengelolaan urusan-urusan di bidanglingkungan hidup.
Bagian KeitgaKewenangan
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BadanLingkungan Hidup Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyusun rencana pengendalian sumberdaya dengan mengakomodasi aspek budayadaerah;
b. menyusun rencana kerja pelestarian fungsisosial lingkungan hidup;
c. menyusun rencana kerja pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaan lingkunganhidup daerah;
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan lingkungan hidup;
e. menetapkan otoritas kompetensi daerah dibidang rekayasa ginetika;
f. menyusun profil dan sistem informasigeografis dan atlas pengelolaan lingkungandan sumber daya alam wilayah pesisir danlaut dengan membuat tata cara danprosedur pengelolaan;
g. menyusun dan membuka sistem jaringaninformasi geografi dan atlas pengelolaanlingkungan dan sumber daya alam wilayahpesisir dan laut antar wilayah berdasarkanStandar Operation Prosedur (SOP);
h. melaksanakan pengkajian dan evaluasipotensi sumber daya alam di wilayah pesisirdan laut;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 182 -182
i. pengkajian dan pengawasan potensi sumberdaya alam laut 4 mil dan pesisir;
j. mengembangkan permodalan evaluasi danpengkajian potensi sumber daya alam diwilayah pesisir dan laut;
k. melaksanakan pengkajian dan pemetaankawasan dengan lingkungan dan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut yangpotensi dan riskan/sensitif terhadap berbagaipencemaran dengan cara mengidentifikasidan mengevaluasi resiko pencemaranbersumber dari darat dan laut;
l. menetapkan dan melestarikankeanekaragaman hayati;
m. penilaian AMDAL dan UKL/UPL bagi rencanausaha dan/atau kegiatan yang berpotensimenyebabkan dampak penting negatif atautidak penting negatif terhadap lingkunganhidup di lokasi Kabupaten/Kota;
n. pengkajian dan penilaian pemanfaatan airlimbah sawit pada lahan perkebunanterhadap rencana usaha dan/atau kegiatansesuai dengan AMDAL dan UKL/UPL;
o. pengkajian dan penilaian terhadap upayapembuangan limbah cair, gas dan padat kedalam media lingkungan hidup oleh rencanausaha dan/atau kegiatan;
p. mengembangkan sistem pemantauan kondisidan potensi serta kerusakankeanekaragaman hayati;
q. pengawasan dan evaluasi terhadap kondisidan potensi serta kerusakankeanekaragaman hayati;
r. menetapkan prosedur pelaksanaanpenanggulangan bencana akibat tumpahanminyak dan bahan kimia lainnya dipesisirdan laut;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 183 -183
s. melindungi ekosistem yang rentan terhadappencemaran minyak di daerah denganmenyusun peta sensitif serta menyusunganti rugi pencemaran laut, pesisir danpulau-pulau kecil;
t. menetapkan prosedur operasi standarpenanggulangan tumpahan minyak danbahan kimia lainnya dalam rangkamelindungi ekosistem yang rentan terhadappencemaran minyak;
u. menetapkan baku mutu lingkungan hidupsesuai dengan kondisi daerah;
v. melindungi dan melestarikan suaka alam;w. menetapkan baku mutu lingkungan daerah
berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
x. pengawasan pengendalian kerusakan danpencemaran tanah;
y. pengawasan pengendalian kerusakan tataair;
z. pengukurun mutu udara ambient;å. pemantauan emisi sumber tidak bergerak;bb. pemantauan emisi sekitar industri;cc. pemantauan tingkat kebisingan lingkungan;dd. pemantauan tingkat kebauan lingkungan;ee. pemantauan tingkat getaran;ff. pemantauan tingkat radiasi/magnit;gg. pengelolaan terhadap ekosistem stategis;hh. pengkajian kearifan lingkungan dalam
konservasi sumber daya alam pada berbagaikelompok masyarakat;
ff. pemberian insentif pengelolaan lingkunganhidup daerah;
gg. perlindungan keanekaragaman hayatitumbuhan, satwa liar, mikroorganismedalam flasma nutfah;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 184 -184
hh. pengaturan dalam pemanfaatankeanekaragaman hayati tumbuhan, satwaliar, mikroorganisme dan flasma nutfah;
ll. konservasi axc-situ dan in-situ;jj. pengaturan akses terhadap sumber daya
genetika;kk. Pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat
sebagai pemilik sumber daya genetika;oo. membentuk lembaga yang menangani
permasalahan askes sumber daya genetika;pp. pengawasan dan pengendalian kerusakan
hutan;qq. konservasi taman nasional;oo. penetapan jasa yang bergerak di bidang
lingkungan;pp. menetapkan daftar industri/perusahaan yang
memperoleh sertifikat system manajemenlingkungan (ISO 14001) dan ekolabel;
qq. menetapkan spesies langka yang dilindungi(termasuk biota laut);
rr. pengawasan terhadap perdagangan satwalangka/spesies dilindungi;
vv. pemantauan dan operasi perdagangan satwalangka/spesies dilindungi;
ww. penetapan penentuan aspek sosial budayadalam penentuan dan perubahan fungsikawasan/lahan;
uu. pengembangan Peraturan Daerah yangterkait dengan disinsentif ekonomi bagipelaku usaha di daerah;
vv. penyusunan rencana kerja pengakomodasianaspek sosial budaya dalam pengelolaan danperlindungan sumber daya alam;
zz. Pengembangan kebijaksanaan analisis biayamanfaat (cost benefit analysis);
aaa. pengembangan kebijaksanaan efektif biaya(cost benefit effectiveness) dalam
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 185 -185
mengalokasikan sumber daya alam danlingkungan; dan
bbb. kebijaksanaan pemuatan nilai-nilai danpengetahuan kearifan lingkungan daninformasi lingkungan hidup nasional.
BAB IIIORGANISASI
Bagian PertamaSusunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan LingkunganHidup Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;b. Sekretariat Badan;c. Bidang-bidang;d. UPT; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi BadanLingkungan Hidup Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tercantum dalamlampiran yang merupakan satu kesatuandan bagian tidak terpisah dari PeraturanBupati ini.
Bagian KeduaKepala Badan
Pasal 6
(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugaspokok merumuskan kebijakan teknis dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 186 -186
mengelola urusan dibidang lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Badan mempunyai fungsi :a. pengelolaan urusan ketatausahaan
badan; danb. perumusan kebijakan teknis dan
pengelolaan urusan dibidang lingkunganhidup.
Bagian KetigaSekretariat Badan
Pasal 7
(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin olehseorang Sekretaris yang bertugasmelaksanakan sebagian tugas Badan di bidangpenyelenggaraan urusan kepegawaian,keuangan, dan umum.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badanmempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja;b. penyelenggaraan pengurusan
administrasi kepegawaian;c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan
dan perbendaharaan;d. penyelenggaraan kegiatan pengadaan,
perlengkapan, kerumahtanggaan, suratmenyurat, kearsipan, kehumasan danprotokol;
e. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Kepala Badantentang langkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidangtugasnya;dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 187 -187
f. melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh atasan.
Pasal 8
(1) Sekretariat Badan membawahkan :
a. Sub Bagian Program dan Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; danc. Sub Bagian Keuangan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin olehseorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsungkepada Sekretaris Badan.
Pasal 9
(1) Sub Bagian Program danPerencanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf amempunyai tugas melakukanpenyusunan rencana program kerjadan perencanaan bidang lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Program danPerencanaan mempunyai fungsi :
a. membantu Sekretaris Badandalam bidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 188 -188
c. menyusun perencanaanprogram pembangunan jangkapendek, menengah, danpanjang Badan LingkunganHidup Daerah;
d. menyusun rencana strategispembangunan BadanLingkungan Hidup Daerah;
e. melakukan penyiapan bahanperumusan rencana program,penyiapan bahan laporanBadan;
f. melakukan penyiapan bahanpembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
g. menyusun perencanaanperaturan perundang-undanganbidang lingkungan hidup;
h. memberikan saran danpertimbangan kepada atasandalam bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasan.
Pasal 10
(1) Sub Bagian Umum danKepegawaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf b mempunyai tugasmenyelenggarakan pengelolaankegiatan pengadaan, perlengkapan,kerumahtanggaan, surat menyurat,kearsipan, kehumasan, protokol,ketatausahaan, dan kepegawaian.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 189 -189
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Umum danKepegawaian mempunyai tugas :
a. membantu Sekretaris Badandalam bidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
c. menerima dan mencatat suratmasuk dan keluar sertamenyampaikannya kepada yangberkepentingan;
d. membuat dan memperbanyaksurat-surat dan naskah Badan;
e. menyimpan dan memeliharaarsip yang sedang dan sudahselesai pengurusannya;
f. mengatur penggunaan,pemeliharaan peralatan kantordan rumah tangga Badan;
g. menyelenggarakan hubunganmasyarakat dan protokol sertaperjalanan dinas;
h. merencanakan danmelaksanakan pelatihan/kursusbagi peningkatan keahlian danketerampilan pegawai sesuaidengan bidang tugasnya;
i. mengurus hal-hal yangberhubugan dengankesejahteraan pegawai sepertirestitusi pengobatan, taspendan lain-lainnya;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 190 -190
j. menyelenggarakan segalasesuatu mengenai kedudukanhukum pegawai danmenyelenggarakan tatausahanya;
k. menyelenggarakan segalasesuatu yang diperlukantentang pencalonan,pengusulan, pengangkatan,kenaikan pangkat, kenaikan gajiberkala, pemberhentian pegawaidan lain-lainnya;
l. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada atasandalam bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasan.
Pasal 11
(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf c mempunyai tugasmenyelenggarakan pengelolaankeuangan dan perbendaharaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Keuanganmempunyai tugas :
a. membantu Sekretaris Badandalam bidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 191 -191
c. melakukan pengumpulan,pengolahan, analisis danpenyajian data statistik Badanlengkap;
d. menyiapkan dan mengusulkananggaran rutin danpembangunan sertapengelolaannya;
e. membuat laporan keuanganrutin dan pembangunan secaraberkala;
f. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada atasandalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasan.
Bagian KeempatBidang-Bidang
Paragraf 1Bidang Pengawasan dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Pasal 12
(1) Bidang Pengawasan dan PemulihanKualitas Lingkungan mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugasBadan di bidang pengawasanpencemaran dan kerusakanlingkungan hidup serta pemulihandan peningkatan kualitas lingkunganhidup.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 192 -192
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pengawasan danPemulihan Kualitas Lingkunganmempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengawasan danpemantauan kerusakanlingkungan hidup;
b. melaksanakan pengawasan danpemantauan pencemarankualitas air, udara dan tanah;
c. melaksanakan pengawasan danpemantauan pembuanganlimbah ke media lingkungan;
d. melaksanakan pemulihankerusakan lingkungan hidup;
e. melaksanakan peningkatankualitas lingkungan hidup;
f. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBadan tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 13
(1) Bidang Pengawasan dan PemulihanKualitas Lingkungan membawahkan:
a. Sub Bidang PengawasanPencemaran dan KerusakanLingkungan; dan
b. Sub Bidang Pemulihan danPeningkatan Kualitas Lingkungan.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 193 -193
(2) Masing-masing Sub Bidangsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokok beradadi bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala BidangPengawasan dan Pemulihan KualitasLingkungan.
Pasal 14
(1) Sub. Bidang PengawasanPencemaran dan KerusakanLingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1) huruf amempunyai tugas mempersiapkanbahan dan melaksanakanpengawasan pencemaran dankerusakan lingkungan hidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang PengawasanPencemaran dan KerusakanLingkungan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala BidangPengawasan dan PemulihanKualitas Lingkungan dalambidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 194 -194
c. melaksanakan pengawasan danpemantauan baku mutu airlimbah terhadap pelaksanaanpembuangan air limbah olehusaha dan/atau kegiatan;
d. melaksanakan pengawasan danpemantauan baku mutu airlimbah terhadap pelaksanaanpemanfaatan air limbah sawit(land application) oleh usahadan/atau kegiatan;
e. melaksanakan Pengawasan danPemantauan terhadappenurunan kualitas lingkunganoleh sumber dampak usahadan/atau kegiatan;
f. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Pengawasan danPemulihan Kualitas Lingkungandalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan atasan.
Pasal 15
(1) Sub Bidang Pemulihan danPeningkatan Kualitas Lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) huruf b mempunyaitugas mempersiapkan bahan danmelaksanakan pemulihan kerusakan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 195 -195
lingkungan dalam upayameningkatkan kualitas lingkungan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Pemulihan danPeningkatan Kualitas Lingkunganmempunyai fungsi :
a. membantu Kepala BidangPengawasan dan PemulihanKualitas Lingkungan dalambidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
c. melaksanakan pemulihankualitas air, udara, dan tanahakibat adanya kerusakanlingkungan guna meningkatkankualitas lingkungan;
d. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Pengawasan danPemulihan Kualitas Lingkungandalam bidang tugasnya; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan atasan.
Paragraf 2Bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan
Pasal 16
(1) Bidang Pengendalian DampakLingkungan mempunyai tugas
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 196 -196
melaksanakan sebagian tugasBadan di bidang pencegahan,penanggulangan dan penataandampak kerusakan lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pengendalian DampakLingkungan mempunyai fungsi:
a. melaksanakan pencegahan danpenanggulangan pencemaranair, udara, dan tanah;
b. melaksanakan pencegahan danpenanggulangan kerusakanlingkungan;
c. melaksanakan pengendalianpembuangan limbah;
d. melaksanakan pengendaliankualitas lingkungan hidup;
e. melaksanakan penataankawasan Ruang Terbuka Hijau,Lindung, dan Konservasi;
f. melaksanakan penataan bakumutu lingkungan hidup daerah;
g. melaksanakan penilaianterhadap rencana usahadan/atau kegiatan yang tidakmempunyai dampak besar danpenting terhadap lingkungan(UKL/UPL);
h. melaksanakan penilaianterhadap rencana usahadan/atau kegiatan yangmempunyai dampak besar dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 197 -197
penting terhadap lingkungan(AMDAL);
i. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBadan tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 17
(1) Bidang Pengendalian DampakLingkungan membawahkan:
a. Sub Bidang Teknis AMDAL danPerizinan; dan
b. Sub Bidang Tata Lingkungan.
(2) Masing-masing Sub Bidangsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokok beradadi bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala BidangPengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 18
(1) Sub Bidang Teknis AMDAL danPerizinan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) huruf amempunyai tugas mempersiapkanbahan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 198 -198
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Teknis AMDAL danPerizinan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala BidangPengendalian DampakLingkungan dalam bidangtugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya danbertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya;
c. mempersiapkan bahan danmelaksanakan pengendalianpencemaran dan kerusakanlingkungan;
d. melaksanakan penilaiandokumen AMDAL dan UKL/UPLterhadap rencana usahadan/atau kegiatan yangmempunyai dampak terhadaplingkungan;
e. melaksanakan kegiatanKomisi Penilai AMDAL Daerah;
f. melaksanakan pembinaanperizinan rencana usahadan/atau kegiatan yangmelaksanakan pembuanganlimbah ke media lingkunganhidup;
g. melaksanakan pembinaanperizinan rencana usahadan/atau kegiatan yangmelaksanakan pemanfaatanlimbah (land aplication) kemedia lingkungan hidup;
h. melakukan penyusunan bahankebijakan teknis operasional
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 199 -199
pengendalian dampaklingkungan;
i. melakukan pembinaan dankoordinasi pelaksanaanpengendalian kerusakanlingkungan;
j. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Pengendalian DampakLingkungan dalam bidangtugasnya; dan
k. melaksanakan tugas-tugaslain yang diberikan olehatasan.
Pasal 19
(1) Sub Bidang Tata Lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1) huruf b mempunyaitugas mempersiapkan bahan danmelaksanakan penataan lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Tata Lingkunganmempunyai fungsi :
a. membantu Kepala BidangPengendalian DampakLingkungan dalam bidangtugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 200 -200
c. mempersiapkan bahan danmelaksanakan PenataanKawasan Ruang Terbuka Hijau,Lindung, dan KonservasiSumber Daya Alam;
d. mempersiapkan bahanperencanaan teknis baku mutulingkungan hidup;
e. melakukan pembinaan dankoordinasi terhadappelaksanaan penataan danpengelolaan lingkungan;
f. menetapkan baku mutulingkungan hidup daerah;
g. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Pengendalian DampakLingkungan dalam bidangtugasnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3Bidang Bina Lingkungan Dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Pasal 20
(1) Bidang Bina Lingkungan danKonservasi Sumber Daya Alammempunyai tugas melaksanakansebagian urusan Badan di bidangpeningkatan kapasitas peran sertamasyarakat dalam upayapelestarian lingkungan hidup serta
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 201 -201
pelestarian komponen lingkunganhidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Bina Lingkungan danKonservasi Sumber Daya Alammempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyuluhandalam rangka peningkatanperan serta masyarakatterhadap pencegahanpencemaran dan kerusakanlingkungan hidup;
b. melaksanakan pembinaanterhadap organisasi kelompokmasyarakat dan peroranganyang bergerak di bidanglingkungan hidup;
c. melaksanakan pelestariansumber daya alam melaluipengembangan danpemeliharaan daerahkonservasi;
d. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBadan tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 21
(1) Bidang Bina Lingkungan danKonservasi Sumber Daya Alammembawahkan :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 202 -202
a. Sub Bidang Bina Lingkungandan Informasi; dan
b. Sub Bidang Konservasi SumberDaya Alam (SDA).
(2) Masing-masing Sub Bidangsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokok beradadi bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala BidangBina Lingkungan dan KonservasiSumber Daya Alam.
Pasal 22
(1) Sub Bidang Bina Lingkungan danInformasi sebagaima dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf amempunyai tugas mempersiapkanbahan dan melaksanakanpembinaan melalui upayapenyuluhan, sosialisasi danmemberikan informasi pengelolaanlingkungan hidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Bina Lingkungandan Informasi mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang BinaLingkungan dan KonservasiSumber Daya Alam dalambidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggung
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 203 -203
jawab atas pelaksanaantugasnya;
c. melakukan kegiatan sosialisasiatau penyuluhan lingkunganhidup terhadap masyarakat;
d. melaksanakan kegiatanpemberdayaan masyarakatdalam upaya pelestarianlingkungan hidup;
e. melaksanakan peningkatankapasitas SDM terhadapLembaga Swadaya Masyarakatyang bergerak dalam bidanglingkungan;
f. melaksanakan pembinaanedukasi masyarakat terhadapupaya pelestarian lingkunganhidup;
g. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Bina Lingkungan danKonservasi Sumber Daya Alamdalam bidang tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 23
(2) Sub Bidang Konservasi SumberDaya Alam sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf bmempunyai tugas mempersiapkanbahan dan melaksanakanpembinaan dan peningkatan fungsikawasan konservasi sumber dayaalam dalam upaya pelestarianlingkungan hidup.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 204 -204
(1), Sub Bidang Konservasi SumberDaya Alam mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang BinaLingkungan dan KonservasiSumber Daya Alam dalambidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya danbertanggungjawab ataspelaksanaan tugasnya;
c. melaksanakan penyusunanbahan perencanaan teknispenataan kawasan konservasisumber daya alam;
d. melaksanakan pengelolaankawasan Konservasi SumberDaya Alam;
e. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang Bina Lingkungan danKonservasi Sumber Daya Alamdalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Bagian KelimaUnit Pelaksana Teknis (UPT)
Pasal 24
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT)sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf d mempunyai tugasmelaksanakan sebagian urusanBadan di bidang laboratoriumlingkungan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 205 -205
(1), Unit Pelaksana Teknismempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunanrencana dan program kerja;
b. melaksanakan pengelolaanmanajemen mutu dan teknislaboratorium;
c. melaksanakan pemeriksaan/ujisampling kualitas air, tanah,dan udara;
d. melaksanakan penataanperalatan teknis laboratorium;
e. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBadan tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 25
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT)membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha;b. Seksi Sistem Mutu dan
Pengembangan; danc. Seksi Teknis Analisis.
(2) Masing-masing Sub Bagian dan Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang dalammelaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala UnitPelaksana Teknis Laboratorium.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 206 -206
Pasal 26
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)huruf a mempunyai tugasmempersiapkan bahan danmelaksanakan pengelolaan keuangandan umum.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Tata Usaha mempunyaifungsi :
a. membantu Kepala Unit PelaksanaTeknis Laboaratorium dalambidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya;
c. penyusunan rencana dan programkerja;
d. penyelenggaraan pengurusanadministrasi kepegawaian;
e. penyelenggaraan pengelolaankeuangan dan perbendaharaan;
f. penyelenggaraan kegiatanpengadaan, perlengkapan,kerumahtanggaan, suratmenyurat, kearsipan, kehumasandan protokol;
g. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Kepala UnitPelaksana Teknis tentanglangkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidangtugasnya; dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 207 -207
h. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Pasal 27
(1) Seksi Sistem Mutu danPengembangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)huruf b mempunyai tugasmempersiapkan bahan danmelaksanakan pengembanganlaboratorium dalam pencapaian MutuAkreditasi Nasional.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Sistem Mutu danPengembangan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Unit PelaksanaTeknis dalam bidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugasterhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya;
c. penyusunan rencana dan programkerja ;
d. penyusunan standar operasionalprosedur penggunaan/pemakaianperalatan laboratorium;
e. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Kepala UnitPelaksana Teknis tentanglangkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidangtugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 208 -208
Pasal 28
(1) Seksi Teknis Analisis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)huruf c mempunyai tugasmempersiapkan bahan danmelaksanakan teknis analisislaboratorium.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Sistem Mutu danPengembangan mempunyai fungsi :a. membantu Kepala Unit Pelaksana
Teknis dalam bidang tugasnya;b. membina pelaksanaan tugas
terhadap staf yang ada dilingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya;
c. melaksanakan persiapanperalatan teknis laboaratoriumdan pengujian parameterlingkungan;
d. pelaksanaan pemeriksaan,pengukuran dan pengujian sampellimbah/buangan secara fisik,kimia, dan biologi;
e. pelaksanaan pemeriksaan,pengukuran dan pengujian udaraambient;
f. pelaksanaan pemeriksaan,pengukuran dan pengujian emisisumber tidak bergerak;
g. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Kepala UnitPelaksana Teknis tentanglangkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidangtugasnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh atasan.
Bagian keenamKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 209 -209
Kelompok jabatan fungsionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf e mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Badansesuai dengan keahliannya.
Pasal 30
(1) Kelompok jabatan fungsionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal29 terdiri atas jabatan-jabatanfungsional yang dikelompokanmenurut jenjang jabatan yangdidalamnya terdapat orang-orangdengan keahlian khusus yangdisebut tenaga fungsional.
(2) Kelompok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipimpin olehseorang tenaga fungsional senior.
(3) Tenaga fungsional senior ditunjukoleh Bupati atas usul Kepala Badan.
(4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatanfungsional ditetapkan sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku.
(5) Jumlah tenaga fungsionalditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
BAB IVTATA KERJA
Pasal 31
Dalam melakukan tugasnya, KepalaBadan, Sekretaris, Kepala Bidang, KepalaSub Bagian, Kepala Sub. Bidang, KepalaUPT dan Kepala Seksi wajib menerapkanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antar satuanorganisasi perangkat daerah dalam
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 210 -210
lingkungan Pemerintah Kabupaten,maupun instansi lain sesuai dengan tugaspokoknya masing-masing.
Pasal 32
Setiap pimpinan dalam lingkungan BadanLingkungan Hidup bertanggung jawabuntuk memimpin dan mengkoordinasikanpelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan,pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Bupati inimaka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun2007 tentang Uraian Jabatan DinasLingkungan Hidup Kabupaten BelitungTimur (Berita Daerah Kabupaten BelitungTimur Tahun 2007 Nomor 67) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalamPeraturan Bupati ini akan diatur lebihlanjut oleh Bupati sepanjang mengenaipelaksanaannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 211 -211
Pasal 35Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggarpada tanggal 9 Februari2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KHAIRUL EFENDI
Diundangkan di Manggarpada tanggal 10 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
Ttd
SYAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR
111
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 212 -212
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 9 FEBRUARI 2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIBADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMURKEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SUBBAGUMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGKEUANGAN
SUBBAGPROGRAM DAN PERENCANAAN
BIDANGPENGAWASAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
BIDANGPENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
BIDANGBINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sub Bidang Teknis AMDAL dan Perizinan
Sub Bidang Tata Lingkungan
Sub Bidan Bina Lingkungan dan Informasi
Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
UPT
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KHAIRUL EFENDI
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 213 -213
BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIANDAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a.
b.
bahwa memenuhi maksud sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah dan BAB VIIPeraturan Daerah Kabupaten BelitungTimur Nomor 18 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penanaman Modal serta LembagaTeknis Daerah Kabupaten Belitung Timur,perlu diatur mengenai uraian tugas pokokdan fungsi Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Belitung Timur;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 214 -214
Mengingat : 1.
2.
3.
bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumembentuk Peraturan Bupati tentangUraian Tugas Pokok dan Fungsi BadanKepegawaian Daerah Kabupaten BelitungTimur;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000tentang Pembentukan Propinsi KepulauanBangka Belitung, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor217, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003tentang Pembentukan Kabupaten BangkaSelatan, Kabupaten Bangka Tengah,
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 215 -215
4. Kabupaten Bangka Barat dan KabupatenBelitung Timur di Propinsi KepulauanBangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
5.
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 216 -216
7.
8.
9.
10.
11.
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun2000 tentang Pendidikan dan PelatihanJabatan Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 198,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4019);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah antara Pemerintah,Pemerintahan Provinsi dan PemerintahanKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 tentang Peraturan OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 217 -217
Menetapkan :
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741):
Peraturan Daerah Kabupaten BelitungTimur Nomor 18 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan PenanamanModal serta Lembaga Teknis DaerahKabupaten Belitung Timur (LembaranDaerah Kabupaten Belitung Timur Tahun2008 Nomor 94);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIANTUGAS POKOK DAN FUNGSI BADANKEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksuddengan:1. Daerah adalah Kabupaten Belitung
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 218 -218
Timur;2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur;3. Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Wakil Bupati adalah BelitungTimur;
4. Sekretaris Daerah adalah SekretarisDaerah Kabupaten Belitung Timur;
5. Badan Kepegawaian Daerahselanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah KabupatenBeliitung Timur;
6. Kepala Badan adalah Kepala BadanKepegawaian Daerah KabupatenBelitung Timur;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnyadisebut UPT adalah Unit PelaksanaTeknis Badan;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT padaBadan Kepegawaian daerah KabupatenBelitung Timur;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalahjabatan yang diberikan kepada pegawaiyang memiliki keahlian tertentu diberitugas, wewenang dan tanggungjawabsesuai fungsi dan keahliannya;
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalahPegawai Negeri Sipil KabupatenBelitung Timur yang gajinyadibebankan pada anggaran pendapatandan belanja daerah dan bekerja padaPemerintah Daerah atau dipekerjakan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 219 -219
diluar instansi induknya;11. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah
keseluruhan upaya-upaya untukmeningkatkan efisiensi, efektivitas danderajat profesionalismepenyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian, yang meliputiperencanaan, pengadaan,pengembangan kualitas (pendidikandan pelatihan), penempatan, promosi,penggajian, kesejahteraan danpemberhentian;
12. Pendidikan dan Latihan selanjutnyadisebut diklat adalah prosespenyelenggaraan belajar mengajardalam rangka meningkatkankemampuan pegawai.
BAB II
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DANKEWENANGAN
Pasal 2
(1) BKD merupakan unsur pelaksanaPemerintah Kabupaten Belitung Timurdi bidang kepegawaian Daerah.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 220 -220
(2) BKD dipimpin oleh seorang KepalaBadan yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
(1) BKD mempunyai tugas pokokmembantu pejabat pembinakepegawaian daerah dalammelaksanakan manajemen PegawaiNegeri Sipil Daerah.
(2) Dalam menjalankan tugas pokoksebagaimana dimaksud ayat (1), BKDmempunyai fungsi :a. penyiapan peraturan perundang-
undangan daerah dibidangkepegawaian sesuai dengan norma,standar dan prosedur, yangditetapkan pemerintah;
b. perencanaan dan pengembanganpegawai;
c. penyiapan kebijakan teknispengembangan kepegawaiandaerah;
d. penyiapan dan pelaksanaanpengangkatan, kenaikan pangkat,pemindahan, dan pemberhentianpegawai negeri sipil daerah sesuaidengan norma, standar danprosedur yang ditetapkan dalam
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 221 -221
peraturan perundang-undangan;e. pelayanan administrasi
kepegawaian dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan strukturaldan atau fungsional sesuai dengannorma, standar dan prosedur yangditetapkan dengan peraturanperundang-undangan;
f. penyiapan dan penetapan pensiunpegawai negeri sipil daerah sesuainorma, standar dan prosedur yangditetapkan dengan peraturanperundang-undangan;
g. penyiapan, penetapan gaji,tunjangan dan kesejahteraanPegawai Negeri Sipil Daerah sesuaidengan norma, standar danprosedur yang ditetapkan denganperaturan perundang-undangan;
h. penyelengaraan administrasiPegawai Negeri Sipil Daerah;
i. pengelolaan sistem informasikepegawaian daerah;
j. penyampaian informasikepegawaian daerah kepada BadanKepegawaian Negara; dan
k. pelaksanaan pendidikan danpelatihan pegawai.
Pasal 4
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 222 -222
BKD mempunyai kewenangan :a. menyiapkan usulan penetapan formasi
Pegawai Negeri Sipil Daerah;b. melaksanakan rekruitment pegawai;c. penetapan kebijakan pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;d. pelaksanaan pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah;e. mengatur penempatan pegawai;f. menetapkan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil Daerah untuk golonganIII/d (Penata Tingkat I) kebawah;
g. mengusulkan kenaikan pangkatpegawai yang berpangkat/golonganruang pembina (IV/a) keatas;
h. menyiapkan usulan konsultasi tentangpengangkatan/pemberhentian jabatanstruktural eselon II ke Gubernur;
i. penetapan pengangkatan, pemindahandan pemberhentian Pegawai NegeriSipil dalam dan dari jabatan strukturaleselon II;
j. menyiapan database kepegawaian didaerah;
k. menetapkan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah menjadi Pegawai Negeri SipilDaerah;
l. mengusulkan penetapan sertifikasilembaga diklat daerah ke institusi yangberwenang;
m. menyiapkan administrasi usulan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 223 -223
penetapan kenaikan pangkatpengabdian Pegawai Negeri SipilDaerah yang memasuki masa pensiun;
n. penetapan pengangkatan, pemindahandan pemberhentian Pegawai NegeriSipil Daerah;
o. penetapan pemberhentian sementaradari jabatan negeri bagi PegawaiNegeri Sipil di daerah untuk golonganruang III/d ke bawah;
p. melaksanakan pemutakhiran dataPegawai Negeri Sipil Daerah;
q. pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian didaerah;
r. menyiapkan administrasi penempatanpegawai dalam jabatan;
s. melaksanakan proses usulan pensiunpegawai
t. memproses sanksi atas pelangaranperaturan disiplin pegawai;
u. memberikan penghargaan atas prestasipegawai sebagai motivasi bagi parapegawai untuk berprestasi;
v. melaksanakan pendidikan dan latihanbagi pegawai; dan
w. menyiapkan program dan kebijakandalam rangka peningkatankesejahteraan pegawai.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 224 -224
Bab IIIORGANISASI
Bagian PertamaSusunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan organisasi BKD terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretariat Badan;c. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan
Pengembangan Pegawai;d. Bidang Mutasi, Pemberhentian dan
Pensiun;e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;f. Unit Pelaksasna Teknis (UPT); dang. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi BKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian satu kesatuan yangtidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
Bagian KeduaKepala Badan
Pasal 6
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 225 -225
(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijakan teknis danmengelola urusan menyangkutmanajemen kepegawaian daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok padaayat (1), kepala badan mempunyaifungsi :a. pengelolaan urusan ketatausahaan
badan; danb. perumusan kebijakan teknis dan
pengelolaan urusan dalam rangkapelaksanaan manajemen pegawai.
(3) Kepala Badan berada dibawah danbertanggungjawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
Bagian KetigaSekretariat Badan
Pasal 7
(1) Sekretariat Badan mempunyai tugasmemberikan pelayanan administrasiumum, perlengkapan dan urusanrumah tangga, keuangan dankepegawaian pada seluruh satuankerja dilingkungan Badan.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 226 -226
(2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat(1), Sekretariat Badan mempunyaifungsi :a. penyusunan program kerja
tahunan, berkoordinasi denganseluruhbidang;
b. pelaksanaan urusan kepegawaianBadan;
c. pengelolaan anggaran, pembukuandan perbendaharaan;
d. pelaksanaan urusan perlengkapandan rumah tangga;
e. pelaksanaan urusan umum;f. pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat (humas);g. memberikan saran-saran dan
pertimbangan kepada Kepala Badantentang langkah-langkah dantindakan yang perlu diambil dalambidang tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Badan.
(3) Sekretariat, dipimpin oleh seorangSekretaris yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada KepalaBadan.
Pasal 8
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 227 -227
(1) Sekretariat membawahkan :a. Sub Bagian Data dan Program;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yangberada dibawah danbertanggungbjawab kepada Sekretaris.
Pasal 9
(1) Sub Bagian Data dan Programsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf a mempunyai tugasmelaksanakan pengolahan data danpenyusunan program kerja badan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Data dan Programmempunyai fungsi :a. mengkoordinir staf yang berada
dibawah Sub Bagian Data danProgram;
b. menyiapkan data yang diperlukanoleh pimpinan dalam rangkapengambilan keputusan;
c. menghimpun dan mengolah datahingga mejadi informasi yangbermanfaat bagi pengambilan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 228 -228
keputusan;d. melakukan persiapan, perencanaan
pelaksanaan koordinasi sertapengawasan dibidang pengadaan,pembinaan dan pengembanganpegawai;
e. menyiapkan program kerja badan,berkoordinasi dengan masing-masing bidang;
f. mempelajari dan melaksanakanperaturan perundang-undangandibidang tugasnya;
g. melakukan dokumentasi ataskegiatan-kegiatan badan;
h. melaksanakan publikasi dansosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
i. menghimpun dan mempelajariperaturan perundang-undanganyang berkenaan dengan bidantugasnya;
j. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Sekretaristentang langkah-langkah dantindakan-tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;dan
k. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasannya.
Pasal 10
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 229 -229
(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufb mempunyai tugas melaksanakanurusan keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Keuangan mempunyaifungsi :a. menyusun anggaran belanja badan;b. menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan;c. melaksanakan tugas-tugas
kebendaharawanan;d. menyiapkan pertanggungjawaban
dan laporan keuangan;e. melakukan verifikasi atas bukti-
bukti dan persyaratan ataspenerimaan dan pengeluarananggaran;
f. menghimpun dan mempelajariperaturan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya;
g. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Sekretaristentang langkah-langkah dantindakan-tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasannya.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 230 -230
Pasal 11
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf c mempunyai tugasmelaksanakan urusan umum danperlengkapan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Umum dan Perlengkapanmempunyai fungsi :a. merencanakan dan melaksanakan
pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dan rumahtangga;
b. menyediakanperalatan/perlengkapan yangdibutuhkan unit-unit kerjadilingkungan badan;
c. melaksanakan urusan kepegawaianbadan;
d. melaksanakan pemeliharaanbangunan, pekarangan, perlatandan perlengkapan kantor danrumah tangga;
e. memelihara dan menata kebersihandan keindahan bangunan kantordan pekarangan;
f. melaksaanakan pencatatan dandokumentasi atas pelaksanaan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 231 -231
rapat;g. melakukan pengadministrasian dan
pemeliharaan barang-baranginventaris;
h. melaksanakan urusankeprotokolan;
i. menyediakan buku-buku referensidan perpustakaan;
j. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Sekretaristentang langkah-langkah dantindakan-tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;dan
k. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasannya.
Bagian KeempatBIDANG PENGADAAN, PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
Pasal 12
(1) Bidang Pengadaan, Pembinaan danPengembangan Pegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufc mempunyai tugas untuk pengadaan,membina dan mengembangkan karierPegawai Negeri Sipil Daerah, sesuaiperaturan perundangan-undanganyang berlaku.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 232 -232
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Pengadaan Pembinaan danPengembangan Pegawai mempunyaifungsi :a. penyusunan rencana pengadaan
pegawai negeri sipil daerah;b. pelaksanaan pengadaan Pegawai
Negeri Sipil Daerah;c. pelaksanaan pembinaan disiplin
Pegawai Negeri Sipil Daerah;d. perencanaan pengembangan karir
Pegawai Negeri Sipil Daerah;e. memberikan saran-saran dan
pertimbangan kepada Kepala Badantentang langkah-langkah dantindakan yang perlu diambil dalambidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Badan.
(3) Bidang Pengadaan, Pembinaan danPengembangan Pegawai dimpin olehseorang Kepala Bidang yang beradadibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Badan melaluiSekretaris Badan.
Pasal 13
(1) Bidang Pengadaan Pembinaan danPengembangan Pegawai membawahkan :a. Sub Bidang Pengadaan dan
Pembinaan Pegawai; dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 233 -233
b. Sub Bidang PengembanganPegawai.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bidang yangberada dibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang.
Pasal 14
(1) Sub Bidang Pengadaan dan PembinaanPegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1) huruf a mempunyaitugas melaksanaan pengadaan danpembinaan terhadap Pegawai NegeriSipil Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Pengadaan dan PembinaanPegawai mempunyai fungsi :a. menyiapkan usulan penetapan
formasi Pegawai Negeri SipilDaerah;
b. melaksanakan proses pengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
c. menginventarisir permasalahanyang menyangkut pelanggarandisiplin pegawai;
d. melakukan pembinaan terhadappegawai;
e. melakukan analisis kebutuhan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 234 -234
pegawai;f. menyusun standarisasi kompetensi
jabatan;g. menyusun, menggandakan,
menyimpan serta memeliharadokumen, petunjuk dan peraturanyang berkaitan dengan pelaksanaantugas sub bidang pengadaan danpembinaan pegawai;
h. menghimpun berkas dan usulankartu pegawai, Taspen, kartusuami/istri serta pensiun pegawai;
i. melakukan konsolidasi dankoordinasi kepada pejabatkepegawaian maupun pejabat lainpada satuan kerja perangkatdaerah;
j. mengusulkan pemberian tandajasa/pengharagaan bagi pegawaiyang memenuhi masa kerja,prestasi tertentu atau persyaratanlain sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;
k. memproses tindak lanjut setiaplaporan hasil pemeriksaan, sesuaisaran/pendapat pejabatberwenang;
l. memproses sanksi yang berkenaandengan pelanggaran peraturandisiplin pegawai;
m. menyiapkan proses administrasipembuatan DP3 untuk pejabateselon II;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 235 -235
n. mempersiapkan bahan administrasidalam rangka penyelenggaraanpemberian iizin belajar dan tugasbelajar, bantuan bea siswa dantunjangan belajar dan bantuanpendidikan lainnya bagi pegawai;
o. menyiapkan, mencatat, danmemelihara kartu sanksi ataspelanggaran disiplin pegawai;
p. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
q. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Pasal 15
(1) Sub Bidang Pengembangan Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1) huruf b melaksanakan tugaspenataan dan pengembangan karierpegawai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Pengembangan Pegawaimempunyai fungsi :a. memberikan masukan, saran dan
pendapat untuk bahan pengambilankeputusan tentang pengembangan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 236 -236
karir pegawai;b. menginventarisir data pegawai yang
menempati jabatan struktural danfungsional ;
c. menginventarisir data yangberkaitan dengan jumlah jabatanstuktural dan fungsional;
d. menyiapkan data pegawai yangpotensial untuk ditempatkan padajabatan struktural dan fungsional;
e. menyiapkan data dan daftarpegawai yang potensial untukditempatkan dalam jabatan,sebagai bahan masukan pada rapatbadan pertimbangan jabatan dankepangkatan (baperjakat);
f. menyiapkan administrasi penetapanseleksi Pegawai Negeri Sipil untuktugas belajar, bantuan biayapendidikan dan ikatan dinas;
g. melaksanakan proses pelantikandan pengambilan sumpah jabatanpejabat struktural;
h. melaksanakan proses pengambilansumpah pegawai;
i. mempersiapkan administrasi usulandalam rangka peningkatankesejahteraan pegawai;
j. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada Kepala
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 237 -237
Bidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian KelimaBIDANG MUTASI, PEMBERHENTIAN
DAN PENSIUN
Pasal 16
(1) Bidang Mutasi, Pemberhentian danPensiun sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf d mempunyaitugas untuk melakukan penyelesaianadministrasi kepangkatan, gaji,pension dan mutasi kepegawaianlainnya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Mutasi, Pemberhentian dan
Pensiun mempunyai fungsi :
a. melakukan persiapan/perencanaan,
pelaksanaan, koordinasi serta
pengawasan terhadap uraian tugas
dari masing-masing Sub Bidang;
b. menyiapkan administrasi
kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 238 -238
Daerah;
c. melakukan mutasi pegawai daerah
baik tugas maupun jabatan;
d. menyiapkan pemberkasan pensiun
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
akan memasuki masa purna tugas;
e. memberikan saran-saran dan
pertimbangan kepada Kepala Badan
tentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3) Bidang Mutasi, Pemberhentian dan
Pensiun dimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris Badan.
Pasal 17
(1) Bidang Mutasi, Pemberhentian danPensiun membawahkan :a. Sub Bidang Mutasi; danb. Sub Bidang Pemberhentian dan
Pensiun.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 239 -239
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bidang yangberada dibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang.
Pasal 18
(1) Sub Bidang Mutasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)huruf a mempunyai tugasmelaksanakan proses mutasi pegawai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi :a. menyiapkan data pegawai untuk
proses mutasi;b. menghimpun dan mempelajari
peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis serta bahan-bahanlainnya yang berkenaan denganbidang tugasnya sebagai pedomandan landasan kerja;
c. menyiapkan usulan penetapanmutasi pegawai;
d. menyiapkan keputusan mutasipegawai;
e. menyiapkan petikan keputusanmutasi pegawai;
f. melakukan proses administrasiusulan mutasi pegawai baik tugas
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 240 -240
maupun pangkat;g. melakukan proses administrasi
kenaikan pangkat;h. melakukan proses penetapan
kenaikan gaji berkala;i. mencari, mengumpulkan,
menghimpun dan mensistimasi datadan informasi berhubungan denganbidang tugasnya;
j. menyusun Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai;
k. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Pasal 19
(1) Sub Bidang Pemberhentian danPensiun sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf b mempunyaitugas untuk proses pemberhentian danpensiun pegawai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Pemberhentian danPensiun mempunyai fungsi :a. menyiapkan rencana anggaran dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 241 -241
program kerja dalam rangkapemberhentian dan pensiunpegawai;
b. menyiapkan data pegawai untukproses pemberhentian dan pensiun;
c. menghimpun dan mempelajariperaturan perundang-undangan,kebijakan teknis serta bahan-bahanlainnya yang berkenaan denganbidang tugasnya sebagai pedomandan landasan kerja;
d. menyiapkan administrasi danusulan pemberhentian dan pensiunpegawai;
e. melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas danpelayanan usulan administrasipemberhentian dan pensiunpegawai;
f. memberikan bantuan uang dukakepada ahli waris pegawai yangmeninggal dunia;
g. mengusulkan penerbitan kartuTaspen;
h. menyiapkan berkas administrasiTapperum;
i. menyiapkan kelengkapanadministrasi untuk pembayaranpensiun pertama;
j. melakukan penyusunanlaporan/evaluasi terhadap hasil
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 242 -242
pelaksanaan kegiatan dibidangtugasnya;
k. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian KeenamBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 20
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf e mempunyai tugasmelaksanakan pendidikan danpelatihan guna peningkatankompetensi pegawai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Pendidikan dan Pelatihanmempunyai fungsi :a. penyelenggaraan pendidikan dan
latihan prajabatan;b. pendidikan dan latihan dalam
jabatan; danc. pendidikan dan latihan teknis dan
fungsional.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 243 -243
(3) Bidang Pendidikan dan Pelatihandipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada dibawah danbertanggungjawab kepada KepalaBadan melalui Sekretaris Badan.
Pasal 21
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihanmembawahkan :
a. Sub Bidang Penjenjangan danUmum; dan
b. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpinoleh Kepala Sub Bidang yangberada dibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang.
Pasal 22
(1) Sub Bidang Penjenjangan dan Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf a mempunyai tugasmelaksanakan pendidikan danpelatihan penjenjangan dan umumdalam rangka peningkatan kompetensipegawai.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Penjenjangan dan Umum
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 244 -244
mempunyai fungsi :a. menginventarisir permasalahan
pada Sub Bidang Penjenjangan danUmum;
b. menginventarisir data pegawaiuntuk diikutsertakan pada kegiatanpendidikan dan pelatihan;
c. melakukan koordinasi untukkelancaran tugas pendidikan danpelatihan penjenjangan dan umum;
d. menyiapkan nara sumber danWidyaiswara;
e. menyusun pedoman dan petunjukteknis serta bahan-bahan lainnyayang berhubungan denganpendidikan dan latihan penjejanganumum sebagai pedoman teknispelaksanaan;
f. melakukan koordinasi denganistansi terkait;
g. menyampaikan laporan hasilpelaksanaan kegiatan;
h. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,pedoman, petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan petunjuk lainnya yangberhubungan dengan diklatpenjenjangan dan umum;
i. menyusun rencana anggaran danrencana program kegiatan dalamrangka penyelenggaraan diklat
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 245 -245
penjenjangan dan umum;j. melaksanakan kegiatan diklat teknis
dan fungsional sesuai jadwalrencana kegiatan;
k. mengusulkan permohonanpenerbitan STTPL diklat kepadainstitusi yang berwenang;
l. menyiapkan penerbitan STTPLdiklat yang menjadi kewenangandaerah;
m. melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan diklatpenjenjangan dan umum;
n. menyampaikan laporan hasilpelaksanaan kegiatan diklat;
o. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
p. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Pasal 23
(1) Sub Bidang Teknis dan Fungsionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf b mempunyai tugasmelaksanakan teknis untukterlaksananya pendidikan danpelatihan pegawai.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 246 -246
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Teknis dan Fungsionalmempunyai fungsi :a. menginventarisir permasalahan
pada Sub Bidang Teknis danFungsional;
b. menginventarisir data jumlahpegawai yang akan diikutsertakandalam pendidikan dan pelatihanteknis dan fungsional;
c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,pedoman, petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan petunjuk lainnya yangberhubungan dengan diklat teknisdan fungsional;
d. menyusun rencana program dankegiatan dalam rangkapenyelenggaraan diklat teknis danfungsional;
e. menyusun rencana anggaran yangdibutuhkan dalam rangkapenyelenggaraan diklat teknis danfungsional;
f. melakukan konsultasi dankoordinasi terhadap izinpelaksanaan diklat teknis danfungsional dengan instansi terkait;
g. menginventarisir para nara sumberdan widyaiswara;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 247 -247
h. melaksanakan kegiatan diklatteknis dan fungsional sesuai jadwalrencana kegiatan;
i. mengusulkan permohonanpenerbitan STTPL diklat teknis danfungsional kepada institusi yangberwenang;
j. menyiapkan penerbitan STTPLdiklat yang menjadi kewenangandaerah;
k. melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan diklatpenjenjangan dan umum;
l. menyampaikan laporan hasilpelaksanaan kegiatan diklat;
m. memberikan saran-saran danpertimbangan kepada KepalaBidang tentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian KetujuhUNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 24
(1) Unit Pelaksana Teknis Badanmempunyai tugas melaksanakanurusan teknis tertentu untuk
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 248 -248
mendukung tugas pokok dan fungsiBadan.
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebutpada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis(UPT) Badan mempunyai fungsi :a. menyiapkan program kerja UPT;b. menyiapkan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan; danc. melaksanakan kegiatan yang telah
diprogramkan oleh masing-masingbidang.
(3) Unit pelaksana teknis dipimpin olehseorang Kepala Unit yang beradadibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala badan.
Bagian KedelapanKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsionalmempunyai tugas melaksanakansebagian tugas operasional Badansesuai dengan keahlian.
(2) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud ayat (1)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpinoleh seorang tenaga fungsional senioryang berada dibawah dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 249 -249
bertanggungjawab kepada KepalaBadan.
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiridari sejumlah tenaga ahli yang terbagidalam berbagai kelompok sesuaidengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorangtenaga fungsional senior yang ditunjukoleh Bupati dan bertanggungjawabkepada Kepala Badan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsionalsebagamana dimaksud ayat (2)dibentuk berdasarkan kebutuhan danbeban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional,diatur sesuai peraturan perundanganyang berlaku.
BAB IVTATA KERJA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugasnya, KepalaBadan, Sekretaris, Kepala Bidang, KepalaSub Bagian, Kepala UPTD dan KelompokJabatan Fungsional wajib menerapkan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 250 -250
prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi secara vertikal dan horizontalbaik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi dalamlingkungan Pemerintah Kabupaten sertainstansi lain sesuai dengan tugas pokoknyamasing-masing.
Pasal 28
Setiap pimpinan dalam lingkungan BKDmengawasi pelaksanaan tugas bawahanmasing-masing dan apabila terjadipenyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku.
Pasal 29
Setiap pimpinan dalam lingkungan BKDbertanggungjawab memimpin danmengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 30
Setiap pimpinan dalam lingkungan BKDwajib mengikuti dan mematuhi petunjukdan bertanggungjawab kepada atasanmasing-masing dan menyampaikan laporan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 251 -251
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 31
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinandalam lingkungan BKD dari bawahan wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahanuntuk menyusun laporan lebih lanjut danmemberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam PeraturanBupati ini akan diatur lebih lanjut olehBupati sepanjang mengenaipelaksanaannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturanini dengan menempatkannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Belitung Timur.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 252 -252
Ditetapkan di Manggarpada tanggal 17 Februari2009
BUPATI BELITUNGTIMUR,
ttdKHAIRUL EFFENDI
Diundangkan di Manggarpada tanggal 18 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BELITUNG
TIMUR,Ttd
SYAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009NOMOR 112
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 253 -253
SUSUNAN ORGANISASIBADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 9 TAHUN 2009 TANGGAL 24 FEBRUARI 2009
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
SUBBAG
UMUM DAN PERLENGKAPAN
BIDANG
MUTASI, PEMBERHENTIAN & PENSIUN
BIDANGPENGADAAN, PEMBINAAN &PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUBBAG
KEUANGAN
SUBBAG
DATA DAN PROGRAM
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUB BIDANGPENGADAAN & PEMBINAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBERHENTIAN PENSIUN
SUB BIDANG
MUTASI
SUB BIDANG
TEKNIS DAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PENJENJANGAN DAN UMUM
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KHAIRUL EFENDI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
UPT
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 254 -254
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 255 -255
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANGURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNGTIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur perlu diatur mengenai uraian tugas
pokok dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
Timur;
b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok
dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
Timur sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 256 -256
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);
2.
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000tentang Pembentukan Propinsi KepulauanBangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003tentang Pembentukan Kabupaten BangkaSelatan, Kabupaten Bangka Tengah,Kabupaten Bangka Barat, KabupatenBelitung Timur di Propinsi Kepulauan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 257 -257
Bangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara 4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 258 -258
Nomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2008 Nomor 91);11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2008 Nomor 93);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 259 -259
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksuddengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah PemerintahKabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiladalah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Belitung Timur.
6.
7.
Kepala Dinas adalah Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Belitung Timur.
Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkatUPTD adalah unsur pelaksana operasionalDinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yangdiberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yangmempunyai keahlian tertentu, diberi tugasdan wewenang serta tanggung jawab sesuaidengan fungsi dan keahliannya.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 260 -260
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalahPegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Belitung Timur.
BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
KEWENANGAN
Pasal 2
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmerupakan unsur pelaksana PemerintahKabupaten Belitung Timur di bidangkependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangberada di bawah dan bertanggungjawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai tugas pokok melaksanakankewenangan dalam bidang kependudukan danpencatatan sipil.
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dalam lingkup
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 261 -261
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah dibidang
kependudukan dan pencataan sipil;
b. penunjang penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi kedinasan.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :
a. Bidang Pendaftaran Penduduk, meliputi :
1. Kebijakan terdiri dari :
a) penetapan kebijakan pendaftaran
penduduk;
b) penetapan kebijakan perkembangan
kependudukan;
c) penetapan, norma, standar, prosedur
dan kriteria penyelenggaraan
pengendalian kuantitas, pengembangan
kualitas, pengarahan mobilitas dan
persebaran penduduk serta
perlindungan penduduk.
2. Sosialisasi (fasilitasi, sosialisasi, bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 262 -262
pelaksanaan pendaftaran penduduk);
3. Penyelenggaraan terdiri dari :
a) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran
penduduk; dan
b) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran
penduduk dan sistem administrasi
kependudukan yang meliputi :
1) Pencatatan dan pemuktahiran
biodata penduduk serta penerbitan
Nomor Induk Penduduk (NIK);
2) pendaftaran perubahan alamat;
3) pendaftaran pindah datang penduduk
dalam wilayah Republik Indonesia;
4) pendaftaran Warga Negara Indonesia
tinggal sementara;
5) pendaftaran penduduk yang tinggal
di perbatasan negara;
6) pendaftaran penduduk rentan
Administrasi Kependudukan;
7) penerbitan dokumen kependudukan
hasil pendaftaran penduduk; dan
8) penatausahaan pendaftaran
penduduk.
4. Pemantauan dan Evaluasi (pemantauan,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk);
5. Pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia (pembinaan dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 263 -263
pengembangan sumber daya manusia
pengelola pendaftaran penduduk); dan
6. Pengawasan (pengawasan atas
penyelenggaraan pendaftaran penduduk).b. Bidang Pencatatan Sipil, meliputi :
1. Kebijakan (penetapan kebijakan pencatatan
sipil);
2. Sosialisasi (fasilitasi, sosialisasi, bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pencatatan sipil);
3. Penyelenggaraan :
a) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan
sipil; dan
b) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan
sipil dan sistem administrasi pencatatan
sipil yang meliputi :
1) pencatatan kelahiran;
2) pencatatan lahir mati;
3) pencatatan perkawinan;
4) pencatatan kematian;
5) pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak, pengesahan anak;
6) pencatatan perubahan nama; dan
7) pencatatan perubahan status
kewarganegaraan;
c. Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan.
1. Kebijakan (penetapan kebijakan
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan);
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 264 -264
2. Sosialisasi (fasilitasi, sosialisasi, bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan);
3. Penyelenggaraan :
a) Koordinasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
b) Pembangunan dan pengembangan
jaringan komunikasi data;
c) Penyediaan perangkat keras dan
perlengkapan lainnya serta jaringan
komunikasi data;
d) Pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan;
e) Pembangunan replikasi data
kependudukan;
f)Pembangunan database kependudukan;
g) Penyajian dan diseminasi informasi
penduduk; dan
h) Perlindungan data pribadi penduduk
dalam proses hasil pendaftaran
penduduk serta pencatatan sipil.
4. Pemantauan dan evaluasi (pemantauan
dan evaluasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan);
5. Pembinaan dan pengembangan Sumber
Daya Manusia (pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia
pengelola informasi administrasi
kependudukan); dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 265 -265
6. Pengawasan (pengawasan atas
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan).
BAB IIIORGANISASI
Bagian PertamaSusunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat Dinas;c. Bidang–Bidang;d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dane. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi DinasKependudukan dan Pencatatan Sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam lampiran yang merupakansatu kesatuan dan bagian tidak terpisah dariPeraturan Bupati ini.
Bagian KeduaKepala Dinas
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 266 -266
Pasal 7
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugaspokok merumuskan kebijakan teknis danmengelola urusan di bidang kependudukandan pencatatan sipil.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Dinas mempunyai fungsi :a.pengelolaan kesekretariatan;b.perumusan kebijakan teknis dan
pengelolaan urusankependudukan; dan
c. perumusan kebijakan teknis danpengelolaan urusan pencatatansipil.
Bagian KetigaSekretariat Dinas
Pasal 8
(1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin olehseorang Sekretaris yang mempunyai tugasmemberikan pelayanan administrasi,melaksanakan pengelolaan kesekretariatan,penyusunan program, keuangan, umum dankepegawaian di lingkungan Dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sekretariatmempunyai fungsi :a. penyusunan rencana dan program
kegiatan dibidang kependudukan danpencatatan sipil;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 267 -267
b. pelaksanaan analisis, evaluasi, danpelaporan pelaksanaan program dankegiatan fasilitasi di bidang kependudukandan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan penyusunan anggaran danpengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasikepegawaian;
e. penyusunan statistik dan dokumentasihasil pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan administrasi dan pengelolaantata usaha;
g. penyiapan rancangan peraturan dankebijakan teknis dan menghimpunperaturan perundang-undangan yangberhubungan dengan tugas dibidangkependudukan dan pencatatan sipil; dan
h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuaitugas dan kewenangan kedinasan.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugas pokoknyaberada dibawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 9
(1) Sekretariat Dinas membawahkan :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; danb. Sub Bagian Keuangan.
(2) Masing–masing Sub Bagian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dipimpin olehseorang Kepala Sub Bagian yang beradadibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Sekretaris Dinas.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 268 -268
Pasal 10
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a, mempunyai tugasmelaksanakan urusan surat menyurat,urusan rumah tangga, perlengkapan,urusan kepegawaian, menyiapkanpenyusunan rencana tahunan, mengikutipelaksanaan dan melakukan evaluasi ataspelaksanaan program dan kegiatan sertatugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyaifungsi:a. menyusun rencana dan program kegiatan
di bidang kependudukan dan pencatatansipil;
b.melaksanakan pengelolaan administrasiumum dan kepegawaian;
c. menyusun statistik dan dokumentasi hasilpelaksanaan tugas; dan
d.melaksanakan pelayanan dan penataanadministrasi perkantoran.
Pasal 11
(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas melaksanakanurusan keuangan yang meliputipenyusunan anggaran dan mengkoordinirpenatausahaan keuangan, pelaporan dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 269 -269
pertanggungjawaban keuangan sertatugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi:a. menyusun dan mengelola administrasi
keuangan; danb. menyusun dan melaksanakan pelaporan
keuangan.
Bagian KeempatBidang – Bidang
Paragraf 1Bidang Pendaftaran Penduduk
Pasal 12
(1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Dinasdibidang pendaftaran penduduk.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang PendaftaranPenduduk mempunyai fungsi :
a. penetapan kebijakan pendaftaranpenduduk;
b. fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,advokasi, supervisi dan konsolidasipelaksanaan pendaftaran penduduk;
c. pengkoordinasian penyelenggaraanpendaftaran penduduk;
d. penyelenggaraan pelayanan pendaftaranpenduduk dan sistem administrasi
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 270 -270
kependudukan, yang meliputi:1. pencatatan dan pemuktahiran biodata
penduduk serta penerbitan NomorInduk Penduduk (NIK);
2. pendaftaran perubahan alamat;3. pendaftaran pindah datang penduduk
dalam wilayah Republik Indonesia;4. pendaftaran Warga Negara Indonesia
tinggal sementara;5. pendaftaran pindah datang
antarnegara;6. pendaftaran penduduk rentan
administrasi kependudukan;7. penerbitan dokumen kependudukan
hasil pendaftaran penduduk; dan8. penatausahaan pendaftaran penduduk.
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan pendaftaran penduduk;
f. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pendaftaranpenduduk; dan
g. pengawasan atas penyelenggaraanpendaftaran penduduk.
(3) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokoknya beradadibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.
Pasal 13
(1) Bidang Pendaftaran Pendudukmembawahkan:
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 271 -271
a. Seksi Identitas Penduduk; danb. Seksi Perpindahan Penduduk.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipimpin oleh seorang KepalaSeksi yang dalam melaksanakan tugas pokokberada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Kepala Bidang PendaftaranPenduduk.
Pasal 14
(1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pencatatandan pemuktahiran biodata penduduk,pendaftaran perubahan alamat, penerbitandokumen kependudukan, penatausahaanpendaftaran penduduk, pemantauan,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpendaftaran penduduk, pembinaan danpengembangan sumber daya manusiapengelola pendaftaran penduduk, sertamelaksanakan dan melakukan penertibankepemilikan identitas penduduk.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi IdentitasPenduduk mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan kegiatan pendaftaranpenduduk;
b. penyelenggaraan pelayanan pendaftaranpenduduk dan sistem administrasikependudukan;
c. pelaksanaan pencatatan dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 272 -272
pemuktahiran biodata penduduk sertapenerbitan Nomor Induk Kependudukan(NIK);
d. pelaksanaan pendaftaran pendudukrentan administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan penatausahaan pendaftaranpenduduk; dan
f. pelaksanaan pelaporan hasilpenyelenggaraan pendaftaran penduduk.
Pasal 15
(1) Seksi Perpindahan Penduduk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas melaksanakanmelaksanakan pendaftaran pindah datangpenduduk dalam wilayah Republik Indonesia,pendaftaran pindah datang antarnegara,pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggalsementara, pendaftaran penduduk yangtinggal di perbatasan antarnegara,penatausahaan pindah datang penduduk,fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,advokasi supervisi dan konsolidasipelaksanaan pendaftaran penduduk sertamelaksanakan pemantauan, evaluasi danpelaporan penyelenggaraan pindah datangpenduduk.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi PerpindahanPenduduk mempunyai fungsi :a. penyelenggaraan pendaftaran Warga
Negara Indonesia yang tinggalsementara;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 273 -273
b. penyelenggaraan pendaftaran pindahdatang penduduk antar provinsi dankabupaten/kota;
c. penyelenggaraan pendaftaran pindahdatang penduduk antarnegara; dan
d. pelaksanaan pelaporan hasilpenyelenggaraan pendaftaran pindahdatang penduduk.
Paragraf 2Bidang Pencatatan Sipil
Pasal 16
(1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas dibidangpencatatan sipil.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang PencatatanSipil mempunyai fungsi :a. penyelenggaraan pelayanan pencatatan
sipil dalam sistem administrasikependudukan, yang meliputi :1. pencatatan kelahiran;2. pencatatan lahir mati;3. pencatatan perkawinan;4. pencatatan perceraian;5. pencatatan kematian;6. pencatatan pengangkatan anak;7. pencatatan perubahan nama;8. pencatatan perubahan status
kewarganegaraan;9. pencatatan peristiwa penting lainnya;10. pencatatan perubahan pembuatan
akta;11. penerbitan dokumen kependudukan
hasil pencatatan sipil; dan12. penatausahaan dokumen pencatatan
sipil.b. pemantauan evaluasi atau pelaporan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 274 -274
penyelenggaraan pencatatan sipil;c. pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia pengelola pencatatan sipil;dan
d. pengawasan penyelenggaraan pencatatansipil.
(3) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokoknya beradadibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.
Pasal 17
(1) Bidang Pencatatan Sipil membawahkan:a. Seksi Perkawinan dan Perceraianb. Seksi Kelahiran dan Kematian; danc. Seksi Pencatatan dan Pengesahan.
(2) Masing–masing Seksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipimpin oleh seorang KepalaSeksi yang dalam melaksanakan tugas pokokberada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Kepala Bidang PencatatanSipil.
Pasal 18
(1) Seksi Perkawinan dan Perceraiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas melakukanpencatatan sipil tentang perkawinan danperceraian, penyiapan administrasi danpengelolaan data dan penerbitan kutipan aktaperkawinan dan perceraian, penerbitan keduaakta perkawinan dan perceraian, pencatatandan pemberian surat keterangan laporanperkawinan dan perceraian di luar negeri,
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 275 -275
pencatatan perubahan nama pada akta yangtelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri,penyimpanan dan pemeliharaan dokumenserta pengelolaan register perkawinan danperceraian, pembuatan data/statistikmengenai perkawinan dan perceraian,penyusunan dan pemeliharaan aktaperkawinan dan perceraian secara periodik,pembuatan laporan perkawinan danperceraian sesuai ketentuan yang berlakuserta melaksanakan kegiatan penyuluhan danevaluasi kegiatan Seksi Perkawinan danPerceraian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi Perkawinandan Perceraian mempunyai fungsi :a. menerima dan meneliti formulir
permohonan pencatatan perkawinan sertapersyaratan yang telah ditentukan dalampencatatan perkawinan dan perceraian;
b. pelaksanaan proses pencatatan,penerbitan, penandatanganan registerkutipan akta perkawinan dan aktaperceraian;
c. pelaksanaan perekaman data perkawinandan perceraian serta mencetak perubahandata kependudukan; dan
d. pelaksanaan pengarsipan formulirpersyaratan perkawinan dan perceraian.
Pasal 19
(1) Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas menyiapkan bahanpencatatan, pemeriksaan dan penelitianberkas pencatatan serta penerbitan kutipanakta kelahiran dan kematian, melaksanakan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 276 -276
pencatatan adopsi/pengangkatan anak yangtelah mendapat penetapan Pengadilan Negeribagi Warga Negara Indonesia dan WargaNegara Asing, menerbitkan kutipan aktakelahiran dan kematian, penyusunan danpemeliharaan akta kelahiran dan kematiansecara periodik, pembuatan laporan kelahirandan kematian sesuai ketentuan yang berlaku,serta menyelenggarakan penyuluhan danevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan SeksiKelahiran dan Kematian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi Kelahiran danKematian mempunyai fungsi :a. menerima dan meneliti berkas
persyaratan penerbitan kutipan aktakelahiran dan kematian;
b. pelaksanaan proses pencatatan,penerbitan, penandatanganan registerkutipan akta kelahiran dan aktakematian;
c. pelaksanaan perekaman data kelahirandan kematian; dan
d. pelaksanaan pengarsipan formulirpersyaratan kelahiran dan kematian.
Pasal 20
(1) Seksi Pencatatan dan Pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakanpencatatan dan pengesahan bagi WargaNegara Indonesia dan Warga Negara Asing,pencatatan berkas, penertiban dokumenkutipan akta kelahiran, kematian,perkawinan dan perceraian, penyusunan danpemeliharaan dokumen pencatatan danpengesahan dokumen pencatatan sipil, serta
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 277 -277
membuat laporan hasil pencatatan danpengesahan dokumen pencatatan sipil sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi Pencatatandan Pengesahan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan pencatatan proses
pembuatan catatan peristiwa pentingdalam kehidupan seseorang WargaNegara Indonesia atau Warga NegaraAsing sebagai dasar dibuatnyakutipan/salinan akta otentik gunamenjamin kepastian hukum setiappribadi;
b. pelaksanaan pencatatan sipil tentangperistiwa penting yang dialami penduduk;
c. pelaksanaan pengesahan setiap kejadianperistiwa penting yang dialami setiappenduduk;
d. pelaksanaan perubahan status penduduk;dan
e. pelaksanaan penerbitan bukti yang sahatas suatu peristiwa penting.
Paragraf 3Bidang Penyerasian Kebijakan dan Teknologi
Informasi Kependudukan
Pasal 21
(1) Bidang Penyerasian Kebijakan dan TeknologiInformasi Kependudukan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 278 -278
penyerasian kebijakan dan teknologi informasikependudukan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang PenyerasianKebijakan dan Teknologi InformasiKependudukan mempunyai fungsi :a. penetapan kebijakan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;b. fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasipengelolaan administrasi kependudukan;
c. pengkoordinasian pengelolaan informasiadministrasi kependudukan;
d. pembangunan dan pengembanganjaringan komunikasi data;
e. penyediaan perangkat keras danperangkat lainnya serta jaringankomunikasi data;
f. pelaksanaan sistem informasi administrasikependudukan;
g. penyajian dan diseminasi informasipenduduk;
h. perlindungan data pribadi penduduk padabank data kependudukan;
i. perlindungan data pribadi penduduk dalamproses hasil pendaftaran penduduk;
j. pemantauan dan evaluasi pengolahaninformasi adminsitrasi kependudukan;
k. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasiadministrasi kependudukan; dan
l. pengawasan atas pengelolaan informasiadministrasi kependudukan.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 279 -279
(3) Bidang Penyerasian Kebijakan dan TeknologiInformasi Kependudukan dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugas pokoknya beradadibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.
Pasal 22
(1) Bidang Penyerasian Kebijakan dan TeknologiInformasi Kependudukan membawahkan:a. Seksi Penyerasian Kebijakan
Kependudukan; danb. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan
Pengolahan Data Kependudukan.
(2) Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala BidangPenyerasian Kebijakan dan TeknologiInformasi Kependudukan.
Pasal 23
(1) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakanperaturan perundang-undangan di bidangkependudukan dan pencatatan sipil,menyiapkan kebijakan-kebijakan teknisDaerah di bidang kependudukan danpencatatan sipil, menyelaraskan kebijakan-kebijakan teknis Daerah di bidangkependudukan dan pencatatan sipil denganperaturan perundang-undangan,melaksanakan sosialisasi peraturan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 280 -280
perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan teknis Daerah di bidangkependudukan dan pencatatan sipil sertamelaksanakan bimbingan teknis terhadappetugas pendaftaran penduduk dan catatansipil di tingkat Kabupaten, Kecamatan danDesa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi PenyerasianKebijakan Kependudukan mempunyai fungsi:a. penyiapan kebijakan-kebijakan teknis di
bidang kependudukan dan pencatatansipil;
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengelolaanadministrasi kependudukan;
c. penyelarasan kebijakan-kebijakan teknisDaerah di bidang kependudukan danpencatatan sipil dengan peraturanperundang-undangan;
d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaanbimbingan teknis terhadap petugaspendaftaran penduduk dan catatan sipil ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Pasal 24
(1) Seksi Sistem Teknologi Informasi danPengolahan Data Kependudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakanperaturan perundang-undangan di bidangkependudukan dan pencatatan sipil,melaksanakan sistem informasi administrasikependudukan (SIAK), menyediakan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 281 -281
kebutuhan perangkat keras dan lunak sistemadministrasi kependudukan, melakukanpemeliharaan perangkat keras dan lunaksistem administrasi kependudukan,membangun, memelihara dan melindungidatabase penduduk tingkat Kabupaten,melakukan pengolahan data penduduk sertamenyiapkan laporan informasi kependudukandan perkembangan penduduk.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi SistemTeknologi Informasi dan Pengolahan DataKependudukan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang kependudukan danpencatatan sipil;
b. pengelolaan informasi administrasikependudukan;
c. pelaksanaan sistem informasi administrasikependudukan;
d. penyediaan kebutuhan perangkat kerasdan perangkat lainnya serta jaringankomunikasi data;
e. penyajian dan diseminasi informasipenduduk;
f. perlindungan data pribadi penduduktingkat Kabupaten; dan
g. penyiapan laporan informasikependudukan.
Bagian KelimaUnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 25
(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 282 -282
ayat (1) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.
(2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unityang dalam melaksanakan tugas pokokberada di bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
sesuai dengan keahliannya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan
Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 27
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 283 -283
Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsionaltersebut diatur sesuai dengan peraturanPerundang–undangan.
BAB IVTATA KERJA
Pasal 28
Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas,
Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi
perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah
Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.
Pasal 29
Setiap pimpinan dalam Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 284 -284
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing serta memberikan
bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannyadalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggarpada tanggal 24 Februari2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,ttd
KHAIRUL EFENDI
Diundangkan di Manggarpada tanggal 24 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttdSYAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2009 NOMOR 113
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 285 -285
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR TAHUN 2009TANGGAL 2009
SUSUNAN ORGANISASIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS
BIDANG
PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKRETARIAT
SUB BAGIANUMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
BIDANGPENYERASIAN KEBIJAKAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASIKEPENDUDUKAN
SEKSI
IDENTIFIKASI PENDUDUK
SEKSI
PERPINDAHAN PENDUDUK
SEKSIPERKAWINAN & PERCERAIAN
SEKSI
KELAHIRAN & KEMATIAN
SEKSIPENCATATAN & PENGESAHAN
SEKSIPENYERASIAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN
SEKSISISTEM TEKNOLOGI
INFORMASI & PENGOLAHANDATA KEPENDUDUKAN
BUPATI BELITUNG TIMUR,
KHAIRUL EENDI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
UPTD
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 286 -286
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALANBAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM KABUPATEN
BELITUNG TIMURMELALUI DANA APBD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa keberadaan Koperasi, UsahaMikro dan Kecil telah memberidampak positif terhadap penyerapantenaga kerja, pengentasankemiskinan, pengembangan usahadan pertumbuhan ekonomi;
b. bahwa dalam rangka pemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil diKabupaten Belitung Timur, perludiberikan bantuan permodalanmelalui pinjaman lunak dariAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten BelitungTimur;
c. bahwa untuk penyaluran bantuansebagaimana dimaksud pada hurufb, perlu diatur dan ditetapkan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 287 -287
mengenai Petunjuk Teknis ProgramPerkuatan Permodalan bagiKoperasi, Usaha Mikro dan Kecildalam Kabupaten Belitung Timurmelalui dana APBD Tahun Anggaran2009 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Bangka
Tengah, Bangka Barat dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 288 -288
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Republik
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 289 -289
Indonesia Negara 4437)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 290 -290
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4662);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 291 -291
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah KabupatenBelitung Timur Nomor 9 Tahun 2007Tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Belitung Timur Tahun2007 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah KabupatenBelitung Timur Nomor 2 Tahun2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenBelitung Timur Tahun Anggaran2009 (Lembaran Daerah KabupatenBelitung Timur Tahun 2009 Nomor98);
18. Peraturan Bupati Belitung TimurNomor 3 tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenBelitung Timur Tahun Anggaran2009 (Berita Daerah KabupatenBelitung Timur Tahun 2009 Nomor106);
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 292 -292
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGPETUNJUK TEKNIS PROGRAMPERKUATAN PERMODALAN BAGIKOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECILDALAM KABUPATEN BELITUNG TIMURMELALUI DANA APBD KABUPATENBELITUNG TIMUR.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten BelitungTimur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau disebutDisperindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan danKoperasi Kabupaten Belitung Timur.
2. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikrodan Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukanPemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacupertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usahaMikro dan kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
3. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Keciladalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentukkredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 293 -293
Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkanusahanya.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaanbersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan azas kekeluargaan.
7. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah
rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan
merencanakan kegiatan koperasi.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 294 -294
8. Tim Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut
kelompok kerja (Pokja) adalah kelompok kerja unit yang
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang
keanggotaannya berasal dari unsur-unsur Satuan Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
BAB IITUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, UsahaMikro, dan Kecil dilaksanakan dengan tujuan untukmemberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil melaluiperkuatan struktur keuangan serta meningkatkan sumber dayamanusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaankeuangan.
Pasal 3
Pelaksanaan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro,dan Kecil ini sasarannya untuk pengembangan usaha, penyerapantenaga kerja, dan peningkatan produksi.
BAB IIIPERSYARATAN DAN SELEKSI
Pasal 4
Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil yang mendapat perkuatanpermodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a Bagi Koperasi :1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang mempunyai
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 295 -295
usaha potensial untuk dikembangkan;2. telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir;3. belum termasuk dalam program pengembangan sentra;4. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi
yang mendapat penilaian minimal cukup sehat;5. bagi Koperasi Serba Usaha mendapat penilaian
klasifikasi minimal cukup baik; dan6. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi
kepada Kelompok Kerja.
b Bagi Usaha Mikro dan Kecil :1. memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1 (satu)
tahun;2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga
keuangan atau pihak lainnya; dan3. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi
kepada Kelompok Kerja.
c Kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut :1. Bagi Koperasi :
a) surat permohonan yang diketahui oleh KepalaDesa;
b) profil Koperasi;c) rencana pengunaan dana dan rencana
pengembalian;d) surat pernyataan pengurus untuk pinjaman;e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;f) fotocopy akta Koperasi;g) bukti RAT tahun terakhir berupa Daftar Hadir,
Berita Acara, Notulen, Laporan RAT;h) fotocopy dokumen perizinan berupa SITU, SIUP,
dan TDP;i) surat keterangan domisili/alamat lengkap kantor
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 296 -296
dari Kepala Desa;j) surat Keterangan Kepala Dinas Perindagkop
tentang kriteria Koperasi; dank) daftar verifikasi kelengkapan administrasi
pinjaman.
2. Bagi Usaha Mikro dan Kecil :a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala
Desa;b) biodata dan data/profil usaha;c) rencana penggunaan dana dan Rencana
Pengembalian;d) surat pernyataan persetujuan suami/istri untuk
pinjaman;e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;f) fotocopy KTP suami & istri;g) fotocopy kartu keluarga;h) pas photo terbaru 4 x 6 cm;i) fotocopy jaminan pada saat pengajuan;j) dokumen perizinan berupa SITU atau SIUP atau
TDP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa;k) surat keterangan Kepala Desa bahwa usaha masih
berjalan;l) sket/denah lokasi usaha & tempat tinggal;m) fotocopy rekening bank; dann) daftar verifikasi kelengkapan administrasi
pinjaman.
Pasal 5
Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon penerimaPerkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecildilakukan oleh Kelompok Kerja dengan tahapan sebagai berikut :a. menerima permohonan dari Koperasi dan UMK calon peserta
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 297 -297
program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapanadministrasi.
b. memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi dan UMKcalon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dengan memperhatikan :1. kelengkapan administrasi;2. potensi pengembangan usaha;3. rencana penggunaan dana; dan4. kemampuan pengembalian kredit.
c. mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secaratransparan, melalui pengumuman pada Sekretariat KelompokKerja (Pokja); dan
d. mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjamankepada calon penerima.
BAB IVJAMINAN
Pasal 6
Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, danKecil ini harus menyediakan jaminan dalam hal ini berupa :a. Sertifikat Tanah; ataub. BPKB kendaraan.
Pasal 7
(1) Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam, dan dimintakankembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.
(2) Apabila Peminjam melalaikan kewajiban pelunasan hutangpada jatuh tempo maka Pemerintah Daerah/Kelompok Kerja(Pokja) dapat menuntut penyitaan Jaminan melalui
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 298 -298
Pengadilan Negeri setempat.
BAB VPENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN
Pasal 8
Plafond dana pinjaman kepada penerima ditentukan sebagaiberikut :a. Koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah); danb. Usaha Mikro dan Kecil jumlah pinjaman maksimal Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Pasal 9
(1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program harusmenandatangani Naskah Perjanjian dengan Bupati BelitungTimur C.q. Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
(2) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil wajib membuka rekeningpada Bank.
(3) Bupati menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, danrekening tujuan.
(4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat PerintahMembayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
(5) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(4), disalurkan langsung ke rekening masing-masingpenerima melalui Rekening Pemegang Kas DinasPerindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 299 -299
Pasal 10
Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai denganrencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman.
BAB VIBEBAN BUNGA DAN WAKTU PENGEMBALIAN
Pasal 11
(1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi penerimadana pinjaman harus mengembalikan dana pinjamanditambah beban bunga sebesar 3% (tiga perseratus)pertahun.
(2) Pengembalian dana pinjaman beserta bunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke BendaharaPenerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)Kabupaten Belitung Timur setelah diverifikasi olehSekretariat Kelompok Kerja (Pokja).
(3) Bunga pinjaman menambah akumulasi penampunganpenerima pembiayaan dari pengembalian pinjaman.
(4) Bunga dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan lain-lain pendapatan asli daerah.
Pasal 12
(1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program harusmengembalikan dana pinjaman sampai lunas denganketentuan sebagai berikut :
a. bagi Koperasi waktu pengembalian maksimal 60 (enam
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 300 -300
puluh) bulan; dan
b. bagi UMK waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluhenam) bulan.
(2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengantenggang waktu (Grace Periode) 1 (satu) bulan sejakpenerimaan sesuai dengan kesepakatan dalam naskahperjanjian.
BAB VIIKELOMPOK KERJA
Pasal 13
(1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagiKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil dibentuk Kelompok Kerja(Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas sebagaiberikut :
a. melaksanakan sosialisasi Program PerkuatanPermodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalamKabupaten Belitung Timur kepada Koperasi, UsahaMikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur;
b. melaksanakan kerja sama dengan pihak perbankandalam pelaksanaan program;
c. mengindentifikasi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecilcalon peserta;
d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasipermohonan peserta;
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 301 -301
e. melakukan penilaian terhadap permohonan Koperasi,Usaha Mikro, dan Kecil peserta program;
f. melakukan verifikasi dan menetapkan Koperasi, UsahaMikro dan Kecil calon peserta program denganKeputusan Bupati;
g. membuat dan menandatangani naskah perjanjianpengakuan hutang dengan Koperasi, Usaha Mikro, danKecil yang terpilih;
h. melaksanakan dan memantau penyaluran danaperkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan darimasyarakat;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalianatas pelaksanaan program; dan
k. melaporkan perkembangan pelaksanaan programkepada Bupati pertriwulan.
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka PeraturanBupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis ProgramPerkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalamKabupaten Belitung Timur melalui Dana APBD Kabupaten BelitungTimur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 302 -302
Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggarpada tanggal 25 Februari 2009BUPATI BELITUNG TIMUR,
KHAIRUL EFENDI
Diundangkan di ManggarPada tanggal 27 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMUR,
SYAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 115
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR - 303 -303