ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PENGARUHNYA
TERHADAP LAPORAN LABA/ RUGI PADA PT. JAYA
MARTA SENTOSA
Skripsi
Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Diajukan Oleh :
NAMA : ANITA
NIM : 2003 12 079
PROGRAM STUDI S-I AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
JAKARTA
2008
UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STRATA I AKUNTANSI
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama : ANITA
NIM : 2003-12-079
Program / Jurusan : S-I / Akuntansi
Judul : Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
21 Pegawai Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap
Laporan Laba / Rugi Pada PT. Jaya Marta
Sentosa.
Jakarta, September 2008 Mengetahui,
Dosen Pembimbing Ketua Jurusan
( Abubakar Azhary, SE, Ak, M.Acc ) ( Adrie Putra, SE, MM )
i
UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S-1 AKUNTANSI
LEMBAR PENGESAHAN
Nama : Anita
NIM : 2003-12-079
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi pada tanggal 12 September 2008 dihadapan
pembimbing dan penguji di bawah ini :
Tim Penguji :
Anggota Penguji : 1. Adrie Putra, SE, MM ( ........................... )
2. Drs. Daulat Freddy, SE, Ak, MM ( ........................... )
Jakarta, 12 September 2008
Universitas Indonusa Esa Unggul
Pembimbing, Ketua Jurusan Akuntansi
(Abubakar Azhary, SE, Ak, M.Acc) (Adrie Putra, SE, MM)
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan
karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, serta selawat dan salam penulis
sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta kerabat dan para
pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul
Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan
Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba/ Rugi PT. Jaya Marta Sentosa
. Adapun
tujuan dan maksud pembuatan proposal skripsi ini yaitu sebagai salah syarat bagi
penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana
strata satu jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul.
Sebagai bagian dari proses belajar, penulis menyadari bahwa dalam penulisan
ini masih jauh dari sempurna, mengingat pengetahuan, kemampuan, serta
pengalaman penulis yang masih terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan dari
semua pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
terselesaikannya pembuatan dan penyusunan skripsi ini, terutama kepada :
1.
Ibu Prof. DR. Kemala Motik Abdul Gafur, SE, MM. Selaku Rektor
Universitas Indonusa Esa Unggul.
2.
Bapak DR. Erman Munzir selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Indonusa Esa Unggul.
iii
3.
Bapak DR. Hasyim, M.Ed, selaku pembantu Dekan I Bidang Akademis
Universitas Indonusa Esa Unggul.
4.
Ibu R.A. Nurlinda, SE,MM, selaku pembantu Dekan II bidang akademis
Universitas Indonusa Esa Unggul.
5.
Bapak Adrie Putra, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas
Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul.
6.
Bapak Abubakar Azhary, SE, Ak, MAcc selaku pembimbing materi skripsi,
yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan perhatiannya kepada
penulis, dalam memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu
dalam menyusun skripsi ini.
7.
Para Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Akuntansi dan seluruh civitas
akademika Universitas Indonusa Esa Unggul yang memberikan bantuan baik
kegiatan akademik maupun non akademik dalam penulisan skripsi ini.
8.
Ibu Mulyati selaku Manager Accounting yang telah membantu penulis dalam
mengumpulkan data-data akuntansi perusahaan yang berhubungan dengan
perpajakan dan memberikan pengarahan, bimbingan dan waktu yang
diberikan dalam menyusun skripsi ini.
9.
Kedua orang tua, Bapak (Alm) dan Ibu yang memberikan doa serta dukungan
dan perhatiannya yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
10.
Tov Trosky Sianturi yang selalu memberikan motivasi dan dorongan moril
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
iv
11.
Teman-teman terutama Gina Anggraeni, Christine, Lani Indria, Nur Apriyani,
Senator, Kurniawan, Chairil, Intry, Erri atas dukungan dan bantuannya dalam
menyusun skripsi ini.
12.
Seluruh karyawan BAS Consultant terutama Mba Lis, Endari, Yulia, Ika,
Friska Vinny, Rina atas dukungan dan bantuannya.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena
itu penulis mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan dan
tidak memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca . Penulis mohon kritik dan
saran dari para pembaca dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, penulis
mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jakarta, September 2008
Penulis
(Anita)
v
ABSTRAKSI
Anita, Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan
Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba/ Rugi Pada PT. Jaya Marta Sentosa ( dibawah
bimbingan Abubakar Azhary, SE, Ak, Macc)
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut atau dikenakan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
orang pribadi dan atau berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran
lain, dengan nama dan bentuk. Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia diatur dalam
UU No. 7 tahun 1983 dan mengalami perubahan terakhir yaitu UU No. 17 tahun
2000.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perhitungan pajak penghasilan
pasal 21 pegawai tetap yang ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh pemberi
kerja, dan dengan diberikan tunjangan pajak serta pengaruhnya terhadap laporan laba
rugi perusahaan. Hasil analisa dari penerapan metode-metode perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 serta pengaruhnya terhadap laporan laba/ rugi perusahaan, maka
yang paling besar laba bersihnya adalah metode pajak penghasilan pasal 21 yang
ditanggung oleh pegawai dan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh
pemberi kerja, sedangkan arus kas keluar yang sehubungan dengan pajak maka yang
paling kecil adalah pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai.
Alternatif yang paling meyakinkan adalah dengan menerapkan pajak penghasilan
pasal 21 dengan diberikan tunjangan pajak karena arus kas keluar untuk PPh
Badannya lebih kecil dibandingkan dengan metode pajak penghasilan pasal 21 yang
ditanggung pegawai/ pemberi kerja.
vi
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Halaman Persetujuan i
Lembar Pengesahan . ii
Kata Pengantar . iii
Abstaksi vi
Daftar Isi .. vii
Daftar Tabel . ix
Daftar Gambar .. x
Daftar Lampiran ... xi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang ... 1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 3
C. Perumusan Masalah Penelitian ... 3
D. Tujuan Penelitian ... 4
E. Manfaat Penelitian . 4
F. Sistematika Penelitian . 5
Bab II Landasan Teoritis
A. Tinjauan Pustaka 7
B. Pengertian Pajak Penghasilan . 16
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 22
D. Laporan Laba/ Rugi 36
E. Pajak Penghasilan Pasal 25 . 37
F. Kerangka Pemikiran ... 38
vii
Bab III Metodelogi Penelitian
A. Tempat dan Waktu Penelitian .... 41
B. Jenis dan Sumber Data ... 41
C. Metode Pengumpulan Data 42
D. Metode Pengolahan/ Analisis Data 43
E. Definisi Operasional Variabel 43
Bab IV Gambaran Umum Perusahaan
A.
Sejarah Singkat Perusahaan ........................................................................ 45
B.
Visi dan Misi Perusahaan ............................................................................ 46
C.
Struktur Organisasi ..................................................................................... 47
D.
Kegiatan Perusahaan ................................................................................... 51
Bab V Analisa dan Pembahasan
A.
Kebijakan Perusahaan Terhadap Sumber Daya Manusia ........................... 53
B.
Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pegawai ....................... 54
C.
Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja ............. 60
D.
Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Diberikan Tunjangan Pajak ................. 66
E.
Pengaruh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap
Laporan Laba Rugi ......................................................................................
75
Bab VI Kesimpulan dan Saran
A.
Kesimpulan ................................................................................................. 80
B.
Saran ........................................................................................................... 82
Daftar Pustaka .. 84
viii
DAFTAR TABEL
2.1 Tarif Pajak Pasal 17 Orang Pribadi UU PPh No. 17 Tahun 2000 .............. 32
2.2 PTKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005 .. 33
2.3 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ......................................................... 38
5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan
(Ditanggung Karyawan) ..............................................................................
59
5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan
(Ditanggung Pemberi Kerja) .......................................................................
66
5.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan
(Dengan Diberikan Tunjangan Pajak) .........................................................
74
5.4 Total Biaya-Biaya gaji dengan Tiga Jenis Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 .......................................................................................................
75
5.5 Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................................. 76
5.6 Perbandingan PPh Pasal 21 terhadap Laporan Laba Rugi Fiskal ................. 77
5.7 Kas Keluar Sehubungan Dengan Pajak ........................................................ 78
ix
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Pemikiran .................................................................................... 40
4.1 Struktur Organisasi ..................................................................................... 41
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lamp I Daftar Gaji Pegawai Tetap Setahun
Lamp II Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 tahun 2007
Lamp III Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1771 tahun 2007
Lamp IV Laporan Laba/ Rugi Fiskal PT. Jaya Marta Sentosa
Lamp V Surat Keterangan Penelitian Tugas Akhir
xi
1
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat baik material maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan
pembangunan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan
pembangunan. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan mencari sumber
dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak.
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk
mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai
motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat kini menjadi penerimaan negara
yang sangat diandalkan dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.
Sejalan perkembangan pembangunan yang berlangsung, pemerintah
telah menyempurnakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti
Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh ) yang pada awalnya diatur oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 yang
berlaku sejak 1 Januari 2000.
Wajib Pajak (WP) sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1 UU No.16
Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) di
1
2
artikan sebagai subjek yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan
pajak. PPh dikenakan terhadap WP berkenaan dengan penghasilan yang
diperolehnya dalam tahun pajak. Untuk meningkatkan kesadaran anggota
masyarakat sebagai WP, pemerintah (fiskus) memberi kepercayaan untuk
dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Ketentuan ini disebut
self assessment
atau penetapan oleh WP itu sendiri.
Dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara
WP dan pemerintah. WP berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin
karena dengan membayar pajak berarti meminimalkan kemampuan ekonomis
WP. Sedangkan pemerintah memerlukan dana yang besar untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang penerimaannya sebagian besar dari
pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk
mengurangi jumlah pembayaran pajak.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
Penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain atas pekerjaan , jasa atau kegiatan yang
dilakukan oleh pekerja dikenakan PPh pasal 21. Penyetoran PPh pasal 21 ini
dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja, dalam hal ini adalah PT.
Jaya Marta Sentosa.
3
Menurut Keputusan Direktur Pajak nomor KEP 15/PJ/2006 adalah
ketentuan perhitungan PPH pasal 21, diantaranya adalah PPh pasal 21 yang
ditanggung oleh pegawai tetap, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi
kerja, dan PPh pasal 21 dengan tunjangan pajak. Dari ketentuan tersebut dapat
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perhitungan laba/rugi.
Bagi perusahaan, pajak adalah salah satu unsur penting dalam operasi
perusahaan karena hampir semua transaksi yang dilakukan perusahaan tidak
terlepas dari masalah pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul
ANALISA PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PENGARUHNYA
TERHADAP LAPORAN LABA/RUGI PT. JAYA MARTA SENTOSA.
B.
Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah mengenai analisis
perhitungan antara pajak penghasilan paal 21 atas pegawai tetap yang
ditanggung oleh pegawai atau ditanggung oleh pemberi kerja atau diberikan
tunjangan pajak serta pengaruhnya terhadap laporan Laba/Rugi tahun 2007.
C.
Perumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan dengan judul penelitian dan uraian diatas, maka penulis
mencoba merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1.
Berapa besar jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai, ditanggung
pemberi kerja atau dengan diberikan tunjangan pajak.
4
2.
Bagaimana pengaruh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai
tetap yang ditanggung pegawai, ditanggung pemberi kerja atau dengan
diberikan tunjangan pajak terhadap laporan laba rugi perusahaan.
3.
Metode pembebanan pajak penghasilan pasal 21 mana yang sebaiknya
diterapkan oleh perusahaan.
D.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1.
Untuk mengetahui besarnya PPh pasal 21 jika perusahaan menerapkan
pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang ditanggung oleh karyawan,
ditanggung oleh pemberi kerja dan diberikan tunjangan pajak.
2.
Untuk mengetahui besarnya PPh pasal 21 jika perusahaan menerapkan
pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang ditanggung oleh karyawan,
ditanggung oleh pemberi kerja dan diberikan tunjangan pajak.
3.
Untuk mengetahui metode pembebanan pajak penghasilan pasal 21 mana
yang sebaiknya diterapkan.
E.
Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1.
Untuk penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan perpajakan yang diterapkan
di negara kita yang didapat pada waktu perkuliahan.
5
2.
Untuk Perusahaan
Sebagai Informai dan masukan yang positif bagi pihak manajemen
khususnya dalam melakukan penghematan pajak.
3
Pihak Lain
Sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam mempelajari, membahas
dan memahami mengenai pajak penghasilan pasal 21. Sebagai bahan
masukan dan bacaan bagi yang berminat menambah atau memperdalam
pengetahuan dibidang perpajakan.
F.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan gambaran singkat
dari tiap-tiap bab, untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap
permasalahan yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini. Adapun uraian dan
susunan sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulis dan sistematika penulisan
BAB II Landasan Teori
Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan
teori-toeri yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal
21 dan Laporan Laba/Rugi serta kerangka pikir.
6
BAB III Metodelogi Penelitian
Bab ini menjelaskan tentang metodelogi penelitian yang
digunakan, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, metode dalam pengolahan dan
analisis data serta definisi operasional data.
BAB IV Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan yang meliputi
sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan
tanggung jawab dan kegiatan perusahaan.
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang analisis perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 terhadap laporan keuangan PT. Jaya Marta
Sentosa.
BAB VI Kesimpulan dan Saran
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dibuat penulis dari
keseluruhan serta analisis yang dilakukan berdasarkan data-data
yang ada dan saran yang dikemukan oleh penulis.
7
BAB II
LANDASAN TEORITIS
A.
Tinjauan Pustaka
1.
Pengertian Pajak
Pajak merupakan pungutan tetapi dengan sifat khusus, artinya
pajak dipungut tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah secara
langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dan jasa
timbal baliknya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau
kepentingan umum, contohnya adalah pembangunan.
Di bawah ini beberapa pengertian pajak yang telah dikemukan oleh
beberapa para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :
a.
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro.
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
1
b.
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Andriani.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan)
yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut
peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
2
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 1
1
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajak an Indonesia, Salemba Empat Patria, Jakarta, 2003, hal. 4
2
7
8
Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
3
a.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
c.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
d.
Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai publik invesment.
e.
Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
2.
Fungsi pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian
pajak dari berbagai definisi terlihat adanya 2 fungsi pajak, yaitu :
4
a.
Fungsi Penerimaan (
Budgeter).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh yaitu
Ib id, hal 5.
3
Ib id, hal 8.
4
9
dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan
Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.
b.
Fungsi Mengatur (
Reguler
).
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi, serta mencapai
tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh yaitu
pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah, pajak
yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi
konsumsi minuman keras.
3.
Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi
3 (tiga), yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan
menurut lembaga pemungutnya.
a.
Menurut golongannya.
5
1)
Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi
beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak
Penghasilan (PPh) yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak
tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 7.
5
10
2)
Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,
atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya
terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.
b.
Menurut Sifatnya.
6
1)
Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjeknya, dalam
arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak
Penghasilan.
2)
Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang
Mewah (PPnBm).
c.
Menurut Lembaga Pemungutnya.
7
1)
Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Mardiasmo, op.cit, hal. 5.
6
Ib id, hal. 6.
7
11
negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea
Materai.
2)
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik daerah tingkat satu (pajak propinsi) maupun daerah tingkat
dua (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah masing-masing. Contoh :
a)
Pajak propinsi : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor.
b)
Pajak kabupaten/ kota : pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan.
4.
Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas
pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
a.
Stelsel Pajak.
8
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :
1)
Stelsel nyata (riil), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu,
pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam
suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah
perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang
Siti Resmi, op. cit, hal. 9.
8
12
sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan
stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode
sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pajak yang tinggi pada
akhit tahun.
2)
Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan
pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Contohnya adalah penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang
terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang
terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya
pajak yang terhutang pajak pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan
stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada
keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak tidak
akurat.
3)
Stelsel campuran, Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel
anggapan. Yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika
13
besarnya pajak berdasarkan sesungguhnya lebih besar daripada
pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar
kekurangan tersebut. Sebaliknya jika besarnya pajak sesunggunya
lebih kecil daripada pajak menurut anggapan maka kelebihan
tersebut dapat diminta kembali atau dikompensasikan pada tahun
berikutnya.
b.
Asas Pemungutan Pajak.
9
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :
1)
Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), yaitu asas yang menyatakan
bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan
wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi
setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal
diwilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak
atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia.
2)
Asas Sumb er, yaitu asas yang menyatakan bahwa negara berhak
mengenakan pajak eatas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak
3)
Asas Kebangsaan, yaitu menyatakan bahwa pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di
Ib id, hal. 10.
9
14
Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan
berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
c.
Sistem Pemungutan Pajak.
10
1)
Official Assesment System
, yaitu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang.Ciri-ciri official
assesment sistem adalah :
a)
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada
pada fiskus.
b)
Wajib pajak bersifat pasif.
c)
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
2)
Self Assesment System
, yaitu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3)
With Holding System
, yaitu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
Waluyo dan Wirawan B Ilyas, loc. cit, hal. 5.
1 0
15
5.
Tarif Pajak
11
a.
Tarif Proporsional (Sebanding)
Adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap
berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan
pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan
kenaikan secara proporsional atau sebanding.
b.
Tarif Progresif (Meningkat)
Adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat
dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.Tarif progresif
dibedakan menjadi tiga yaitu :
1)
Tarif Progresif-Proporsional, yaitu tarif berupa presentase tertentu
yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
2)
Tarif Progresif-Progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu
yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
3)
Tarif Progresif-Degresif, yaitu tarif berupa presentase tertentu
yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.
Siti Resmi, op. cit, hal. 14-17
1 1
16
c.
Tarif Tetap
Adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya
dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif tetap diterapkan pada bea
materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk
berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000,-. Bea
materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian
tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai.
d.
Tarif Degresif
Adalah tarif pajak persentase tarif pajak yang semakin menurun
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin
besar.
B.
Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia
adalah UU No. 17 tahun 2000.
1.
Subjek Pajak Penghasilan
12
a.
Subjek Pajak Penghasilan Menurut UU No. 17 Tahun 2000
1)
Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi sebagai subjek
pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di
luar Indonesia.
Ibid, hal. 61.
1 2
17
2)
Subjek pajak yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu
ahli waris.
3)
Subjek pajak badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT),
perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD.
4)
Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang
digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
di Indonesia.
b.
Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri
1)
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2)
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3)
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
18
c.
Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri
1)
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2)
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
d.
Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
13
1)
Badan perwakilan negara asing.
2)
Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka.
3)
Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi
anggota organisasi tersebut.
Ibid, hal. 64.
1 3
19
4)
Pejabat-pajabat perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat
bukan warga negara Indonesia (WNI).
2.
Objek Pajak Penghasilan
14
a.
Objek Pajak Penghasilan
1)
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang.
2)
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3)
Laba usaha.
4)
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5)
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
6)
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena
jaminan pengembalian utang.
7)
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis) dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8)
Royalti.
Ibid, hal. 66
1 4
20
9)
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10)
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11)
Keuntungan kerena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12)
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13)
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14)
Premi asuransi.
15)
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.
16)
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
b.
Bukan Objek Pajak Penghasilan.
15
1)
Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2)
Warisan.
3)
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan
modal.
Ibid, hal 69.
1 5
21
4)
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
5)
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6)
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN,
BUMD, dar i penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
atau berkedudukan di Indonesia.
7)
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar
oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8)
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
9)
Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10)
Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa
dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian izin usaha.
22
11)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
C.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut UU PPH Pasal
21, adalah :
Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa.
Baik yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
16
1.
Pihak Yang Wajib Memotong, Menyetor, dan Melaporkan
.
Yang bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak, adalah :
17
a.
Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk
usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak
dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan, atau
unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai.
Tulis S. Meliala, Perpajak an d an Akuntansi Pajak Edisi Tiga, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2006 ,
1 6
hal. 99.
Waluyo dan Wirawan B Ilyas, op. cit, hal. 144
1 7
23
b.
Bendaharawan pemerintah termasuk pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan kedutaan
besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
c.
Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) dan badan-badan yang membayar uang pensiun,
Tabungan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.
d.
Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak
dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk
dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
e.
Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Wajib Pajak Luar Negeri.
f.
Yayasan (dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian,
olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan,
dan organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya
dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar
gaji, upah honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun
24
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi.
g.
Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar
honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan,
dan pemagangan.
h.
Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi
termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar
honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada
Wajib Pajak orang pribadi dalm negeri berkenaan dengan suatu
kegiatan.
2.
Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
a.
Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 :
1)
Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21.
Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat
Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam
satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran
pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
2)
Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran
PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPH Pasal 21 yang
25
terhutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang
bersangkutan.
3)
Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran
pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan
pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa
kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam
tahun berikutnya.
4)
Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas
kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam
jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak,
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan
pemeriksaan.
5)
Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada
Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
6)
Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada
Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan
banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
26
alasan yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan
tersebut.
b.
Kewajiban Pemotong pajak PPh pasal 21 :
1)
Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan
Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2)
Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya
pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak
setempat.
3)
Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPH
pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran
pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
ke kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau bank-bank
lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-
selambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
4)
Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21
sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa ke kantor pelayanan pajak atau ke kantor penyuluhan pajak
setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim
selanjutnya.
27
5)
Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal
21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan
pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima
uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima
pesangon, dan penerima dana pensiun.
6)
Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPH pasal
21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun
bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim
berakhir.
7)
Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong
pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang
terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan
menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 undang-
undang nomor 17 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.
8)
Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan
menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan
pajak tempat pemotong pajak terdaftar.
9)
Pemotong pajak wajib melampiri SPT tahunan PPh pasal 21
dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk
28
pengisian SPT tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang
bersangkutan
10)
Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang
terutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam suatu
tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21 yang telah disetor.
Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT
tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret
tahun takwim berikutnya.
3.
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
a.
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.
18
1)
Pegawai adalah setiap orang pribadi , yang melakukan pekerjaan
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis
maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam
jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
2)
Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu
secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota
dewan pengawas yang secara tertatur terus-menerus ikut
mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
Siti Resmi, op. cit, hal. 139.
1 8
29
3)
Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila
orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
4)
Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang
dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya
yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
5)
Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau
kegiatan yang dilakukan.
6)
Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
7)
Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari
pemotong pajak.
b.
Bukan Subjek Pajak
1)
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan dan bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama, dengan syarat bukan warga
negara Indonesia.
2)
Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000
30
tentang organisasi-organisasi internasional dan pejabat perwakilan
organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak
penghasilan.
4.
Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
19
a.
Objek Pajak
1)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima
pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah,
honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan (istri, anak,
jabatan, transport, pajak, iuran pensiun, pendidikan anak,
beasiswa) premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan
penghasilan teratur lainnya.
2)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima
pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
lainnya yang bersifat tidak tetap.
3)
Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
yang diterima pegawai tidah tetap atau tenaga kerja lepas , serta
uang saku harian/ mingguan yang diterima calon pegawai.
Ibid, hal. 141.
1 9
31
4)
Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, atau jaminan hari
tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sehubungan dengan
pemutusan hubungn kerja (PHK).
5)
Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
wajib pajak pribadi dalam negeri.
6)
Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait
dengan gaji dan honorarium yang sifatnya tidak tetap yang
diterima oleh pejabat negara.
7)
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain
pemerintah.
b.
Bukan Objek Pajak
1)
Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2)
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh pemerintah maupun wajib pajak.
3)
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran
jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang
dibayar oleh pemberi kerja.
32
4)
Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
5)
Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan jaminan
hari tua yang dibayar sekaligus oleh Jamsostek, yang jumlah
brutonya tidak lebih Rp. 25.000.000,-.
6)
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan /
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh
pemerintah.
5.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak
luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1. Tarif Pajak Pasal 17 Orang Pribadi UU PPh No. 17 Tahun 2000
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,- s/d Rp. 25.000.000,- 5 %
Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- 10 %
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- 15 %
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- 25 %
Diatas Rp. 200.000.000,- 35 %
Sumber Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
33
Untuk menghitung besarnya PPh yang terhutang, kepada wajib
pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan-pengurangan
sebagai berikut :
a.
Biaya jabatan, yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari
penghasilan bruto dan jumlah maksimum yang diperkenankan sebesar
Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
b.
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), besarnya PTKP ditentukan
sebagai berikut :
Tabel 2.2. PTKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/ PMK. 03/ 2005
Keterangan Setahun Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak Rp. 13.200.000,00 Rp. 1.100.000,00
Tambahan untuk pegawai kawin Rp. 1.200.000,00 Rp. 100.000,00
Tambahan untuk setiap anggota
Rp. 1.200.000,00 Rp. 100.000,00
keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus, serta
anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling
banyak 3 orang
34
Sistematis rincian perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :
Penghasilan bruto :
1.
Gaji sebulan xxx
2.
Tunjangan PPH xxx
3.
Tunjangan dan honorarium lainnya xxx
4.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxx
5.
Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan
Pemotongan PPh pasal 21 xxx
6.
Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1-5) xxx
Pengurangan :
7.
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal
Rp. 108.000,00 sebulan) xxx
8.
Iuran pensiun atau iuran THT/ JHT xxx
9.
Jumlah pengurang (jumlah 7 dan 8) (xxx)
Penghitungan PPh pasal 21 :
10.
Penghasilan neto sebulan (6-9) xxx
11.
Penghasilan neto setahun/ dietahunkan (10 x 12 bulan) xxx
12.
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (xxx)
13.
Penghasilan kena pajak setahun (11 12) xxx
14.
PPh pasal 21 yang terhutang (13 x tarif pasal 17) xxx
15.
PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan) xxx
35
Contoh Pegawai tetap dengan gaji bulanan
Sudiro bekerja pada peruahaan PT. Jaya Sejahtera, memperoleh gaji sebulan
Rp. 2.500.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 62.000,- sebulan. Sudiro
belum menikah.
Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 adalah :
Gaji sebulan Rp. 2.500.000,-
Pengurangan :
1.
Biaya jabatan :
5% x Rp 2.500.000,-, maksimal Rp. 108.000,-
2.
Iuran pensiun Rp. 62.000,-
Rp. 170.000,-
Penghasilan neto sebulan Rp. 2.330.000,-
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 2.330.000,- Rp. 27.960.000,-
3.
PTKP setahun :
- Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000,-
PKP setahun Rp. 14.760.000,-
PPh pasal 21 terhutang : 5% x Rp. 14.760.000,- Rp. 738.000,-
PPh pasal 21 sebulan : Rp 738.000,- : 12 Rp 61.500,-
36
D
Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukan pendapatan-
pendapatan dan biaya - biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode
tertentu.
20
Unsur-unsur penting dari laporan laba rugi terdiri atas :
1.
Pendapatan
Adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau
pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang
berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari
kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.
2.
Harga Pokok Penjualan
Adalah harga pokok produksi ditambah harga pokok persediaan barang
jadi awal periode dan dikurangi harga pokok persediaan barang jadi akhir
periode.
3.
Biaya Usaha
Adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang
(atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari
penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan
lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Biaya usaha ini
umumnya dipisahkan menjadi dua yakni :
Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, Yogyakarta, 2004, h al. 2
2 0
37
a.
Biaya Penjualan
Adalah biaya yang mencakup biaya-biaya yang langsung berhubungan
dengan penjualan dan pengiriman barang dagangan.
b.
Biaya Umum dan Administrasi
Meliputi biaya-biaya pengawasan umum dan penyelenggaraan
adminitrasi kantor, pemeliharaan catatan akuntansi, pembelian,
korespondensi umum, penagihan piutang, dan lain-lain.
4.
Pendapatan dan Biaya Lainnya.
Adalah penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan yang tidak
ada hubungannya dengan uaha pokok peruahaan.
5.
Pos-pos Luar Biasa
Adalah laba atau rugi dari transaksi-transaksi yang jarang dilakukan yang
timbul dari hal-hal yang luar biasa.
E
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan
sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan atas penghasilan yang diperoleh badan dalam tahun pajak
38
berjalan. Laba yang diperoleh badan merupakan objek penghasilan. Laba
untuk perhitungan pajak disebut laba kena pajak (taxable income).
Tabel 2.3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 10 %
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- 15 %
Diatas Rp. 100.000.000,- 30 %
Sumber Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
Besarnya angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak setiap bulan (PPh pasal 25) sama dengan PPh yang terhutang
menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
1.
PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta
PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 22.
2.
PPh yang dibayar/ terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 24.
Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
F
Kerangka Pemikiran
Pajak merupakan salah satu unsur penting dalamn operasional
perusahaan karena hampir semua transaksi yang dilakukan tidak terlepas dari
masalah perpajakan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan
mengurangi laba berih perusahaan, oleh karena itu banyak wajib pajak yang
berusaha meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba
perusahaan.
39
Penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain atas pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan oleh pekerja dikenakan PPh paal 21. Penyetoran PPh pasal 21
ini dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.
40
PT. JAYA MARTA SENTOSA
Gaji Karyawan
Penghasilan Kena Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh pasal 21
PPh pasal 21
PPh pasal 21
Ditanggung
Ditanggung
Diberikan
Pegawai
Pemberi Kerja
Tunjangan Pajak
PPh Badan PPh Badan PPh Badan
Laba Setelah Pajak Laba Setelah Pajak Laba Setalah pajak
Perbandingan/ Analisa
Kesimpulan dan Saran
Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran
41
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A.
Tempat dan Waktu Penelitian
1.
Tempat
Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan objek penelitian yaitu
pada kantor PT. Jaya Marta Sentosa yang beralamat di Jl. Pondok Kopi
No. 52 , Jakarta-Timur.
2.
Waktu
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2008 sampai
dengan selesai.
B.
Jenis dan Sumber Data
1.
Jenis Data
Jenis data yang akan digunakan selama penelitian sebagai berikut :
a.
Data Kualitatif
Data yang berbentuk kata, skema, kalimat dan gambar data yang
diperlukan.
b.
Data Kuantitatif
Data yang berbentuk angka. Data yang diperoleh bersifat kuantitatif
dianalisis dengan menggunakan perhitungan dan metode-metode
penerapan yang bisa dinilai dengan satuan tertentu, sehingga
41
42
hubungan antara variable yang satu dengan yang lain dapat dinilai
kualitasnya. Tujuannya agar pembaca dapat memahami permasalahan
dengan akurat.
2.
Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dengan melakukan
peninjauan terhadap data yang diperoleh dari perusahaan untuk dijadikan
bahan penelitian dan analisis oleh penulis. Data tersebut diperoleh melalui
informasi dari kepustakaan dengan membaca buku perpajakan, undang-
undang perpajakan, serta laporan lain perusahaan seperti sejarah
perusahaan, struktur organisasi, daftar gaji, laporan keuangan, dan lain-
lain.
C.
Metode Pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam
penyusunan penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang
keterangannya maupun sumber-sumbernya diperlukan penulis antara lain :
1.
Penelitian Kepustakaan (
Library Research
)
Penulis mencari data-data melalui buku-buku yang dikumpulkan dan juga
literatur-literatur yang diperoleh dari perpustakaan, tentunya data dan
informasi tersebut berhubungan dengan bahan penelitian penulis.
43
2.
Penelitian Lapangan (
Field research
)
Penulis melakukan pencarian data primer dengan cara melakukan
pengamatan dan peninjauan langsung kepada staf akuntansi dan
perpajakan perusahaan.
D.
Metode Pengolahan / Analisis Data
Metode yang digunakan penulis dalan penyusunan laporan penelitian
ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan oleh
penulis karena dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran
mengenai data yang dikumpulkan kemudian diolah dan diharapkan dapat
menyelidiki pokok permasalahan yang ada agar menjadi jelas.
E.
Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :
1.
PPh pasal 21
Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri, seperti yang dinyatakan dalam
UU PPh No. 17 tahun 2000.
44
2.
PPh pasal 21 ditanggung pegawai
Adalah PPh pasal 21 yang dipotong pegawai setiap bulannya. Jadi gaji
bersih yang diterima pegawai adalah gaji pokok dikurangi PPh pasal
21-nya.
3.
PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja
Adalah PPh pasal 21 pegawai dibayar oleh pemberi kerja. Jadi,
pegawai tidak menanggung PPh pasal 21. Biaya yang dilakukan oleh
perusahaan untuk menanggung PPh pasal 21 pegawainya tidak boleh
dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan laba/ Rugi menurut
ketentun perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4.
Tunjangan Pajak
Tunjangan dalam bentuk pembayaran pajak yang diberikan pemberi
kerja untuk pegawainya dan merupakan penghailan bagi pegawainya
sehingga dalam perhitungan PPh pasal 21 tunjangan pajak terebut
ditambahkan dalam penghailan yang diterima.
5.
Laporan Laba/ Rugi
Ikhtiar yang meringkas pendapatan dan biaya perusahaan untuk
menunjukan laba bersih atau rugi selama jangka waktu tertentu.
45
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A.
Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Jaya Marta Sentosa yang berkedudukan di Jl. Pondok Kopi No.52,
Jakarta Timur didirikan sejak bulan Juni 1995 dengan nomor NPWP
01.720.862.8.008.000, dihadapan notaris Liliana Erawati dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat
keputusan nomor C2-13.541.HT.01.01.Th.95 tertanggal 23 Oktober 1995.
PT. Jaya Marta Sentosa melakukan usahanya dipasar domestik.
Perusahaan ini melayani jasa dalam distribusi material listrik, penjualan alat-
alat listrik, dan pemasangan listrik. Saat ini, PT. Jaya Marta Sentosa telah
tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang handal dan tangguh
sehingga berdaya saing tinggi. Beberapa pembangunan pusat perkantoran baik
yang berada di dalam kota maupun diluar kota telah mempercayakan urusan
instalasi listriknya kepada PT. Jaya Marta Sentosa.
Perusahaan ini didirikan atas prakarsa Bapak Andrew Wijaya yang
bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur No. 90 Jakarta, dan Ibu Mieke Nugraha
yang bertempat tinggal Jl. Pluit Sakti Raya No. 7 Jakarta. Dalam Struktur
organisasi, Ibu Mieke Nugraha menjabat sebagai Komisaris, sedangkan Bapak
Andrew Wijaya menjabat sebagai Direktur. Bapak Andrew Wijaya menjabat
sebagai Direktur karena beliau memiliki latar belakang pendidikan dan
45
46
pengalaman yang mendukung kegiatan operasi perusahaan, sehingga PT. Jaya
Marta Sentosa menjadi salah satu perusahaan yang banyak digunakan oleh
para kontraktor dalam menangani masalah dalam instalasi listrik.
PT. Jaya Marta Sentosa pada awal operasinya hanya mempekerjakan
masing- masing satu orang untuk setiap divisi, dan pengerjaan proyek
ditangani dan diawasi langsung oleh Bapak Andrew Wijaya, sedangkan
keuangan diawasi langsung oleh Ibu Mieke Nugraha. Setelah perusahaan
berjalan dan banyak menerima proyek-proyek besar, maka para pimpinan
perusahaan tidak mampu untuk melakukan semu a tugas tersebut sendiri. Oleh
karena itu, mereka mulai memperkerjakan para staff untuk membantu para
kepala bagian dalam melaksanakan tugasnya.
B.
Visi dan Misi Perusahaan
Dalam menjalankan usahanya, PT. Jaya Marta Sentosa mempunyai pedoman
yang tertuang dalam visi dan misi.
1.
Visi Perusahaan
Menjadi salah satu perusahaan kontraktor yang unggul dan maju.
2.
Misi perusahaan
a.
Memberikan pelayanan terbaik kepada para klien.
b.
Dapat melayani semua masalah instalasi listrik.
c.
Dapat terus bersaing dengan para perusahaan kontraktor sejenis.
d.
Dapat terus mengembangkan inovasi-inovasi baru didalam bidang
elektrikal.
47
C.
Struktur Organisasi
Pada hakikatnya setiap badan usaha dapat menyusun struktur
organisasi yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang akan
dicapai. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana suatu organisasi
beroperasi melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas agar
tidak terjadi tumpang tindih antara para karyawan dalam melakukan tugasnya.
Semakin besar suatu perusahaan akan semakin rumit pembagian tugas
yang harus dilakukan dan menyulitkan para pimpinan dalam melakukan
pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki
struktur organisasi yang baik agar aktivitas dalam perusahaan dapat berjalan
dengan lancar.
Struktur organisasi PT. Jaya Marta Sentosa dapat dilihat pada
gambar 4.1
48
Komisaris
Direktur Utama
Manajer Operasional
Manajer
Manajer
Manajer
Manajer
Akuntansi
Pembelian
Proyek
Umum
&
Keuangan
Staf Staf Staf Staf
Gambar 4.1
Struktur Organisasi
49
Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing divisi pada
PT. Jaya Marta Sentosa adalah sebagai berikut :
1.
Komisaris
a.
Mengawasi, mengatur dan menilai pelaksanaan tugas direktur dan
manajer-manajer dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
b.
Menentukan arah dan kebijaksanaan perusahaan.
2.
Direktur Utama
a.
Memimpin perusahaan secara keseluruhan melalui koordinasi dan
pengawasaan terhadap kegiatan perusahaan, serta pengendalian
terhadap sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan.
b.
Merumuskan tujuan kebijaksanaan perusahaan.
c.
Memeriksa dan menyetujui rencana-rencana dan program-program
penting.
d.
Memimpin dan mengevaluasi kegiatan perusahaan secara menyeluruh.
3.
Manajer Operasional
a.
Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas segala kegiatan
operasional perusahaan.
b.
Mengawasi, mengatur dan menilai tugas para manajer-manajer agar
berjalan dengan baik, efektif serta mengkoordinasikan agar pekerjaan
dilapangan dapat berjalan dengan baik.
c.
Memeriksa laporan keuangan sebelum disampaikan kepada Direktur
Utama.
50
4.
Manajer Akuntansi dan Keuangan
a.
Mengurus segala proses transaksi keuangan perusahaan.
b.
Meng-
update
piutang usaha dan hutang usaha.
c.
Mencatat semua hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan
termasuk menyusun laporan keuangan.
d.
Bertanggung jawab atas pengeluaran dan penerimaan uang baik uang
kas maupun yang berada di bank.
5.
Manajer Pembelian
a.
Membuat daftar
supplier
untuk pembelian bahan material proyek.
b.
Mengkoordinir dan melakukan kegiatan pembelian baik berupa
material yang digunakan untuk proyek maupun peralatan dan
perlengkapan kantor.
6.
Manajer Proyek
a.
Mengawasi jalannnya proyek.
b.
Bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi selama pengerjaan
proyek.
c.
Meng-
update
jumlah bahan baku yang tersedia dan melapor apabila
perlu dilakukan pemesanan.
7.
Manajer Umum
a.
Memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan kantor.
b.
Menyediakan seluruh kebutuhan kantor.
51
c.
Bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan kantor
secara umum.
D.
Kegiatan Perusahaan
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Jaya Marta Sentosa secara
umum adalah menangani salah satu bagian dari konstruksi atau pembangunan
dari gedung, rumah, ruko, dan lainnya yang terfokus pada penginstalasian
listrik yang dimulai dari mempersiapkan peralatan listrik yang dibutuhkan
mulai dari komponen-komponen yang kecil sampai pada hubungannya
dengan sumber aliran listrik.
Dilihat dari bidang usaha berdasarkan sifatnya, maka PT. Jaya Marta
Sentosa termasuk dalam perusahaan perdagangan karena perusahaan ini tidak
menghasilkan produk. Perusahaan ini membeli bahan baku dari pihak lain
untuk dipasang atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan
menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli bahan baku listrik.
Dalam memdapatkan suatu proyek pembangunan, PT. Jaya Marta
Sentosa selalu mengikutsertakan diri dalam pengajuan tender. Setelah
mendapatkan tender tersebut, maka perusahaan segera mempersiapkan
pengerjaan proyek yaitu dimulai dengan survey lapangan, kemudian membuat
perencanaan dan penyusunan tahap pengerjaan proyek. Selain itu kepala
proyek juga membuat daftar kebutuhan atas material-material apa saja yang
dibutuhkan dalam proyek tersebut yang kemudian akan diajukan kepada divisi
pembelian. Setelah material yang dibutuhkan tersedia, maka setiap tahapan
52
perencanaan proyek dapat dilaksanakan sampai pada berakhirnya pengerjaan
proyek. Setelah konsumen puas akan hasil pekerjaan tersebut dan segala
perjanjian sehubungan dengan pengerjaan proyek, seperti pembayaran,
perijinan, dan lainnya, maka kontrak dengan klien berakhir.
53
BAB V
ANALISA DAN PEMBAHASAN
A.
Kebijakan Perusahaan Terhadap Sumber Daya Manusia
Setiap orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja baik itu
karyawan tetap, karyawan tidak tetap, penerima uang peniun ataupun
pesangon, tenaga ahli dan sebagainya wajib dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21. Dalam hal ini karyawan yang menerima penghasilan teratur
berupa gaji setiap bulannya, sedangkan penghasilan tidak teratur yang
diterima karyawan setahun sekali adalah THR.
Dalam analisa ini, penulis hanya membatasi perhitungan gaji
karyawan tetap berupa penghasilan yang teratur yang diberikan oleh PT. Jaya
Marta Sentosa. Penghasilan teratur tersebut dapat berupa gaji pokok,
tunjangan-tunjangan berupa tunjangan jabatan, tunjangan kebutuhan hidup,
tunjangan kehadiran, tunjangan pajak, dan lain-lain. Subjek pajak penghasilan
pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan teratur pada PT. Jaya Marta
Sentosa.
Dalam skripsi ini penulis akan membandingkan tiga cara perhitungan
pajak atas penghasilan karyawan tetap serta pengaruh dari ketiga cara
perhitungan PPh pasal 21 terhadap Laporan Laba Rugi
.
53
54
B.
Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pegawai
PT. Jaya Marta Sentosa dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21, perusahaan menghitung sendiri jumlah pajak atas penghasilan
pegawai yang harus disetor tiap bulannya. Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan adalah dimulai dari menghitung
jumlah penghasilan bruto tiap pegawai yang penghasilannya melebihi PTKP
dan merupakan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.
Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada ketentuan keputusan
Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Dirjen Pajak No. 5/PJ/2006. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 atas gaji yang
ditanggung oleh pegawai, pajak yang ditanggung oleh pegawai tersebut
merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai yang bersangkutan.
Contoh perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap apabila ditanggung
oleh pegawai :
1.
Nama : Andrew Wijaya (K/3)
Jabatan : Direktur
Gaji Pokok Setahun Rp. 49.500.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 49.500.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 49.500.000 = Rp. 2.475.000
Max yang diperkenankan setahun Rp. 1.296.000
Penghasilan netto setahun Rp. 48.204.000
55
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 3 Anak = Rp. 3.600.000
Jumlah PTKP Rp. 18.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 30.204.000
PPh Pasal 21 :
1)
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
2)
10% x Rp. 5.204.000 = Rp. 520.400
PPh Pasal 21 setahun = Rp. 1.770.400
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 1.770.400 : 12 = Rp. 147.533
Maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Bapak
Andrew Wijaya adalah sebesar Rp. 147.533/ bulan atau Rp. 1.770.400/ tahun,
dipotong dari gaji Bapak Andrew Wijaya Rp. 48.204.000 - Rp. 1.770.400 =
Rp. 46.433.600, maka gaji yang diterima oleh bapak Andrew Wijaya setelah
dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 46.433.600 setahun.
2.
Nama : Feris (K/2)
Jabatan : Staff
Gaji Pokok Setahun Rp. 23.864.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 23.864.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 23.864.000 Rp. 1.193.200
56
Penghasilan netto setahun Rp. 22.670.800
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 2 Anak = Rp. 2.400.000
Jumlah PTKP Rp. 16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 5..870.800
PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp. 5.870.800 = Rp. 293.540
PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 293.540 : 12 = Rp. 24.462 (pembulatan)
Maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Feris adalah
sebesar Rp. 24.462/ bulan atau Rp. 293.540/ tahun dan dipotong dari gaji
Feris Rp. 22.670.800 Rp. 293.540 = Rp. 22.377.260, maka gaji yang
diterima oleh Feris setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 22.377.260
setahun.
Pada akhir tahun perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada para pegawai, maka dibawah ini adalah contoh perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai tetap dengan
diberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
1.
Nama : Andrew Wijaya (K/3)
Jabatan : Direktur
Gaji pokok setahun Rp. 49.500.000
Tunjangan Hari Raya (THR) Rp. 8.000.000
57
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 57.500.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 57.500.000 = Rp. 2.875.000
Max yang diperkenankan setahun Rp. 1.296.000
Penghasilan netto setahun Rp. 56.204.000
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 3 anak = Rp. 3.600.000
Jumlah PTKP Rp. 18.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 38.204.000
PPh Pasal 21 :
1)
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
2)
10 % x Rp. 13.204.000 = Rp. 1.320.400
PPh Pasal 21 setahun = Rp. 2.570.400
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk THR sebesar PPh 21 setahun
pegawai atas gaji saja dikurangi dengan PPh pasal 21 gaji dengan THR.
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR = Rp. 2.570.400
PPh Pasal 21 atas gaji = Rp. 1.770.400
PPh Pasal 21 untuk THR = Rp 800.000
PPh Pasal 21 untuk THR sebesar Rp. 800.000 dipotong langsung dari
THR Bapak Andrew Wijaya, jadi THR bersih yang didapat oleh bapak
58
Andrew Wijaya adalah sebesar jumlah THR Rp. 8.000.000 - Rp. 800.000 =
Rp. 7.200.000.
2.
Nama : Feris (K/2)
Jabatan : Staff
Gaji Pokok Setahun Rp. 23.864.000
Tunjangan Hari Raya Rp. 1.450.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp, 25.314.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 25.314.000 Rp. 1.265.700
Penghasilan netto setahun Rp. 24.048.300
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak
1)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
2)
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
3)
Tanggungan 2 Anak = Rp. 2.400.000
Jumlah PTKP Rp. 16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.248.300
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp. 7.248.000 = Rp. 362.415
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk THR sebesar PPh 21 setahun
pegawai atas gaji saja dikurangi dengan PPh pasal 21 gaji dengan THR.
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR = Rp. 362.415
PPh Pasal 21 atas gaji = Rp. 293.540
PPh Pasal 21 untuk THR = Rp. 68.875
59
PPh Pasal 21 untuk THR sebesar Rp. 68.875 dipotong langsung dari
THR Feris, jadi THR bersih yang didapat oleh Feris adalah sebesar jumlah
THR Rp. 1.450.000 - Rp. 68.875 = Rp. 1.381.125.
Dengan menggunakan metode ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
ditanggung karyawan, maka perusahaan tidak menanggung Pajak Penghasilan
Pasal 21, sehingga metode ini sangat menguntungkan bagi perusahaan.
Dimana dalam laporan laba rugi perusahaan hanya membayar gaji atau
mengeluarkan biaya-biaya untuk karyawan. Sedangkan dalam pembayaran
pajak PPh badannya menjadi lebih besar atau lebih meningkat dibandingkan
dengan metode Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk pemberian
tunjangan pajak.
Untuk keseluruhan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan karyawan tetap yang ditanggung oleh karyawan dapat dilihat
dalam tabel 5.1.
Tabel 5.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan
(Ditanggung Karyawan)
No
.
Nama Status Penghasilan
PPh Pasal
Biaya Gaji
Bruto Setahun
21
1 Andrew W. K/3 57.500.000 2.570.400 57.500.000
2 Feris K/2 25.314.000 362.415 25.314.000
3 Daniel K/1 25.880.000 449.300 25.880.000
4 Bayu K/2 25.281.000 360.848 25.281.000
5 Fajar K/1 21.254.000 229.565 21.254.000
60
6 Hendri K/2 22.047.000 207.233 22.047.000
7 Sofyan TK 15.101.000 57.298 15.101.000
8 Raihan K/1 20.973.000 216.218 20.973.000
9 Cicih K/0 18.362.000 212.195 18.362.000
10 Rio K/0 14.512.000 29.320 14.512.000
11 Retno TK 13.862.000 - 13.862.000
12 Tanto K/1 15.123.000 - 15.123.000
13 Joseph K/2 15.090.000 - 15.090.000
14 Chairil TK 13.818 .000 - 13.818.000
15 Toyo K/1 13.818.000 - 13.818.000
TOTAL 317.935.000 4.694.790 317.935.000
Sumber : Data yang telah diolah
C.
Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja
Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang
ditanggung pemberi kerja, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut
termasuk kenikmatan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
tidak merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Sehingga
penanggungan PPh Pasal 21 tersebut tidak menambah atau mengurangi
penghasilan pegawai dan setiap bulannya para pegawai tidak dipotong atas
penghasilan yang diterima. Perhitungan PPh Pasal 21 inilah yang yang
dilakukan oleh perusahaan dengan menanggung secara keseluruhan besarnya
PPh Pasal 21 terutang.
Berikut ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
ditanggung oleh pemberi kerja atas pegawai tetap.
1.
Nama : Andrew Wijaya (K/3)
Jabatan : Direktur
61
Gaji Pokok Setahun Rp. 49.500.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 49.500.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 49.500.000 = Rp. 2.475.000
Max yang diperkenankan setahun Rp. 1.296.000
Penghasilan netto setahun Rp. 48.204.000
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 3 Anak = Rp. 3.600.000
Jumlah PTKP Rp. 18.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 30.204.000
PPh Pasal 21 :
1)
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
2)
10% x Rp. 5.204.000 = Rp. 520.400
PPh Pasal 21 setahun = Rp. 1.770.400
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 1.770.400 : 12 = Rp. 147.533
Maka Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Bapak Andrew
Wijaya adalah sebesar Rp. 147.533/ bulan atau Rp. 1.770.400/ tahun, ini
ditanggung dan dibayar oleh perusahaan. Dan tidak boleh mengurangi
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari perusahaan dan juga tidak dikenakan
pajak kepada Bapak Andrew Wijaya sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.
62
2.
Nama : Feris (K/2)
Jabatan : Staff
Gaji Pokok Setahun Rp. 23.864.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 23.864.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 23.864.000 Rp. 1.193.200
Penghasilan netto setahun Rp. 22.670.800
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 2 Anak = Rp. 2.400.000
Jumlah PTKP Rp. 16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 5.870.800
PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp. 5.870.800 = Rp. 293.540
PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 293.540 : 12 = Rp. 24.462 (pembulatan)
Maka Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Feris adalah
sebesar Rp. 24.462/ bulan atau Rp. 293.540/ tahun, ini ditanggung dan
dibayar oleh perusahaan. Dan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena
Pajak (PKP) dari perusahaan dan juga tidak dikenakan pajak kepada Feris
sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.
Pada akhir tahun perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada para pegawai, maka dibawah ini adalah contoh perhitungan
63
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja dengan
diberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
1.
Nama : Andrew Wijaya (K/3)
Jabatan : Direktur
Gaji pokok setahun Rp. 49.500.000
Tunjangan Hari Raya (THR) Rp. 8.000.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp. 57.500.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 57.500.000 = Rp. 2.875.000
Max yang diperkenankan setahun Rp. 1.296.000
Penghasilan netto setahun Rp. 56.204.000
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 3 anak = Rp. 3.600.000
Jumlah PTKP Rp. 18.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 38.204.000
PPh Pasal 21 :
1)
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
2)
10 % x Rp. 13.204.000 = Rp. 1.320.400
PPh Pasal 21 setahun = Rp. 2.570.400
64
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk THR sebesar PPh 21 setahun
pegawai atas gaji saja dikurangi dengan PPh pasal 21 gaji dengan THR.
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR = Rp. 2.570.400
PPh Pasal 21 atas gaji = Rp. 1.770.400
PPh Pasal 21 untuk THR = Rp 800.000
PPh Pasal 21 untuk THR sebesar Rp. 800.000 ditanggung oleh
pemberi kerja, jadi THR bersih yang didapat oleh bapak Andrew Wijaya
adalah tetap sebesar Rp. 8.000.000.
2.
Nama : Feris (K/2)
Jabatan : Staff
Gaji Pokok Setahun Rp. 23.864.000
Tunjangan Hari Raya Rp. 1.450.000
Penghasilan Bruto Setahun Rp, 25.314.000
Pengurangan :
a.
Biaya Jabatan 5% x Rp. 25.314.000 Rp. 1.265.700
Penghasilan netto setahun Rp. 24.048.300
b.
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 13.200.000
Wajib Pajak Kawin = Rp. 1.200.000
Tanggungan 2 Anak = Rp. 2.400.000
Jumlah PTKP Rp. 16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.248.300
65
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp. 7.248.000 = Rp. 362.415
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk THR sebesar PPh 21 setahun
pegawai atas gaji saja dikurangi dengan PPh pasal 21 gaji dengan THR.
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR = Rp. 362.415
PPh Pasal 21 atas gaji = Rp. 293.540
PPh Pasal 21 untuk THR = Rp. 68.875
PPh Pasal 21 untuk THR sebesar Rp. 68.875 ditanggung oleh pemberi
kerja, jadi THR bersih yang didapat oleh Feris adalah sebesar Rp. 1.450.000.
Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
pegawai tetap, terlihat bahwa besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21
adalah sebesar Rp. 4.694.79