RENCANA STRATEGIS
( R E N S T R A )
2019
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
KABUPATEN PURWAKARTA Jl. Jend. A. Yni No. 113 Kel. Cipaisan Kec./Kab. Purwakarta Tlp. 0264 8225113
Email: [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta dapat terselesaikan pada waktunya.
Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk lima tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, indikator kerja utama yang disusun untuk
peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
Renstra yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan penyusunan anggaran setiap tahun.
Selanjutnya, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif
dan berkonstribusi secara langsung maupun tidak langsung, serta kami juga berharap kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan renstra ini. Semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua agar semua rencana yang telah dibuat ini dapat diwujudkan sebagaimana yang kita harapkan.
Pada akhirnya, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima
kasih.
Purwakarta, 2019
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
H.WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG ............................................................. 1
1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................. 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................. 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKPB KABUPATEN PURWAKARTA................ 6
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH........ 27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... 31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................ 33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .................. 37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.................................. 45
BAB VIII PENUTUP................................................................................................ 49
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta lahir berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang termaktub dalam pasal 1 Ayat
13 dan Pasal 2 ayat 7, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
adalah Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana, sebelumnya tahun 2009
Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah,
urusan kebakaran berubah bentuk dari UPTD menjadi Bidang yang berada dibawah
Dinas Pertamanan dan Kebersihan.
Setelah perubahan status menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertambah
selain bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran
juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada
pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Standar Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Jenis Pelayanan Dasar adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat/ Trantibumlinmas oleh karena itu penyusunan Renstra
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019
menyesuaikan dengan SPM tersebut.
Setelah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Periode Tahun
2018-2023 disusun kembali Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018 – 2023.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang mandasari meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan ProvinsiDjawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
2
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
2851).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 18 ayat 3) Tentang
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2016 tantang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang termaktub dalam Pasal 1
ayat 13 dan Pasal 2 ayat 7.
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 –
2023.
17. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan,
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah.
18. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis daerah Kabupaten Purwakarta.
1.3. Maksud dan tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sebagai arah
dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
khususnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD
Tahun 2018 - 2023.
Adapun tujuan penyusunan Renstra DPKPB Kabupaten Purwakarta Tahun
2018 - 2023 ini adalah untuk :
1. Mengoptimalkan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana dalamPelayanan Masyarakat dalam Bidang
Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam pencapaian
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018 - 2023.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan BencanaKabupaten Purwakarta Tahun2018- 2023 ini disusun
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Renstra
DPKPB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika
Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKPB KABUPATEN
PURWAKARTA
Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
DPKPB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
DPKPB dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPKPB periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
DPKPB yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra DPKPB.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD,
telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra
K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purwakarta. Tujuan merupakan
penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur
sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan
jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang
hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan
5
tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional
dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan
yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk
konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini memuat strategi dan kebijakan untuk lima tahun yang
akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini merumuskan INDIKATOR KINERJA DPKPB yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh
perangkat daerah dalam lima tahun yang akan datang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD
BAB VIII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana (DPKPB)
Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana,
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 148 Tahun 2016 Dinas
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub
urusan kebakaran menjadi kewenangan daerah.
Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana :
a. Perumusan Kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah dibidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan bencana dan urusan kebakaran
b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan dibidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan bencana dan sub urusan kebakaran
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana dan
sub urusan Kebakaran
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati sesuai lingkup tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam susunan organisasi yang
menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien,
susunan organisasi beserta uraian dan tata kerja yang komprehensif
menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang
7
pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme
koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan
keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi.
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta, merupakan unsure pelaksana daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju pencapaian
Visi dan Misi, kepala dinas dibantu oleh :
1. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala Dinas dan dalam Tugasnya dibantu oleh
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubag Keuangan dan Kasubag
Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam
tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi Inspeksi,Proteksi Kebakaran, Kepala Seksi
Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kerjasama dan
Pemberdayaan Masyarakat.
3. Bidang Kedaruratan,Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang
yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam tugasnya dibantu
oleh Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik, Kepala Seksi Rehabilitasi dan
Kepala Seksi Rekonstruksi.
4. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas dan dalam tugasnya
dibantu oleh Kepala Seksi Koordinasi dan Komunikasi, Kepala Seksi Pemadam
dan Investigasi dan Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan
dalam Tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM, Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana dan Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan
6. UPTD Kelas A adalah unsur pelaksana Tugas Teknis pada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala UPTD Wilayah
Operasional I,II dan III yang berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas secara professional sesuai literature jabatan fungsionalnya
berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.
8
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
Adapun tugas pokok dan Fungsi sebagai penjabaran dari strukstur
Organisasi sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2016 Tentang
Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana adalah sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
Tugas Pokok
: Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok memimpin dan
mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepala daerah
Fungsi : 1) Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan
kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
2) Penyelenggara urusan pemerintahan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan
kebakaran
9
3) Pembinaan dan pelaksana tugas urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub
urusan kebakaran
4) Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan
kebakaran
5) Pembinaan ketatausahaan Dinas dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai lingkup tugas dan fungsinya
B. Sekretariat
Tugas Pokok
: Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
kepala dinas.Sekretaris mempunyai tugas Pokok
membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan
pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan umum.
Fungsi : 1) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaporan dinas
2) Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan
dinas
3) Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan
4) Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya
C. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
10
Tugas Pokok
: Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh
Seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbag
Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan perencanaan dan pelaporan Dinas
Fungsi : 1) Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan dinas
2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan dinas
3) Pelaksanaan pemantauan kegiatan dinas
4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
D. Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok
: Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala
Subbagian yang berada dibawah dan tanggungjawab
kepada sekretaris. Subbag keuangan mempunyai Tugas
Pokok melaksanakan penatausahaan keuangan dinas
Fungsi : 1) Penatausahaan keuangan dinas
2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan
dinas
3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi
perbendaharaan dan akuntansi dan
4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
E. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Tugas Pokok
: Subbagian Kepegawaian dan umum dipimpin oleh
seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan
tanggungjawab kepada sekretaris. Subbag kepegawaian
dan umum mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan
manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan
prasarana kerja, mengelola adminstrasi dokumen dinas
dan kearsipan
Fungsi : 1) Penyelenggaraan manajemen kepagawaian
11
2) Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas
3) Pengelolaan adminstrasi dokumen dinas dan kearsipan
4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberika oleh sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya
F. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tugas Pokok
: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh
seorang kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai Tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan daerah
di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang inspeksi, proteksi
kebakaran, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan serta
kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
inspeksi, proteksi kebakaran, mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan serta kerjasama dan pemberdayaan
masyarakat
3) Penyelenggaraan inspeksi, proteksi kebakaran, mitigasi
bencana dan kesiapsiagaan serta kerjasama dan
pemberdayaan masyarakat
4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan inspeksi,
proteksi kebakaran, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
serta kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
Seksi Inspeksi, Proteksi Kebakaran
Tugas Pokok
: Seksi Inspeksi, Proteksi Kebakaran di pimpin oleh kepala
seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Kepala Seksi Inspeksi, Proteksi kebakaran mempunyau
tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis inspeksi,
proteksi kebakaran
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan inspeksi, proteksi
kebakaran
12
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
pelaksanaan inspeksi, proteksi kebakaran
3) Penyelenggaraan urusan inspeksi, proteksi kebakaran
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan inspeksi,
proteksi kebakaran
Seksi Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan
Tugas Pokok
: Seksi Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan. Seksi Mitigasi Bencana dan
kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan
2) Penyusunan bahan pembinaan koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
3) Penyelenggaran urusan mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan mitigasi
bencana dan kesiapsiagaan
Seksi Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat
Tugas Pokok
: Seksi Kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Bidan Pencegahan dan
kesiapsiagaan. Seksi Kerjasama dan pemberdayaan
masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis kerjasama dan pemberdayaan
masyarakat.
Fungsi : 1) menyusun bahan kebijakan kerjasama dan
pemberdayaan masyarakat
2) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
3) penyelenggaraan urusan kerjasama dan pemberdayaan
masyarakat
13
4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
G. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi
Tugas Pokok
: Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala dinas. Kepala Bidang
Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan
pemerintah daerah di bidang kedaruratan, rehabilitasi
dan rekonstruksi
Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis dibidang tanggap darurat
dan logistic, rehabilitasi serta rekonstruksi
2) pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
tanggap darurat dan logistic, rehabilitasi serta
rekonstruksi
3) penyelenggaraan tanggap darurat dan logistic
rehabilitasi serta rekonstruksi
4) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tanggap
darurat dan logistic, rehabilitasi serta rekonstruksi
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Tanggap Darurat Dan Logistik
Tugas Pokok
: Seksi Tanggap Darurat dan Logistik dipimpin oleh
kepala seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala bidang kedaruratan,
rehabilitasi dan rekonstruksi.Seksi tanggap darurat dan
logistic mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis tanggap darurat dan logistik.
Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan tanggap darurat dan
logistik.
2) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan tanggap darurat dan logistik.
3) penyelenggaraan urusan tanggap darurat dan logistik.
14
4) pengawasan da evaluasi pelaksanaan urusan tanggap
darurat dan logistik.
Seksi Rehabilitasi
Tugas Pokok
: Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala bidang kedaruratan, rehabilitasi dan
rekonstruksi.Seksi Rehabilitasi yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi.
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan rehabilitasi
3) Penyelenggaraan urusan rehabilitasi
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
rehabilitasi
Seksi Rekonstruksi
Tugas Pokok
: Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala bidang kedaruratan, rehabilitasi dan
rekonstruksi. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas
pokok melaksanakan kebijakan teknis Rekonstruksi.
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan rekonstruksi
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan rekonstruksi
3) Penyelenggaraan urusan rekonstruksi
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
rekonstruksi.
H. Bidang Pemadam Kebakaran
Tugas Pokok
: Bidang Pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala
bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas. Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan pemerintah daerah dibidang
pemadam kebakaran.
Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang koordinasi dan
komunikasi, pemadaman dan investigasi serta
penyelamatan dan evakuasi
2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
koordinasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi
serta penyelamatan dan evakuasi.
3) Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi
pemadaman dan investigasi serta penyelamatan dan
evakuasi.
15
4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan
komunikasi pemadaman dan investigasi serta
penyelamatan dan evakuasi.
5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Koordinasi Dan Komunikasi
Tugas Pokok
: Seksi koordinasi dan komunikasi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang pemadam kebakaran. Seksi
Koordinasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis koordinasi dan
komunikasi.
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan koordinasi dan
komunikasi.
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dan komunikasi.
3) Penyelenggaraan urusan koordinasi dan komunikasi.
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
koordinasi dan komunikasi
Seksi Pemadam Dan Investigasi
Tugas Pokok
: Seksi Pemadam dan Investigasi dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala Bidang Pemadam kebakaran.
Seksi Pemadam dan Investigasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan kebijakan teknis pemadaman dan
investigasi.
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan pemadaman dan
investigasi.
2) Penyusunan bahan pembinaan,koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pemadaman dan investigasi.
3) Penyelenggaraan urusan pemadaman dan investigasi.
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemadaman dan investigasi.
Seksi Penyelamatan Dan Evakuasi
Tugas Pokok
: Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis
penyelamatan dan Evakuasi.
Fungsi : 1) Penyusunan bahan kebijakan penyelamatan dan
evakuasi.
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
3) Penyelenggaraan urusan penyelamatan dan evakuasi.
16
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan unrusan
penyelaman dan evakuasi.
I. Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana
Tugas Pokok
: Bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana
dipimpin oleh seoarang kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Sarana
Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan pemerintah daerah dibidang
pengembangan SDM dan Sarana Prasarana.
Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan
SDM dan sarana prasarana serta pemeliharaan dan
perawatan.
2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
dalam pengembangan SDM, sarana prasarana serta
pemeliharaan dan perawatan.
3) penyelenggaraan pengembangan SDM, sarana
prasarana serta pemeliharaan dan perawatan.
4) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan SDM, sarana prasarana serta
pemeliharaan dan perawatan.
5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok
: Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia dipimpin
oleh kepala seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana. Seksi
Pengembangan SDM mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan SDM
Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan pengembangan SDM.
2) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pengembangan SDM.
3) penyelenggaraan urusan pengembangan SDM.
4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pengembangan SDM.
Seksi Sarana Dan Prasarana
Tugas Pokok
: Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh kepala seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala Bidang Pengembangan SDM dan Sarana
Prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai
tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis sarana
prasarana.
17
Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan Sarana Prasarana
2) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan Sarana dan Prasarana
3) penyelenggaraan urusan sarana dan Prasarana
4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan Sarana
dan Prasarana
Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan
Tugas Pokok
: Seksi Pemeliharaan dan Perawatan dipimpin oleh
kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala bidang Pengembangan SDM dan
Sarana Prasarana. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan
teknis pemeliharaan dan perawatan.
Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan pemeliharaan dan
perawatan.
2) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan.
3) penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan perawatan.
4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan
urusan pemeliharaan dan perawatan.
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah Operasi
Tugas Pokok
: UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas
Pemadam kebakaran dan penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan UPTD.
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan UPTD.
3) Penyelenggaraan urusan UPTD.
4) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan urusan UPTD.
4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan
urusan pemeliharaan dan perawatan. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas secara professional sesuai literature jabatan fungsionalnya
berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas
18
2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana (DPKPB)
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance
digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,
transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien,
profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut,
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya
aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam
program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur
pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan
juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.
Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang
mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa
mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan
kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan
inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang
cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.
Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPKPB Kabupaten
Purwakarta berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sampai Bulan Januari Tahun 2018 berjumlah 197 orang. Komposisi jabatan
dalam Struktur Organisasi DPKPB Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada
Tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan
jenjang eselonering II. Berikut adalah Tabel Kondisi Kepegawaian
Berdasarkan Eselon Jabatan dan Pendidikan Yang Ditamatkan di DPKPB
Kabupaten Purwakarta
19
Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
No. Uraian
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV Staf Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Kepala DPKPB 1 1
2 Sekretariat 1 3 4
3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1 3 4
4 Bidang kedaruratan, Rehabilitasi
dan Rekontruksi 1 3 4
5 Bidang Pemadam Kebakaran 1 3 4
6 Bidang Pengembangan Sumber
daya Manusia dan Sarana Prasarana
1 3 4
7 Kepala Pos Wilayah UPTD 2 2
8 Kasubag Tata Usaha
JUMLAH 1 5 17 23
Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPKPB Tahun 2018
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
No. Uraian S 2
S 1
D 3
D 2
SLTA/ Sederajat
SLTP/ Sederajat
Jmlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kepala DPKPB 1 1
2 Sekretariat 2 6 2 19 30
3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5 5 10
4 Bidang kedaruratan,
Rehabilitasi dan Rekontruksi
2 2 10 14
5 Bidang Pemadam Kebakaran 3 9 3 103 9 127
6 Bidang Pengembangan
Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana
4 8 12
7 Kepala Pos Wilayah 2 2
8 Kasubag Tata Usaha
JUMLAH 8 28 3 2 145 9 197
Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPKPB Tahun 2018
Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat
pendidikan karyawan DPKPB pendidikan S-1 sebanyak 28 orang (14,72 %).
Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DPKPB yang relatif tinggi
ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPKPB
secara umum. Jumlah pegawai DPKPB yang menamatkan pendidikan S-2
cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut
20
mencapai 4 % dari seluruh pegawai DPKPB, sebagai lembaga yang
memposisikan dirinya menjadi Lembaga Pelayanan Masyarakat terhadap
Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah
Kabupaten Purwakarta, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPKPB secara optimal.
2.2.2 Anggaran
Dari sisi anggaran, DPKPB Kabupaten Purwakarta mendapatkan alokasi
anggaran yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Tabel dibawah ini
memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2018 beserta
serapannya sebagai berikut :
Tabel 2.3
Alokasi Anggaran DPKPB Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018
No Tahun
Anggaran Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) Persentase
(%) 1 2 3 4 5
1 2017 16.796.554.969 9.254.235397 55,10%
2 2018 17.019.626.646 12.186.384.377 78,00%
Sumber : Laporan Keuangan DPKPB Tahun 2017-2018
Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan
anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan
karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan
Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan
penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan
baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan
serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Permasalahan anggaran di DPKPB karena Dinas Baru yang bersinergi
dengan Penanggulangan Bencana masih menata maintenance sehingga
pengalokasian anggaran masih berorientasi pada Sumber Daya Manusia,
yaitu tenaga PTT dan THL.
Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem,
manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada
institusi DPKPB sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah
21
direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak
kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana
DPKPB Kabupaten Purwakarta berlokasi di jalan Jendral Ahmad Yani No.
113 Cipaisan Kabupaten Purwakarta. Secara umum kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan
kinerja DPKPB Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
DPKPB Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2018
No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang
1 2 3 4
1. Kendaraan Truk Pemadam Kebakaran
5 Unit Perlu Rehabilitasi
2. Bangunan gedung kantor Pusat 1 Unit Perlu Rehabilitasi
3. Bangunan UPTD Plered 1 Unit Baik
4. Meja Rapat 3 Buah Baik
5. Meja Tulis 52 Buah Baik
6. Meja Komputer 2 Buah Baik
7. Smart PC 1 Buah Baik
8. Rak Arsip 1 Buah Baik
9. Mesin Tik 1 Buah Baik
10. Lemari 2 Pintu 2 Buah Baik
11. Lemari Es 4 Buah Baik
12. Lemari Kaca 11 Buah Baik
13. Spiker (Genius) 2 Buah Baik
14. Kursi 80 Buah Baik
15. Teko Listrik 1 Buah Baik
16. Air Conditioner 8 Buah Baik
17. Alat Time Card 1 Buah Baik
18 Whiteboard 8 Buah Baik
19. Kipas angin Mini 2 Buah Baik
20. Kipas angin 5 Buah Baik
21. Dispenser 8 Buah Baik
22. Televisi 5 Buah Baik
23. Monitor 13 Buah Baik
24. CPU 13 Buah Baik
25. Printer (Epson L360) 2 Buah Baik
26. Jam Dinding 7 Buah Baik
27. Komputer (Lenovo) 6 Buah Baik
28. Filling Kabinet (Brother) 6 Buah Baik
29. Layar Infokus 1 Buah Baik
30. Proyektor Infokus 1 Buah Baik
31. Kamera Digital 1 Buah Baik
32. Laptop 4 Buah Baik
22
No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang
1 2 3 4
33. Printer 14 Buah Baik
34. Cator 1 Unit Baik
Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018
Lokasi Kantor DPKPB yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas
dari dan menuju kantor DPKPB, hanya sarana pendukung kelancaran
pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum
memadai seperti Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Resque dan
Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana,kendaraan dinas mapun
peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, printer dll) dengan
anggaran untuk pemeliharaan yang belum cukup memadai.
Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di DPKPB Purwakarta
berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah
personil, Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan
inventarisasi asset (barang dan kendaraan) belum terinventarisir dengan
baik, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk
barang dan dokumen produk DPKPB.
2.3. Kinerja Pelayanan DPKPB Kabupaten Purwakarta
Setiap organisasi Pemerintah Daerah dituntut menghasilkan kinerja yang
optimal demi menciptakan kesinambungan pencapaian target bagi daerah sesuai
rencana jangka menengah daerah pada periode 2018-2023, demikian pula Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, walaupun seiring perjalanan
waktu dalam rangka rasionalisasi baru terbentuk diawal tahun 2017 tapi Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menargetkan kinerja yang
optimal dalam pencapaian visi dan misi yang disesuaikan dengan visi, misi dan
tujuan RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun hambatan dalam pencapaian target akan
diminimalisir sebaik mungkin dan tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat
dapat diberikan semaksimal mungkin.
Kinerja Pelayanan DPKPB Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-undang
No.23 Tahun 2014 pasal 12 merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan
Dasar, yaitu Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
tentang Trantibumlinmas.
23
Pelaksanaan Pelayan Dasar pada urusan pemerintahan wajib berpedoman
kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan
Prinsip :
1. Kesesuaian Kewenangan
2. Ketersediaan
3. Keterjangkauan
4. Kesinambungan
5. Keterukuran
6. Ketetapan Sasar
24
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra
Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian
pada Tahun ke-
2017 2018 2017 2018 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Tersedianya jumlah
kendaraan pemadam dan penyelamatan yang dapat
dioperasionalkan
90% 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 100%
2 Jumlah alat pemadam
dan penyelamatan yang dapat dioperasionalkan (unit)
400 Unit 400 Unit 425 Unit 513 Unit 106% 128%
3 Frekuensi pelatihan
keterampilan dan keahlian (jumlah pelatihan)
85% 3 Pelatihan 3 Pelatihan 3 Pelatihan 3 Pelatihan 100% 100%
4 Jumlah pembinaan
penanganan bencana (kegiatan)
1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 100%
25
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio Anggaran pada
Tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 4,790,525,000 4,838,125,000 3,646,538,470 4,517,422,144 76,1% 93,37% 6,613,794,235 7,096,836,072
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 741,250,000 1,068,900,000 628,470,300 995,829,467 84,8% 93,16% 1,055,485,150 1,566,814,734
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
200,000,000 200,000,000 196,559,000 199,760,000 98,3% 99,8% 298,279,500 299,880,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 125,000,000 100,000,000 112,585,000 92,559,000 90,1% 93% 181,292,500 146,279,500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
140,000,000 80,000,000 31,339,000 78,520,000 22,4% 98,15% 155,669,500 119,260,000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
315,000,000 750,000,000 227,246,600 709,102,900 88% 94,5% 428,623,300 1,104,551,450
Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana
325,000,000 500,000,000 47,410,000 112,330,000 14,6% 22,47% 348,705,000 556,165,000
26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Purwakarta
Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan bencana Kabupaten Purwakarta dilihat dari analisis RPJMD Kabupaten
Purwakarta dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Standar Pelayan Minimal Sub. Urusan Bencana Daerah Kabupate/Kota
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran dan Daerah
Kabupaten/Kota dengan terbitnya peraturan SPM terbaru sebagai pedoman operasional
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban baik bencana maupun korban kebakaran
pelayanan dasarnya lebih jelas dan terukur.
Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, akan lebih berat karena situasi kondisi
cuaca yang ekstrim sehingga resiko bencana akan lebih besar, serta pengaruh urbanisasi
dan pertumbuhan penduduk dan industri yang semakin meningkat diperkotaan sehingga
dikhawatirkan memicu kebakaran, oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan
pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan bencana dengan penambahan pos-
pos wilayah, kendaraan operasianal, peningkatan SDM dan sarana prasarana penunjang
kegiatan pada Dinas Pemadam Kebaran dan Penanggulangan Bencana guna
mendukung kegiatan tersebut perlunya dukungan anggaran agar pelayanan dasar wajib
untuk masyarakat dapat terpenuhi.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab.
Purwakarta
Wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah Propinsi Jawa Barat
dengan luas wilayah yang terkecil kabupaten/kota di Jawa Barat dengan luas wilayah
97.172 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 953.414 jiwa, (Versi BPS
Th.2018) termasuk daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada
pada lokasi perlintasan jalur tol Cipularang yang menghubungkan Ibu Kota Negara
Jakarta dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung dan rencana Kebijakan Pusat
pembangunan jalur Kereta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten
Purwakarta.
Seiring perkembangan dan kebijakan kepala daerah kota Purwakarta berubah
menjadi daerah destinasi wisata dan industry yang cukup signifikan sehingga
pertambahan penduduk, urbanisasi yang semakin meningkat yang menyebabkan
permasalahan lingkungan kepadatan penduduk di daerah-daerah industry yang
dikhawatirkan memicu potensi bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
Identifikasi permasalahan yang dapat terjadi untuk lebih jelasnya sesuai tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, yaitu :
1. Pemadam Kebakaran dalam hal penanganan kebakaran, sarana dan prasarana
penanggulangan kebakaran belum maksimal dari sisi teknologi
2. Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam hal teknis, skill maupun
kesejahteraan
3. Penanggulangan Bencana yang baru bergabung yang masih menata maintenance
guna mendukung kegiatan dalam penanggulangan bencana.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2018- 2023 adalah “Mewujudkan Purwakarta
Istimewa”, Sedangkan misi kepala daerah terpilih sesuai tupoksi Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, Misi kedua yaitu
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional dan Sasaran
ke kelima Meningkatnya Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat, diharapkan dan
28
disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana, dengan bertitik tolak pada Misi, Tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merumuskan Strategi dan
Kebijakan sesuai Visinya, yaitu Purwakarta Aman dari Bencana dan Misi atau tujuan
Dinas, Yaitu :
1. Memberikan Pelayanan yang professional dan Proposional dalam pelaksanaan
pemadaman kebakaran,penyelamatan jiwa dan harta pada kejadian bencana
2. Meminimalisir dampak kebakaran dan bencana melalui upaya pencegahan dan
mitigasi dengan melibatkan Stakeholder terkait yang memiliki potensi
3. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang cepat tanggap, terencana dan
terpadu, sejak pelaksanaan tanggap bencana sampai dengan pasca bencana
4. Melaksanakan Pengembangan SDM DPKPB agar lebih professional dan berdaya
saing serta mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka
meminimalisir dampak terjadinya kebakaran dan bencana
5. Melaksanakan Pelayanan Administrasi perkantoran yang profesional, akuntabel dan
transparan dalam menunjang pelaksanaan tugas rutin.
Rencana Strategi dan kebijakan yang kami usung dalam pencapaian visi dan misi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pastilah menemukan kendala
dan hambatan karena terprogram dengan dukungan dan ada sumber daya manusia
untuk itu kami akan melakukan langkah koordinasi baik secara horizontal dan vertical
maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala
dan hambatan yang muncul dapat diminimalisir dan diantisi pasi sebagaimana mestinya
dan semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Pemadam Kebakaran di Kementrian
Dalam Negeri berada pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pelayanan
dasar sub urusan kebakaran untuk jenis pelayanan,penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran.
Rencana Strategis Lembaga Non Pemerintah untuk urusan Kebencanaan berada pada
Badan Penanggulangan Bencana Nasional/BNPB
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan Penataan ruang Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, berpedoman pada RTRW
29
dimaksud untuk menyelaraskan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
Program Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan
Struktur dan pola Pemanfaatan ruang.
Salah satu Dokumen yang ditelaah yaitu kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
adalah Rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ kebijakan, rencana dan/atau
program.
KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembanguna berkelanjutan telah
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan
melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan
atau kompensasi program dan kegiatan (dalam renstra PD).
Dalam Rangka Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan, aman dapat diartikan sebagai aman dari bencana alam,
bencana sosial dan bencana kegagalan teknologi disinilah Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana hadir dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana yang mengamanatkan
pengkajian resiko bencana yang meliputi tingkat ancaman, kerentanan,kapasitas resiko
serta kebijakan penanngulangan bencana.
3.5. Penentuan isu-isu Strategis
Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui
fenomena Pembangunan daerah kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan isu-isu
strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana.
Penurunan Degradasi kualitas lingkungan hidup pertambahan
penduduk,permukiman yang semakin padat khusus diwilayah perkotaan, peningkatan
Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang
berdampak pada kualitas lingkungan yang berakibat resiko bahaya kebakaran dan
kerentanan pada strukstur tanah yang berdampak pada kerawanan bencana dan krisis
dalam penggunaan air bersih, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan efektif, sehingga peran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana dapat memberikan rasa Aman kepada masyarakat Kabupaten
30
Purwakarta sehingga Sasaran meningkatnya ketentraman, dan ketertiban Masyarakat
dapat terwujud.
Hal yang lebih penting demi terwujudnya Ketentraman, ketertiban masyarakat,
yaitu penguatan kelembagaan yang mandiri agar tugas fungsi organisasi perangkat
daerah lebih tepat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk
pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam
kebakaran dan Penanggulangan Bencana sedangkan untuk Penanggulangan Bencana
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Sarana Prasarana Bertambahnya Pos wilayah
dalam cakupan Wilayah
Managemen Kebakaran
Minimnya anggaran
2. Penguatan
Kelembagaan
Kondisi wilayah Kabupaten
Purwakarta kategori sedang
dalam Indexs Resiko
Bencana
Masih tergabungannya
Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan
Bencana
3. Lemahnya tingkat
koordinasi dan
komunikasi dalam hal
pencegahan dan
penanggulangan
bencana
Lambat dalam pelaksanaan
koordinasi
Pemangku kepentingan
dalam hal
penanggulangan
bencana masih
dilaksanakan oleh
berbagai instansi tidak
dalam satu komando
BAB IV
TUJUAN & SASARAN
Visi, Misi, tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih tahun 2018 - 2023
VISI Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Misi Ke dua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
bersih, dan professional
Tujuan Ke satu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
Efektif
Sasaran ke lima : Meningkatnya Ketentraman, dan ketertiban Masyarakat
Dengan tanggung jawab tugas pokok fungsi yang lebih luas dalam sub urusan pemadam
kebakaran dan sub urusan penanggulangan bencana demi tercapainya sasaran kebijakan
pemerintah daerah diharapkan dengan perubahan dinas pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana dapat lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
demi meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan efektif
Mingkatkan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Terciptanya
masyarakat yang aman
,tentram, dan tertib dari bahaya
kebakaran dan kebencanaan
100 100 100 100 100
32
4.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Sasaran
1 2
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dan efektif
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
1. Menambahkan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur pemadam dengan
kualifikasi khusus sesuai Spesifikasi,sehingga kinerja pemadam menjadi meningkat
efektif dan efisien.
2. Memberikan perhatian khusus bagi petugas pemadam kebakaran seperti
kesejahteraan, jaminan asuransi dan kesehatan petugas itu sendiri sebagai jamiman
keselamatandikarenakan pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang
beresiko tinggi.
3. Pemerintah daerah memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan
dasar sub urusan pemadam kebakaran dianggarkan APBD dengan pagu anggaran yang
memadai.
Purwakarta, 2020
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana
H.WAHYU WIBISONO NIP. 19670829 199503 1 001
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana DPKPB menciptakan nilai
tambah ( value added) bagi para stakeholder. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan
lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/Kekuatan,
Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Tantangan).
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan
strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths)
dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah
sebagai berikut :
Kekuatan (Strengh) :
Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Dinas pemadam Kebakaran Dan
Penanggulangan Bencana Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Adanya Peraturan-Peraturan Pendukung Tugas lainnya Pemadaman Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana.
Adanya Dukungan Dana APBD untuk Kegiatan Operasional Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Kelemahan (Weaknesses) :
• Masih Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Sesuai Dengan Bidang Pemadaman Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana.
• Lemahnya Tingkat Koordinasi dan Komunikasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan
bencana.
• Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai.
• Pelaksanaan Tupoksi Belum Optimal dengan masih bergabungnya kelembagaan Pemadam
Kebakaran dengan Penanggulangan Bencana.
Peluang (Opportunities) :
34
o Adanya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana.
o Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Partisipatif Masyarakat dalam hal
Penanggulangan Kebakaran dan Bencana.
o Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana
Indonesia (IRBI) Sedang.
o Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
o Perkembangan Teknologi dan Informasi.
Ancaman (Threats) :
• Belum Optimalnya Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Pemadaman Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana.
• Belum Optimalnya kepercayaan Masyarakat terhadap fungsi pelayanan Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
• Masih rendahnya pemilik bangunan gedung tentang penerapan pencegahan kebakaran.
• Rendahnya kesadaran mayarakat tentang mitigasi bencana
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijiakan
VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan professional
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
efektif
Meningkatnya
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1. Meningkatkan Dukungan
Managemen Perkantoran DPKPB.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana.
3. Meningkatkan Pelayanan
kedaruratan dan logistik.
4. Meningkatkan Pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi.
1. Peningkatan tata
kelola administrasi management perkanoran DPKPB
2. Peningkatan kemampuan
masyarakat dalam mengenali resiko bencana melalui
peningkatan pengetahuan dan
keterampilan 3. Pelaksanaan proses
layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin
4. Pelaksanaan
pelayanan penilaian rehabilitasi dan
35
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
5. Meningkatkan Kemampuan
penanganan Kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran.
6. Meningkatkan Pelayanan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
7. Meningkatkanpengembangan
SDM dan informasi.
8. Meningkatkan layanan pencegahan dan pemberdayaan
masyarakat.
9. Meningkatkan pengembangan SDM dan Sarana prasarana DPKPB
rekontruksi pasca bencana
5. Peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarna pemadam kebakaran, penyelamatan dan
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan
kebakaran dan layanan pendataan
6. Pelaksanaan pelayanan penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan
7. Pelaksanaan penyedia SDM yang memiliki kapasitas sesuai
dengan permendagri no. 49 tahun 2007
serta pemenuhan informasi dan komunikasi
8. Peningkatan jumlah warga negara yang sadar akan bahaya
kebakaran serta jumlah gedung yang
sesuai dengan standarisasi
9. Peningkatan kapasitas
SDM pemadam kebakaran dan
kualitas sarana prasarana DPKPB
36
Berikut adalah Diagram Matriks SWOT Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta :
IFAS
EFAS
Kekuatan (Strengh) : Adanya Peraturan Kepala Daerah
tentang Dinas pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Adanya Peraturan-Peraturan
Pendukung Tugas lainnya Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Adanya Dukungan Dana APBD untuk Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Kelemahan (Weaknesses) : • Masih Kurangnya Kualitas SDM
Aparatur Sesuai Dengan Bidang Pemadaman Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana.
• Lemahnya Tingkat Koordinasi dan Komunikasi dalam hal pencegahan dan
penanggulangan bencana.
• Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai.
• Pelaksanaan Tupoksi Belum Optimal dengan masih bergabungnya kelembagaan Pemadam Kebakaran
dengan Penanggulangan Bencana.
Peluang (Opportunities) : • Adanya Kepedulian dan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
• Tersedianya Peraturan
Pemerintah tentang Partisipatif Masyarakat dalam hal Penanggulangan Kebakaran dan Bencana.
• Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana
Indonesia (IRBI) Sedang. • Adanya Kesempatan Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Perkembangan Teknologi dan Informasi.
Strategi SO :
o Penyusunan peta rawan bencana o Pemanfaatan command center o Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Strategi WO :
o Melaksanakan pertemuan baik internal maupun eksternal, lintas sektoral
o Mengikuti pendidikan dan pelatihan
o Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran
o Kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran
(APKARI) dan BPBD antar kabupaten kota o Kemitraan pencegahan kebakaran dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan
kebakaran seperti
Ancaman (Threats) : • Belum Optimalnya Pemahaman
Stakeholders dan SKPD di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
• Belum Optimalnya kepercayaan
Masyarakat terhadap fungsi pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
• Masih rendahnya pemilik bangunan gedung tentang
penerapan pencegahan kebakaran.
• Rendahnya kesadaran
mayarakat tentang mitigasi bencana
Strategi ST : o Pengajuan Raperda Perubahan SOTK
Strategi WT : o Peningkatan edukasi kebencanaan melalui
pemberdayaan Masyarakat seperti Desa
Tangguh Bancana (DESTANA) dan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)
Keterangan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi
dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Program dukungan managemen perkantoran
DPKPB
1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian
kompetensi
100% 60% 30.000.000 71% 90.000.000 82% 90.000.000 93% 90.000.000 100% 60.000.000
Sekretariat
2 Presentase tingkat
Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana
perkantoran
50% 100% 5.219.504.000 100% 18.000.000.000 100% 7.000.000.000 100% 7.000.000.000 100% 8.000.000.000
3 Persentase sarana
dan prasarana
dalam kondisi baik 100% 100% 1.080.000.000 100% 825.000.000 100% 770.000.000 100% 693.000.000 100% 462.000.000
4 Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 0 100% 180.000.000 100% 168.000.000 100% 151.200.000 100% 100.800.000
38
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5 Persentase Perencanaan dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
100% 100% 47.500.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000
6 Persentase
ketersediaan data kinerja OPD
100% 100% 0 100% 120.000.000 100% 112.000.000 100% 100.800.000 100% 67.200.000
2 Program pelayanan pencegahan
kesiapsiagaan terhadap bencana
1 Persentase warga Negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
(%)
100% 0% 50.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000
Bidang Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
2 Persentase
data/informasi tentang informasi resiko bencana dalam bentuk
dokumen yang sah/legal
0 0% 0 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000
3 Persentase warga negara yang terlatih dikawasan rawan bencana
0 0% 0 9% 1.275.000.000 22% 1.875.0000.000 35% 1.875.0000.000 48% 1.875.0000.000
39
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4
Persentase tersedianya layanan pusdalops
penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
0% 0% 0 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000
5 Persentase peralatan
perlindungan terhadap bencana dalam kondisi baik
0% 0 0 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000
6 Presentase intansi terkait dalam
penanggulagan bencana
0% 0 0 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000
3 Program Kedaruratan dan logistik
1 Persentase jumlah SDM yang aktif dalam penanganan
darurat bencana
0% 0 0 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000
2 Persentase
jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi
terhadap kejadian bencana
0% 0% 0 100% 223.000.000 100% 223.000.000 100% 223.000.000 100% 223.000.000
3 Persentase kecepatan respone time kurang dari 24 m
untuk status darurat bencana
0% 0% 0 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000
40
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4
Program Rehabilitasi dan rekontruksi
1
Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat
bencana
0% 0% 0 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 Bidang Kedaruratan
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
2 Persentase bangunan yang
direhabilitasi pasca bencana
0% 0% 0 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000
5 Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
1 Persentase warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100% 100% 200.000.000 100% 200.000.000 0% 0 0% 0 0% 0
Bidang Pemadam Kebakaran
2 Persentase tingkat layanan informasi dan
koordinasi penanganan pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana
100% 100% 100.000.000 100% 100.000.000 0% 0 0% 0 0% 0
3 Persentase tingkat penanganan pemadaman dan
investigasi penyebab kebakaran
100% 100% 50.000.000 100% 100.000.000 0% 0 0% 0 0% 0
41
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
6
Program Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1
Persentase warga negara yang memperoleh layanan kebakran
dan penyelamatan
0% 0 0 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000
Bidang SDM dan Sarana
dan Prasarana
2 Persentase
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
0% 0 500.000.000 100% 2.095.000.000 100% 2.095.000.000 100% 2.095.000.000 100% 1.095.000.000
3 Persentase peralatan dan perlengkapan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi
baik
0% 0% 0 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000
4 Persentase
ketersediaan data kejadian kebakaran
0% 0% 0 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000
7 Program pengembangan sumber daya
manusia dan informasi
1 Persentase tingkat pemenuhan DM
sesuai kompetensi
0% 0% 0 100% 490.000.000 100% 490.000.000 100% 490.000.000 100% 490.000.000 Bidang
Pemadam Kebakaran
2 Persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
0% 0% 0 100% 212.500.000 100% 212.500.000 100% 212.500.000 100% 212.500.000
42
T U J U A N
S A S A R A N
K O D E
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
pada akhir priode
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung
jawab
L O K A S I
2019 2020 2021 2022 2023 T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
T a r g e t
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
8
Program Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
1
Persentase kedung/bangunan yang memiliki proteksi
kebakaran
0% 0% 0 100% 377.050.000 100% 377.050.000 100% 377.050.000 100% 377.050.000
Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
2 Persentase sosialisasi dan
pelatihan /simulasi yang akan dilaksanakan
0% 0% 0 100% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000
3 Persentase warga negara yang terlatih dikawasan
rawan kebakaran
0% 0% 0 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000
9 Program
pengembangan SDM dan sarana dan prasarana DPKPB
1 Persentase
pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM pemadam
kebakaran dan penanggulangan Bencana
100% 100% 100.000.000 100% 500.000.000 0% 0 0% 0 0% 0
2 Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana teknis pemadam kebakaran dan penanggulangan
bencana
100% 100% 280.000.000 100% 2.687.405.000 0% 0 0% 0 0% 0
3 Persentase
perawatan dan pemeliharaan asset sarana dan prasarana
100% 100% 550.000.000 100% 750.000.000 0% 0 0% 0 0% 0
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPKPB yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPKPB dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD yang
terkait langsung dengan indikator kinerja DPKPB adalah “Meningkatnya Jumlah Warga
Negara yang memperoleh Layanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan,
Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana dan/atau kebakaran”.
Berdasarkan sasaran RPJMD ini maka indikator kinerja DPKPB yang terkait langsung adalah
:
1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%).
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana (%).
3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana (%)
4. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran (%)
Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator DPKPB
yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 6.1 berikut
ini :
Tabel T.C-28
Indikator Kinerja DPKPB yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
INDIKATOR
KONDISI
KINERJA PADA AWAL
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI
KINERJA PADA AKHIR
RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Persentase warga Negara
yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana (%)
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase data/informasi
tentang informasi resiko bencana dalam bentuk
dokumen yang sah/legal
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase warga negara
yang terlatih dikawasan rawan bencana
0% 0% 9% 22% 35% 48% 48%
46
NO
INDIKATOR
KONDISI KINERJA
PADA
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA
AKHIR RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4. Persentase tersedianya
layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Persentase peralatan perlindungan terhadap
bencana dalam kondisi baik
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Presentase intansi terkait dalam penanggulagan bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Persentase jumlah SDM yang
aktif dalam penanganan darurat bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian
bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Persentase kecepatan respone time kurang dari 24 jam untuk status darurat
bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
11. Persentase bangunan yang direhabilitasi pasca bencana
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
12. Persentase warga negara
yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
13. Persentase tingkat layanan
informasi dan koordinasi penanganan pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
14. Persentase tingkat
penanganan pemadaman dan investigasi penyebab kebakaran
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
15. Persentase warga negara
yang memperoleh layanan kebakran dan penyelamatan
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
16. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
17. Persentase peralatan dan
perlengkapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam
kondisi baik
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
18. Persentase ketersediaan data
kejadian kebakaran
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
19. Persentase tingkat pemenuhan SDM sesuai kompetensi
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
20. Persentase tingkat
pemenuhan sarana dan
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
47
NO
INDIKATOR
KONDISI KINERJA
PADA
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA
AKHIR RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
prasarana informasi dan
komunikasi
21. Persentase kedung/bangunan yang memiliki proteksi kebakaran
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
22. Persentase sosialisasi dan
pelatihan /simulasi yang akan dilaksanakan
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
23. Persentase warga negara yang terlatih dikawasan rawan kebakaran
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
24. Persentase pemenuhan
kebutuhan kompetensi SDM pemadam kebakaran dan penanggulangan Bencana
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
25. Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana teknis pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
26. Persentase perawatan dan pemeliharaan asset sarana
dan prasarana
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Indikator kinerja DPKPB yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) DPKPB yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)
Penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapan terhadap bencana,pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Meningkatnya
Pelayanan Informasi Rawan
Bencana
Persentase Jumlah
Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi
Rawan Bencana (%)
Penyusunan kajian resiko bencana
dan komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3 Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana
Prosentase Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)
Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonasis prioritas, Respon cepat darurat
bencana,Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
Bidang Rehab Rekon dan Bidang Pemadam
Kebakaran kasi Penyelamatan
4 Meningkatnya
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran
Prosentase Jumlah
Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran (%)
Layanan Respon Time
penanggulangan kejadian kebakaran, Pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian
kebakaran,Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi, Pemberdayaan Masyarakat dan
relawan kebakaran,Pendataan, Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran
Bidang Pemadam
Kebakaran
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana urusan Pemerintahan Wajib Pelayan Dasar untuk 5 (lima) tahun.
Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan
disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023.
Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan
dengan pencapaian sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten
Purwakarta.
Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kabupaten
Purwakarta ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.
Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta serta
digunakan sebagai bahan penyusunan rencana RKPD Kabupaten Purwakarta.
Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan
RKA DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana urusan wajib pelayanan dasar dan atau
target kinerja sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang telah dijabarkan dalam
Renja dan RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun
Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta, Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan
perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta dimasa yang akan datang.
50
Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak
adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta ini.
Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !
Purwakarta, Januari 2019,
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA
H. WAHYU WIBISONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670829 199503 1 001
Recommended