8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
1/38
1
DAYA SERAP HUKUM ISLAM INDONESIA DIBIDANG ETIKA
(Analisis Kode Etik Proesi Haki! Indonesia"
Makala#
Dipersentasekan dalam Forum
Seminar Kelas pada Mata Kuliah
Hukum Islam di IndonesiaKonsentrasi Hukum Islam
Program Doktor (S3) Pascasarjana
UI !lauddin Makassar
"leh#
Ma#!$d Hadi Ri%antoNIM& ')*)++,
Dosen Pe!and$#
Pro$% Dr% Sa&ri Samin' M%!g%Dr% Kurniati' M%H%I%
P!S!S!*!!
UIN ALAUDDIN MAKASSAR +,-.
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
2/38
2
Perkem&angan pro$esi mengimplikasikan kepada tuntutan/tuntutan norma etik
0ang melandasi persoalan pro$essional%- amun hal terse&ut tidak &isa sempurna
karena si$at pro$esi 0ang ter&atas' khusus dan unggul' maka &ukan tidak mungkin
akan terjadi gejala1gejala pen0alahgunaan terhadap pro$esi 0ang dimiliki' 0ang
seharusn0a dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diem&an
untuk men0elenggarakan dan menegakkan keadilan di mas0arakat%
Pada era re$ormasi sekarang ini 0ang disertai krisis multidimensi di segala
&idang di antaran0a dalam &idang hukum' tim&ul keprihatinan pu&lik akan kritik
tajam sehu&ungan dengan curat marutn0a penegakan hukum di Indonesia' dengan
adan0a penurunan kualitas hakim dan penga&aian terhadap kode etik' serta tidak
adan0a konsistensi' arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri% Hal ini
men0e&a&kan tidak adan0a ketidakpastian dan ketidakadilan hukum% Dan pihak 0ang
sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri' 0ang terdiri dari Hakim'
*aksa' Pengacara dan Polisi%
Hakim se&agai salah satu aparat penegak hukum Legal Aparatus 0ang sudah
memiliki kode etik se&agai standar moral atau kaedah seperangkat hukum $ormal%
amun realitan0a para kalangan pro$esi hukum &elum mengha0ati dan melaksanakan
kode etik pro$esi dalam melaksanakan pro$esin0a sehari/hari' terlihat dengan
&an0akn0a 0ang menga&aikan kode etik pro$esi' sehingga pro$esi ini tidak lepas
mendapat penilaian negati$ dari mas0arakat% Khusus &erkenaan dengan pemutusan
perkara di pengadilan 0ang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan ke&enaran maka
hakimlah 0ang kena' dan apa&ila memenuhi harapan mas0arakat maka hakimlah 0ang
1Priyo Utomo, Etika Dan Profesi (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1992), . 1.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
3/38
!
mendapat sanjungan% Dengan kata lain mas0arakat memandang 2ajah peradilan
sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim%
er&agai kasus gugatan pu&lik terhadap pro$esi hakim merupakan &ukti
&ah2a adan0a penurunan kualitas hakim sangat 2ajar sehingga pergeseran pun
terjadi dan sampai muncul istilah ma$ia peradilan%
Indikasi terse&ut menunjukan hal 0ang serius dalam penegakkan standar
pro$esi hukum di Indonesia% Kode etik tampakn0a &elum &isa dilaksanakan dan nilai/
nilai 0ang terkandung &elum &isa diaplikasikan oleh pengem&ann0a sendiri%
Dari dasar pemikiran diatas maka se2ajarn0a &ila muncul harapan dan
tuntutan terhadap pelaksanaan pro$esi &aik ciri' semangat' maupun cara kerja 0ang
didasarkan pada (nilai moralitas umum (common morailty)' seperti nilai kemanusiaan
(humanity)' nilai keadilan ( Justice) dan kepastian hukum ( gerechtigheid )% ilai/nilai
terse&ut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku anggota pro$esi hakim' sehingga
perlu adan0a dan ditegaskan dalam &entuk 0ang kongkrit (Kode 4tik) Sehingga
dengan adan0a nilai/nilai dalam kode etik terse&ut' pelaksanaan pro$essional akan
dapat di minimalisir dari gejala/gejala pen0alahgunaan keahlian dan keterampilan
pro$essional dalam mas0arakat se&agai klien atau su&0ek pela0an% Hal ini penting
karena nilai/nilai terse&ut tidak akan &erguna &agi pro$essional saja melainkan &agi
kepentingan dan kesejahteraan mas0arakat%+
Islampun menjelaskan &ah2a hakim adalah seorang 0ang di&eri amanah untuk
menegakkan keadilan dengan nama 5uhan atas sumpah 0ang telah diucapkan' dalam
pandangan Islam adalah kalimat tauhid adalah amalan 0ang harus di2ujudkan dalam
2". #umaryono, Etika Profesi Hukum,: Norma-norma bagi Penegak Hukum (Cet. I; $o%yakarta &anisius, 199'), . !1.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
4/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
5/38
'
kode etik pro$esi hakim se&agai standar moral &elum mem&erikan dampak 0ang
positi$' sehingga kode etik 0ang sudah sekian lama perlu dikaji kem&ali untuk
disesuaikan dengan peru&ahan kondisi' se&agaimana 0ang diungkapkan oleh Komisi
Hukum asional (KH) 0ang menilai &ah2a &an0ak para kalangan pro$esi hukum
&elum mengha0ati dan melaksanakan kode etik pro$esi dalam melaksanakan
pro$esin0a sehari/hari% "leh karena itu perlu di&entuk standar kode etik pro$esi
hukum 0ang akan menjadi pedoman untuk prilaku pro$esi%
B. Rumusan Masalah
erdasarkan latar &elakang diatas' maka 0ang menjadi pokok masalah adalah
&agaimana nilai dasar 0ang terkandung dalam kode etik pro$esi hakim serta
&agaimana kode etik hakim perspekti$ hukum Islam' sehingga dapat dirumuskan
rumusan masalah se&agai &erikut#
1. !pa dan &agaimana nilai/nilai dasar 0ang terkandung dalam kode etik pro$esi
hakim Indonesia:
2. agaimana pandangan hukum Islam terhadap kode etik pro$esi hakim
Indonesia:
II
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
6/38
^
PEMBAHASAN
A. Kode Etik Profesi Hakim Indonesia
1. Pengertian kode etik
Kata etika memiliki &an0ak pengertian% Secara etimoligis' etika &erasal dari
&ahasa ;unani kuno ethos (&entuk tunggal) 0ang &erarti adat< akhlak< 2atak<
perasaan< sikap< cara &er$ikir% Sedang dalam &entuk jamak' ta-etha, &erarti adat
ke&iasaan' atau akhlak 0ang &aik%. *adi secara etimologis etika dapat diartikan
se&agai ilmu tentang apa 0ang &iasa dilakukan atau ilmu tentang adat ke&iasaan atau
ilmu 0ang menentukan &agaimana patutn0a manusia hidup dalam mas0arakat
terhadap apa 0ang &aik dan apa 0ang &uruk% = Sehingga hal ini menjadi pemikiran dan
pendirian mereka mengenai apa 0ang &aik dan tidak &aik' patut dan tidak patut untuk
dilakukan%
Kata 0ang cukup dekat dengan kata etika adalah moral% ahkan pada
umumn0a kata etika diidentikan dengan moral (moralitas)% Kata etika &erasal dari
&ahasa latin (mos) jamak# (mores) dan kata si$at# >Moralis> 0ang &erarti ke&iasaan'
adat% *adi secara etimologis' kata ?etika@ identik dengan kata ?moral@ karena
keduan0a &erasal dari kata 0ang &erarti adat ke&iasaan' kelakuan' kesusilaan%8 Han0a
&ahasa asaln0a 0ang &er&eda' 0ang pertama &erasal dari &ahasa;unani' sedang kedua
&erasal dari &ahasa latin%
6borens Wa%us, Kamus ilsafat (Jakarta: Gramedia 199^), . 21].7Y. Gunacan #etiarda, Dialektika Hukum Dan !oral Dalam Pembangunan!as"arakat Indonesia ($o%yakarta: &anisius, 199), . 91.8Y.aman iton%a, dkk, Ensiklo#edia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Iftiar Warugan Hoe\e), . 991.
https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8106995958916619346#_ftn88https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8106995958916619346#_ftn88
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
7/38
]
Pada dasarn0a secara konseptual paradigmatik' kedua istilah ini mempun0ai
sentralitas pengertian dan o&0ek 0ang sama' 0aitu sama/sama mem&icarakan totalitas
tingkah laku manusia dari sudut pandang nilai/nilai 0ang &aik dan &uruk% !kan tetapi
pada dataran realitas penggunaann0a kedua istilah terse&ut memiliki sedikit
per&edaan dalam nuansa aplikati$n0a% Moral atau moralitas dipakai se&agai tolak ukur
menilai suatu per&uatan 0ang sedang dilakukan oleh seseorang% Sementara etika
digunakan se&agai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem/sistem nilai atau
kode%A *adi etika merupakan $ilsa$at atau pemikiran kritis dan mendasar tentang
ajaran/ajaran dan pandangan/pandangan moral% 4tika dan ajaran/ajaran moral tidak
&erada pada tingkat 0ang sama% ;ang men0atakan &agaimana kita harus hidup' &ukan
etika melainkan ajaran moral% 4tika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti
ajaran moral tertentu' atau &agaimana kita dapat mengam&il sikap 0ang &ertanggung
ja2a& &erhadapan dengan &er&agai ajaran moral%-, Dan dari per&uatan 0ang
dilakukan itu merupakan moralitas% Karena moralitas adalah kualitas di dalam
per&uatan itu &enar atau salah' &aik atau jahat%
Dengan demikian kata etika setidak/tidakn0a mengandung tiga arti% Pertama'
nilai/nilai dan norma/norma moral 0ang menjadi pegangan &agi seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah lakun0a% 4tika dalam arti ini &isa dirumuskan juga
se&agai ?sistem nilai@ 0ang &er$ungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada
tara$ sosial% Kedua' etika &erarti juga kumpulan asas atau nilai moral% ;ang dimaksud
di sini adalah kode etik% Ketiga' etika mempun0ai arti se&agai ilmu tentang 0ang &aik
9 hu. #aid, Etika !as"arakat Indonesia (Jakarta: Pradya Paramita, 19X), . 2!2.10rans ha%nis #useno, Etika Dasar: !asalah-masalah Pokok ilsafat!oral ($o%yakarta: &anisius, 199), . 1^.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
8/38
X
atau &uruk% 4tika di sini sama artin0a dengan $ilsa$at moral% -- Dan pada pengertian
etika kedua ini' etika se&agai kumpulan asas atau nilai moral' inilah 0ang akan
menjadi $okus pem&ahasan pen0usun' khususn0a etika 0ang ada di lingkungan
pro$esi hakim' 0ang tertuang dalam kode etik pro$esi hakim%
Sedangkan pengertian pro$esi sendiri adalah &erasal dari kata profession 0ang
mengandung arti pern0ataan' kesanggupan' atau sumpah 0ang di&uat karena
memasuki suatu keperca0aan agama' dalam hal ini suatu pro$esi%
Kata >pro$esi> merupakan la2an dari kata >amatir> 0akni melakukan suatu
pekerjaan han0a se&agai kegiatan ho&0 atau kesukaan% &isa dikatakan pro$esi apa&ila
mempun0ai cirri/ciri se&agai &erikut' 0aitu mempun0ai (expertise) keahlian'
(responsibility( tanggung ja2a& dan (corporateners) keseja2atan% Ketiga ciri terse&ut
saling terkait dalam suatu pro$esi% Dengan demikian se&uah pro$esi memiliki prinsip/
prinsip etika 0aitu< pertama' prinsip tanggung ja2a& artin0a para pro$esional harus
&ertanggung ja2a& terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan dampak 0ang
ditim&ulkann0a% Kedua' prinsip keadilan' artin0a para pro$esional harus mem&erikan
kepada siapa saja 0ang menjadi hakn0a tanpa memandang status sosialn0a% Ketiga'
otonomi artin0a setiap pro$esional memiliki dan di&eri ke&e&asan dalam menjalankan
pro$esin0a selama masih dalam koridor kode etik%-+ Karena kode etik merupakan
aturan/aturan susila atau sikap akhlak 0ang ditetapkan &ersama dan ditaati &ersama
oleh para anggota 0ang terga&ung dalam suatu organisasi pro$esi% *adi kode etik
&erupa suatu ikatan' tatanan' kaidah atau norma 0ang harus diperhatikan 0ang &erisi
petunjuk tentang apa 0ang &oleh dan apa 0ang tidak &oleh diper&uat oleh anggota
11". #umaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma $agi Penegak Hukum, fet.ke1, ($o%yakarta: &anisius, 199'), . '1.12Wuranuddin #alam, Etika %osial, Asas !oral Dalam Kehidu#an !anusia (Cet. I; Jakarta: Yneka ineka Ci`ta, 199]), . 1!1.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
9/38
9
pro$esi dalam menjalankan pro$esin0a' se&agai pencegahan munculn0a tindakan
immoral 0ang pelanggarann0a mem&a2a aki&at atau konsekuensi tertentu%
Kode etik se&agai hasil kesepakatan anggota' &ertujuan agar anggota tidak
terje&ak kepada pelanggaran norma 0ang le&ih $atal maka ditetapkan sistem sanksi%
Dalam dalam organisasi pro$esi hukum 0ang solid' ke&eradaan kode etik pro$esi
merupakan norma moral 0ang implikasin0a mendekati e$ekti$itas norma hukum%-3
Sehingga organisasi dapat mem&erikan sanksi' dan sanksi terse&ut han0a sanksi
organisasi atau dengan sanksi administrasi melalui pihak 0ang &er2enang terhadap
anggota pro$esi 0ang tidak mematuhi kode etik antara lain &erupa penca&utan dari
keanggotaann0a%
Sehingga kode etik sendiri adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral
para anggota pro$esi tentang persoalan/persoalan khusus 0ang dihadapin0a dan dapat
ditentukan aspek/aspek moral 0ang terkandung di dalam suatu pro$esi 0ang memiliki
nilai tinggi se&agai tujuan dari pro$esi terse&ut% iri/ciri terse&ut tentang &agaimana
pro$esional etis 0ang dapat mengcoBer perkem&angan ilmu pengetahuan dan
teknologi tanpa meninggalkan aspek sosial &uda0a &angsan0a' ini sekaligus
mem&erikan pengertian &ah2a kode etik pro$esi merupakan &agian dari etika
mas0arakat% "leh kerena itu kode etik pro$esi tidak &oleh &ertentangan dengan etika
mas0arakat%
Kedudukan seorang pro$esional dalam suatu pro$esi' pada hakikatn0a
merupakan suatu kedudukan 0ang terhormat' karena setiap pro$esi terlihat ke2aji&an
agar ilmu 0ang dimiliki dijalankan dengan ketulusan hati dan iCtikad &aik &agi
kehidupan mas0arakat luas%
13_ari _armodiaro dan #idarta, Pokok-Pokok ilsafat Hukum (Cet. ; Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 22), . !19.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
10/38
1
2. incian Kode 4tik Pro$esi Hakim Indonesia
Uraian mengenai kode etik hakim meliputi# Ketentuan umum' pedoman
tingkah laku' komisi kehormatan pro$esi hakim' dan penutup% !dapun deskripsi le&ih
terperinci dari &agian kode etik pro$esi hakim terse&ut adalah se&agai &erikut#-9
a& I ketentuan umum pasal - &erisi ketentuan umum% Pada &agian ini
menguraikan maksud dari istilah kode etik' pedoman tingkah laku' komisi
kehormatan pro$esi hakim' aas peradilan 0ang merupakan ketentuan 0ang ada' dan
juga maksud dari di&entukn0a kode etik pro$esi hakim% Pertama' se&agai alat
pem&inaan dan pem&entukan karakter dan penga2asan tingkah laku hakim% Kedua'
se&agai sarana control sosial' pencegah campur tangan ekstra judicial serta pencegah
tim&uln0a konplik antar sesama anggota juga terhadap mas0arakat% Ketiga se&agai
jaminan peningkatan moralitas dan kemandirian hakim' keempat menum&uhkan
keperca0aan mas0arakat pada lem&aga peradilan% Selanjutn0a'
a& II mengatur tentang pedoman tingkah laku (Code of Conduct ) hakim
0ang merupakan penja&aran dari kode etik pro$esi hakim 0ang menjadi pedoman &agi
hakim Indonesia' 0ang tercermin dalam lam&ang hakim 0ang dikenal dengan >Panca
Dharma Hakim>% Pasal ini menjelaskan &agaimana kepri&adian 0ang harus di miliki
seorang hakim% Kartika artin0a Hakim Indonesia adalah memiliki si$at perca0a dan
taE2a kepada 5uhan ;ang Maha 4sa% akra' 0aitu mampu memusnahkan segala
ke&atilan' kealiman dan ketidakadilan% andra' 0aitu memiliki si$at &ijaksana dan
&er2i&a2a% Sari' 0aitu &ersi$at jujur% Dan juga dijelaskan &agaimana sikap hakim
dalam persidangan 0ang telah tercantum dalam tata aturan hukum acara 0ang &erlaku'
sikap terhadap sesama rekan' terhadap &a2ahan atau pega2ai' terhadap mas0arakat'
14&omisi $udisial I 21', &ode "tik dan Pedoman Perilaku Hakim.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
11/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
12/38
12
d. Sari' 0aitu &er&udi luhur dan &erkelakuan tidak tercela%
e. 5irta' 0aitu si$at jujur%
3. ilai/nilai dalam Kode 4tik Pro$esi Hakim%
Pro$esi hukum merupakan salah satu pro$esi 0ang menuntut pemenuhan nilai
moral &agi pengem&ann0a% ilai moral terse&ut akan menjadi landasan &agi
tindakann0a% !da 9 (empat) nilai moral 0ang terkandung dalam pro$esi hakim 0aitu#
a. ilai kemandirian atau kemerdekaan.
Di sini terkandung nilai pro$esi hakim adalah pro$esi 0ang mandiri' 0ang
dalam melaksanakan tugasn0a' tidak &oleh dipengaruhi oleh pihak manapun% egitu
pula Hakim dalam menjalankan tugasn0a tidak &oleh dipengaruhi oleh pihak
manapun% Hakim dalam menjatuhkan putusan &erdasarkan ke0akinan 0ang dilandasi
dengan kejujuran dan keseksamaan' 0ang diam&il setelah mendengar dan
mempelajari keterangan/keterangan dari semua pihak% ilai kemandirian atau
kemerdekaan ini sangat penting karena tanpa nilai ini' nilai/nilai lain tidak akan &isa
ditegakkan%
Hal ini memperjelas &ah2a untuk mendukung terlaksanan0a tugas/tugas
pro$esi hakim maka diperlukann0a kemandirian hakim% amun harus kita pahami
&ah2a kemandirian ini adalah &ukan dengan identik dengan ke&e&asan 0ang
mengarah kepada pada kese2enang 2enangan% 5entu hal ini kem&ali kepada
kemandirian moral dan ke&eranian moral% Kemandirian moral artin0a tidak mudah
terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral sekitarn0a' melainkan
mem&entuk penilaian dan mempun0ai pendirian sendiri% Mandiri secara moral &erarti
tidak dapat di&eli oleh pendapat ma0oritas' tidak terpengaruh pertim&angan untung
rugi' men0esuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama% Sedangkan ke&eranian
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
13/38
1!
moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani 0ang men0atakan kesediaan untuk
menanggung resiko kon$lik% Ke&eranian terse&ut antara lain menolak segala &entuk
korupsi' kolusi' suap' pungli< menolak segala &entuk pen0elesaian melaui jalan
&elakang 0ang tidak sah%-7 Hal ini dapat menjadikan seorang hakim menjadi kuat'
demikian pula $aktor kemandirian moral dan ke&eranian moral 0ang kedua/duan0a
saling mengikat%
b. ilai keadilan
Ke2aji&an menegakan keadilan tidak han0a dipertanggungja2a&kan secara
horiontal kepada sesama manusia' tetapi juga secara Bertikal kepada 5uhan ;ang
Maha 4sa% Maka pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak mem&eda/
&edakan orang ;ang dicerminkan dalam proses pen0elengaraan peradilan 0aitu
mem&antu pencari keadilan dan &erusaha mengatasi segala ham&atan dan rintangan
untuk dapat tercapain0a peradilan secara sederhana' cepat' dan &ia0a ringan% -. !gar
keadilan terse&ut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan mas0aarakat' dengan tidak
memutar &alikan $akta dan tidak mem&edakan orang dengan tetap memegang asas
praduga tak &ersalah% Dan nilai ini dapat diperluas sampai kepada hakim 2aji&
menghormati hak seseorang (setiap orang 0ang tersangkut perkara &erhak
memperoleh &antuan hukum)%-= Serta memperoleh ganti rugi dan reha&ilitasi aki&at
kekeliruan tentang orang atau hukum 0ang diterapkan%-8
15Y[dulkadir huammad, Etika Profesi Hukum (Cet. II; Wandun%: Citra Yditya[akti, 21), . ^2^.16Undan%undan% *omor jaun 2 jentan% Pokok`okok &ekuasaan&eakiman, Pasal ' Yyat (1) dan (2).17Undan%undan% *omor jaun 2 jentan% Pokok`okok &ekuasaan&eakiman, Pasal !].18Undan%undan% *omor jaun 2 jentan% Pokok`okok &ekuasaan&eakiman, Pasal 9.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
14/38
1
c. ilai kerja sama dan ke2i&a2aan korp
ilai kerja sama ini di2ujudkan dalam persidangan salah satun0a dalam
&entuk majlis dengan sekurang/kurangn0a &erjumlah se&an0ak tiga orang hakim
untuk memus0a2arahkan hasil dari persidangan secara rahasia 0ang kemudian
menjatuhkan putusan' disamping itu perlun0a saling mem&eri &antuan dan adan0a
kerja sama dengan negara lain 0ang meminta keterangan' pertim&angan' atau nasehat/
nasehat 0ang &erkaitan dengan hukum%
d. ilai pertanggungja2a&an
Sikap pertanggungja2a&an ini &erdimensi Bertical dan horiontal% Secara
Bertical &erarti &ertanggungja2a& kepada 5uhan ;ang Maha 4sa% Secara horiontal
&erarti &ertanggung ja2a& kepada sesama manusia' &aik kepada lem&aga peradilan
maupun kepada mas0arakat luas%-A Dan dalam kaitan0a dengan putusan pengadilan
harus memuat alasan/alasan dan dasar/dasar atas pasal/pasal tertentu dari peraturan
0ang &ersangkutan atau sum&erhukum 0ang tidak tertulis 0ang dijadikan dasar untuk
mengadili%+, ilai ini penting dalam meletakan tanggung ja2a& hakim terhadap
keputusan 0ang di&uatn0a' sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum &erupa
keadilan (erectig!eit )' kepastian hukum ( "echtssicherheit )' dan kemam$aatan
( #$ec!massig!eit )%
Menurut "% otohamidjojo' ada empat norma 0ang penting dalam penegakan
hukum 0aitu kemanusiaan' keadilan' kepatutan' dan kejujuran%
19_ari _armodiaro dan #idarta, Pokok-#okok ilsafat Huku (Cet. gI; Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 22), . 2XX291.20Undan%undan% *omor jaun 2 jentan% Pokok`okok.., Pasal 2' Yyat (1).
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
15/38
1'
e. Kemanusiaan
orma kemanusiaan menuntut supa0a dalam penegakan hukum' manusia
senantiasa diperlakukan se&agai manusia' se&a& ia memiliki keluhuran pri&adi%
Dalam hu&ungan person dengan kesejahteraan umum' maka diperlukan adan0a
penjernihan makna tentang indiBidu dan person% Karena pada dasarn0a manusia itu
mempun0ai dua dimensi meta$isis' 0aitu indiBidualitas dan sosialitas' &er&eda dari
0ang lain namun tidak terpisahkan dari 0ang lain' satu sama lainn0a saling
menentukan% IndiBidualitas &erakar didalam unsur/unsur 0ang dalam susunan &adan
manusia menentukan prilaku temperamen (keadaan rasa dan pikiran) dan men0atakan
dirin0a dalam &entuk emosi 0ang &ersi$at in$rarasional' sedangkan dari aspek
sosialitasn0a manusia pri&adi itu senantiasa hidup dalam mas0arakat atau persekutuan
manusia% Se&agai aki&atn0a sering menim&ulkan kerja sama dan kon$lik aki&at dari
adan0a saling menilai &aik se&agai indiBidu (nilai primer) maupun mas0arakat
(sekunder)%+-
Dihadapan hukum' manusia harus dimanusiakan artin0a dalam penegakan
hukum manusia harus dihormati se&agai pri&adi dan sekaligus se&agai makhluk
social%++ Manusia menurut kodratn0a adalah &aik' namun kondisi sosial 0ang
kadangkala memaksa manusia &er&uat jahat justru untuk mempertahankan kodratn0a
itu% Se&agai contoh seorang mencuri hak orang lain dalam rangka mempertahankan
hidupn0a' meskipun sadar &ah2a mencuri dilarang oleh hukum positi$% menurut
pertim&angann0a' dari pada mati kelaparan le&ih &aik &ertahan hidup dengan &arang
curian' dan hidup adalah hak asasi 0ang 2aji& dipertahankan% "leh karena itu'
21". #umaryono, Etika Profesi Hukum, . 11'11X.22Y[dulkadir huammad, Etika Profesi Hukum&, . 11'11^.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
16/38
1^
manusia 0ang diancam sanksi dalam kerangka penegakan hukum positi$ 0ang telah
dilanggarn0a tetap diperlakukana se&agai manusia' 0ang 2aji& dihormati hak/hak
asasin0a%% Manusia memang mempun0ai kodrat &e&as atau merdeka' karena ia
memiliki hak/hak indiBidual% amun dalam pelaksanaan0a hak/hak terse&ut
&er&enturan dengan hak/hak orang lain dan tidak &oleh mem&aha0akan orang lain%
Ke&e&asan adalah hak milik setiap manusia sejak lahirn0a% 5idak ada satupun hukum
&uatan manusia 0ang dapat merampas hak terse&ut' se&a& hak ke&e&asan itu
diperoleh dari hukum alam%
Dalam menjalankan pro$esin0a' para pro$esional dituntut untuk menjalankan
dua keharusan 0aitu keharusan untuk menjalankan pro$esin0a secara &ertanggung
ja2a& terhadap pekerjaan 0ang dilakukan dan dampak pekerjaann0a kepada orang
lain' serta keharusan untuk tidak melanggar hak/hak orang lain' artin0a keadilan
menuntut kita untuk senantiasa kita &erikan kepada 0ang &erhak%
Seorang hakim dalam dalam &ertindak harus memperhatikan sesuai 0ang
ditentukan dalam hukum acara 0ang &erlaku dengan memperhatikan aas/aas
peradilan' tidak menunjukan sikap memihak atau antipati kepada pihak 0ang
&erperkara dan tidak &oleh &ersikap diskrimimanati$ karena per&edaan agama'
keperca0aan' suku' keturunan' jenis kelamin' ke0akinan politik dan kedudukan
sosialn0a% Semua 2arga negara mempun0ai hak 0ang sama dihadapan hukum%
f. Keadilan
Menurut 5homas !Euinas' keadilan dide$inisikan se&agai ke&iasaan di mana
orang satu sama lain saling mem&erikan apa 0ang menjadi hakn0a didasarkan atas
kehendak 0ang &ersi$at ajeg dan kekal% Keadilan se&agai salah satu &entuk ke&ajikan
0ang menuntun manusia dalam &erhu&ungan dengan sesaman0a% Dalam pengertian
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
17/38
1]
ini Segala hal 0ang &ertentangan dengan hak dianggap tidak adil% Dan seseorang
dise&ut adil &ila ia mengenali dan mengakui 0ang lain se&agai 0ang &enar/&enar
&er&eda dari dirin0a sendiri%+3 "leh karena itu seorang hakim dise&ut adil dalam
keputusann0a apa&ila mem&eri sanksi hukuman pada pelanggar hukum' atau
mem&antu seseorang untuk memperoleh apa 0ang menjadi hakn0a' melalui segala
keputusan 0ang di&uatn0a%
!da dua jenis tuntutan keadilan 0aitu mentaatin0a secara hukum dan secara
moral% Secara hukum seorang peja&at telah disumpah untuk menjadi penga0om &agi
setiap 2arga egara' termasuk &a2ahann0a sendiri' maka secara moral tidak dapat
di&enarkan &ila lari dari tanggung ja2a& setelah per&uatann0a tern0ata merugikan
atau mendatangkan penderitaan &agi &a2ahann0a% Keadilan dapat juga dalam &entuk
ke2aji&an 0ang harus di&a0arkan kepada orang lain% Seperti sanksi pidana terhadap
pelaku kejahatan &er$ungsi untuk memulihkan pelanggaran pidana 0ang telah
dilakukann0a% Sanksi pidana &er$ungsi untuk memulihkan keadilan 0ang telah
dirusak oleh pelaku kejahatan%
!da tiga &entuk dasar keadilan 0aitu#
1) Keadilan tukar secara tim&al &alik (iustitia commutati%e)' 0aitu keadilan 0ang
mengatur hu&ungan antara indiBidu dengan indiBidu lain se&agai partner%
2) Keadilan pela0anan atau distri&utiBe (iustutia distributi%e)' 0aitu keadilan
0ang menerti&kan hu&ungan di antara mas0arakat atau negara dengan indiBidu
se&agai 2arga mas0arakat atau negara%
23Y[dulkadir huammad, Etika Profesi Hukum, . 12!12'.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
18/38
1X
3) Keadilan legal atau keadilan umum (iustitia legalis, iustitia generalis)' 0aitu
keadilan 0ang menerti&kan hu&ungan antara indiBidu terhadap mas0arakat
atau negara%
Dalam melaksanakan tugasn0a hakim dilarang melakukan kolusi dengan
siapapun 0ang &erkaitan dengan perkara 0ang akan dan sedang ditangani sehingga
keputusan 0ang di&uat &enar/&enar adil' tidak &erpihak% Hakim dalam memutuskan
perkara tum&uh dari integritas (kejujuran dan keter&ukaan) dan ke&eranian $ithout
fear ar fa%or tanpa takut dan mem&erikan keuntungan kepada pihak 0ang
&erperkara%+9 Karena apa&ila terdapat atau terjadi pen0ele2engan terhadap kode etik
se&agai salah satu acuan atau pedoman tingkah laku dalam menjalani pro$esin0a'
maka tempat untuk men0elesaikan sengketa terse&ut melalui 2adah $ormal 0ang ada
0aitu komisi kehormatan pro$esi hakim%
g. Kejujuran
Kejujuran ialah hal 0ang &erhu&ungan dengan pengertian tentang ke&enaran
terutama &erkaitan dengan &idang hukum dan moral% Kejujuran sendiri merupakan
ke&ajikan 0ang mengatur semua kehendak 0ang jujur dan terdapat dalam pergaulan
mas0arakat' terutama dalam hu&ungan antar indiBidu% Sehingga Setiap penegak
hukum perlu kejujuran dalam menegakkan hukum' dalam mela0ani pencari hukum
dan keadilan' serta diharapkan menjauhi per&uatan/per&uatan 0ang curang dalam
pengurusan perkara% Kejujuran &erkaitan erat dengan ke&enaran' keadilan' kepatutan
0ang semuan0a itu men0atakan sikap &ersih dan ketulusan pri&adi seseorang 0ang
sadar akan pengendalian diri terhadap apa 0ang seharusn0a tidak &oleh dilakukan%
24#umaryono, Etika Profesi Hukum, . 1!11!2.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
19/38
19
Kejujuran adalah kendali untuk &er&uat menurut apa adan0a sesuai dengan ke&enaran
akal (ratio) dan ke&enaran hati nurani%
h. Kepatutan
Kepatutan (eEuit0) merupakan satu term 0ang tidak dapat dipisahkan dengan
term keadilan Kepatutan (eEuit0)% Kepatutan dilakukan secara praktis% iasan0a
&erupa nilai atau penilaian atas &er&agai macam kasus tertentu 0ang &ukan
merupakan pokok &ahasan putusan hakim 0ang didasarkan atas ke&eradaan suatu
hukum tertentu% Segala &entuk hukum pada dasarn0a merupakan generalisasi
uniBersal' 0ang ke&erlakuann0a tidak mengenal perkara' kasus istime2a' &arulah
menenguk makna >eEuit0> atau apa 0ang patut atau la0ak%
Keadilan pada dasarn0a merupakan ke&ajikan 0ang di2ujudkan dalam sikap
o&jekti$' apa adan0a dan umum% Sikap ini 0ang mengatur hu&ungan 0ang hakiki di
dalam mas0arakat% *ika keadilan dipahami seperti ini' maka makna keadilan akan
sangat a&strak dan kurang mengenai situasi dan keadilan manusia secara indiBidual%
;ang diperlukan manusia adalah koreksi dan perhatian khusus &agi dirin0a' sesuai
dengan kualitas' situasi serta ke&eradaann0a sendiri% Dalam hal ini pula orang
memerlukan kepatutan' se&a& kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan
situasi dan keadilan manusia se&agai indiBidual% *adi kepatutan akan men0ingkirkan
kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus%+7 Dan
kepatutan sendiri menempatkan apa 0ang patut atau apa 0ang la0ak' dalam hukum
&ukan saja keadilan menurut hukum' melainkan juga adil secara moral% Karena
putusan hakim akan patut apa&ila menunjukkan per&uatan 0ang patut di&uat' dan
tidak mengandung cacat &agi putusan pengadilan%
25#umaryono, Etika Profesi Hukum, . 1!!.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
20/38
2
B. Etika Pertanggungjawaban Hakim Terhadap mal Manusia
Se&agaimana telah dijelaskan dalam landasan teori' etika adalah gam&aran
umum rasional mengenai hakikat' dasar per&uatan dan keputusan secara moral
diperintahkan dan dilarang' serta mem&edakan mana 0ang &aik dan mana 0ang &uruk%
Pada pem&ahasan ini menunjukkan dimensi etika pertanggungja2a&an hakim
terhadap manusia mempun0ai pengertian untuk apa dan kenapa manusia harus
mempertanggungja2a&kan amal per&uatann0a se&agai &agian 0ang tidak dapat
terpisahkan dari amal per&uatan% Untuk apa hakim harus ada tanggung ja2a&
terhadap hukum dan mas0arakat%
Pertama perlu di pahami tentang konsep manusia dan ke&e&asan untuk
memahami kehendak &e&as manusia% Secara $iloso$is ada &e&erapa pandangan
mengenai manusia' Plato mengatakan# > Manusia adalah ji2a atau pri&adin0a >'
sedangkan *ohn Murra0 > Manusia adalah pelaku &ukan pemikir >+. Dalam konsepsi
Islam manusia diposisikan se&agai makhluk &heomorfis 0aitu makhluk dengan
potensi 0ang dimiliki serta &er&uat men0erupai si$at/si$at 5uhan% Kegiatan moral'
spiritual' dan keduniaan manusia harus diintegrasikan untuk dire$leksikan secara
&ersama dengan ke&e&asann0a% Ke&e&asan 0ang dapat dipertanggungja2a&kan'
artin0a ke&e&asan mutlak 0ang ada &atasan terhadap dirin0a dan orang lain%
Dalam 6S alji+n-A7# 9/. dijelaskan#
7//V V4 MAA . Sp34 q D7pM4 7> O<
F//T F//v4 //8 =Q//?4 Sx//?
26Hardono Hadi, 'ati Diri !anusia $erdasarkan ilsafat (rganisasi )hitehead($o%yakarta: &anisius, 19^^), . !2.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
21/38
21
!0at di atas menunjukkan &ah2a amal manusia harus dipertanggungja2a&kan
di&a2ah hukum' manusia' mas0arakat dan 5uhan% Manusia adalah makhluk 0ang
memiliki si$at tanggungja2a& karena ia memiliki untuk memilih secara sadar% Sadar
melakukan &erarti sadar akan konsekuensin0a 0ang ditim&ulkan% Secara normati$
per&uatan manusia telah digariskan dalam al/6uran' dalam &ahasa ara& di se&ut
amal(-./) &erikut penjelasan/penjelasann0a% Sehingga menunjukkan &ah2a tidak
ada sedikitpun manusia 0ang lepas dari >penglihatan> !llah% Manusia akan
memperoleh aki&at dari apa 0ang diper&uatn0a%+= karena itu tidak dapat terpisahkan
dari etika pertanggung ja2a&an%
Dalam kontek pro$esi hakim' hakim se&agai pro$esi 0ang istime2a dan
terhormat (offilium nobile) dalam menjalankan tugasn0a' karena &erupa0a
merumuskan dan menggali nilai/nilai hukum dengan men0elami perasaan hukum dan
rasa keadilan di mas0arakakat% Sehingga merupakan suatu per&uatan 0ang dilandasi
etika 0ang harus di pertanggungja2a&kan atas gagasan dan tindakann0a &aik terhadap
dirin0a' mas0arakat dan 5uhan% ertanggung ja2a& terhadap dirin0a &erarti
mem&erikan pela0anan hukum &erdasarkan integritas moral' intelektual dan
pro$esionalisme% ertanggung ja2a& terhadap mas0arakat &erarti dalam 2ujud
pem&erian putusan/putusan 0ang mengandung nilai keadilan dan ke&enaran% Serta
tanggung ja2a& terhadap 5uhan adalah tanggung ja2a& moral atas tindakan sekecil
apapun (arrah)% 5anggung ja2a& ini merupakan konsekuensi dari aksioma
kehenddak &e&as manusia 0ang di&atasi konsep tanggung ja2a& di hadapan 5uhan%
Kode etik se&agai per2ujudan nilai etika 0ang merupakan pengontrol moral
dan standar moaral serta kaidah seperangkat hukum $ormal &agi aparat penegak
27husa Ysyzari, !anusia Pembentuk Kebuda"aan Dalam Al-*ur+an ($o%yakarta:b"#I, 1992), . X9.
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
22/38
22
hukum (legal aparatus)% Se&agaimana 0ang tertuang dalam kode etik pasal -/+ 0aitu#
merupakan aturan tertulis untuk dijadikan pedoman tingkah laku (code of conduct )
hakim Indonesia' &aik dalam menjalankan tugas pro$esin0a untuk me2ujudkan
keadilan dan ke&enaran maupun dalam pergaulan se&agai anggota mas0arakat 0ang
harus mem&erikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada
hukum%+8
Dalam Islam' kode etik merupakan etika religius 0ang menggam&arkan
prinsip/prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang% Secara spesi$ikn0a dari al/
6uran di 2ujudkan secara sistematis dalam &entuk hukum/hukum moralitas dan
etika' 0ang kemudian dikem&angkan dari akar konsepsi/konsepsi al/6uran tentang
manusia dan kedudukann0a di muka &umi%
5ujuan dari kode etik sendiri adalah se&agai alat Pem&inaan dan pem&entukan
karakter' Penga2asan tingkah laku dan se&agai sarana kontrol sosial serta mencegah
campur tangan ekstra 0udicial' Sehingga mencegah tim&uln0a kesalah pahaman dan
kon$lik antar sesama anggota' mas0arakat dan mem&erikan jaminan peningkatan
moralitas Hakim dan kemandirian $ungsional serta menum&uhkan keperca0aan
mas0arakat terhadap lem&aga peradilan%+A 5etapi terjadin0a per&uatan immoral hakim
diaki&atkan kurangn0a pemahaman agama maka diperlukan pen$siran/pena$siran
terhadap ajaran terse&ut sehingga &isa memahami $ungsi dari etika agama dan hukum
atau kode etik' etika se&agai gerak ji2a manusia dalam &entuk &atin dan hukum
melihat se&agai per&uatan 0ang &eraki&at pada lahir% Hal ini menjadikan hakim $aham
akan pro$esinadikan hakim $aham akan pro$esintidak terpisahkan dari etika dan
28Pasal 1 Yyat (12), &ode "tik Pro{esi Hakim Indonesia29Pasal 2 Yyat (1) &ode "tik Pro{esi Hakim Indonesia
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
23/38
2!
merupakan aktiBitas 0ang mempun0ai struktur $undamental dan menjadi pemahaman
mas0arakat%
Dalam Islam tujuan terse&ut ter2ujud dalam tujuan hukum Islam (s0ariah)'
0ang tujuan terse&ut dapat dilihat dari sisi manusia (hakim) dan tujuan dari adan0a
hukum atau aturan (kode etik) 0ang semuan0a untuk me2ujudkan kemaslahatan%
Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia 0aitu mencapai ke&ahagiaan dan
mempertahankann0a% Dalam kaedah ushul fih ditegaskan#
|74 6 Q0
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
24/38
2
(-01)' gagasan hakim (2345) etika dan moralitas dalam agama (6 78) pemenuhan
na$kah hidup se&agai pro$esi (9/.9 /) serta ji2a 0ang di2ujudkan dalam tindakan
(8:; )%
Sehingga apa&ila hakim dapat melaksanakan etika 0ang memenuhi aturan
seperti di atas' maka setidakn0a akan menghilangkan image jelek terhadap hakim
sendiri dan kem&ali memandang peradilan se&agai &enteng penegak keadilan dan
ke&enaran% !dapun terjadin0a perilaku hakim 0ang jauh dari nilai/nilai moralitas
mengharuskan adan0a pemahaman terhadap struktur $undamental peran hakim dan
eksistensin0a 0ang harus dipertanggungja2a&kan di hadapan 5uhan%
C. plikasi Kode Etik Profesi Hakim Indonesia
Kode etik pro$esi hakim merupakan kumpulan asas/asas atau nilai moral 0ang
disepakati oleh anggota hakim dan harus di laksanakan agar tidak terje&ak kepada
pelanggaran norma' maka di&entuklah kode etik se&agai pengarah kesadaran moral di
dalam organisasi pro$esi hakim% Hal ini ter2ujud dalam si$at/si$at hakim 0ang dikenal
dengan >Panca Dharma Hakim> 0aitu !arti!a, ca!ra, candra, sari, dan tirta, 0ang
menempatkan si$at perca0a dan taE2a kepada 5uha 0ang Maha 4sa' memusnahkan
ke&atilan' kealiman dan ketidakadilan' memiliki si$at &ijaksana dan &er2i&a2a'
&er&udi luhur dan tidak tercela' serta &ersi$at jujur% Pengertian ini menjadikan kode
etik merupakan suatu ke0akinan religius tertentu ( *'tiad+at) untuk di amalkan dan
&ukan pengetahuan &elaka' karena mempun0ai peranan dalam &entuk &atJini0ah
0ang &erkaitan dengan pelaksanaan hukum (S0ariah) dalam etika pro$esi hakim%
Sehingga etika merupakan moralitas se&agai dorongan ji2a 0ang di2ujudkan dalam
melaksanakan pro$esi hakim%
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
25/38
2'
Untuk melihat releBansi dan implementasi kode etik pro$esi hakim dalam
penegakan hukum 0ang sesuai dengan etika Islam' maka akan dipaparkan &e&erapa
hal melalui analisa &e&erapa pasal terutama &a& II karena merupakan hukum
materiiln0a%
Pro$esi hakim adalah pro$esi 0ang mempun0ai tugas men0elesaikan setiap
perkara 0ang masuk ke pengadilan atau diajukan dari piahak 0ang &ersengketa%
Sedangkan para pihak adalah orang 0ang mencari perlindungan hukum terhadap
lem&aga peradilan% Karena itu ke2aji&an hakim untuk melindungin0a% 3+ Sehingga
terlihat harus &erpegang teguh pada tingkah laku 0ang di 2ujudkan dalam sikap
hakim 0ang dipedomanin0a' se&agai &erikut#
1. Dalam Persidangan
ertama, dalam persidangan hakim harus memperhatikan aas/aas peradilan
0ang &erlaku dalam hukum acara peradilan' 0aitu# menjungjung tinggi hak para pihak
&aik dari mulai pengajuan perkara' proses persidangan' &aik meliputi pem&elaan diri'
pemeriksaan perkara' sampai pada keluarn0a putusan 0ang &enar/&enar memuat
alasan 0ang jelas' sistematis' serta dapat dipertanggungja2a&kan (accountability)%
edua, memposisikan para pihak dalam keadaan sama tidak memihak salah satu
pihak% etiga harus &er&uat sopan' tegas dan &ijaksana dalam memimpin persidangan
&aik ucapan maupun per&uatan% eempat, menjaga ke2i&a2aan dan kehidmatan
persidangan antara lain serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan para
pihak% elima, &ersungguh/sungguh mencari ke&enaran dan keadilan%
Dalam persidangan hakim harus memproses segala perkara 0ang diajukan dan
men0elesaikan sengketa antara pihak terse&ut demi terciptan0a kedamaian diantara
32Pasal Yyat (1') &ode "tik Pro{esi Hakim Indonesia
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
26/38
2^
manusia% Dalam undang/undang dise&utkan# hakim mem&antu para pencari keadilan
dan &erusaha mengatasi segala ham&atan dan rintangan untuk dapat tercapain0a
peradilan 0ang sederhana' cepat dan &ia0a ringan%33 Dalam Islam dijelaskan hu&ungan
hakim dengan para pihak adalah merupakan hu&ungan 0ang saling terkait ( simbiosis
mutualisme)' sehingga hakim mempun0ai tuntutan untuk men0elesaikan perkara%
Dalam ƒ#. alH„uura+t-9: 9 dijelaskan
78>T 4Q…7 400†4 ST>?B4 ST Q
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
27/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
28/38
2X
:• //
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
29/38
29
ada di &a2ahn0a' &aik antara hakim sendiri' panitera' serta juru sita karena
mempun0ai ke2aji&an 0ang saling &erkaitan' se&agaimana dalam sumpah dan janji di
pengadilan% Di sini perlun0a kerjasama 0ang harus dilakukan demi tercapain0a
ke2aji&an seorang pro$esi%
Dalam ƒ#. alha+zida ': 2 di se&utkan#
%%%%//4 //w 4M67//L 6 ’//0 8>†“ 7?6 8>T ’Œ F?”6Islam memerintahkan mus0a2arah demi mencapai hasil 0ang tepat dalam
mem&angun suatu putusan &enar/&enar tepat dalam aas mus0a2arah dan nilai
kepatutan ter2ujud dalam mem&erikan keputusan 0ang akan di &e&ankan kepada para
pihak' 2alaupun sering terjadi diantara hakim &an0ak 0ang menga&aikan moralitas
dan sering terjadi penga&aian terhadap kode etik 0ang mengaki&atkan Pelanggaran/
pelanggaran terse&ut sangat menga&urkan idealisme pro$esi hukum 0ang mempun0ai
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
30/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
31/38
!1
S//? //T }//?7T
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
32/38
!2
harus dipertanggungja2a&kan' artin0a tanggung ja2a& sendiri 0ang di2ujudkan
dalam pola prilaku dalam hu&ungann0a dengan mas0arakat atau institusi' sedangkan
terhadap mas0arakat dengan mem&erikan hak kepada siapa saja 0ang menjadi
hakn0a% Sehingga $ungsi hakim se&agai makhluk sosial tidak &isa ter&e&as dari semua
tindakann0a 0ang harus dipertanggungja2a&kan% Karena tanggung ja2a& sosial
adalah kaitann0a dengan moral terhadap mas0arakat% Secara moral &ah2a per&uatan
itu tidak tercela' karena apa&ila tercela maka akan mendapatkan sanksi sosial' karena
itu tanggung ja2a& sosial di&arengi dengan norma social% 9+
Dalam ƒ#. al*isa+-: X' ditegaskan#
ž//‹ S//?6 7//8>? ~TM < S }>p3 }w7Œ ž‹ S?ŸT//Œ //E w ? E < S }TV }w7Œ70T?
Dalam a0at lain ƒ#. alƒiya+ma-': !^
’OV ¡F0 D4 D7pM4 ~pQ4!0at di atas menjadikan perlun0a kesadaran hukum &agi hukum% Karena
keasadaran hukum adalah merupakan nilai/nilai 0ang terkandung dalam diri manusia
mengenai perilaku 0ang telah diatur dalam hukum%93 Sehingga hukum dipahami untuk
memenuhi ke&utuhan sosial sedangkan agama se&agai pengontrol dan tidak
mem&iarkann0a men0impang dari kaidah norma/norma 0ang ditentukan oleh agama%
Dalam konsep Islam kesadaran hukum 0ang tim&ul akan menjadi sesuatu
amal per&uatan 0ang didasarkan iman' ilmu' dan amal' sehingga tanggungja2a& ini
42Ysa{ri Jaya Wakri, Konse# %"ari+ah !enurut #yati[i (Cet. I; Jakarta: aaGra`indo Persada, 199^), . 9.43huammad husleuddin, `ener. $udian Zayudi Ymin, ilsafat Hukum Islamdan Pemikiran (rientalis %tudi Perbandingan (Cet. III; $o%yakarta: jiara Zafana,199]), . ].
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
33/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
34/38
!
aplikasi nilai kode etik 0ang sesuai dengan etika hukum Islam 0ang telah di &ahas
se&elumn0a% Sehingga hakim patut untuk melaksanakan nilai/nilai terse&ut%
!dan0a komisi kehormatan adalah merupakan lem&aga dari proses
pertanggung ja2a&an hakim' namun komisi kehormatan ini kurang &erperan karena
&erada dalam lem&aga sendiri tidak secara independen 0ang di kha2atirkan terjadi
konspirasi di antara hakim sendiri% Hal ini terlihat dengan masih &an0akn0a
pelanggaran &aik ringan' sedang dan &erat 0ang di lakukan oleh hakim dalam
melakukan pro$esin0a serta penga&aian terhadap kode etik 0ang seharusn0a menjadi
pedoman% Komisi kehormatan ini se&enarn0a merupakan per2ujudan dari pertang/
gungja2a&an di dunia' se&elum nanti seorang hakim harus mempertangja2a&kan di
akhirat%
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
35/38
!'
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
erdasarkan uraian dan pem&ahasan tentang da0a serap hukum Islam di
Indonesia &idang etika (analisis terhadap kode etik pro$esi hakim Indonesia) dapat
diam&il &e&erapa kesimpulan se&agai &erikut#
1. Kode etik pro$esi hakim mengandung nilai nilai moral 0ang menjadi landasan
kepri&adian hakim secara pro$essional 0aitu< pertama' ke&e&asan artin0a
se&agai manusia mempun0ai ke&e&asan &aik kemandirian moral maupun
ke&eranian moral 0ang di&atasi norma/norma 0ang &erlaku% edua' keadilan'
0aitu memperlakukan sama terhadap manusia dengan mem&erikan apa 0ang
menjadi hakn0a% etiga' kejujuran 0aitu dalam penegakan hukum harus
dilandasi si$at kejujuran dalam hati nurani dan ke&enaran akal (ratio) dari
mulai pemeriksaan perkara' pencarian hukum sampai pada pemutusan perkara
secara patut (euity) dengan melihat situasi' apa 0ang seharusn0a diper&uat
&erdasarkan undang/undang 0ang mengandung keadilan dan ke&enaran di
mas0arakat%
2. 4tika pro$esi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan 0ang secara
inheren terdapat nilai/nilai etika Islam 0ang landasann0a merupakan
pemahaman dari al/6uran' sehingga pada dasarn0a Kode etik pro$esi hakim
sejalan dengan nilai/nilai dalam sistem etika Islam% 4tika hukum Islam
di&angun di atas empat nilai dasar 0aitu pertama, ke&enaran 0aitu adan0a
konsep ke&enaran menjadikan manusia perca0a untuk &er&uat &aik karena taat
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
36/38
!^
akan hu&ungan makhluk dan khaliE% !edua, keadilan 0aitu adan0a
pen0emarataan ( 0ualiing) dan kesamaan (le%eling ) hak dalam &idang
hukum 0ang di&angun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara
transendental antara hukum dan moralitas% etiga' kehendak &e&as 0aitu
manusia 2alaupun di&atasai oleh norma/norma 0ang ada tetapi mempun0ai
kehendak &e&asLke&e&asan ( free /ill )% eempat pertanggung ja2a&an 0aitu
se&agai tuntutan dari kehendak &e&as 0aitu adan0a pertangungja2a&an
se&agai &atasan dari apa 0ang diper&uat manusia dan harus dipertanggung/
ja2a&kan &aik didunia maupun diakhirat% 5erjadin0a pen0alahgunaan dan
penga&aian terhadap kode etik pro$esi hakim diaki&atkan rendahn0a etika dan
moralitas hakim% Sehingga tidak terlaksanan0a nilai/nilai ke&enaran' keadilan'
kehendak &e&as dan pertanggungja2a&an sse&agai pro$esi hakim%
B. Implikasi Penelitian
*adikanlah makalah ini se&agai pedoman 0ang &ersi$at untuk menam&ah 2a/
2asan pengetahuan dan jadikan acuan pemahaman 0ang le&ih dalam se&agai 2adah
untuk menampung ilmu%
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
37/38
8/15/2019 DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA BIDANG ETIKA KE PPH.rtf
38/38
!X
Praa, Juaya #. ilsafat Hukum Islam, Wandun%: Uni\ersitas IslamWandun%, 199'.
iton%a, Y. aman. Ensiklo#edia Hukum Islam, fet. ke1, Jakarta:Iftiar Waru gan Hoe\e.#aid, hu. Etika !as"arakat Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita,
19X.#alam, Wuranuddin. Etika %osial, Asas !oral Dalam Kehidu#an
!anusia,Cet. ke1, Jakarta: Yneka ineka Ci`ta, 199].#etiarda, Y. Gunacan. Dialektika Hukum Dan !oral Dalam
Pembangunan !as"arakat Indonesia, $o%yakarta: &anisius,199.
#ire%ar, Wismar. Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, fet. ke1, Jakarta: Gema Insani Press, 199'.
#umaryono, ". Etika Profesi Hukum,: Norma-norma bagi Penegak Hukum fet. ke1 $o%yakarta &anisius, 199'.
#useno, rans ha%nis. Etika Dasar: !asalah-masalah Pokok ilsafat !oral, $o%yakarta: &anisius, 199.
Undan%undan% *omor jaun 2 jentan% Pokok`okok&ekuasaan &eakiman
Utomo, Priyo. Etika Dan Profesi, fet. ke1, Jakarta: Gramedia, 1992.