perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI
PASAR GADING KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh :
Fajar Pramudia Putra
D0106055
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
II
HALAMAN PERSETUJUAN
Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pembimbing
Dra. Sudaryati., M.Si
NIP. 195704261986012002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
III
HALAMAN PENGESAHAN
Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada hari :
Tanggal :
Panitia Penguji :
1. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si (…………….)
NIP. 196411231988031001 Ketua
2. Drs. Suryatmojo, M.Si (……………..)
NIP. 195308121986011001 Sekretaris
3. Dra. Sudaryanti, M.Si (……………..)
NIP. 195704261986012002 Penguji
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Prof. Drs. Pawito, Ph.D
NIP. 1954 0805 1985 031 002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
IV
PERNYATAAN
Nama : FAJAR PRAMUDIA PUTRA
NIM : D0106055
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul :
“IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR GADING KOTA
SURAKARTA” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya, dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya
peroleh dari skripsi tersebut.
Surakarta, Desember 2011
Penulis
FAJAR PRAMUDIA PUTRA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
V
MOTTO
“ Sesungguhnnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka
merubah keadaan diri sendiri”
(Qs. Ar. Ra`ad : 11)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Qs. Alam Nasyrafi : 6)
“ Man Jadda Wa Jadda”
( Dikutip dalam Novel Negeri 5 Menara)
“ Kalau jatuh, bangun sendiri”
(Anonim)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
VI
PERSEMBAHAN
Kerja kerasku ini kupersembahkan kepada :
- Almarhum kakekku mbah Chudri.
- Nenekku Muntarsih yang selalu memberikan semangat untuk terus berusaha agar
menjadi orang yang sukses.
- Kedua orang tuaku Abdul Wahab dan Haryanti yang sangat sabar dalam
membesarkan aku. Sembah sujud ananda kepada ayah dan mama.
- Ke tiga adikku (Roro Mentari Putri, Nabila Hana Soffia Putri dan Wibowo Yusup
Habibi) yang manis yang selalu menjadi pemicu saya untuk selalu berusaha
- Wanita yang mengisi relung cintaku dan selalu menyemangati aku untuk
menyelesaikan skripsi ini, Dewi Arum Nawang Wungu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
VII
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan anugerahnya penulis
mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini mengambil judul
“IMPELEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR GADING KOTA
SURAKARTA”. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi sebagian
persyaratan untuk mendapatkan gelar pada program studi Administrasi Negara
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Berbagai hambatan dan pengalaman menjadi pengalaman yang berharga
bagi penulis sebagai bagian dari proses penyelesaian studi di kampus. Berkat
bantuan dan dukungan dari berbagai pihaklah akhirnya skripsi ini dapat selesai.
Oleh karena itu, atas segala bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan
kepada penulis, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Dra. Sudaryanti, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
masukan dan arahan yang sangat bermanfaat.
2. Bapak Drs. Budiarjo, M.Si selaku pembimbing akademis, atas bimbingan
akademis yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Drs. Is Hadri Utomo, M.Si dan Ibu Dra. Sudaryanti, M.Si selaku Ketua
dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
VIII
5. Bapak Drs. Joko Pangarso, MM sebagai mantan kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Surakarta dan saat ini menjabat Asisten Administrasi
Kota Surakarta. Terimasih atas kesempatan berdiskusi tentang Revitalisasi
Pasar Gading Kota Surakarta.
6. Bapak Ir. Abdul Mutholib sebagai mantan kepala proyek revitalisasi pasar
gading yang bersedia memberikan informasi walaupun dalam kondisi yang
sedang tidak mendukung.
7. Bapak Ir. Suhardi, MM Kasi Pemeliharaan Bangunan Pasar Dinas
Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang sangat membantu dalam kelancaran
penelitian.
8. Ibu Tri Lestari S. Teks, M.Si (Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
dan Ibu Dra. Corina Endang Pujiastuti (Kasi Perdagangan Dalam Negeri)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang mendukung
dengan pemberian data-data revitalisasi pasar gading.
9. Kepala pasar gading Bapak Agus Suharto dan kepala paguyuban pasar gading
Pak Tarmuji yang sangat hangat dalam memberikan jawaban-jawaban tentang
revitalisasi pasar gading.
10. Keluarga besar AN’06 yang telah mendampingi aku selama aku belajar di
rantau ini. Dan terutama kepada Achmad Junisar, Lulu Kurnia, Danar Adityo
Sahar, Toofik Nugroho, Lucky Mandala Putra, Hernawan Adhie, Febrian
Anthony, dan orang sisa dari AN 06 (ayo segera selesaikan skripsinya !!!!)
11. Keluarga besar MAHAFISIPPA (Mahasiswa FISIP Pecinta Alam).
Terimakasih sudah menjadi keluarga keduaku selama aku di Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
IX
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini, yang tidak
bisa disebut satu persatu
Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari skripsi
ini karena adanya keterbatasan teknik dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu,
segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan
semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya.
Surakarta, Desember 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
X
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul…………………………………….....……….……………............I
Halaman Persetujuan………………………………………..……………….........II
Halaman Pengesahan……………………………………………..…...…............III
Pernyataan..............................................................................................................IV
Motto……………………………………………….....………………..................V
Halaman Persembahan…...……………………………………………………....VI
Kata Pengantar……………...……………………………………………….......VII
Daftar Isi………………………...…………………………………………….......X
Daftar Gambar.. ………………………………...……………………..............XIII
Daftar Tabel…………………………………………...…...........………….......XIII
Abstrak..…………………………………………..……………...…….............XIV
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………….......………………….1
B. Perumusan Masalah….……………………………...………...7
C. Tujuan Penelitian…………………………....…………...……7
D. Manfaat Penelitian…………………………...………………..8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Kajian Pustaka…………………………………..…………….9
1. Kebijakan Publik………………………………..…….9
2. Bentuk Kebijakan Publik………………………….........11
3. Implementasi Kebijakan...…………………..………12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
XI
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan.............................……………...………….15
B. Pengertian Revitalisasi........................................................…27
C. Pengertian Pasar…………….....……………..…….....……..31
D. Kerangka Pemikiran................................................................34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian…………….......……………………..……39
B. Bentuk Penelitian………………………..…………………...39
C. Teknik Pengumpulan Informan....................……..………….41
D. Sumber Data.....................……………..……………...……..42
E. Teknik Pengumpulan Data……………..……………………43
F. Validitas Data........……………….…..………...……………45
G. Teknik Analisis Data...........……….…..……...……………..47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokas…………………………...………………....50
B. Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta..................................................................................54
C. Kesesuaian Revitalisasi Dengan Peraturan Yang
Berlaku....................................................................................59
D. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Revitalisasi
Pasar gading Kota Surakarta...................................................62
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………......……………....77
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
XII
B. Saran………………………………..........…………………..81
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
XIII
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Model implementasi kebijikan menurut Edward III..........................18
Gambar 1.2 Model implementasi kebijikan menurut Grindle........……...………20
Gambar 1.3 Model implementasi kebijikan menurut Daniel Mazmanian
dan Paul A. Sabatier.………….......................................……….......24
Gambar 1.4 Model implementasi kebijikan meurut Van Meter dan Van
Horn........………….................................................................…..…26
Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran……...............................................................…38
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Matrik Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading...........…...73
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
XIV
ABSTRACT
Fajar Pramudia Putra, D0106055, The Implementation Program of
Revitalization of Gading Market Surakarta. Bachelor Thesis. The Department
of Public Administration. Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret
University, Surakarta. 2011.
The background of this research is for face modern market high
development so traditional market must do somenthing and the answer is
revitalization. This research is aimed to analyze The Implementation Program of
Revitalization of Gading Market Surakarta, kind of factor that influence The
implementation, market revitalization path, and give some recommendation to
make The policy implementation going well.
This research used a descriptive-qualitative method. Samples of the
research were taken by using purposive sampling and snowball sampling
technique. Its data were gathered through in-depth interview, observation, and
documentation study. A triangulation on the data was done so as to have valid
ones. Then, they were analyzed by using an interactive model of analysis.
The results of this research show that The Implementation Program of
Revitalization of Gading Market Surakarta through several phases of Follows (1)
Determination of strategis issue ini Ministry Of life environtment, (2) proffering
development market proposal and agreement for that program, (3) Agreement
proposal and the revitalization can start, (4) the finishing of revitalization. All
phases is made it. Kind of aspect that influence the implementation in this
research is : (1) communication, (2) Human Resources, (3) executor attitude, and
(4) bureaucracy structure.
Based on the results of the research, some reccomendation proposed : (1)
Construction planning must thougt of specificly and heard vendor will, (2) archive
compilation must have systematic and must transparant for public.
Keywords : Implementation, Revitalitation, Gading Market
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
XV
ABSTRAK
FAJAR PRAMUDIA PUTRA. D0106055. PROGRAM IMPLEMENTASI
REVITALISASI PASAR GADING KOTA SURAKARTA, Skripsi. Jurusan
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 2011.
Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dalam rangka menghadapi
berkembangnya industri pasar modern maka pasar tradisional harus segera
melakukan sebuah tindakan yatu revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta,
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, alur revitalisasi pasar tersebut,
dan memberikan rekomendasi agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana
mestinya.
Metodel penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
dimana penyajiannya dilakukan secara kualitatif. Teknik pengampilan sampel
dilakukan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data
dilakukan melalui interview, observasi, dan telaah dokumen. Validasi data yang
digunakan adalah triangulasi sumber dan data, serta analisis data dengan
menggunakan mode analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi Revitalisasi Pasar
Gading Kota Surakarta dilakukan melalui alur (1) penentuan isu strategis
kementerian perdagangan (2) Pengajuan Proposal Pembangunan Pasar dan
Persetujuan Program (3) Proposal Diterima dan Pekerjaan Segera Dilakukan (4)
Tahap Penyelesaian Revitalisasi. Semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik.
Aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi dalam penelitian ini terdiri : (1)
komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Sikap Pelaksana, dan (4) Struktur Birokrasi.
Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut : (1) Dalam membuat
perencanaan konstruksi pasar harus dipikirkan secara matang dan mendengarkan
kemauan dari para pedagang, (2) Penyusunan arsip harus dilakukan secara
sistematis dan harus transparan kepada publik.
Kata kunci : Implementasi, Revitalisasi, Pasar Gading
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan toko modern saat ini sangat pesat sekali hal ini tidak terjadi
pada kawasan ibukota saja ataupun kota-kota besar lainnya. Saat ini toko modern
akan sangat mudah kita temukan pada setiap kabupaten maupun kecamatan.
Contohnya Indomaret, Alfamart, Giant Department Store, Hypermart, dan lain-
lain. Awal mula trend ini mungkin memang dimulai dari ibukota Negara
Indonesia yaitu DKI Jakarta yang mana disana banyak sekali mall berdiri megah
tak beraturan dan pertumbuhan bisnis toko modern ini menjadi menjamur.
Sebenarnya apa yang dijual oleh toko modern ? Layaknya pasar
tradisional, toko modern menjual berbagai kebutuhan-kebutuhan sehari-hari
seperti makanan dan sayuran. Tetapi saat ini toko modern melengkapi mereka
dengan menjual pakaian, peralatan rumah tangga atau bahkan sampai peralatan
elektronik. Dan dalam istilah saat ini toko modern adalah “one stop shopping
place” atau bisa diartikan tempat dimana masyarakat bisa menemukan semua
barang-barang keperluannya sehingga masyarakat tidak perlu repot untuk mencari
barang-barang keperluannya ditempat lain. Mereka sudah bisa menemukan
semuanya dalam toko modern.
Sebenarnya sebelum toko modern ada, ada juga tempat sejenis “one stop
shopping” dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tempat
itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah sebuah usaha ekonomi kecil
dan menengah dimana mereka menjual kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
dapat kita temukan di seluruh penjuru Indonesia karena mereka merupakan sektor
unggulan dari usaha masyarakat. Tetapi saat ini karena banyak munculnya toko
modern membuat pasar tradisional semakin terkikis.
Lalu apa yang membedakan toko modern dengan pasar-pasar tradisional
atau warung-warung kelontong pada umumnya. Tentu saja dari fasilitas mereka
sangat memanjakan pembeli. Ruangan bersih, dilengkapi pendingin ruangan,
pencahayaan yang baik, alunan musik yang menambah kenyamanan, kebersihan
yang terjaga, keamanan dalam berbelanja dan tentu saja sebuah kata gengsi. Dan
hasilnya banyak sekali masyarakat yang menyerbu untuk memenuhi kebutuhan
mereka sehari-hari di toko modern.
Apalagi jika kta membandingkan toko modern dengan pasar tradicional,
bisa dibilang pasar tradisional hanya sebuah tempat untuk menampung pedagang
tradisional. Tidak ada sebuah manejemen professional yang mengelola toko
tersebut. Kebanyakan toko di Indonesia di kelola oleh PD. Pasar Jaya atau dinas-
dinas perdagangan di daerah-daerah dan alhasil tidak ada sebuah keunggulan atau
fasilitas istimewa yang diberikan oleh toko tradisional kepada pelanggannya.
Hanya ada satu hal keunggulan pasar tradisional dengan toko modern yaitu
adanya tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.
Hal tersebut tidak akan kita temukan di toko-toko modern. Tetapi
kelebihan tersebut tertutup dengan banyak kekurangan toko modern yaitu
lingkungan yang kotor, bau dan faktor keamanan. Hal itulah yang membuat
kebanyakan masyarakat memilih toko modern ditimbang pasar tradisional. Oleh
sebab itu karena tingkat permintaan masyarakat yang cukup tinggi pada toko
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
modern maka pengusaha mulai berlomba-lomba untuk membangun toko modern
di tempat yang menurut mereka strategis.
Tentu saja jika di ibukota maupun kota besar sudah banyak dijumpai toko
modern maka sasaran selanjutnya adalah kota kecil dan Surakarta adalah lahan
yang pas untuk memulai mengembangkan bisnis pasar modern ini. Alhasil saat ini
sudah cukup banyak toko modern yang akan kita temui di Kota Surakarta ini. Dan
perlahan tapi pasti toko modern tersebut memunculkan berbagai masalah.
Contohnya 7 pasar tradisional terancam ditutup karena sepi dari pengunjung
contohnya adalah Pasar Penumping, Pasar Sibela Mojosongo, Pasar Buah Jurug,
Pasar Ledoksari, Pasar Rejosari, Pasar Ayu Balapan, PasarBambu (kampus
UTP),Pasar Dawung bubar karena sepi pembeli dan kemudian digabung dengan
Pasar Hardjodaksino, dan Pasar Singosaren.
Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah peraturan untuk membatasi
perkembangan pasar tradisional yang saat ini sudah merambah ke daerah-daerah
pelosok. Tetapi sayangnya sampai saat ini, peraturan tersebut baru berupa raperda
yang belum diketahui kapan akan direalisasikan dan juga sangat mudah sekali
perizinan untuk membangun sebuah toko modern yaitu Toko modern hanya
membutuhkan tiga surat izin usaha yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin
Gangguan (HO), dan Tanda daftar perusahaan. Apabila tiga syarat itu terpenuhi
maka toko modern bisa dibangun. Harusnya perizinan pembangunan toko modern
harus lebih diperketat lagi seperti toko modern harus mempunyai AMDAL
(Analisis Dampak Lingkungan) yang bertujuan agar pembagunan toko modern
tidak merusak ekosistem lingkungan tetapi hal ini masih belum menjadi sebuah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
prioritas dalam perizinan bangunan sehingga banyak toko modern berdiri tanpa
menghiraukan dampaknya kepada lingkungan sekitar.
Alhasil karena belum ada peraturan yang mengatur tentang operasional
pasar modern dan kemudahan perizinan untuk membangun pasar modern otomatis
pasar modern masih leluasa dalam beroperasional dan yang dirugikan adalah
masyarakat kecil yang mencari nafkah di pasar tradisional. Mereka akan
kehilangan pelanggannya karena pelangannya semua beralih ke toko modern.
Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut ? Ada sebuah usaha yang baik
yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta yaitu
merevitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern. Yang dimaksud
merevitalisasi adalah merubah bentuk pasar tradisional yang terkesan kumuh,
“becek” dan kotor menjadi bersih dan rapi sehingga membuat para masyarakat
akan betah untuk berbelanja di pasar tradisional. Dan pasar yang akan kita ambil
contoh adalah Pasar Gading.
Pasar Gading merupakah sebuah pasar yang sudah berhasil di revitalisasi
oleh pemerintah kota. Proses revitalisasi tentu saja tidaklah mudah untuk
dilakukan. Proses revitalisasi memerlukan sebuah perencanaan yang matang dan
tentu saja keterliibatan dari beberapa stakeholder. Proses perevitalisasian pasar
gading juga dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Dari awal
sampai akhir proses revitalisasi semuanya dilakukan dengan cermat agar pasar
gading bisa direvitalisasi secara maksimal. Saat ini pasar gading telah selesai
direvitalisasi dan menjadi pasar percontohan bagi pasar tradisional yang lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Pasar Gading direvitalisasi pada 4 Juli 2008 dengan payung hukum
Peraturan Daerah Kota Surakarta no 1 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
perlindungan pasar tradisional pada pasal 19. Dan yang akan kita teliti adalah
apakah proses revitalisasi Pasar Gading yang dulunya pasar tradisional menjadi
pasar modern sudah sesuai dengan perda no 1 tahun 2010 ? Siapa saja stake
holder yang terlibat ? Bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut ? Hal-
hal tersebut sangat menarik untuk kita teliti. Perlu diingat bahwasanya yang perlu
diatur bukan hanya pasar tradisional melainkan juga pasar modern maka karena
hal tersebut DPP harus bekerjasama dengan Dinas perindustrian dan perdagangan
(Disperidag) Kota Surakarta karena merekalah yang mengurus toko modern di
Kota Surakarta.
Dan perlu diketahui juga toko modern tidak memberikan retribusi apapun
kepada daerah sehingga daerah kehilangan sebuah pemasukan yang potensial. Hal
itu dikarenakan dalam aturan memang tidak ada pungutan untuk toko modern
padahal apa yang mereka ambil dari daerah sangat besar sekali sehingga itu sangat
tidak adil. Para anggota dewan dan para aparatur harus bisa menemukan solusi
tentang masalah ini dengan tujuan banyaknya toko modern juga mempunyai hal
yang positif yaitu bertambahnya jumlah pendapatan daerah.
Pemerintah Kota Surakarta (Pemkot Surakarta) Pemkot harus lebih kreatif
untuk membuat program-program memajukan toko-toko tradisional. Dalam era
perdagangan bebas ini terdapat sebuah opini “siapa yang kuat dialah yang
bertahan” kuat disini bukan berarti yang mempunyai modal besar tetapi siapa
yang bisa melihat peluang dan kreatif untuk mengembangkan sebuah bisnis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Tetapi untuk kasus toko modern memang faktor modal bisa sangat mempengaruhi
pendapatan dalam usaha. Dan disini pemerintah yang diwakili oleh Pemkot
Surakarta harus turun tangan dengan memproteksi para pedagang-pedagang
bermodal kecil agar tidak tertindas oleh toko modern.
Pasar Gading bisa menjadi sebuah contoh percontohan pasar tradisional
yang berubah menjadi pasar modern. Di Pasar Gading kita tidak akan melihat lagi
lingkungan yang kotor karena pasar tersebut sudah di tata dengan baik, para
penjual disusun berdasarkan barang yang mereka jual sehingga kita akan dengan
mudah mencari apa yang kita ingin beli. Jika semua pasar tradisional di Solo di
perbarui menjadi pasar modern semuanya maka tidak mungkin masayarakat akan
kembali lagi untuk berbelanja di pasar tradisional. Karena selama belum ada
peraturan tentang operasional pasar modern maka cara merubah pasar tradisional
menjadi pasar modern akan menjadi solusi yang baik.
Kota Solo terkenal dengan sektor ekonomi mikronya sehingga pasar-pasar
tradisional harus tetap ada karena di dalam toko tradisional memegang hajat hidup
sebagian penduduk kota Solo. Dan seperti kata Walikota Solo Bpk. Ir. Jokowi
Solo past is Solo future dimana perkembangan kota Solo harus tetap berpegang
pada budaya-budaya setempat. Jangan sampai slogan tersebut berubah menjadi
Solo future erasing the Solo past karena ketidakmampuan Kota Surakarta
memproteksi pasar-pasar tradisionalnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat
merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :
Apakah proses revitalisasi pasar gading sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta ?
C. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang secara pribadi ingin
dicapai oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai
oleh peneliti antara lain :
1. Tujuan Operasional
a. Untuk mengetahui apakah proses revitalisasi Pasar Gading dari pasar
tradisional menjadi pasar modern sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku ?
b. Untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
keberhasilan revitalisasi pasar gading ?
2. Tujuan Fungsional
Penelitian ini memiliki tujuan agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh
semua pihak yang berkepentingan, baik pembaca maupuan Pemerintah
Kota Surakarta tertuama Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas perindustrian
dan perdagangan dalam mengelola pasar tradisional di kota Surakarta.
3. Tujuan Individual
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini dapat memberikah pengetahuan bagi pembaca
maupun pihak lain yang membutuhkan refrensi dari hasil penelitian
ini.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pengelolaan pasar
tradisional di Kota Surakarta.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan
untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis.
4. Sebagai sarana aplikasi teori-teori Ilmu Administrasi Negara terhadap
permasalahan pelaksanaan kebijakan di Universitas Sebelas Maret.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Kajian Pustaka
1. Kebijakan Publik
Dalam buku “Enam Dimensi Strategis Kebijakan Publik” karangan
Yeremias T. Keban (2004,55), policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis,
sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja (lihat pendapat
Graycar, yang dikutip Donovan dan Jackso, 1991: 14). Sebagai suatu konsep
filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang
diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan, dipandang sebagai serangkain
kumpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang
sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat
mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam
mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan
suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan
metode implementasinya.
Dalam buku “Public Policy” karangan Dr. Riant Nugroho (2008:52)
Dalam pendefinisian kebijakan, Donovan dan Jackson (1991: 15) juga
mengutip pendapat Tropman dengan membeberkan elemen-elemen kebijakan
organisasi yang meliputi kebijakan sebagai ide , yang disajikan secara tertulis,
yang diratifikasi oleh otoritas yang legitimate, sebagai tuntutan atau pegangan
kegiatan, dan harus merupakan hasil dari suatu proses pengelolaan kebijakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Kebijakan Publik menurut Harold Laswell dan Abraham kaplan (1970,
71) dalam buku Dr. Riant Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai
suatu program yang diroyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai
tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values
and practices). Sedangkan Carl I. Friedrick (1963,79) mendefinisikannya
sebagai serangkain tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada.
Kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano,
1988: 107) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau
pemerintah.
Shafritz dan Russel (1997: 47) dalam buku Yeremias T. Keban (2004:57)
memberikan definisi kebijakan publik yang paling mudah diingat dan
mungkin paling praktis yaitu “whatever a government decides to do or not to
do”. Pendapat lain dikemukakan oleh Dan Peterson (2003: 1030), kebijakan
publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi
masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan
dan bagaimana.” Ia menguip definisi kebijakan publik yang dikemukakan
James Anderson yaitu “a relatively stable, purposive course of action followed
by an actor or set of actors in dealing with a problem or mattern of concern.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Kalau dari dalam negeri kita bisa memakai pengertian dari Riant Nugroho
(2008,55) yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara,
khusunya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara
yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk
menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
2. Bentuk Kebijakan Publik
Undang-Undang No. 10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
sebagai berikut :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
c) Peraturan Pemerintah
d) Peraturan Presiden
e) Peraturan Daerah
Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian secara
sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar,
yaitu kelima peraturan yang disebut diatas.
b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas
pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat
Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surakt Keputusan
Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijaksanaan mengatur
pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk
kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik
dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota
Menurut Yeremias T. Keban (2004: 57) bentuk kebijakan dapat
dibedakan :
1) Bentuk “regulatory” yaitu mengatur perilaku orang
2) Bentuk “redistributive” yaitu mendistribusikan kembali
kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya
lalu memberikannya kepada yang miskin
3) Bentuk “distributive” yaitu melakukan distribusi atau
memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu,
dan,
4) Bentuk “constituent” yaitu yang ditunjukkan untuk
melindungi negara.
3. Implementasi Kebijakan
Menurut Ag. Subarsono (2005,87); dalam berbagai sistem politik,
kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-
badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang
membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktik badan0badan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari
undang-undang yang terlalu makri dan mendua (ambiguous), sehingga
memaksa mereka untuk membuat diskresi, untuk memutus apa yang
seharusnya diakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
Sedangkan menurut Petak dalam Jurnal The Probrem of formulating
public policy ada beberapa hal yang membuat kebijakan dapati dilanjutkan atau
tidak,
“If we start with the basic assumption that the cycle of policy-
making can be split up into five or six phases – from putting a policy
on the agenda, through formulating (policy design), legitimating and
implementing a policy, to evaluating and deciding whether to
continue or discontinue. its implementation – it seems it is possible to
abstract at least three fundamental problems to which one should pay
attention. The first problem concerns a possible lack of coordination
in formulating particular policies, the second one a possible lack of
monitoring, and the third one an unsystematic evaluation of policies
(Petak, 2008a: 160-164). “
( Jika kita memulai dengan asumsi dasar bahwa lingkatan kebijakan-
dapat kita bagi menjadi lima atau enam fase- dari meletakkan
kebijakan dalam sebuah agenda, sampai formulasi (desain kebijakan),
legitimasi dan implementasi kebijakan, kepada evaluasi dan
memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Implementasi
ini- ini terlihat dapat diabstrakkan menjadi tiga masalah fundamental
yang salah satunya harus diberikan perhatian. Masalah pertama
memusatkan pada kemungkinan terjadinya kesalahan kordinasi dalam
formulasi kebijakan tertentu, yang kedua kemungkinan kesalahan dan
pengawasan, dan yang ketiga tidak adanya sistematika evaluasi
kebijakan Petak, 2008a:160-164)
Dari jurnal tersebut kita bisa menilai bahwa dalam implementasi ada tiga
hal yang perlu kita perhatikan yaitu adanya kemungkinan kesalahan baik dalam
koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Sebuah kebijakan mempunyai peluang
kesalahan baik di formulasi, implementasi dan evaluasi sehingga dalam
formulasi kemungkinan kesalahan ini harus diantisipasi sehingga nantinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
kebijakan yang dibuat akan menjadi kebijakan yang bermanfaat dan tepat
sasaran.
Sedangkan Stewart dalam Jurnal Public Policies, private strategies, and
local public spending bodies Alan Greer dan Paul Hogget justru membedakan
antara kebijakan dengan implementasi.
“ The policy-implementation distinction is not only based upon a
questionable set of assumption about how policy is constructed but is
also a central component of a combination of a practices which have
led to progressive depoliticization of local public life (Stewart 1996)
( Perbedaan Implementasi dengan kebijakan tidak hanya berdasarkan
pada kumpulan pertanyaan mengenai asumsi bagaimana kebijakan
tersebut dibuat tetapi itu termasuk juga bagian pusat dari kombinasi
praktek untuk memimpin depolitisasi progresif kehidupan masyarakat
lokal Stewart 1996)
Implementasi kebijakan juga merupakan sebuah gerakan untuk membuat
depolitisasi progresif kehidupan masyakat lokal.
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa
yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan
atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang
sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai
implementor. Misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode
pengajaran guru di kelas. Sebaliknay, untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan
pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan
melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan pemerintah
desa. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B.
Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Impelemtation process involve many important actors holding
diffuse and competing goals and expectations who work within a
contexts of an increasingly large and complex mix of government
programs that require participation from numerous layers and
units of governtment and who are affected by powerful factors
beyond their control (Ripley dan franklin, 1986 : 11)
(Proses implementasi meliputi banyak aktor yang memegang
peranan dan bersaing mencapai tujuan dan berekspektasi yang
bekerja tanpa konteks untukk menaikkan besarnya dan
kekompleksitasan perpaduan program pemerintah yang
memerlukan partisipasi dari banyak lapisan dan unit pemerintah
dan siapa yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan selain dari
kontrol mereka Ripley da Franklin, 1986 : 11)
Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor
atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi
dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang
individual maupun variabel variabel organisasional, dan masing-masing
variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain, sebagaimana
akan diuraikan berikut ini.
4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variablel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan
satu sama lain . Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel
yang terlibat di dalam implementasi, maka dalam ini akan dielaborasi
beberapa teori implementasi, seperti dari George C. Edwads III ( 1980),
Merilee S. Grindle (1980), dan Daniel. A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
(1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983)m
dan David L. Weimer dan Aidan. R. Vinning (1999)
a. Teori George C. Edwards III (1980)
Dalam pandangan Edwars III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)
struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu
sama lain.
(1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasarana
suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.
(2) Sumberdaya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangang sumberdaya untuk melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat
berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan
sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas
menjadi dokumens saja.
(3) Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
(4) Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah
satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini
pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Gambar 1.1
Model Implementasi Kebijakan
Menurut George C. Edward III
Sumber : Edward III, 1980 : 48
b. Teori Merilee S. Grindle (1980)
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980)
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation) seperti terlihat pada
gambar 6.2. Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan
kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis
manfaat yang diterima oleh target group (3) sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah
sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan
daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras
pada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah
tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan
IMPLEMENTASI
SUMBER DAYA
DISPOSISI
KOMUNIKASI
STRUKTUR
BIROKRASI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang
memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat
dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang
berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
Gambar 1.2
Model Implementasi Kebijakan
Menurut Merile S Grindle
Sumber : Grindle, Merilee S, 1980 : 11
Isi Kebijakan :
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d. Kedudukan pembuat kebijakan
e. (Siapa) pelaksana program
f. Sumberdaya yang dikerahkan
Konteks Implementasi :
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat
b. Karakteristik lembaga dan penguasa
c. Kepatuhan dan daya tanggap
Hasil Kebijakan
1.Impak pada
masyarakat,
kelompok dan
individu
2.Perubahan dan
penerimaan
masyarakat.
Tujuan Kebijakan
Tujuan yang ingin
dicapai
Program aksi dan proyek
individu yang didesain dan
dibiayai
Apakah program berjalan sesuai
rencana ?
Keberhasilan Implementasi Kebijakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel
yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:
(1) karakteristik dari masalah (tractability of the problems);
1.1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Sifat masalah itu
sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
1.2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu
program akan relatif apabila kelompok sasarannya adalah homogen.
Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi
program akan relatif lebih suli, karena tingkat pemahaman setiap anggota
kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
1.3 Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan
relatif lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua
populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila
jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
1.4 Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang
bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah
diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap
dan perilaku masyarakat
(2) karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue to structure
implementation);
2.1 Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah
kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya,
ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam
implementasi kebijakan.
2.2 Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan
yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebij mantap karena sudah teruji,
walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
2.3 Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap
program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya
itu perlu biaya.
2.4 Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi
pelaksana. Kegagalan progaram sering disebabkan kurangnya koordinasi
vertikal dan horisontal antarinstasi yang terlibat dalam implementasi program.
2.5 Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
2.6 Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang
terjadi di Negara-Negara Dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu
sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas
dan pekerjaan atau program-program.
2.7 Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi
masyarakat untuk terlibat relatif mendapat dukungan daripada program yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
tidak melibatkan masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila
hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.
(3) variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).
3.1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima
program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih
tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu
dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program
tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan
teknologi modern.
3.2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan
insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan
yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak
akan kurang mendapat dukungan publik.
3.3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih
yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan
melalui berbagai cara antara lain : (1) kelompok pemilih dapat melakukan
intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui
berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) kelompok
pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan
pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap
kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan
kepada badan legislatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
(4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada
akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah
tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan
pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan
selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.
Gambar 1.3
Model Implementsi Kebijakan
Menurut Mazmanian dan Sabatier
Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, 1983:22
Mudah tidaknya Masalah Dikendalikan
1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok
sasaran
3. Tingkat perubahan perilaku yang
dikendalikan
Kemampuan Kebijakan untuk menstrukturkan
proses implementasi
1. Kejelasan dan konsistensi tujuan
2. Dipergunakannya teori kausal
3. Ketepatan alokasi sumberdaya
4. Keterpaduan hirarkis di antara
lembaga pelaksana
5. Aturan pelaksanaan dari lembaga
pelaksana
6. Perekrutan pejabat pelaksna
7. Keterbukaan kepada pihak luar
Variabel di Luar Kebijakan yang
mempengaruhi proses implementasi
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
2. Dukungan publik
3. Sikap dan risoris dari konstituen
4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi
5. Komitmen dan kualitas
kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
Output
kebijakan dari
lembaga
pelaksana
Kepatuhan
target
terhadap
output kebj.
Hasil nyata
output
kebijakan
Diterimanya
hasil
tersebut
Revisi
Undang-
Undang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)
Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja
implementasi, yakni
(1) standar dan sasaran kebijakan. Standar dana sasaran kebijakan harus jelas
dan terukur sehingga dapat direalisir.
(2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik
seuberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia
(non-human resources).
(3) Hubungan antar organisasi. Dalam implementasi kebijakan, diperlukan
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
(4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana
adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan
yan terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi
implementasi suatu program.
(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan impelementasi
kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di
lingkunga; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
(6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang
penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; dan (c) intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi yang dimiliki oleh implementor.
Gambar 1.4
Model Implementasi Kebijakan
Menurut Van Horn dan Van Meter
Sumber : Van Meter dan Horn, 1975 :463
d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli
Gambar berikut ini menggambarkan kerangka konseptual yang dapat
digunakan untuk analisis impelementasi program-program pemerintah yang
bersifat desentralistis. Ada emapat kelompok variabel yang dapat memengaruhi
kinerjadan dampat suatu program, yakni : (1) kondisi lingkungan; (2)
hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi
program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
e. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)
KINERJA
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEBIJAKAN
PUBLIK
Standar dan
Tujuan
Standar dan
Tujuan
Aktivitas
Implementasi dan
Komunikasi
Antarorganisasi
Karakteristik dari
Agen Pelaksana
Kondisi Ekonomi,
Sosial dan Politik
Kecenderunga/
Disosisi dari
Pelaksana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Dalam pandangan Weimar dan Vining (1999:396) ada tiga kelompok
variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
program, yakni :
(1) logika kebijakan
Logika dari suatu kebijakan ini dimaksudkanagar suatu kebijakan yang
ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis. Kita
dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis
dari suatu hipotesis.
(2) lingkungan tempat kebijakan;
Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini
mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau
geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan disuatu daerah
tertentu, tapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi
lingkungan yang berbeda.
(3) kemampuan implementor kebijakan.
Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi
dan keterampilan dari para implementor kebijakan
B. Pengertian Revitalisasi
Kara revitalisasi menurut Depdiknas dalam kamus besar bahasa Indonesia
(2008) berarti “suatu perbuatan untuk menghidupkan kembali atau
menggiatkan kembali sesuatu”. Sedangkan menurut Umi Khulsum dan Windy
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Novia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006). Revitalisasi merupakan
“suatu proses, cara, perbuatan untuk memvitalkan sesuatu”.
Revitalisasi merupakan salah satu bentuk upaya pelesatarian bangunan.
tidak Pelesatarian bangunan erat kaitannya dengan wawasan identitas. Identitas
regional terbentuk dari bentuk-bentuk arsitektural dan lingkungan budaya yang
beraneka ragam. Perkembangan menuju terciptanya integritas rasional berawa
dari situasi dan kondisi yang kacau dan tidak tentu arah. Setelah disadari
bahwa suasana tersebut tidak mendukung upaya memperkuat keunikan suatu
daerah, berlangsunglah proses penyeragaman untuk menyadarkan semua pihak
agar kembali pada kepribadian yang dimiliki. Masalahnya, mungkin muncul
pertentangan antara kepentingan pelestarian dengan kebutuhan fasilitas baru
karena keterbatasan ruang kota. Untuk mengetahui seberapa jauh keaslian
bangunan pada suatu kawasan untuk tetap dipertahankan dan seberapa besar
dapat dilakukan perubahan, maka perlu diketahui pelestarian bangunan. Teori
yang membahas bentuk-bentuk pelestarian bangunan antara lain (dalam
Kurniawan, 2003):
a. Pelestarian bangunan menurut Wayne O. Attoe (dalam Kurniawan,
2003) antara lain :
Restorasi, yaitu upaya mengembalikan sebuah bangunan sesuai
dengan kondisi aslinya, mengganti bagian yang hancur dan
membuang elemen tambahan yang ada.
Rehabilitasi – Renovasi, yaitu sebuah strategi untuk membuat
bangunan lama untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
tuntutan lingkungannya. Pada umunya, bentuk luar bangunan
tetap dipertahankan sesuai aslinya dan bagian dalamnya diubah
secara drastis. Tidak jarang, fungsi yang baru sangat
bertentangan dengan fungsi yang lama.
Konservasi, yaitu upaya untuk mempertahankan bangunan agar
tidak hancur dan memperbaiki bangunan yang rusak.
Replikasi – imitasi, yaitu pembangunan baru dengan meniru
bangunan yang ada sebelumnya untuk mempertahankan
suasana. Replikasi apabila bangunan baru meniru bangunan
yang ada sebelumnya dan imitasi bila bangunan baru merupakan
simpatis untuk menunjang semangat tempat tersebut.
Relokasi, memindahkan lokasi bangunan dari suatu kawasan
dengan alasan ekonomis atau dikelompokkan menurut jenisnya
ke dalam suatu kawasan
b. Pelestarian bangunan menuru James Marston Fitch (dalam Kurniawan,
2003) antara lain:
Preservasi, merupakan perlakuan terhadap artefak agar sesuai
dengan aslinya.
Restorasi, merupakan upaya mengembalikan sebuah bangunan
sesuai dengan kondisi aslinya, mengganti bagian yang hancur
dan membuang elemen tambahan yang ada. Bangunan yang
dipilih berdasarkan pada nilai sejarah dan kesatuan estetisnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Konservasi – Konsolidasi, merupakan intervensi fisik untuk
menjaga keutuhan struktur bangunan.
Rekonstitusi, merupakan upaya penyelamatan bangunan melalui
penyusunan satu per satu bagian, pada umunya akibat bencana
alam atau perang.
Adaptive use,merupakan penyelamatan bangunan lama secara
ekonomis, bangunan lama tetap dipertahankan tetapi fungsinya
menyesuaikan dengan kebutuhan dimasa mendatang.
Rekonstruksi, merupakan kreasi ulang dari bangunan yang
hilang tapak aslinya.
Replikasi, merupakan salinan dari artifak yang ada, tiruan dari
bangunan yang masih berdiri. Secara fisik hasilnya lebih akurat
daripada rekonstruksi karena contohnya masih digunakan
sebagai kontrol terhadap proporsi tekstur dan warna.
c. Pelestarian Bangunan menurut Sidharta dan Eko Budiharjo (dalam
Kurniawan 2003) antara lain :
Konservasi, adalah pengelolaan suatu tempat agar makna
kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik.
Preservasi, adalah pelestarian bangunan sesuai dengan aslinya.
Restorasi, adalah pelestarian suatu tempat sesuai dengan kondisi
aslinya dengan membuang komponen tambahan.
Rekonstruksi, adalah mengembalikan suatu tempat semirip
mungkin dengan aslinya dengan bantuan material yang baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Revitalisasi, adalah mengubah suatu tempat agar dapat
digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai.
Demolisi, adalah penghancuran suatu bangunan yang
rusak/berbahaya bagi publik.
Dari berbagai teori tentang pelestarian bangunan diatas, jika ditarik
kesimpulan, terdapat beberapa pendekatan terhadap pasar Gading. Meskipun
begitu, perlakuan yang dianggap paling tepat adalah revitalisasi, yaitu
memanfaatkan bangunan secara optimul dengan fungsi yang sesuai dan
melakukan pembangunan baru yang selaras dengan bangunan yang telah ada
maupun selaras dengan lingkungannya sebagai bentuk antisipasi terhadap
perkembangan toko modern yang lebih parah lagi.
C. Pengertian Pasar
Pertama kita akan membahas mengenai definisi dari pasar. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, pasar berarti tempat orang berjual-beli. Dengan kata lain,
pasar merupakan organisasi dimana para penjual dan pembeli dapat saling
berhubungan dengan mudah. Selanjuatnya oleh Pemerintah daerah, pasar adalah
tempat untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang
mendasarkan dan menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan
usaha kerajinan dan pertukangan kecil. (Perda No 5, tahun 1983 tentang pasar,
huruf e). Tetapi secara sosiologis, pasar menunjuk pada suatu tempat yang
diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat indigenous market trade sebagaimana
telah dipraktekkan sejak lama (mentradisi), serta bercirikan bazaar economic type.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Pasar adalah suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, maka perdagangan
bagi seorang pedagang merupakan latar belakang permanen, dimana hampir
segala kegiatannya dilakukannya. Pasar adalah lingkungannya; yang merupakan
gejala alami dan gejala kebudayaan dan keseluruhan pola dari kegiatan
pengelolaan dan penjajaan secara kecil-kecilan yang menjadi ciri pada masyarakat
pada umumnya. Gejala perdagangan pasar ini meresap ke seluruh kawasan.
Untuk memahami pasar dalam arti luas, maka harus dilihat dari tiga sudut
pandangan :
Sebagai arus barang dan jasa menurut pola tertentu
Sebagai rangkaian mekanisme ekonomi untuk memelihara dan mengatur
arus barang dan jasa.
Sebagai sistem sosial dan kebudayaan dimana mekanisme itu tertanam
(Geertz, 1973). Menurut Jennifer Alexander (dalam Hefner, 2000) pasar
sebagai suatu sistem tukar menukar barang. Masalah yang menonjol dari
perspektif ini menyangkut hubungan penyebaran pasar yang longgar
(spesial) dan fungsi-fungsi ekonominya. Selain itu pasar juga adalah suatu
sistem sosial, dan penekanannya pada penggambaran tipe-tipe pedagang,
karier mereka, dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan mereka ke
jaringan rumit hubungan-hubungan sosial. Dia juga mengatakan bahwa
pasar sebagai suatu aliran informasi yang terstruktur.
Berdasarkan budaya dan meneliti cara-cara yang membuat para pedagang
menghidupi diri mereka dengan memperoleh informasi dan
menyembunyikannya dari yang lain. Perspektif ini memusatkan perhatian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
pada proses-proses pembelian dan penjualan melalui suatu analisis praktik
perdagangan yang berjajar dari “lokalisiasi” para penjual barang dagangan
yang sama di suatu tempat dan kemitraan dagang yang stabil yang telah
lazim hingga ke pemanfaatn tawar menawar sebagai mekanisme suatu
penentuan harga. Menurut Heru Nugroho (dalam majalah equilibrium,
2005) terdapat ciri pasar tradisional, yaitu : Pasar tradisional para
pedagangnya melakukan kegiatan ekonomi dilandasi oleh moralitas
berkecukupan, atau motif ekonomi untuk mempertahankan hidup.
Pasar yang selama ini kita kenal sebagai suatu tempat bertransaksi telah
mengalami perubahan karakter yang bergitu mendasar. Awalnya aktifitas
didalamnya sangat sederhana, hanya melibatkan tiga unsur, yaitu ;
pembeli, penjual dan kebutuhan. Hal ini juga dikatakan oleh Ahi Moersid
(1995), pada dasarnya, kegiatan pasar awalnya adalah jual beli barang, dan
jasa diantara para petani yang membawa hasil buminya, para
produsen/pedagang eceran barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan
penduduk lingkungan setempat. Kegiatan pertukan barang dan jasa,
dengan tutur sapa yang akrab, tawar menawar, pemilihan tempat dan
suasananya yang telah terjadi, telah menjadi suatu tradisi tersendiri,
sehingga pasar seperti ini bisa disebut pasar tradisional.
Unsur pasar tradisional :
Untuk melihat pranata pasar Polanyi (1944) melihat unsur-unsur pasar
yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
1) Kelompok yang menyediakan dan kelompok yang membutuhkan kalau
salah satu kelompok di atas tidak ada maka disebut pranata jenis pasar dan
bila kedua-duanya ada maka disebut pasar.
2) Unsur setara yaitu nilai tukar menurut kesetaraan itu pasar merupakan
pasar harga tetap atau pasar pencipta harga
3) Persaingan adalah ciri lain dari pranata pasar seperti pasar pencipta harga
dan lelang. Dia tidak terdapat di pasar harga tetap tetapi hanya terbatas
pada pasar.
4) Unsur-unsur fungsional : lokasi fifisk, adanya barang, adat istiadat,
hukum.
5) Harga, harga pada mulanya adalah jumlah yang telah ditetapkan dengan
tegas terlebih dahulu, dan bahwa tanpa ini kegiatan dagang tidak dapat
dimulai. Harga berubah-ubah atau berfluktuasi karena persaingan harga
adalah perbandingan kuantitatif antara barang berbagai jenis yang lahir
melalui barter atau tawar menawar harga adalah bentuk ekwuivalensi yang
khas dijumpai pada ekonomi yang terintegrasi melalui perilaku tukar
menukar.
B. Kerangka Pemikiran
Kota Surakarta sangat memfokuskan perkembangan ekonomi mikro yaitu
ekonomi rakyat kecil. Beberapa program dibuat agar ekonomi rakyat kecil bisa
bertahan dan berkembang seperti relokasi PKL Banjarsari ke pasar Semanggi dan
perevitalisasian pasar-pasar tradisional. Mengapa pasir tradisional perlu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
direvitalisasi ? Hal ini menjadi penting dilaksanakan karena pasar tradisional
mempunyai kompetitor/saingan yaitu toko modern. Apalagi saat ini toko modern
berkembang sangat pesat sehingga pasar tradisional harus segera memperbaiki
infrastrukturnya karena jika tidak mempedulikan dan tetap mempertahankan
kondisi pasar tradisional yang ada maka pasar Tradisional akan semakin tergilas
oleh perkembangan pasar modern oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem dari
pemerintah setempat melalui lembaga-lembaganya seperti Dinas Pengelolaan
Pasar (DPP), Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) dan PD. Pasar
Jaya untuk bisa melakukan tindakan memperbaiki pasar tradisional agar bisa
mempunyai daya saing terhadap toko modern.
Dan pada tahun 2008 revitalsasi pasar tradisional dilaksanakan pertama
kali dengan mengambil pasar Gading Kota Surakarta sebagai pasar percontohan.
Pasar Gading direlokasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
dengan dana APBN melalui DIPA Kementerian 058.1.0/090-02.1/-/2008. Proyek
ini dilaksanankan setelah ada penandatangan MOU oleh Walikota Surakarta
dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Perevitalisasian Pasar Gading Surakarta dilakukan melalui tender yang
dimenangkan oleh PT. Rodi Persada Nusantara dan pekerjaan perevitalisasian itu
selesai pada 22 Juni tahun 2009 dengan diserahkannya Berita Searah Terima II
(kedua) pekerjaan no. 023/429/.b.
Dalam penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta memusatkan model implementasi George C. Edwards III, yaitu :
1. Komunikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
2. Sumberdaya
3. Disposisi, dan
4. Struktur Birokrasi
Adapun alasan pennulis menggunakan asperk/indikator yang berpengaruh
terhadap implementasi program revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta adalah
sebagai berikut :
1. Komunikasi
Apa tujuan dari perevitalisasian Pasar Gading ? hal itu lah yang menjadi
pertanyaan mengenai maksud dan tujuan revitalisasi tersebut.
Revitalisasi Pasar Gading merupakan suatu usaha untuk meningkatkan
ekonomi mikro dan memajukan pedagang-pedagang kecil. Target group
di sini adalah para pedagang-pedagang kecil yaitu pedagang yang
mencari nafkah dengan berjualan di dalam pasar. Tapi saat ini dengan
banyaknya muncul toko-toko modern yang memberikan pelayanan lebih
bagus dalam melayani konsumennya membuat pasar tradisional
kehilangan konsumen. Sehingga Disperindag Kota Surakarta menjemput
bola dengan membuat proposal kepada Kementerian Perdagangan
Repulik Indonesia (RI) untuk melaksanakan revitalisasi pasar tradisional
di Kota Surakarta, dan yang dipilih kemudian adalah Pasar Gading.
2. Sumberdaya
Sebuah kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan jika tidak
didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Dalam kebijakan
revitalisasi pasar gading ini yang, sumberdaya yang mendukungnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
adalah sumber daya finansial dan sumber daya lembaga. Sumber daya
finansial adalah dana APBN sebesai enam milyar rupiah sedangkan
sumber daya lembaga yaitu Disperindag sebagai ketua panitia dan
dibantu oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Lalu Pemenang
tender revitalisasi yaitu PT. Roedi Persada Nusantara.
3. Disposisi
Disposisi menjelaskan bagaimana komitmen para implementor dalam
mengimplementasikan kebijakan apakah jujur, tertutup, demokratis, dll.
Dalam indikator disposisi inilah terjadi hal yang perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut karena impelementasi revitalisasi Pasar Gading
Kota Surakarta meninggalkan banyak masalah yang belum diselesaikan
sehingga para pegawai disperindag Kota Surakarta sangat tertutup untuk
memberikan data-data mengenaik revitalisasi pasar Gading. Sebenarnya
revitalisasi tersebut berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dengan
infrastruktur pasar gading yang baik dan terpelihara dengan baik. Tapi
sayangnya dibalik itu, terdapat masalah yang membuat para pegawai
disperindag Kota Surakarta menjadi tidak terbuka dan jujur dalam
memberikan data mengenai revitalisasi pasar gading.
4. Struktur Birokrasi
Dalam indikator ini, sebuah kebijakan harus melalui struktur birokrasi
sampai kepada tahap implementasi. Apakah struktur tersebut sudah
efisien apakah masih membuat red-tape sehingga implimentasi tidak
berjalan secara efisien. Dalam implementasi pasar gading, struktur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
birokrasi dalam proses implementasi tidaklah berbelit-belit dimana
seluruh pengelolaan dikelola oleh Disperindag sehingga semuanya
berjalan dengan terpusat
Gambar 1.5
Kerangka Pemikiran
Pasar tradisional yang terkesan
kumuh, tidak aman, dan tidak
nyaman untuk berbelanja.
Revitalisasi Pasar Gading
menjadi contoh perbaikan pasar
tradisional
Pasar tradisional yang bersih,
aman dan nyaman untuk
berbelanja
4 indikator yang
mempengaruhi revitalisasi
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi
Peraturan Pemerintah Kota
Surakarta no 1 tahun 2010
sebagai landasan hukum
revitalisasi pasar gading
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan
untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia (Riduwan, 2003: 1). Metode
penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009: 2). Maka dalam metode penelitian ini
menjelaskan tentang :
A. Lokasi Penelitian
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pasar Gading
Surakarta, dengan beberapa pertimbangan yaitu :
a) pasar Gading dipilih karena pasar ini berhasil melakukan
revitalisasi dari yang dulunya pasar tradisional menjadi pasar yang
cukup modern dengan sistem layaknya toko modern. Pasar ini bisa
menjadi percontohan bagi pasar-pasar tradisional yang ingin
revitalisasi.
b) Lokasi Penelitian ini mudah dijangkau oleh peneliti.
c) Pasar Gading merupakan pasar yang direvitalisasi menggunakan
dana APBN berbeda dengan pasar tradisional di Solo yang sudah
direvitalisasi lainnya yang semuanya menggunakan dana APBD.
B. Bentuk Penelitian
Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang
menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
bermaksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci
dan mendalam mengenai implementasi revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta.
Menurut H.B Sutopo (2002: 48) penelitian kualitatif lebih
menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan
analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitiam kualitatif lebih
mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih
ditentukan oleh proses terjadinya (dalam bentuk angka) dan cara
memandang atau perspektifnya.
Melalui metode penelitian ini mengupayakan pencarian data yang
berupa kata-kata dalam susunan kalimat atau gambar yang berlanjut pada
analisis data untuk memberikan gambaran yang senyatanya tentang
permasalahan yang ada. Studi deskriptif berupaya untuk memperoleh
informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti, lengkap dan akurat
dari suatu situasi. Studi deskriptif berguna untuk mengenali distribusi dan
perilaku data yang kita miliki.
Dalam penelitian ini penulis berupaya menjelaskan proses
implementasi revitalisasi Pasar Gading melalui data yang dikumpulkan
terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih
dari pada sekedar angka atau frekuensi. Dengan adanya penelitian ini,
peneliti dapat menggambarkan, memaparkan, menerangkan, dan
melukiskan serta menafsirkan secara terperinci tentang proses
implementasi revitalisasi pasar Gading.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
C. Teknik Pengumpulan Informan
Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam penelitian,
maka dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan
(purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik pengumpulan
sample dengan pertimbangan operasional (Sugiyono,2003:96). Teknik ini
tidak dimaksudkan untuk mengusahakan generalisasi, tetapi unutuk
memperoleh kedalaman studi dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks
penelitian ini peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu
dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan
mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun
informan dalam penelitian yaitu :
a. Mantan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Surakarta
yang saat ini menjadi Asisten Administrasi Kota Surakarta
b. Mantan Kasi Perdangan Dalam Negeri Disperindag Kota Surakarta
c. Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Disperindag Kota
Surakarta
d. Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kota Surakarta
e. Kasi Pemeliharaan Bangunan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar (DPP)
Kota Surakarta
f. Kontraktor Pasar Gading
g. Kepala Pasar Gading Kota Surakarta
h. Pedagang Pasar Gading Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Namun demikian mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti maka
dimungkinkan pulan menggunakan snowball sampling (Sugiyono, 2003:
97). Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan menyempurnakan data
yang diperoleh dari sumber-sumber yang belum ditentukan peneliti dengan
teknik purposive sampling tersebut.
D. Sumber Data
Data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian karena
ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan
ketepatan dan kekayaan data dan informasi yang diperoleh. Data atau
informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam
penelitian ini berupa data kualitatif yang dapat digolongkan menurut asal
sumbernya menjadi:
1. Data primer
Diperoleh langsung melalui narasumber atau informan dengan
cara wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif ini,
narasumber tidak sekedar memberikan tanggapan yang diminta
peneliti tetapi turut menentukan arah dan selera dalam
menyajikan informasi yang diperlukan.
Data tersebut berasala dari kepala seksi di Dinas Perindustrian
dan Perdagangan kota Surakarta, kepala seksi Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Surakarta dan Kepala Pasar Gading Kota Surakarta,
2. Data sekunder
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi
data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder
diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti
dokumen, arsip, dan buku pedoman serta literatur yang terkait
dengan penelitian ini. Selain dokumen / arsip-arsip dari dinas
terkait, dokumen/ arsip-arsip dapat diperoleh dari artikel baik
dari surat kabar, majalah/jurnal, maupun internet.
E. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian dan jenis data yang digunakan
maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik interaktif melalui proses
wawancara dan tehnik non interaktif yang dilakukan dengan mencatat
dokumen/ arsip.
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan
cara melakukan tanya-jawab dengan narasumber. Wawancara
biasanya dilakukan secara mendalam, agar informasi yang diperoleh
lebih terinci. Biasanya disebut dengan wawancara mendalam (in-
depth interviewing). Wawancara yang digunakan bersifat lentur dan
terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan
dapat dilakukan berulang pada narasumber yang sama. Pertanyaan
yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga jawaban yang
diperoleh dapat lebih rinci dan mendalam. Kelonggaran dan
kelenturan dalam wawancara ini diharapkan mampu membuka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
kejujuran narasumber agar memberikan jawaban sebenarnya,
terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap, pandangan mereka
terhadap proses implentasi revitalisasi pasar Gading. Wawancara
dilakukan pada semua narasumber dan untuk memudahkan jalannya
wawancara digunakan panduan wawancara yang memuat garis besar
pertanyaan.
Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan
pegawai di dinas tersebut yang secara terperinci telah dijelaskan
dalam data primer tersebut di atas.
b. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke
objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan
(Riduwan, 2003: 30). Data yang didapat melalui berupa kegiatan,
perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan
interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian
dari pengalaman manusia yang dapat diamati.
Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang
dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya
wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana
kinerja dari pegawai dalam pelaksanan administrasi kependudukan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberi gambaran mengenai
karakteristiknya secara keseluruhan, dan mengenai perilaku atau
ekspresi yang terjadi pada saat suatu pertanyaan tertentu ditanyakan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
dan bahkan untuk menyatakan gaya narasumber dalam menanggapi
pertanyaan tersebut.
c. Telaah dokumen
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan
mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan arsip-arsip
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang
berkaitan dengan revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta. Tehnik
pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi
data yang telah terkumpul dari beberapa tehnik penggalian data
sebelumnya.
F. Validitas Data
Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari
ketepatan memilih sumber data dan tehnik pengumpulan data maka data
yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan
pengembangan reliabilitas dan validitas data agar membuktikan apakah
sesuatu yang diamati sesuai dengan yang senyatanya.
Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu tehnik pengumpulan
data dalam mengukur suatu gejala yang sama. Suatu tehnik pengumpulan
data memiliki tingkat kemantapan yang tinggi bila digunakan berulang kali
akan memberikan hasil yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang sama pada
narasumber yang sama secara berulang sehingga memperoleh suatu jawaban
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
yang berulang (konsisten) hingga tercapai kejenuhan jawaban yang
diinginkan. Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan
dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (H.B.Sutopo, 2002: 78).
Menurut H.B.Sutopo (2002:79) triangulasi data atau sumber
memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data
yang sejenis. Triangulasi data digunakan untuk mengarahkan peneliti agar
mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk
menggali data sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang
satu dapat lebih teruji kebenarannya bila digali dari sumber data yang
berbeda. Yang penekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada
teknik pengumpulan data atau yang lain.
Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam
pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia,
artinya data yang sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila
digali dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi data digunakan
dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan telaah arsip, dokumen,
dan artikel dari berbagai sumber.
Dalam hal ini data base diupayakan untuk dikembangkan dan
disimpan agar sewaktu-waktu dapat ditelusuri kembali bila dikehendaki
adanya verifikasi. Dalam penelitian ini triangulasi metode dilakukan melalui
metode wawancara, observasi, dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari
berbagai sumber untuk memperoleh data yang valid.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
G. Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang
berkesinambungan sehingga tahap pengumpulaan data, pengolahan data, dan
analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam
penelitian kualitatif proses pengumpulan data dan analisisnya terpisah secara
jelas, dan analisisnya dilakukan pada tahap akhir setelah pengumpulan data
selesai (H.B. Sutopo, 2002: 86). Proses analisis dilakukan sejak awal
penelitian melalui proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam
tehnik refleksi untuk pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang
diperoleh akan dikomparasikan untuk melihat keterkaitannya sesuai dengan
tujuan penelitian. Pemantapan dan pendalaman data selalu dilakukan dalam
bentuk siklus yang juga dapat digunakan sebagai suatu cara verifikasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat
tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo
(2002:94-96), ketiga komponen tersebut adalah:
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan,
dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam
catatan lapangan (fieldnote) yang berlangsung secara terus selama
pelaksanaan penelitian. Reduksi data sebagai bagian dari proses analisis
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
yang tidak penting dan mengatur data hingga sajian data dan simpulan
permasalahan diperoleh sebagai hasil penelitian.
b. Sajian data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk
narasi lengkap yang memungkinkan simpulan diperoleh. Disusun berdasar
pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dalam
rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga
mudah dipahami. Sajian data mengacu pada rumusan masalah berupa
narasi yang mendeskripsikan jawaban dari setiap permasalahan yang ada.
c. Penarikan simpulan dan verifikasi
Simpulan yang diperoleh selama penelitian berlangsung semakin lama
akan memiliki landasan dan dukungan data yang semakin kuat. Sehingga
pada akhir penelitian dapat ditarik suatu simpulan akhir. Selanjutnya
simpulan akhir perlu diverifikasi agar menghasilkan data yang cukup
mantap dan dapat dipertangggungjawabkan. Makna data harus diuji
validitasnya agar simpulan penelitian menjadi kokoh dan dapat dipercaya.
Aktivitas dalam bentuk interaksi ini dilakukan untuk memahami
kesamaan dan perbedaan data. Dalam melaksanakan proses ini aktivitas
peneliti selalu bergerak antara komponen analisis dengan pengumpulan
datanya selama proses pengumpulan data berlangsung.
Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara ketiga komponen analisis
data tersebut hingga proses pengumpulan data selesai. Namun bila
simpulan akhir dirasakan belum cukup mantap, maka peneliti akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
berusaha untuk kembali ke lapangan untuk mencari data dengan
pertanyaan yang lebih terfokus pada tujuan untuk memperoleh data yang
bisa mendukung dan menguatkan simpulan akhir.
Ketiga komponen analisis ini dapat digambarkan sebagai sebuah
siklus seperti berikut:
Gambar II.1
Model Analisis Interaktif
(H.B. Sutopo, 2002: 96)
Penarikan
simpulan/verifikasi
Sajian data
Pengumpulan
data
Reduksi
data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi
Pasar Gading berlokasi di jalan veteran no 44 Kota Surakarta
Visi, Misi dan Tujuan Pasar Gading
Visi : Terciptanya pasar gading yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan
berkeadilan serta menjadikan pasar sebagai tempat tujuan wisata
Misi :
1. Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban pasar
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pedagang dan konsumen
3. Meningkatkan SDM pedangang dalam mengubah karakter serta pola pikir
dalam menciptakan pasar bersih aman, nyaman serta berkeadilan
4. Menghimbau peran serta pedagang dalam menata barang dagangan agar
lebih kreatif, lebih higienis, lebih indah.
5. Meningkatkan daya saing berli terhadap pasar modern.
Tujuan :
Meningkatkan pendapatan dan daya saing pasar pedagang pasar tradisional
dengan pasar modern serta meningkatkan tingkat hunian dan pengunjung untuk
memberikan kontribusi dengan lingkungan pemerintah setempat dalam
menciptakan pasar gading yang bersih, sehat, rapi, dan indah serta berkeadilan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Keadaan/Kondisi Pasar :
Bangunan pasar terdiri dari :
Luas bangunan lahan pasar :2283 M2
Bentuk pasar (menyatu)
Jumlah kios : 72
Jumlah meja los lantai bawah : 123
Jumlah meja los lantai atas : 88
Jumlah meja oprokan atas : 92
Jumlah meja oprokan bawah : 89
Jumlah pedagang los lantai atas dan bawah : 211 pedagang
Jumlah pedangang oprokan : 181
Jumlah pedagang kios : 72
Kapasitas listrik pasar terpasang : 16.200 VA
Masing-masing kios listrik terpasang : 2 A : 450 w
Fasilitas yang ada :
MCK lantai atas : 2 (timur & barat) toilet 1 pria/ 2 wanita
MCK lantai bawah : 2 (timur & barat) toilet 1 pria/2 wanita
Groundtank hidrant : 1 buah
10 buah APAR : 2 buah 3 kg, 5 buah 6 kg, 2 buah 2,5 kg, 3
buah 3,5 kg
1 tempat container sampah
5 titik hidran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
1 kios untuk pos pelaynan kesehatan
4 titik parkir kendaraan bermotor, apabila malam hari difungsikan untuk
kuliner pujanggan (pusat jajanan gading)
Jumlah Pegawai
Kepala pasar : 1 (PNS)
Tenaga Administrasi : 3 (PNS)
Tenaga Kebersihan : 5 (outsourching)
Tenaga keamanan : 3 (outsourching)
3 (keamanan swadaya)
Bentuk Organisasi Pedagang
Nama : HPPG (Himpunan pedagang pasar gading)
Jumlah anggota : 21 Pengurus
Anggotanya : Seluruh pedagang pasar gading
Struktur organisasi : Kemasyarakatan / Masyarakat pasar
Program kegiatan : - Pertemuan arisan warga pasar setiap
tanggal 4
- Kuliner “PUJANGGA” pasar gading
malam hari
- Koperasi sumber arto
- Gugus kendali mutu “guyub rukun”
Kegiatan Pasar
a) Pagi ( mulai dan selesai jam) : 04.00 s/d 09.00
b) Siang ( mulai dan selesai jam) : 09.00 s/d 11.00
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
c) Sore : 11.30s/d 14.00 (dibersihkan)
d) Malam (mulai dan selesai jam) : 17.00 s/d 23.00 (untuk kuliner)
Kegiatan pasar malam hari :
Pada tanggal 5 Agustus 2010 bersama paguyuban membuka kuliner
PUJANGGA (pusat jajanan gading
Perevitalisaasian Pasar Gading dimulai dari tersinerginya isu strategis
kementrian perdagangan dan misi pemerintah Kota Surakarta. Isu strategis
kementerian yang dimaksud adalah meningkatnya pendapatan ekonomi mikro dan
perbaikan pasar tradisional menjadi sub bagian dari ekonomi mikro tersebut.
Sedangnya yang menjadi bahan sinergi adalah misi Kota Surakarta. Kota
Surakarta dalam kepemimpinan Walikota Bapak Ir. Joko Widodo mempunyai
misi untuk memajukan ekonomi pasar tradisional. Hal itu ditandakan dengan
kebijakan-kebijakan yang mendukung pasar tradisional; seperti relokasi pasar
tradisional, membatasi pembaangunan toko modern, dan revitalisasi pasar
tradisional.
Revitalisasi pasar tradisional yaitu pasar gading akhirnya menjadi pasar
kelima yang direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Surakarta yang didanai oleh
pemerintah pusat (APBN). Berbeda dengan dengan revitalisasi pasar yang lain
karena dalam implementasinya, sumber dana yang digunakan untuk revitalisasi
lebih banyak menggunakan dana dari pemerintah pusat yaitu bantuan dari
kementerian perdagangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
B. Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta
Berdasarkan surat kontrak no 500/628.b tanggal 4 Juli 2008, Proyek
Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta dimulai pada tanggal berlakunya
kontrak ini dengan waktu pelaksanaan 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender.
Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dan
akhirnya pada tanggal 23 Juni 2009 pasar gading ini telah selesai direvitalisasi.
Peneliti akan bahasa tentang alur revitalisasi Pasar Gading dari awal
perencanaan sampai tahap penyelesaian. Proses revitalisasi dimulai dari :
1. Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Pasar gading adalah pasar yang direvitalisasi dengan dana pemerintah
pusat berbeda dengan revitalisasi pasar-pasar yang lain di Solo karena kebanyakan
revitalisasi pasar di Surakarta menggunakan dana APBD (Anggaran Pemasukan
Belanja Daerah). Dana revitalisasi berasal dari kementerian perdangan Republik
Indonesia. Hal ini berawal dari program kerja kementerian perdagangan Republik
Indonesia dan dari sekian banyak program, salah satunya adalah perbaikan-
perbaikan pasar-pasar tradisional guna mendukung ekonomi mikro. Isu strategis
inilah yang kemudian menghasilkan kebijakan untuk merevitalisasi pasar gading.
Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Tri Lestari, S.teks, M.Si (Kasubag
perencanaan, evaluasi dan pelaporan) Disperindag Kota Surakarta
“ Revitalisasi pasar gading awalnya berasal dari isu-isu strategis di
kementerian perdagangan. Salah satu isu di kementerian perdagangan
adalah revitalisasi pasar tradisional.” (Sumber : wawancara tgl. 1
Agustus 2011)
Dan didukung oleh argumen Bapak Ir. Abdul Mutholib (Mantan kepala
revitalisasi pasar gading) yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
“ Pusat punya program tentang revitalisasi pasar, kemudian disperindag
jemput bola dan kemudian melakukan pemaparan tentang revitalisasi
pasar gading di sana. Dan malahan saya diajak untuk studi banding ke
Taiwan untuk melihat revitalisasi pasar tradisional di sana” (Sumber
wawancara tanggal 19 September 2011)
2. Sinergi Misi Pemerintah Kota Surakarta
Kota Solo adalah kota yang menghargai ekonomi rakyat kecil. Hal ini
menjadi sebuah “buah bibir” bagi pemerintahan Ir. Joko Widodo. Walikota
Surakarta ini menjadi perbincangan nasional karena menerapkan sebuah
pendekatan berbeda dalam membenahi pedagang-pedangang kaki lima. Jokowi
mampu menghapus paradigma bahwa relokasi membutuhkan kekerasan dan tidak
bisa dilakukan dengan kelembutan. Tetapi di tangan walikota yang ini, hal itu
berubah karena relokasi di Surakarta tidak pernah dilakukan dengan cara
kekerasan. Pendekatan secara sosial-lah yang menjadi cara untuk merelokasi
pedagang-pedagang kaki lima. Contoh yang terkenal adalah perpindahan 989
pedagang kaki lima dari pasar maling proliman yang berlokasi di monumen 45 ke
pasar Klitikan Notoharjo. Dimana saat itu Walikota dan wakil walikota
melakukan pendekatan yang cukup memakan waktu selama tujuh bulan untuk
membujuk para pedagang untuk pindah ke Pasar Klitikan Notoharjo yang
berlokasi di Semanggi. Dan usaha tersebut berbuahkan hasil setelah melakukan
pendekatan selama tujuh bulan maka para pedagang kaki lima pasar proliman
monumen 45 pindah ke pasar Klitikan Notoharjo.
Hal yang perlu diperhatikan adalah Surakarta di bawah kepemimpinan Ir.
Jokowidodo sangat menghormati keberadaan masyarakat kecil sehingga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
masyarakat kecil yang kebayakan menjadi pedagang kecil tersebut diperlakukan
secara manusiawi atau kalau dalam bahasa Jawa yaitu “diwongke” oleh
pemerintah kota. Oleh karena itu kita bisa melihat ada sinergi antara isu strategis
antara kementerian perdagangan dengan misi pemerintah kota Surkarta yang ingin
memajukan para pedagang kecil. Setelah mengetahui terdapat program revitalisasi
pasar tradisional maka pemerintah kota Surakarta segera menjemput bola ke
kementerian perdagangan untuk memberikan penawaran kerjasama dalam
perevitalisasian salah satu pasar tradisional Kota Surakarta.
3. Kunjungan kerja dari walikota dan kepala dinas ke kementerian
perdagangan
Setelah persamaan sinergi antara isu yang berada di kementerian
perdagangan dengan program kerja pemerintah Kota Surakarta maka usaha jeput
bola dari pemerintah kota ke kementerian berlangsung. Alhasil walikota dan
kepala disperindag waktu itu Pak Joko Pangarso melakukan kunjungan kerja ke
kementerian perdagangan untuk memperlancar proses pemberian bantuan
revitalisasi pasar tradisional tersebut. Dan yang menarik adalah perevitalisasian
pasar Gading ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag)
Kota Surakarta bukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Sangat berbeda,
pasar Gading bukanlah pasar tradisional pertama yang direvitalisasi. Pasar
tradisional yang telah direvitalisasi adalah Pasar Sidodadi, Pasar Nusukan, Pasar
Kembang Mojosongo, Pasar Windujenar, Pasar Ngarsopuro dan Pasar Ayu yang
saat ini masih dalam proses revitalisasi. Kesemua pasar tersebut di danai oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
APBD dan di organisir oleh Dinas Pengelolaan Pasar dalam proses
revitalisasinya.
Tetapi dalam revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta, pihak yang
mengorganisir revitalisasinya adalah disperindag. Mengapa disperindag dan
bukan DPP ? hal ini dikarenakan bantuan ini berasal dari kementerian
perdagangan sehingga bantuan tersebut harus dikelola oleh disperindag. Hal ini
bukan dualisme kekuasaan terhadap pengelolaan pasar melainkan dalam konteks
makro sebenarnya aktivitas pasar masuk juga dalam lingkup kerja kementerian
perdagangan sehingga program tersebut dapat dialokasikan kepada disperindag
sebagai pemegang hak kuasa terhadap anggaran.
4. Pengajuan Proposal Pembangunan Pasar dan Persetujuan Program
Setelah dibukakan jalan oleh walikota maka sekarang giliran disperindag
yang aktif dengan membuat proposal. Di dalma proposal tersebut harus
menjelaskan
- Lokasi pasar yang akan di revitalisasi
- Alasan pemilihan tempat
- Perencanaan secara teknis (Perencanaan di buat PT. Roedison sebagai
pemenang tender)
- Jumlah Anggaran
- Waktu Pelaksanaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Pasar yang akan direvitalisasi adalah Pasar Gading Kota Surakarta, yang
menjadi pertimbangan adalah posisinya yang berada di sebelah alun-alun keraton
dan dinilai mempunyai posisi strategis.
Dan kemudian proposal tersebut disetujui oleh kementerian. Pasar Gading
akan direvitalisasi menggunakan dana DIPA Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia. Setelah terdapat kepastian pendanaan dari pusat maka disperindag
segera membentuk
1. SK Panitia Kegiatan (berasal dari Disperindag)
2. SK Pengadaan Barang dan Jasa (panitia lelang)
3. SK Panitia Pemeriksa Pekerjaan
5. Proposal Diterima dan Pekerjaan Segera Dilakukan
Setelah SK keputusan dibuat maka proses revitalisasi itu segera
dikerjakan. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Rudi Persada Nusantara, dimulai pada
tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009.Dengan perincian
waktu pelaksanaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan masa
pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puuh hari) dengan nilai kontrak sebesar
Rp. 5.353.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta
seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
6. Tahap Penyelesaian Revitalisasi
Pada tanggal 22 Juni 2009, pembangunan dan pemeliharaan Pasar Gading
Kota Surakarta sudah selesai 100 %. Dan setelah itu nantinya akan dilaksanakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
serah terima pasar gading dari Disperindag kepada Pemerintah Kota Surakarta
yang nantinya pasar tersebut akan dikelola secara utuh oleh Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Surakarta.
C. Kesesuaian Revitalisasi Pasar Gading dengan Peraturan Yang Berlaku
Revitalisasi Pasar gading berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota
Surakarta No 1 Tahun 2010 pasar 19 yang berbunyi
1. Pemerintah Daerah berkewajiban penyelenggaraan , pengelolaan, dan
perlindungan pasar di daerah.
2. Dinas berkewajiban :
a. Menyusun perencanaan, program, pengembangan, dan evaluasi
kebijakan pengelolaan pasar;
b. Menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan,
dan evaluasi pasar
c. Menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar
d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menyajikan, dan menyebarkan data informasi pengelolaan pasar;
e. Menerbitkan KTPP, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan
f. Memungut retribusi pasar pada pedagang
Semua revitalisasi pasar termasuk revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta mempunyai landasan hukum yaitu peraturan daerah (Perda) no 1 tahun
2010 ini. Hal ini bisa dilihat jelas pada kewajiban dinas poin c yaitu menyusun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
kebutuhan sarana dan prasarana pasar. Yang dimaksud kebutuhan sarana dan
prasarana pasar adalah kebutuhan pasar secara menyeluruh secara infrastruktur.
Dan untuk Standar Operational Pelaksana (SOP) mengacu pada Peraturan
Walikota Surakarta Nomor : 19-0 tahun 2009 tentang pedoman uraian tugas
jabatan struktural pada dinas pengelolaan pasar. Revitalisasi pasar gading
merupakan tanggung jawab kasi pemeliharaan fasilitas pasar yang terangkum
pada pasal 17; sebagai berikut :
1) Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi : pengelolaan fasilitas,
menyusun jadwal pengawasan dan perbaikan serta pemeliharaan pasar.
2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Melakukan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar berdasarkan
rencana kerja bidang.
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai
dengan bidang tugas.
d. Melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis di bidang
pemeliharaan fasilitas pasar.
e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan
pengelolaan fasilitas pasar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbaikan
fasilitas pasar.
g. Melakukan penyusunan jadwal pengawasan fasilitas pasar.
h. Melakukan inventarisasi kebutuhan fasilitas pasar.
i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
bidang pemeliharaan fasilitas pasar.
j. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pemeliharaan fasilitas
pasar
k. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
l. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
n. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
Kalau ditinjau dari SOP maka revitalisasi sudah berhasil di laksanakan,
hal tersebut bisa dilihat dari poin d dan e dimana dinas pengelolaan pasar
melakukan rumusan kebijakan pembangunan revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta dan setelah terdapat sebuah rancangan revitalisasi Pasar Gading Kota
Surakarta, desain tersebut diberikan kepada disperindag sebagai pemegang kuasa
anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
D. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Revitalisasi Pasar
Gading Kota Surakarta
Sesuai dengan apa yang dikemukanan dalam kerangka berpikir dan pada
fokus kajian dalam implementasi revitalisasi pasar gading Kota Surakarta, maka
upaya mengidentifikasi beberapa indikator yang mendukung dalam implementasi
dalam penelitian meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan : (a) komunikasi,
(b) sumber daya, (c) sikap pelaksana, dan (d) struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Setiap implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa
komunikasi intensif dari masing-masing aktor kebijakan. Dalam implementasi
revitalisasi pasar gading ini banyak aktor-aktor yang terlibat yaitu sebagai
pemberi dana (Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia)
lalu sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasar Gading Kota Surakarta, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Dinas
Pekerjaan Umum dan PT. Rudi Persada Nusantara sebagai Kontraktor.
Komunikasi antar aktor implementasi dalam proses reivitalisasi Pasar Gading
berjalan cukup baik dan tidak ada masalah dalam koordinasinya. Menurut Ibu
Dra. Corina Endang Pujiastuti (Kasi Perdagangan Dalam Negeri) Disperindag
Surakarta :
“ Komunikasi dengan dinas pengelolaan pasar berjalan dengan baik dan
tidak ada masalah, hal ini bisa dilihat dengan telah selesainya revitalisasi
pasar gading.” (Sumber wawancara. Tgl. 16 September 2011)
Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Ir. Abdul Muthollib (mantan
kepala revitalisasi pasar gading)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
“ Selama koordinasi tidak ada masalah karena dalam pengerjaan
revitalisasi terdapat pengawasan dari DPU, tata kota dan dinas pasar
sendiri.” (Sumber wawancara. Tgl 19 September 2011)
Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Drs. Joko Pangarso, MM
(mantan kepala Disperindag Kota Surakarta)
“ Masalah koordinasi anatar dinas hampir tidak ada, yang ada hanyalah
masalah koordinasi antar kontraktor dimana dalam pengerjaan pasar
gading terdapat beberapa kontraktor yang mempunyai bidang pekerjaan
yang berbeda. Masalah koordinasi muncul secara tekhnis seperti masalah
kotraktor listrik dengan kontraktor bangunan dalam pemasangan instalasi
listrik.” (Sumber wawancara. Tgl 29 September 2011)
Dalam revitalisasi pasar gading, komunikasi bukan menjadi sebuah
masalah yang mengganggu proses implementasi kebijakan ini. Hal ini disebabkan
kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang mendapat dukungan dana dari
pemerintah pusat sehingga proses pengerjaannya dilaksanakan semaksimal
mungkin. Hal ini seperti yang diutarakan bapak Ir. Suhardi, MM (Kasi
pemeliharaan bangunan pasar DPP Kota Surakarta)
“ Pembangunan pasar gading harus didukung karena saat kita mendapat
instruksi dari kementerian perdagangan untuk merevitalisasi pasar gading
maka kita akan menerima dengan kedua tangan kita.”
(Sumber wawancara tanggal 29 September 2011)
Alur koordinasi dalam revitalisasi pasar gading ini secara garis besarnya
dipegang oleh dua dinas yaitu dinas perindustrian dan perdagangan dan Dinas
Pengelolaan Pasar (DPP). Fungsi dinas pengelolaan pasar hanya sebagai penasihat
program karena aktor utama dalam revitalisasi pasar gading ini adalah
disperindag. Sebelum pembuatan proposal, disperindag melakukan rapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
koordinasi dengan DPP mengenai pasar mana yang cocok untuk direvitalisasi dan
pada akhirnya DPP menyarankan pasar gading dengan alasan :
1. Dekat dengan alun-alun keraton
2. Kondisinya yang kurang layak untuk berbelanja
3. Posisi yang strategis karena berada di tempat keramaian
Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Ir. Suhardi, MM (kasi
pemeliharaan bangunan pasar DPP Kota Surakarta)
“ Karena pasar gading berlokasi di tengah kota, dekat keraton,
kemungkinan ada variasi dan ada sesuatu. Keadaan pasar gading yang
sebelumnya dilihat dari penjuru mana pun juga sangat tidak nyaman untuk
berbelanja” (Sumber Wawancara tanggan 29 September 2011)
Setelah ditentukan pasar yang akan direvitalisasi maka disperindag
membuat proposal yang akan diajukan ke Kementerian dan setelah disetujui maka
semua proses revitalisasi diserahkan kepada pemenang lelang yaitu PT. Roedi
Persada Nusantara sebagai kontraktor.
b. Sumberdaya
Sumber daya yang paling penting dalam pembangunan pasar gading ada
dua :
1. Dana
Dana adalah sumber daya yang menjadi prioritas pertama dalam
revitalisasi pasar gading. Layaknya proyek-proyek bantuan pemerintah pusat pada
umumnya, jalan atau tidak proses revitalisasi ini tergantung dari lancar atau
tidaknya dana yang turun dari pemerintah pusat. Dalam awal pencarian data saya,
informasi pertama mengenai total dana revitalisasi pasar gading adalah 6 milyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
rupiah. Hal itu semuanya berasal dari kementerian perdagangan. Tetapi ternyata
jumlah dana yang digunakan untuk revitalisasi bukan 6 milyar , melainkan lebih
dari 6 milyar. Malah awalnya disperindag hanya mengajukan dana 3 milyar untuk
revitalisasi, seperti yang dikatakan oleh bapak Ir. Abdul Mutholib (mantan kepala
revitalisasi pasar gading)
“ Dulu direncanakan kan tiga milyar, tetapi setelah digambar ternyata
dikasih 6 milyar. Akhirnya dari enam milyar itu dibuat lantai dua.”
(Sumber wawancara tanggal 19 September 2011)
Ternyata perencanaan dana revitalisasi ini sebesar tiga milyar rupiah tetapi
setelah lihat gambar perencanaan dari disperindag dan survey dari kementerian
perdagangan maka dana itu naik menjadi enam milyar yang kemudian digunakan
untuk membuat lantai dua pasar gading ini. Setelah revitalisasi berjalan ternyata
dana enam milyar masih belum cukup untuk merevitalisasi pasar gading, seperti
yang dikatakan oleh bapak Ir. Suhardi, MM (Kasi pemeliharaan bangunan pasar
DPP Kota Surakarta)
“ Dari pemerintah pusat mengeluarkan dana 6 milyar, kemudian terdapat
bantuan dana dari pemerintah provinsi Jateng 500 juta dan pemerintah kota
hampit 1,2 milyar rupiah” (Sumber wawancara tanggal 29 September
2011)
Pernyataan ini didukung oleh bapak Drs. Joko Pangarso, MM (Mantan
kepala Disperindag Kota Surakarta)
“ Ada bantuan dari provinsi 500 juta dan ada dana dari APBD untuk
pembuatan meja-meja pedagang, sebenarnya dulu sudah cukup longgar
tetapi waktu presentasi di kementerian ternyata disuruh untuk memperluas
pintu masuk. Konsekuensinya kan di anggaran padahal dananya tidak
tambah. Dan dengan bantuan dari provinsi, perluasan pintu masuk sudah
bisa diatasi.” (Sumber : wawancara tanggal 29 September 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Dan hal itu diperkuat oleh argumentasi Bapak Ir. Abdul Mutholib (Mantan
kepala revitalisasi Pasar Gading)
“ Dana terbagi menjadi tiga yaitu pusat,provinsi dan APBD. APBD
membantu sebesar 1,3 milyar untuk meja-mejanya, 500 juta untuk pintu
masuknya dan dana dari disperindag 70 juta rupiah untuk transportasi ke
Jakarta” (Sumber : wawancara tanggal 19 September 2011)
Sehingga total dana yang dibutuhkan untuk merevitalisasi pasar Gading
sebesar :
1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia = 5,65 Milyar
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah = 500 Juta
3. Dinas Pengelolaan Pasar = 1,2 Milyar
4. Dinas perindustrian dan perdagangan = 70 juta
Total = 7,42 Milyar
Jadi total biaya revitalisasi pasar gading sebesar 7,42 Milyar rupiah.
2. Kontraktor
Pemenang lelang untuk kontraktor revitalisasi pasar gading adalah PT.
Rudi Persada Nusantara. PT. Rudi Persada Nusantara berlokasi di Jl. Adisumarmo
No. 64 Nusukan, Surakarta dan mereka berhasil memenagkan tender dengan
pengajuan dana revitalisasi sebesar 5,3 milyar dari anggaran 6 milyar. Tetapi
sayangnya ketika peneliti ingin mencari data yang menyangkut revitalisasi pasar
gading, pemiliknya Bapak Roedison menolak dengan halus dengan alasan datanya
sudah tidak mereka punya lagi, inilah argumen dari Pak Roedison (Direktur PT.
Roedi Persada Nusantara; Kontraktor Pasar Gading)
“ Maaf mas, bukan saya mempersulit tetapi proyek itu sudah lama. Orang-
orang yang berhubungan dengan proyek tersebut sudah keluar dan
kebanyakan sudah membuka usaha kontraktor sendiri. Disini hanya ada
orang baru yang tidak mengerti apa-apa tentang revitalisasi pasar gading,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
tetapi jika mas ingin mencari data pasar lain yang baru kami revitalisasi
seperti pasar Nusukan kami bisa bantu”
Dan sesuai berita acara serah terima II (kedua) pekerjaan No. 023/429/.b
Tanggal 22 Juni 2009, maka tugas PT. Roedi Persada Nusantara telah selesai
sebagai kontraktor karena telah melakukan serah terima pasar gading kepada
disperindag.
c. Sikap Pelaksana
Bagaimana tingkat kepahaman aparatur pemerintah dalam menjalankan
sebuah kebijakan menjadi indikator penting dalam sebuah praktek implementasi.
Pertimbangannya “bagaimana seorang aparatur negara bisa menjalankan dengan
baik sebuah kebijakan jika mereka sendiri tidak mengerti maksud dan tujuannya
?” Semakin paham aparatur publik terhadap sebuah kebijakan akan membuat
kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik begitu juga sebaliknya jika
para aparatur tidak mengerti tentang sebuah kebijakan maka dia pun tidak
mungkian akan mengimplementasikan pekerjaan itu dengan baik.
Dalam revitalisasi pasar baik hampir semua narasumber bisa menjawab
dengan lancar tujuan dari kebijakan ini. Tetapi sayangnya jika ditanya proses
revitalisasi tersebut, sebagian narasumber sudah lupa mengenai proses awal
perencanaan pasar gading. Hal ini tidak lepas dari banyak pegawai disperindag
yang sudah dipindahtugaskan ke instansi-instansi yang lain seperti pak Joko
Pangarso contohnya beliau adalah kepala disperindag pada saat revitalisasi pasar
gading tetapi saat ini beliau menjadi asisten administrasi Kota Surakarta. Dan saat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
ini di disperindag sendiri, yang menjabat adalah pegawai-pegawai baru yang
kurang mengerti tentang revitalisasi pasar gading.
Yang menarik adalah adanya kasus pidana dalam revitalisasi pasar gading
ini yang mengakibatkan dipenjarannya kepala sesi penanaman modal disperindag
bapak Abdul Mutholib karena tersangkut kasus korupsi dalam pasar gading. Dan
ternyata kasus pidana ini membuat saya kesulitan dalam mencari data
perencanaan dan pedanaan pasar gading. Karena kebanyakan para narasumber
takut atau sungkan dalam memberikan data. Contohnya sewaktu saya meminta
proposal pembangunan pasar gading kepada bendahara disperindag yaitu ibu
Endang Ontosiam yang tidak bisa mengeluarkan data-data revitalisasi pasar
gading dengan alasana “ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh sembarang
orang”
Sebuah program yang menggunakan dana pusat sebesar > 6 milyar
seharusnya mempunyai sebuah arsip berupa proposal, dokumen lelalng, sampai
laporan pertanggungjawaban tetapi hal ini tidak berlaku untuk program pasar
gading dimana sangat disayangkan arsip-arsip penting itu dianggap tidak ada.
Mengenai maksud dan tujuan didirikannya pasar gading, hampir semua
narasumber mempunyai pendapat yang berbeda tetapi tetap dalam koridor yang
sama yaitu berkembangnya ekonomi rakyat. Bapak Drs. Joko Pangarso, MM
(Mantan Kepala Disperindag Kota Surakarta) memberikan argumen mengenai
revitalisasi pasar gading :
“ Karena ini sebuah perencanaan makro dengan maksud untuk
mensejajarkan pasar tradisional dengan pasar modern, minimal sekarang
gedungnya sudah bersaing dan menata manajemennya dengan baik. Dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
diharapkan menjadi pasar percontohan” (Sumber : wawancara tanggal 29
September 2011)
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tri Lestari, S. Teks, M.Si (kasubag
perencenaan, evaluasi dan pelaporan Disperindag Kota Surakarta)
“ Revitalisasi pasar gading untuk membranding kota Solo. Pak walikota
sudah mempunyai gagasasan untuk membranding Kota Solo dan salah
satunya adalah revitalisasi pasar tradisional. Lalu pastinya untuk
mempertahankan pasar tradisional dari perkembangan pasar modern. Dan
pasar tradisional memberikan pemasukan cukup besar untuk Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta” (Sumber : wawancara tanggal 1
Agustus 2011)
Ibu Dra. Corina Endang Pujiastuti (Kasi perdagangan dalam negeri Kota
Surakarta) juga berpendapat sama
“ Untuk membangun pasar tradisional lebih modern. Pasar tradisional itu
terlihat kumuh dan tidak nyaman untuk berbelanja. Sehingga revitalisasi
bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang nyaman untuk
berbelanja” (Sumber : wawancara tanggal 16 September 2011)
Dari semua narasumber berpendapat sama tentang tujuan revitalisasi pasar
gading. Dan jika kita jabarkan;
1. Memajukan ekonomi mikro
Pasar tradisional merupakan tempat sebagian masyarakat mencari nafkah
dan kebanyakan masyarakarat menengah ke bawah menggantungkan
hidupnya dengan kegiatan ekonomi dalam pasar. Jika pasar dikelola
dengan baik maka pertumbuhan ekomoni pedagang-pedagang didalamnya
juga ikut baik. Dan pastinya laju pertumbuhan ekonomi mikro Kota
Surakarta juga akan naik.
2. Sebagai branding Kota Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Kota Surakarta mempunyai program “Solo in the past is Solo in the future”
sehingga pemerintah kota ingin tetap memelihara warisan-warisan budaya
kota dan menggabungkannya dengan budaya baru. Di sini pasar tradisional
menjadi sebuah warisan nilai ekonomi yang harus tetap dipelihara.
Walikota Kota Surakarta dalam acara Mata Najwa berbicara :
“ saya bukan anti mall atau hypermarket, tetapi saya tidak suka
melihat mall atau hypermarket yang terlalu banyak dalam sebuah kota.
Tetapi coba kita lihat real yang ada di lapangan, pasar adalah ekonomi
rakyat kita. Coba kita lihat pasar tradisional; tempe berasal dari pengrajin
tempe,ikan dari nelayan, beras-sayur dari petani kita. Itulah real dari
ekonomi kerakyatan rakyat kita. Jika itu tidak diperhatikan, salah kita”
Bisa dilihat bagaimana Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo (atau sering
dipanggil Jokowi) sangat memperhatikan kondisi pasar tradisional. Oleh
sebab itu dalam RPJMD Kota Surakarta Pak Jokowi mempunyai program
untuk merevitalisasi pasar tradisional. Hal ini seperti yang diucapkan Pak
Drs. Joko Pangarso, MM (Mantan Kepala Disperindag Kota Surakarta) :
“ Ya tentu saja saya setuju tentang revitalisai pasar gading soalnya
sudah menjadi RPJMD Kota Surakarta”
Kota Surakarta bukan kota yang anti invesatasi pasar tradisional tetapi
Kota Surakarta ingin agar pertumbuhan pasar modern tidak merugikan
pasar tradisional yang menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat
Solo.
3. Menciptakan pasar tradisional yang nyaman untuk berbelanja
Sudah bukan rahasia umum lagi kalau pasar tradisional identik dengan
pasar yang kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja. Dengan kebijakan ini
mindset atau pola pikir masyarakat tentang pasar bisa sedikit berubah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
karena dengan revitalisasi ini pasar-pasar tradisional berubah menjadi
pasar semi modern yang nyaman untuk berbelanja.
Dalam proses revitisasi pasar gading ini terdapat pula proses
pendampingan Pendampingan dilakukan oleh disperindag, DPP dan DPU. Seperti
yang diutarakan oleh bapak Drs. Joko Pangarso, MM (mantan kepala Disperindag
Kota Surakarta)
“ Disperindag, DPP, dan DPU terlibat dalam kepanitian sehingga untuk
pendampingan sudah menjadi kewajiban kita” (Sumber : wawancara
tanggal 29 September 2011)
Argumen ini diperkuat oleh bapak Ir. Suhardi, MM (kasi pemeliharaan
bangunan pasar Kota Surakarta)
“ Pendampingan dari DPP, yaitu ketika melihat pintu belum selesai maka
DPP meminta bantuan dari pemprov 500 juta untuk menyelesaikan pintu.
Itulah fungsi pendampingan yang telah dilakukan oleh kita.” (Sumber :
wawancara tanggal 22 September 2011)
d. Struktur Birokrasi
Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah
struktur birokrasi. Dalam dunia birokrasi Indonesia terkenal dengan istilah
“redtape” yaitu birokrasi yang berbelit-belit; seperti dalam mengurusi surat
perizinan, kita dikenakan waktu yang lama hanya untuk mengurus sebuah Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau izin berinvestasi yang melalui banyak meja (dan
kadang kala dikenakan pungli) dan memerlukan waktu yang lama juga. Dan
kadang kala banyak perusahaan tidak jadi berinvestasi di Indonesia karena
dikendala oleh masalah birokrasi. Contohnya adalah perusahaan multimedia
multinasional Google, yang masih memperimbangkan untuk membangun server
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
di Indonesia karena takut dikendala oleh masalah birokrasi (dikutip dari
kaskus.us).
Tetapi tidak semua struktur birokrasi di Indonesia terkendala oleh masalah
redtape. Sudah banyak pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang sudah
berusaha menghilangkan redtape dalam tingkatan birokrasi. Contohnya Sragen,
Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Ketiga daerah tersebut sudah berupaya
untuk menetapkan sistem administrasi yang one toop service atau dalam bahasa
Indonesianya adalah sistem administrasi satu atap dimana semua permasalahan
administrasi diselesaikan dalam satu tempat. Permasalahan biaya dan waktu juga
sudah bisa ditentukan di awal sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa dana
dan waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi masalah administrasi.
Dalam revitalisasi pasar gading, tidak terdapat permasalahan mengenai
struktur birokrasi. Hal ini seperti diutarakan oleh bapak Ir. Abdul Mutholib
(mantan kepala revitalisasi Pasar Gading) :
“ Tidak ada masalah yang berarti dalam revitalisasi pasar gading, setiap
minggu kita koordinasi untuk membicarakan revitalisasi pasar gading”
(Sumber : wawancara tanggal 19 September 2011)
Hal ini diperkuat oleh bapak Drs. Joko Pangarso, MM (mantan Kepala
Disperindag Kota Surakarta)
“ Sebenarnya tidak ada masalah birokrasi dalam revitalisasi pasar gading,
permasalahan hanya di awal yaitu siapa yang lebih berhak untuk
merevitalisasi pasar gading apa DPP, disperindag atau DPU. Masalah
lebih banyak terjadi dengan kontraktor” (Sumber : wawancara tanggal 29
September 2011)
Revitalisasi pasar gading dalam implementasinya tidak menemui masalah
birokrasi. Hal ini dikarenakan terjadi koordinasi yang baik antara pemberi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
anggaran, pemegang kuasa anggaran dan kontraktor. Sehingga revitalisasi pasar
gading bisa selesai sesuai dengan tepat waktu.
Tabel 1.1
Matrik Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading
No Program Kegiatan
1 Formulasi Kebijakan Dimulai dari isu strategis kementerian perdagangan
untuk memperbaiki usaha rakyat kecil dan sekaligus
memperbaiki kondisi pasar tradisional yang ada di
indonesia
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan
disperindag melakukan upaya “Jemput bola” dengan
melakukan kunjungan ke kementerian untuk
membicarakan kesamaan isu strategis yang berada di
Surakarta yang pada akhirnya pemkot mengajukan
permohonan pendanaan untuk merevitaliasai pasar
tradisional
2 Forecasting /
Peramalan
o Setelah mendapatkan “lampu hijau” dari
kementerian perdagangan maka pemkot dan
disperindag melakukan lelang rapat perencanaan
dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan pasar
yaitu DPP. Dan menentukan akan merevitalisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
pasar gading
o Kemudian disperindag melakukan lelang revitalisasi
pasar gading dan mendapatkan PT. Roedi Persada
Nusantara sebagai kontraktor Pasar Gading
Surakarta
o Pengajuan proposal ke Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia
3 Implementasi
Kebijakan
Proposal revitalisasi kemudian disetujui oleh
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Kemudian sesuai kontrak PT. Roedi Persada
Nusantara mulai mengerjakan sejak tanggal 15
Januari 2008
Revitalisasi sesuai kontrak memerlukan waktu 135
hari dan masa pemeliharaan 180 hari dengan biaya
7,42 Milyar
Pada tangga 12 Juni 2009 Pasar tersebut sudah
selesai di revitalisasi
Lalu kemudian pasar tersebut diserah terimakan dari
Kementerian Perdagangan Republik Indonesian ke
Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 22 Februari
2010
Indikator Komunikasi Komunikasi antar aktor implementasi yaitu dari
disperindag, DPP, DPU dan kontraktor berjalan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
baik. Hal ini bisa dilihat dengan adanya rapat setiap bulan
dalam revitalisasi pasar gading.
Indikator Sumber daya Sumberdaya yang butuhkan ada dua yaitu kontraktor dan
dana. Untuk kontraktor dipercayakan kepada PT. Roedi
Persada Nusantara. Sedangkan untuk masalah dana terjadi
pembengkakan yang tadinya 5,353 Milyar rupiah menjadi
7,42 Milyar rupiah karena banyak bagian pasar yang
perlu ditambah/diperluas sehingga memerlukan dana
tambahan.
Indikator Sikap
pelakasana
Untuk sikap pelaksana dalam revitalisasi pasar gading
sudah cukup mengerti mengenai maksud dan tujuan
revitalisasi pasar gading. Tetapi karena ini adalah
kebijakan lama yaitu kebijakan tahun 2008. Maka
pegawai-pegawai disperindag yang ada pada saat ini
banyak yang kurang mengerti tentang alur revitalisasi
Pasar Gading sehingga memerlukan narasumber di luar
disperindag untuk mencari data pasar gading.
Indikator Struktrur
Birokrasi
Tidak ada alur birokrasi yang rumit dalam revitalisasi
pasar gading. Setiap dinas dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik, hal ini dilihat dari kemudahan dalam
pencarian dana revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta.
4 Monitoring Kebijakan Untuk monitoring kebijakan, Disperindag bekerjasama
dengan DPU dalam memonitor pembangunan pasar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
gading yang dilakukan setiap minggu.
5 Evaluasi Kebijakan Untuk evaluasi kebijakan, kebijakan ini tidak dilengkapi
arsip yang lengkap hal ini bisa dilihat dengan tidak
adanya arsip mengenai proposal revitalisai, laporan-
laporan ke kementerian perdagangan dan laporan
pertanggung jawaban revitalisasi pasar gading. Sebuah
kebijakan yang mempunyai nilai milyaran rupiah
seharusnya mempunyai arsip yang lengkap karena itu
akan berguna jika ada pemeriksaan-pemeriksaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada proses
Implementasi Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta maka peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
1. Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 1
Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradsional
2. Bahwa revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta melalui tiga tahapan :
a) Isu Strategis Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
Karena kebijakan ini berawal dari pemerintah pusat sehingga
proses formulasi berlangsung di Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia. Kementerian perdagangan mempunyai isu-isu strategis
salah satunya adalah perbaikan ekonomi mikro dan perbaikan pasar-
pasar tradisional. Kemudian Pemkot Surakarta segera mengajukan
proposal untuk perbaikan pasar gading dengan maksud untuk
mendapat biaya dari Kementerian perdagangan Republik Indonesia.
Dan akhirnya kementerian perdagangan menyetujui untuk mendanai
revitalisasi pasar gading.
b) Pelaksanaan revitalisasi oleh PT. Roedi Persada Nusantara
Setelah proposal disetujui maka proses revitalisasipun dimulai.
Pengerjaan revitalisasi dilakukan oleh PT. Roedi Persada Nusantara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
sebagai pemenang tender dengan alokasi dana 5,3 Milyar rupiah.
Dimulai pada tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12
Juni 2009.Dengan perincian waktu pelaksanaan selama 135 (seratus
tiga puluh lima) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180
(seratus delapan puuh hari). Tetapi ternyata biaya revitalisasi tersebut
membengkan menjadi 7,42 milyar karena setelah ditinjau masih
banyak bagian yang perlu diperluas. Dana tambahan berasal dari dana
propinsi dan pemerintah Kota Surakarta.
c) Penyerahterimaan kepada Pemerintah Kota Surakarta
Setelah pasar gading telah selesai di revitaslisasi maka, pasar
tersebut dikembalikan kembali ke kementerian perdagangan dan
kemudian diberikan kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk dikelola
secara penuh untuk membantu ekonomi masayarakat Surakarta.
Setelah diberikan kepada Pemerintah Kota Surakarta, Pasar Gading
kemudian dikelola oleh DPP.
2. Revitalisasi pasar gading ini bisa dibilang berhasil, hal itu bisa terlihat dari
empat indikator implementasinya :
a) Komunikasi
Komunikasi dalam proses implementasi pasar gading berjalan
dengan baik. Hal itu bisa dilihar dari alur koordinasi yang intens
antara aktor-aktor kebijakan yaitu Disperindag, DPP, DPU dan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Koordinasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
dilaksanakan setiap bulan sekaligus membuat laporan untuk
diserahkan kepada Kementerian Perdagangan republik Indonesia.
b) Sumber Daya
Sumber daya terdiri dari dua hal yaitu kontraktor dan dana. Tetapi
untuk masalah pendanaan ada hal yang harus dievaluasi karena terjadi
pembengkakan dana. Pembengkakan tersebut terjadi karena kurang
detailnya perencanaan dari disperindag dalam teknis pembangunan
pasar gading.
c) Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana dalam revitalisasi pasar gading sangat baik. Hal
ini terlihat dari usaha dan niat untuk merevitalisasi pasar gading
dengan maksimal. Setiap aktor mengetahui fungsi diadakannya
revitalisasi dan semua aktor mendukung untuk diadakannya
revitalisasi pasar gading ini.
d) Struktur Birokrasi
Tidak masalah struktur birokrasi dalam revitalisasi pasar gading.
Contohnya pencairan dana sangat mudah dan tepat waktu selama tim
revitalisasi dapat melengkapi laporan setiap bulannya ke Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia. Masalah struktur birokrasi justru
muncul setelah proses revitalisasi.Contohnya sulitnya mencari data-
data yang berhubungan dengan revitalisasi pasar gading.
3. Adapun kendala yang dihadapi pada revitalisasi pasar gading adalah :
a. Masalah sumber daya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
Perencanaan teknis yang kurang matang sehingga terjadi
pembengkakan biaya Dalam revitalisasi ini, terjadi pembengkakan
dana yang tidak sedikit yaitu + 2 milyar. Hal ini dikarenakan terdaopat
bagian yang perlu diperluas atau ditambahkan dalam pasar gading itu
seperti pintu, pengangkal petir dan meja tempat jualan. Hal ini
menandakan perencanaan yang kurang matang dari disperindag
sebagai kuasa penuh anggaran. Jika perencanaan baik maka dana bisa
digunakan seoptimal mungkin.
b. Masalah Struktur Birokrasi
Kebijakan revitalisasi ini mempunyai tata kelola kearsipan yang
buruk. Walaupun kebijakan ini memakai dana sebesar 7,4 Milyar
rupiah. Arsip revitalisasi pasar gading banyak yang tidak ada seperti
proposal, berita acara lelang sampai laporan pertanggung jawaban
revitalisasi pasar gading tidak ada. Memang dalam proses revitalisasi
pasar gading terdapat kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak
dan saat ini pihak tersebut sudah masuk penjara. Tetapi dalam era
transparansi saat ini, sebuah arsip program seharusnya bisa diakses
oleh masyarakat luas demi terciptanya akuntabilitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
B. SARAN
Oleh karena itu saran yang penulis berikan utuk pelaksanaan sistem
peringatan dini adalah sebagai berikut :
1) Sumber Daya
Dalam merumuskan sebuah konsep bangunan perlu direncanakan matang-
matang sampai hal yang sedetail mungkin, sebaiknya pedagang juga
didatangkan agar pemerintah tau pasar seperti apa yang masyarakat
inginkan
2) Struktur Birokrasi
Perlunya keterbukaan mengenai arsip revitalisasi pasar gading. Para
aparatur tidak perlu takut untuk memberikan arsip-arsip kepada publik
karena publik mempunyai hak untuk mengetahui program-program dari
pemerintah. Jika aparatur menutup-nutupi fakta yang ada, hal ini akan
menumbuhkan rasa tidak percaya terhadap kinerja disperindag.
Recommended