KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015 – 2019
Jakarta, 2015
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………… ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………………….. iii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………………………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN……………….. .................................................................................................................. 5
1.1 Kondisi Umum Pengembangan Kawasan Transmigrasi........................................................................ 5 1.2 Potensi dan Permasalahan ................................................................................................................... 9
1.3 Isu-isu Strategis Transmigrasi ............................................................................................................. 11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................................................................. 14
2.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 ............................................................................... 14
2.2 Tujuan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. ................................... 17
2.3 Sasaran Strategis Ditjen PKTrans ....................................................................................................... 17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ....... 19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................................................................. 19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTrans ....................................................................................... 21
3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................................................................... 23 3.4 Kerangka Regulasi .............................................................................................................................. 25
3.5 Kerangka Kelembagaan ...................................................................................................................... 26
3.6 Postur Kelembagaan Ditjen PKTrans .................................................................................................. 27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................................................... 31
4.1. Target Kinerja. ..................................................................................................................................... 31
4.2. Kerangka Pendanaan .......................................................................................................................... 31
BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………. 33
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sebaran Kontribusi Permukiman Transmigrasi menjadi Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pra Pelita-2014)............................................................................... .... 6
Tabel 2 Sebaran Kawasan Transmigrasi............................................................................ 9
Tabel 3 Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau…………………..... 18
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi di Indonesia ...................................................... 7
Gambar 2 Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi………………………….. 23
Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ........ 27
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan
daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Urgensi transmigrasi ini
menjadikan pembangunan transmigrasi menjadi salah satu fokus prioritas nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2015 –2019.
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu
instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah
tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan,
dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan
sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian,
kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan
pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu
sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup
penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk,
yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembangunan
kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Pemerintah melalui program transmigrasi, sejak Pra Pelita sampai dengan tahun 2014
telah membangun 3.608 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan
transmigrasi, di antaranya telah berkembang menjadi 1.183 desa definitif, 385 eks satuan
permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks permukiman
transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi. Sebaran
kontribusi Satuan Permukiman Transmigrasi sejak Pra Pelita sampai tahun 2014 menjadi
wilayah administrasi pemerintahan dapat dilihat tabel berikut.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
6
Tabel 1. Sebaran Kontribusi Permukiman Transmigrasi menjadi Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Pra Pelita-2014)
NO PROVINSI JUMLAH
KIMTRANS
TELAH BERKEMBANG MENJADI
DESA
DEFINITIF
IBU KOTA
KECAMATAN
IBU KOTA
KABUPATEN
IBU KOTA
PROVINSI
1 Aceh 119 52 19 4
2 Sumatera Utara 68 7 4 2
3 Sumatera Barat 94 5 5 4
4 Riau 319 217 27 5
5 Kepulauan Riau 9 14 6 3
6 Jambi 200 107 32 8
7 Sumatera Selatan 523 9 9 7
8 Bangka Belitung 6 0 0 0
9 Bengkulu 124 5 5 4
10 Lampung 311 90 90 9
13 Kalimantan Barat 283 92 19 6
14 Kalimantan Tengah 275 81 17 9
15 Kalimantan Selatan 146 196 9 1
16 Kalimantan Timur 224 12 12 2 1*)
17 Sulawesi Utara 33 15 8 6
18 Gorontalo 11 0 0 0
19 Sulawesi Tengah 177 5 10 6
20 Sulawesi Selatan 125 10 10 2
21 Sulawesi Barat 19 73 17 3 1
22 Sulawesi Tenggara 175 32 37 8
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
7
23 Nusa Tenggara
Barat 49 32 18 0
24 Nusa Tenggara
Timur 28 4 4 0
25 Maluku 67 0 0 2
26 Maluku Utara 23 8 8 4
27 Papua 36 117 19 5
28 Papua Barat 164 0 0 4
JUMLAH 3608 1183 385 104 2
Sumber data: Pusdatintrans - Balitfo (2014)
Keterangan:
*) Pemekaran menjadi Prov. Kalimantan Utara
Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi di Indonesia
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
8
Pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, periode tahun
2010 sampai dengan 2014, diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan
pengembangan masyarakat di 115 Satuan Permukiman, perencanaan pengembangan 18
kawasan, dan perencanaan pengembangan 16 pusat pertumbuhan.
Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat transmigasi telah
dikembangkan sarana dan prasarana di 391 Satuan Permukiman dan 22 Kawasan
Perkotaan Baru. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut meliputi : jalan
poros/penghubung18.432 km, jalan desa 36.685 km, jembatan 44.200 m dan fasilitas umum
serta fasilitas sosial sebanyak 57.638 unit untuk membuka keterisolasian wilayah,
mempercepat dan mendorong terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi telah diberikan
bantuan catu pangan 79.310 keluarga, fasilitasi kesehatan untuk 205.170 keluarga, layanan
sosial budaya (pendidikan, mental spiritual dan seni budaya) di 391 satuan permukiman
transmigrasi dan 25 Kawasan Transmigrasi, pengembangan lembaga sosial budaya di 391
Satuan Permukiman, dan 18 Kawasan Perkotaan Baru, pemberdayaan masyarakat
transmigrasi melalui pendampingan sejumlah 205.170 keluarga.
Untuk meningkatkan usaha ekonomi di Kawasan Transmigrasi telah dikembangkan
92.890 Ha lahan produktif dengan hasil 198.582 ton komoditas pangan/unggulan. Selain itu
juga telah dibentuk dan dikembangkan 313 kelembagaan ekonomi yang fungsional guna
menunjang tumbuh dan berkembangnya 8.763 wirausaha mandiri, penerapan teknologi
tepat guna di 205 Satuan Permukiman dan 32 Kawasan Transmigrasi, termasuk 9
diantaranya dipersiapkan sebagai kawasan Agroindustri.
Dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi yang berwawasan
lingkungan, telah dilakukan mitigasi lingkungan di 102 Satuan Permukiman dan 15
Kawasan.
Selanjutnya telah dilakukan pengalihan tanggung jawab pembinaan dan
pengembangan satuan permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota setempat sebanyak
215 permukiman transmigrasi.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
9
Mulai dari tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan
Transmigrasi melalui model Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejumlah 48 KTM yang tersebar di
23 provinsi 45 kabupaten. Upaya memfungsikan 18 KTM dari 48 KTM yang dirintis sejak
periode 2005-2009 sehingga pada akhir periode 2014, terdapat 16 KTM tersebut sudah
menjadi klaster pengembangan ekonomi yang didukung adanya kawasan perkotaan baru.
Sedangkan sisanya 28 KTM lainnya dilanjutkan pada periode 2015-2019.
1.2 Potensi dan Permasalahan
Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan
melalui pembentukan embrio kota-kota kecil terutama di luar pulau jawa, sebagai motor
penggerak pembangunan daerah.
Program transmigrasi sejalan dengan Nawa Cita Ketiga membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, utamanya reforma agraria seluas 9 juta hektar yang bertujuan untuk
merestrukturisasi penguasaan, kepemilikian, penataan lahan untuk mensejahterakan para
petani gurem secara berkeadilan.
Program transmigrasi mempunyai kontribusi terhadap program Legalisasi aset
berupa 346.325 bidang sertipikat hak milik kepemilikan lahan bagi transmigran, serta
mendukung Redistribusi aset bagi petani gurem melalui program transmigrasi baru yang
diarahkan pada 619 kawasan transmigrasi yang masih mempunyai potensi untuk
dikembangkan. Sebaran potensi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
sebagaimana pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Kawasan Transmigrasi
No
Provinsi
WPT
LPT
KTM
Jumlah Kawasan
1 Aceh 24 7 2 33
2 SumateraUtara 8 9 0 17
3 Riau 19 3 1 23
4 KepulauaRiau 0 5 0 5
5 SumateraBarat 10 3 1 14
6 Jambi 16 2 3 21
7 Bengkulu 12 4 1 17
8 BangkaBelitung 3 8 1 12
9 SumateraSelatan 34 11 4 49
10 Lampung 22 5 3 30
11 KalimantanBarat 39 23 4 66
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
10
11 KalimantanTengah 33 11 1 45
13 KalimantanTimur 33 3 5 41
14 KalimantanSelatan 22 4 1 27
15 SulawesiSelatan 14 3 2 19
16 SulawesiTengah 24 7 5 36
17 SulawesiTengggara 22 9 3 34
18 SulawesiUtara 5 7 0 12
19 Gorontalo 4 1 1 6
20 SulawesiBarat 7 4 2 13
21 NTT 10 9 1 20
22 NTB 5 8 2 15
23 Maluku 5 3 1 9
24 MalukuUtara 9 7 1 17
25 Papua 11 7 3 21
26 PapuaBarat 7 10 0 17
Jumlah 398 173 48 619
Sumber data: Ditjen P2MKT 2014
Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, terdapat
beberapa permasalahan di antaranya adalah sebagai berikut
1) Belum terpenuhinya Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang setara dengan
Standar Pelayanan Minimum (SPM) skala nasional dalam pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi.
2) Kondisi sebagian sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi
belum memadai.
3) Penyediaan sarana penerangan permukiman transmigrasi baru menjangkau 42 %
lokasi satuan permukiman transmigrasi bina.
4) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria 2C (clear and clean)
dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang).
5) Terdapat beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan sejumlah 346.325
bidang, dan 164 kasus permasalahan pertanahan.
6) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah,
swasta dan lembaga masyarakat) dalam sinergi program pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
11
7) Pengembangan Potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi belum optimal
8) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Pada tahun 2015, pembangunan dan pengembangan kawasan ketransmigrasian
menghadapi dua tantangan besar, yaitu pertama, pemenuhan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) pada kawasan transmigrasi. Kedua, penyiapan kawasan transmigrasi
yang terintegrasi dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan perencanaan dan
pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa. Terkait dengan hal tersebut, maka
strategi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu diselesaikan
pada tahun 2015-2019 adalah:
1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) prasarana dan sarana kawasan
transmigrasi, di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh;
2) Penerapan kebijakan pembangunan permukiman baru melalui model SP Pugar dan
pengembangan pola usaha baru.
3) Perlunya terobosan regulasi Peraturan Presiden/Instruksi Presiden sebagai payung
hukum dalam penyelesaian sertifikat kepemilikan tanah transmigran sejumlah 346.325
bidang sebagai bagian dari program reforma agraria utamanya legalisasi aset.
4) Segera ditetapkannya Peraturan Presiden tentang koordinasi penyelenggaraan
transmigrasi (saat ini masih dalam proses).
5) Penyediaan data dan informasi potensi kawasan transmigrasi yang valid dan akurat, di
daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh yang dapat
diimplementasikan sesuai kebutuhan teknis, dan pelatihan berbasis kompetensi untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi di kawasan
transmigrasi.
1.3 Isu-isu Strategis Transmigrasi
Secara nasional Indonesia memiliki 3 (tiga) permasalahan yang menjadi isu strategis
nasional, yaitu: 1) Kesejahteraan, 2) Disparitas, dan 3) Pemerataan. Pemasalahan terkait
dengan Transmigrasi secara rinci adalah sebagai berikut :
1. Kesejahteraan
Permasalahan yang terkait dengan isu kesejahteraan dan menjadi ciri khas desa dan
kawasan transmigrasi diantaranya:
a. Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa dalam merencanakan,
membangun, dan mengelola sumber keuangan desa untuk pembangunan desa.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
12
b. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa.
c. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan.
d. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan dasar minimum terutama sarana
prasarana permukiman, pendidikan, dan kesehatan.
e. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup serta tingginya perubahan tata guna lahan di perdesaan
f. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian perdesaan
dan mendorong keterkaitan desa-kota
2. Disparitas
Permasalahan yang terkait dengan isu disparitas dan menjadi ciri khas permasalahan
Daerah Tertinggal diantaranya:
a. Belum optimalnya kerangka sistem kelembagaan yang menempatkan masing-
masing aktor pembangunan pada tugas dan fungsi yang jelas dan saling bersinergis.
b. Terbatasnya kemampuan fiskal dan lemahnya kualitas belanja daerah tertinggal
yang berorientasi pada kegiatan laverage percepatan pembangunan daerah
tertinggal.
c. Belum terintegrasi regulasi yang bersifat afirmatif terhadap percepatan
pembangunan daerah tertinggal.
d. Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai sumber
perekonomian lokal akibat lemahnya produktivitas masyarakat daerah tertinggal,
ketersediaan modal dan arah pengembangan pasar.
e. Belum optimalnya pembangunan antar sektor dengan pendekatan kebutuhan
wilayah akibat lemahnya mekanisme koordinasi antar pelaku pembangunan
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
f. Terbatasnya ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas daerah
tertinggal terhadap wilayah cepat tumbuh yang menyebabkan kesenjangan
pertumbuhan.
3. Pemerataan
Penyelenggaraan program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan
daerah, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan transmigrasi tersebut,
menjadikan adanya repositioning transmigrasi dari konsep pemindahan penduduk untuk
pembangunan daerah menjadi pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan dan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
13
pengembangan daerah. Pada implementasinya program transmigrasi ke depan perlu
dilaksanakan dengan paradigma bahwa tujuan transmigrasi bukan lagi untuk
menyebarkan penduduk dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa, namun lebih ditujukan
pada upaya memeratakan pembangunan daerah melalui pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi untuk mewujudkan kota-kota kecil sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui penataan persebaran penduduk, peningkatan
kualitas sumber daya manusia serta perwujudan integrasi masyarakat, sehingga
ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mempersiapkan
program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang menyangkut
hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai
tahun 2019, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan tujuh misi
dan sembilan agenda strategis prioritas (Nawa Cita) untuk masa pemerintahan lima tahun ke
depan.
Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti tahun 1963
menegaskan, Indonesia harus: (1) Berdaulat secara politik; (2) Berdikari secara ekonomi;
dan (3) Berkepribadian secara sosial budaya. Konsep Tri Sakti Bung Karno inilah yang akan
dipakai Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan amanahnya dalam 5 tahun ke
depan.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang
dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk
tahun 2015-2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.
Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan
sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
15
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
A. Sembilan Agenda Prioritas
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda
prioritas itu disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sementara di dalam menjabarkan NAWACITA, terdapat beberapa CITA yang terkait
langsung dengan bidang Ketransmigrasian, khususnya pada CITA ke-3, dan Cita ke-5
dengan memperhatikan program prioritas yang terkait dengan bidang pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
mengatasi ketertinggalan dan kesenjangan; dan menciptakan pertumbuhan wilayah.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
16
B. Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan pembangunan nasional negara Republik Indonesia sudah tertuang dengan jelas
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional
dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka
menengah, maupun tahunan.
Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, pembangunan dalam RPJMN 2015-2019
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan
IPTEK yang terus meningkat.
Pembangunan Indonesia periode 2015-2019 diarahkan untuk mencapai perekonomian yang
kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus
bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi
berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal
serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang
pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat
mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara
berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang
ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya
kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air,
terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas
sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas
keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan
dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi
geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya,
baik yang berskala global, regional, maupun nasional.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
17
2.2 Tujuan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Tujuan pembangunan ketransmigrasian dalam mendukung pembangunan nasional
adalah:
1) Peningkatan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman, desa di
kawasan transmigrasi, serta kawasan pedesaan menjadi desa berkembang, desa
mandiri di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis dan cepat tumbuh.
2) Peningkatan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di
kawasan transmigrasi pada daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis
dan cepat tumbuh serta kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan
ekonomi wilayah.
3) Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang
terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk
mewujudkan keterkaitan desa- kota.
2.3 Sasaran Strategis Ditjen PKTrans
1) Berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)
menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).
2) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio kota
kecil/kota kecamatan.
Tabel 3
Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau
No Wilayah SP sebagai Pusat SKP
Kawasan Perkotaan
Baru
1 Papua 19 1 2 Maluku 6 1 3 Sulawesi 8 6 4 Kalimantan 22 5 5 Nusa Tenggara 10 - 6 Sumatera 7 7 Total 72 20
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
18
Fokus Prioritas
Fokus Prioritas Ditjen PKTrans tahun 2015-2019 adalah:
1) Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan/Desa Utama;
2) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru.
Lokus Prioritas
Lokus Prioritas Ditjen PKTrans tahun 2015-2019 adalah:
1) Berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman
(SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).
2) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio kota
kecil/kota kecamatan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
19
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
A. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan
utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara
berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan
pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai
wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi,
terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non
migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan
UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan
kesempatan kerja yang berkualitas.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang
Berkelanjutan.
Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan
meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan
areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan
perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan
tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi,
meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi,
mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah,
dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati
Indonesia yang sangat kaya.
c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk
mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur
dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
20
dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem
transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi
dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan
penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana,
meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan
memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan
publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin
tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan
meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum
internasional.
f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan.
Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses
pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan
perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi
siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan
lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya
efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
serta berkembangnya jaminan kesehatan.
g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah
Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat
pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan
masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan
perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
21
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah.
B. Delapan Strategi Pembangunan Nasional Mewujudkan Nawa Cita
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan
Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan
Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:
a. menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU
Ketransmigrasian.
b. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di
kawasan transmigrasi
c. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia
Usaha, dan Masyarakat.
d. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
e. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi
kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
g. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi di kawasan
transmigrasi
h. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah
Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi
yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTrans
Pemberlakuan UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, mengamanatkan adanya perubahan paradigma (paradigm shift)
transmigrasi, yaitu ; “Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan.” yang memiliki
keterkaitan fungsional, hirarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu
kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan
mengandalkan keberadaan [ketersediaan] SDA (resources endowment), tetapi juga
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
22
factor letak lokasi kawasan transmigrasi yang dipilih. Dalam perspektif sistem ketata-
keruangan, pemilihan kawasan transmigrasi merujuk pada Rencana Tata Ruang
Perdesaan dengan beranjak pada: (1) penyiapan kawasan transmigrasi yang ada
sepanjang memenuhi persyaratan minimal suatu kawasan, (2) pengembangan
kawasan transmigrasi sebagai PKSN, PKW dan PKL sesuai dengan potensi wilayah
masing- masing, (3) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hinterlanddari
pusat-pusat kegiatan yang ada (PKN, PKSN, PKW dan PKLP), (4) perwujudan
reformasi agraria 9 juta ha, dengan rincian: (i) redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha
terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di
dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii)
legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum
legalisasi aset (sertifikasi kepemilikan lahan: 340.940 bidang). Untuk tindak lanjut
pelaksanaan program transmigrasi tidak hanya mendukung redistribusi tanah tetapi
juga melakukan program pembangunan permukiman baru dan pemberdayaan
masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh,
sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dari pelaksanaan Nawa Cita (5).
Adapun kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi adalah:
Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, dan
perbatasan serta strategis cepat tumbuh, mencakup :
1) Pengembangan Promosi dan Kemitraan meliputi Promosi dan Publikasi,
Kemitraan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan
transmigrasi, meliputi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan
Permukiman (SP), Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di
KPB, SKP, Kawasan Transmigrasi; dan Penyerasian Lingkungan.
3) Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, meliputi:
peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan
kelembagaan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan kewirausahaan di
kawasan Transmigrasi.
4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi meliputi : Pangan, fasilitasi
Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Kelembagaan di kawasan
Transmigrasi.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
23
5) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi meliputi Fasilitasi penerbitan sertipikat hak
milik lahan atas nama transmigran dan penanganan masalah pertanahan.
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk
mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta
keterkaitan desa-kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk
mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan
agroindustri dan agrobisnis untuk mewujudkan satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah, sebagaimana diilustrasikan sebagaimana
gambar berikut ini:
Gambar 2. Arah Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
3.3 Program dan Kegiatan
A. Identifikasi Kebutuhan Program/Kegiatan
Dalam rangka penanganan permasalahan di bidang Pengembangan Kawasan
Transmigrasi sesuai dengan kerangka berpikir Nawa Cita, terdapat program/kegiatan
yang relevan dengan Nawa Cita ke 3, 5 yaitu :
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
24
a. Penjabaran Nawa Cita Ke-3
Penjabaran Nawa Cita ke-3, “membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”
diantaranya dapat dilakukan melalui :
1) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi
untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir,
pulau pulau kecil dan perbatasan/tertinggal serta strategis cepat tumbuh.
2) Legalisasi lahan untuk mendukung asset reform dan acces reform di kawasan
transmigrasi sebaga wujud reforma agraria.
b. Penjabaran Nawacita Ke-5
Penjabaran Nawa Cita ke-5, “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Indonesia.” diantaranya dapat dilakukan melalui :
1) Memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan
kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga - khususnya bagi
masyarakat transmigran.
2) Mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama di
wilayah yang diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan pelayanan
pendidikan rendah atau buruk.
3) Meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan,
pasar tradisional dan lain-lainnya di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal
dalam kawasan transmigrasi.
B. Program/Kegiatan Prioritas dan NAWAKERJA
Berdasarkan NAWAKERJA Kementerian Desa, Pembambangunan Daerah Tertinggal
dan Transmgirasi yang terkait dengan bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
adalah :
1) Membangun fasilitas pemasaran di seluruh permukiman / kawasan transmigrasi
sesuai standar pelayanan minimum.
2) Pengembangan satuan permukiman untuk mendukung terwujudnya 5.000 dari
seluruh desa di Indonesia menjadi Desa Mandiri hingga 2019
3) Memenuhi standar pelayanan minimum penyediaan tenaga pendidikan dan
kesehatan di seluruh permukiman /kawasan transmigrasi
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
25
4) Program/Kegiatan prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi, berupa kegiatan unggulan sebagai berikut :
a. Mengembangkan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) eks transmigrasi
menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri
pengolahan sekunder dan perdagangan
b. Mewujudkan 39 pusat pertumbuhan pertumbuhan baru, meliputi 27 di
kawasan timur Indonesia dan 12 di kawasan barat Indonesia
c. Membangun dan mengembangkan 144 kawasan transmigrasi yang
berfokus pada 72 satuan permukiman menjadi Pusat Satuan Kawasan
Pengembangan
d. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar
dan terpencil.
3.4 KERANGKA REGULASI
Kerangka regulasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang dibutuhkan
tahun 2015 antara lain :
1. Peraturan Presiden terkait kerangka koordinasi dan integrasi lintas sektor, mencakup
kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan ini dibutuhkan
dalam upaya mengatasi permasalahan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan
lintas wilayah dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai
dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No.
29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang
Ketransmigrasian. Pengaturan Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi melibatkan
lintas sektor terkait antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian
Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dasar,
Menengah dan Kebudayan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi,
Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lintas sektor lainnya yang terkait.
2. Keputusan Menteri terkait dengan penetapan kawasan transmigrasi selama periode
2015-2019. Penetapan kawasan ini dibutuhkan agar pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi menjadi lebih fokus dan memberi kepastian
yang lebih jelas bagi stakeholder terkait.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
26
3. Peraturan Menteri terkait penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang
berlaku nasional dan penguatan implementasi SPM di kawasan transmigrasi .
Peraturan Menteri ini mencakup tentang SPM prasarana dan sarana, SPM kehidupan
yang layak, SPM pola usaha yang berkelanjutan, SPM penyediaan tanah, dan
pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.
3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/ 2009 tentang Ketransmigrasian.
4. Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanan UU No. 6/ 2014 tentang Desa yang
mencakup penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk
mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa.
Peraturan Menteri ini mencakup tentang persiapan pembentukan desa definitif
dengan beberapa aspek antara lain jumlah penduduk, Standar Pelayanan Minimum
(SPM) sarana dan prasarana, sosial budaya, kelembagaan, potensi sumber daya
alam, kapasitas sumber daya manusia, dan batas wilayah.
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
tahun 2015-2019 adalah :
1) Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sektor dan lintas
wilayah. Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah meningkatkan
koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan
perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
2) Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi. Arah kebijakan
kelembagaan ini adalah untuk mendukung tata kelola pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi. Arah penataan kelembagaannya yang
mencakup:
a. Penguatan kantor Satuan Permukiman (SP) transmigrasi di daerah tertinggal dan
perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan
produksi primer.
b. Penguatan kelembagaan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa
Utama di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh.
c. Penguatan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk mendorong
peningkatan daya saing KPB sebagai kota kecil.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
27
3.6 POSTUR KELEMBAGAAN DITJEN PKTRANS
A. Untuk melaksanakan program/kegiatan secara efektif dan efisien, maka disusun Struktur
Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan perincian
sebagai berikut:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi
3. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
4. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
5. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
6. Direktorat Promosi dan Kemitraan
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
B. Program dan Sasaran Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015-2019
Program : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
28
Sasaran:
" Terbangunnya 144 Kawasan Transmigrasi dan 72 satuan permukiman menjadi pusat
Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi Berkembangnya 20 Kawasan
Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan "
Kegiatan dan Sasaran dari Program ini adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi
Sasaran:
Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang sarana dan prasarananya
berkembang dan berfungsi
2. Pengembangan Usaha Transmigrasi
Sasaran:
Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang pendapatan transmigrannya sesuai
dengan tahap pengembangannya
3. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Sasaran:
Tersedianya Satuan Permukiman (SP), KPB, Kawasan yang Mencapai Tingkat
Perkembangan Sosial Budaya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya
4. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Sasaran:
Terfasilitasinya Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
5. Promosi dan Kemitraan Sasaran:
Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang berkembang
melalui kemitraan
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PKTrans
Sasaran:
Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif Ditjen PKTrans
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
29
C. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi menjalankan fungsi :
1. perumusan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan, pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan
usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, dan pelayanan
pertanahan transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan, pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan
usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, dan pelayanan
pertanahan transmigrasi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang promosi dan kemitraan,
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi,
pengembangan usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, dan
pelayanan pertanahan transmigrasi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang promosi dan kemitraan,
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi,
pengembangan usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi,
dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan,
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi,
pengembangan usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, dan
pelayanan pertanahan transmigrasi;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, danTransmigrasi
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
31
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun
2015-2019 berasal dari berbagai pihak secara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan dan
pengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusat dilakukan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan
kawasan transmigrasi di daaerah tertinggal dan perbatasan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan integrasi pengembangan kawasan dengan
pembangunan desa dengan dukungan pemanfaatan Dana Desa untuk kerangka pembangunan
desa administratif.
Target kinerja dan kerangka pendanaan rencana strategi Bidang Ketransmigrasian pada
periode 2015 – 2019, merupakan penjabaran dari RPJP bidang ketransmigrasian, yang telah
disinkronisasikan Rancangan Awal RPJMNN 2015-2019, dengan pertimbangan-pertimbangan
internal seperti kesiapan organisasi.
4.1. Target Kinerja.
• TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS: berkembangnya masyarakat dan kawasan
transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi
wilayah yang berdaya saing,
• IKU: jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri, dan Berkembangnya
Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota kecil/kota kecamatan.
• TARGET: 168 Kimtrans Mandiri dan Pengembangan 20 KPB
4.2. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun
2015-2019 berasal dari berbagai pihak secara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan dan
pengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusat dilakukan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan
kawasan transmigrasi di daaerah tertinggal dan perbatasan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
32
Tabel. 4. Kerangka Pendanaan Kementerian Tahun 2015-2019 Berdasarkan Pagu Baseline
KODE PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI
(Rp Miliar) KL PROG 2015 2016 2017 2018 2019
067 09
Program Pembangunan
dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
1.026.370,7 1.049.520 1.169.40,4 1.286.348,8 1.414.978,2 4.894.158,1
Tabel. 4. Kerangka Pendanaan Kementerian Tahun 2015-2019 Berdasarkan Kebutuhan
(Rincian Terlampir)
KODE PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI
(Rp Miliar) KL PROG 2015 2016 2017 2018 2019
067 09
Program Pembangunan
dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
1,104,640.00
9,084,572.17
26,863,963.97
44,530,774.24
98,677,268.10
180,261,218.48
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015 - 2019
33
BAB V
PENUTUP
Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi Tahun 2015-2019 ini memuat penyempurnaan visi, misi, tujuan, kebijakan,
sasaran, strategi, tujuan dan fungsi serta sasaran strategis, indikator sasaran strategis
kementerian. Hal ini ditujukan sebagai bentuk adaptasi terhadap berbagai perubahan–perubahan
yang terjadi dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Rancangan Renstra ini
akan menjadi dokumen perencanaan lima tahun ke depan, serta sebagai wahana untuk
mengevaluasi berbagai kegiatan pembangunan bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Lebih lanjut rancangan awal Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi ini akan menjadi bahan dalam pengembangan organisasi berkinerja tinggi dan
berkelanjutan; sebagai bahan referensi untuk menyusun program/kegiatan ketransmigrasian
yang integratif; sebagai wahana untuk menciptakan harmonisasi perencanaan pengembangan
ketransmigrasian di Indonesia yang terarah sesuai dengan RPJMN dan RPJPN; serta
menciptakan harmonisasi kegiatan.
Di dalam rancangan awal renstra Direktorat Jenderal PengembanganKawasan
Transmigrasi telah dibahas terkait evaluasi RPJMN 2010-2014, berbagai isu strategis, berbagai
potensi dan permasalahan nasional, penentuan arah kebijakan dan analisis strategi serta
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta berbagai target kinerja dan kerangka
pendanaan.
Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam renstra 2015-2019 ini
dapat diimplementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung
program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
Ir. Roosari Tyas Wardani, MMA
DIR
EK
TO
RA
T JE
ND
ER
AL
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
WA
SA
N T
RA
NS
MIG
RA
SI
20152016
20172018
20192015
20162017
20182019
( 1 )( 2 )
( 3 )( 4 )
( 5 )( 6 )
( 7 )( 8 )
( 8 )( 9 )
( 10 )( 11 )
( 12 )( 12 )
( 13 )( 14 )
( 15 )
11P
rog
ram P
emb
ang
un
an D
an
Pen
gem
ban
gan
Kaw
asan
Tran
smig
rasi
Terfasilitasinya K
imtrans M
andiri, Terbangun
dan berkembangnya K
awasan P
erkotaan
Baru (K
PB
) menjadi em
brio kota kecil/kota
kecamatan
Jumlah K
imtrans M
andiri,
Jumlah K
awasan P
erkotaan Baru (K
PB
) yang
terbangun dan berkembang m
enjadi embrio kota
kecil/kota kecamata
SP
/KP
B19 S
P / 6 K
PB
27 SP
/ 6 KP
B46 S
P / 4 K
PB
30 SP
/ 5 KP
B46 S
P/ 5 K
PB
1,104,640.00 9,084,572.17
26,863,963.97 44,530,774.24
98,677,268.10 180,261,218.48
DIR
EK
TO
RA
T
JEN
DE
RA
L
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
WA
SA
N
TR
AN
SM
IGR
AS
I5511
Dukungan M
anajemen dan
Dukungan T
eknis Lainnya Ditjen
Pengem
bangan Kaw
asan
Transm
igrasi
Terlaksananya pelayanan teknis dan
administratif D
itjen PK
Trans
Jumlah P
elayanan Teknis dan A
dministrasi D
itjen
PK
Trans
Bulan
12.012.0
12.012.0
12.0 83,574.00
119,597.28 2,959,672.34
3,017,309.59 3,030,277.97
9,210,431.17 S
ekretariat Ditjen
Pengem
bangan
Kaw
asan
Transm
igrasi
(PK
Trans)
553,435.00 7,793,700.00
20,755,100.00 29,601,167.00
33,509,394.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman (S
P)/K
PB
/Kaw
asan yang
dikembangkan sarana dan prasarananya
SP
/KP
B/K
WS
N46/6/0
47/15/1557/12/25
68/7/20675/8/12
547,702.07 7,769,000.00
20,722,900.00 29,564,600.00
33,247,500.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman S
P)/K
PB
/ Kaw
asan
transmigrasi yang m
enerapkan rencana aksi
pengelolaan lingkungan
SP
/KP
B/K
WS
N4.0
39/3/338/3/5
45/3/4450/3/3
3,029.51 16,650.00
19,665.00 25,326.00
244,100.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman (S
P) yang difasilitasi
pengaliahan pengembangannya
SP
19.027.0
46.030.0
46.0 2,378.75
4,050.00 7,935.00
5,951.00 10,494.00
Jumlah K
awasan P
erkotaan Baru (K
PB
) sesua dengan
tingkat perkembangannya
KP
B6.0
10.010.0
10.012.0
324.68 4,000.00
4,600.00 5,290.00
7,300.00
220,222.00 648,379.00
760,038.00 7,468,425.00
54,417,229.00
Jumlah produksi prim
er yang mendukung kem
andirian
pangan
Hektar/T
on91.98/27.597
21.750/65.25029.250/87.750
20.750/62.25018.250/54750
167,578.45 293,625.00
438,750.00 342,375.00
328,500.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman (S
P)/K
PB
/Kaw
asan
transmigrasi yang dikem
bangkan usaha ekonominya
SP
/KP
B/K
WS
N94.0
300/15/212327/25/31
4375/20/346448/12/37
52,643.55 354,754.00
321,288.00 7,126,050.00
54,088,729.00
217,316.00 428,679.00
1,203,830.00 3,127,112.00
5,648,308.00
Jumlah keluarga yang m
endapat bantuan pangan di
Satuan P
ermukim
an (SP
)
KK
10,896.016,836.0
57,636.0294,136.0
532,654.0 29,962.00
52,191.00 201,726.00
1,176,544.00 2,456,392.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman (S
P) /K
PB
/Kaw
asan yang
mendapat layanan sosial budaya
SP
/KP
B/K
WS
N226.0
498.0916.0
1,553.02,212.0
110,062.00 278,880.00
589,904.00 1,149,220.00
1,882,412.00
Jumlah S
atuan Perm
ukiman (S
P) / K
PB
/ Kaw
asan
yang lembaga sosial budaya berfungsi
Lembaga
452.0498.0
1,832.03,106.0
4,424.0 77,292.00
97,608.00 412,200.00
801,348.00 1,309,504.00
15,055.00 72,697.00
652,771.00 773,837.00
1,526,802.00
Jumlah B
idang Tanah transm
igrasi yang terfasilitasi
pengurusan sertifikatnya
Persil/B
idang24,889.0
32,408.096,794.0
107,189.0139,118.0
11,561.00 51,594.00
620,624.00 739,337.00
1,490,202.00
Jumlah m
asalah pertanahan transmigrasi yang
difasilitasi penanganannya
Kasus
20.020.0
25.030.0
30.0 3,494.00
21,103.00 32,147.00
34,500.00 36,600.00
5516P
romosi D
an Kem
itraanT
ersedianya Satuan P
ermukim
an
(SP
)/KP
B/K
awasan T
ransmigrasi yang
berkembang m
elalui kemitraan
Jumlah Lem
baga dan kelompok m
asyarakat yang
bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam
pengembangan kaw
asan transmigrasi
NK
B12.0
14.018.0
20.022.0
15,038.00 21,519.90
532,552.62 542,923.66
545,257.14 1,657,291.31
Direktorat P
romosi
Dan K
emitraan
Direktorat P
elayanan
Pertanahan
Transm
igrasi
Direktorat
Pengem
bangan
Sosial B
udaya
Transm
igrasi
Direktorat
Pengem
bangan
Usaha T
ransmigrasi
Direktorat
Pem
bangunan dan
Pengem
bangan
Sarana dan
Prasarana K
awasan
MA
TR
IK K
INE
RJA
DA
N P
EN
DA
NA
AN
TA
HU
N 2015 - 2019
To
tal An
gg
aranK
od
eP
rog
ram/K
egiatan
Sasaran
Pro
gram
(Ou
tcom
e) / Sasaran
Keg
iatan (O
utp
ut)
Ind
ikator K
inerja P
rog
ram (IK
P)/ In
dikato
r Kin
erja
Keg
iatan (IK
K)
Pen
ang
gu
ng
Jawab
Satu
anT
arget
Prakiraan
Maju
5512
10,625,245.00
3,041,162.00
63,514,293.00
92,212,796.00
5515P
elayanan Pertanahan
Transm
igrasi
Satuan P
ermukim
an (SP
)/KP
B/K
awasan yang
pendapatan transmigrannya sesuai dengan
tahap pengembangannya
Satuan P
ermukim
an (SP
)/KP
B/K
awasan yang
mencapai tingkat perkem
bangan sosial
budaya sesuai dengan tahap
pengembangannya
Terfasilitasinya P
elayanan Pertanahan
Transm
igrasi
Pem
bangunan dan
Pengem
bangan Sarana dan
Prasarana di K
awasan
Transm
igrasi
Satuan P
ermukim
an (SP
)/KP
B/K
awasan yang
sarana dan prasarananya yang berkembang
dan berfungsi
5513P
engembangan U
saha
Transm
igrasi
5514P
engembangan S
osial Budaya
Transm
igrasi
Lam
piran
I-- 1
--