Annual Report 2010Directorate General of Budget
1
DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN
DIRECTORATE
GENERAL OF BUDGET
LAPORAN TAHUNANA N N U A L R E P O R T
2010
PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
2
Annual Report 2010Directorate General of Budget
3
4 Ringkasan Eksekutif /Executive Summary
8 Sambutan Direktur Jenderal Anggaran /Message from Director General of Budget
14 Profil Pejabat DJA /Profile of DGB Officials
20 Visi dan Misi /Vision and Mission
21 Core Values /Core Values
22 Struktur Organisasi /Organizational Structure
26 BAB 1 / chapter 1Reformasi Birokrasi /Bureaucratic Reform
38 BAB 2 / chapter 2Reformasi Penganggaran /Budgeting Reform
56 BAB 3 / chapter 3Penyusunan APBN /The Indonesian Budget Preparation
76 BAB 4 / chapter 4Pengalokasian Anggaran /Budget Allocation
84 BAB 5 / chapter 5Penerimaan Negara Bukan Pajak /Non - Tax Revenues
100 Peristiwa Penting 2010 /Important Events in 2010
104 Profil SDM /Human Resources Profile
Daftar IsiContents
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
4
Tahun 2010 merupakan tahun dimana DJA terus
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang
bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang
diberikan kepada mitra kerja. Peningkatan tersebut
merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi
yang terus dijalankan DJA.
Laporan Tahunan 2010 mengambil tema
pengelolaan anggaran yang profesional,
kredibel, transparan dan akuntabel.
Pada bagian awal buku ini ditampilkan profil Dirjen
Anggaran selama periode 2010 yaitu Dr. Anny
Ratnawati dan penggantinya Drs. Herry Purnomo
MSoc.Sc serta seluruh pejabat eselon II
di lingkungan DJA.
Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas
DJA, pada tahun 2010 telah diselesaikan penataan
organisasi DJA yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang
mendukung terlaksananya reformasi birokrasi
seperti pengembangan sumber daya manusia,
penyempurnaan dan evaluasi proses bisnis
terus dilakukan.
Reformasi penganggaran yang telah digulirkan sejak
tahun 2003 terus berjalan sesuai dengan program-
program yang telah direncanakan. Capaian tahun
2010 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
The year 2010 is one during which Directorate
General of Budget (DGB) continuously strived for
betterment and performance improvement to
provide to most optimum services to its partners.
The improvement is part of the bureaucracy reform
implemented by DGB.
The 2010 Annual Report chooses professional,
credible, transparent, and accountable budget
management as its main theme.
The profile of Director General of Budget for the
period of 2010, Dr. Anny Ratnawati, and her
successor Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc, along with
the entire echelon II officials are presented at the
beginning of the book.
In anticipation to the growing complexity of DGB»s
tasks, an organizational restructuring was
undertaken in 2010. The new structure was
stipulated by Minister of Finance Regulation No. 184/
PMK.01/2010 on Organization and Work Structure
of Ministry of Finance. In addition, other activities
supporting the implementation of bureaucracy
reform such as human resources development and
business process evaluation and refinement were
also commenced.
Initiated in 2003, budgeting reform programs were
running as planned. One of the most notable
achievements in 2010 is the stipulation of
Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/
Agency Work Plan and Budget Formulation. This new
regulation replaced Government Regulation No. 21
of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget
Formulation. Also, the implementation of
Ringkasan EksekutifExecutive Summary
Annual Report 2010Directorate General of Budget
5
Anggaran Kementerian/Lembaga. Selain itu, telah
dilakukan percepatan penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja, pengintegrasian dokumen SAPSK
dengan DIPA dan persiapan penerapan reward and
punishment system.
Capaian kinerja dalam perencanaan anggaran tahun
2010 diantaranya adalah diselesaikannya Keputusan
Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
2011 secara tepat waktu.
Dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), pencapaian target PNBP dalam tahun 2010
adalah sebesar Rp269.374,72 miliar atau sebesar
108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P
2010. Hal ini tak terlepas dari berbagai upaya
perbaikan sistem dan administrasi PNBP yang terus
dilakukan, diantaranya dengan penyempurnaan
berbagai peraturan di bidang PNBP agar
pemungutan PNBP memiliki kepastian hukum.
Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan DJA
menghadapi berbagai kendala dan hambatan,
namun upaya perbaikan terus dilakukan demi
tercapainya DJA yang professional, kredibel,
transparan, dan akuntabel.
Performance-Based Budgeting, integration of RKAKL
and DIPA document, and preparation for the
implementation of reward and punishment system
were accelerated.
Another performance achievement completed in
2010 is the stipulation of Presidential Decree No. 26
of 2010 on Central Government Expenditure Budget
Details right on schedule.
In the area of Non-Tax Revenue, the year 2010
yielded Rp269.374,72 billion or 109.98% from the
target set by Revised Indonesian Budget 2010. This
was the fruit of various system and administration
improvement efforts, among which were the
refinement of several regulation to ensure non-tax
revenue collection have a sound legal basis.
Over time, the implementation of DGB activities
encounter various constrains and problems, however
improvement efforts are continuously being engaged
to create a professional, credible, transparent,
accountable organization that is DGB.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
6
Annual Report 2010Directorate General of Budget
7
PENGELOLA
ANGGARAN NEGARA
YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,
T R A N S P A R E N T A N D
A C C O U N T A B L E S T A T E
B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
8
Sambutan DirekturJenderal Anggaran
Message from Director General of Budget
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
9
Tanpa terasa satu tahun telah terlewati. Tahun
dimana kita mencoba mengukir prestasi dan
berkarya dalam kerja kita. Mencoba
mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi
penganggaran dalam bentuk nyata. Reformasi
tidak akan pernah berhenti karena reformasi
bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses.
Sebagai suatu organisasi maka Ditjen Anggaran
(DJA) akan terus melakukan reformasi kearah
yang lebih baik, dari sisi substansi pekerjaan
yaitu reformasi penganggaran maupun dari sisi
sumber daya yang dilakukan melalui reformasi
birokrasi.
Dalam reformasi penganggaran, tahun 2010
merupakan tahun awal implementasi
penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan
kerangka pengeluaran jangka menengah pada
Rencana Kerja dan Anggaran seluruh
Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang ditandai
dengan restrukturisasi program dan kegiatan.
Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan yang
cukup besar pada dokumen RKA-KL. Namun,
kami yakin perubahan tersebut akan membuat
perencanaan kita lebih baik sehingga output
yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik.
Another year has gone by. A year within which
we did our best to excel and achieve in our line
of work. A year within which we put our best
effort to roll out bureaucracy reform and
budgeting reform into practice. These reforms
never end because a reform is a process, not an
objective. As an organization, Directorate of
Budget (DGB) will continuously implement
reforms towards a better state. Budgeting
reform for our core business and bureaucratic
reform for the resource side of the business.
In budgeting reform, the year 2010 was the
starting point of performance-based budgeting
implementation and medium-term expenditure
framework usage for all ministries and agencies,
which was marked with program and activity
restructuring. Naturally this caused significant
changes to RKAKL documents. However, we
believe that those changes will lead to a better
budget planning and, in turn, a better output.
PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABELP R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
10
Dengan format baru tersebut, diharapkan
penyediaan data sebagai bahan analisis dan
pengambilan kebijakan bagi pimpinan dapat
tersedia. Selain itu juga dapat terlihat keterkaitan
seluruh proses mulai dari perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta
dapat dilakukan identifikasi isu-isu penting
berkaitan dengan prioritas pembangunan dan
tema-tema pembangunan lainnya.
Pekerjaan besar lain terkait dengan reformasi
penganggaran yang juga dapat diselesaikan
adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga, yang merupakan pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Penggantian ini
dilakukan agar dapat mengakomodir dinamika
proses penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja
sehingga mekanisme penyusunan RKA-KL dapat
terlaksana dengan lebih transparan dan
akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunan
RKA-KL selama ini belum sepenuhnya
mendukung penjabaran secara konsisten sasaran
strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam
sasaran program dan kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga.
The new format is hoped to ensure the
availability of data for DGB officials» analysis and
decision-making purposes. It also enable us to
see the linkages between various process, from
planning, budgeting, to budget execution.
Therefore, identification of major issues related
to development priority and other development
themes is now possible.
Other budgeting reform»s major work that was
completed is the stipulation of Government
Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/Agency
Work Plan and Budget Formulation to replace
Government Regulation No. 21 of 2004 on
Ministry/Agency Work Plan and Budget
Formulation. The change is meant to be able to
accommodate the dynamics of performance-
based Draft Indonesian Budget formulation so
that the RKAKL formulation mechanism can be
more transparent and accountable. In addition,
the previous RKAKL formulation mechanism
was not entirely able to support a consistent
detailing of Central Government policy»s
strategic objectives into Ministry/Agency
program and activity objectives.
Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
11
Selain reformasi penganggaran, DJA tetap
melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan
arah reformasi birokrasi pusat. Implementasi
penataan organisasi mencakup antara lain
penajaman fungsi (refocusing), yaitu
mengelompokkan fungsi-fungsi sejenis dan
menghapus/mengalihkan fungsi-fungsi yang
berbeda sifat, proses, atau sumberdaya yang
bertujuan mendefinisikan dengan tegas fungsi
dari suatu unit agar tidak tumpang tindih
dengan fungsi dari unit lain.
Selain itu dilakukan pula penyesuaian
nomenklatur, yaitu mengubah nomenklatur unit
agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya. Pada reorganisasi
kali ini juga tidak dapat dihindari pemekaran unit
(expansion), yaitu memecah suatu unit yang
kinerjanya kurang optimal karena tingginya
beban kerja atau perbenturan fungsi, proses,
atau sumberdaya serta penggabungan unit
(merging), yaitu menggabungkan dua atau lebih
unit yang memiliki kesamaan fungsi, proses,
atau sumberdaya untuk efisiensi operasional.
Semua hal ini dilakukan agar masing-masing unit
hasil pemekaran atau penggabungan dapat lebih
fokus kepada fungsinya.
Aside from budgeting reform, DGB is also
impementing bureacracy reform in line with the
reform at central level. DGB»s organizational
restructuring included refocusing, i.e. grouping
similar functions and transferring/eliminating
functions that differ in characteristic, process, or
resource consumption.
The purpose is to clearly define the functions of
a certain unit, avoiding any potential of function
overlap with other units. Some unit
nomenclatures were also revised to better reflect
their tasks and functions. In the 2010
organizational resctucturing, unit expansion, i.e.
expanding a certain unit that underperformed
due to work overload or clashes of functions,
processes, and resources, cannot be avoided.
Similarly, for operational efficiency, some units
with similarity in characteristic, processes and
resources were merged. These measures were
taken to ensure that the units emerging from
merger and expansion can perform their
functions with more focus.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
12
Seperti juga tahun-tahun yang lalu, pada tahun
2010 DJA juga menjadi unit yang mengikuti
Survey Kepuasan Pelanggan. Pada tahun ini
terjadi sedikit penurunan pencapaian indeks
kepuasan, yaitu dari 3,80 pada tahun 2009
menjadi 3,79 pada tahun 2010. Sementara
untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, DJA berada
pada posisi ketiga dengan skor rata-rata 8,38.
Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DJA dengan
terus berupaya untuk meningkatkan kinerja
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
mitra kerja.
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan
berdedikasi melaksanakan tugas. Semoa semua
ini menjadi amal baik kita kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Dan Buku Laporan Tahunan 2010 ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
As was the case with the previous years, in 2010
DGB was listed as units to be assessed in a
Stakeholder Satisfaction Survey. This year the
satisfaction index slightly decreased, from 3.80
in 2009 to 3.79 in 2010. Meanwhile for Anti-
Corruption Initiative Assessment, DGB were
placed in third place with the score of 8.38.
These results need to be followed up by ever
increasing our performance in giving the best
service to our partners.
Finally, I would like to extend my gratuitude to
all employees who have worked so hard and
shown the utmost dedication to their job. May
our hard work become the good deed the we
present before the Almighty God. And may this
Annual Report 2010 be beneficial to us all.
Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget
Annual Report 2010Directorate General of Budget
13
Pejabat DJADGB Officials
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
14
Dr. Anny Ratnawati mengawali
karirnya sebagai dosen dan peneliti
di Institute Pertanian Bogor, tempat
beliau memperoleh gelar master
dan doktor di bidang ekonomi
pertanian. Beliau diangkat sebagai
Direktur Jenderal Anggaran pada
tanggal 8 Juli 2008 dan menjabat
sampai dengan bulan Januari 2011.
Sekarang beliau menjabat sebagai
Wakil Menteri Keuangan Republik
Indonesia.
Sebagai Direktur Jenderal
Anggaran, tugas beliau adalah
merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran.
Anny RatnawatiDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Herry PurnomoDirektur Jenderal Anggaran
Director General of Budget
Anny Ratnawaty started her carrier
as a lecturer and researcher at the
Bogor Agricultural University, from
where she obtained both her
master and doctorate degree in
Agricultural Economics. She was
appointed as the Director General
of Budget on 8 July 2008 and
served until Janury 2011. Currently
she is serving as Vice Ministry of
Finance.
As Director General of Budget, her
duty is to formulate and implement
policies and technical standards
in the area of budgeting.
Setelah menamatkan pendidikan
kesarjanaannya di Institut Ilmu
Keuangan, beliau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi dan memperoleh gelar
Master of Social Sciences dari the
University of Birmingham, United
Kindom. Dalam perjalanan karirnya
yang panjang di Kementerian
Keuangan, beliau telah dipercaya
untuk mengemban tugas-tugas
penting, diantaranya sebagai
Direktur Pengelolaan Barang Milik/
Kekayaan Negara dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan sebelum
akhirnya menjabat sebagai Direktur
Jenderal Anggaran pada tanggal
18 Januari 2011.
Sebagai Direktur Jenderal
Anggaran, tugas beliau adalah
merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran
After obtaining his bachelor degree
from the Institute of Financial
Sciences, Herry Purnomo pursued a
higher level of education and was
awarded a Master»s degree in Social
Sciences from the University of
Birmingham, United Kingdom.
Throughout his long and
outstanding career in the Ministry
of Finance, he had assumed several
strategic assigments, such as,
among others, serving as Director of
State Asset Management, Director
General of Treasury before starting
his tenure as Director General of
Budget in 18 January 2011.
As Director General of Budget, his
duty is to formulate and implement
policies and technical standards in
the area of budgeting.
Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials
Annual Report 2010Directorate General of Budget
15
Ari WahyuniSekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
Secretary of the Directorate General of Budget
Pemegang gelar Master of Public
Management dari Carnegie Mellon
University, USA ini menjabat sebagai
Sekretaris Direktorat Jenderal
Anggaran sejak 20 Mei 2009.
Sebagai seorang Sekretaris
Direktorat Jenderal Anggaran,
beliau mengemban tugas untuk
melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan
dan pemberian dukungan
administrasi kepada semua unsur di
lingkungan direktorat jenderal.
A holder of Master of Public
Management from Carnegie Mellon
University, USA, Ari Wahyuni began
serving as Secretary of Directorate
General of Budget in 20 May 2009.
Being the Secretary of the
Directorate General of Budget, her
main tasks are to coordinate the
DGB»s various tasks as well as to
provide administration support to all
elements within the vicinity of the
Directorate General.
Alumni Fakultas Ekonomi,
Universitas Diponegoro Semarang
dan doktor lulusan Universitas
Indonesia ini menjabat sebagai
Direktur Penyusunan APBN sejak
15 September 2004.
Sebagai seorang Direktur
Penyusunan APBN, tugas beliau
adalah melaksanakan penyiapan
penyusunan Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN),
Laporan Semester I pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (RAPBN-P),
sumbangan bahan Pidato dan
Lampiran Pidato Presiden, Jawaban
Pemerintah atas pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat, Jawaban
pertanyaan dan bahan konsultasi
dengan Lembaga Internasional dan
Regional, dan Kerangka Pendapatan
dan Belanja Negara, serta
Pembiayaan Anggaran Jangka
Menengah.
Boediarso T. WidodoDirektur Penyusunan APBN
Director of Indonesian Budget Planning
Both an alumnus of the Faculty of
Economics, Diponegoro University
in Semarang and a doctorate
degree holder from University of
Indonesia, Boediarso T. Widodo
assumed the position of the
Director of the Indonesian Budget
Planning since September 15, 2004.
As the Director of Indonesian
Budget Planning, his duties are to
prepare the materials for Financial
Notes and the Draft of Indonesian
Budget (RAPBN), Semester I Report
on the implementation of the
Indonesian Budget, revision to the
Indonesian Budget, draft
Presidential speech and attachments
to the Presidential speech, the
Government»s responses to the
questions raised by the House of
Representatives, responses and
consultation materials with
international and regional
Institutions, Indonesian Budget
Framework, as well as the Medium
Term Budget Financing.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
16
Alumni Universitas Tanjungpura
Pontianak dan Master lulusan
Charlestown University Ottawa,
Canada ini mulai menjabat Direktur
Sistem Penganggaran sejak tanggal
17 Oktober 2008.
Sebagai Direktur Sistem
Penganggaran, beliau mengemban
tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan, penyiapan
perumusan standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur,
serta monitoring dan evaluasi
penerapan sistem penganggaran.
RakhmatDirektur Sistem Penganggaran
Director of Budgeting System
Parluhutan HutahaeanDirektur Anggaran I
Director of Budget I
An alumnus of University of
Tanjungpura, Pontianak and also a
Master degree holder from
Charlestown University Ottawa,
Canada, Rakhmat started to take up
his position as the Director of
Budgeting System in
17 October 2008.
As the Director of Budgeting
System, he has the duty to conduct
assessment, development,
preparation of standard
formulation, norms, guidelines,
criteria and procedures, as well as
monitoring and evaluation on the
implementation of the budgeting
system.
Alumni Universitas Gajah Mada dan
pemegang gelar Master of Arts
bidang Public Finance dari
Departmen of Economics Michigan
State University, East Lansing, USA
tahun 1988 ini mulai menjabat
sebagai Direktur Anggaran I sejak
tanggal 15 September 2004.
Sebagai seorang Direktur Anggaran
I tugas beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat. Kementerian negara/lembaga
yang ditangani oleh Direktorat
Anggaran I sebagian besar adalah
kementerian negara/lembaga yang
membidangi masalah-masalah
perekonomian.
Awarded the title of Master of Arts
in Public Finance by the Department
of Economics Michigan State
University, East Lansing, USA in
1988, the alumnus of Gajah Mada
University has been serving as
Director of Budget I since
September 15, 2004.
As the Director of Budget I, his duty
is to prepare the policy formulation,
policy implementation, technical
guidance, monitoring and
evaluation in the central
government expenditure budgeting.
The scope of Directorate of Budget
I»s services includes most ministries
and agencies dealing in economy.
Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials
Annual Report 2010Directorate General of Budget
17
Dwi Pujiastuti HandayaniDirektur Anggaran II
Director of Budget II
Berlatar belakang pendidikan
sarjana ekonomi dari Universitas
Diponegoro, pemegang gelar
Magister of Science dari Universitas
Gajah Mada ini mulai bertugas
sebagai Direktur Anggaran II pada
tanggal 12 Oktober 2010.
Sebagai seorang Direktur Anggaran
II tugas beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat. Kementerian negara/lembaga
yang ditangani oleh Direktorat
Anggaran II sebagian besar adalah
kementerian negara/lembaga yang
membidangi masalah-masalah
kesejahteraan rakyat.
Her educational backgound includes
a bachelor degree in economics
from University of Diponegoro and
a master degree from Gadjah Mada
University. Dwi Pujiastuti Handayani
started her tenure as Director of
Budget II in 12 October 2010.
As the Director of Budget II, her
duty is to prepare the policy
formulation, policy implementation,
technical guidance, monitoring and
evaluation in the central
government expenditure budgeting.
The scope of Directorate of Budget
I»s services includes most ministries
and agencies dealing in public
welfare.
Sambas MulyanaDirektur Anggaran III
Director of Budget III
Pria yang mendapatkan gelar
kesarjanaannya dari Fakultas
Ekonomi Universitas Padjajaran
Bandung ini mulai menjabat sebagai
Direktur Anggaran III sejak tanggal
09 November 2006.
Sebagai Direktur Anggaran III tugas
beliau adalah menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi di bidang
penganggaran belanja pemerintah
pusat dan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan
(BAPP). Direktorat Anggaran III
banyak menangani kementerian
negara/lembaga di bawah
koordinasi Kementerian Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan.
Sambas Mulyana obtained his
degree from the Faculty of
Economics of the Padjajaran
University Bandung and assumed
his position as Director of Budget III
in 9 November 2006.
As the Director of Budget III, his
duties are to prepare policy
formulation, implementation of
policy, technical guidance,
monitoring and evaluation in the
central government budget and the
Budget Unit of Funding and
Calculation (BAPP). The scope of
Directorate of Budget I»s services
includes most ministries and
agencies dealing in politic, law, and
security.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
18
Alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Nasional dan pemegang
gelar Master bidang ekonomi dari
Ball State University, USA ini mulai
menjabat sebagai Direktur PNBP
sejak tanggal 10 November 2006.
Sebagai Direktur PNBP, beliau
mengemban tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan,
standardisasi dan evaluasi di bidang
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) serta pengelolaan subsidi.
Mudjo SuwarnoDirektur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Director of Non-Tax Revenues (PNBP)
Mariatul AiniDirektur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
Director of Budgeting Regulation Alignment
Both an alumnus of the Faculty of
Economics of National University
and a Master of Economics degree
holder from Ball State University,
USA, Mudjo Suwarno has been
serving as the Director of Non-Tax
Revenues (PNBP) since November
10, 2006.
As the Director of Non-Tax
Revenues his tasks are to prepare
the policy formulation,
standardization and evaluation in
the area of non-tax revenues and
subsidy management.
Alumni Institut Pertanian Bogor dan
pemegang gelar Master of Business
Administration dari University of
Wisconsin at Whitewater ini mulai
menjabat sebagai Direktur
Harmonisasi Peraturan
Penganggaran sejak tanggal
25 Februari 2011.
Sebagai Direktur Harmonisasi
Peraturan Penganggaran, tugas
beliau adalah merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang
harmonisasi peraturan
penganggaran.
An alumnus of Bogor Agricultural
University and also a Master of
Business Administration from
University of Wisconsin at
Whitewater, Mariatul Aini was
appointed as Director of Budgeting
System in 25 February 2011.
As the Director of Budgeting
System, her duty is to formulate and
implement policy and technical
standardization in the area of
budgeting regulation alignment.
Profil Pejabat DJAProfile of DGB Officials
Annual Report 2010Directorate General of Budget
19
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
20
V I S I
Menjadi pengelola anggaran negara yangprofesional, kredibel, transparan, dan akuntabel
Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud denganProfesional adalah seluruh jajaran DJA diharapkanmampu menjadi pengelola anggaran yangmenguasai bidang tugasnya karena memilikipengetahuan dan keterampilan (hardskill) sertaintegritas/moralitas (softskill) yang memadai.
Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan danpelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawab DJA dapat dipercaya oleh stakeholders.
Transparan artinya dalam proses pelaksanaanpengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaranDJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaantugasnya dapat diketahui secara terbuka olehstakeholders.
Akuntabel artinya DJA diharapkan dapatmempertanggungjawabkan proses dan hasilpelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan dan kaidah-kaidahyang baik (best practice) dalam pengelolaankeuangan negara.
M I S I
1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan;2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien;3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat;4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel;.5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien
V I S I O N
To be a professional, credible, transparent andaccountable state budget manager
To explicate ideas in the above vision statement,Professional means that all personnel of theDirectorate General of Budget (DGB) are capablestate budget manager who can perform wellbecause they have the necessary knowledge andskills (hardskill) and integrity/morality (softskill).
Credible means that all formulated and executedpolicies within the DGB»s scope of responsibility aretrustworthy to stakeholders.
Transparent means that all the DGB personnelmanage state budget in all honesty and access tooutcome of their work is open to stakeholders.
Accountable means that the DGB is responsiblefor processes and results of its actions in attaining itspredefined objectives while considering legislationand the best practices in state budget management
M I S S I O N
1. To attain sound, credible and sustainable Indonesian state budget planning;2. To arrive at effective and efficient state expenditure and state financial security;3. To optimize non-tax state revenues while being mindful of high standard of public service;4. To reach credible, transparent and accountable budgeting norms and system;5. To achieve professional human resource and other resources that are qualified, effective and efficient.
Visi - MisiVision - Mission
Annual Report 2010Directorate General of Budget
21
C O R E V A L U E S D J A
Dalam kerangka reformasi birokrasi danberlandaskan semangat untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, Direktorat Jenderal Anggaran telahmerumuskan nilai-nilai yang akan menjadi acuanbagi setiap pegawainya dalam berinteraksi danberperilaku. Nilai-nilai utama (core values) yangdisarikan dari visi DJA tersebut adalah:
PROFESIONALKemampuan untuk menguasai bidang tugasnyakarena memiliki pengetahuan dan keterampilan(hard skill) serta integritas / moralitas (soft skill)yang memadai.
KREDIBELDipercaya oleh Stakeholder dalam halpelaksanaan tugas.
TRANSPARANMelaksanakan tugas dengan jujur dan hasilnya dapatdiketahui secara terbuka oleh para Stakeholder.
AKUNTABELProses dan hasil pelaksanaan tugas dapatdipertanggungjawabkan. Setiap langkah yangdilakukan untuk menyelesaikan tugas selalumemperhatikan kaidah-kaidah yang baik (bestpractice) dalam bidang tugasnya.
Keempat nilai utama tersebut dirangkai menjadisebuah slogan yaitu PaKTA yang merupakansingkatan dari Profesional, Kredibel,Transparan dan Akuntabel.
D G B C O R E V A L U E S
To implement bureaucratic reform in a spirit oforganizational performance improvement, theDirectorate General of Budget has formulated corevalues to which all the DGB personnel refer wheninteracting and conducting themselves. The corevalues drawn from the DGB vision are:
PROFESSIONALAbility to perform well because having theknowledge and skills (hardskill) and integrity /morality (softskill).
CREDIBLEWork performance wins stakeholders» trust.
TRANSPARENTCarrying out tasks in all honesty and access tooutcome of work is open to stakeholders.
ACCOUNTABLEAccountable processes and results of actions inattaining objectives while considering the bestpractices in the field.
The combined four values make up PaKTA,a slogan abbreviation for Professional,Credible, Transparent and Accountable.
Core ValuesCore Values
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
22
O R G A N I S A S I
Berdasarkan pasal 182 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri
Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas,
Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Departemen
Keuangan di bidang penganggaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur di bidang penganggaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang penganggaran;
e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran
terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
c. Direktorat Anggaran I;
d. Direktorat Anggaran II;
e. Direktorat Anggaran III;
f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
g. Direktorat Sistem Penganggaran.
O R G A N I Z A T I O N
As stipulated in article 182 of the Financial Minister
regulations number 100/PMK.01/2008 on
Organization and Work Procedures of the Ministry
of Finance, it is the duty of the Directorate General
of Budget to formulate and execute policies and
technical standardization in budgeting while
considering policies of the Minister of Finance
and prevailing legislation.
Within its scope of duties, Directorate General
of Budget performs these functions:
a. formulating technical policies of the Ministry
of Finance in budgeting;
b. executing budgeting policies;
c. formulating budgeting standards, norms,
guidelines, criteria and procedures;
d. providing technical guidance and evaluation in
budgeting;
e. putting administration of directorate general into
operation.
Organizational structure of the Directorate General
of Budget is as follows:
a. Secretariat of Directorate General;
b. Directorate of Indonesian Budget Preparation;
c. Directorate of Budget I;
d. Directorate of Budget II;
e. Directorate of Budget III;
f. Directorate of Non-Tax Revenues;
g. Directorate of Budgeting System.
StrukturOrganisasiOrganizational Structure
Annual Report 2010Directorate General of Budget
23
Bagan Struktur OrganisasiDirektorat Jenderal Anggaran
Organizational Structure of theDirectorate General of Budget Chart
Direktorat Harmonisasi
Peraturan Penganggaran
Directorate of Budgeting
Regulations Alignment
Direktorat Sistem
Penganggaran
Directorate of
Budgeting System
Direktorat
PNPB
Directorate of
Non-tax revenues
Direktorat
Anggaran III
Directorate of
Budget III
Direktorat
Anggaran II
Directorate of
Budget II
Direktorat
Anggaran I
Directorate of
Budget I
Direktorat
Penyusunan APBN
Directorate of
Budget Preparation
Direktorat
Jenderal Anggaran
Directorate
General of Budget
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Secretariat of
Directorate General
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
24
Annual Report 2010Directorate General of Budget
25
PENGELOLA
ANGGARAN NEGARA
YANG PROFESIONAL,
KREDIBEL, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL
P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E,
T R A N S P A R E N T A N D
A C C O U N T A B L E S T A T E
B U D G E T M A N A G E R
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
26
Reformasi BirokrasiBureaucratic Reform
REFORMASI BIROKRASI
Secara umum Reformasi Birokrasi yang dilaksanakanoleh Kementerian Keuangan diarahkan untukmencapai beberapa sasaran, yaitu untukmeningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik(Good Governance), meningkatkan kinerja seluruhaparat Kementerian Keuangan dan untukmeningkatkan pelayanan kepada publik.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, MenteriKeuangan melalui Keputusan Menteri KeuanganNomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkanpelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan programprioritas meliputi bidang penataan organisasi,penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatanmanajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telahmenindaklanjuti kebijakan Menteri Keuanganmelalui program-program Reformasi Birokrasi yangdilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasisehingga pelayanan DJA kepada stakeholdersdapat ditingkatkan.
BUREAUCRATIC REFORM
In general, the bureaucratic reform the Ministry ofFinance has put into action aims to achieve severalobjectives which include implementation of goodgovernance, performance improvement of the entireapparatus of the Ministry of Finance andimprovement of services to the public.
To achieve the aforementioned objectives, theMinister of Finance through Decree No. 30/KMK.01/2007 has declared bureaucratic reform whichprioritizes organizational management, streamliningbusiness process and Human Resources (HR)development.
Acting on the decree, the Directorate Generalof Budget (DGB) has instigated bureaucraticreform programs to itself since 2007 andcontinuous monitoring and evaluation are carriedout to safeguard improved services to stakeholders.
Bab 1Chapter 1
Annual Report 2010Directorate General of Budget
27
A. Penataan Organisasi
Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJAmengalami berbagai penyesuaian dikarenakanbeberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerjayang signifikan, perluasan wilayah kegiatan (misalnyapotensi penerimaan dari pajak dan non pajak yangbelum tergali), perubahan visi dan misi, perubahankebijakan pemerintah yang berimplikasi kepadaperubahan struktur dan fungsi organisasi yang ada,serta adanya tuntutan stakeholders yang tinggi ataspelayanan yang diberikan oleh DJA.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Keuangan, Direktorat JenderalAnggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang penganggaran. Dalam menjalankantugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaranmenyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan di bidang penganggaran;b) pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dane) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.
A. Organizational Management
Organizational structure of the DGB has experiencedvarious adjustments because of several reasonswhich include a significant change in workload,expanding working areas to cover (e.g. unexploredpotential revenues from tax and non tax), changes invision and mission, adjustments to organizationalstructure and functions as a result of changes ingovernment policies and the rising demands forbetter service to stakeholders.
Based on the Regulation of the Minister of FinanceNumber 184/PMK.01/2010 on Organization andWorking Procedure of the Ministry of Finance, theDirectorate General of Budget has to formulate andimplement policies and technical standardization inthe field of budgeting. In performing these duties,the Directorate General of Budget carriesout these functions:
a) formulating policies in budgeting;b) executing budgeting policies;c) formulating budgeting norms, standards, procedures and criteria;d) providing technical guidance and evaluation in budgeting; ande) putting administration of the Directorate General of Budget into operation.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
28
PMK tersebut diatas juga menetapkan perubahanstruktur organisasi DJA, antara lain denganmenajamkan tugas dan fungsi serta menambah uniteselon II , eselon III, dan eselon IV.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaranterdiri atas:a) Sekretariat Direktorat Jenderal;b) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c) Direktorat Anggaran I;d) Direktorat Anggaran II;e) Direktorat Anggaran III;f) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;g) Direktorat Sistem Penganggaran; danh) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
Perubahan dilakukan karena beban tugas dan fungsiDJA semakin kompleks, terutama terkait dengankajian atas produk hukum. Untuk mengantisipasi haltersebut dan untuk meningkatkan kualitas pelayanankepada Stakeholders, DJA melakukanpengembangan Subdirektorat Harmonisasi KebijakanPenganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaranmenjadi unit setingkat Eselon II yaitu DirektoratHarmonisasi Peraturan Penganggaran. Selainpenambahan unit eselon II, DJA juga membentukunit eselon III yaitu Subdirektorat Analisis danEvaluasi Kinerja Penganggaran pada DirektoratSistem Penganggaran dan Bagian Kepatuhan Internaldan Bantuan Hukum pada Sekretariat DirektoratJenderal, serta beberapa unit eselon IV.
The Regulation of the Minister of Finance alsostipulates changes in organizational structure of theDGB including, among others, more detailedspecification of tasks and functions and an additionof echelon II, echelon III, and echelon IV units.
Organizational structure of the DirectorateGeneral of Budget is as follows:a) Secretariat of Directorate General;b) Directorate of Indonesian Budget Preparation;c) Directorate of Budget I;d) Directorate of Budget II;e) Directorate of Budget III;f) Directorate of Non-Tax Revenues;g) Directorate of Budgeting System; andh) Directorate of Budgeting Regulation Alignment.
The changes take place because of the mountingcomplexity of the DGB»s duties and functions,particularly those related to legal product reviews. Toanticipate the challenges and to improve the qualityof service to stakeholders, the DGB has upgraded theSubdirectorate of Budgeting Regulation Alignment -previously under the Directorate of Budgeting System- into the Directorate of Budgeting RegulationAlignment, a unit equivalent to Echelon II. The DGBalso adds more echelon III units, Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation, which is underthe Directorate of Budgeting System, and theDivision of Legal and Compliance, under theSecretariat of Directorate General, and severalechelon IV units.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
29
Pembentukan Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran karena tugas DJA dalam menyiapkankebijakan penganggaran sangat erat kaitannyadengan wilayah hukum, mengingat DJA sendirimengeluarkan produk-produk hukum terkait denganpenganggaran. Urgensi pembentukan menjadisemakin penting dengan adanya penambahan tugasterkait remunerasi dan jaminan sosial. Dalam hal ini,fungsi utama Direktorat Harmonisasi PeraturanPenganggaran adalah menjaga keselarasan produkhukum yang dikeluarkan oleh DJA maupun unit laindi luar Kementerian Keuangan yang terkait dengananggaran, remunerasi, dan jaminan sosial denganaturan-aturan pengelolaan keuangan negara.
Pada saat ini fungsi monitoring dan evaluasi sudahmelekat pada masing-masing seksi di DirektoratTeknis. Namun pada prakteknya fungsi ini tidakdiselenggarakan secara optimal karena kegiatanmonitoring dan evaluasi juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak melalui mekanisme koordinasi yangbaik sehingga hasil monev belum dapat dijadikanreferensi pengambilan keputusan oleh para pimpinanDJA. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknyaSubdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran padaDirektorat Sistem Penganggaran. Unit ini mempunyaitugas melaksanakan perumusan pedomanmonitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sertaanalisis dan evaluasi kinerja penganggaran.
Dalam perkembangannya beban kerja padaDirektorat Sistem Penganggaran semakin komplekskarena selain menyusun kebijakan penganggaranterkait dengan reformasi penganggaran, jugamelakukan harmonisasi peraturan penganggaranyang dilaksanakan oleh Subdirektorat HarmonisasiKebijakan Penganggaran (HKP). Fungsi ini antara lainmelakukan harmonisasi peraturan dan oleh karenaitu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagiansebelumnya, pada tahun 2010 diusulkanpembentukan satu direktorat untuk menanganitugas harmonisasi peraturan penganggaran yaituDirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaranyang ditetapkan melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
The Directorate of Budgeting Regulation Alignmentis established to cope with the DGB»s tasks ofpreparing budgeting policies, which is closelyassociated with legal aspect, given the fact that theDGB itself has been issuing budgeting-related legalproducts. Formation of the directorate becomesincreasingly important as the DGB also has to tackleremuneration and social security issues. The primaryfunction of the Directorate of Budgeting RegulationAlignment is to make certain that different legalproducts issued by the DGB or other units outsidethe Ministry of Finance, which are related tobudgets, remuneration and social security, are in linewith state financial management regulations.
Previously each technical directorate divisionperformed monitoring and evaluation function.However, the fact that the function was not well-coordinated and each division carried on withdifferent versions had rendered monitoring andevaluation results unreliable for decision making. Thismakes establishment of the Subdirectorate ofBudgeting Analysis and Evaluation under theDirectorate of Budgeting System crucial. This unitformulates monitoring and evaluation guidelineswhich are used to appraise performance and toanalyze and evaluate budgeting performance.
Workloads of the Directorate of Budgeting Systemhad grown more complex as the unit not onlyformulated policies regarding budgeting reform, butalso ensured compliance of different budgetingregulations - a function of Sub-directorate ofBudgeting Regulation Alignment. Therefore, torelieve some of the burden, a proposal for a newdirectorate was put forward in 2010 to dealspecifically with budgeting regulation alignment, andthe establishment of the Directorate of BudgetingRegulation Alignment was made official by theMinister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Working Procedureof the Ministry of Finance.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
30
Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsimonitoring dan evaluasi (monev) di bidangpenganggaran, dibentuk suatu unit di bawahDirektorat Sistem Penganggaran, yaitu SubdirektoratAnalisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disampingmelakukan monev terhadap substansipenganggaran, dalam rangka mengakomodirtuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansidibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan BantuanHukum yang berada di bawah SekretariatDirektorat Jenderal Anggaran.
Pada tingkat eselon IV, untuk membantupelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telahdibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJAyang mempunyai fungsi:1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam melakukan analisis;2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk koordinasi protokoler Menteri;3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi presentasi paparan DJA.
B. Penyempurnaan Proses Bisnis
Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasispada akuntabilitas jabatan/pekerjaan danpeningkatan efisiensi dan efektivitas melaluipenyederhanaan, transparansi, serta pemberian janjilayanan yang berorientasi kepada kepentinganstakeholders. Program kerja penyempurnaan prosesbisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis danEvaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rincimengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan,menyusun Standard Operating Procedure (SOP) sertamelakukan Analisis Beban Kerja (ABK).
Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, danUraian Jabatan sebanyak 1.293 buah.
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM DJA diarahkan padapencapaian visi organisasi yaitu mewujudkanprofesionalisme pengelolaan keuangan negara.Model pengembangan yang digunakan merupakanmodifikasi pendekatan strategic competency basedon human resource management, dengan tujuanakhir adalah terwujudnya individual developmentplan bagi tiap-tiap pegawai.
Meanwhile, a new unit under the Directorate ofBudgeting System, the Subdirectorate of BudgetingAnalysis and Evaluation, is established to optimizemonitoring and evaluation function in budgeting. Toaccommodate a growing demand for credibility andtransparency, the Division of Legal and Compliance,under the Secretariat of Directorate General ofBudget, is launched.
At echelon IV level, to support performance of theDirector-General of Budget, sub-section of DGBleaders administration is set to:1) Assist leaders in analytical tasks;2) Handle ministerial official ceremonies, occasions and coordination;3) Organize materials for DGB presentations.
B. Streamlining Business Process
Business process streamlining is to ensureaccountability of job/position and better efficiencyand effectiveness. This is achieved throughsimplification, transparency and providingstakeholder-oriented service. To streamline businessprocess, several measures are taken which includeconducting job analysis and evaluation to obtaindetailed information about actual tasks of each job,formulating Standard Operating Procedure (SOP)and analyzing workload (ABK).
Until 2010, the DGB managed to formulate 293SOPs including 5 SOPs for prime service and1, 293 job descriptions.
C. Human Resources (HR) Development
Human resource development in the DGB aims tomaterialize the organizational vision, to be aprofessional state budget manager. To develop theDGB human resource, a modified strategiccompetency based on human resource managementis employed. The intended end result is an individualdevelopment plan for each personnel.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
31
Hingga tahun 2010, strategi pengembangan SDMyang telah ditempuh adalah denganmengembangkan model pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi, peningkatan integritas,penyelenggaraan assessment center, penerapanreward and punishment system, knowledgemanagement, penyempurnaan sistem informasi danmanajemen kepegawaian (Simpeg DJA), danpenyempurnaan data base kepegawaian.
1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensiPendidikan dan pelatihan berbasis kompetensidiselenggarakan baik untuk meningkatkan softcompetency maupun hard competency. Peningkatansoft competency dilakukan dengan caramenyelenggarakan workshop developing managerialskill terhadap jenis-jenis soft competency parapegawai DJA yang masih memilik gap denganstandar kompetensi jabatannya. Selanjutnya,dilakukan re-assessment terhadap pegawai dimaksuduntuk mengidentifikasi kembali gap competency-nya. Hingga tahun 2010, jumlah pegawai yang telahmengikuti workshop developing managerial skilladalah sebanyak 96 pegawai, dan yang telah di re-assessment sebanyak 34 pegawai.
Untuk meningkatkan hard competency,pengembangan SDM dilakukan denganmengikutsertakan pegawai DJA pada diklat yangdiselenggarakan BPPK, short course dan seminaryang diselenggarakan oleh lembaga pendidikannasional maupun internasional, sertapenyelenggaraan diklat secara mandiri sepertitraining tentang penganggaran berbasis kinerja,workshop Manajemen Resiko, workshop StandarAkuntansi Instansi, dan sebagainya.
2) Peningkatan integritasUpaya yang telah dilakukan dalam rangkapeningkatan integritas pegawai, selainpenyelenggaraan kegiatan keagamaan, jugadilakukan capacity building. Hingga tahun 2010,pejabat sampai dengan level eselon IV telahmengikuti capacity building.
In 2010, in its effort to develop human resource, theDGB held competency-based education and trainingand events to heighten integrity. The DGB alsoorganized an assessment center, applied reward andpunishment system, organized knowledgemanagement, improved personnel management andinformation system and improved employmentdatabase.
1) Competency-based education and trainingCompetency-based education and training activitiesare designed to improve soft competency and hardcompetency. To build up soft competency, workshopsin developing managerial skill are held for personnelwho show a gap between their actual competencyand the intended, standard competency. Until 2010,96 personnel attended a workshop in developingmanagerial skill and 34 personnel underwentreassessment.
To improve hard competency, the DGB sends itspersonnel to attend training held by the FinancialTraining and Education Board, short courses andseminars organized by national and internationalinstitutions. The DGB also arranges its ownworkshops covering topics such as performance-based budgeting, risk management, InstitutionalAccounting Standard, etc.
2) Heightening integrityTo heighten integrity, the DGB holds religious eventsand capacity building workshops. All officials up toechelon IV level attended the workshop in 2010.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
32
3) Penyelenggaraan assessment centerPenyelenggaraan assessment center bertujuan untukmengetahui kesesuaian kompetensi yang dimilikipegawai terhadap standar kompetensi jabatannya.Hingga tahun 2010, telah dilakukan assessmentterhadap seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III,pejabat eselon IV, dan 57 orang pelaksana.
4) Reward and punishment systemReward and punishment system dalam kerangkapengembangan SDM, dilakukan dengan carapemberian kesempatan mengikuti program beasiswa dan mutasi/promosi. Oleh karena itu, untuksinkronisasi antara penerapan reward andpunishment system dan kebutuhan organisasi,rencana pengiriman pegawai untuk melanjutkanpendidikan melalui jalur bea siswa dirancang denganmenggunakan model human capital developmentplan.
5) Knowledge ManagementPengembangan SDM juga diarahkan untukmengelola pengetahuan pegawai tentang tugas danfungsi seluruh unit di lingkungan DJA.Penyelenggaraan diklat dalam rangka knowledgemanagement diarahkan agar seluruh pegawai DJAmemiliki minimum pengetahuan yang standartentang tugas, fungsi, layanan, SOP, dan output unit-unit di lingkungan DJA. Program ini mulai dijalankanpada tahun 2010, yaitu diawali denganpenyelenggaraan workshop tentang TeknikPenyusunan PNBP sebanyak tiga angkatan yangdiikuti oleh 115 pegawai dan workshop tentangPenganggaran Berbasis Kinerja sebanyak delapanangkatan yang diikuti oleh 352 pegawai.Pengembangan pegawai dalam rangka knowledgemanagement ini akan dilanjutkan pada tahun-tahunmendatang, seiring dengan dinamika organisasi.
6) Penyempurnaan Aplikasi Simpeg DJAPenyempurnaan aplikasi simpeg DJA dilakukanbekerjasama dengan pihak profesional dengantujuan agar data dan informasi kepegawaian dapatdisampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
3) Organizing an assessment centerAn assessment center is organized to discover thesuitability of personnel against the standardcompetency of their position. Until 2010, all echelonII, III and IV officials took such assessmentadministered by 57 people.
4) Reward and punishment systemIn applying reward and punishment system and inline with efforts to develop human resource, theDGB offers opportunities to its personnel to takescholarship programs, rotation and promotion. Tomatch between reward - punishment system andorganizational needs, human capital developmentplan is used to plot personnel sent to ascholarship program.
5) Knowledge ManagementTo develop human resource, it is important tomanage knowledge of personnel about tasks andfunctions of all units in the DGB. All workshops inknowledge management are designed to makecertain that all personnel possess standardknowledge about tasks, functions, services, SOPs andoutputs of all units in the DGB. In the beginning ofthe program, started in 2010, 115 personnel, dividedinto three batches, attended a workshop in Non-TaxRevenue Organizing Technique. A workshop inPerformance-based Budgeting was attended by 352personnel in eight different batches.Personnel development in knowledge managementwill continue in future to anticipate organizationalchanges.
6) Improvement of personnel management and information system applicationImprovement of the DGB personnel managementand information system application, which is carriedout by professionals, is meant to guarantee speedretrieval, correctness and accuracy of data andpersonnel information.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
33
7) Database KepegawaianKunci penting dari pengembangan SDM adalahkeberadaan database kepegawaian yang lengkapdan akurat. Menyadari hal tersebut, sertamemperhatikan perkembangan data dan informasikepegawaian yang dibutuhkan organisasi dalammelakukan perubahan, maka DJA bekerja samadengan pihak profesional melakukanpenyempurnaan data base kepegawaian.Secara keseluruhan, pada tahun 2010 jumlahpegawai DJA yang mengikuti diklat mencapai 1.099pegawai, dengan jumlah jenis diklat sebanyak 127jenis diklat baik yang bekerjasama dengan BPPK,pihak profesional, lembaga nasional, lembagainternasional, maupun yang diselenggarakansecara mandiri oleh DJA.
D. Pengembangan Teknologi Informasi
Pengembangan infrastruktur di lingkungan DJAmenjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapatperhatian dan penanganan yang serius dalam rangkamendukung upaya pencapaian tujuan organisasisebagaimana yang digariskan oleh Pimpinan DJA danKementerian Keuangan. Hal ini tidak lepas daritujuan-tujuan strategis pemanfaatan IT yangmendukung tercapainya empat kemampuan strategisDJA yaitu:
1) Accurate, yaitu data yang disajikan tepat danakurat, yang bertujuan untuk mencapai keputusanyang terkait dengan penganggaran secara tepatsasaran, optimal, dan transparan.
2) Agile, yaitu mampu berubah secara cepat dantepat, sehingga diharapkan mampumengakomodasi perubahan-perubahan kebijakankeuangan pemerintah terkait anggaran dengancepat dan tepat.
3) Analytical, yaitu data yang dihasilkan memilikikualitas analitis, sehingga mampu memberikanrekomendasi taktis dan strategis kepada pemerintahmelalui Menteri Keuangan.
4) Instrumental, yaitu menjadi alat yang berperansebagai instrumen penting bagi pemerintah dalammengontrol pelaksanaan program-programpemerintah.
7) Employment databaseComplete and accurate employment database playsa pivotal role in human resource development. Toanticipate organizational need for data andemployment information, the DGB works togetherwith professionals to improve employment database.In total, 1, 099 personnel of the DGB attendedvarious workshops in 2010. There were 127 differentworkshops held by the DGB itself or in cooperationwith professionals, national and internationalinstitutions.
D. Information Technology Advancement
Infrastructure development in the DGB has become adire need and serious measures are needed to ensurethat organizational objectives outlined by the DGBleadership and the Minister of Finance are achieved.The strategic advantages of IT application supportfour strategic goals of the DGB:
1) Accurate, data presented is correct and accurate,to help produce correct, optimal and transparentbudgeting-related decision.
2) Agile, ability to transform quickly and correctly, toquickly and correctly accommodate state financialpolicy changes.
3) Analytical, data presented is of analytical quality,which is useful for the Minister of Finance inproposing tactical and strategic recommendations tothe government.
4) Instrumental, the data becomes criticalinstrument for the government to controlimplementation of government programs.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
34
Selama tahun 2008-2010, DJA telah berhasilmembangun Sistem Informasi dan ManajemenPenganggaran, berbagai aplikasi yang memudahkanpelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL yangsecara terus menerus diperbaiki agar memudahkanpenggunanya serta telah pula disusunMasterplan IT DJA
Selain itu DJA telah memutuskan untuk mengelolasendiri fasilitas infrastruktur TI untuk pengoperasianlayanan-layanan TI DJA. Hal ini dilakukan karenadatabase belum tersimpan secara terpusat danmandiri sehingga berisiko terjadi kebocoraninformasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lainyang mengakses data tersebut. Oleh karena itusebaiknya DJA memiliki ruang server sendiri sehinggaaset informasi dan data yang dimiliki DJA dikuasaidan dikelola sepenuhnya oleh DJA.
E. Pengukuran Kinerja
Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJAmenerapkan pengukuran kinerja denganmenggunakan Balanced Scored Card, dengan telahmenetapkan Depkeu-One sebagai turunan dariDepkeu-Wide berikut penajaman sasaran strategisdan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukurankinerja ini dituangkan dalam kontrak kinerja DirekturJenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sertakontrak kinerja para Direktur kepada DirekturJenderal Anggaran.
From 2008 to 2010 the DGB managed to completeBudgeting Management and Information System andother useful applications such as Ministry Work Planand Budget application. Those applications undergoconstant improvement to enhance user-friendliness,and the DGB has prepared an IT master plan.
In addition, the DGB has decided to manage its ownIT infrastructure facilities on which the DGB operateits IT services. This is done because the database isnot stored centrally and independently, rendering thedatabase prone to information leakage that can bemisused by anyone accessing the data. Therefore,the DGB needs to have a room specially allocated forservers to make certain that the DGB has a fullcontrol of its own data and information asset.
E. Performance Appraisal
In keeping with the bureaucracy reform, the DGB hasadopted Balanced Scorecard approach toperformance measurement. It has been decided thatthe Ministry of Finance-Wide (Depkeu-Wide) istranslated into Ministry of Finance-One (Depkeu-One) along with a set of detailed strategic objectivesand Key Performance Indicators (KPI). Performancemeasurement is set forth in performance contractthat the Director General of Budget has pledged tothe Minister of Finance and all directors to theDirector General of Budget.
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
35
IKU DJA yang termasuk dalam Depkeu-Wide besertacapaiannya pada tahun 2010 adalahsebagai berikut:
The DGB»s KPI which reflects the Ministry of Finance-Wide is presented below along withachievements in 2010:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
36
F. Penerapan Manajemen Risiko
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal AnggaranNomor Kep-65/AG/2010 tentang KomiteManajemen Risiko pada Direktorat JenderalAnggaran, telah dibentuk Struktur Manajemen RisikoDJA yang bertugas menerapkan Manajemen Risiko dilingkungan DJA sesuai dengan amanat PMK. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
Pada tahun 2010 setiap unit eselon II di lingkunganDJA telah melakukan pemetaan risiko (firstassessment) sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jumlah risiko DJA secara keseluruhan adalahsebanyak 177 risiko dengan rincian sebagai berikut :
F. Risk Management Implementation
As stipulated in the decision of the Director Generalof Budget number Kep-65/AG/2010 about RiskManagement Committee in the Directorate Generalof Budget, and consistent with regulation of theMinister of Finance number 191/PMK.09/2008 onthe Application of Risk Management, the DGB hasestablished its Risk Management Structure whosetask is to implement Risk Management withinthe DGB.
In 2010 each echelon II units within the DGBcompleted risk mapping (first assessment) inaccordance with their respective areas of assignment.The DGB is exposed to a total of 177 risks which are:
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
37
Berdasarkan hasil monitoring terhadap risiko residualpada akhir masa first assessment tahun 2010, terjadipenurunan level risiko ke tingkat sedang sebanyak25 risiko sedangkan ke tingkat rendah menjadi 17risiko. Adapun 5 risiko tetap pada tingkat tinggikarena penanganan risiko belum sepenuhnya selesaidan akan dilanjutkan pada second assessmentsemester I tahun 2011.
Results of residual risk monitoring at the end of thefirst assessment in 2010 show that more risks aresuccessfully lowered. 25 risks are lowered tomedium level and 17 risks to low level. 5 risks remainat high level due to the fact the activity of handlingthe risks is still progressing into the secondassessment semester of 2011.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
38
Reformasi PenganggaranBudgeting Reform
I. REFORMASI PENGANGGARAN
A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran
Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan
sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses
penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut
mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada
pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti
perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien,
efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses
penganggaran melalui reformasi penganggaran
tersebut pengembangan sistem penganggaran
dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang
dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2)
tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan
yang dijadwalkan mulai tahun 2015.
I. BUDGETING REFORM
A. Background of Budgeting Reform
The budgeting reform that has been carried out since
fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on
State Finance. The reform which aims to improve
budgeting process in public sector requires the
government to focus on achievement of its goals and
to devise an efficient, effective, and accountable
budget plan to achieve them.
Budgeting system development, a product of the
reform, is a three-phase process: 1) induction phase,
occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation
phase, scheduled to take place from 2010 to 2014;
and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.
Bab 2Chapter 2
Annual Report 2010Directorate General of Budget
39
Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan
Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui:
integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran
pembangunan; penyatuan dokumen anggaran
(semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA);
penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi,
organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan
kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan
penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan
pada penajaman penerapan pendekatan
penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus
pada penyempurnaan penerapan pendekatan
sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/
operasional.
B. Pengembangan Sistem Penganggaran
Tahun 2010
Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun
waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan
pada bagaimana upaya untuk pemantapan
penerapan reformasi penganggaran namun tetap
sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.
Phase 1 focuses on the implementation of unified
budget which includes integration of routine
budgeting system and development budget;
integration of budget documents (DIK, DIP and SKO
are integrated into Issuance of Spending Authority);
classification of budgets based on functions,
organizations and types of expenditure; and
assigning a work unit to carry out and to hold
responsible for all activities. Phase 2 concentrates on
specifying the implementation of Performance-based
Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure
Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining
implementation of approaches to ensure
synchronization is feasible and operational.
B. Budgeting System Development in 2010
In 2010, which is the beginning of phase 2 (from
2010 to 2014), the focus was on consolidating
budgeting reform implementation while
considering Law Number 17 of 2003.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
40
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2010 yang sejalan dengan arah
pengembangan sistem penganggaran antara lain :
1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk
seluruh K/L termasuk rumusan outcome, output,
indikator kinerja dengan pendekatan struktur
organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit
organisasi secara spesifik;
2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti
penetapan pagu K/L dalam jangka menengah;
3. Penerapan reward and punishment system
khususnya berkaitan dengan pelaksanaan stimulus
fiskal pada tahun 2009;
4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan
melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara);
5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan
mengintegrasikan informasi kinerja disamping
informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai
tahun anggaran 2011.
Pengembangan sistem penganggaran untuk tahun
2010 yang telah dilaksanakan adalah : 1)
Pemantapan penerapan PBK dan KPJM; 2)
Percepatan penerapan PBK dan KPJM; dan 3)
Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L. Ruang lingkup
kegiatan pemantapan penerapan PBK dan KPJM
meliputi penyusunan petunjuk penyusunan RKA-K/L
dan Tata Cara Revisi Anggaran. Ruang lingkup
percepatan penerapan PBK dan KPJM lebih
difokuskan kepada kegiatan «transfer knowledge»
para pemangku kepentingan sistem penganggaran
dan perluasan cakrawala berpikir para pengambil
kebijakan pengembangan sistem penganggaran.
Sedangkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi
kegiatannya fokus kepada penyiapan perangkat
(peraturan dan SOP) dalam mendukung penerapan
PBK dan KPJM sebagai sutau rangkaian sistem
penganggaran, seperti penyusunan pedoman
evaluasi atau mekanisme reward dan punishment.
Namun dalam uraian selanjutnya di bawah ini
berupaya menjelaskan hanya mengenai percepatan
penerapan PBK - KPJM dan monitoring - evaluasi
kinerja K/L.
Some of the activities in 2010 are enlisted below:
1. Restructuring programs and activities of ministries/
agencies, including their predefined outcome,
output and performance indicators using
organizational structure and specific
organizational unit function approach;
2. Setting medium-term ceiling for the Indonesian
Budget, along with medium-term ceiling for
ministries/agencies;
3. Applying reward and punishment system in regard
to fiscal stimulus implementation in 2009;
4. Carrying out State Treasury and Budget System
project to integrate Information Technology in
financial management;
5. Improving the format of Ministry Work Plan and
Budget by integrating performance and financial
information. This is scheduled to apply in fiscal
year 2011.
Budgeting system development carried out in 2010
covers: 1) Consolidating the implementation of PBB
and MTEF; 2) Accelerating the implementation of
PBB and MTEF; and 3) Monitoring and evaluating the
performance of ministries/agencies. Within the scope
of PBB and MTEF consolidation activities are
preparing guidelines to formulate Ministry Work Plan
and Budget and Budget Revision Procedures.
Acceleration of PBB and MTEF implementation
includes transfer of knowledge among stakeholders
in budgeting system and expanding the horizon of
decision makers in budgeting system development.
Falling into the range of performance monitoring
and evaluation are activities to prepare sets of rules
and SOPs to support implementation of PBB and
MTEF e.g. evaluation guidelines, reward and
punishment mechanism. The following explanation,
however, only covers acceleration of PBB and MTEF
implementation and ministry/agency performance
monitoring and evaluation.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
41
Percepatan Penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja
Dalam rangka percepatan penerapan penganggaran
berbasis kinerja telah dilakukan kegiatan :
a. Perumusan Output dan Sosialisasinya;
Sebagai langkah awal dalam penerapan PBK,
Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi dan
bimbingan/workshop yang diikuti oleh seluruh K/L
tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus
ditempuh dalam rangka perumusan output Semua
K/L pada tahun anggaran 2011 telah merumuskan
output dan menjadi tabel referensi dalam aplikasi
RKA-K/L.
b. Workshop KPJM Pada Seluruh K/L
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
penerapan KPJM pada seluruh K/L, Ditjen
Anggaran bekerja sama dengan World Bank
mengadakan workshop KPJM dengan tema
≈improve your baseline∆. Tujuan workshop ini
adalah untuk memberikan ≈bekal pengetahuan
yang lebih tentang KPJM∆ bagi perencana K/L
dalam rangka penyusunan RKA-KL. Dari hasil
workshop diharapkan ada peningkatan kualitas
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
ditandai adanya kepastian (sustainability)
pendanaan suatu output kegiatan untuk 2 (dua)
tahun setelah anggaran yang direncanakan.
Peserta workshop terdiri dari perwakilan seluruh
K/L yang dilaksanakan secara bertahap selama 3
(tiga) hari.
c. Study Visit
Study Visit dilakukan ke Perancis dan Denmark
yang dimaksudkan untuk mengetahui,
membandingkan, dan mengadopsi hal-hal yang
sesuai dengan kondisi Indonesia berkenaan
dengan penerapan PBK - KPJM dan bagaimana
sistem monitoring dan evaluasi kinerja K/L. Study
visit menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan reformasi perencanaan dan
penganggaran harus diteruskembangkan;
2. Perlunya penyempurnaan proses perencanaan
dan penganganggaran;
3. Penerapan/pelaksanaan mekanisme reward and
punishment;
Acceleration of Performance-based
Budgeting Implementation
To accelerate implementation of Performance-based
Budgeting, several activities have been held:
a. Setting target outputs and making them
publicly known;
To make the initial step in implementing PBB, the
Directorate General of Budget held training/
workshops for all ministries/agencies about
procedures and steps to set target output. As a
result, all ministries/agencies managed to settle on
their fiscal year 2011 target outputs to which
application of MTEF refers to.
b. Workshops in MTEF for all ministries/agencies
To support implementation of MTEF in all
ministries/agencies, the Directorate General of
Budget, in cooperation with the World Bank, held
a workshop in MTEF. The workshop, entitled
≈Improve Your Baseline∆, was intended to provide
planners of Ministry Work Plan and Budget - in all
ministries/agencies - with broader knowledge
about MTEF. It is expected that workshop
participants are able to produce more qualified
planning and budgeting documents. Indicators of
better documents include sustainable funding for
activity outputs two years after planned budget is
over. Participants of this three-day workshop were
representatives of all ministries/agencies.
c. Study Visit
A visit to France and Denmark was done to study,
compare and adopt standard practice in PBB and
MTEF implementation that suits the condition in
Indonesia. The visit, also aiming to observe system
for monitoring and evaluating ministry/agency
performance, has produced several
recommendations:
1. Planning and budgeting reform needs to
continue and develop;
2. Planning and budgeting process needs
improvement;
3. Implementation of reward and punishment
mechanism;
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
42
4. Mekanisme pengajuan/usulan inisiatif baru
(new initiative);
5. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan
penganganggaran.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L
Kegiatan yang terkait dalam monitoring dan
evaluasi kinerja K/L, yaitu :
1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan
Sistem Penganggaran pada 6 (enam) K/L piloting
(Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan
Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Pendidikan Nasional).
2. Kajian dengan tema ≈Evaluasi Penerapan Sistem
Penganggaran 2005 - 2009 dan Monitoring
Persiapan Penerapan Sistem Penganggaran 2011
pada 6 (enam) K/L Pilot Project1∆. Tujuan kajian
adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan
K/L dalam penerapan PBK dan KPJM. Hasil kajian
berupa rekomendasi antara lain keyakinan bahwa
penerapan PBK dan KPJM dapat dilaksanakan
secara penuh pada tahun anggaran 2011 untuk
seluruh K/L.
3. Penyusunan Draft PMK tentang Tata Cara
Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi K/L.
Penyusunan draft PMK dimaksud merupakan
amanah Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun 2011 dan Pasal 16A
Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang
APBN-P 2010. Draft PMK masih dalam proses
pendalaman dan koordinasi dengan pemangku
kepentingan lainnya. Harapannya draft PMK akan
selesai (ditetapkan) pada akhir bulan
Pebruari 2011.
4. Procedure to propose new initiatives;
5. Improvement of system for monitoring and
evaluating budget planning and execution.
Monitoring and Evaluating Performance
of Ministries/Agencies
Activities to monitor and evaluate performance of
ministries/agencies include:
1. Monitoring and evaluating performance and
implementation of budgeting system in six pilot
ministries/agencies (Ministry of Finance, Ministry
of Public Works, National Development Planning
Board, Ministry of Agriculture, Ministry of Health
and Ministry of National Education).
2. Compiling a review entitled ≈Evaluation of 2005 -
2009 Budgeting System Implementation and
Monitoring Preparation of 2011 Budgeting System
Implementation in Six Pilot Project1 Ministries/
Agencies∆. The review seeks to discover the extent
to which ministries/agencies are ready to
implement PBB and MTEF. Among findings of the
review, it is stated that all ministries/agencies are
able to fully implement PBB and MTEF by fiscal
year 2011.
3. Drafting the Minister of Finance regulation on
administration of reward and punishment to
ministries/agencies.
The draft regulation is mandated by Article 20 of
Law No. 10 of 2010 on the Indonesian Budget
2011 and Article 16A of Law No. 2 of 2010 on
the Revised Indonesian Budget 2010. It is recently
being reviewed and discussed by stakeholders and
is expected to become effective by the end of
February 2011.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
43
II. STANDAR BIAYA TA. 2010
A. Evaluasi Standar Biaya TA. 2010
Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3), PP Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
penyusunan RKA-KL menggunakan instrumen
indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai
capaian satuan kerja dalam melaksanakan
kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian
atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan
melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar
biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus
tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk
menentukan anggaran untuk tahun yang
direncanakan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2011, Standar Biaya dibedakan menjadi
dua yaitu Standar Biaya Umum dan Standar Biaya
Khusus. Dalam PMK tersebut yang dimaksud dengan
Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif dan indeks yang
digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya
masukan. Sementara yang dimaksud dengan Standar
Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan
kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya secara tepat waktu,
yaitu pada bulan Juni 2010. Peraturan tersebut
adalah :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/
2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/
2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/
PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus
Tahun Anggaran 2011.
II. FISCAL YEAR 2010 COST STANDARD
A. Evaluation of Fiscal Year 2010 Cost Standard
As stipulated in Article 5 Paragraph (3), Government
Regulation Number 90 of 2010 on setting Ministry
Work Plan and Budget, the work plan and budget
have to integrate instruments such as performance
indicator, Cost Standard and performance
evaluation. Performance indicator is an instrument to
measure achievement of a given work unit within a
certain fiscal year. Performance evaluation, an
instrument to appraise implementation of activities,
is supported by Cost Standards set in the beginning
of annual cycle of budget preparation, and functions
as a basis to determine the planned budget for a
given year.
Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/
2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards states that
Cost Standards include General Cost Standards and
Specific Cost Standards. The regulation specifies that
General Cost Standards are unit costs - unit prices,
rates and indices - that make the cost of input
components of an activity or input costs. Meanwhile,
Specific Cost Standards are costs required to produce
an output. They represent accumulated input costs
or output costs.
A set of regulations of the Minister of Finance on In-
time Cost Standards was issued in July 2010:
1. Minister of Finance Regulation Number 100/
PMK.02/2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards;
2. Minister of Finance Regulation Number 141/
PMK.02/2010 which amends Minister of Finance
Regulation No. 123/PMK.02/2010 FMD on Fiscal
Year 2011 Specific Cost Standards.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
44
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya
adalah :
1. Kajian Studi Pustaka
Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang
disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik
secara teoritis maupun empiris.
2. Diskusi dengan stakeholder
Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan
dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di
lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang
disusun dapat diimplementasikan di lapangan.
3. Uji petik
Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data
primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi
serta penyusunan standar biaya umum tahun
2012
4. Pengolahan data
Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji
petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai
kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan
aplikasi SPSS dan Minitab.
III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE
OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)
1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta
Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi
Kesehatan Tahun 2010
Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi
tentang peningkatan layanan kesehatan yang
diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatan-
hambatan yang mungkin ada atas adanya iuran dan
subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana
sambutan Peserta atas program Pemerintah
dimaksud.
Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan program
iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam
penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan
Penerima Pensiun khususnya dalam bidang
To plan Cost Standard Regulations, several activities
have been conducted:
1. Literature Study
Various theoretical and empirical aspects were
reviewed to create a frame of reference.
2. Discussion with Stakeholders
The objective of discussion was to collect
feedbacks from stakeholders (related ministries/
agencies, internal units in the Directorate General
of Budget and experts) to ensure feasibility of
constructed theoretical framework.
3. Sampling Test
The test was an effort to collect primary data to
support monitoring and evaluation activity and to
help prepare 2012 General Cost Standard
4. Data processing
The data obtained from sampling test data was
processed scientifically using SPSS and Minitab
softwares.
III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE
OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT)
1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses
and the effectiveness of Goverment»s
contribution on Health Insurance in 2010
The survey aims to inform the public on health
services improvements provided by PT Askes (a state
owned health insurance company) and hospitals. It
decribes the probable presence of some contraints
due to the implementation of government subsidy
and contribution and participants» response to
the program.
The survey result shows an overall improvement in
the services provided by PT Askes and hospitals in
relation to the government»s contributionand
cathasthropic coverage subsidy program for civil
servants and pensioneer health insurance as
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
45
pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang
diberikan kepada peserta telah diberikan dengan
baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program
subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan
program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai
berhenti karena sangat membantu bagi peserta.
Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan
telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes,
Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan
PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya
yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran
biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obat-
obatan, Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif
lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan
demikian sebanyak seperempat (25%) dari
keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan.
2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian
Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri
Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri
Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan
penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru
dan menata kembali berbagai kebijakan yang
menyangkut penghasilan apartur dan
pegawai negeri.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapat-
rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait
misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan
Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-
pihak lain.
Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui
surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010
tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan
ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri
Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan
home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri
Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27
September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan
Luar Negeri.
compared to the previous years. In fact, participants
of cathastrophic coverage subsidy program hope that
the program would continue because it is extremely
helpful.
Despite the improvements, some areas still require
attention from hospitals, PT Askes, local
governments, and the central government. One of
them is that 25% (a quarter) of the respondents
stated they were still required to share the cost of
blood for haemodialysis, CT scans, medicines, blood-
checks, and other administrative fees. This must be
attended to by PT Askes and hospitals.
2. Settlement of Aparatus and Civil Servant
Remuneration Policy
The activity aims to adjust the level of home staff pay
and restructure several existing policies on state
apparatus and civil servant remuneration.
The activity was manifested in a number of
coordination meeting with relevant stakeholders
such as Ministry of Foreign Affairs, National
Personnel Board, Ministry of State Apparatus and
Bureaucracy Reform and other parties.
Home staff pay has been set by Minister of Finance
Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December
2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN)
for Republic of Indonesia Representatives. The letter
revokes and replaces the previous Minister of Finance
Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September
2006 on the Baseline of Foreign Placement
Allowance.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
46
3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai
Yang Akurat
Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar
perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah
untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai,
memberikan prinsip penganggaran yang sesuai
dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas
penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah.
Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah
kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa
permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja
pegawai yang tertutup diantaranya adalah :
• Pengelolaan database belanja pegawai
termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan
instansi terkait, penyusunan SOP database ;
• Pengembangan infrastruktur pengelolaan
database ;
• Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data
atau pengambil data.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka
perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif
agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum
diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi
terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari
rencana kebijakan belanja pegawai tertutup
diantaranya adalah :
• tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja
pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi
RKA-KL bukan pada belanja transito ;
• kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai,
sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim
Direktorat Sistem Penganggaran, secara
keseluruhan cukup ;
• TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja
pegawai tertutup karena variasi data yang
cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil
dan frekuensi pola mutasi yang cukup
tinggi ;
3. Accurate Personnel Expenditure Projection
The projection aims at ensuring an accurate
personnel expenditure calculation, which will reduce
expenditure inefficiency, apply appropriate budgeting
principles, and change the mindset to a
performance-based budgeting with medium-term
expenditure framework.
Accurate personnel expenditure projection paves the
way for fixed personnel expenditure. Some of the
main problems of devising fixed personnel
expenditure ceiling are:
• Personnel expenditure databese management,
which includes source, validity, coordination with
relevant parties, and database SOP formulation;
• Database management infrastructure development;
• Reformulating DGB»s role as either data manager or
data collector.
The above problems neccesitates the use of scientific
methods and intensive coordination to ensure that
the fixed personnel expenditure policy can be
implemented to all ministries/agencies.
Based on the result of coordination meeting with
related units in DGB, some of the initial phases of
fixed personnel expenditure policy implementation
plan are:
• fixed policy will only be applied to personnel
expenditure items that are automatic in nature in
the RKA-KL application, not to transitional
expenditures.
• Appropriation needs for personnel expenditure, as
simulated by Directorate of Budgeting System, has
been deemed sufficient;
• Armed Forces/National Police will not participate in
the initial implementation of fixed personnel
expenditure policy due to differences in data
variation to that of other civil servants and high
level of personnel rotation;
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
47
• alokasi transito jika sudah diterapkan belanja
pegawai tertutup, dialokasikan secara terpusat
• perubahan mindset atas pengembangan
sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan
kerangka pengeluaran jangka menengah,
sehingga mengharuskan belanja pegawai
dapat dilakukan secara tertutup.
Apabila beberapa tahapan awal telah dilakukan
dengan baik dan sesuai dengan scientific method,
maka kebijakan belanja pegawai tertutup itu akan
diusulkan kepada pimpinan DJA dalam sebuah
peraturan setingkat peraturan menteri keuangan.
4. Penyusunan Pola Pembiayaan Program
Pensiun dan THT PNS
Tujuan disusunnya Pola Pembiayaan Pensiun dan THT
PNS adalah dari untuk mengurangi beban APBN
untuk pembiayaan untuk Program Pensiun dan
Program THT PNS dan untuk menyesuaikan atau
meningkatkan manfaat yang diterima oleh PNS
sepadan dengan iuran yang telah dibayarkan sesuai
dengan prinsip fairness.
a. Penyelesaian Unfunded Past Service
Liability
Dalam rangka penyelesaian UPSL 2007-2010 telah
dilakukan penilaian kewajaran nilai UPSL oleh
akturaris independen. Perhitungan tersebut
menggunakan data, asumsi, dan metodologi yang
telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PT
Taspen (Persero). Saat ini telah disusun Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara
Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan
Pertanggungjawaban Past Service Liability Program
Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada PT
Taspen (Persero). PMK tersebut akan menjadi dasar
hukum penyelesaian UPSL.
b. Perubahan Formula Manfaat
ProgramTHT PNS
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyebab
timbulnya Unfunded PSL adalah karena Program THT
PNS menggunakan formula manfaat pasti. Untuk itu,
telah disusun formula baru yang merupakan formula
gabungan antara manfaat pasti dan Iuran Pasti.
• Once fixed personnel expenditure policy is applied,
transitional allocation will be done centrally;
• The change of mindset to performance-based
budgeting with medium-term expenditure
framework will eventually require, and enable, a
fixed personnel expenditure policy.
If the initial phases are executed successfully in
accordance to scientific methods, the policy will be
proposed to the Director General of Budget to be
stipulated as a regulation at ministrial level.
4. Formulation of Civil Servants Pension and
Retirement Benefit Financing Scheme
The objective of Civil Servants Pension and
Retirement Benefit Financing Scheme is to reduce the
load taxed to the Indonesian Budget by pension and
retirement benefit program financing. The scheme
also aims to adjust or increase the benefit received by
the pensioners, bearing in mind the fees paid and
the fairness principles.
a. Unfunded Past Service Liability (UPSL)
Settlement
To settle the 2007-2010 UPSL, an independent
actuary had appraised the appropriateness of UPSL
amount. The assessment was based on data,
assumptions, and methods agreed by the Ministry of
Finance and PT Taspen. At the moment, a draft of
Minister of Finance Regulation that will be used as a
legal basis with which to settle UPSL is being
constructed. The regulation will cover the procedures
for claiming, calculating, providing, disbursing, and
reporting Past Service Liability of Civil Servant
Retirement Benefit Plan at PT Taspen.
b. Altering the Benefit Formula of Civil Servant
Retirement Benefit Program
As has previously been discussed, unfunded PSL
arises because the Civil Servant Retirement Benefit
Program is employing defined benefit formula.
Therefore, a new formula combining defined benefit
and defined contribution has been developed.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
48
Dengan formula baru tersebut, diharapkan Program
THT PNS tidak lagi menimbulkan Unfunded PSL.
Selain itu, berdasarkan exercise yang telah dilakukan,
manfaat THT yang diterima PNS tidak mengalami
penurunan atau bahkan mengalami kenaikan.
Formula tersebut dituangkan dalam RPMK Formula
Manfaat THT PNS sebagai pengganti KMK 478/
KMK.06/2002 yang telah diubah dengan KMK 500/
KMK.06/2004.
5. Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Eks
Dephub pada PT KAI
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT Kereta
Api (Persero) Menteri Keuangan telah menyampaikan
surat kepada Menteri BUMN untuk meminta
pendapat untuk proporsi pendanaan bersama.
Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri BUMN
menyampaikan bahwa porsi Pendanaan Bersama
atas kekurangan pembayaran manfaat untuk Tahun
Anggaran 2010 diharapkan sama dengan tahun
sebelumnya, yakni porsi APBN sebesar 68% dan PT
Kereta Api (Persero) sebesar 32%. Hal-hal yang
menjadi pertimbangan Menteri BUMN adalah
sebagai berikut:
a. Proporsi Pendanaan Bersama sebesar 32%
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta Api
(Persero) Tahun 2010 yang disahkan oleh
RUPS pada tanggal 19 Januari 2010.
b. Meskipun pada tahun 2009 diproyeksikan
memperoleh keuntungan, namun kebutuhan
dana investasi PT Kereta Api (Persero) pada
tahun 2010 sangat besar, terutama
pemenuhan kebutuhan investasi angkutan
batubara dalam rangka memenuhi kontrak
dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk, untuk mendukung program Pemerintah
dalam penyediaan listrik 10.000 MW.
c. Di samping itu, sampai saat ini PT Kereta Api
(Persero) masih harus menanggung biaya
With the new formula, the program will not produce
unfunded PSL. In fact, the formula exercise showed
no reduction of benefit received by recipients.
Instead, the amount of benefit increased. The
formula is stated in Draft Minister of Finance
Regulation on Benefit Formula of Civil Service
Retirement Benefit. The draft will replace Minister of
Finance Decree No. 478/KMK.06/2002, which was
ammended by Minister of Finance Decree No. KMK
500/KMK.06/2004.
5. Implementation of Pension Program for Ex-
Ministry of Transportation (MoT) Civil
Servants at PT KAI (Indonesian Railway
Company)
To comply with Government Regulation No. 64 of
2007 on Pension Adjustment for Ex- Ministry of
Finance Civil Servants at PT Kereta Api (Persero),
Minister of Finance sent a letter to Minister of State
Owned Enterprises regarding the proportion of
shared funding. In response, the Minister of State
Owned Enterprises stated that the shared proportion
for benefit back payment of FY 2010 was similar to
that of the previous year, i.e. 68% from the
Indonesian Budget and 32% from the PT Kereta Api
(Persero). The underlying reasons are:
a. The proportion has been listed as 32% in the
Company Work Plan dan Budget (RKAP) PT Kereta
Api (Persero) for 2010, which was made official by
the Annual General Shareholder Meeting in 19
January 2010.
b. Despite the 2009 profit projection, in 2010 PT
Kereta Api (Persero) did require a very large
investment fund, especially in the area of coal
transportation. The company had to satisfy its
contract with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk (Bukit Asam Coal Mining Company) to
support the government»s 10,000 MW electricity
provision program.
c. Moreover, PT Kereta Api (Persero) still needs to
cover railway infrastructuere maintenance
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
49
pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang
seharusnya menjadi tugas Pemerintah.
Setelah melalui pembahasan yang melibatkan
berbagai pihak, baik di Lingkungan Kementerian
Keuangan, Kementerian BUMN, PT Taspen (Persero),
dan PT KAI (Persero), serta mengingat pendapat dari
Kemenerian BUMN yang telah disampaikan kepada
Kementerian Keuangan, selanjutnya dapat
ditetapkan besaran kontribusi APBN dalam
pendanaan bersama. Kontribusi APBN dalam
Pendanaan Bersama Tahun Anggaran 2011 adalah
sebesar 68% atau diperkirakan senilai Rp
226.569.000.000,-, sedangkan kontribusi PT Kereta
Api (Persero) adalah sebesar 32% atau diperkirakan
senilai Rp106.622.000.000,-.
6. Penyempurnaan Sistem Penganggaran
Belanja Barang dan Modal Tahun 2010
A. Latar Belakang
Berdasarkan beberapa pengamatan dan penelitian,
selama ini kebijakan anggaran dalam belanja barang
dan belanja modal masih belum ideal. Beberapa
kebijakan dalam pengalokasian belanja barang dan
belanja modal masih bersifat insidentil dan belum
mempertimbangkan kesinambungan anggaran
untuk jangka panjang. Beberapa pengeluaran
negara, bahkan yang membutuhkan dukungan
anggaran yang sangat besar, belum melalui suatu
penilaian yang tepat sehingga berpotensi
menimbulkan inefisiensi. Hal ini dapat dimaklumi
karena kemungkinan dukungan data dan informasi
yang belum lengkap dan akurat. Disamping itu,
sistem dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh
Ditjen Anggaran belum tersedia secara lengkap.
Realisasi belanja barang selama kurun waktu 2007-
2009 dapat terlihat dalam tabel dan grafik
di bawah ini:
Dalam tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja
barang tiga tahun terakhir juga belum bisa mencapai
100%, bahkan hanya mencapai kurang dari 90%.
expenses, which was supposed to be borne by
the government.
The issue was discussed by relevant parties from
Ministry of Finance, Ministry of State Owned
Enterprise, PT Taspen (Persero) and PT KAI (Persero).
Taking the opinion of Minister of State Owned
Enterprise into consideration, the amount of the
Indonesian Budget contribution to the FY 2010 joint
funding was set at 68% or an estimated Rp
226.569.000.000,-. Meanwhile the contribution of
PT Kereta Api (Persero) was at 32% or an estimated
Rp106.622.000.000,-.
6. Goods and Service Expenditure Budgeting
System Improvement for 2010
A. Introduction
According to various observations and researches,
the goods and services expenditure budgeting
system is yet to arrive at an ideal state. Some policies
in the area are incidental with little regard to long
term budget sustainability. Several expenditures,
some even with very significant budgeting
consequences, were disbursed without proper
assesment, which might petentially result in
inefficiency. These are understandable because, at
the time there might be a lack of accurate and
comprehensive data and information support.
Morever, Directorate General of Budget were yet to
have comprehensive system and requirements to
deal with such issues.
The realized goods expenditure in the period of 200-
2009 can be seen from the following table:
The above table shows a realization rate of less than
100%, or even less than 90%, in goods expenditure
in the past three years.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
50
Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, antara
lain perencanaan yang belum baik, sistem
penganggaran belanja barang yang belum memadai,
atau kesulitan dalam pelaksanaan anggaran belanja
barang tersebut.
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk
menyempurnakan Sistem Penganggaran Belanja
Barang dan Modal Tahun 2010 adalah inventarisasi
Data Aset/Barang, koordinasi dengan para
Stakeholder dan implementasi Sistem Penganggaran
Belanja Barang Berbasis Data Aset
7. Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Penganggaran
Kegiatan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di
bidang penganggaran selama tahun 2010 secara
umum adalah sebagai berikut :
• Penetapan Bagian Anggaran terkait peran dan
fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan
Anggaran ;
• Penyusunan RPP perubahan PP 21/2004
tentang Penyusunan RKA-KL ;
• Evaluasi penyusunan pagu Belanja Pegawai TA.
2011 ;
• PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
(Multiyears Contract) Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;
• Kajian peluang investasi BMN Kemlu di luar
negeri ;
• Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/
Pejabat pada lembaga non struktural (LNS).
Beberapa kegiatan di atas masih perlu tindak
lanjut dan koordinasi dengan beberapa
stakeholder dan instansi terkait seperti
penetapan BA terkait peran dan fungsi PA/
KPA, pagu belanja pegawai TA 2011, revisi
PMK No. 56/PMK.02/2010, pembahasan
kajian peluang investasi BMN di luar negeri dan
pengenaan PPh 21 untuk Pejabat Negara/
PNS/TNI/POLRI/Pejabat pada LNS.
It gives an indication of several issues, for example
poor planning, inadequate goods expenditure
budgeting system,or budget implementation
problems.
Efforts to improve 2010 Goods and Services
Expenditure Budgeting System include making an
inventory of goods/services data, strengthening
stakeholder coordination, and implementing Asset
Data-Based Goods Expenditure Budgeting System.
7. Budgeting Policy Evaluation and Alignment
Budgeting policy evaluation and alignment activities
throughout 2010 are as follow:
• Budget Unit Stipulation in relation to Budget User
and Authorized Budget User;
• Formulation of Draft Government Regulation on
the amendment of Government Regulation 21/
2004 on RKAKL Formulation;
• Evaluation of Personnel Expenditure ceiling
formulation for FY 2011;
• Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.02/
2010 on Procedures for Goods/Services
Procurement Multiyears Contract Approval
Proposal;
• Study on the opportunity for Foreign State Asset
Investment by Ministry of Foreign Affair;
• Policy on Article 21 income tax enactment to State
Official/Civil Servant/Armed Forces/National Police
of non-structural agencies;
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
51
IV. PENGEMBANGAN APLIKASI RKAKL 2011
Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan
negara sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak
membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah
satunya adalah penerapan pendekatan
penganggaran yang digunakan dalam
penyusunannya, berupa: pendekatan penganggaran
terpadu (unified budget); Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) atau Medium term
Expenditure Framework (MTEF); dan Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based
Budgeting (PBB).
Perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya
juga memberikan dampak pada keseluruhan proses
penyusunan anggaran. Termasuk di dalamnya adalah
perubahan sistem aplikasi yang digunakan untuk
mendukung proses ini.
A. Perubahan pada Sistem Penganggaran 2011
Beberapa perubahan yang terjadi sebagai
tanggapan atau respon atas beberapa kondisi
antara lain:
1. Restrukturisasi program dan kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga (K/L)
Langkah restrukturisasi program dan kegiatan K/L
menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang
mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan
tertentu dalam kerangka prioritas pembangunan
nasional. Hasil rumusan tersebut secara konsisten
akan digunakan pada semua dokumen perencanaan
dan penganggaran.
Dasar hukum restrukturisasi ini berupa Surat Edaran
Bersama antara Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri
Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/
2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman
Reformasi Perencanaan Pembangunan. Hasil
restrukturisasi program dan kegiatan digunakan
dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra
K/L tahun 2010-2014 serta mulai diimplementasikan
tahun 2011 dalam RKP , Renja K/L, dan DIPA.
IV. 2011 RKAKL APPLICATION DEVELOPMENT
State finance reform as mandated by Law No. 17 of
2003 on State Finance has brought about
fundamental changes, especially in the area of
budgeting system. One of the changes is the
approach with which the budget is constructed. The
new approach includes unified budget, medium term
expenditure framework (MTEF) and performance-
based budgeting (PBB).
The changes naturally influnce the entire budget
formulation process, including the application system
used in the process.
A. Changes in 2011 Budgeting System
The changes are made as a response to the
following issues:
1. Program and activity restructuring in
ministries and agencies
The restructuring produces program and activity
formulation which reflects the ministries and
agencies» task and functions or special assigment in
supporting national development priorities. The
formulation will be consistenly used in all planning
and budgeting documents.
The legal basis for the restructuring is Joint Circular
No. 0142/MPN/06/2009 and No. SE-1848/MK/2009
on Development Planning Reform Guideline dated
19 June 2009 issued by Minister of National
Development Planning/Head of National Planning
Agency (Bappenas) and Minister of Finance. The
result of said restructuring will be used in the
formulation of 2010-2014 Medium Term National
Development Plan and Ministry/Agency Strategic
Plan 2010-2014, effective as of 2011 in Government
Work Plan, Ministry/Agency Workplan and Issuance
of Spending Authority.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
52
2. Undang Undang tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adanya peraturan-peraturan tersebut akan
mengubah hubungan kelembagaan Pemerintah dan
DPR berkaitan dengan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di
dalamnya jadwal pembahasan APBN.
Struktur anggaran yang diterapkan dalam Aplikasi
RKAKL 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:
STRUKTUR ANGGARAN 2011
Struktur dimulai pada level Kementerian/Lembaga.
Visi dan misi serta sasaran strategis yang ingin
dicapai oleh K/L bersangkutan perlu ditentukan
lebih dulu.
Kemudian pada level berikutnya, visi, misi, serta
sasaran strategis K/L dijabarkan lebih detail oleh unit
organisasi di bawah K/L bersangkutan dalam Misi
Unit, Program, Outcome, Indikator Kinerja Utama,
Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Output.
Selanjutnya, satuan kerja selaku pengguna anggaran
menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut secara
lebih rinci dengan menentukan Volume Output, Sub
Output, Komponen, Sub Komponen, Akun
Pendapatan, Akun Belanja, serta Detil.
2. Laws on People Consultative Assembly (MPR),
House of Representatives (DPR), Regional
Representative Board (DPD) and Regional
House of Representatives (DPRD)
The implementation of the above laws will change
the institutional relationship mechanism between the
Government and the House of Representatives,
especuially in relation to the stipulation of Indonesian
Budget, including its deliberation schedule.
The budget structure applied in 2011 RKAKL
Application can be depicted as follow:
2011 BUDGET STRUCTURE
The structure begins at ministry/agency level. The
vision, mission statements, and strategic objectives of
a particular ministry/agency need to be determined
at the outset.
At subsequent level, the vision, mission statement,
and strategic objectives are made into detailed
decriptions by units under each ministry/agency in
Unit Mission, Programs, Outcomes, Key Performance
Indicators, Activities, Activity Performance Indicators,
and Outputs.
Next, work units, as budget users, break the policies
down into even more detailed account by
determining Output Volume, sub outputs,
Components, Sub Components, Revenue Account,
Expenditure , and details.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
53
Perbedaan Aplikasi RKAKL 2011 dengan
aplikasi sebelumnya
Perbedaan antara RKAKL 2010 dan RKAKL 2011
dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut:
Salah satu hal yang baru pada aplikasi RKAKL 2011
adalah penerapan KPJM atau Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah. KPJM adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi
anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
anggaran. Pemantapan penerapan KPJM
dimaksudkan agar K/L memperhatikan output
kegiatan yang telah dicapai, sedang direncanakan,
dan yang akan direncanakan.
B. Sinkronisasi Aplikasi RKAKL dengan Aplikasi
Renja Bappenas
Dokumen Renja merupakan dokumen acuan yang
digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebelum
menyusun rincian anggaran. Sehingga data-data
yang terdapat dalam Aplikasi RKAKL harus sesuai
dengan data yang terdapat dalam Aplikasi Renja
milik Bappenas. Oleh karena itu, perlu dilakukan
sinkronisasi antara aplikasi RKAKL dan Aplikasi Renja.
Selama proses penyusunan RKAKL 2011, terdapat
beberapa struktur data dalam Renja yang mengalami
perubahan. Salah satu yang cukup signifikan adalah
perubahan kode kegiatan. Keseluruhan kegiatan
mengalami kodifikasi ulang dengan urutan yang
telah disesuaikan oleh Bappenas. Hal ini dilakukan
untuk menghindari kode urutan yang kosong (tidak
digunakan). Selain itu terdapat juga perubahan
lainnya yang dengan ini diharapkan terdapat
kesesuaian data secara berkelanjutan.
Differences from previous version
The difference between RKAKL 2010 and RKAKL
2011 can be viewed in the following table:
One of the new features of RKAKL 2011 is the
implementation of Medium term Expenditure
Framework. The framework is a policy-based
budgeting approach whose decision-making may
cause budget implication extending for more than
one fiscal year. The strenthening of MTEF
impementation is intended to ensure that ministries/
agencies focus on their achieved, planned, and
future outputs.
B. Synchronizing RKAKL Application with
Bappenas» Work Plan Application
Work Plan is a document to which ministries/
agencies refer before constructing their budget
details. Hence, the data in RKAKL Application should
always be in line with those in Bappenas» Work Plan
Application. Therefore both applications must be
synchronized.
During the formulation of 2011 RKAKL, the data
structure of Work Plan experienced several changes.
One of the significant changes was the activity code
alteration. The entire list of activities underwent re-
codification to comply with the sequence determined
by Bappenas and to avoid blank (unused) sequence
code. Other changes also made to ensure future data
concurrence.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
54
C. Integrasi Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA
Lebih lanjut, dilakukan juga integrasi antara Aplikasi
RKAKL dan Aplikasi DIPA dalam rangka
memudahkan K/L dalam menyusun dokumen DIPA.
Selain itu, integrasi ini juga dimaksudkan agar pihak
DJA dan DJPb dapat lebih mudah dalam melakukan
updating dan rekonsiliasi data. Dengan adanya
integrasi ini, produk dari Aplikasi RKAKL dan Aplikasi
DIPA pun hanya terbentuk dalam satu aplikasi baru
yang kemudian disebut Aplikasi RKAKLDIPA 2011.
Berikut gambaran design teknis dari integrasi dua
aplikasi ini:
D. Kendala - Kendala yang Dihadapi
Adapun, kendala-kendala yang dihadapi selama
penyusunan aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Perubahan sistem yang signifikan, sehingga
membutuhkan perombakan yang cukup besar
dalam penyususnan aplikasi. Dengan adanya
keterbatasn waktu, proses penyusunan ini
menjadi cukup sulit untuk dilaksanakan.
2. Adanya beberapa perubahan kebijakan
berkaitan dengan teknis aplikasi di tengah-
tengah penyusunan, menyebabkan waktu
fiksasi aplikasi menjadi terlambat.
C. RKAKL and DIPA Application Integration
Integration of RKAKL Application and DIPA (Issuance
of Spending Authority) Application aims to facilitate
the misnitries/agencies in constructing their DIPA
document. Moreover, the integration is intended to
make data reconsiliation and updating easire for
both DGB and Directorate General of Treasury. The
merging produces a new single application named
2011 RKAKLDIPA Application.
The following is a portayal of the integration»s
technical design:
D. Problems Encountered
The problems encounters in designing the
application are as follow:
1. The significant changes required a massive
restructuring in the course of application
development. Added with time constrains, the
development process became very demanding.
2. Policy changes in the midst of the development
made application fixation take longer time than
scheduled.
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Annual Report 2010Directorate General of Budget
55
3. Adanya komponen referensi baru (terutama
komponen Output) yang menjadi kewajiban dari
masing-masing Kementerian/Lembaga
untuk membuatnya, sementara Kementerian/
Lembaga bersangkutan belum sepenuhnya
siap dengan adanya kewajiban baru ini,
sehingga referensi tersebut terus menerus
mengalami perubahan hingga penetapan
pagu final. Hal ini menimbulkan kesulitan
tersendiri dalam menjaga akurasi data
referensi.
3. The ministries and agencies were not adequately
ready to cope with the new obligation of
composing reference components (especially the
output component), therefore the references kept
changing prior to final ceiling stipulation. This
presented a problem in maintaining the accuracy
of reference data.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
56
Penyusunan APBNThe Indonesian Budget Preparation
PENYUSUNAN APBN
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
III Pasal 23 Ayat (1), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan
keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 1, yang dimaksud Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain
itu, APBN merupakan instrumen untuk mengatur
pendapatan dan belanja negara dalam rangka
membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan
pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan pendapatan nasional, mencapai
stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta
prioritas pembangunan secara umum.
PREPARING THE INDONESIAN BUDGET
Under the 1945 Constitution Amendment III Article
23 Clause (1), the Indonesian Budget is an
implementation of state financial management
which is set yearly by law and carried out openly and
are responsibly for the greatest prosperity of the
people. Meanwhile, Law No. 17 of 2003 on State
Finance Article 1 states that the State Budget is the
state annual financial plan approved by the House
of Representatives.
The Indonesian Budget has the function of
authorization, planning, supervision, allocation,
distribution, and stabilization. An instrument to
manage revenues and expenditures, the Indonesian
Budget is used to finance government activities and
development, to achieve economic growth, to
increase national income, achieve economic stability,
and to determine the direction and priorities of
national development in general.
Bab 3Chapter 3
Annual Report 2010Directorate General of Budget
57
Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Berdasarkan ketentuan pokok dari Pasal 15 UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN
beserta Nota Keuangan dan dokumen-dokumen
pendukungnya diajukan oleh Pemerintah untuk
dibahas bersama DPR. Setelah melalui pembahasan,
DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN
selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun
anggaran dilaksanakan. APBN disusun dengan
berdasarkan azas-azas:
1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber
penerimaan dalam negeri;
2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan
produktivitas;
3. Penajaman prioritas pembangunan; dan
4. Menitikberatkan pada azas-azas dan undang-
undang negara.
Pada prinsipnya, siklus penyusunan APBN di
Indonesia terdiri dari beberapa tahapan pokok
sebagai berikut:
1. Persiapan anggaran oleh eksekutif
(Pemerintah) dan perangkat-perangkatnya.
Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan
dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari
penyusunan arah dan kebijakan umum APBN, yang
didasarkan pada rencana pembangunan jangka
Government Work Plan (RKP), which is formulated to
put state objectives into action, forms the basis of
Draft Indonesian Budget. Article 15 of Law No. 17 of
2003 on State Finance affirms that the government
shall submit the Draft Indonesian Budget - in the
form of Bill on Indonesian Budget - and Financial
Memorandum and supporting documents to the
House of Representatives for a discussion. After the
discussion, the House passed the bill into the
Indonesian Budget Law no later than 2 months prior
to the implementation of fiscal year. The preparation
of the Indonesian Budget should consider these
principles:
1. Independence i.e. by boosting domestic revenues;
2. Cost-effective or increased efficiency and
productivity;
3. More specific development priorities; and
4. Emphasis on principles and state laws.
echnically, there are several main stages of
Indonesian Budget cycle:
1. Budget preparation by the executive (the
government) and its apparatus
This stage covers two activities, planning and
budgeting. Planning spans from formulation of the
general direction and policies of Indonesian Budget -
based on mid-term development plan - to approval
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
58
menengah (RPJM), dan diakhiri pada saat RKP telah
disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu
indikatif ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR
mengenai NK & RAPBN.
2. Persetujuan legislatif (DPR).
Tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan
penting, yaitu pengesahan UU, dan penetapan
Perpres mengenai rincian APBN.
3. Pelaksanaan APBN.
Setelah RUU APBN disahkan menjadi UU APBN,
maka setiap K/L wajib mengusulkan konsep DIPA dan
menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk
disahkan. DIPA merupakan instrumen untuk
melaksanakan APBN.
4. Laporan akhir tahun oleh eksekutif
(Pemerintah) kepada legislatif (DPR)
Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu
laporan pelaksanaan APBN semester I, dan laporan
keuangan Pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini
merupakan bagian dari tahap pertanggungjawaban.
5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana
realisasi APBN diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2011
Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, APBN
disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Oleh sebab itu, tahap perencanaan dan
pengelolaan keuangan negara dimulai dengan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai
acuan dalam penyusunan RAPBN. Pada periode yang
sama, secara simultan, Kementerian Keuangan dan
beberapa kementerian dan lembaga terkait (BI, BPS,
Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang
of RKP. Budgeting starts from setting the definitive
ceiling to discussion with the House of
Representatives on Financial Note (FN) and Draft
Indonesian Budget.
2. Legislative approval (the House of
Representatives)
Two important activities are involved to approve the
Indonesian Budget, passing the law and establishing
presidential regulation on detailed Indonesian
Budget.
3. Execution of the Indonesian Budget
After the bill on the Indonesian Budget is passed into
law, all ministries/agencies are obliged to submit their
proposed Issuance of Spending Authority (DIPA) to
the Ministry of Finance to obtain approval. Issuance
of Spending Authority is an instrument to execute
the Indonesian Budget.
4. The executive (the government) submits an
end-of-year report to the legislature (the
House of Representatives)
The Indonesian Budget is reported twice a year, in
the first semester report and in the Central
Government Financial Report. These reports make up
the accountability report.
5. An audit by the Supreme Audit Agency
concludesthe cycle of Indonesian Budget
The Supreme Audit Agency inspects implementation
of the Indonesian Budget.
Preparing the Indonesian Budget 2011
As stipulated in the Law no. 17 of 2003 on State
Finance and Law no. 27 of 2009 on the People»s
Consultative Assembly, the House of Representatives,
the Regional Representative Council and the
Regional Legislative Council, the Indonesian Budget
is prepared based on the Government Work Plan
(RKP). To plan and manage state finances, it has to
start from setting the Government Work Plan (RKP)
to which the Draft Indonesian Budget refers.
Simultaneously, the Ministry of Finance and several
ministries and affiliated agencies (Bank Indonesia,
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
59
Perekonomian) mulai melakukan rapat pembahasan
tentang asumsi ekonomi makro ke depan.
Penyusunan NK dan RAPBN 2011 dimulai dengan
Penyusunan Pagu Indikatif dan Resource Envelope.
Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan
asumsi dasar ekonomi makro 2011 yang digunakan
sebagai basis perhitungan Resource Envelope dan
Pagu Indikatif 2011.
Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari hingga
Maret 2010. Pada saat yang bersamaan,
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Anggaran menyusun sumbangan bahan RKP untuk
digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah
melalui beberapa kali pembaharuan, RKP dan Pagu
Indikatif K/L tahun 2011 ditetapkan dengan Surat
Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan
Menteri Keuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan
No. SE-120/MK/2010
tanggal 6 April 2010.
Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2010, dalam
Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah
menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2011. Dokumen
tersebut bersama-sama dengan RKP 2011 dibahas
dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2011.
Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN
2011, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu
indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai
asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati
bersama untuk menjadi pagu sementara, yang
selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui
Surat Edaran Menteri Keuangan. Pagu sementara
untuk RAPBN 2011 ditetapkan dengan Surat edaran
Menteri keuangan Nomor: SE-294/MK.02/2010
tanggal 24 Juni 2010 tentang pagu sementara
Kementerian Negara/Lembaga tahun
Anggaran 2011.
the Central Bureau of Statistics, the National
Development Planning Board, and Coordinating
Ministry for Economic Affairs) begin a discussion
about the projected macro-economic assumptions.
Preparation of Financial Note and the Indonesian
Budget 2011 begins with establishing Indicative
Ceiling and Resource Envelope. However, prior to
that stage, basic macroeconomic assumptions in
2011 need to be fixed as a starting point to calculate
the Resource Envelope and the Indicative
Ceiling 2011.
This activity began from February to March 2010. At
the same time, the Ministry of Finance via its
Directorate General of Budget compiled materials for
the Government Work Plan and sent it to the
National Development Planning Board for
finalization. After going through several revisions,
the Government Work Plan and Indicative Ceiling of
ministries/agencies in 2011 were established by a
Joint Circular issued by the Minister of National
Development Planning/Head of the National
Development Planning Board and the Minister of
Finance, No. 0181/M.PPN/04/2010 and No. SE-120/
MK/2010 dated April 6, 2010.
On 20 May, 2010, the Government submitted 2011
Macroeconomic Framework and the Fiscal Policy
Principles documents during the Plenary Session of
the House of Representatives. These documents,
along with the Government Work Plan 2011, were
discussed by the House as a preliminary talk on the
Draft Indonesian Budget 2011.
To follow up the preliminary Draft Indonesian Budget
2011 talk, the Government adjusted the indicative
ceiling to suit the estimated fiscal capacity, which
reflects the agreed macro asumptions and fiscal
policy. Afterwards, the adjusted ceiling was
established as a temporary ceiling, which then
informed to all ministries/agencies through a circular
of the Minister of Finance. The temporary ceiling of
the Draft Indonesian Budget 2011 was set by the
finance minister circular No. SE-294/MK.02/2010
dated June 24, 2010 about the temporary ceiling of
state ministries/agencies in 2011 budget.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
60
Berdasarkan SE Pagu Sementara tersebut, K/L
menyusun RKA-KL Pagu Sementara, dan kemudian
menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut
selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya
dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di
depan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR tanggal
16 Agustus 2010. Kemudian pada tanggal
24 Agustus 2010, fraksi-fraksi menyampaikan
Pemandangan Umum atas RUU APBN 2011, serta
pada tanggal 31 Agustus 2010, Pemerintah
menyampaikan tanggapan atas pemandangan
fraksi-fraksi tersebut.
Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya
dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk
disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal
26 Oktober 2010. Setelah UU APBN 2011
ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran
Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada
akhir November 2010. Rincian Anggaran Belanja K/L
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan
akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari
UU APBN 2011.
Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya
dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk
disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal
26 Oktober 2010.
Based on the temporary ceiling stated in the circular,
ministries/agencies prepared their Work Plans and
Budgets and submitted them to the Ministry of
Finance, more specifically to the Directorate General
of Budget. These Ministries/Agencies Work Plans and
Budgets were summarized and became a base to
formulate Financial Note, Draft Indonesian Budget
2011 and its bill. These documents were presented
during extraordinary plenary session of the House of
Representatives on 16 August 2010. Factions in the
House expressed their general comments on the
Draft Indonesian Budget 2011 on August 24, 2010,
and on 31 August 2010 the government submitted
its response to these comments.
The government discussed the Financial Note, Draft
Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.
On October 26, 2010 the Indonesian Budget 2011
was passed into law, and the government started to
work on details of ministry/agency budget, which
had to finish no later than the end of November
2010. Details of ministry/agency budget were made
official by Presidential Regulation, and became an
integral attachment of 2011 Indonesian Budget Law.
The government discussed the Financial Note, Draft
Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
61
Setelah UU APBN 2011 ditetapkan, Pemerintah
menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus
selesai paling lambat pada akhir November 2010.
Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan
dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi
lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2011.
Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2011
adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada
tanggal 20 Desember 2010. Penyerahan DIPA tahun
2011 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN
2011 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun
2011. Alur tersebut dapat di lihat pada tabel
dibawah ini :
On October 26, 2010 the Indonesian Budget
2011was passed into law, and the government
started to work on details of ministry/agency budget,
which had to finish no later than the end of
November 2010. Details of ministry/agency budget
were made official by Presidential Regulation, and
became an integral attachment of 2011 Indonesian
Budget Law.
The final stage of Indonesian Budget 2011
preparation is making budget execution documents
(DIPA/Issuance of Spending Authority) on December
20, 2010. DIPA was submitted early to enable early
execution of the Indonesian Budget 2011. The table
below illustrates the flow of activities:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
62
Sesuai dengan peraturan dan perundangan,
pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama
Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut,
Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja
dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia
dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan
RUU tentang APBN TA 2011 mulai tanggal 31
Agustus sampai dengan 25 Oktober 2010.
Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia
kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU
yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu:
1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan
Pembiayaan
Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan
bertugas untuk membahas asumsi dasar,
pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU
APBN 2011. Panja ini telah melakukan pembahasan
mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan 6
Oktober 2010.
2. Panja Belanja Pemerintah Pusat
Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas
Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Non
Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini
telah melakukan pembahasan mulai tanggal 6
sampai dengan 8 Oktober 2010.
3. Panja Transfer ke Daerah
Panja Transfer ke Daerah bertugas untuk membahas
Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi
Khusus dan Penyesuaian. Panja ini telah melakukan
pembahasan mulai tanggal 5 sampai dengan
11 Oktober 2010.
4. Tim Perumus Draft RUU
Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft
RUU APBN 2011. Tim ini telah melakukan
pembahasan mulai tanggal 12 sampai dengan 14
Oktober 2010.
Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah
disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan
Anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, dan
dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal
25 Oktober 2010.
After the submission of the Draft Indonesian Budget
and in keeping with the rules and regulations, the
House Budget Agency is involved in the discussion
on the draft. Therefore, from 31 August to 25
October 2010, the Parliament»s Budget Commission
held a session with the Government and the
Governor of Bank Indonesia to discuss the draft bill
on Indonesian Budget fiscal year 2011.
To effectively carry out the discussion, three working
committees (Panja) and a drafting team (Timus) were
formed to discuss the draft in stages:
1. Working committee on Assumptions,
Revenues, Deficit and Financing
This working committee discussed the basic
assumptions, revenues, deficit and financing aspects
of the draft bill on Indonesian Budget 2011. The
discussion lasted from September 22, 2010 to
October 6, 2010.
2. Working committee on Central Government
Expenditures
This committee discussed Central Government
Expenditures comprising of expenditures by
ministries/agencies and non ministries/agencies. The
discussion went on from December 6 to October 8,
2010.
3. Working committee on Center-Regions Fiscal
Transfer
This committee discussed the Fiscal Equalization
Fund (Revenue Sharing, General Allocation Grant,
and Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund
and Adjustment Fund. The discussion started on
October 5, 2010 and finished on October 11, 2010.
4. Bill-drafting Team
This team discussed the draft bill on Indonesian
Budget 2011. The discussion lasted from October 12
to October 14, 2010.
On October 22, 2010, results from all discussions
were made suitable for each other in a restricted
session of the House Budget Agency. The results
were reported and ratified on October 25, 2010.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
63
Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja
Asumsi telah melakukan pembahasan dari tanggal
22 September 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010.
Berdasar hasil pembahasan tersebut, besaran Asumsi
Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2011 disepakati
sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi
disepakati sebesarl 6,4 persen, (2) Inflasi disepakati
sebesar 5,3 persen, (3) Nilai tukar Rupiah terhadap
Dolar AS disepakati sebesar Rp9.250 per US Dolar,
(4) Suku bunga SBI-3 bulan disepakati sebesar 6,5
persen, (5) Harga minyak mentah Indonesia
(Indonesian Crude Oil Price/ICP) disepakati sebesar
US$80 per barel, dan (6) Lifting minyak disepakati
sebesar 970 ribu barel per hari. Asumsi ekonomi
makro hasil pembahasan dengan DPR RI
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Dalam pembahasan Pendapatan Negara dan Hibah
RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja
menyepakati bahwa Pendapatan Negara dan Hibah
dalam APBN 2011 sebesar Rp1.104.902,0 miliar,
terdiri dari: (1) Penerimaan Perpajakan Nonmigas
sebesar Rp794.701,9 miliar; (2) Penerimaan Migas
sebesar Rp215.336,0 miliar; (3) Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA)
perikanan sebesar Rp150,0 miliar; (4) PNBP SDA
Kehutanan sebesar Rp2.908,1 miliar; (5) PNBP SDA
Pertambangan Umum sebesar Rp10.365,2 miliar;
(6) PNBP SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar
Rp356,1 miliar; (7) Bagian Pemerintah atas Laba
BUMN sebesar Rp27.590,4 miliar; (8) PNBP Lainnya
sebesar Rp45.166,6 miliar; (9) Pendapatan Badan
Layanan Umum (BLU) sebesar Rp15.030,8 miliar; dan
(10) Hibah sebesar Rp3.739,5 miliar.
There were a series of discussions from September
22, 2010 to October 6, 2010 in which the
government and the working committees decided on
the Basic Macroeconomic Assumptions used in Draft
Indonesian Budget 2011. Finally, the agreed
variables of Basic Macroeconomic Assumptions in
2011 are: (1) the agreed rate of Economic Growth is
6.4 percent, (2) the agreed rate of Inflation is 5.3
percent, (3) the agreed Rupiah Dollar exchange rate
is Rp 9,250 per U.S. dollar, (4) the agreed three-
month-rate of Bank Indonesia Certificate is 6.5
percent, (5) the agreed Indonesian Crude Oil Price is
at U.S. $ 80 per barrel, and (6) Oil lifting is agreed at
970 thousand barrels per day. The detailed Macro-
economic assumptions can be seen in the following
table:
The government and the working committees have
reached agreement on State Revenues and Grants
expressed in the Indonesian Budget 2011 amounting
to Rp 1,104,902.0 billion, consisting of: (1) Non-Oil-
and-Gas-Tax Revenues amounting to Rp 794,701.9
billion, (2) Oil and Gas Revenue amounting to Rp
215,336.0 billion, (3) Non-Tax Revenue from Natural
Resources, fishery in particular, amounting to Rp
150.0 billion, (4) Non-Tax Revenue from Natural
Resources, Forestry in particular, amounting to Rp
2,908.1 billion, (5) Non-Tax Revenue from Natural
Resources, particularly Mining in general, amounting
to Rp 10,365.2 billion, (6) Non-Tax Revenue from
Natural Resources, particularly Geothermal Mining,
amounting to Rp 356.1 billion; (7) The goernment»s
portion of State-owned Enterprise revenues
amounting to Rp 27,590.4 billion; (8) Other non-tax
revenues amounting to Rp 45,166.6 billion; (9)
Revenue from Public Service Agency (PSA)
amounting to Rp 15,030.8 billion, and (10) Grants
amounting to Rp 3,739.5 billion.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
64
Dalam pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam
RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja
Badan Anggaran DPR menyepakati bahwa Belanja
Pemerintah Pusat dalam APBN 2011 sebesar
Rp 836.578,2 miliar. Kebijakan Belanja Pemerintah
Pusat dalam tahun 2011 mengacu kepada kebijakan
yang telah disepakati bersama dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN Tahun 2011.
Moreover, the government and the working
committees have come to an agreement on the sum
of Central Government Expenditures - amounting to
Rp 836,578.2 billion - which the Indonesian Budget
2011 allocates. Policies on the Central Government
Expenditures in 2011 refer to the agreement reached
during the Preliminary Discussion on the Draft
Indonesian Budget 2011.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
65
Menurut jenis belanja, Belanja Pemerintah Pusat
terdiri dari (1) belanja pegawai sebesar Rp180.624,1
miliar; (2) belanja barang sebesar Rp132.422,9
miliar; (3) belanja modal sebesar Rp121.881,1 miliar;
(4) pembayaran bunga utang sebesar Rp115.209,2
miliar; (5) subsidi sebesar Rp187.624,3 miliar; (6)
belanja hibah sebesar Rp771,3 miliar; (7) bantuan
sosial sebesar Rp60.956,6 miliar; dan (8) belanja lain-
lain sebesar Rp15.261,0 miliar.
Selanjutnya, Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis
berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR RI
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Sedangkan menurut organisasi, alokasi untuk belanja
K/L ditetapkan mencapai Rp432,8 triliun (6,2 persen
terhadap Produk Domestik Bruto), alokasi belanja
non K-L (Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara) ditetapkan sebesar Rp403,8 triliun (5,8
persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Central Government Expenditures cover (1)
personnel expenses amounting to Rp 180,624.1
billion, (2) procurement of goods amounting to Rp
132,422.9 billion, (3) capital expenditure amounting
to Rp 121,881.1 billion, (4 ) payment of debt interest
amounting to Rp 115,209.2 billion, (5) subsidies
amounting to Rp 187,624.3 billion, (6) grant
expenditures amounting to Rp 771.3 billion; (7)
social assistance amounting to Rp 60,956.6 billion,
and (8) other expenditures amounting to Rp
15,261.0 billion.
Details of Central Government Expenditures by type
are outlined below:
It has been decided that the allocated budget for
ministry/agency expenses amounts to Rp 432.8
trillion (6.2% of Gross Domestic Product) and the
budget for non-ministry/agency (State General
Treasurer Budget Section) amounts to Rp 403.8
trillion (5.8% of Gross Domestic Product).
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
66
Dalam pembahasan Transfer ke Daerah dalam
RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja
menyepakati bahwa Transfer ke Daerah dalam APBN
2011 sebesar Rp392.980,3 miliar, yang terdiri:
a. Dana Perimbangan sebesar Rp334.324,0
miliar, yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil
sebesar Rp83.558,4 miliar; (2) Dana Alokasi
Umum sebesar Rp225.532,8 miliar; dan (3)
Dana Alokasi Khusus sebesar Rp25.232,8
miliar.
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
sebesar Rp58.656,3 miliar, yang terdiri dari
Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10.421,3
miliar dan Dana Penyesuaian sebesar
Rp48.235,0 miliar.
Lebih lanjut mengenai hasil pembahasan antara
Pemerintah dengan Panja DPR tentang Transfer ke
Daerah, dapat disajikan pada tabel berikut.
Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan Hibah
sebesar Rp1.104.901,9 miliar dan Belanja Negara
sebesar Rp1.229.558,4 miliar, maka defisit anggaran
tahun 2011 disepakati sebesar Rp124.656,5 miliar
atau 1,8 persen terhadap PDB.
Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan
Untuk menutupi defisit anggaran tahun 2011,
disepakati pembiayaan sebesar Rp124.656,5 miliar
yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar
Rp2.387,9 miliar dan pembiayaan utang sebesar
Rp127.044,4 miliar.
Meanwhile, the total Center-Regions Fiscal Transfer
allocated in the Draft Indonesian Budget 2011 is Rp
392,980.3 billion, which the government and
working committees have agreed. This number
covers:
a. Amounting to Rp 334,324.0 billion, Fiscal
Equalization Fund comprises of: (1) Revenue
Sharing Fund which is equal to Rp 83,558.4
billion; (2) General Allocation Grant amounting to
Rp 225,532.8 billion; and (3) Special Allocation
Fund amounting to Rp 25,232.8 billion.
b. Special Autonomy and Adjustment Funds which
amount to Rp 58,656.3 billion comprise of Rp
10,421.3 billion allocated for Special Autonomy
Fund and Rp 48,235.0 billion for Adjustment
Fund.
The detailed information on the agreed total amount
of Center-Regions Fiscal Transfer can be seen in the
table below.
Based on the fact that the agreed amount of State
Revenue and Grants is Rp 1,104,901.9 billion and
State Expenditure is Rp 1,229,558.4 billion, it is
decided that the agreed budget deficit in 2011 is Rp
124,656.5 billion, or 1.8% of GDP.
It has been agreed that a total of Rp 124,656.5
billion is used to cover 2011 budget deficit. This
amount consists of Rp 2,387.9 billion for non-debt
financing and Rp 127,044.4 billion for debt
financing.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
67
Penyusunan Laporan Semester I dan prognosis
Semester II Pelaksanaan APBN 2010
Pemerintah menyusun Laporan Semester I
Pelaksanaan APBN 2010 yang dimulai pada akhir
Juni 2010 dan disampaikan ke DPR pada tanggal 16
Juli 2010. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I
tahun 2010 dibuat untuk memenuhi ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD,
dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2010 tentang APBN-P 2010.
Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2010 sampai
dengan semester I menunjukkan surplus sebesar
Rp47.905,0 miliar. Pencapaian tersebut terkait
dengan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
dalam semester I sebesar Rp443.682,5 miliar atau
44,7 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P
2010. Sedangkan realisasi Belanja negara pada
periode yang sama mencapai sebesar Rp395.777,5
miliar atau 35,1 persen. Lebih lanjut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Preparing a report on first semester
performance of Indonesian Budget 2010 and its
prognosis in the second semester
To comply with law no. 17 of 2003 on State Finance,
law number 27 of 2009 on the People»s Consultative
Assembly, the House of Representatives and the
Regional Representative Council, and law number 47
of 2009 on the Indonesian Budget 2010, which is
amended by law number 2 of 2010 on the Revised
Indonesian Budget 2010, in late June 2010 the
government began to compile a report on the first
semester performance of the Indonesian Budget
2010. On July 16, 2010 the report was submitted to
the House of Representatives.
In general, the first semester of Revised Indonesian
Budget 2010 was in surplus amounting to Rp
47,905.0 billion. The surplus was created from the
gap between the first semester State Revenues and
Grants reaching Rp 443,682.5 billion or 44.7% of
budget target and State Expenditures over the same
period amounting to Rp 395,777.5 billion or 35.1%
of the target. The table below shows more detailed
information about the surplus:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
68
penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan 2010
APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2010 diajukan
lebih awal dari jadwal reguler, yang biasanya
disampaikan setelah Laporan semester I pelaksanaan
APBN oleh Pemerintah. Dasar pertimbangan
dilakukannya hal tersebut adalah untuk : (1)
menampung perkembangan kondisi perekonomian
nasional terkini, khususnya terkait dengan besaran-
besaran ekonomi makro yang telah mengalami
perubahan cukup signifikan; (2) mengakomodasikan
tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi
dalam UU APBN 2010. Hal ini dilakukan
berlandaskan ketentuan Pasal 27 UU No. 47 Tahun
2009 tentang APBN 2010. Setelah dilakukan
pembahasan yang cukup intensif, dalam sidang
paripurna DPR RI tanggal 3 Mei 2010, RUU APBN-P
disetujui untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya,
APBN-P 2010 ditetapkan dengan UU No.2 Tahun
2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang
APBN 2010.
Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi
makro agar lebih realistis, maka asumsi dasar
ekonomi makro disesuaikan menjadi: (1)
pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8
persen; (2) tingkat inflasi sebesar 5,3 persen; (3) rata-
rata suku bunga SBI-3 bulan sebesar 6,5 persen; (4)
nilai tukar sebesar Rp9.200/US$; (5) harga minyak
mentah Indonesia rata-rata sebesar US$80,0 per
barel; dan (6) lifting minyak sebesar 0,965 juta barel
per hari. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel
berikut.
Preparing the Revised Indonesian Budget 2010
The submission of the Revised Indonesian Budget
2010 was earlier than the regular schedule which is
usually after passing the first semester performance
of Indonesian Budget in a given year. The early
submission was to accomodate: (1) the current
national economic conditions, particularly the
significant changes in macroeconomic variables, (2)
additional prioritized spendings not accommodated
by the Indonesian Budget Law 2010. The early
submission was in compliance with Article 27 of Law
no. 47 of 2009 regarding the Indonesian Budget
2010. After going through intensive discussions, on
3 May 2010 the bill on revised Indonesian Budget
2011 was passed into law in plenary session of the
House of Representatives. Later, Act No.2 of 2010
dated May 25, 2010 was issued to ratify the Revised
Indonesian Budget 2010 and to amend Act No. 47
of 2009 on the Indonesian Budget 2010.
To make basic macroeconomic assumptions more
realistic, the assumptions are updated as follows: (1)
economic growth is set at 5.8%, (2) inflation rate is
at 5.3%, (3) the average-three-month-interest rate of
Bank Indonesia Certificate is at 6.5%, (4) Dollar
Rupiah exchange rate is at Rp 9,200/US $; (5) the
average Indonesian crude oil price is U.S. $ 80.0 per
barrel, and (6) oil lifting is 0.965 million barrels per
day. The detailed information about the updated
assumptions is as shown in the following table.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
69
Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2010
ditetapkan sebesar Rp992.398,8 miliar (15,9 persen
terhadap PDB), naik 4,5 persen dibandingkan
dengan APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar.
Pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri atas
penerimaan dalam negeri sebesar Rp990.502,3
miliar dan hibah sebesar Rp1.896,5 miliar.
Penyesuaian pendapatan negara dan hibah pada
APBN-P 2010 lebih lengkap dapat dilihat pada
tabel berikut.
Dengan adanya new initiative programs, berbagai
perubahan langkah-langkah kebijakan stabilisasi
harga, dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro
yang berpengaruh cukup signifikan terhadap
berbagai besaran belanja negara, baik pada alokasi
anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer
ke daerah, maka besaran anggaran belanja negara
dalam APBN-P 2010 ditetapkan sebesar
Rp1.126.146,5 miliar (18,0 persen terhadap PDB).
Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar
Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan
dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar
Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara
tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada
belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen
dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas
mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Targetted state revenues and grants of the Revised
Indonesian Budget 2010 is set at Rp 992,398.8
billion (15.9% of GDP), 4.5% higher than that of the
pre-revised Indonesian Budget 2010 amounting to
Rp 949,656.1 billion. State revenues and grants
comprise of domestic revenue reaching Rp
990,502.3 billion and grants amounting to Rp
1,896.5 billion. The detailed information about
updated state revenues and grants of the Revised
Indonesian Budget 2010 is shown in the table below.
As a result of new initiative programs, various
changes take place such as modification in price-
stabilizing measures and in basic macroeconomic
assumptions. These changes lead to significant
alteration to various variables of state expenditures,
including central government expenditures and
Center-Regions Fiscal Transfer. State Expenditure
allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 is
set at Rp 1,126,146.5 billion (18.0% of GDP). It is Rp
78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than the
same allocation in pre-revised Indonesian Budget
2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0
billion. 69.4% of the budget is is allocated to central
government expenditures and 30.6% is spent on
center-regions fiscal transfer. More detailed
information about 2010 State Expenditure is shown
in the following table.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
70
Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar
Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan
dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar
Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara
tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada
belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen
dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas
mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Perubahan pendapatan negara dan hibah serta
belanja negara tersebut pada akhirnya juga
mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit
anggaran, yaitu dari Rp98.009,9 miliar (1,6 persen
terhadap PDB) pada APBN 2010 menjadi sebesar
Rp133.747,7 miliar (2,1 persen terhadap PDB)
pada APBN-P 2010.
Pelaksanaan Kegiatan 2010
Guna mendukung pencapaian visi dan misi DJA,
serta tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan
berkelanjutan dengan indikator tersusunnya draft
NK, RAPBN/P, dan RUU APBN/P dengan besaran yang
akurat dan tepat waktu, maka pada tahun 2010
perlu ditetapkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan
untuk tercapainya tujuan dimaksud.
It is Rp 78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than
the same allocation in pre-revised Indonesian Budget
2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0
billion. 69.4% of the budget is is allocated to central
government expenditures and 30.6% is spent on
center-regions fiscal transfer. More detailed
information about 2010 State Expenditure is shown
in the following table.
The changes also bring about an increase in the
volume of budget deficit which is previously Rp
98,009.9 billion (1.6% of GDP) in the Indonesian
Budget 2010 into Rp 133,747.7 billion (2.1% of
GDP) in the revised one.
Implementation of Activities 2010
To attain the vision and mission of the DGB and to
plan a sound, credible and sustainable Indonesian
Budget (indicators of success include well-prepared
Draft Financial Note, Draft Indonesian Budget/revised
draft and draft of bill on Indonesian Budget/revised
budget, all are presented accurately and in timely
manner), an action plan is needed.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
71
Rencana aksi yang ditetapkan untuk tercapainya
kegiatan Penyusunan Rancangan APBN, antara lain:
1. Menyusun time frame (siklus dan jadwal)
dan mekanisme penyusunan dan
pembahasan Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dengan indikator
tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme
penyusunan APBN/P secara tepat waktu.
2. Menyusun outline Nota Keuangan (NK)
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dengan indikator
tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang
tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus
penyusunan APBN.
3. Menyusun NK dan RAPBN/P dengan
indikator tersusunnya dokumen NK dan R
APBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P
beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai
jadwal siklus penyusunan APBN.
4. Menyusun exercise I-account (pagu
indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan
perkiraan realisasi) dengan indikator (i)
tersusunnya exercise I-account (pagu
indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan
perkiraan realisasi) yang tepat waktu
sesuai jadwal siklus penyusunan APBN; dan (ii)
tersusunnya exercise I-account (pagu
indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan
perkiraan realisasi) yang akurat.
5. Menyusun laporan pelaksanaan APBN
Semester I dan Prognosis Semester II
dengan indikator tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Semester I dan Prognosis
Semester II yang tepat waktu sesuai
dengan jadwal siklus penyusunan APBN.
Selanjutnya pada tahun 2010, capaian rencana aksi
yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung
tercapainya kegiatan Penyusunan Rancangan APBN
yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah:
1. Tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme
penyusunan APBN/P dengan tepat waktu
(100%).
The action plan includes, among others:
1. Devising a time frame and a procedure to
construct and review Financial Note and
Draft Indonesian Budget. Indicator of success: in-
time availability of seamless time frame and `
procedure.
2. Constructing outlines of Financial Note and Draft
Indonesian Budget. Indicator of success: in-time
availability of both outlines.
3. Compiling Financial Note, Draft Indonesian
Budget/Draft Revised Indonesian Budget
documents and their bills. Indicator of success: in-
time availability of all documents.
4. Preparing exercise I-account (indicative ceiling,
temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget,
the Draft Revised Indonesian Budget and projected
realization). Indicators of success: accuracy and in-
time availability of the document.
5. Preparing a report on first semester performance
of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in
the second semester. Indicators of success: in-time
availability of both the report and prognosis.
In 2010, as it turned out, several achievements had
been made to ensure sound, credible and sustainable
Draft Indonesian Budget:
1. A time frame and a procedure to construct Draft
Indonesian Budget were available in time (100%).
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
72
2. Tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang
tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus
penyusunan APBN (100 persen)
3. Tersusunnya dokumen NK dan RAPBN
beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta
RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal
siklus penyusunan APBN (100 persen)
4. Tersusunnya exercise I-account (pagu
indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan
perkiraan realisasi) yang tepat waktu
sesuai jadwal siklus penyusunan APBN (100
persen)
5. Tersusunnya exercise I-account (pagu
indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan
perkiraan realisasi) yang akurat (97,6
persen dari target yang ditetapkan sebesar 91
persen
6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Semester I dan Prognosis Semester II yang
tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus
penyusunan APBN (100 persen)
Untuk mendukung tercapainya
penyusunan rancangan APBN yang sehat,
kredibel, dan sustainable diperlukan
pendanaan/pembiayaan untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud.
2. Outlines of Financial Note and Draft Indonesian
Budget/Draft Revised Indonesian Budget were
available in time (100%).
3. Financial Note, Draft Indonesian Budget/Draft
Revised Indonesian Budget documents and their
bills were available in time (100%).
4. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary
ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft
Revised Indonesian Budget and projected
realization) was available in time (100%).
5. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary
ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft
Revised Indonesian Budget and projected
realization) was highly accurate (97.6% of
predetermined target of 91%).
6. Report on first semester performance of
Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the
second semester were available in time (100%)
Activities to construct sound, credible and
sustainable Draft Indonesian Budget need
financing, which are taken from the Indonesian
Budget 2010.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
73
Kegiatan yang memerlukan pendanaan
APBN pada tahun 2010, sebagai berikut:
Those activities include:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
74
Kendala dan Upaya Pemecahannya
Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN
dari sejak tahap persiapan hingga penetapan,
terdapat beberapa kendala-kendala yaitu :
Kendala Pertama, banyak stakeholder yang terlibat di
dalamnya, baik stakeholder yang yang berasal dari
kalangan Pemerintah sendiri, maupun stakeholder di
luar Pemerintah, seperti DPR dan DPD. Kepentingan
yang berbeda, pemahaman yang kadang-kadang
tidak sama, membuat penyusunan dan perumusan
RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya
menemui kendala dan hambatan dalam hal
kelancaran koordinasi, yang disebabkan oleh
banyaknya instansi Pemerintah terkait yang terlibat
dalam proses penyusunan dan perumusan tentang
RUU APBN. Penyusunan RUU tentang APBN 2010
juga didasarkan pada kesepakatan antara
Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan
Badan Anggaran DPR RI, dan juga kesepakatan
antara kementerian/lembaga teknis dengan komisi-
komisi terkait di DPR.
Problems and Their Solutions
There have been problems during the process of
preparation and enactment of Financial Note and the
Indonesian Budget:
Firstly, the fact that there is a considerable number of
stakeholders - government officials and lawmakers -
involved in the process greatly complicates drafting a
bill on the Indonesian Budget. Different stakeholders
may have their own vested-interests and viewpoints,
and it was difficult to coordinate among various
government agencies involved in drafting the bill.
Since the bill on the Indonesian Budget was a result
of bargain among the Minister of Finance
(representing the government), Budget Agency of
the House of Representatives, ministries/technical
agencies and related House commissions, drafting
the bill was a complicated, time-consuming process.
BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
75
Hal tersebut dapat berdampak pada semakin rumit
dan kompleksnya proses pembahasan RUU tentang
APBN, yang akhirnya dapat pula berdampak pada
perubahan substansi APBN itu sendiri, maupun pada
lebih banyaknya waktu yang dibutuhkan.
Kendala kedua adalah dalam proses penganggaran
dan penyusunan RAPBN melibatkan banyak
stakeholder, dengan banyak kepentingan yang
berbeda. Dalam rangka mencapai kepentingan
tersebut, ada kalanya beberapa stakeholder
mengambil jalan pintas untuk mendapatkan alokasi
anggaran, tanpa melewati aturan yang ada dalam
SOP penganggaran dan penyusunan RAPBN yang
berlaku. Terdapat beberapa stakeholder yang
mengajukan alokasi anggaran langsung ke DPR,
tidak melalui Menteri Keuangan terlebih dahulu. Hal
ini menyulitkan Pemerintah, khususnya Kementerian
Keuangan dalam mengalokasikan anggaran dan
mencari sumber pembiayaan. Disamping itu,
kelayakan dari usulan tersebut menjadi sangat relatif
karena tergantung hak budget DPR
Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi
kendala tersebut adalah pertama telah dibentuk
kegiatan Koodinasi Teknis Perumusan NK dan RAPBN
2011 beserta RUU APBN 2011 serta NK dan RAPBN-
P 2010 beserta RUU APBN-P 2010 mengingat
banyaknya ketentuan yang menjadi koridor dalam
penyusunan APBN. Hal ini diharapkan dari segi
waktu, RUU tentang APBN dapat disampaikan,
dibahas dan ditetapkan secara tepat waktu sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Sedangkan dari segi substansi, RUU
tentang APBN 2011 sesuai dengan koridor peraturan
dan dapat mendukung proses penyelenggaraan
Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
Upaya lain adalah memberi pengarahan kepada
Kementerian Negara/Lembaga agar memiliki persepsi
yang sama mengenai proses penganggaran dan
penyusunan APBN, khususnya dalam pembahasan
dengan DPR serta menerapkan SOP Penganggaran
dan Penyusunan APBN secara tegas.
As a result of ts complication, there have been
changes in the substances of the Indonesian Budget.
Secondly, with various stakeholders involved along
with their many interests, there were cases where
certain stakeholders took «shortcuts» to obtain the
budget they needed. Instead of following the
standard procedures of proposing budget, they
passed over the Minister of Finance and proposed
their budget directly to the House of Representatives.
This practice gave the government, in this case the
Ministry of Finance, a problem of funding the
additional budget. Moreover, the feasibility of the
proposal could be arguable and depended solely on
the House budget right.
To overcome the problems and to comply with
standard procedures in formulating budget, a
Coordinating Team was established to formulate
Financial Note and the Draft Indonesian Budget 2010
along with its bill. It is expected that the bill can be
proposed, discussed and enacted as scheduled.
Meanwhile, the bill on the Indonesian Budget 2011
is already in compliance with prevailing regulations
fit for what the government needs to achieve its
goals.
There have been efforts to dispense information to
all ministries/agencies about proposing budget to
ensure a common perception about budgeting
process and budget discussion with the House of
Representatives. Measures are also taken to uphold
the standard procedures of proposing and
formulating budget.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
76
Pengalokasian AnggaranBudget Allocation
PENGALOKASIAN ANGGARAN
A. Penyusunan Pagu
Sesuai dengan siklus penyusunan dan penelaahan
anggaran Kementerian/Lembaga, pada bulan Maret
telah dilakukan penyusunan Pagu Indikatif 2011.
Selanjutnya, pada bulan Juni dan bulan Oktober
dilakukan penyusunan Pagu Sementara 2011 dan
Pagu Definitif 2011, yang diselingi dengan
penyusunan APBN-Perubahan 2010 pada beberapa
K/L yang mengalami perubahan kebijakan anggaran.
Beberapa kebijakan yang dihasilkan dalam
pengalokasian anggaran negara adalah dengan
dikeluarkannya :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan RI Nomor 0181/M.PPN/04/2010 dan SE-
120/MK/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu
Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2011.
2. Surat Edaran Menteri Keuangan No.294 tgl
24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara
Kementerian Negara /Lembaga tahun
anggaran 2011.
BUDGET ALLOCATION
A. Ceiling Formulation
In keeping with the ministry/agency budget
formulation and analysis cycle, the Indicative Ceiling
2011 had been stipulated on March 2010.
Subsequently, the Temporary Ceiling and the
Definitive ceiling were completed in June and
October respectively. In between, the Revised
Indonesian Budget 2010 had also been formulated
to accommodate budget policy changes in several
ministries and agencies.
The state budget allocation policies above are
manifested in the following forms:
1. Minister of National Development Planning/
Chairperson of National Development Board and
Minister of Finance Joint Circular Number 0181/
M.PPN/04/2010 and Circular Letter Number SE-
120/MK/2010 dated 6 April 2010 on Indicative
Ceiling and Initial Draft of Government Work Plan
(RKP) for 2011.
2. Minister of Finance Circular No. 294 dated 24
June 2010 on the Temporary Ceiling for Ministries/
Agencies for Fiscal Year 2011.
Bab 4Chapter 4
Annual Report 2010Directorate General of Budget
77
3. Circular Letter of the Minister of Finance Number
SE-676/MK.02/2010 on the Definitive Ceiling for
Ministries/Agencies for Fiscal Year 2011.
4. Circular Letter of the Minister of Finance Number
SE-224/MK.02 Year 2010 on the Amendments of
Ministry/Agency Expenditure Budget in the
Indonesian Budget 2010.
B. Ministry/Agency Work Plan and Budget
(RKA-KL) Compilation 2010
The Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL)
is one of the documents produced in the framework
of State Finance Management. The process of
producing RKA-KL should adhere to the principles
stated in Section 3 article (1) of Law Number 17
Year 2003 on State Finance.
Furthermore, the Ministry of Finance has issued
Minister of Finance Finance Regulation Number 104/
PMK.02/2010 on RKA-KL Formulation and Analysis
Guidelines to guide the ministries and agencies in
constructing their RKA-KLs and DGB»s budget
analysts in validating them.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :
SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif
Kementerian Negara /Lembaga tahun
anggaran 2011.
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor
SE-224/MK.02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam
APBN-P Tahun 2010.
B. Himpunan RKA-KL Tahun 2011
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL) merupakan salah satu dokumen
yang disusun dalam rangka pengelolaan Keuangan
Negara khususnya anggaran K/L harus dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 3
ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun RKA-KL
dan petugas Penelaah DJA dalam penelaahan RKA-
KL telah ditetapkan PMK Nomor 104/PMK.02/2010
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penelaahan RKA-KL.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
78
Selain itu, untuk dapat menyusun RKA-KL tahun
2011 telah dibuat Aplikasi RKA-KL baru yang
merupakan hasil modifikasi dari aplikasi lama yang
telah disesuaikan dengan hasil Restrukturisasi
Program dan Kegiatan yang disusun bersama oleh
DJA dan Bappenas.
Adanya hal - hal baru yang berkaitan dengan
kebutuhan penyusunan RKA-KL tahun 2011
tersebut, mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan
K/L pada saat penyusunan RKA-KL dan petugas
Penelaah untuk menelaah RKAKL serta kelancaran
pelaksanaan penelaahan RKAKL itu sendiri.
Proses penelaahan dan penyelesaian SAPSK telah
selesai dikerjakan dan telah dikirimkan ke Ditjen
Perbendaharaan dan KL sejak awal Desember. Di
tahun 2010, DJA telah menyelesaikan 415 SAPSK
(SP RKAKL) tepat waktu.
Penyelesaian Himpunan RKA-KL tahun 2011 ditandai
dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat TA 2011.
C. Revisi Anggaran
Berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.02/2010 tentang
Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.02/2010
tentang Revisi Anggaran TA 2010, revisi anggaran
adalah perubahan rincian anggaran Belanja
Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/
APBN Perubahan TA 2010 dan ditetapkan dalam
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan/atau
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010.
Sampai dengan 31 Desember 2010, telah
diselesaikan usulan revisi anggaran yang diajukan
oleh KL sebanyak 1082 revisi secara tepat waktu.
In addition, a new RKA-KL Application has also been
created to facilitate RKA-KL 2011 formulation. The
software is a modification of an earlier version to
comply with the results of Program and Activity
Restructuring, which was jointly conducted by DGB
and the National Development Planning Board.
The new guideline and software consequently
required preparedness in the part of the ministries
and agencies in constructing their RKA-KLs and the
DGB officers in analyzing them to ensure that the
RKA-KL analysis phase went as planned.
The Budget Unit per Work Unit (SAPSK) analysis and
completion process was concluded in early December
and the resulting documents were promptly sent to
Directorate General of Treasury. In 2010, DGB
completed all 415 SAPSKs (RKA-KL Stipulation
Letter) on time.
The completion of RKA-KL 2011 Compilation was
marked by the issuing of Presidential Decree Number
26 Year 2010 on the Central Government
Expenditure Budget Details for FY 2011.
C. Budget Revision
According to Regulation of Minister of Finance
Number 180/PMK.02/2010 on Amendment of
Regulation of Minister of Finance Number 69/
PMK.02/2010 on 2010 Budget Revision, the
definition of budget revisions is the changes made
to the details of Central Government Expenditure
Budget which has been previously stipulated in the
Indonesian Budget /Revised Indonesian Budget 2010.
The changes are then stated in the Budget Unit per
Work Unit document (SAPSK) and/or the Issuance of
Spending Authority (DIPA) for FY 2010.
Until 31 December 2010, DGB had punctually
processed 1082 budget revisions proposed by the
ministries and agencies.
BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
79
D. Penyelesaian SBK
Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan besaran
biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah
keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan
sebagai biaya keluaran kegiatan. Pada tahun 2010,
SBK yang telah disusun oleh DJA adalah sebanyak
2874 SBK yang diselesaikan tepat waktu.
E. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran
Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama
tahun 2010 adalah :
a. Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 dan
Review atas Pelaksanaan PMK Nomor 104/
PMK.02/2010.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman para
petugas pengelola anggaran mitra kerja DJA, telah
dilakukan sosialisasi dan review atas pelaksanaan
PMK dimaksud, yang dilaksanakan per kelas.
Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah
untuk memberikan pemahaman dan persepsi
yang sama pada setiap K/L mengenai tata cara
penyusunan RKA-KL yang benar serta prosedur
dan persyaratan tata cara revisi anggaran,
sehingga kualitas RKA-KL menjadi semakin baik
dan tersusun dengan benar sesuai ketentuan
yang berlaku, yang pada akhirnya
dapat mempercepat proses penyelesaian.
b. Sosialisasi PMK Nomor 100/PMK.02/2010
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar
Biaya Khusus.
c. Untuk mendukung proses penelaahan dan
penyusunan SBK telah diterbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar
Biaya Khusus. Pada tahun 2010, dilaksanakan
sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 10
Mei 2010 dan diikuti oleh seluruh Kementerian/
Lembaga yang menjadi mitra DJA dan dihadiri
oleh para pejabat eselon I dan II dari
Kementerian/Lembaga dimaksud.
D. Specific Cost Standard (SBK)
The Specific Cost Standard (SBK) is the cost of
producing a certain activity output. It is an
accumulation of the activity»s input component costs,
all of which are stated as activity output cost.
In 2010, DGB issued 2874 SBKs right on schedule.
E. Budgeting Policy Socialization
a. The socialization of Minister of Finance Finance
Regulation Number 69/PMK.02/2010 and Review
on the implementation of Minister of Finance
Finance Regulation Number 104/PMK.02/2010
To enhance the knowledge of budget officers
from line ministries, DGB has organized classes to
facilitate the socialization and review of the above
regulations. The objective of this activity is to
ensure that the line ministries have a common
understanding and perception in terms of RKA-KL
and budget revision procedures and requirements
and, therefore, speed up the entire process.
b. The socialization of Minister of Finance Regulation
Number 100/PMK.02/2010 on Cost Standards for
Fiscal Year 2011 and Director General of Budget
Regulation Number 02/AG/2010 on Specific Cost
Standard Formulation Guideline.
c. To support SBK formulation and analysis, Minister
of Finance Regulation Number 100/PMK.02/2010
on Cost Standards for Fiscal Year 2011 and
Director General of Budget Regulation Number
02/AG/2010 on Specific Cost Standard
Formulation Guideline has been issued. In 10 May
2010, DGB organized a dissemination session on
both regulations. The venue was attended by
echelon I and II officials from all ministries and
agencies.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
80
Tujuansosialisasi tersebut adalah untuk
meningkatkankemampuan K/L dalam menyusun
SBK, sehingga usulan SBK yang diajukan oleh K/L
sesuai dengan ketentuan, dengan kualitas SBK
yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.
d. Sosialisasi PMK Nomor 56/PMK.02/2010
tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan
Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract)
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
F. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
alokasi dan realisasi anggaran K/L
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahap, dimana pada tahap I dilaksanakan monitoring
dan evaluasi penganggaran K/L sampai dengan
Triwulan I TA 2010, dengan tujuan utama untuk
mengukur akurasi data pagu dan realisasi anggaran
satker K/L terhadap database SAPSK, serta
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi satker dalam pengelolaan anggaran.
Pada tahap II, fokus kegiatan selain mengukur
akurasi data pagu dan realisasi anggaran (sampai
dengan Triwulan II TA 2010), juga memonitor
pemahaman K/L dan pelaksanaan norma-norma
penganggaran yang telah dikeluarkan DJA, berupa
PMK mengenai Juknis Penyusunan RKA-KL, Juknis
Revisi dan Standar Biaya Umum. Untuk mencapai
tujuan tersebut, jumlah satker responden
diperbanyak dan melakukan penyempurnaan
terhadap kuesioner yang dibagikan kepada satker.
Hasil dari kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai
rekomendasi dan masukan bagi unit di DJA dalam
rangka membuat dan menyusun kebijakan baru di
masa yang akan datang.
G. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SBK 2011
Sebagaimana diketahui, dalam penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator
kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar
Biaya Khusus merupakan faktor penting yang
diperlukan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja.
The objective of the activity was to enhance the
ministries/agencies capabilities in producing better
quality SBK proposals that are in line with the
prevailing regulations.
d. The socialization of Minister of Finance
Regulation Number 56/PMK.02/2010 on the
Procedure of Multiyears Contract Proposal and
Approval in Government Goods/Services
Procurement.
F. Ministry/Agency Budget Allocation and
realization management monitoring and
evaluation
Ministry/Agency Budget Allocation and Realization
Management Monitoring and Evaluation
The monitoring and evaluation was implemented in
two phases, the first of which covered ministry/
agency budgeting up to the first quarter of FY 2010.
The main objective is to measure the accuracy of
ministry/agency work units» budget ceiling and
realization data in comparison with the SAPSK
database as well as to identify budget management
problems faced by the work units.
The focal point of the second phase, aside from
measuring budget ceiling and realization data
accuracy, was to monitor the ministries/agencies»
comprehension on budgeting norms and the
implementation of various budgeting norms issued
by the DGB, namely the Minister of Finance
Regulation on RKA-KL Formulation Guideline,
Budget Revision Guideline and General Cost
Standard. To accomplish those objectives, DGB
decided to enlarge the number of respondents and
revised the questionnaire to be distributed to the
work units. The survey result would serve as
recommendations and inputs for DGB units in
constructing new policies in the future.
G. Technical Assistance for SBK 2011
The implementation of Performance Based
Budgeting requires performance indicator, cost
standard, and performance evaluation.The Specific
Cost Standard is an important element of
Performance Based Budgeting.
BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
81
Dengan adanya SBK, dapat diketahui alokasi dana
yang diperlukan dalam pencapaian keluaran suatu
kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/
Lembaga.
Penyusunan SBK telah dimulai sejak tahun 2006.
Dari tahun ke tahun, jumlah SBK yang disusun terus
mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah
SBK tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup
drastis karena pada tahun 2010 terjadi beberapa
perubahan mendasar dalam sistem penganggaran,
yang berpengaruh terhadap kriteria SBK. Sementara
itu, dari semua SBK yang telah disusun tersebut,
masih terdapat SBK yang belum sepenuhnya
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Juknis
SBK.
Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar
tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif
kepada K/L, khususnya yang menjadi mitra kerja
Direktorat Jenderal Anggaran sehingga terdapat
kesamaan persepsi terhadap kebijakan/norma baru
yang telah ditetapkan antara Direktorat Jenderal
Anggaran dan K/L.
H. Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain-
lain (BA BUN BSBL)
Pada tahun 2010 telah diterbitkan 12 PMK dengan
rincian 11 PMK tentang tata cara penyediaan,
pencairan BA BUN dan 1 PMK tentang realokasi BA
BUN. PMK dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/
PMK.02/2010 tanggal 14 Juni 2010 mengenai
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi
Pupuk;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/
PMK.02/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi
Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana Sehat;
It enables DGB to measure the fund allocation
required to produce a certain output of an activity
conducted by a particular ministry or agency.
The use of SBK was initiated in 2006. In the
following years, the number of SBKs was increasing.
However, the number of SBKs for 2011 significantly
dropped due to several fundamental changes in the
budgeting system that were implemented in 2010,
which influenced the criteria of SBK. Meanwhile, of
all proposed SBK, some did not comply with the
criteria set by the SBK guideline.
Such significant changes naturally require more
intensive socialization to the ministries and agencies,
especially the Directorate General Budget»s
counterparts, to ensure common perception of both
DGB and the ministries and agencies regarding the
new policies/norms.
H. State Treasurer Budget Unit for Subsidy
Expenditures and Other Expenditures
(BABUN BSBL)
In 2010, 12 Minister of Finance Regulations related
to State Treasurer Budget Unit (BABUN) were issued.
Eleven regulations were about the procedures of
provision and disbursement of BABUN while one was
on BABUN reallocation. The regulations are as
follow:
1. Minister of Finance Regulation no. 120/PMK.02/
2010 dated 14 June 2010 on the Procedure of
Fertilizer Subsidy Budget Provision, Calculation,
Disbursement, and Reporting.
2. Minister of Finance Regulation no. 124/PMK.02/
2010 dated 2 July 2010 on Procedure of Modest
and Sanitary Housing Subsidy Through Modest
and Sanitary Housing Loan Provision,
Disbursement, and Reporting;
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
82
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/
PMK.02/2010 tanggal 5 Juli 2010 mengenai
Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan
Rendah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/
PMK.02/2010 tanggal 19 Juli 2010 mengenai
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi
Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida,
dan Kedelai Bersertifikat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/
2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Pos;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/
2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan
Kereta Api Kelas Ekonomi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/
2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkatan
Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/
2010 tanggal 1 September 2010 mengenai
Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Pencarian, dan Pertanggungjawaban Bantuan
Langsung Pupuk;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/
2010 tanggal 14 September 2010 mengenai Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih
Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul;
3. Minister of Finance Regulation no. 125/PMK.02/
2010 dated 5 July 2010 on Rice Subsidy for Low
Income Community;
4. Minister of Finance Regulation no. 129/PMK.02/
2010 dated 19 July 2010 on the Procedure of
Subsidy Provision, Disbursement, and Reporting
for Non-Hybrid Rice, Composite Corn, Hybrid
Corn, and Certified Soy Seed.
5. Minister of Finance Regulation no. 155/PMK.02/
2010 dated 1 September 2010 on the Procedure
of Provision, Disbursement, and Reporting of
Postal Public Service Obligation Implementation
Fund;
6. Minister of Finance Regulation no. 156/PMK.02/
2010 dated 1 September 2010 on the Procedure
of Provision, Disbursement, and Reporting of
Public Service Obligation Implementation Fund for
Economy Class Train;
7. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/
2010 dated 1 September 2010 on the Procedure
of Public Service Obligation Implementation Fund
Provision, Disbursement, and Reporting for Sea
Transportation of Economy Class Passenger;
8. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/
2010 dated 1 September 2010 on the Procedure
of Fertilizer Aid Budget Provision, Disbursement,
and Reporting;
9. Minister of Finance Regulation no. 157/PMK.02/
2010 dated 14 September 2010 on Procedure for
Providing, Disbursing, and Reporting National
Seed and High-Yield Seed Aid Reserve Fund ;
BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation
Annual Report 2010Directorate General of Budget
83
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/
PMK.02/2010 tanggal 27 September 2010
mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tanggal
2 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Subsidi Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan
Rumah Sederhana Sehat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/
PMK.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010
mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran
Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian/
Lembaga Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/
PMK.02/2010 tanggal 23 November 2010
mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan
Langsung Pupuk dan Bantuan Langsung Sarana
Produksi Pertanian.
Total Pagu BSBL adalah sebesar
Rp.332.492.8222.465.112, sedangkan yang
dialokasikan kepada K/L selama tahun 2010 hanya
sebesar Rp.303.601.199.404.111 atau sebesar 91%
dari pagu anggarannya. Target yang ditetapkan pada
tahun 2010 adalah 99% dari pagu anggaran untuk
BSBL. Dengan demikian karena indikator efisiensi
penggunaan dana BA BUN khusus BSBL adalah
minimize maka realisasi efisiensi penggunaan BA
BUN khusus BSBL adalah melebihi target yang telah
ditetapkan. Untuk penyelesaian dokumen SP RKA-KL
khusus BA BUN (selain BA 999.05) pada tahun 2010
adalah sebanyak 256 SP RKA-KL yang diselesaikan
secara tepat waktu. Sedangkan untuk penyelesaian
revisi anggaran BA BUN khusus BSBL, telah
diselesaikan sebanyak 22 revisi.
I. Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
Pada tahun 2010, telah diselesaikan 2 usulan
kontrak tahun jamak, yaitu dari Kejaksaan Agung
dan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat
diselaikan secara tepat waktu.
10. Minister of Finance Regulation no. 171/PMK.02/
2010 dated 27 September 2010 on the
amendment of Minister of Finance Regulation
no. 124/PMK.02/2010 dated 2 July 2010 on
Procedure of Modest and Sanitary Housing
Subsidy Through Modest and Sanitary Housing
Loan Provision, Disbursement, and Reporting;
11. Minister of Finance Regulation no. 187/PMK.02/
2010 dated 26 October 2010 on Procedure for
Expenditure Budget Firement from State
Treasurer Budget Unit for Other Expenditure
Manager (BA 999.08) to Ministry/Agency Budget
Unit for Fiscal Year 2011;
12. Minister of Finance Regulation no. 203/PMK.02/
2010 dated 23 November 2010 on Procedure for
Providing, Disbursing, and Reporting Fertilizer Aid
and Agriculture Production Tools Aid.
The total ceiling of Subsidy Expenditures and Other
Expenditures (BSBL) is Rp.332.492.8222.465.112,-.
From that sum only Rp.303.601.199.404.111,-, or
91% of the ceiling, was allocated to ministries and
agencies. The targeted realization rate for 2010 was
actually 99%. However since the State Treasure
Budget Unit (BABUN) fund usage efficiency indicator
was characterized as minimize, the realized rate can
be considered as exceeding the set target.
In terms of SP RKAKL document for BABUN (other
than BA 999.05) completion, in 2010 256 SP RKAKL
were completed within schedule. In the same year
DGB also finalized 22 BABUN for BSBL budget
revision.
I. Multiyears Contract Approval Proposal
In 2010, DGB received two Multiyears Contract
Approval Proposal (proposed by Attorney General»s
Office and Ministry of Law and Human Rights and
processed both as scheduled.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
84
Penerimaan NegaraBukan Pajak
Non-Tax Revenues
Bab 5Chapter 5
Annual Report 2010Directorate General of Budget
85
Pencapaian PNBP per tanggal 31 Desember 2010
mencapai Rp269.374,72 miliar rupiah atau 108,98%
dari target yang ditetapkan dalam APBN-P Tahun
2010 sebesar Rp247.176,36 miliar rupiah.
Secara rinci capaian PNBP tahun 2010 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
By 31 December 2010, non-tax revenues reached
Rp269,374.72 billion rupiah. It exceeded the target
of the Revised Indonesian Budget 2010, amounting
to Rp247,176.36 billion Rupiah, by 108.98%.
Details of Non-Tax Revenues in 2010 are
presented below.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
86
1. Subsidi Energi
Subsidi energi yang dikelola oleh DJA adalah jenis
BBM Tertentu (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan
Bakar Nabati/BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik. Pagu anggaran dan
perkiraan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Tahun Anggaran
2010, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
1. Energy Subsidy
The Directorate General of Budget has been
managing disbursement of energy subsidies for
certain types of fuels (fossil fuel and bio fuel), 3-
kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) and
electricity. Budget ceiling and projected spending on
subsidy for certain types of fuels, 3-kilogram LPG and
electricity in 2010 are presented in table 2 below.
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
87
a) Subsidi Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg
Asumsi yang digunakan dalam perhitungan subsidi
Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun
Anggaran 2010 (APBN, APBN-P, Revisi DIPA, dan
Perkiraan Realisasi), dijelaskan sebagaimana pada
Tabel 3 berikut ini.
Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010, pagu subsidi
Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan
sebesar Rp88,89 triliun dengan asumsi antara lain
ICP sebesar US$80,00/barel dan nilai tukar
Rp9.200,00 per US$ 1. Berdasarkan perkembangan
realisasi harga produk BBM internasional (Mid Oil
Platt»s Singapore/MOPS) yang menjadi salah satu
dasar perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu yang
lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan MOPS
dalam APBN-P Tahun 2010, maka dalam TA 2010
telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA). Berdasarkan asumsi perhitungan
antara lain ICP US$79,28/barel dan nilai tukar
Rp9.043,23,00/US$, pagu subsidi Jenis BBM Tertentu
dan LPG Tabung 3 Kg disesuaikan menjadi sebesar
Rp83,18 triliun. Dalam Revisi DIPA tersebut, sudah
termasuk alokasi anggaran dana untuk pembayaran
kekurangan subsidi BBM Tahun Yang Lalu (2003 s.d
2009) sebesar Rp6,69 triliun dan pembayaran
kekurangan subsidi LPG Tahun Yang Lalu (2007 s.d
2009) sebesar Rp0,18 triliun.
a) Subsidy for certain types of fuels and
3-kilogram LPG
Table 3 below provides detailed information about
the assumptions on which calculation of subsidies for
certain types of fuels and 3-kilogram LPG in Fiscal
Year 2010 bases.
The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010
set the maximum subsidy for certain types of fuels
and 3-kilogram LPG at Rp88.89 trillion, assuming,
among others, that the ICP (Indonesian Crude Price)
would be at USD 80.00 per barrel and the exchange
rate would be at Rp9,200.00 per USD 1. Since the
actual Mid Oil Platt»s Singapore/MOPS - the basis to
estimate subsidy for certain types of fuels - was
lower than the one used in the Revised Indonesian
Budget 2010, the Issuance of Spending Authority for
Fiscal Year 2010 needed revision. In the revised
Issuance of Spending Authority, the ICP was assumed
to be at USD 79.28 per barrel and the exchange rate
at Rp9,043.23/ USD 1. As a result, the maximum
subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG
was lowered to Rp83.18 trillion. The revised Issuance
of Spending Authority also allocated budget to cover
the shortage of fuel subsidy in the previous years
(2003 to 2009) amounting to Rp0.18 trillion.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
88
Berdasarkan realisasi pembayaran, subsidi Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran
2010 menjadi sebesar Rp82,35 triliun atau sebesar
92,64% dari pagu dalam APBN-P 2010 atau 99,00%
dari pagu dalam Revisi DIPA. Perhitungan tersebut
didasarkan pada realisasi ICP sebesar US$78,08/barel
untuk periode Januari s.d Desember 2010 atau
US$79,36/barel untuk periode Desember 2009 s.d
Nopember 2010 dan nilai tukar Rp9.041,28 per
US$1.
Realisasi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg tersebut, termasuk realisasi
pembayaran kekurangan subsidi Tahun Yang Lalu
sebesar Rp6,86 triliun, dengan rincian :
• Pembayaran kekurangan subsidi BBM Tahun Yang
Lalu (2003 - 2009) sebesar Rp6.69 triliun;
• Pembayaran kekurangan subsidi LPG Tahun Yang
Lalu (2007 s.d 2009) sebesar Rp0,17 triliun.
Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 secara final
mengacu pada hasil audit oleh auditor yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg, dalam Tahun 2010 terdapat
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya sebesar Rp0,20
triliun. Pendapatan yang diperoleh tersebut
sebenarnya bukan merupakan pendapatan yang
ditargetkan di dalam APBN, namun berasal dari
pengembalian sisa dana cadangan subsidi BBM dan
LPG TA 2009, dengan rincian sebagai berikut:
• Sisa dana cadangan subsidi LPG Rp0,12 triliun
• Sisa dana cadangan subsidi minyaktanah Rp0,08
triliun +/+
• Total pengembalian belanja Rp0,20 triliun
Sisa dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp0,20
triliun tersebut telah disetorkan ke Rekening Nomor
502.00000 Bendahara Umum Negara (BUN) pada
bulan Februari 2010 sebagai PNBP dengan akun
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni
Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 423913).
The actual spending for certain types of fuels and 3-
kilogram LPG during Fiscal Year 2010 was lower,
reaching Rp82.35 trillion. It was 92.64% of the
ceiling of the Revised Indonesian Budget 2010 or
99.00% of the ceiling of the Revised Issuance of
Spending Authority. The calculation was an outcome
of the actual ICP which was at USD 78.08 per barrel
from January to December 2010 or USD 79.36 per
barrel from December 2009 to November 2010 and
the exchange rate was at Rp9,041.28 per USD 1.
The detailed information about the actual spending
on certain types of fuels and 3-kilogram LPG,
including spending on subsidy shortage in the
previous years amounting to Rp6.86 trillion, is
provided below:
• The shortage of fuel subsidy in the previous years
(2003 - 2009) amounting to Rp6.69 trillion;
• The shortage of LPG subsidy in the previous years
(2007 to 2009) amounting to Rp0.17 trillion.
The estimated subsidy for certain types of fuel and 3-
kilogram LPG in Fiscal Year 2010 was in accordance
with the results of an audit by legally-approved
auditors.
2010 also saw Restitution of Other Expenditure
amounting to Rp0.20 trillion. The restitution, which
was not target of the Indonesian Budget, came from
reserved fund for fuels and LPG subsidy in Fiscal Year
2009 as detailed below:
• Remaining reserved fund for LPG subsidy
Rp0.12 trillion
• Remaining reserved fund for kerosene subsidy
Rp0.08 trillion +/+
• Restituted Expenditure in total
Rp0.20 trillion
In February 2010 the remaining reserved fund /PSO
amounting to Rp0.20 trillion was deposited in
account of the General Treasurer (BUN) number
502.00000. It was recorded as Non-Tax Revenues
and listed under Restitution of Other Expenditure in
purely Rupiah from the Previous Fiscal Year (MAP
423913).
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
89
Dalam Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) badan usaha
penyedia dan pendistribusi Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg yaitu PT. Pertamina (Persero)
sebagai badan usaha utama untuk Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan 2 (dua) badan
usaha pendamping penyedia dan pendistribusi Jenis
BBM Tertentu yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (BBM
Jenis Minyak Solar) dan PT. PETRONAS Niaga
Indonesia (BBM Jenis Premium). Realisasi
pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG
Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 berdasarkan
badan usaha pelaksana PSO adalah sebagai berikut:
• PT. Pertamina (Persero) Rp82,29 triliun
• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0,04 triliun
• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0,02 triliun
b) Subsidi Listrik
Perhitungan subsidi listrik menggunakan asumsi-
asumsi yang berbeda dengan perhitungan subsidi
BBM, BBN, dan LPG. Asumsi yang digunakan dalam
perhitungan subsidi listrik dapat dilihat pada Tabel 4
di bawah ini.
There were three business enterprises in 2010 that
provided and distributed certain types of fuels and 3-
kilogram LPG. There was PT. Pertamina (Persero), the
chief provider and distributor, and two assisting
enterprises, PT. AKR Corporindo Tbk (diesel fuel) and
PT. PETRONAS Niaga Indonesia (Premium gas). The
actual spending on subsidy for certain types of fuels
and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010 based on the
business enterprises is as follows:
• PT. Pertamina (Persero) Rp82.29 trillion
• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0.04 trillion
• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0.02 trillion
b) Subsidy for Electricity
Assumptions of electricity subsidy estimation were
different from that of fuel, bio fuel and LPG subsidy
calculation. The assumptions to estimate subsidy for
electricity are shown in Table 4 below.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
90
Dalam APBN-P TA 2010 tersebut, pagu subsidi listrik
ditetapkan sebesar Rp55.106,3 miliar. Dalam
perkembangannya, realisasi subsidi listrik TA 2010
diperkirakan mencapai sebesar Rp62.808,78 miliar.
Tambahan pagu sebesar Rp7.702,48 miliar
(Rp62.808,78 miliar - Rp55.106,30 miliar), menurut
PT. PLN (Persero) terutama disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut :
1) Kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik
karena kenaikan biaya BBM sebesar Rp19.435,10
miliar, dengan uraian :
• Penambahan kebutuhan BBM untuk mengatasi
pemadaman dan program gerakan sehari sejuta
sambungan baru sekitar 365.983 Kl atau ekivalen
Rp2.230,40 miliar;
• Penambahan kebutuhan BBM karena
berkurangnya pasokan gas alam sebesar 12.182
BBTU dari semula 320.846 BBTU menjadi 308.664
BBTU, sehingga terdapat tambahan BBM sebesar
306.965 Kl atau ekivalen sebesar Rp1.870,70
miliar.
• Berkurangnya pemakaian batubara akibat
keterlambatan penyelesaian PLTU Batubara sebesar
6.53 juta ton dari semula 30,349 juta ton menjadi
23,82 juta ton, sehingga menambah pemakaian
BBM sebesar 2.299.888 Kl atau ekivalen sebesar
Rp14.016,00 miliar.
• Lain-lain sebesar Rp1.318, 00 miliar.
2) Penurunan Pokok Penyediaan Tenaga Listrik
karena penurunan biaya bahan bakar batubara, gas
alam, pemeliharaan, pembelian listrik swasta, beban
pinjaman dan lain-lain sebesar Rp12.062,00 miliar.
3) Selanjutnya kenaikan BPP tersebut digunakan
sebagai input dalam formula subsidi listrik dengan
menggunakan marjin sebesar 8% akan
menghasilkan tambahan alokasi subsidi listrik
sebesar Rp7.702,48 miliar.
The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010
set the maximum subsidy for electricity at
Rp55,106.3 billion. However, later forecast showed
that the actual subsidy was predicted to go beyond
that figure reaching Rp62,808.78 billion. PT. PLN
(Persero) explained that the gap, amounting to
Rp7,702.48 billion (Rp62,808.78 billion -
Rp55,106.30 billion), was created by:
1) A hike in Basic Cost of Providing Electricity
amounting to Rp19,435.10 billion triggered by an oil
price increase is explained below:
• To cope with blackouts and to support one million
new installations per day program, there had been
a need for additional 365,983 kiloliters of oil which
equals to Rp2,230.40 billion;
• A rising need for fuel to make up for decreasing
natural gas supply from previously 320,846 BBTU
into 308,664 BBTU. The gap, amounting to 12,182
BBTU, was compensated by 306,965 kiloliters of
oil, which equals to Rp1.870,70 billion.
• Overdue completion of a coal-burning power
plant, the need for coal had decreased from
30.349 million tons into 23.82 million tons. As a
result, there had been an increase in the need for
oil amounting to 2,299,888 kiloliters or equals to
Rp14,016.00 billion.
• Other expenditures amounting to Rp1,318.00
billion.
2) A decrease in Electric Power Supply Principals
because of lower costs of fuel, coal, natural gas,
maintenance, private electricity purchase from
private companies, loans and other expenses
amounting to Rp12,062.00 billion.
3) The new, higher Basic Cost of Providing Electricity
was used as a basis to calculate electricity subsidy.
With the margin of 8%, the calculation resulted in a
need to allocate additional electricity subsidy
amounting to Rp7,702.48 billion.
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
91
Pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan
Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan
tingkat I/pembahasan RUU tentang APBN TA 2010
per tanggal 20 Agustus s.d. 17 September 2009 dan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan
Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I/
pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.47
Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 beserta nota
perubahannya per tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2010,
telah disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1) Pembayaran subsidi listrik dilakukan sesuai realisasi
dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
2) Penyediaan cadangan risiko fiskal guna
mengantisipasi kekurangan pasokan gas untuk PT
PLN (Persero).
Menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja dimaksud,
dalam Undang-Undang APBN-P 2010 telah
dialokasikan dana cadangan risiko fiskal tahun 2010
sebesar Rp6.000,00 miliar, yang antara lain untuk
cadangan risiko perubahan harga gas PT PLN
(Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar.
Menimbang perkiraan kebutuhan subsidi listrik
tahun 2010 dan memperhatikan telah tersedianya
dana cadangan risiko fiskal untuk perubahan harga
gas PT PLN (Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar,
terhadap pagu subsidi listrik dalam APBN-P TA 2010
sebesar Rp55.106,30 miliar kembali direvisi dengan
menambahkan pagu murni subsidi listrik tahun 2010
sebesar Rp2.500,00 miliar sehingga total pagu
subsidi listrik setelah revisi menjadi Rp57.606,30
miliar (Rp55.106,30 miliar + Rp2.500,00 miliar).
Penambahan pagu subsidi listrik sebesar Rp2.500,00
miliar dimaksud dilakukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1) Penambahan alokasi subsidi listrik dimaksudkan
untuk mengurangi beban fiskal subsidi listrik pada
tahun berikutnya.
2) Alokasi fiskal yang disediakan dalam APBN-P TA
2010 untuk perubahan harga gas PT PLN (Persero)
hanya sebesar Rp2.500,00 miliar.
A discussion between Budget Committee of the
Parliament and the Government about the
Indonesian Budget 2010 bill, which lasted from
August 20 to September 17, 2009, an another
discussion about bill on amendment to Act No.47 of
2009 on the Indonesian Budget 2010 along with its
notes, which took place from April 9 to May 1, 2010,
produced a decision that:
1) Electricity subsidy should be disbursed according
to actual need while considering the capacity of the
budget.
2) A fiscal risk reserve should be generated to
anticipate a drop in gas supply for PT PLN (Persero).
To accommodate results of the discussions, the
Revised Indonesian Budget 2010 Law allocated fiscal
risk reserve fund amounting to Rp6,000.00 billion.
The amount already included Rp2,500.00 billion to
anticipate gas price hike.
Considering the increasing need for electricity
subsidy in 2010 and the availability of fiscal risk
reserve fund - amounting to Rp2,500.00 billion - to
anticipate gas price hike, the maximum electricity
subsidy in the Revised Indonesian Budget 2010 had
been raised from previously Rp55,106.30 billion to
Rp57,606.30 (Rp55,106.30 billion + Rp2,500.00
billion). An extra Rp2,500.00 billion was meant to:
1) To relief the fiscal burden of subsidies on
electricity in the following year.
2) Reserve fund - to anticipate gas price hike -
allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 was
only Rp2,500.00 billion.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
92
Sesuai hasil audit BPK RI, masih terdapat
kekurangan subsidi listrik tahun 2009 sebesar
Rp8.580.473.788.161. Terhadap jumlah dimaksud
telah dilaksanakan pembayarannya pada tahun 2010
sebesar Rp4.000.000.000.000, sehingga sisa
kekurangan tahun 2009 yang belum dibayarkan
kepada PT PLN (Persero) adalah sebesar
Rp4.580.473.788.161,00.
2. Monitoring dan Evaluasi
Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap 40 (empat puluh)
subyek terkait PNBP, yang terdiri dari 16 (enam belas)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 8 (delapan)
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), 10 Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dan 6 Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) Panas Bumi serta telah
dilakukan uji petik dalam rangka verifikasi data/
dokumen pendistribusian/penjualan Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing
kelompok subyek PNBP pada Tahun Anggaran 2010
tersebut, dapat dijelaskan pada bagian
di bawah ini.
a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap 16 (enam belas)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu (1) PT.
Semen Gresik, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT. Semen
Baturaja (persero), (4) PTPN VI (persero), (5) PTPN VII
(persero), (6) PTPN VIII (persero), (7) PTPN IX
(persero), (8) PT. Dahana (persero), (9) PT. LEN
Industri (persero), (10) PT. INTI (persero), (11) PT.
Pindad (persero), (12) Perum Jasa Tirta I (persero),
(13) Perum Jasa Tirta II (persero), (14) PT. Pos
Indonesia (persero), (15) PT. Kereta Api (persero), dan
(16) PT. Dirgantara Indonesia (persero).
Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP di masa
mendatang, kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP
terhadap beberapa BUMN tersebut, menghasilkan
beberapa rekomendasi, sebagai berikut :
Results of an audit by State Audit Agency showed
that there had been a shortage of electricity subsidy.
Of the total need for electricity subsidy in 2009
amounting to Rp8,580,473,788.161,00, a sum of
Rp4,000,000,000,000 had been paid in 2010.
This means that there is still the remaining
Rp4,580,473,788,161,00 waiting for a settlement
with PT PLN (Persero).
2. Monitoring and Evaluation
There were 40 (forty) agencies related to Non-Tax
Revenues that became subjects of monitoring and
evaluation in 2010. They comprised 16 (sixteen)
State-Owned Enterprises, 8 (eight) Contractors
holding Cooperation Contract, 10 (ten) Tax Services
Offices and 6 (six) geothermal Mining Working
Areas. To verify data about sales and distribution of
certain types of fuels and 3-kilogram LPG, a sampling
test had been conducted. Details about this
monitoring and evaluation activities are presented
below.
a) State-Owned Enterprises (SOE)
Sixteen State-owned Enterprises that became
subjects of monitoring and evaluation activities in
2010 were PT. Semen Gresik, PT. Krakatau Steel, PT.
Semen Baturaja (persero), PTPN VI (persero), PTPN VII
(persero), PTPN VIII (persero), PTPN IX (persero), PT.
Dahana (persero), PT. LEN Industri (persero), PT. INTI
(persero), PT. Pindad (persero), Perum Jasa Tirta I
(persero), Perum Jasa Tirta II (persero), PT. Pos
Indonesia (persero), PT. Kereta Api (persero) and
PT. Dirgantara Indonesia (persero).
To improve Non-Tax Revenue management in the
future, several recommendations had been
produced:
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
93
1) Terhadap 16 BUMN tersebut, pada Tahun Buku
2010 diproyeksikan memperoleh laba, seyogyanya
pada tahun 2011 tetap dikenakan kewajiban
membayaran dividen dengan memperhatikan kondisi
keuangan perusahaan, kecuali PT. Pos Indonesia dan
PT. Dirgantara Indonesia walaupun laba tapi masih
akumulasi rugi.
2) Khusus BUMN PT. Krakatau Steel, PT. Semen
Gresik dan PT. Semen Baturaja seyogyanya dividen
POR-nya minimal sama dengan Tahun Anggaran
2010.
3) Terhadap 11 BUMN yaitu PT. Dahana, Perum Jasa
Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta Api, PTPN VI,
PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN Industri dan
Perum Jasa Tirta I dikenakan dividen POR lebih besar
dari Tahun Anggaran 2010, dengan pertimbangan
pertumbuhan labanya sekitar 10% s.d. 20%.
4) Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan
Kementerian BUMN perlu ditingkatkan terutama
pada saat merencanakan dan menetapkan target
dividen dalam APBN.
5) Perencanaan target dividen terhadap masing-
masing BUMN, perlu diinformasikan kepada masing-
masing BUMN yang bersangkutan, sehingga
perusahaan dapat mempersiapkan rencana
pembayaran dividen dengan pengeluaran untuk
investasi.
b) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap 8 (delapan)
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu PT.
Pertamina EP, PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu,
PT. Pertamina EP Field Rantau, PT. Medco EP, PT.
Kideco, PT. BOB BSP Pertamina Hulu, PT. Kondur
Petroleum, dan PT. Vico.
c) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh)
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama
berlokasi di Garut, Sukabumi, Tigaraksa, Bogor,
Cilegon, Bangka, dan Bandung, serta KPP Madya di
Bekasi dan Bandung.
1) Although those SOEs were already projected to
earn profits in 2010, they should be held liable for
paying dividend to shareholders while taking into
account the company»s financial condition. Exception
is given to PT. Pos Indonesia and PT. Dirgantara
Indonesia which still accumulated losses.
2) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Krakatau
Steel, PT. Semen Gresik and PT. Cement Baturaja
should be at least equal to the amount they paid in
Fiscal Year 2010.
3) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Dahana,
Perum Jasa Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta
Api, PTPN VI, PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN
Industri dan Perum Jasa Tirta I should be greater than
the amount they paid in Fiscal Year 2010 considering
the fact their profits had grown by 10% to 20%.
4) There should be better coordination between the
Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned
Enterprises when planning and setting projected
dividend stated in the Indonesian Budget.
5) All State-Owned Enterprises should be made
aware of the projected dividend set for them so that
they are able to plan dividend payout and
investment.
b) Contractors holding Cooperation Contract
Eight contractors holding Cooperation Contract that
became subjects of monitoring and evaluation
activities in 2010 were PT. Pertamina EP, PT.
Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT. Pertamina EP
Field Rantau, PT. Medco EP, PT. Kideco, PT. BOB BSP
Pertamina Hulu, PT. Kondur Petroleum and PT. Vico.
c) Tax Services Offices
Ten Tax Services Offices that became subjects of
monitoring and evaluation activities in 2010 were
Pratama Tax Services Offices in Garut, Sukabumi,
Tigaraksa, Bogor, Cilegon, Bangka and Bandung,
and Madya Tax Services Offices in Bekasi and
Bandung.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
94
Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP
serta penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung
3 Kg tersebut di atas, telah dilakukan juga
monitoring terhadap kegiatan usaha hilir migas pada
Tahun 2010. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan
PNBP tersebut, PNBP dari kegiatan usaha hilir migas
yang disampaikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas
pada Tahun 2010 mencapai Rp459.390.176.811,00.
Apabila dibandingkan dengan target PNBP dari BPH
Migas dalam APBN-P TA 2010 sebesar
Rp433.300.829.578,00, maka realisasi PNBP dari
BPH Migas Tahun 2010 melampaui target sebesar
6,02%. Berikut ini disampaikan perbandingan PNBP
dari BPH Migas dalam Tahun Anggaran 2010.
Dalam Tabel 5 PNBP dari BPH Migas berikut ini, baik
sektor BBM maupun sektor Gas Bumi, telah
melampaui target yang telah ditetapkan. PNBP dari
BPH Migas Tahun Anggaran 2010 sebesar
Rp459.390.176.811,00 tersebut, bersumber dari
penyetoran iuran dari 39 (tiga puluh sembilan) badan
usaha yang bergerak di bidang pendistribusian BBM
dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
Rekomendasi terhadap penyaluran Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg, sebagai berikut :
1) Perlunya dilakukan monitoring dan rekonsiliasi
data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung
3 Kg antara depot/instalasi/SPBBE dengan lembaga
penyalur sehingga tidak terjadi perbedaan
pencatatan data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg bagi yang diterima maupun yang
dijual ke konsumen pengguna.
2) Badan Usaha pelaksana PSO perlu membuat
format pencatatan yang seragam bagi seluruh
lembaga penyalur yang menyalurkan Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.
Monitoring and evaluation in 2010 were also held in
downstream Oil and Gas business activities. Findings
showed that Non-Tax Revenues generated by
downstream Oil and Gas business activities in 2010,
as reported by Oil and Gas Downstream Regulatory
Body, reached Rp459,390,176,811.00. Compared to
the target of the Revised Indonesian Budget 2010
amounting to Rp433,300,829,578.00, the actual
Non-Tax Revenues from downstream Oil and Gas
business activities exceeded by 6.02%.
Table 5 below shows that the actual Non-Tax
Revenues generated by Oil and Gas Downstream
Regulatory Body, which surpassed the target, came
from fees paid by 39 (thirty-nine) companies in oil
distribution and gas piping.
Presented below are recommended measures in
distribution of certain types of fuels and 3-kilogram
LPG:
1) Documents of depots/installations/LPG Filling
Stations about certain types of fuels and 3-kilogram
LPG need reconciliation to minimize discrepancies
between the amount of fuel and LPG they receive
and they sell to consumers.
2) All enterprises carrying out Public Service
Obligation have to make sure that suppliers
distributing subsidized certain types of fuels and 3-
kilogram LPG use a standardized format to record
transactions.
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
95
3) Badan Usaha pelaksana PSO agar meningkatkan
koordinasi internal baik antara kantor pusat dengan
Unit Pemasaran dan depot/instalasi/SPBBE.
4) Meskipun Badan Usaha pelaksana PSO khususnya
PT. Pertamina (Persero) mempunyai usaha berupa
stasiun pengisian BBM, namun tidak dapat/
diperbolehkan melakukan pengalihan/switch BBM
dari satu stasiun pengisian BBM ke satu stasiun
pengisian BBM yang lain.
5) Agar sumber data yang berkaitan dengan Jenis
BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang
dikeluarkan oleh Badan Usaha pelaksana PSO baik
pusat maupun Unit Pemasaran, Unit Gas Domestik
dan depot/instalasi/SPBBE adalah sama. Dengan
demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi
perbedaan data oleh auditor pemeriksa.
6) Secara bertahap penggantian subsidi Jenis BBM
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT. Pertamina
(Persero) didasarkan pada titik serah di konsumen
pengguna seperti yang diberlakukan terhadap PT.
AKR Corporindo Tbk dan PT. PETRONAS Niaga
Indonesia. Saat ini titik serah penggantian subsidi
Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg masih di
lembaga penyalur.
3. Sosialisasi PNBP
Pada tahun 2010 telah dilakukan 7 (tujuh) frekuensi
sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
PNBP. Peraturan perundang-undangan yang
disosialisasikan berupa Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Menteri keuangan (PMK) dan Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) pada kota Banjarmasin,
Palembang, Jakarta, Manado, dan Balikpapan.
4. Penyusunan Peraturan
Pada Tahun Anggaran 2010, telah diselesaikan
penyusunan berbagai peraturan perundang -
undangan di bidang PNBP, yang terdiri dari 6 (enam)
Peratutan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan
Menteri Keuangan dan 11 (sebelas)
Keputusan Menteri Keuangan.
3) All enterprises carrying out Public Service
Obligation have to better coordinate with their main
office and depots/installations/LPG Filling Stations.
4) Although PT. Pertamina (Persero) operates its own
gas stations, it is not allowed to switch fuel shipment
for a certain station to another.
5) Efforts are needed to ensure that data about
subsidized fuels and 3-kilogram LPG presented by
main office and marketing units of enterprises
carrying out Public Service Obligation, Domestic Gas
Units and depots/installations/LPG Filling Stations is
in agreement. Thus, any auditors will not find
discrepancies among different data sources.
6) Gradually, reimbursement for fund spent by PT.
Pertamina (Persero) to subsidize certain types of fuels
and 3-kilogram LPG will take place at point of
handover as it is the case with PT. AKR Corporindo
Tbk and PT. PETRONAS Niaga Indonesia. Currently,
the reimbursement takes place at distributor level.
3. Socializing Non-Tax Revenues
There were seven events in 2010 to disseminate
information about regulation in the field of Non-Tax
Revenues, which included Government Regulation,
Regulation of the Minister of finance and Decree of
Minister of Finance. Those events were held in
Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Manado and
Balikpapan.
4. Regulations
A number of regulations concerning Non-Tax
Revenues were passed in 2010 comprising of six
Government Regulations, two Regulations of the
Minister of finance and eleven Decrees
of Minister of Finance.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
96
Peraturan Pemerintah yang ditetapkan merupakan
PP tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai
berikut :
1) PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional.
2) PP Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata.
3) PP Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP.
4) PP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan
Pengawasan Obat dan Makanan Nasional.
5) PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku padaKepolisian Negara
Republik Indonesia.
6) PP Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika.
Sementara itu, 4 (empat) RPP tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/
Lembaga telah selesai diproses dan disampaikan
kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk
dilakukan harmonisasi, yaitu PP Jenis dan Tarif PNBP
yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian, Peraturan Menteri Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2010, telah disusun 9
(sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan,
dimana 2 (dua) RPMK telah ditetapkan menjadi PMK
yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/
PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan
Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan PNBP
atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
untuk Pembangkit Energi/Listrik Tahun Anggaran
2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/
PMK.02/2010 tentang tata Cara penyetoran PNBP
dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia.
Those Government Regulations which cover Types
and Rates of Non-Tax Revenues are listed below:
1) Government Regulation No. 13 of 2010 on the
types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to
the National Land Agency.
2) Government Regulation No. 41 of 2010 on the
types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to
the Ministry of Culture and Tourism.
3) Government Regulation No. 47 of 2010 on the
types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to
the State Development Audit Agency.
4) Government Regulation No. 48 of 2010 on the
types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to
the Agency for National Food and Drug
Administration.
5) Government Regulation No. 50 of 2010 on the
types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to
the Indonesian National Police.
6) Government Regulation No. 76 of 2010 on
Amendment of Government Regulation No.7 of
2009 on the types and rates of Non-Tax Revenues
applicable to the Ministry of Communications and
Information Technology.
Meanwhile, there are draft regulations and the
Minister of Finance regulations that are currently
under verification by the Ministry of Justice and
Human Rights to ensure compliance. The draft
regulations, which cover the types and the rate of
Non-Tax Revenues, are applicable to the National
Nuclear Energy Agency, the Ministry of Trade and the
Ministry of Industry.
Of nine draft Regulations of the Minister of Finance,
two of them have been passed into Decrees of the
Minister of Finance i.e. Regulation of the Minister of
Finance No. 35/PMK.02/2010 on Government-borne
Income Tax and mechanism to calculate Non-Tax
Revenues generated by Geothermal exploitation for
Power Plants in Fiscal Year 2010 and Regulation of
the Minister of Finance No. 34/PMK.02/2010 on
mechanism to deposit Non-Tax Revenues from
dividends and remaining Bank Indonesia Surplus.
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
97
Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam
proses penetapan oleh Menteri Keuangan, yaitu
sebagai berikut :
1) Rancangan Revisi Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan
Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak yang
digunakan oleh Badan Usaha dan atau bentuk Usaha
tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
2) Revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang tata
Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee
dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas
Bumi.
3) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung
sendiri oleh Wajib Bayar Secara Tunai.
4) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah (PPh DTP)
5) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
(PPN DTP) atas BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg TA
2010.
6) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan
Pembayaran Subsidi Jenis BBM Tertentu.
7) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan
pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg.
Keputusan Menteri Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2010, juga telah disusun
11 (sebelas) Keputusan/Surat Menteri Keuangan
tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana
PNBP pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai
berikut :
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.02/
2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen
Kesehatan.
The remaining seven draft regulations of the Minister
of Finance are currently being checked for
compliance:
1) Revised draft Regulation of the Minister of Finance
Number 64/PMK.02/2005 concerning Procedures to
claim Value-Added Tax and Sales Tax on Luxurious
Goods categorized as Taxable Goods and or Taxable
services utilized by business entities in Oil and Gas
Exploitation.
2) Revised Regulation of the Minister of Finance on
procedures for paying Domestic Market Obligation
Fees and Over/Under Lifting in Oil and Gas Sector.
3) Draft Regulation of the Minister of Finance
regarding procedures for claiming overpaid non-tax
revenues that taxpayers paying in cash can follow.
4) Draft Regulation of the Minister of Finance
regarding Government-borne income tax
mechanism.
5) Draft Regulation of the Minister of Finance
regarding Government-borne Value-Added Tax on
fossil fuel, bio fuel and 3-kilogram LPG in Fiscal Year
2010.
6) Draft Regulation of the Minister of Finance
regarding procedures for provision, calculation and
payment for Fuel Subsidy for certain types of fuels.
7) Draft Regulation of the Minister of Finance
regarding procedures for provision, calculation and
payment for Fuel Subsidy for 3-kilogram LPG.
Minister of Finance Decree
Eleven Decrees/letters of the Minister of Finance
were passed in 2010 concerning agreement on the
use of a portion of Non-Tax Revenues by ministries/
agencies:
1) Minister of Finance Decree No. 1/KMK.02/2010
dated January 5, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the Directorate
General of Public Health, Ministry of Health.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
98
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/
KMK.02/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Kementerian Lingkungan Hidup.
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/
KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Lembaga Administrasi Negara.
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/
KMK.02/2010 tanggal 30 April 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Perpustakaan Nasional.
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219/
KMK.02/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada
Badan Pemeriksa Keuangan.
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/
KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Badan Pertanahan Nasional.
7) Surat Menteri Keuangan Nomor S-301/KMK.02/
2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Dispensasi
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
BAPEPAM-LK, Kementerian Keuangan.
8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/
KMK.02/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Kementerian Dalam Negeri.
9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/
KMK.02/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/
KMK.02/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Kepolisian Republik Indonesia.
11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/
KMK.02/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
2) Minister of Finance Decree No. 115/KMK.02/2010
dated March 18, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the Ministry of
Environment.
3) Minister of Finance Decree No. 140/KMK.02/2010
dated March 26, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the Public
Administration Institute.
4) Minister of Finance Decree No. 181/KMK.02/2010
April 30, 2010 on Approval of the use of a portion of
Non-Tax Revenues by the National Library.
5) Minister of Finance Decree No. 219/KMK.02/2010
dated May 12, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the State Audit
Agency.
6) Minister of Finance Decree No. 237/KMK.02/2010
dated May 19, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the National Land
Agency.
7) Letter of the Minister of Finance Number S-301/
KMK.02/2010 dated June 5, 2010 about the
exemption given to BAPEPAM-LK, Ministry of Finance
to use a portion of Non-Tax Revenues.
8) Minister of Finance Decree No. 270/KMK.02/2010
June 22, 2010 on Approval of the use of a portion of
Non-Tax Revenues by the Ministry of Home Affairs.
9) Minister of Finance Decree No. 298/KMK.02/2010
dated July 26, 2010 on Approval of the use of a
portion of Non-Tax Revenues by the Financial and
Development Supervisory Agency.
10) Decree of the Ministry of Finance No. 342/
KMK.02/2010 dated August 23, 2010 on Approval
of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the
Indonesian National Police.
11) Minister of Finance Decree Number 407/KMK.02/
2010 dated October 4, 2010 on Approval of the use
of a portion of Non-Tax Revenues by the Directorate
General of Immigration, Ministry of Justice and
Human Rights.
BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues
Annual Report 2010Directorate General of Budget
99
Realisasi penyerapan DIPA DJA sampai dengan triwulan IV
mencapai Rp 95.625.189.671 (93,28%) dari total pagu
DIPA DJA sebesar Rp 102.518.069.000 sesuai dengan
target yang telah ditentukan. Dengan rincian:
- Belanja Pegawai Rp35.172.586.568 (Pagu
Rp36.057.218.000);
- Belanja Barang Rp53.077.910.349 (Pagu
Rp58.789.841.000);
- Belanja Modal Rp7.374.692.754 (Pagu
Rp7.671.010.000).
Up to the 4th Quarter, DGB»s DIPA Spending realization
amounted to Rp95.625.189.671 or 93,28% of the total
ceiling of Rp102.518.069.000,-. Below is the detailed
spending:
- Personnel Expenditure Rp35.172.586.568 (Ceiling:
Rp36.057.218.000);
- Goods Expenditure Rp53.077.910.349 (Ceiling:
Rp58.789.841.000);
- Capital Expenditure Rp7.374.692.754 (Ceiling:
Rp7.671.010.000).
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
100
Pengarahan Dirjen Anggaran,5 Januari 2010Bertempat di Ruang Rapat Dirjen Anggaran,
Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, Dirjen Anggaran
memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran
pejabat di lingkungan DJA sekaligus memberikan
apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran DJA untuk
terus meningkatkan kinerja.
«
General Address by theDirector General of Budget,5 January 2010Director General of Budget while addressing the
entire DGB officials at the Director»s Meeting
Room, appreciating them for their hardwork and
motivating them to continuously improve their
performance.
Penandatanganan KontrakKinerja Eselon II ,29 Maret 2010Seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJA
menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk
komitmen untuk melaksanakan target kinerja
yang akan dicapai pada tahun 2010.
Penandatanganan Kontrak Kinerja
disaksikan oleh Dirjen Anggaran.
Echelon II officials signedPerformance Contract ,29 March 2010All DGB Echelon II Officials signed performance
contract as a token of their commitment to
fulfill 2010 performance target. The signing was
witnessed by Director General of Budget.
Diseminasi KebijakanPenganggaran K/L Tahun 2011,9-10 Juni 2010Acara diseminasi dibuka oleh Direktur Anggaran III,
Sambas Mulyana. Diseminasi dihadiri oleh K/L yang
menjadi mitra kerja Direktorat Anggaran III. Materi
yang disampaikan kepada K/L tersebut adalah
mengenai Kontrak Tahun Jamak, revisi anggaran
dan persiapan penyusunan RKA-KL 2011.
Ministry/Agency Budgeting Policy of2011 Dissemination,9-10 June 2010Attended by ministries and agencies in their
capacity as Diretorate of Budget III»s partners, the
session was opened by Sambas Mulyana, Director
of Budget III. The disseminated materials included
Multiyears Contract, budget revision, and Ministry/
Agency Work Plan and Budget 2011 preparation.
Sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2004,30 November 2010Bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta,
dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 1 Tahun
2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana
dan Laporan Realisasi yang ihadiri oleh
perwakilan dari seluruh K/L. Sosialisasi
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
K/L dalam menyampaikan rencana
dan Laporan PNBP.
Socializing the GovernmentRegulation No. 1 of 2004,30 November 2010Taking place at the Swiss Bell Hotel Jakarta,
the the Government Regulation No. 1 of
2004 on Procedure for Plan Submittance and
Realization Reporting socialization program
was attended by representatives of all
ministries and agencies. The event aims to
heighten the ministries and agencies»
compliance in Non-Tax Revenue Plan
Submittance and Realization Reporting.
Peristiwa Penting 2010Important Events in 2010
Annual Report 2010Directorate General of Budget
101
Penandatangan Pakta IntegritasPegawai DJA,11 Mei 2010Dengan disaksikan oleh mantan
Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati
telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas
mulai dari seluruh pejabat eselon II, perwakilan
pejabat eselon III, IV sampai dengan
Pelaksana DJA.
The signing of DGBEmployee Integrity Pact,11 May 2010Witnessed by former Minister of Finance
Mrs. Sri Mulyani Indrawati, entire echelon II
officials, representatives of echelon III and IV
officials, and DGB staffs had signed
the Integrity Pact.
Capacity Building DJA,7 Desember 2010Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama
diantara pegawai DJA, telah dilaksanakan
Capacity Building DJA yang terdiri dari pelatihan
motivasi dari Alberto seorang motivator dari Beda
Company yang memberikan pencerahan tentang
Perubahan. Acara dilanjutkan dengan permainan
angklung dari Saung Udjo untuk meningkatkan
kekompakan diantara pegawai DJA.
DGB CapacityBuilding,7 Desember 2010As an effort to develop the motivation and
cooperation among its employees, DGB held a
capacity building session consisting of a
motivational speech about change by Alberto
from Beda Company. The sessions was concluded
with an Angklung game by Saung Udjo to foster
camaraderie among employees.
Sosialisasi Pagu Sementara K/L Tahun 2011dan Aplikasi RKA-KL 2011,8 Juli 2010Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo memberikan
sambutan dalam acara sosialisasi Pagu Sementara K/L
Tahun 2011 dan Aplikasi RKA-KL Tahun 2011 yang
bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian
Keuangan. Peserta sosialisasi adalah perwakilan dari
seluruh K/L yang menjadi mitra kerja DJA.
Socializing the the Ministry/Agency Temporary
Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application,
8 July 2010
The Minister of Finance, Agus Martowardoyo
delivering a speech in Ministry/Agency Temporary
Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application
Socialization event in Dhanapala Building, Ministry of
Finance. The venue was attended by representatives of
all ministry and agencies as DGB»s partners.
Peresmian Ruang Rapat DJA,7 Juli 2010Dirjen Anggaran meresmikan penggunaan
ruang rapat DJA di Gedung Parkir Lantai 5.
Ruang rapat DJA menggunakan nama tokoh-
tokoh pewayangan. Selain sebagai upaya
melestarikan kebudayaan, diharapkan sifat-
sifat tokoh pewayangan dapat menginspirasi
pegawai DJA dalam bersikap dan
berperilaku.
Formal Opening ofDGB Meeting Rooms,7 July 2010Director of Budget formally opened DGB»s
wing of meeting rooms on the 5th floor of
Parkade Building. The rooms are named after
wayang, characters from Javanese shadow
puppets. Not only as an effort to nurture
own cultural heritage, it is also hoped that
the traits of the chosen wayangs will inspire
DGB employees behaviour and attitude.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
102
Rapat Kerja (Raker) DJA,2 Agustus 2010Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan
diadakan Rapat Kerja DJA yang dihadiri oleh seluruh pegawai DJA.
Tema Rapat Kerja adalah Membangun Tata Nilai Baru
Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan
Reformasi Penganggaran. Menteri Keuangan memberikan arahan
dalam acara Raker DJA terkait dengan reformasi yang sedang
dilakukan oleh DJA. Selain itu, mantan Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan, Hekinus Manao memberikan sosialisasi
tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Kementerian Keuangan.
DGB General Meeting,2 August 2010Held in Dhanapala Building, the DGB General Meeting was
attended by all employees. The meeting was themed ≈Developing
New Value Structure for Ministry of Finance Bureaucracy Reform
and Budgeting Reform∆. The Minister of Finance delivered a
speech on the reforms currently undertaken by DGB. In addition,
former MoF Inspector General, Hekinus Manao was also present
to exlain the Implementation of Risk Management in the Ministry
of Finance.
Peristiwa Penting 2010Important Events in 2010
Annual Report 2010Directorate General of Budget
103
Rapat Pimpinan (Rapim) DJA,8 Desember 2010Bertempat di Hotel Mason Pine Padalarang,
dilaksanakan Rapim DJA yang dihadiri oleh
pejabat eselon I sampai dengan pejabat eselon
IV DJA. Rapim mengambil tema Harmonisasi
Tugas dan Fungsi antar Unit di Lingkungan DJA
untuk Perencanaan Anggaran yang Kredibel,
Akuntabel, dan Berkelanjutan.
DGB OfficialsGeneral Meeting,8 December 2010Taking place in Mason Pine Hotel, DGB Officials
General Meeting was attended by every DGB
official, from echelon I to echelon IV. The theme
of the meeting was Aligning the Tasks and
Functions of DGB Units for Credible,
Accountable and Sustainable Budget Planning.
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
104
Profil Sumber Daya ManusiaHuman Resources Profile
Annual Report 2010Directorate General of Budget
105
Jumlah pegawai DJA per 31 Desember 2010 adalah
sebanyak 827 orang dengan komposisi pegawai
pada Sekretariat DJA sebanyak 179 orang, Direktorat
Penyusunan APBN sebanyak 77 orang, Direktorat
Anggaran I sebanyak 126 orang, Direktorat
Anggaran II sebanyak 131 orang, Direktorat
Anggaran III sebanyak 123 orang, Direktorat PNBP
sebanyak 96 orang dan Direktorat Sistem
Penganggaran sebanyak 95 orang.
Rincian pegawai per eselon dan berdasarkan
pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini
As per 31 December 2010 the total number of DGB
employees is 827. Of the amount, 179 are in
Secretariat, 77 in Directorate of Indonesian Budget
Preparation, 126 in Directorate of Budget I, 131 in
Directorate of Budget II, 123 in Directorate of Bugdet
III, 96 in Directorate of Non-Tax Revenue, and 95 in
Directorate of Budgeting System.
The composition of employees by echelon and
educational background is as follow:
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
106
Annual Report 2010Directorate General of Budget
107
orange.circle.design 08164820295 / 7693676
Laporan Tahunan 2010Direktorat Jenderal Anggaran
108
Gedung Sutikno Slamet Lantai 4,
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710
Telepon : (021) 3849315
Faksimile : (021) 3847157
Email : [email protected]
Website : www.anggaran.depkeu.go.id
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA