1
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREND’S
EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI
PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA
PASCA GEMPA BUMI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH:
LADYTA TAHANY REFORMITA MARPAUNG
NIM: 160200501
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
ABSTRAKSI
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI*
Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum**
Ladyta Tahany Reformita Marpaung***
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang
dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International
Childrend’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan
di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan
penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan
apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi
Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah
bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum
internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana
peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah
Indonesia pasca gempa bumi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang
dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan
secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai
subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan
merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat
semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di
Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus
dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai
saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana
menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat
digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan
pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa
tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah
tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi
bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.
Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di
Sulawesi Tengah
* Dosen Pembimbing I
** Dosen Pembimbing II
*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
i
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas
segala kasih-Nya yang selalu setia menyertai dan mencurahkan berkat dan karunia
yang besar kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul: “PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN
KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA
GEMPA BUMI”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada kedua orang tua saya, Ibu Mutiara Sitanggang dan Bapak Alm. Josman
Marpaung yang telah mendoakan serta memberikan cinta, kesabaran, perhatian,
bantuan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga saya dapat melanjutkan dan
menyelesaikan Pendidikan formal hingga Strata Satu (S1).
Dalam proses penyusunan skripsi ini saya juga mendapat banyak
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan
dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah
diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas
Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. Saidin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. Bapak Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S selaku Dosen
Pembimbing Akademik;
ii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
7. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum
Internasional;
8. Bapak Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Departemen
Hukum Internasional;
9. Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI selaku Dosen
Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu
berikan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
10. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing
II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah Bapak berikan
sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya;
11. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara;
12. Ayah saya, Alm. Josman Marpaung. Sosok yang sangat menginspirasi
saya untuk bekerja keras dalam menggapai mimpi-mimpi saya;
13. Keluarga besar yang selalu memberikan perhatian dan semangat tidak
hanya dalam menyelesaikan skripsi ini tetapi juga untuk banyak hal
dalam hidup saya, terutama untuk Mama saya Mutiara Sitanggang
serta Abang saya Hutodo Marpaung;
14. Teman-teman Squad‘16 yang telah sangat banyak membantu Penulis
dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah membukakan pikiran
Penulis serta mengajarkan hal-hal yang baru bagi Penulis. Good luck
for our future and I’ll see you on top!
15. International Law Student Association (ILSA) Fakultas Hukum USU;
16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini
baik secara langsung dan tidak langsung, yang tidak dapat saya
sebutkan satu per satu.
17. Lalu untuk sahabat-sahatbat saya, Vira Dwi Utami dan Ainun
Syuhadah Lubis yang selalu bersedia menemani saya selama
pengerjaan skripsi dan bahkan sepanjang hampir delapan semester
perjalanan menjadi mahasiswa.
Penulis sadar bahwa hasil penulisan skripsi ini tidaklah sempurna. Penulis
berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang
iii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
konstruktif guna menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dan sempurna
lagi, baik dari segi isi/materi maupun cara penulisannya di masa mendatang.
Akhirnya, semoga Tuhan memberkati kita semua dan membalas segala
kebaikan dan jasa semua pihak yang telah membantu penulis secara tulus dan
ikhlas. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.
Medan, Januari 2020
Penulis
Ladyta Tahany Reformita Marpaung
NIM: 160200501
iv
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRAKSI ...................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 9
C. Tujuan Penulisan ...................................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 10
E. Keaslian Penelitian ................................................................................... 10
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 11
G. Metode Penelitian ..................................................................................... 13
H. Sistematika Penelitian .............................................................................. 16
BAB II KEDUDUKAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) SEBAGAI ORGANISASI
INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
1. Sejarah United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) ....................................................................................... 20
a. Tujuan United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) ................................................................................ 25
b.Fungsi United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) ................................................................................ 26
v UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
c. Tugas United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) ................................................................................. 27
d.Struktur Organisasi United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF) ............................................ 28
e. Sumber Pendanaan United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF) ............................................ 29
2. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)
sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional ........... 31
BAB III PERKEMBANGAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DI INDONESIA
1. United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)
di Indonesia .............................................................................................. 44
a. Sejarah United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) di Indonesia ............................................................. 44
b.Program Kerja United Nations International Children’s
Emergency Fund (UNICEF) di Indonesia .......................................... 46
2. Kerjasama yang Dilakukan United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Bidang
Pendidikan di Indonesia ........................................................................... 58
vi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
BAB IV PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S
EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI
PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA
1. Bantuan United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap
Pemulihan Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia
Pasca Gempa Bumi .................................................................................. 75
2. Kerjasama yang Dilakukan United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF) dengan Pemerintah
Indonesia Terhadap Pemulihan Pendidikan di Sulawesi Tengah
Indonesia Pasca Gempa Bumi .................................................................. 80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................... 89
B. Saran ......................................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 92
LAMPIRAN
vii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam memahami hukum organisasi internasional tidak dapat
dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi internasional itu sendiri,
yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan hubungan
internasional secara umum, dan masing-masing negara itu mempunyai
kepentingan. Hubungan Internasional secara umum melibatkan banyak
negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua Negara
yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing
atas dasar persetujuan bersama.1
Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara
dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional tidak
selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan
sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber
potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa
perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-
lain. Manakala hal demikian terjadi, hukum internasional memainkan
peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.2
1 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990,
hal. 1. 2 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, SinarGrafika, Jakarta, 2008,
hal. 1.
1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
Sudah sejak lama masyarakat internasional ingin mewujudkan suatu
organisasi internasional yang bersifat universal yang memiliki visi dan misi
untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini disebabkan sebagai
reaksi terhadap banyaknya sengketa maupun konflik yang terjadi antar negara
di dunia ini. Masyarakat internasional memerlukan sebuah wadah yang
mampu menghimpun semua negara ke dalam suatu badan yang terorganisir
untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah internasional tersebut.
Di dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara
anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan
bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional dan bukan untuk
mencapai tujuan masing-masing negara ataupun suatu tujuan yang tidak
dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan tersebut sebagai suatu
kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk
melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya.3
Suatu organisasi internasional dibentuk dan didirikan melalui suatu
konferensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional yang
merupakan anggaran dasarnya yang biasa juga disebut piagam, covenant,
statuta, atau dengan istilah yang lebih umum disebut juga dengan konstitusi
dari sebuah organisasi internasional. Atas dasar piagam atau konstitusinya itu
ditentukan asas-asas dan tujuan dari organisasi internasional maupun organ-
organ serta mekanisme bekerjanya.4
3 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Tatanusa, Jakarta, 2015,
hal. 5. 4 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2002,
hal. 1.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
Pada umumnya jika bicara tentang organisasi internasional, maka yang
dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antar pemerintah
atau yang biasa disebut dengan Inter Governmental Organization. Walaupun
harus diakui bahwa di samping organisasi antar pemerintah, masih dikenal
organisasi nonpemerintah atau yang biasa disebut dengan Non Governmental
Organization (NGO).5
Dalam studi hukum internasional, yang dimaksud dengan ―organisasi
internasional‖ biasanya adalah organisasi internasional dalam arti sempit,
yaitu organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah-pemerintah
atau yang biasanya disebut dengan Inter Governmental Organization. Selain
Inter Governmental Organization tersebut, dalam pergaulan masyarakat
internasional dijumpai pula ribuan organisasi internasional yang tidak
dibentuk oleh pemerintah-pemerintah, tetapi yang didirikan oleh orang-
perorangan, kelompok-kelompok dan badan-badan internasional partikelir
atau privat. Untuk organisasi internasional yang demikian itu disebut dengan
Non-Governmental Organization6
Bila organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara
untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, dalam hal ini
maka pengertian organisasi internasional dipakai dalam arti sempit. Namun
jika diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk mengadakan
kerjasama, di mana wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara
anggota maka disini pengertian organisasi internasional agak lebih luas.
5 Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UI-Press,
Jakarta, 2004, hal. 5. 6 J. Pareira Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Binacipta, Bandung,
1986, hal. 6.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
Organisasi internasional merupakan wadah negara-negara dalam
menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya
koordinatif maupun subordinatif. Oleh karena sulitnya memberikan defenisi
dari organisasi internasional, maka jalan yang dapat diberikan adalah
memberikan ciri-ciri dai organisasi internasional.
Bila dilihat dari ciri-ciri organisasi internasional, seperti yang
dikemukakan oleh Leroy Bennet,7 organisasi internasional mempunyai ciri
sebagai berikut:
1. A permanent organization to carry on a continuing set of functions.
2. Voluntary membership of eligible parties.
3. Basic instrument stating goals, structure and methods of operation.
4. A broadly representative consultative conference organ.
5. Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research
and information functions.
D.W. Bowett memberikan definisi sebagai berikut:8
… they were permanent association of government, or administration,
base upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with
some definite criterion of purpose.
Sedangkan perkembangan organisasi international itu sendiri menurut
Inis L. Claude Jr. yang dikutip oleh S. J. Bilgrami9 ada 4 prasyarat:
1. The world must be devided into a number of the problem independent
political units.
2. A substantial measure of contact must exist between subdivision.
3. The states must develop an awareness of the problem which arise out of
their coexistence.
4. On this basis they must recognize the need for creation of institutional
devices and systematic methods for regulating their relation each other.
Dari uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa defenisi organisasi
internasional tergantung bagaimana memandang organisasi internasional
tersebut. Namun harus diakui organisasi internasional sebagai wadah-wadah
7 A. Leroy Bennet, International Organization, Prentice-Hall, New Jersey, 1979, hal. 3.
8 D.W. Bowett, The Law of International Institution, London, hal. 2.
9 S. J. Bilgrami, International Organization, Vikers Publishing House PVT, hal. 2.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
dari negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu yang sangat dibutuhkan.
Organisasi internasional dalam dalam tugasnya juga tidak boleh bertentangan
dengan asas-asas yang ada dalam hukum internasional.
Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari
manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad
ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya
masyarakat internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu
itu mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang
memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga
hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi.
Dengan demikian makin dirasakan perlunya melembagakan kerjasama itu
dengan membentuk atau mendirikan suatu organisasi internasional.
Salah satunya adalah dibidang bantuan untuk anak-anak baik korban dari
bencana alam maupun masalah konflik kemanusiaan. Melihat bahwa anak-
anak sebagai penerus generasi bangsa maka anak-anak di daerah konflik atau
daerah bencana harus diselamatkan dan diberi perhatian khusus karena anak-
anak dikategorikan masih lemah dan perlu bantuan dalam melakukan sesuatu
maka dibentuklah UNICEF.
United Nations International Children’s Emergency Fund yang
selanjutnya disebut UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional
yang berada di bawah naungan PBB. UNICEF didirikan pada 11 Desember
1946 dengan tujuan memberikan bantuan kemanusiaan terutama kepada anak-
anak yang hidup di negara-negara yang luluh lantah akibat perang dunia ke II.
UNICEF punya sejarah panjang dalam memberikan bantuan darurat di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
sejumlah negara, baik pada kasus bencana alam maupun masalah konflik.
Terdapat sejumlah perubahan fungsi seiring masa perjalanannya. Namun misi
utama UNICEF tetaplah sama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan dalam
bidang kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, perlindungan, serta
pendidikan.
Pada awalnya, organisasi yang disebut ―Organisasi Darurat‖ ini
terbentuk dikarenakan pengaruh yang besar dari perang dunia kedua. Oleh
karena itu, lembaga yang resmi berdiri pada tanggal 11 Desember 1946 ini
merupakan organisasi yang didirikan untuk menjaga dan melindungi anak-
anak dari segala peperangan dan juga diskriminasi terhadap anak-anak.
Organisasi yang diberi nama UNICEF, merupakan organisasi yang bernaung
dalam PBB dan merupakan organisasi global yang bekerja ,terutama untuk
anak-anak.
UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang membantu
memberikan peranannya terhadap anak-anak di dunia, termasuk salah satunya
di bidang pendidikan, karena organisasi ini berdiri dengan melihat pada
kondisi dan latar belakang dunia yang penuh dengan konflik, peperangan,
penyalahgunaan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, yang dampaknya
berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan dunia internasional. Peranan
UNICEF dalam mengatasi permasalahan anak mendapatkan respon yang
positif dari dunia internasional, karena UNICEF mampu menunjukkan
keberhasilannya kepada dunia internasional bahwa apa yang dijalankan
tercapai dengan baik walaupun tidak sepenuhnya, namun UNICEF dapat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
membantu menekan permasalahan anak dan angka kemiskinan dari berbagai
program yang diterapkan.10
UNICEF menginginkan perencanaan program-program di suatu Negara
atau country programming dan kemudian memberikan pendekatan dan
pelayanan oleh dan untuk masyarakat.11
UNICEF sendiri telah menunjukkan
dan membuktikan peranannya dalam membantu mengatasi permasalahan anak
di dunia dari berbagai situasi yang di hadapi seperti masalah pendidikan,
kesehatan, air dan sanitasi, makanan dan gizi, memerangi HIV dan AIDS,
memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai segala bentuk
permasalahan, hal ini telah dibuktikan UNICEF di berbagai negara seperti
yang terjadi pada tahun 1998 di Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal,
Pakistan, India, Somalia, Sudan dan sebagian negara di Afrika Barat dan
Afrika Tengah dan semenjak tahun 1950 UNICEF telah aktif membantu
Indonesia.
Khusus bagi Indonesia UNICEF sudah menujukan rasa kepeduliannya
dengan membantu korban-korban (anak-anak) bencana alam yang sudah
terjadi di Indonesia,seperti bencana Tsunami di Aceh bencana Gempa Bumi di
Nias, Sulawesi Tengah, Lombok, bencana lumpur Lapindo, dan lain-lain.
Menyusul dengan banyaknya Bencana alam di Indonesia, banyak juga bantuan
yang datang dari dunia internasional melalui organisasi tersebut.
UNICEF juga ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam memberikan
bantuan kepada anak-anak korban gempa bumi di Sulawesi Tengah terutama
10
Education in Emergencies, dimuat dalam
https://www.unicef.org/education/bege_70640.html, diakses tanggal 2 September 2019 Pukul
20.07 WIB. 11
Rudy, T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung,
2005. hal. 48.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
dalam bidang pendidikan, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2007. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi
penanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.12
Dan
pemerintah juga memberikan perlindungan khusus pada anak-anak dalam
situasi darurat, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 pada pasal 60. Anak dalam situasi darurat sebgaimana dimaksud dalam
pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusushan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.13
Berdasarkan pemaparan diatas maka pemerintah, pemerintah daerah dan
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat seperti
bencana alam maka pemerintah bertindak penuh dalam pemulihan pendidikan
anak-anak di Sulawesi Tengah pasca gempa bumi, melihat hal tersebut
UNICEF pun ikut membantu agar pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah
dapat diatasi dengan cepat dan tuntas. Bantuan yang diberikan UNICEF
berupa paket yang terdiri dari peralatan sekolah, pakaian, permainan anak
dan kebutuhan anak lainnya. Selain paket bantuan diatas, anak-anak juga
mendapatkan pelayanan sosial untuk mengurangi beban dan trauma mereka
yang harus terpisah dengan keluarga.
12
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 60
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
UNICEF sebagai organisasi internasional bukan berdiri untuk menyaingi
atau bahkan melebihi kekuasaan suatu negara, melainkan mereka mempunyai
kesetaraan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, karena kesetaraan
tersebut maka organisasi internasional dapat melibatkan diri dalam hubungan
internasional, namun organisasi internasional juga mempunyai wewenang
dalam mengadakan hubungan-internasional, walaupun hanya terbatas pada
ruang lingkupnya saja, seperti UNICEF yang mengambil bagian dalam
mengurusi permasalahan anak di dunia. Organisasi internasional juga
sewaktu-waktu dapat melibatkan diri dalam proses penyelesaian suatu
masalah terlebih yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan.14
Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa penting untuk mengkaji peran
UNICEF di bidang pendididikan di Indonesia terutama pemulihan pendidikan
di Sulawesi Tengah pasca Gempa Bumi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Kedudukan United Nations International Childrend’s Fund
(UNICEF) Sebagai Suatu Organisasi Internasional Menurut Hukum
Internasional?
2. Bagaimana Perkembangan United Nations International Childrend’s
Emergency Fund (UNICEF) di Indonesia?
14
I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2002.
hal. 22-25.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
3. Bagaimana Peran United Nations International Childrend’s Emergency
Fund (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan di Sulawesi
Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kedudukan UNICEF sebagai suatu organiasi
internasional menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia
sampai saat ini.
3. Untuk mengetahui peran UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di
Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi.
D. Manfaat Penulisan
1. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperluas
wacana mengenai peranan UNICEF terhadap pemulihan bidang
pendidikan di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah pasca Gempa Bumi
2. Sebagai bahan referensi yang menjadi acuan untuk penulisan lebih lanjut
pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara secara
khusus dan pembaca pada umumnya.
E. Keaslian Penelitian
Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir dan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul
―Peran United Nations International Childrend’s Emergency Funcd
(UNICEF) Terhadap Pemullihan Kondisi Pendidikan Di Sulawesi Tengah
Indonesia Pasca Gempa Bumi‖ dan penulisan ini tidak sama dengan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
penulisan skripsi lainnya, yang mana berdasarkan penulusuran dari situs
internet, penulis menemukan bahwa terrdapat skripsi yang menyerupai
skripsi ini yaitu:
1) ―Peranan UNICEF Dalam Pemulihan Kondisi Pendidikan di Nanggrou
Aceh Darusalam Pasca Tsunami (Bekerjasama dengan Departemen
Pendidikan Nasional)‖ yang ditulis oleh Gempitaria Juliasti
2) ―Upaya UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tsunami di
Aceh Tahun 2004-2010‖ yang ditulis oleh Farah Almira Asbar
3) ―Peran UNICEF Dalam Menangani Korban Gempa di Nepal Tahun
2015‖ yang ditulis oleh Nur Indah Mayang Sari
Penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-
asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, sehingga penelitian
ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka
untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun sehubungan dengan topik
dan permasalahan dalam penelitian ini.
F. Tinjauan Kepustakaan
Dalam melakukan sebuah penulisan maka dibutuhkan suatu tinjauan
kepustakaan, yang bertujuan sebagai bahan pemikiran penulis mengenai hal-
hal apa saja yang nantinya akan menjadi bahasan terhadap penelitian ini,
Penelitian ini memperoleh bahan tulisannya dari berbagai sumber yang dapat
dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan berupa buku-buku, laporan-
laporan, dan informasi dari internet. Untuk itu akan diberikan penegasan dan
pengertian dari judul penelitian yang diambil dari sumber-sumber yang
memberikan pengertian terhadap judul penelitian ini, yang ditinjau dari sudut
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
etimologi dan pengertian-pengertian lainnya dari sudut ilmu hukum maupun
dari pendapat para sarjana, sehingga mempunyai arti yang lebih tegas.
Pengertian Judul “PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP
PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH
INDONESIA PASCA GEMPA BUMI” dapat diartikan secara etimologis:
Sidang Umum PBB dengan keputusan pada tanggal 11 Desember 1946
memutuskan berdirinya UNICEF yang saat itu dinamakan United Nations
International Children’s Emergency Fund (Dana Darurat Anak-Anak
Internasional PBB).15
UNICEF bekerja di lebih dari 190 negara dan wilayah untuk
menyelamatkan nyawa anak-anak, untuk membela hak-hak mereka, dan
untuk membantu mereka memenuhi potensi mereka, mulai dari anak usia dini
hingga remaja salah satunya adalah Indonesia. UNICEF telah membantu
Indonesia sejak tahun 1948 untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak.
Ketika UNICEF mulai bekerja di kepulauan yang luas ini pada tahun
1948, UNICEF berfokus pada penyediaan bantuan darurat untuk mencegah
kelaparan di pulau Lombok. Setahun kemudian, perjanjian kerja sama resmi
pertama ditandatangani dengan Republik Indonesia untuk membangun dapur
susu di Yogyakarta, pusat pemerintahan baru pada waktu itu. Pada tahun
1969, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima
Tahun pertamanya, dengan UNICEF dan organisasi PBB lainnya terlibat
15
Rudy T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung,
2005 hal. 124.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
dalam memberikan bantuan teknis Selama beberapa dekade berikutnya,
keterlibatan UNICEF telah berkembang dan mencakup area program yang
lebih luas - semuanya bertujuan untuk membantu Indonesia mewujudkan
hak-hak anak-anak dan perempuan.16
Upaya UNICEF juga tidak berhenti disitu saja saat terjadi gempa bumi di
Indonesia tepatnya Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 yang
menewaskan ribuan jiwa dan memberi duka yang mendalam terhadap
Indonesia, UNICEF juga ikut andil dalam memberi bantuan terhadap korban
gempa bumi di Sulawesi Tengah terutama dalam bidang pendidikan dan
UNICEF juga bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk pemulihan
bidang pendidikan di Sulawesi Tengah sampai saat ini.
G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-
data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah
yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan
dapat dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan
menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis
ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah
(metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam
16
Tentang Kami, dimuat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami,
diakses tanggal 7 September 2019 pukul 08:48 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu
menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.
Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
yang ada.17
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga
akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori
lama atau membuat teori baru.
2. Jenis Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang
mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang
yang relevan dengan masalah penelitian, yakni berupa
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang
merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum
17
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
dan buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat
kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan
masalah penelitian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi
konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.
3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data
sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman
dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari
media cetak maupun media elektronik dan situs resmi seperti
unicef.org
a. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah
sebagai berikut: Melakukan inventarisasi hukum positif dan
bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek
penelitian.
b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel
media cetak maupun elektronik dan peraturan perundang-
undangan.
c. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk
menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
4. Analisis Data
Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian
dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis
kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk
mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung
makna dan dilakukan pada objek yang alamiah.18
Metode ini
menggunakan data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran
secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang
dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
H. Sistematika Penulisan
Secara sistematis penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap
bab dibagi atas sub bab yang dapat diperinci sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penulisan, keaslian penulisan,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : KEDUDUKAN UNICEF SEBAGAI ORGANISASI
INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INERNASIONAL
Di dalam bab ini dibahas mengenai sejarah terbentuknya
UNICEF, tujuan, fungsi, tugas, struktur, dan sumber pendanaan
18
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.11-13
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
UNICEF, serta kedudukan UNICEF sebagai suatu organisasi
internasional menurut hukum internasional.
BAB III : PERKEMBANGAN UNICEF DI INDONESIA
Di dalam bab ini dibahas mengenai perkembangan UNICEF
sejak pertama kali berada di Indonesia sampai saat ini serta
apa saja kerjasama yang dilakukan UNICEF di Indonesia
dalam bidang pendidikan.
BAB IV : PERAN UNICEF TERHADAP PEMULIHAN KONDISI
PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA
GEMPA BUMI
Di dalam bab ini dibahas mengenai bantuan apa saja yang
diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di
Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi serta apa saja
kerjasama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia
terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah
Indonesia Pasca Gempa Bumi.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang
kesimpulan dan saran.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
BAB II
KEDUDUKAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S
EMERGENCY FUND (UNICEF) SEBAGAI ORGANISASI
INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur
hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam
kehidupan masyarakat internasional.19
Dan hukum internasional mengalamai
perkembangan yang baik di dalam masyarakat.
Dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh
ke-2 abad XX, meningkatnya hubungan, kerja sama dan kesalingtergantungan
antar negara, menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak
sebagai akibat dekolonisasi, dan munculnya organisasi-organisasi internasional
dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum
internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional bukan saja
mengatur hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti
organisasi-organisasi internasional.20
Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga timbul pula
keinginan untuk mengatur kegunaannya secara kolektif dan meluasnya hubungan
internasional di seluruh dunia sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dari
penyatuan hubungan tersebut merupakan dua hal penting yang menyebabkan
tumbuh dan berkembangnya organisasi internasional untuk pertama kalinya.
19
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011, hal. 1. 20 Ibid
18
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakekatnya
merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua
negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dengan demikian
tidak mungkin lagi pengaturannya diselesaikan hanya melalui perjanjian bilateral
atau melalui saluran diplomatik yang tradisional saja. Maka timbul pikiran para
ahli hukum beberapa negara untuk mendirikan organisasi internasional, dan
disamping itu disadari pula pentingnya organisasi tersebut.21
Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari
manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-
19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya
masyarakat internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu itu
mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan
kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan
bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi. Dengan demikian makin
dirasakan perlunya melembagakan kerjasama itu dengan membentuk atau
mendirikan suatu organisasi internasional.
Salah satunya adalah dibidang bantuan untuk anak-anak, melihat pada saat
itu kondisi anak-anak di seluruh dunia terutama di negara berkembang sangat
memprihatinkan maka dibentuklah UNICEF oleh PBB. UNICEF sebagai
organisasi internasional yang menangani dana bantuan untuk anak-anak yang
membutuhkan dengan menyediakan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan
untuk anak-anak di seluruh dunia.
21
Boer Mauna, sebagaimana dikutip oleh Syahmin A.K., Pokok-Pokok Hukum
Organisasi Internasional, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 5.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
1. Sejarah United Nations International Childrend’s Emergency Fund
(UNICEF)
UNICEF memiliki sejarah yang cukup panjang dalam upaya
memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana
alam maupun yang disebabkan konflik. Kata UNICEF pada awalnya
adalah singkatan dari ―United Nations Emergency Fund‖ dan organisasi
ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya
kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena perang
dunia ke-II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi
fundamental UNICEF tetap sama.22
Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika perang dunia II
berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempromosikan
perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir
tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB
menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional
Anak (UNICEF). Didirikan untuk membantu anak-anak semua bangsa,
bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II.
Pada awalnya, para pemimpin UNICEF berpikir itu yang paling
penting untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan gizi. UNICEF
bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk
membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa karena
banyak peternakan hancur dalam perang. Pada tahun 1950, UNICEF
menutup diri karena kondisi di Eropa jauh lebih baik.
22
Membantu Mereka yang Rentan, dimuat dalam
http://www.unicef.org/indonesia/id/media_6260.html, diakses tanggal 13 September 2019 Pukul
13.37 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa
pekerjaan UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia
sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membuat
UNICEF sebagai bagian permanen dari PBB dan resmi berubah nama
menjadi Dana Anak PBB.
Sidang Umum PBB dengan keputusan bulat pada tanggal 11
Desember 1946 memutuskan berdirinya UNICEF yang saat itu dinamakan
United Nations International Children’s Emergency Fund (Dana Darurat
Anak Internasional PBB).23
UNICEF dibentuk oleh Majelis Umum PBB
dalam sidangnya yang pertama pada tahun 1946 memberikan bantuan
kepada anak-anak Eropa dan Cina yang menderita sebagai akibat dari
Perang Dunia Kedua, Pada tahun 1950 Majelis mengubah tekanan utama
dari mandat dana tersebut ke program yang bermanfaat luas bagi ana-anak
dari Negara-negara yang sedang berkembang.
Tiga tahun kemudian, Majelis memperpanjang mandat UNICEF
untuk masa yang tidak terbatas. Mulai saat itu, UNICEF memusatkan
perhatiannya pada masalah kekurangan gizi, penyakit dan buta aksara
yang menimpa jutaan anak di dunia. Dengan menggabungkan kegiatan
kemanusiaan dan pembangunan UNICEF bekerjasama dengan negara-
negara yang sedang berkembang dalam upaya mereka untuk melindungi
anak-anak, dan untuk memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan
potensi mereka secara penuh, kerjasama ini berjalan dalam konteks upaya
pembangunan nasional.
23
Rudy T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung,
2005. hal. 124.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
Pada tahun-tahun awal, sumber dana digunakan untuk kebutuhan
darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan
pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. Pada bulan Desember
1950, Sidang Umum mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi
kebutuhan-kebutuhan yang tidak diungkapkan tetapi sangat mendesak dari
sekian banyak anak yang tidak terhitung jumlahnya di Negara
berkembang. Pada bulan Oktober 1953, Sidang Umum memutuskan
bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB.
Badan ini disebut “United Nations Childrend’s Fund” (Dana PBB untuk
anak-anak), tetapi tetap mempertahankan akronimnya yang sudah begitu
terkenal itu. Dengan menyisihkan perbedaan antara kemanusiaan dan
tujuan pembangunan, UNICEF mulai menjangkau Negara terbelakang
dalam proyek terutama yang dengan cara saling terkait, menyangkut gizi,
pelayanan kesehatan primer dan pendidikan dasar bagi ibu dan anak, yang
melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat.24
Menjelang tahun enampuluhan mulai terbentuk suatu kemitraan
sedunia (global) untuk anak-anak yang jenis ukurannya belum pernah
terjangkau sebelumnya. Pemberian hadiah nobel untuk untuk perdamaian
untuk UNICEF pada tahun 1965 merupakan pengakuan bahwa
kesejahteraan anak-anak ini tidak terpisahkan dari perdamaian bagi dunia
esok. Pada waktu bersamaan, walaupun ada bantuan internasional terkait
proyek anak-anak, statistic kebutuhan tidak menjadi lebih kecil. Mandat
UNICEF menginginkan perencanaan program bergeser sampai keluar
24
Rudy T. May, op.cit, hal. 124.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
proyek-proyek sektoral, mengaitkan proses social dengan pengembangan
umat manusia. UNICEF menanggapi kebutuhan strategis ini pertama-tama
dengan perencanaan program-program di suatu negara (country
programming) dan kemudian dengan pendekatan pelayanan oleh dan
untuk masyarakat. Prinsip-prinsip strategi pelayanan oleh dan untuk
masyarakat dinyatakan dalam proyek-proyek kerjasama UNICEF, dan
agak lebih mendalami konsep pelayanan kesehatan dasar yang
dipromosikan bersama oleh WHO dan UNICEF.
Sidang umum memproklamasikan tahun 1979 sebagai Tahun
Internasional Anak (IYC) dan menjadikan UNICEF sebagai badan utama
PBB untuk mengkoordinasikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan Tahun
Internasional Anak, yang sebagian besar dilaksanakan pada tingkat
nasional. Pada akhir tahun, Sidang umum memberi UNICEF tanggung
jawab untuk menarik perhatian dunia pada kebutuhan dan masalah umum
yang dihadapi anak-anak baik di negara industri maupun di negara
berkembang.
UNICEF berbeda, karena dalam melaksanakan mandatnya, ia
tergantung pada dana sukarela. UNICEF bukan saja mengusahakan
dukungan pemerintah dan masyarakat untuk program kerjasama tetapi
juga mencoba mendorong kesadaran masyarakat umum atas kebutuhan
anak dan sarana untuk memenuhinya melalui dukungan (advocacy)
dengan pemerintah, pemimpin masyarakat, para pendidik dan para ahli
lainnya dan kelompok kebudayaan, media dan masyarakat setempat.
Untuk itu UNICEF sangat menghargai kemitraannya dengan Komite-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
Komite Nasional untuk UNICEF dan hubungan kejasama dengan
Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat di Negara-negara berkembang.25
Lalu berikutnya adalah hubungan UNICEF dengan badan-badan
PBB, dimana UNICEF adalah bagian-bagian dari suatu hubungan pola
kerjasama yang mengaitkan berbagai lembaga pembangunan PBB, dan
badan-badan pemberi bantuan bilateral dan lembaga-lembaga swadaya
masyarakat. Dengan memperoleh dana dari berbagai sumber dan
menciptakan berbagai keterampilan teknis dan operasional untuk
memperkuat keefektifan suatu program, kegiatan-kegiatan ini juga
membantu memanfaatkan dana yang ada pada UNICEF.
Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antardisiplin ilmu ini
menghendaki kerjasama yang erat dalam system PBB, sama halnya seperti
apa yang dikehendaki dalam koordinasi antardepartemen di suatu
pemerintahan. Kerjasama ini berkisar dari pertukaran keahlian tingkat
negara sampai pertukaran-pertukaran kebijaksanaan antar pengalaman
yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi melalui mekanisme
Komite Administrasi untuk Koordinasi (ACC) dan melalui konsultasi-
konsultasi antarsekretariat secara berkala.
Pertemuan-pertemuan seperti itu diadakan secara teratur, misalnya
dengan Organisasi Kesehatan Duni (WHO), Program Pembangunan PBB
(UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO), Program
Pangan Sedunia (WFP), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan
Kebudayaan PBB (UNESCO). Badan-badan itu juga membicarakan
25
Rudy T. May, op.cit, hal. 125.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite Konsultasi mengenai
Program dan Kebijaksanaan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-
pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusu PBB, tetapi
memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan terutama sekali dari
WHO dan juga FAO, UNESCO dan ILO. UNICEF juga bekerjasama
dengan pemerintah dan badan-badan PBB lainnya yang menyediakan
dana, seperti Bank Dunia, Dana PBB untuk Kependudukan (UNFPA), dan
Program Pangan Sedunia (WFP). Dan bila terjadi bencana UNICEF
bekerjasama dengan kantor UNDRO (Koordinator Bantuan Bencana
PBB), WFP, UNDP, UNHCR dan badan-badan PBB lainnya, dan Palang
Merah serta ―Bulan Sabit Merah‖ pada tingkat internasional dan
nasional.26
A. Tujuan United Nations International Childrend’s Emergency Fund
(UNICEF)
Tujuan UNICEF adalah supaya anak-anak menikmati hak-hak
dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana yang tercantum
di dalam Pernyataan tentang Hak-Hak Anak yang dicetuskan oleh
Majelis Umum PBB tahun 1959 dan memberikan sumbangan bagi
pembagunan nasional di setiap negara.27
26
Teuku May Rudy, op.cit, hal.131. 27
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia, PT.
Subahtera Semesta Graphika, Jakarta, 1993. hal.46.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
B. Fungsi United Nations International Childrend’s Emergency Fund
(UNICEF)
Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah
naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF
menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut28
:
a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang
menghadapi masalah tentang anak-anak.
b. Memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan
usahausaha kesejahteraan anak.
c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di
seluruh negara.
d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk
melakukan metode yang lebih baik.
e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan
eksternal bagi negara yang membutuhkan
Berdasarkan fungsi-fungsi UNICEF di atas, dapat dilihat bahwa
UNICEF sangat peduli dengan anak-anak. UNICEF melihat bahwa
anak-anak dari tiap negara berbeda-beda. Antara kesejahteraan anak-
anak di negara berkembang sangat berbeda dengan kesejahteraan anak-
anak di negara maju, hal-hal ini selalu berkaitan baik dengan sistem
pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan. Oleh
karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih
28
Unicef, Welcome to Unicef, an Orientation Handbook, Training Section, devision Of
Perssonel Unicef (New York Unicef 1990), hal 2.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
mendapatkan perhatian khusus oleh UNICEF untuk dapat melakukan
kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan
keseimbangan tersebut dalam menangani masalah seputar anak.
C. Tugas United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF)
Adapun tugas UNICEF antara lain adalah sebagai berikut29
:
a. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan
gender serta etika dimata dunia.
b. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan
perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang
berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri.
Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap
permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
c. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara,
khususnya kemauan dari negara berkembang.
d. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan
khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan,
kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk
kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
e. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak
anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap
perilaku anak-anak. Unicef juga menegaskan bahwa kelangsungan
29
UNICEF, About UNICEF: Who We Are, dimuat dalam
https://www.unicef.org/about/who/index_mission.html. Diakses tanggal 13 September 2019 Pukul
23.00 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan
pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan
manusia itu sendiri.
D. Struktur Organisasi United Nations International Children’s
Emergency Fund (UNICEF)
Sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF adalah semi otonom
yang memiliki badan pengatur sendiri, yaitu Dewan Eksekutif dan
sekretariat. Dewan terdiri dari 41 anggota, yang dipilih Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk
masa tiga tahun ―dengan memperhatikan pembagian geografis dan
perwakilan negara-negara penyumbang dan penerima utama‖.30
Dalam menjalankan tugas-tuganya, UNICEF memiliki lembaga-
lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan
sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa,
Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, serta kantor-kantor lapangan (Field
Offices). Kantor pusat UNICEF terbagi lagi menjadi berbagai
kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan dibagi
menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub-area, dan kantor
penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta
pengelolaan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi
ditentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi dari kantor-kantor
yang berada di New York, Jenewa, Copenhagen, Tokyo dan Sidney
adalah untuk membantu badan-badan eksekutif dalam
30
Rudy T. May, op.cit, hal.125.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
29
mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-
sumber keuangan atau mengelola operasi, mencari informasi, dan
mempertahankan hubungan dengan pemerintah negara-negara
pendonor dana. Meskipun diarahkan dari New York, sebagian besar
operasi bantuan UNICEF dipusatkan di Copenhagen, di pusat program
pemulihan UNICEF dan Assembly Center (UNIPAC).
E. Sumber Sumber Pendanaan United Nations International
Childrend’s Emergency Fund (UNICEF)
Semua pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela dari
pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk
sumber umum UNICEF. Pendapatan lain dapat diperuntukkan proyek-
proyek tambahan yang disetujui oleh Dewan, atau untuk bantuan
darurat dan rehabilitasi. Untuk meningkatkan identifikasi biaya,
UNICEF terus meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk persiapan
proyek-proyek yang dibiayai dengan dana tambahan dan untuk
mengadakan pembicaraan dengan donor-donor dan pemerintah-
pemerintah yang diberi bantuan.Direktur Eksekutif memberikan
otorisasi pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi komitmen-
komitmen yang telah disetujui oleh Dewan untuk bantuan program dan
untuk anggaran administrasi. Untuk program kerjasama dengan suatu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam
persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF. 31
Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah,
UNICEF bukan merupakan organisasi anggota dengan suatu anggaran
yang dinilai. Namun demikian, hampir semua negara, baik negara
industri maupun berkembang, memberi sumbangan tahunan, yang
secara keseluruhan merupakan kira-kira tiga perempat dari pemasukan
UNICEF. Perorangan dan organisasi-organisai di seluruh dunia juga
merupakan sumber pendanaan yang penting, dan bagi UNICEF
merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang
mereka berikan. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan rakyat,
UNICEF menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi
swasta dan masyarakat umum diseluruh dunia.
Dukungan bahan-bahan dari masyarakat datang melalui penjualan
kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan
kegiatan amal (dari konser sampai pertandingan sepak bola), peristiwa-
peristiwa dunia (Sport Aid dan First Earth Run), bantuan-bantuan
hibah dari organisasi-organisasi yang dilakukan oleh anak-anak
sekolah. Usaha-usaha pengumpulan dana seperi itu sering disponsori
oleh Komite-komite Nasional. Walaupun sumber keuangan sederhana
sifatnya, UNICEF merupakan salah satu dari sumber kerjasama yang
paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat
untuk anak-anak di negara-negara berkembang.
31
Rudy T. May, op.cit, hal. 127.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
2. Kedudukan United Nation International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) Sebagai Organisasi Internasional
Pergaulan internasional yang semakin bertumbuh, dalam arti terdapat
perkembangan-perkembangan hubungan antara rakyat yang beragam,
merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang. Kemajuan
dalam bidang komunikasi yang ditambah dengan hasrat untuk berdagang
demi menciptakan suatu tingkat hubungan, pada akhirnya memerlukan
pengaturan melalui cara-cara kelembagaan.32
Beberapa negara kemudian mengadakan hubungan internasional secara
umum, dimana masing-masing negara itu mempunyai kepentingan.
Hubungan internasional secara umum itu kemudian melibatkan semakin
banyak negara, berbeda dengan hubungan antara dua negara yang telah
dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas
dasar persetujuan bersama. Timbulnya hubungan internasional secara
umum tersebut pada hakikatnya merupakan proses perkembangan
hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat
menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk organisasi
internasional, negara-negara melalui organisasi itu kemudian akan
berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama, dan
kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat
luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak
negara, maka diperlukan peraturan internasional (international regulation)
agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.
32
Bambang Iriana Djajaatmadja, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007, hal. 1.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
32
Sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi internasional
tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang
kemudian melahirkan persetujuanpersetujuan, tetapi lebih dari itu telah
melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (commission), sarekat
(union), dewan (council), liga (league), persekutuan (association),
perserikatan bangsa-bangsa (united nations), persemakmuran
(commonwealth), masyarakat (community), kerjasama (cooperation), dan
lain-lain33
.
Di dalam membentuk organisasi internasional semacam itu, negara-
negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai
tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan
untuk mencapai tujuan masing-masing negara atau pun suatu tujuan yang
tidak dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan itu sebagai suatu
kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk
melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya. Tindakan yang
dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada hakikatnya
merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional.34
Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi
tidak saja organisasi internasional publik (Public International
Organization) tetapi juga organisasi internasional privat (Private
33
Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990, hal.
1-2. 34
Ibid,hal 110
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
33
International Organization). Untuk membedakan kedua jenis organisasi
internasional ini dapat dilihat dari penjelasan berikut35
:
1. Organisasi Internasional Publik atau sering juga disebut sebagai
Organisasi Antar-Pemerintah (Intergovermental Organization). Tetapi
karena keanggotaannya adalah negara, maka organisasi tersebut lazim
hanya disebut sebagai organisasi internasional. Tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai
pihak organisasi internasional tersebut.
2. Organisasi Internasional Privat (Private International Organization)
merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena
itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (Non Governmental
Organization (NGO)) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.36
Namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang
dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara
universal. Bila organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari
negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara
bersama, dalam hal ini pengertian organisasi internasional dipakai dalam
arti sempit. Jika diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk
mengadakan kerjasama, di mana di wadah tersebut mempunyai wewenang
atas negara anggota, maka di sini pengertian organisasi internasional agak
lebih luas. Organisasi internasional merupakan wadah negara-negara
35
Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT Alumni,
Bandung, 2012, hal. 37. 36
Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
dalam menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang
sifatnya koordinatif maupun subordinatif.37
Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang
melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk
membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama
di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi
internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan
keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Pada
masa sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama
dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-
individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara
untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka
baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya
frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan
tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk
suatu organisasi internasional.
Para ahli juga memberikan pengertian tentang organisasi internasional
sebagai berikut. Menurut Clive Archer, Organisasi internasional adalah
Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu
kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari
37
Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UI Press,
Jakarta, 2004, hal. 5.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
35
dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan
bersama para anggotanya.38
Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas,
UNICEF sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah
dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang
formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya.
Dan bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk
memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang
kepada anak-anak sesuai dengan mandatnya.
Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer
mengatakan bahwa: Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari
hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari
suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi
manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi,
konferensi.39
Berdasarkan kutipan tersebut, bisa digambarkan bahwa
UNICEF sebagai organisasi internasional yang didirikan oleh Majelis
Umum PBB adalah suatu bentuk hubungan internasional, karena
beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berbadan hukum.
Viotti dan Kauppi menjelaskan organisasi internasional dalam konteks
pemegang peran. Mereka mengemukakan: Organisasi internasional dalam
isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-
haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting
38
Clive Archer, International Organization, University of Aberdeen, London, 1983, hal.
35. 39
Ibid, hal. 2.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan
yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-
negara.Berdasarkan penjelasan Viotti dan Kauppi tersebut menerangkan
bahwa organisasi internasional dapat menjadi aktor independen. UNICEF
sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya memiliki peran yang
sama yaitu menjadi aktor yang independen. Hal tersebut dikarenakan
dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang diambilnya berdasarkan
kerangka konsepnya sendiri tanpa pengaruh dari negara / pihak manapun.
Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang
organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional
adalah:
―Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari
struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk
berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan
dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang
diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan
pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada
negara yang berbeda‖40
.
40
Rudy T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung,
2005. hal. 3.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
37
Berdasarkan pengertian tersebut, dikemukakan bahwa organisasi
menurut Rudy terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara.
2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah atau non-pemerintahan perlu pula dipenuhi
unsur-unsur;
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan41
Dari unsur-unsur organisasi internasional menurut T. Rudy tersebut
bila dikaitkan dengan UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional,
tentunya mencakupi unsur-unsur tersebut. Hal tersebut dikarenakan
UNICEF ruang lingkupnya melintas batas negara; memiliki prioritas untuk
mencapai tujuan-tujuannya; memiki struktur organisasi yang lengkap dan
jelas; dan UNICEF menjalankan fungsinya sebagai organisasi
internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan
jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya.
Menurut Clive Archer, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan
keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Type of membership (tipe keanggotaan)
a. Inter-Governmental Organizations (IGO), yaitu organisasi
internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai
angota.
41
Rudy T. May, loc. cit.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
38
b. International Non-Governmental Organizations (INGO), yaitu
organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili
pemerintahan.
2. Extent of membership (jangkauan keanggotaan)
a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia
Dari pemaparan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan
keanggotaannya tersebut bisa disimpulkan bahwa UNICEF merupakan
Inter Governmental Organizations (IGO), karena beranggotakan wakil
pemerintahanpemerintahan suatu negara. Selain itu dalam jangkauan
keanggotaannya, UNICEF memiliki anggota yang mencakup seluruh
wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah terntentu.
Telah dijelaskan di awal bahwa suatu Organisasi Internasional dapat
dibedakan menjadi dua yaitu Inter Governmental Organization (IGO) dan
Non Governmental Organization (NGO). Hal ini dibedakan sebab juga
masih dilihat bagaimana kedudukan kedua jenis organisasi internasional
ini sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional
adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang hak
dan kewajiban itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-
hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.42
Dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut termasuk negara,
organisasi internasional, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Karena itu,
kemampuan untuk bertindak hakikatnya merupakan personalitas dari suatu
42
Sri Setianingsih Suwardi, op.cit, hal.7.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39
subjek hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional
mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa
personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu
untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum
dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan
kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan
demikian subjek hukum yang ada di bawah sistem hukum internasional
merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan
kewajiban tersebut.43
Sebagai subjek hukum internasional maka organisasi
internasional itu personalitas hukum di dalam hukum internasional.
Anggapan bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum
internasional sepenuhnya terbagi ketika membicarakan dua jenis
organisasi internasional yaitu IGO dan NGO. Ada yang menganggap
hanya IGO yang merupakan subjek hukum internasional, dan ada juga
yang menganggap IGO dan NGO keduanya adalah subjek hukum
internasional. Akan tetapi, mayoritas literatur setuju dengan pendapat yang
pertama. Alasannya adalah karena NGO yang bersifat swasta, maka lebih
cenderung berada dibawah hukum nasional sebuah negara. Contohnya
adalah International Committee of the Red Cross (ICRC) yang berada
dibawah hukum nasional Swiss dan anggotanya semuanya adalah warga
Swiss, dan Greenpeace yang markasnya berada di Belanda tetapi
bekerjasama dengan 27 negara dan kantor regionalnya beroperasi di 41
43
Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hal.45.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
40
negara.44
Bahkan NGO dianggap hanya sebagai kelompok penekan
internasional, bukan subjek hukum internasional. NGO ini pada umumnya
berkantor pusat dan mengadakan kegiatan di Amerika Serikat dan Eropa
dan masih sedikit berada di negara berkembang. Sehingga tidaklah
disangsikan bahwa NGO ini tunduk pada hukum nasional dan tidak secara
langsung diatur oleh hukum internasional.45
Setelah dijelaskan perbedaan antara Inter Governmental Organization
(IGO) dan Non Governmental Organization (NGO), perlu juga dilihat
bagaimana kedudukan kedua jenis organisasi internasional ini sebagai
subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang
hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang hak dan kewajiban itu
adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum
dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.46
Maka yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional secara
penuh adalah Inter Governmental Organization (IGO) seperti PBB,
OPEC, WTO, WHO, UNICEF, ICJ, UNHCR, EU, ASEAN, OAS, dan
lainnya. Bagaimanapun kekuasaan IGO dalam memberlakukan hukum
internasional juga dibatasi oleh negara sebagai subjek hukum yang utama.
Dalam hukum internasional subjek yang dimaksud tersebut termasuk
negara, organisasi internasional, dan kesatuan-kesatuan lainnya.
44
Sean D. M, Principles of International Law, USA, 2006, hal. 58. 45
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011, hal. 55. 46
Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UI Press,
Jakarta, 2004, hal. 5.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
41
Kedudukan suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan
hukum internasional pada hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi
internasional tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untuk melakukan
suatu tindakan hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun
negara-negara anggotannya, termasuk kesatuan (entity) lainnya. Kapasitas
itu diakui dalam hukum internasional (international legal capacity).Hal ini
tidak saja hanya melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai
subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus
menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah
dipercayakan oleh para anggotanya.47
UNICEF adalah IGO dan demikian bertanggung jawab kepada
pemerintah tuan rumah. Pendanaan UNICEF ini sepenuhnya didanai oleh
kontribusi sukarela individu, bisnis, yayasan dan pemerintah.48
UNICEF
juga sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF adalah semi otonom yang
memiliki badan pengatur sendiri yaitu Dewan Eksekutif dan sekretariat.
Dewan terdiri dari 41 anggota, yang dipilih Dewan Ekonomi dan Sosial
PBB (ECOSOC) berdarakan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun ―dengan
memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara
penyumbang dan penerima utama.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil jawaban atas pertanyaan
nomor 1 dalam rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan
UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional
yaitu kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional
47
Margaret Karns, op.cit, hal. 120. 48
Unicef Malaysia, dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF_Malaysia,
diakses tanggal 20 September 2019 Pukul 17.07 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
42
yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari
organisasi internasional pemerintah yaitu bersifat semi otonom yang
memiliki badan pengatur sendiri. Selanjutnya dibawah kedudukannya
itulah organisasi internasional menjalankan fungsinya. Dapat dilihat
bahwa UNICEF telah menjadi organisasi internasional antar pemerintah
dengan personalitasnya yang berperan dalam dunia Internasional bahkan
hukum internasional.
UNICEF melakukan tindakan yang menunjukan kapasitas dari
personalitas hukum internasional dimana UNICEF berperan penting dalam
melindungi dan membantu anak-anak di seluruh dunia. UNICEF berperan
penting sebagai wadah kerjasama bagi pemerintah, swasta maupun pribadi
untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi anak-anak di
seluruh dunia melalui bantuan dana secara sukarela yang dikumpulkan
bersama UNICEF untuk membantu menanggulangi permasalahan yang
dihadapi anak-anak di seluruh dunia
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
43
BAB III
PERKEMBANGAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S
EMERGENCY FUND (UNICEF) DI INDONESIA
UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh PBB
untuk menangani bantuan dana terhadap anak-anak yang membutuhkan baik di
daerah krisis kemanusiaan maupun daerah bencana alam. UNICEF telah berdiri
dan membantu anak-anak di seluruh dunia sejak tahun 1946 dan bermarkas di
New York, Amerika Serikat.
UNICEF pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1948, tiga tahun setelah
Indonesia merdeka dimana kehidupan masyarakat belum stabil di setiap daerah di
Indonesia dan pada saat itu UNICEF membantu Indonesia dalam penyediaan
bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok. Lalu setahun
kemudian, perjanjian kerja sama resmi pertama ditandatangani oleh UNICEF
dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun dapur susu di
Yogyakarta, dimana Yogyakaarta merupakan pusat pemerintahan baru pada waktu
itu.
Dari saat itu sampai sekarang UNICEF dan Indonesia terus menjalin
hubungan kerjasama yang erat baik dalam bantuan pendidikan, kesehatan maupun
bantuan darurat saat terjadi bencana alam di Indonesia, UNICEF dengan cepat
akan langsung memngirimkan bantuan darurat pada daerah terkena bencana
tersebut. Ini menujukan jalinan kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah
Indonesia semakin erat dan berkembang setiap waktu dari awal datang sampai
sekarang.
43
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
44
1. United Nations International Children Emergency Fund (UNICEF) di
Indonesia
A. Sejarah Unnited Nations International Children Emergency Fund
(UNICEF) di Indonesia
Selama lebih dari enam puluh tahun, UNICEF dan mitranya telah
menjangkau lebih dari jutaan anak-anak di Indonesia dengan bantuan
pembangunan dan kemanusiaan. Ketika UNICEF mulai bekerja di
kepulauan yang luas ini pada tahun 1948, UNICEF berfokus pada
penyediaan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di pulau Lombok.
Setahun kemudian, perjanjian kerja sama resmi pertama ditandatangani
dengan Republik Indonesia untuk membangun dapur susu di Yogyakarta,
pusat pemerintahan baru pada waktu itu. Pada tahun 1969, Pemerintah
Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun pertamanya,
dengan UNICEF dan organisasi PBB lainnya terlibat dalam memberikan
bantuan teknis.49
UNICEF telah membantu Indonesia sejak tahun 1950 untuk memenuhi
kebutuhan pokok anak-anak. Untuk masa 1990-1995 tujuan pokok
kerjasama Pemerintah Indonesia - UNICEF adalah untuk meningkatkan
kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian
khusus pada percepatan penurunan tingkat kesakitan dan kematian bayi,
anak dan wanita. Kerjasama meliputi program yang mempunyai dampak
langsung pada kematian bayi dan anak-anak serta program yang
49
Tentang Kami, dimuat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami,
diakses pada tanggal 21 September 2019 Pukul 19.17 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
45
mempersiapkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Program
tersebut mencakup program pelayanan kesehatan terpadu (gizi, imunisasi,
kesehatan ibu dan anak, serta penanggulangan penyakit diare), penyediaan
air dan penyehatan lingkungan, pembangunan desa, pendidikan, pelayanan
area dan kampung, serta pelayanan pendukung program.
Program kerjasama menempatkan prioritas utama pada lima provinsi
(Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Timor Timur) dan sepuluh kota (Palembang, Medan, Padang,
Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Surabaya, Probolinggo, dan
Pasuruan) yang dipilih oleh Pemerintah dan UNICEF berdasarkan kriteria
tingkat kematian bayi, tingkat buta huruf, angka harapan hidup dan
pendapatan regional perkapita. Tujuh provinsi lainnya juga memperoleh
bantuan untuk mendukung kegiatan pelayanan terpadu. Kesebelas provinsi
itu mencakup 35% dari seluruh populasi anak di Indonesia atau kira-kira
18.200.000 anak di bawah usia lima tahun. Secara khusus UNICEF
mendukung 29 proyek yang saling terkait yang kesemuanya sangat
tergantung pada latihan dan pemanfaatan kader-kader desa. Dukungan
juga diberikan kepada perluasan Nasional Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
dan Program Peningkatan Imunisasi.50
50
Teuku May Rudy, op.cit, hal. 132.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
46
B. Program Kerja United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) di Indonesia
Ruang lingkup UNICEF seputar menangani masalah anak dan
berupaya untuk memberikan alternatif dan pengarahan terhadap masalah
yang dihadapi oleh semua negara. Dalam menangatasi masalah anak,
UNICEF membantu dengan cara memberikan nasihat dan bantuan bagi
rencana dan penerapan usaha-usaha yang mendukung kesejahteraan anak.
Selain memberikan nasihat dan bantuan, UNICEF bekerja sama dengan
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari berbagai kalangan di
masyarakat. Program UNICEF di Indonesia antara lain:51
1. Kesehatan dan Gizi
Sekalipun Indonesia berhasil mengurangi angka kematian bayi dan
anak beberapa tahun terakhir, negeri ini masih menghadapi tantangan
untuk menguirangi anak-anak kekurangan gizi dan memperbaiki
kesehatan dan kematian ibu masih tinggi, yaitu 307 kematian dari tiap
100.000 orang. Kekurangan nutrisi mikro seperti misalnya yodium,
vitamin A dan zat besi masih banyak terjadi. Terbukti 58 juta orang
Indonesia tidak mengonsumsi garam beryodium. Sementara 70 persen
ibu dan anak menderita anemia. Desentralisasi politis telah
menyebabkan minimnya dana aadan kemampuan pengelolaan layanan
kesehatan di seluruh 33 propinsi dan 48 kabupaten. Tentu hal ini
berdampak negatif terhadap bidang kesehatan terutama upaya
imunisasi secara serentak di seluruh indonesia. Imunisasi menunjukkan
51
Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47
kemajuan sejak 1990an ketika jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat
imunisasi campak mencapai 72 persen. Selain itu kasus polio muncul
lagi pada 2005 dengan 295 kasus dalam 9 bulan pertama. Ini pertama
kalinya sejak 1996. Data dari lima Kabupaten beresiko tinggi terhadap
tetanus pada bayi lahir dan ibu-ibu melahirkan. Sedangkan malaria
berpengaruh pada sekitar 20 persen penduduk khususnya mereka di
Indonesia timur. Dari 30 juta kasus malaria per tahun, hanya 10 persen
yang ditangani dengan fasilitas kesehatan.
UNICEF sebagai organisasi yang memainkan peranan penting di
Indonesia memusatkan proyek-proyek kesehatan dan gizi bagi kaum
miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Organisasi ini
dipandang sebagai sumber keahlian teknis dan advokasi yang didanai
secara internasional untuk menangani kesehatan anak. Sebagai mitra di
tingkat akar rumput organisasi ini juga membantu pemerintah secara
efektif di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten.
Program Kesehatan terhadap Gizi bekerja sama dengan Departemen
Kesehatan terutama direktorat Kesehatan Masyarakat. Kesehatan
Lingkungan dan Penyakit Menular. Sementara itu, kesehatan ibu dan
bayi lahir akan menjadi fokus UNICEF bersama pemerintah,
Disamping itu, pemberantasan cacingan, advokasi di pengembangan
nutrisi mikro tambahan, gizi remaja, surveilans masyarakat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
48
2. Pendidikan
a. Pendidikan Dasar Untuk Semua
Dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami
kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak
usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Meskipun
demikian, negeri ini masih menghadapi masalah pendidikan yang
berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang
rendah. Terbukti, misalnya anak yang putus sekolah diperkirakan
masih ada dua juta anak.
Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas
pendidikan bagi semua anak. Apalagi, masih banyak masalah yang
harus dihadapii, seperti misalnya kualifikasi guru, metode
pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan
masyarakat. Sebagai besar anak usia 3 sampai 6 tahun kurang
mendapat akses aktifitas pengembangan dan pembelajaran usia dini
terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman dan pedesaan.
Ditambah lagi, anak-anak dari golongan ekonomi lemah tidak
termotivasi dari pengalaman belajarnya di sekolah. Apalagi biaya
pendidikan sudah relatif tak terjangkau bagi mereka. UNICEF
mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi
pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan
penelusuran semua anak di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
49
Dalam upayanya mencapai tujuan ―pendidikan untuk
semua‖ pada 2015 pemerintah Indonesia saat ini menekankan
pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh
anak Indonesia usia 6 tahun sampai 15 tahun. Dalam hal ini,
UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknik dan dana.
Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan anak-anak di
delapan propinsi di Indonesia, UNICEF mendukung program
Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC). Proyek
ini berkembang pesat dari 1.326 sekolah pada 2004 menjadi 1.496
pada 2005. Kondisi ini membantu 45.454 guru dan menciptakan
lingkungan belajar menantang bagi sekitar 275.078 siswa.
b. Pendidikan Luar Sekolah
Sasaran pemerintah adalah untuk memberantas buta huruf
dalam kelompok usia 7-44 tahun melalui program Kejar Paket A,
yang memberi kemampuan dasar untuk membaca, menulis dan
berhitung dan juga mencakup pendidikan kesehatan. Pemerintah
juga menyediakan dana berputar pada kelompok belajar tertentu
agar mereka dapat melakukan kegiatan penambahan penghasilan.
Dukungan UNICEF pada program nasional ini mencakup
memperkuat kemampuan pengelolaan melalui pembentukan
satuan-satuan tugas local, pengembangan dan produksi bahan-
bahan tambahan termasuk pemanfaatan Koran Masuk Desa,
pelatihan kader-kader desa dan beberapa anggota staf serta
dukungan untuk kegiatan-kegiatan penambahan penghasilan. Di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
50
daerah-daerah terpilih, prioritas diberikan untuk menjangkau
wanita buta huruf dari golongan berpenghasilan rendah.
c. Lembaga-lembaga Islam
Lembaga-lembaga pendidikan Islam akan menyediakan
jalur baru untuk menjangkau lebih banyak keluarga miskin dengan
imformasi serupa yang terdapat dalam buku Facts For Life atau
Pedoman Hidup Sehat. Kira-kira 3.000 guru dan petugas lainnya
dari 384 lembaga pendidikan Islam akan memperoleh pelatihan
dasar tentang hal-hal seperti upaya rehidrasi oral, kesehatan ibu
hamil dan melahirkan dan pemantauan tumbuh kembang anak-anak
serta teknik-teknik untuk menjangkau dan memotivasi anggota
masyarakat melalui kegiatan agama. Proyek ini akan menjangkau
sekitar 135.000 orang, 60% diantaranya adalah wanita di daerah-
daerah terpilih.
3. Perlindungan Anak
Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi
kekerasan. Kondisi ini menjadi tantangan utama UNICEF dan mitra-
mitra lokalnya. Ada beberapa fakta yang cukup memprihatinkan.
Diperkirakan sekitar 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki
akte kelahiran. Lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang
berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur
kurang dari 18 tahun. Sementara 40.000-70.000 anak lainnya telah
menjadi korban eksploitasi seksual. Ditambah lagi sekitar 10.000
wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
51
5.000 anak yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen di antaranya
ditempatkan di penjara dewasa. Masalah lain yang tak kalah
memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak
dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana.
Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis
anak-anak itu terganggu sesudah bencana tsunami meluluh lantakkan
Aceh dan Sumatra Utara pada 26 Desember 2004 silam.
Seperti hal nya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di
Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan,
di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus
kekerasan semacam ini tidak terungkap.
Kasus kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada
laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah
mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden
semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan
penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak
pun bebas dari jeratan hukum. Sebagai lembaga internasional yang
dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF
terfokus pada masalah-masalah pelanggaran kekerasan, eksploitasi
anak dan pencatatan kelahiran.
Bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan
kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan
anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan
daerah bencana. UNICEF mendukung perkembangan dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
52
implementasi perundang-undangan, kebujakan dan program di tingkat
nasional maupun daerah seperti misalnya Undang-Undang
Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional terhadap Perdagangan
Anak dan kebijakan nasional bagi anak-anak yang terpisah dari
keluarganya.
Program Perlindungan Anak UNICEF juga bermitra dengan
masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil
rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dalam upaya menciptakan
kerangka kerja yang komprehensif. Disamping itu, pencatatan
kelahiran untuk semua juga digalakkan untuk mencegah pelanggaran,
kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF
mendukung pengembangan mekanisme pelaporan pelecehan terhadap
anak-anak di enam kota besar di Indonesia dan penelitian-penelitian di
kabupaten di Indonesia.
4. Memerangi HIV/AIDS
Beberapa tahun belakangan, angka kasus HIV/AIDS meningkat
tajam di seluruh Indonesia. Wabah ini terutama dipicu oleh para
penyalahgunaan narkoba suntik dan para pekerja seks komersil.
Akibatnya, resiko tertular anak muda di Indonesia menjadi semakin
tinggi. Bahkan menurut perkiraan, menjelang 2010 sekitar 110.000
orang di Indonesia akan menderita atau meninggal karena AIDS.
Sedangkan jutaan lainnya akan terjangkit HIV positif. Sementara itu
prevalensi HIV di kalangan ibu hamil yang menjalani tes masih berada
di bawah tiga persen. Sayangnya data untuk penduduk secara umum
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
53
masih kurang. Kendala utamanya adalah stigma, diskriminasi dan
kurangnya pengetahuan masyarakat.
Tujuan utama program UNICEF adalah untuk mengurangi stigma
dan diskriminasi yang akan disampaikan elalui advokasi dan
penyuluhan. Mereka yang peduli gender pun diharapkan tanggap
terhadap upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Upaya
pemberantasan HIV/AIDS dilakukan secara nasional dan menyeluruh
melalui seluruh ini dengan advokasi dialog kebijakan, mobilisasi
sumberdaya, pengembangan material, jaminan mutu, pengawasan, dan
evaluasi.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia dibantu UNICEF sudah
mengambil langkah penting untuk mencegah dan mengurangi
penuaran HIV di kalangan kaum muda, ibu hamil dan anak-anak yang
rentan. Upaya pencegahan pun dilakukan pada kaum muda yang masih
duduk di bangku sekolah maupun yang putus sekolah. Pemerintah
memberikan program Pendidikan Keterampilan Hidup dan gerakan
Pendidikan Sebaya yang menyoroti perilaku seks yang aman dan
penggunaan kondom di kalangan kelompok yang beresiko. Dalam
proyek ini guru juga mendapat pelatihan dan bantuan.
Bersama pemerintah, UNICEF juga mengadakan program
Pencegahan Penularan Ibu ke Anak yang menargetkan perempuan usia
produktif pasangan mereka. UNICEF juga menjadi mitra pemerintah
dalam program Kepedulian dan Dukungan terhadap Anak-anak dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
54
advokasi dalam hal kepedulian dukungan bagi anak-anak yang rentan
tertular HIV/AIDS.
5. Air dan Kebersihan Lingkungan
Kondisi kebersihan air dan lingkungan di sebagian besar daerah di
Indonesia masih sangat buruk. Situasi ini menyebabkan tingginya
kerawanan anak terhadap penyakit yang ditularkan lewat air. Pada
2003 hanya 50% penduduk Indonesia yang mengambil air sejauh lebih
dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran. Ukuran ini menjadi
standar universal keamanan air. Di Jakarta misalnya, 84 persen air dari
sumur-sumur dangkal ternyata terkontaminasi oleh faecal coliform.
Secara praktis masalah kebersihan menjadi tidak kondusif karena
masyarakat memang selalu tidak sadar akan hal tersebut. Tempat
pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dijaga dengan baik.
Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit
yang disebabkan air sering menyerang golongan keluarga ekonomi
lemah. Upaya mengembangkan kesehatan anak secara umum pun
menjadi terhambat. Fakta ini terjadi khususnya di daerah bencana
tsunami Aceh dan Sumatra Utara.
Disamping akses air bersih yang buruk, situasi kebersihan air dan
lingkungan diperparah oleh kegagalan penyluhan bagi masyarakat
kelas bawah dan mereka yang tinggal di daerah kumuh untuk
berprilaku bersih. Bahkan penyediaan air minum yang bersih pun
belum secara serius dijadikan prioritas pembangunan di Indonesia
terutama di tingkat propinsi. UNICEF membantu pemerintah Indonesia
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
55
untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi perbaikan kondisi
air minum dan kebersihan secara nasional. Bantuan juga diberikan
kepada pemerintah Indonesia dalam memperbaiki mekanisme
perncanaan, sistem pengawasan dan database yang relevan, UNICEF
juga memainkan peranan penting sebagai koordinator bidang
kebersihan lingkungan dan air pasca bencana tsunami di Aceh dan
Sumatra Utara. Membangun kemitraan kerja dan mempersatukan
segala kemampuan dan sumber daya antar organisasi.
Bahkan UNICEF beserta pemerintah juga memberi wawasan
tentang air yang aman melalui program Pembangunan dan
Kelangsungan Hidup anak. Anak akan belajar mengenai kebersihan air
dan sekolah yang besahabat untuk anak-anak. Tujuannya untuk
membantu memperbaiki pasokan air yang aman dan fasilitas
kebersihan yang memadai di 30 kabupaten se-Indonesia. Di samping
itu, UNICEF juga membantu gerakan Suplai Air Bersih dan
Kebersihan Dasar di Aceh dan Sumatra Utara. Gerakan ini mencakup
rehabilitasi dan konstruksi sumur dangkal, tanki penampungan air
hujan dan sistem pipa gravitasi. Pembangunan toilet, fasilitas mandi
cuci dan pembuangan sampah di sekolah-sekolah di pusat kesehatan
masyarakat dan di bangunan keagamaan.
6. Pengembangan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan
Komponen dari Program Kerjasama ini terdiri dari sejumlah
proyek yang saling terkait yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas
pemerintah daerah beserta instansi-instansi dibawahnya untuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
56
merencanakan, mengkoordinasi, mengelola dan memantau
penyampaian pelayanan pokok untuk anak-anak dan wanita.
Tujuan yang berhubungan adalah untuk memperbaiki komunikasi
dan pertukaran imformasi diantara tingkatan pemerintah itu, diantara
mereka dengan departemen-departemen sektoral di pusat. Tujuan-
tujuan ini akan dicapai melali perpaduan latihan formal dan sambil
kerja untuk para perencana dan pelaksana, orientasi untuk para anggota
DPRD, pejabat pemerintah dan pemimpin LSM; praktik nyata dalam
perencanaan, manajemen, supervise dan pengenalan secara sasaran
serta pemecahan masalah; serta penghimpunan dan penggunaan secara
lebih efektif data program.
Proyek pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan telah
mengenali 272 lingkungan keluarga yang kekurangan di 10 kota
terpilih untuk diberikan pelayanan pokok yang intensif, proyek
pemberian langsung khusus dan kegiatan gotong royong masyarakat.
Surabaya, Bandung, Semarang, dimana kemampuan keuangan dan
manejemen sudah ada, masuk dalam program bantuan UNICEF ini.
Kegiatan promotif kelangsungan hidup dan pengembangan dan
kegiatan pelatihan mencakup pejabat perkotaan,pejabat kecamatan dan
tokoh masyarakat.
7. Pelayanan Pendukung Program Kerjasama
Pelayanan pendukung sebagai bagian integral dari komponen-
komponen program lain, pelayanan ini meliputi kegiatan promosi,
mobilisasi social, riset, evaluasi dan pemantauan dan komunikasi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
57
program. Kegiatan proyek meliputi pengembangan kebijaksaan dan
program bagi kesejahteraan anak secara keseluruhan peningkatan
peranan wanita dalam pembangunan, kerjasama dengan 17 LSM
agama dalam proyek kelangsungan hidup anak di 13 provinsi untuk
meberi motivasi kepada para ibu melalui pemuka agama. Dalam masa
kerjasama 1985-1989, proyek kelangsungan hidup anak ditekankan
secara khusus pada imunisasi dan upaya rehidrasi oral. Dalam masa
kerjasama yang sekarang, ruang lingkup kegiatan motivasionalnya
akan diperluas untuk mencakup masalah kelangsungan hidup dan
perkembangan anak lainnya seperti pemantauan kembang tumbuh
anak, pencegahan kebutaan dan akibat-akibat lain dari kekurangan
vitamin A dan perawatan yang lebih baik bagi wanita hamil.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
58
2. Kerjasama yang Dilakukan United Nations International Childrend’s
Emergency Fund (UNICEF) Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia
UNICEF merupakan badan atau agen special dalam PBB dan
UNICEF juga telah menjadi bagian permanen dalam membantu mengatasi
permasalahan khususnya untuk anak-anak di seluruh dunia, dimana posisi
UNICEF merupakan salah satu badan terpenting dalam membantu PBB
untuk mencegah berbagai permasalahan yang sudah terjadi bahkan yang
akan terjadi melalui isu-isu terkait yang dapat membahayakan kehidupan
anakanak dimanapun mereka berada. Melihat berbagai situasi yang
dihadapi, UNICEF mengambil bagian dalam membantu PBB untuk
mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan keberlangsungan
kehidupan anak-anak dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
seperti pemerintah, organisasi internasional pemerintah maupun non
pemerintah, organisasi lokal, gerakan sosial dan instansi lainnya.
Pencegahan konflik yang dilakukan oleh UNICEF dapat membantu
permasalahan PBB, karena UNICEF merupakan salah satu badan dari
majelis umum PBB dan UNICEF telah berada di hampir semua negara,
baik itu negara yang sedang berkonflik, atau sesudah konflik maupun
negara-negara yang tidak berkonflik sekalipun. UNICEF berusaha
membuka kantor cabangnya di berbagai negara dengan tujuan untuk
membantu pemerintah dalam mencegah dan mengurangi permasalahan
anak, maka dari itu Posisi UNICEF dalam United Nations sangat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
59
membantu dunia Global untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar
anak.52
Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang menjalin
kerjasama dengan UNICEF terutama dalam bidang pendidikan. UNICEF
mencatat sekitar 4,4 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun masih
tidak bersekolah. Anak-anak yang paling miskin, anak-anak penyandang
disabilitas dan anak-anak yang tinggal di daerah-daerah tertinggal di
negara ini paling berisiko putus sekolah. Misalnya, anak-anak sekolah
menengah pertama (SMP) berusia 13 hingga 15 tahun dari rumah tangga
termiskin, lima kali lebih mungkin putus sekolah daripada anak-anak dari
rumah tangga terkaya. Secara geografis, angka putus sekolah berkisar dari
1,3 persen di Yogyakarta - kota yang relatif makmur - hingga 22 persen di
Papua - provinsi paling timur dan termiskin di negara ini.53
Analisis
terbaru dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) menunjukkan
bahwa 57 persen anak-anak usia sekolah penyandang disabilitas tidak
bersekolah.
Sementara itu, banyak anak sekolah yang harus berjuang untuk
menguasai keterampilan akademik dasar. Kurang dari separuh siswa
berusia 15 tahun di Indonesia hanya memiliki tingkat kemahiran membaca
minimum dan kurang dari sepertiga yang mencapai tingkat kemahiran
dalam matematika (PISA 2015).
52
Paul Van Tongeren & Renske Heemskerk, Regional Organisations And Civil Society
Organisations, UN Headquarters, New York, 2005, hal. 40. 53
Pendidikan dan Remaja, dimuat dalam
https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja, diakses pada tanggal 21 September
2019 Pukul 20.32 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
60
Remaja juga kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi
penuh mereka. Dari 46 juta remaja di Indonesia, hampir seperempat
remaja yang berusia 15 hingga 19 tahun tidak bersekolah, tidak memiliki
pekerjaan atau tidak mengikuti pelatihan. Pengangguran remaja mencapai
lebih kurang 15 persen. Potensi anak-anak dipupuk sejak tahun-tahun
awal, dan akses ke pengembangan anak usia dini (ECD) terus ditingkatkan
melalui kebijakan ‗Satu Desa, Satu Kebijakan Pusat Pengembangan Anak
Usia Dini'. Namun, kualitas layanan pengembangan anak usia dini (ECD)
masih memerlukan banyak perbaikan di berbagai bidang. Rasio
pendaftaran bruto pengembangan anak usia dini (ECD) nasional berada
pada kisaran 72 persen pada 2016-2017 tetapi hanya mencapai 51 persen
di Provinsi Papua.54
Maka dari itu, UNICEF juga melakukan kerjasama
dalam bidang pendidikan di Indonesia guna membantu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan agar semua anak di
Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak.
Berikut adalah beberapa contoh kerjasama yang dilakukan UNICEF
dalam bidang pendidikan di Indonesia sebagai berikut :
a. Kerjasama UNICEF, Selandia Baru dan Indonesia dalam bidang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia
Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi
salah satu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, dan menjadi bagian
dari komitmen dunia untuk mendorong seluruh negara lebih banyak
54
Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
61
menaruh perhatian kepada pendidikan anak usia dini. Agenda PAUD
juga telah masuk dalam agenda PBB melalui Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menyambut baik inisiatif Pemerintah
Selandia Baru dan UNICEF dalam mendukung perkembangan
pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Inisiatif program
PAUD tersebut diluncurkan khusus untuk Kabupaten Kupang di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berupa program bantuan dari
Pemerintah Selandia Baru melalui UNICEF Indonesia untuk pendirian
100 lembaga PAUD di Kabupaten Kupang. Mendikbud mengatakan,
lembaga-lembaga PAUD yang nantinya akan didirikan di Kabupaten
Kupang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi lembaga PAUD
lainnya di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Ia
juga menegaskan bahwa pendidikan sebenarnya tidak dimulai dari
pendidikan dasar, melainkan dari pendidikan anak usia dini, yang
menjadi investasi pembangunan kehidupan manusia.
Hal senada juga diungkapkan Perdana Menteri Selandia Baru, Ia
mengatakan, Pemerintah Selandia Baru berinisiatif untuk memberikan
bantuan melalui UNICEF Indonesia karena dengan bekerja sama
dengan UNICEF, mereka tidak hanya berkonsentrasi pada anak-anak,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
62
tetapi juga pada mereka yang berkomitmen pada pendidikan anak usia
dini.55
b. Kerjasama UNICEF dalam Bidang Pendidikan di Papua
Masalah pendidikan secara umum terjadi hampir di seluruh tanah
Papua, sehingga sangat jelas masih membutuhkan perhatian semua
pihak dan kerjasama, demi mendorong perubahan pendidikan yang
lebih maju. Potret pendidikan di Papua masih memprihatinkan,
penanganan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas
dalam membangun SDM Papua tak kunjung direalisasikan secara
maksimal. Problema pendidikan ini terlihat pula dari tingginya angka
tuna aksara atau buta aksara penduduk usia 15–59 tahun. Terdapat
sekitar 675,253 jiwa atau 35,98 persen dari 1,876,746 jiwamasih tuna
aksara.56
Oleh sebab itu, layanan pendidikan harus dipastikan mampu
menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah–daerah
terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada
pada 63persen dibanding rata-rata nasional 73 persen. Pendidikan di
Papua masih didera masalah klasik. Antara lain ketersediaan guru yang
sangat minim dan tidak merata, banyak siswa kelas enam SD yang
belum mampu membaca, minimnya fasilitas penunjang, serta masih
55
Indonesia, Selandia Baru dan UNICEF luncurkan program kerjasama bidang PAUD,
dimuat dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/07/indonesia-selandia-baru-dan-
unicef-luncurkan-program-kerja-sama-bidang-paud, diakses tanggal 21 September 2019 Pukul
21.09 WIB 56
Jaringan Kerja Rakyat Papua. Wajah Pendidikan Papua, Suram, dimuat dalam
http://www.jeratpapua.org/2014/11/18/wajah-pendidikan-papua-suram/, diakses pada 22
September 2019 Pukul 20.03 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
63
rendahnya kualitas lulusan. Berikut beberapa contoh kerjasama yang
dilakukan UNICEF dalam bidang pendidikan di Papua :
1. Kerjasama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua dan UNICEF menjalin kerja sama
peningkatan minat baca tingkat Sekolah Dasar. Salah satu upaya
yang dilakukan UNICEF dan pemerintah setempat yaitu
mengadakan program pelatihan untuk guru. Program pelatihan
UNICEF telah mendorong para guru untuk memperkenalkan
sejumlah perubahan. Sekarang, setiap guru menyambut anak-anak
pada apel pagi dengan berjabat tangan dan menyapa. Di kelas-kelas
yang lebih rendah, para guru menggunakan lagu-lagu dan
permainan sebagai metode pengajaran. Ini lebih menyenangkan
dan partisipatif untuk anak-anak. Anak-anak yang lebih tua
berbaris di luar kelas setiap pagi dan guru akan bertanya tentang
pelajaran hari sebelumnya sebelum mereka diizinkan masuk ke
kelas. Kelas-kelas mereka juga menjadi lebih interaktif.
Pendekatan baru ini telah mendorong anak-anak untuk datang ke
sekolah dan tingkat kehadiran telah meningkat tinggi.
UNICEF juga membuktikan bahwa banyak guru-guru yang di
Kampung termasuk Kepala Sekolah banyak yang meninggalkan
tempat tugasnya. UNICEF membantu peningkatan kualitas
pendidikan di Mimika, melalui program Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Dasar
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
64
Mimika dilakukan untuk meningkatkan mutu, efiisiensi dan
pemerataan pendidikan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat
untuk bekerja sama secara erat dengan sekolah dan pemerintahan..
UNICEF telah menjalankan program MBS (Manajemen
Berbasis Sekolah) di Kabupaten Sorong, yang meliputi manajemen
sekolah, metode pembelajaran, dan peran aktif masyarakat. Peran
UNICEF dalam Peningkatan Program Pendidikan di Kabupaten
Sorong, UNICEF berperan secara langsung dalam memonitioring,
mengevaluasi, dan memberikan bantuan teknis berupa penyediaan
alat perlengkapan dan bantuan dana. Program tersebut telah
berjalan optimal dan membawa perubahan penting bagi pendidikan
di Kabupaten Sorong. Terlebih ada keterlibatan pemerintah daerah
dalam mensukseskan perlaksanaan program tersebut. Dapat
disimpulkan bahwa UNICEF berperan besar dalam peningkatan
program pendidikan di kabupaten Sorong. Hasil dari program
kerjasama UNICEF dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong
secara garis besar terlihat dengan melihat perubahan keadaan fisik
dan non fisik sekolah di kabupaten Sorong pasca adanya program
UNICEF pada tahun 2010 hingga sekarang.
2. Kerjasama UNICEF dan Pemerintah Australia dalam Peningkatan
Pendidikan di Papua
Sebuah kerjasama baru antara Pemerintah Indonesia,
Australia dan UNICEF untuk meningkatkan kualitas pendidikan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
65
sekolah dasar di dua propinsi paling timur Indonesia, Papua dan
Papua Barat, ditandatangani hari ini. Pemerintah Australia bekerja
sama dengan UNICEF menawarkan program kerja sama di bidang
pendidikan khusus untuk para pelajar kelas IIII sekolah dasar (SD)
di Papua. Situasi pendidikan di wilayah terpencil Papua yang perlu
diperbaiki. Ini dikhususkan pada murid-murid kelas I, II, dan III
SD yang tidak bisa membaca, padahal mereka harus bisa membaca.
UNICEF dan Australia akan memberikan pelatihan bagi guru-guru.
Australia akan memberikan dukungan sebesar A$ 7 juta
(Rp. 58,9 milliar) selama dua tahun kedepan untuk membantu
kedua provinsi mencapai Tujuan Pembangunan Milenium 2 yaitu
pendidikan sekolah dasar bagi semua anak. Program ini akan
memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak-anak yang
tinggal di daerah miskin dan terpencil di Indonesia untuk
mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Program ini akan
bekerjasama dengan pemerintah daerah di kedua provinsi untuk
mengembangkan perencanaan pendidikan yang strategis dan
meningkatkan proses belajar mengajar di lebih dari 800 sekolah di
6 kabupaten terpilih. Program ini juga akan membantu
meningkatkan pembelajaran baca, tulis, hitung di sekolahsekolah
kecil dan terpencil melalui pelatihan guru dan pengadaan
materimateri pembelajaran.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
66
3. Kerjasama UNICEF dan Bank Central Asia (BCA) dalam
Peningkatan Pendidikan di Papua
Bank BCA memberikan perhatiannya terhadap pendidikan
anak bangsa. Wujud dukungan yang diberikan BCA yaitu berupa
penyerahan donasi untuk Pendidikan Ramah Anak di Papua kepada
organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations International
Children's Emergency Fund (UNICEF).
Penyerahan donasi serta kerjasama dengan UNICEF untuk
membangun Pendidikan Ramah Anak di Papua. Donasi ini
merupakan bentuk wujud nyata kepedulian serta perhatian kami
untuk membangun lingkungan positif bagi putra-putri bangsa,
khususnya yang berada di Papua. Kami harapkan pengembangan
Pendidikan Ramah Anak ini bisa berdampak secara signifikan ke
depannya.
Dalam Pendidikan Ramah Anak, UNICEF dan BCA
menghasilkan dua buah inovasi modul, yakni modul sekolah yang
aman dan kuat serta membangun masyarakat tangguh. Dalam
modul sekolah yang aman, UNICEF dan BCA memberikan
pendekatan disiplin positif bagi guru sehingga diharapkan guru
mampu mendisiplinkan para murid tanpa melakukan kekerasan
fisik maupun verbal. Selain itu, modul membangun masyarakat
tangguh merupakan modul pendidikan non formal yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
67
mengajarkan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan, hak
gender, kesehatan reproduksi, komunikasi dan kecakapan hidup.
Kedua inovasi modul ini juga telah melalui proses revisi
berdasarkan konteks lokal agar kedua inovasi ini dapat
diaplikasikan secara efektif.57
c. Kerjasama UNICEF dan Badan Azmil Zakat Nasional (BAZNAS)
dalam Peningkatan Pendidikan Remaja di Indonesia
BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat nasional.
BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah non structural yang
bersifat mandiri dan bertanggung jawab. BAZNAS menggandeng
UNICEF untuk membantu anak-anak yang menjadi korban krisis
kemanusiaan, baik di Indonesia maupun di negara-negara
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di seluruh dunia.
Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, krisis kemanusiaan
di sejumlah negara berdampak pada banyak hal, termasuk di dalamnya
anak-anak juga menjadi korban, ini yang menjadi salah satu perhatian,
dan menjadi bentuk kepedulian bersama. Penggalangan dana dan
penyaluran bantuannya tentu dilakukan secara profesional dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan syariat. Bentuk bantuannya
terfokus pada anak-anak dan remaja yang bersifat berkelanjutan agar
masa depan mereka bisa lebih baik, namun pastinya manfaatnya bisa
57
BCA. BCA Kembali Dukung UNICEF Melalui Donasi Pendidikan Ramah Anak di
Papua, dimuat dalam https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Siaran-
Pers/2016/03/08/07/44/2015-sep-08-bca-kembali-dukung-UNICEF. Diakses tanggal 22 September
2019 Pukul 21.11 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
68
lebih luas, bagaimana keluarganya juga bisa bangkit dari keterpurukan
akibat krisis kemanusiaan. Harapannya bisa terwujud kesejahteraan
bagi mereka.58
Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil jawaban atas
pertanyaan nomor 2 dalam rumusan masalah mengenai perkembangan
UNICEF di Indonesia yaitu bahwa UNICEF mengalami
perkembangan yang cepat di Indonesia dimulai dari tahun 1948 awal
datangnya UNICEF di Indonesia. UNICEF datang dengan memberikan
bantuan darurat mencegah kelaparan di daerah Lombok saja lalu
setahun berikutnya bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam
membangun dapur susu di Yogyakarta sampai saat ini UNICEF telah
aktif membantu seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah
terutama anak-anak dalam bidang pendidikan di seluruh Indonesia.
UNICEF juga menjalin kerjasama dengan Pemrintah Indonesia
maupun pihak swasta bahkan luar negeri untuk membantu membenahi
pendidikan di Indonesia yang masih belum merata.
58
Baznas dan UNICEF Kerjasama Bantu Anak Korban Krisis Kemanusiaan, dimuat
dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/baznas-dan-unicef-kerja-sama-bantu-
anak-korban-krisis-kemanusiaan, diakses tanggal 22 September 2019 Pukul 21.55 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
69
BAB IV
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S
EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI
PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA
PASCA GEMPA BUMI
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor. Bencana alam
sudah terjadi sebelum manusia tersebar seperti sekarang ini. Namun pada saat itu,
bencana alam benar-benar murni karena faktor dan proses yang terjadi di alam.
Contohnya seperti bencana banjir pada zaman dulu yang terjadi karena tingginya
curah hujan yang tak mampu lagi ditampung oleh badan sungai. Saat ini, bencana
alam banyak pula yang terjadi karena ulah manusia. Bencana banjir yang dulu
yang dulu karena tingginya curah hujan, kini lebih sering terjadi karena ulah
manusia yang menebang kayu secara sembarangan, sehingga hutan menjadi
gundul. Ulah manusia tersebut bahkan cenderung dominan, sehingga bencana
lebih sering terjadi.
Salah satu bencana alam ialah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran
asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke
permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab
gempabumi dapat berupa dinamika bumi (tektonik), aktivitas gunung api, akibat
meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), ledakan bom nuklir di bawah
permukaan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum
terjadi. Gempa bumi tektonik merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa
69
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
70
pematahan batuan akibat benturan dua lempeng secara perlahan-lahan itu yang
akumulasi energi benturan tersebut melampaui kekuatan batuan, maka batuan di
bawah permukaan.59
Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan
dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme
perusakan tejadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian
bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan
runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa
juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah
lainnya yang merusak pemukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan
bencana ikutan berupa kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat
runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya.
Sulawesi adalah sebuah pulau di Indonesia. Sulawesi merupakan salah
satu dari empat Kepulauan Sunda Besar, dan merupakan pulau terbesar kesebelas
di dunia, yang terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan
Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di
Indonesia, hanya Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua yang lebih besar luas
wilayahnya, dan hanya Pulau Jawa dan Sumatra yang memiliki populasi lebih
banyak dari Sulawesi. Pemerintahan di Sulawesi dibagi menjadi enam provinsi
berdasarkan urutan pembentukannya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
59
Arief Mustofa Nur, 2010,Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya, Kebumen: Balai
Informasi dan Konservasi Kebumian Karangsambung – LIPI, dimuat dalam
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/92/93, diakses Tanggal 26 September
2019 Pukul 22.05 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
71
Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan
61,841 kilometer persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian
semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-
pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo.
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau
Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu dan luas wilayahnya
61.841,29 km², jumlah penduduknya 3.222.241 jiwa. Sulawesi Tengah memiliki
wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah
penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan.
Pada tanggal 28 September 2018 Gempa berkekuatan magnitudo 7,4
mengguncang Kabupaten Donggala dan Palu di Sulawesi Tengah, pukul 18.02
WITA gempa terjadi, tetapi itu bukanlah gempa yang pertama karena sudah
terjadi gempa sebelumnya pada pukul 17.00 WITA dan 14.00 WITA tapi gempa
dengan kekuatan magnitudo 7,4 ini merupakan yang terkuat. Gempa Bumi
termasuk umum terjadi di Sulawesi Tengah karena Pulau Sulawesi terletak
diantara tiga pertemuan lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-
Australia serta sejumlah lempeng kecil lainnya yang menyebabkan kondisi
tektonik Pulau Sulawesi sangat komplek. Pertemuan dari ketiga lempeng tersebut
bersifat konvergen dan ketiganya betumbukan secara relatif yang mengakibatkan
daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki
tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
72
Berikut adalah gempa bumi yang pernah melanda Sulawesi Tengah, yaitu
sebagai berikut :
1. Pada tahun 1927 tanggal 1 Desember terjadi gempa bumi yang
mengguncang Sulawesi Tengah di kabupaten Palu dengan kekuatan
magnitudo 6,5 yang menyebabkan 14 orang meninggal dan 50 orang luka-
luka.
2. Pada tanggal 30 Januari 1930 terjadi gempa di pantai barat Kabupaten
Donggala menyebabkan tsunami setinggi dua meter dan berlangsung
selama dua menit.
3. Pada tahun 1938 tanggal 14 Agustus terjadi gempa bumi yang
menyebabkan tsunami di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yang
berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala. Gempa ini
menyebabkan tsunami 8-10 meter di pantai barat Kabupaten Donggala.
Sebanyak 200 korban meninggal dunia dan 790 rumah rusak serta seluruh
desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam.
4. Pada tahun 1968 tanggal 10 Agustus juga terjadi gempa bumi di Sulawesi
Tengah yang menyeabkan tsunami berkekuatan magnitudo 7,3 dengan
pusat gempa di Laut Sulawesi. Badan Penanggulangan Bencana Alam
Indonesia mengumumkan bahwa gelombang tsunami besar menyapu
kawasan pantai di Donggala. 200 orang meninggal dan banyak rumah
hancur terutama di desa pesisir Tambu.
5. Pada tahun 1994 Gempa juga terjadi dan dikenal dengan gempa sausu, di
Kabupaten Donggala yang juga mengguncang Sulawesi Tengah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
73
6. Pada tahun 1996 tanggal 1 Januari, dua tahun berselang gempa terjadi
yang berpusat di Selat Makasar dengan kekuatan magnitudo 7,4 dan
mengakibatkan tsunami.
7. Pada 1998 tanggal 11 Oktober gempa terjadi di Kabupaten Donggala
dengan kekuatan magnitudo 5,5. Ratusan bangunan rusak parah akibat
gempa.
8. Pada 2005 tanggal 24 Januari gempa terjadi di Sulawesi Tengah dengan
kekuatan magnitudo 6,2. Pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu.
Akibat gempa ini 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan 4 orang
luka-luka.
9. Pada 2008 tanggal 7 November, gempa terjadi di Sulawesi Tengah
berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi
Tengah. Dengan kekuatan magnitude 7,7 dan akibatnya empat orang
meninggal.
10. Pada 2012 tanggal 18 Agustus gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2
terjadi ketika masyarakat sedang berbuka puasa. Delapan orang tewas dan
tiga Kecamatan terisolir.
11. Pada 2018 pada hari Jumat, 28 September. Gempa kekuatan magnitude 7,4
dan menyebabkan tsunami mengguncang Sulawesi Tengah di Kabupaten
Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 disusul tsunami dan likuefaksi
yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 menimbulkan kerugian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
74
material Rp18,48 triliun serta menelan korban jiwa ribuan orang. Data terakhir
yang dicatat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Gempa di Provinsi Sulawesi
Tengah menimpa Kota Palu dan tiga kabupaten terdekat, yakni Donggala, Sigi,
dan Parigi Moutong. Kota Palu menderita kerugian material senilai Rp8,3 triliun,
Kabupaten Sigi Rp6,9 triliun, Donggala Rp2,7 triliun, dan Parigi Moutong Rp640
miliar.
Kerugian yang paling besar di sektor permukiman di mana hampir semua
bangunan di sepanjang Pantai Teluk Palu rata dengan tanah karena diterjang
tsunami, serta bangunan di daerah Petobo, Balaroa, dan Sibalaya yang terkena
likuefaksi serta bangunan lain yang rusak berat dan ringan akibat gempa. Di
sektor pendidikan juga banyak sekolah yang mengalami rusak berat dan anak-
anak yang masih mengalami trauma serta kekurangan bahan pengajaran seperti
buku-buku bahkan guru-guru yang mengajar juga maka dari itu pemerintah dan
UNICEF juga ikut membantu mengirimkan bantuan kepada korban gempa bumi
di Sulawesi Tengah terutama di bidang pendidikan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
75
1. Bantuan United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan di Sulawesi Tengah
Indonesia Pasca Gempa Bumi
Gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah Indonesia dengan
magnitudo 7,4 meninggalkan banyak kesedihan. Gempa tersebut tidak hanya
menghilagkan ribuan jiwa dan menghancurkan pemukiman, infrastruktur dan
ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah tetapi juga menghancurkan mimpi
anak-anak untuk bersekolah karena ribuan sekolah terdakmpak gempa bumi
baik kerusakan berat maupun ringan dan tidak memungkinkan anak-anak
untuk mengakses pendidikan dalam waktu dekat ini.
Melihat itu, UNICEF bersama pemerintah Indonesia langsung
mengirimkan bantuan terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah.
UNICEF atau Badan PBB untuk anak-anak merupakan organisasi yang
memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada
anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF adalah salah
satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan
teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan
mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF merupakan agensi yang
didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan
dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan
pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan anak-anak.60
60
Children’s Charity Protecting Children’s Rights, dimuat dalam
http://www.unicef.org.uk, diakses Tanggal 26 September 2019 Pukul 22.57 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
76
Tiga hari setelah gempa bumi yang mengguncang pulau Sulawesi dan
tsunami yang melanda Kota Palu, UNICEF mengatakan situasi bagi ribuan
anak akan sangat genting dalam beberapa hari mendatang. Anak-anak di Palu,
Donggala dan tempat-tempat lain yang terkena dampak di Sulawesi
membutuhkan bantuan segera untuk pulih. Banyak yang kehilangan orang
yang mereka cintai, rumah, lingkungan dan semua hal yang mereka kenal
dalam hidup mereka.61
Berdasarkan pengamatan awal UNICEF dengan pemerintah Indonesia di
lokasi bencana tesebut, kebutuhan mendesak termasuk evakuasi dan
manajemen layanan untuk korban luka, layanan medis dan kesehatan termasuk
layanan rujukan, makanan dan non-makanan dan tempat perlindungan darurat.
Lebih dari 1.000 sekolah dikhawatirkan terdampak, yang berdampak langsung
terhadap sekitar 19 persen siswa di Sulawesi Tengah. Berdasarkan
pengalaman UNICEF, barang kebutuhan di Indonesia kemungkinan akan
mencakup makanan (makanan siap saji), air, sanitasi dan kebersihan (WASH),
perawatan kesehatan primer termasuk pertolongan pertama dan dukungan
psiko-sosial, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan perempuan.
Selain itu, layanan untuk identifikasi dan rujukan untuk anak-anak yang
terpisah dan tidak didampingi, pencegahan pemisahan keluarga, dukungan
psikososial dan pendidikan perlu ditetapkan secepat mungkin untuk
mengembalikan anak-anak ke keadaan normal. UNICEF menyerukan
kebutuhan dana 5 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pendidikan,
61
UNICEF Khawatirkan Keselamatan Ribuan Anak Pasca Tsunami Sulawesi, dimuat
dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-khawatirkan-keselamatan-ribuan-
anak-pasca-tsunami-sulawesi, diakses tanggal 27 September 2019 Pukul 10.30 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
77
kesehatan, gizi, sanitasi, dan perlindungan anak untuk keadaan darurat saat ini
serta dampak jangka panjang dari gempa bumi Lombok.62
Lalu pada tanggal 16 Oktober 2018 Bantuan UNICEF dalam bidang
pendidikan telah tiba. UNICEF mengumumkan kedatangan 30 ton bahan-
bahan pendidikan darurat termasuk 65 tenda (untuk ruang kelas sementara)
dari basis pasokannya di Dubai dalam dukungan langsung kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggap gempa dan tsunami di
Sulawesi.63
Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten, ada 1.149 sekolah dari
anak usia dini hingga sekolah menengah yang secara langsung terkena
dampak di empat kabupaten di Sulawesi berdampak pada 164.651 siswa.
Banyak sekolah di seluruh wilayah sekarang ditutup dan penilaian sedang
berlangsung sehingga jumlah ini cenderung meningkat. Salah satu prioritas
UNICEF di Sulawesi adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam
mengembalikan anak-anak ke sekolah, salah satu langkah paling penting
dalam memulihkan keadaan normal kepada masyarakat. UNICEF telah
mengirimkan gelombang pertama dari 200 sekolah dalam tenda, perlengkapan
200 sekolah dalam kotak dan 50 peralatan Pendidikan Anak Usia Dini.
62
Ibid 63
Unicef Mengumumkan Kedatangan Materi Pendidikan untuk Masyarakat yang
Terkena Dampak Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi, dimuat dalam
https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-mengumumkan-kedatangan-materi-
pendidikan-untuk-masyarakat-yang-terkena-dampak, diakses tanggal 27 September 2019 Pukul
10.56 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
78
UNICEF adalah badan PBB pertama yang menjangkau penduduk yang
terkena dampak di Sulawesi Tengah dengan pasokan darurat yang penting.64
Pada saat krisis, membawa anak-anak kembali ke kelas adalah cara vital
mengembalikan rasa normalitas pada kehidupan anak-anak. Dengan
menyediakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan
juga kesempatan untuk mulai menangani trauma apa pun yang mereka alami.
UNICEF juga telah meluncurkan 'Aksi Kemanusiaan untuk Anak-Anak'
(HAC) sebesar USD26,6 juta untuk periode enam bulan untuk tanggapan
segera, pemulihan awal dan bantuan rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena
dampak bencana di Sulawesi.
Berikut adalah respon UNICEF selama di Sulawesi meliputi65
:
1. Sekitar 4.500 anak di lebih dari 60 situs mendapatkan manfaat dari
dukungan psikososial melalui ruang ramah anak dan program
peningkatan kesadaran berbasis masyarakat tentang perlindungan anak.
2. UNICEF melatih 20 pekerja sosial dari Kementerian Sosial untuk
mendukung pelacakan dan reunifikasi keluarga menggunakan sistem
aplikasi data Primero.
3. Pengiriman 10.500 paket psikososial anak dari pakaian, mainan, dan
perlengkapan kebersihan untuk anak-anak yang terkena dampak.
4. UNICEF mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk
mengembangkan rencana tanggap darurat gizi untuk Palu. Lebih dari
64
Gempa Tsunami Sulawesi, dimuat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-
releases/gempa-tsunami-sulawesi-satu-bulan-setelah-bencana-ribuan-anak-masih-menjadi, diakses
tanggal 27 September 2019 Pukul 11.10 WIB. 65
Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
79
500 anak berusia 6-59 bulan menerima dukungan nutrisi dari delapan
dapur umum di mana ibu dan pengasuh mereka diberi konseling
tentang pemberian makan bayi dan anak kecil.
5. UNICEF mendukung Departemen Kesehatan dan kantor kesehatan
provinsi untuk melanjutkan kampanye nasional Campak-Rubella yang
terganggu dan program imunisasi rutin di kabupaten-kabupaten yang
terkena dampak.
6. UNICEF dan para mitra bekerja sama dengan Pemerintah provinsi
untuk mengoordinasikan dan menanggapi kebutuhan WASH langsung
di daerah-daerah yang terkena dampak dan untuk orang-orang di
penampungan sementara yang baru didirikan di Palu, Donggala dan
SIgi.
7. UNICEF dan para mitra telah menyediakan peralatan psikososial untuk
168 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guru sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama di Palu dan Donggala, dan mitra AMURT
melatih guru ECE di Palu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
80
2. Kerjasama United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) dengan Pemerintah Indonesia Terhadap Pemulihan
Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi
Dalam menangani gempa bumi di Sulawesi Tengah Pemerintah
Indonesia menggandeng UNICEF khususnya dalam pemulihan bidang
pendidikan disana, hal ini dapat dilihat dari bantuan yang diterima
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terutama dalam
bidang pendidikan yang diberikan oleh UNICEF. Kemendikbud
mengapresiasi dukungan UNICEF untuk mempercepat penyelenggaraan
pembelajaran melalui kelas-kelas darurat di wilayah terdampak.
Pemulihan akses ke layanan pendidikan menjadi sangat penting, karena
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk memulihkan
dan membangun kembali kehidupan mereka pascabencana.66
Melihat kondisi pendidikan pasca gempa di Sulawesi Tengah dan
banyaknya sekolah yang terdampak gempa menyebabkan proses belajar
mengajar tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Kemendikbud juga
mengupayakan agar proses belajar mengajar di Sulawesi Tengah dapat
dengan cepat dimulai, untuk mempercepatnya Kemendikbud menegaskan
akan segera mendata baik siswa, guru, sarana prasarana maupun fasilitas
pendidikan yang terdampak gempa bermagnitudo 7,4 tersebut. Di samping
itu, Kemendikbud juga akan membangun sekolah darurat sesuai standar
66
Kemendikbud Terima Bantuan UNICEF untuk Sulawesi Tengah, dimuat dalam
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/10/kemendikbud-terima-bantuan-pendidikan-dari-
unicef-untuk-sulawesi-tengah, diakses tanggal 27 September 2019 Pukul 22.05 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
81
UNICEF dalam rangka mempercepat normalisasi proses belajar agar
segera berjalan.
Kedatangan tahap pertama paket bantuan pendidikan seberat 30 ton
meliputi 65 tenda untuk ruang kelas sementara yang didatangkan dari
lokasi suplai di Dubai, Uni Emirat Arab. Kemudian, 135 tenda tambahan
dan 200 perlengkapan sekolah akan tiba pada hari Rabu (17/10) dan Kamis
(18/10). Pada tahap berikutnya, sebanyak 250 tenda pendidikan segera tiba
dari Kopenhagen, Denmark. Tenda pendidikan standar UNICEF dengan
kapasitas dua ruang kelas dikabarkan baru saja tiba di Kalimantan dan
akan langsung dikirimkan ke wilayah terdampak dalam beberapa hari ke
depan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama UNICEF serta
para mitra bahu-membahu memulihkan pelayanan pendidikan di area-area
terdampak bencana. Tenda-tenda darurat yang memenuhi standar mutu
UNICEF segera didirikan sebagai ruang kelas sementara di tempat-tempat
terdampak gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.67
Kemendikbud juga terus berupaya membantu pemulihan akses dan
layanan pendidikan di daerah-daerah yang terdampak bencana di
Sultawesi Tengah dengan menggunakan tenda kelas darurat. Namun,
Kemendikbud menegaskan, kegiatan belajar mengajar tersebut difokuskan
untuk kegiatan psikososial atau trauma healing bagi siswa yang terdampak
bencana. Kemendikbud juga bekerjasama dengan UNICEF untuk
67 Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
82
membantu pemulihan psikosial atau trauma healing pada anak-anak di
Sulawesi Tengah.
Bencana alam yang terjadi cukup besar biasanya akan
menghilangkan banyak harta, benda, nyawa serta korban fisik maupun
psikologis. Korban bencana tersebut perlu mendapatkan perlakuan yang
cepat untuk keamanan mereka. Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
Pasal 26 menjelaskan bahwa ―setiap orang berhak mendapatkan
perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat
rentan bencana‖.68
Korban bencana tidak memandang jabatan, usia,
maupun jenis kelamin. Korban bencana juga bisa berasal dari kalangan
ank-anak, remaja, orang dewasa, atau lanjut usia.
Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 26 bahwa prioritas
dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan
rentan, misalnya anak-anak, orang tua, orang cacat, pasien rumah sakit,
dan kaum lemah lainnya.69
Terutama anak-anak sebagai penerus bangsa
harus lebih didahulukan karena lebih mudah mengalami gangguan
psikologis. Sifat kepolosan dan reaksi kaget yang secara spontan
cenderung mengakibatkan trauma setelah mereka terkena bencana.
Anak yang mengalami gangguan mental emosional dan kecemasan
yang berat perlu penanganan secara khusus oleh tenaga yang memiliki
keahlian khusus misalnya psikolog dan pekerja sosial.70
Oleh karena itu,
apabila anak mendapatkan penanganan yang salah dapat menyebabkan
68
Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Alfabeta, Bandung, 2012. hal. 150. 69
Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management),
Dian Rakyat, Jakarta, 2010. hal. 36. 70
Nurjanah, dkk, op.cit, hal. 72.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
83
trauma yang semakin mendalam dan sulit disembuhkan. Hal ini sangat
memprihatinkan dan dapat menggangu keberlangsungan hidup mereka
selanjutnya, seperti halnya anak-anak korban gempa di Aceh pada tahun
2004, mereka mengalami traumatik ekstrem. Anak-anak umumnya belum
memiliki kemampuan memadai untuk mengatasi penderaan fisikal dan
emosional yang menerpa mereka.71
Inilah yang menimbulkan simpati dan empati dari Pemerintah
Indonesia melalui Kemendikbud dan Kementrian Sosial (Kemensos)
Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pemulihan di bidang sarana
pendidikan tetapi juga mealukan pemulihan terhadap anak-anak korban
gempa bumi di Sulawesi Tengah dalam bidang psikologis. Dan
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan Lembaga
Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hal ini dapat dilihat dari bantuan
yang dikirimkan oleh Kemendikbud, UNICEF, Kemensos dan LPAI
Kemendikbud mengatakan lebih dari 100.000 siswa, 20.000 guru,
dan 2.000 sekolah terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi
Tengah. Saat ini Kemendikbud masih melakukan pendataan untuk
membantu pemulihan kondisi di Sulteng, khususnya bidang pendidikan.
Bantuan pendidikan yang disiapkan untuk korban bencana Sulteng antara
lain pendirian tenda untuk digunakan sebagai ruang kelas darurat,
pengiriman tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk pendampingan
psikologis, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan khusus bagi guru yang
menjadi korban bencana. Kemendikbud juga akan mengumpulkan guru-
71
Limas Sutanto, Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam & Sumatera
Utara, Buku Kompas, 2005. hal. 377.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
84
guru yang terdampak bencana di Sulteng. Mereka akan diberikan
pendampingan dan motivasi agar bisa kembali menjalankan tugasnya
mengajar setelah situasi dianggap mulai kondusif. Kemendikbud tetap
akan beri bantuan, peralatan belajar, pendampingan psikologis, dan
rehabilitasi sekolah yang rusak ringan.72
Dan kemendikbud juga
mengatakan UNICEF akan mengirim psikologis tambahan ke Sulawesi
Tengah saat ini telah dikirimkan 27 psikolog dan tenaga pendamping ke
lokasi bencana.
Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) korban
bencana gempa bumi, likuifikasi, dan tsunami di Sulawesi Tengah
khususnya untuk Kabupaten Sigi total senilai Rp9,1 Miliar. bantuan ini
diberikan agar dapat memulihkan kondisi sosial psikologis korban bencana
dan dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara wajar.73
Selain
itu Kemensos juga menggandeng LPAI untuk pemulihan trauma healing
pada anak-anak korban gempa bumi dengan membangun pondok ceria
anak untuk menghibur anak-anak yang terkena dampak bencana di
Sulawesi Tengah. Selain itu Kemensos melalui Tim Layanan Dukungan
Psikososial (LDP) telah memberangkatkan tim untuk membantu
72
Lakukan Pendataan Kemendikbud Siapkan Batuan Pendidikan untuk Sulteng, dimauat
dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/10/lakukan-pendataan-kemendikbud-
siapkan-bantuan-pendidikan-untuk-sulteng, diakses tanggal 28 September 2019 Pukul 21.30 WIB. 73
Kemensos Serahkan Jadup Korban Bencana Sulteng 9,1 Miliar, dimuat dalam
https://kemsos.go.id/kemensos-serahkan-jadup-korban-bencana-sulteng-rp91-miliar, diakses
tanggal 28 September 2019 Pukul 21.55 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
85
memulihkan psikologis para korban yang terdampak bencana di Sulawesi
Tengah.74
Selain membantu kondisi pemulihan pendidikan anak-anak di
Sulawesi Tengah dalam bidang sarana prasarana maupun psikologis
UNICEF juga membantu anak-anak disabilitas di Sulawesi Tengah pasca
gempa yaitu dengan cara mengirimkan relawan untuk menghibur dan
mengajari anak-anak disabilitas yang sebagian mengalami disabilitas
netra, disabiltas tuli, disabilitas belajar dan lain-lain. Penyandang
disabilitas adalah salah satu kelompok paling rentan dalam situasi
bencana. Diperkirakan terdapat 1 miliar orang (atau 15% dari populasi
global) dengan disabilitas dan sebagian besar ada di negara berkembang,
di mana mereka mengalami kemiskinan ekstrem dan terkucil dari
pembangunan.75
Jika bicara perihal penurunan risiko bencana, anak-anak dengan
disabilitas seringkali terlupa dan kapasitas mereka diremehkan—mereka
dianggap lebih mungkin terkena dampak negatif dibandingkan orang tanpa
disabilitas. Upaya penurunan risiko bencana yang inklusif masih sangat
jarang terdengar. Salah satu program yang didukung oleh UNICEF
Indonesia berlangsung di lima provinsi, termasuk Sulawesi Selatan dan
Barat. Program ini menggunakan olahraga untuk memperkenalkan inklusi
74
Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Kemensos Gandeng LPAI, dimuat dalam
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/15303881/trauma-healing-anak-anak-korban-
gempa-kemensos-gandeng-lpai?page=all, diakses Tanggal 28 September 2019 Pukul 22.27 WIB. 75
Saat Semua Anak Termasuk Anak Dengan Disabilitas Siap Menghadapi Bencana,
dimuat dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/saat-semua-anak-termasuk-anak-
dengan-disabilitas-siap-menghadapi-bencana, diakses Tanggal 28 September 2019 Pukul 22.43
WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
86
dan mengubah persepsi masyarakat terhadap anak dengan disabilitas.
Melalui olahraga, anak dengan dan tanpa disabilitas belajar saling
memahami dan menghormati, menghargai upaya, kerja tim, kerendahan
hati, cita-cita, dan toleransi. Prinsipnya, melihat diri anak sebelum melihat
disabilitasnya. 76
Satu tahun setelah gempa bumi dan tsunami mematikan yang
melanda pulau Sulawesi Tengah pada bulan September 2018 lebih dari 1
juta anak dan anggota keluarga mereka telah dijangkau dengan bantuan
kemanusiaan, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dan 4.400 lainnya
luka parah akibat bencana tersebut. Sekitar 525.000 anak kehilangan akses
ke layanan gizi, kesehatan, dan pendidikan dasar. Dalam respon awal,
UNICEF dan para mitra mendukung pemerintah setempat dengan layanan
mendesak termasuk pelacakan keluarga untuk menyatukan kembali 49
anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka; dan dukungan psikososial
untuk lebih dari 21.000 anak-anak dan remaja yang telah mengalami
sendiri peristiwa traumatis dari bencana tersebut.
Selama beberapa bulan setelah gempa bumi, sekitar 72.000 orang
tua diberikan konseling untuk pemberian makan bayi dan anak untuk
memastikan bahwa anak-anak mereka terus mengkonsumsi nutrisi yang
sesuai; dan lebih dari 776.000 anak-anak divaksinasi campak dan rubella.
Hingga saat ini, lebih dari 450.000 orang sudah bisa mengakses air minum
yang aman dan lebih dari 320.000 orang sudah mendapat akses ke layanan
air, sanitasi dan kebersihan. Untuk membangun ketahanan dan
76 Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
87
memastikan persiapan yang lebih baik untuk situasi darurat potensial di
masa depan, selama 12 bulan terakhir, pekerja sosial telah dilatih dalam
dukungan psikososial dan penelusuran keluarga; dan petugas kesehatan
telah dilatih tentang gizi untuk anak kecil dan mengelola penyakit anak.
Baru-baru ini dengan dukungan dari UNICEF, Pemerintah
melakukan penilaian keamanan sekolah pada hampir 1.200 bangunan,
hasilnya menunjukkan bahwa 135 telah dinyatakan aman. Ini berarti
bahwa masih ada cukup banyak bangunan sekolah permanen yang harus
diamankan (kategorinya mulai dari yang mengalami sedikit kerusakan
hingga rusak berat) dan masih ada ribuan anak masih belajar di ruang
belajar sementara.
Pada bulan dan tahun yang akan datang, sekolah dan rumah yang
permanen akan menjadi intervensi penting bagi semua mitra. Di samping
itu, sama pentingnya juga untuk memastikan bahwa bangunan permanen
tersebut juga memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan layanan
kesehatan yang layak serta sanitasi yang aman. Di antara upaya pemulihan
lainnya, UNICEF dan para mitra juga mendukung pemerintah untuk
memperkuat sistem infrastruktur air dan sanitasi perkotaan.77
77
Gempa Sulawesi Satu Tahun Kemudian, dimuat dalam
https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/gempa-sulawesi-satu-tahun-kemudian-lebih-
dari-1-juta-anak-dan-orang-tua-telah, diakses tanggal 29 September Pukul 09.43 WIB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
88
Dari pemaparan diatas dapat diambil jawaban atas pertanyaan
nomor 3 dalam rumusan masalah mengenai peran UNICEF terhadap
pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi
yaitu UNICEF terlibat banyak dalam membantu anak-anak di Sulawesi
Tengah dalam pemulihan pendidikan pasca gempa bumi dari awal terjadi
gempa dengan mengirimkan bantuan darurat berupa tenda sekolah agar
anak-anak di Sulawesi Tengah masih dapat melakukan aktifitas belajar
mengajar dan mengirim buku-buku sebagai bantuan tambahan. UNICEF
juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk
menyembuhkan trauma healing yang diderita anak-anak di Sulawesi
Tengah pasca gempa bumi yang melanda kota mereka.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
89
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. UNICEF merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB
yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan
kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-
negara berkembang. Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, UNICEF
merupakan organisasi internasional pemerintah yang akhirnya
menunjukkan personalitasnya dan berperan bagi perkembangan
masyarakat internasional dan khususnya hukum internasional.
2. UNICEF sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1950an dan telah
menjalin kerjasama dengan Indonesia sudah lebih dari 60 tahun
sampai saat ini diawali dari bantuan pertama yaitu penyediaan bantuan
darurat di Lombok. Setahun bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia
untuk membantu Yogyakarta lalu berlanjut dengan membantu
pemerintah Indonesia dalam REPELITA. Dan sampai saat ini UNICEF
juga masih bekerjasama dengan Pemrintah Indonesia terutama dalam
bidang pendidikan. UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah
Indonesia maupun pihak swasta bahkan luar negeri untuk membenahi
pendidikan di Indonesia yang masih belum merata dengan melakukan
kerjasama dalam pembenahan pendidikan agar anak-anak di Indonesia
semua mendapat pendidikan yang baik.
3. Gempa Bumi yang melanda Sulawesi Tengah 2018 menghilangkan
ribuan jiwa dan menghancurkan sektor perumahan, infrasturuktur, dan
89
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
90
sosial termasuk sektor pendidikan. UNICEF sebagai organisasi
internasional dalam pemberian bantuan darurat terhadap anak-anak di
daerah bencana pun langsung mengirimkan bantuan awal kepada
korban di Sulawesi Tengah berupa tenda darurat untuk belajar dan
peralatan berupa buku dan alat menulis agar anak-anak yang terkena
bencana bisa dapat belajar dan ini sangat membantu pemerintah
Indonesia. UNICEF juga bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia
dalam penanganan trauma pada anak-anak di daerah gempa dapat
belajar dengan baik dan melupakan sedikit trauma akibat gempa bumi
yang baru saja melanda kota mereka.
B. Saran
Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka dapat dikemukakan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Keberadaan UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah PBB, yang
merupakan organisasi internasional pemerintah diharapkan harus semakin
dilibatkan oleh masyarakat internasional dalam kerjasama-kerjasama
strategis. Dengan kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional
dalam bidang bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan jangka panjang bagi
anak-anak, hal ini dapat berperan bagi perkembangan masyarakat
internasional dalam mewujudkan kesejahteraan dunia terutama untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak di negara berkembang.
2. Kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia selama ini telah
berjalan dengan baik tetapi diharapkan agar UNICEF lebih memperluas
jangkauan program kerjasama di Indonesia terutama dalam bidang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
91
pendidikan seperti memperluas jangkauan program pembangunan sekolah
merata seluruh Indonesia, memperluas program pemberian buku maupun
alat tulis secara gratis kepada seluruh anak-anak yang memerlukan
bantuan di seluruh Indonesia, dan memperluas program pengiriman
sukarelawan dalam bidang pendidikan ke kota-kota kecil di seluruh
Indonesia. Sehingga daerah-daerah di Indonesia yang masih sulit untuk
mendapatkan pendidikan dapat terbantu dengan perluasan jangkauan
program UNICEF ini sehingga pendidikan lebih merata di Indonesia
3. UNICEF seharusnya mendirikan kantor perwakilan di Sulawesi Tengah
agar dapat lebih efisien memantau proses perkembangan pendidikan di
daerah tersebut terutama pembangunan infrastruktur seperti sekolah
darurat dan mengirim sukarelawan lebih banyak lagi untuk menjangkau
anak-anak Sulawesi Tengah yang terkena gempa bumi sehingga proses
belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan pendidikan anak-anak
tidak terhenti karena gempa bumi.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
92
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adolf Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008
Archer Clive, International Organization, University of Aberdeen,
London, 1983
D. Sean M, Principles of International Law, USA, 2006
Iriana Bambang Djajaatmadja, Hukum Organisasi Internasional, Sinar
Grafika, Jakarta, 2007
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
Indonesia, PT Subahtera Semesta Graphika, Jakarta, 1993
Lerroy A. Bennet, International Organization, Prentice-Hall Inc, New
Jersey, 1979
Mauna Boer , Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam
Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011
Nurjanah, dkk, Manjemen Bencana, Alfabeta, Bandung, 2002
Pareira J. Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional,
Binacipta, Bandung, 1986
Paul Van Tongereen & Derske Heenskerk, Regional Organizations and
Civil Society Organizations, UN Headquarters, New York, 2005
Ramli Soehatman, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster
Management), Dian Rakyat, Jakarta, 2010
Setianingsih Sri Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UI
Press, Jakarta, 2004
92
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
93
S.J. Bilgrami, International Organization, Vikers Publishing House PVT,
1977
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
Suryokusumo Sumaryo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press,
Jakarta, 1990
Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT
Alumni, Bandung, 2012
Suryokusumo Sumaryo, Hukum Organisasi Internasional, Tatanusa,
Jakarta, 2015
Sutanto Limas, Bencana Gempa dan Tsunami Nangroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara, Buku Kompas, 2005
T. Rudy May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika
Aditama, Bandung, 2005
Unicef, Welcome to Unicef an Orientation Handbook, Devision of
Personal Unicef, New York, 1990
Wayan I Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Mander Maju,
Bandung, 2002
W. D. Bowett, The Law of International Institution, Stevenson and Son
Limited, London, 1982
Website
http://www.bca.co.id/
http://www.jeratpapua.org/
http://www.journal.unnes.ac.id/
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
94
http://www.kemendikbud.go.id
http://www.kemensos.go.id/
http://www.nasional.kompas.com
http://www.unicef.org/
http://wikipedia.org/
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA