ETIKA DAN
DISIPLIN PNS
KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURABAYA
Oleh : Anis MasluchahWidyaiswara Ahli Utama
SMP.09
Diklat Penguatan KS SMP Se-Surabaya
8 -- 18 Agustus 2018
PERKENALAN
NAMA : ANIS MASLUCHAH
PENDIDIKAN :
S-1 FISIP UNAIR
S-2 PASCASARJANA UNAIR
SHORT COURSE BRIDGE PROJECT - AUSTRALIA
S-3 ILMU ADMINISTRASI
KARIR :
1. DOSEN IIP-STPDN (IPDN)
2. TRAINER AEC-UNDP
3. DOSEN PASCASARJANA PTS DI SBY
4. STAF AHLI DPRD
5. WIDYAISWARA AHLI UTAMA (IVd)
(Aba Subagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB , Kebijakan Pembinaan Integritas
SDM Aparatur6
(1) Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan yang harus dilaksanakan oleh
setiap PNS
(2) Etika bernegara, berorganisasi, ber
masyarakat, diri sendiri, sesama PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:
(3) Sanksi Moral dan tindakan administratif
3
Latar Belakang
1. Dengan berlakunya PP No 53 Thn 2010,maka penegakan/
pengendalian disiplin bawahan menjadi tanggung jawab atasan
langsung masing-masing.
2. Untuk dpt melaksanakan tanggung jawab tsb, maka setiap pejabat
struktural atau pejabat yang disetarakan hrs mampu memeriksa
(BAP) dan menentukan jenis hukuman yg setara dgn pelenggaran
disiplin yg dilakukan bawahan.
3. Atasan langsung atau atasan yg lebih tinggi yang tidak melakukan
kewajibannya dalam bidang penegakan disiplin, akan ikut menerima
hukuman disiplin.
PP 53 tahun 2010Peraturan Ka BKN no 21 th 2010
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN
HAK (15)
KEWAJIBAN (17)
APA YANG WAJIBD I L A K S A N A K AN
OLEH PNS ?
17 KEWAJIBAN PNS( Pasal 3 PP No: 53 Th 20101 )
1. MENGUCAP SUMPAH / JANJI PNS
2. MENGUCAP SUMPAH / JANJI JABATAN
3. SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADAPANCASILA, UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA DAN PEMERINTAH
4. MENTAATI SEGALA KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5. MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASANYANG DIPERCAYAKAN KEPADA PNSDENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN DAN TANGGUNGJAWAB
6. NMENJUNJUNG TINGGI KEHORMATANNEGARA, PEMERINTAH DAN MARTABATPNS
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SENDIRI, SESEORANG DAN / ATAU GOLONGAN
MEMEGANG RAHASIA JABATAN YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUTPERINTAH HARUS DIRAHASIAKAN
BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIBCERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUKKEPENTINGAN NEGARA
MELAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADAATASANNYA APABILA MENGETAHUI ADA HAL YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN ATAUMERUGIKAN NEGARA ATAU PEMERINTAHTERUTAMA DIBIDANG KEAMANANKEUANGANA DAN MATERIIL
11.MASUK KERJA DAN MENTAATIKETENTUAN JAM KERJA.
12.MENCAPAI SASARAN KERJAPEGAWAI YANG DITETAPKAN
13.MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARABARANG – BARANG MILIK NEGARA DENGAN SEBAIK - BAIKNYA.
14.MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK– BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT
15.MEMBIMBING BAWAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
16.MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHAN UNTUK MENGEMBANGKAN KARIER DAN
17.MENTAATI PERATURAN KEDINASAN YANG DI TETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
APA YANG WAJIBDI HINDARIOLEH PNS ?
15 LARANGAN PNS(Pasal 4 PP No: 53 Th 20101)
1. MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
2. MENJADI PERANTARA UNTUKMENDAPATKAN KEUNTUNGANPRIBADIDAN / ATAU ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKANKEWENANGAN ORANG LAIN
3. TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADIPEGAWAI ATAU BEKERJA UNTUKNEGARA LAIN DAN / ATAU LEMBAGAATAU ORGANISASI INTERNATIONAL
4. BEKERJA PADA PERUSAHAAN ASING, KONSULTAN ASING, ATAU LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT ASING
5. MEMILIKI, MENJUAL, MEMBELI,
MENGGADAIKAN, MENYEWAKAN, ATAU MEMINJAMKAN BARANG-BARANG BAIK BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK, DOKUMEN ATAU SURAT BERHARGA MILIKNEGARA SECARA TIDAK SAH
6. MELAKUKAN KEGIATAN BERSAMA DENGAN ATASAN, TEMAN SEJAWAT, BAWAHAN, ATAU ORANG LAIN DI DALAM MAUPUN DI LUAR LINGKUNGAN KERJANYA DENGAN TUJUAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, GOLONGAN, ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA
7. MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUNBAIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAKLANGSUNG DAN DENGAN DALIH APAPUNUNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN
8. MENERIMA HADIAH ATAU SUATUPEMBERIAN APA SAJA DARI SIAPAPUNJUGA YANG BERHUBUNGAN DENGANJABATAN DAN / ATAU PEKERJAANNYA
9. BERTINDAK SEWENANG – WENANGTERHADAP BAWAHAN
10.MELAKUKAN SUATU TINDAKAN ATAUTIDAK MELAKUKAN SUATU TINDAKANYANG DAPAT MENGHALANGI ATAUMEMPERSULIT SALAH SATU PIHAKYANG DILAYANI --
-- SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIANBAGI YANG DILAYANI
11. MENGHALANGI BERJALANNYA TUGASKEDINASAN
12. MEMBERIKAN DUKUNGAN CALONPRESIDEN / WAKIL PRESIDEN , DEWANPERWAKILAN RAKYAT , DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENAGNCARA:
A.IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANAKAMPANYE
B.MENJADI PESERTA KAMPANYE DENGANMENGGUNAKAN ATRIBUT PARTAI ATAUATRIBUT PNS
C.SEBAGAI PESERTA KAMPANYE DG MENGARAHKAN PNS LAIN
D.SBG PESERTS KAMPANYE DG MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA
13. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADACALON PRESIDEN / WAKIL PRESIDENDENGAN CARA :
A. MEMBUAT KEPUTUSAN DAN / ATAUTINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAUMERUGIKAN SALAH SATUPASANGAN CALON SELAMA MASAKAMPANYE, DAN ATAU
B. MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADAKEBERPIHAKAN TERHADAPPASANGAN CALON YANG MENJADIPESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH MASAKAMPANYE MELIPUTI PERTEMUAN, AJAKAN, HIMBAUAN SERUAN , ATAU PEMBERIAN BARANGKEPADA PNS DALAM LINGKUNGANUNIT KERJANYA, ANGGOTAKELUARGA DAN MASYARAKAT
14. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILANDAERAH ATAU CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DENGANCARA MEMBERIKAN SURAT DUKUNGANTERKAIT FOTO KOPI KARTU TANDAPENDUDUK ATAU SURAT KETERANGANTANDA PENDUDUK SESUAI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DAN
15. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADACALON KEPALA DAERAH / WAKILKEPALA DAERAH, DENGAN CARA :
A. TERLIBAT DALAM KEGIATANKAMPANYE UNTUK MENDUKUNGCALON KEPALA DAERAH / WAKILKEPALA DAERAH
B. MANGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN JABATAN DALAMKEGIATAN KAMPANYE
* Pangkat : Kedudukan menunjukkan tingkat seorang PNS berdasar jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaiandigunakan sebagai dasar penggajian.
* Kenaikan Pangkat :Penghargaan diberikan atas prestasikerja dan pengabdian pns pada Negara.
* Sistem Kenaikan Pangkat1. Reguler 3. Anumerta2. Pilihan 4. Pengabdian
Kenaikan Pangkat
1. Struktural - Fungsional4 thn - 2 thn pangkat akhir2 thn - 2 th SKP nilai baik tiap unsur
- AK mencukupi2. Kenaikan pangkat reguler termasuk:
- tugas belajar tidak menduduki jabatanstruktural/fungsional
- dipekerjakan/diperbantukan3. Tidak melampaui pangkat atasan
langsungnya4. Periode kenaikan 1 April & 1 Oktober.
Kenaikan Pangkat Reguler
3 Tingkat & 11 Jenis Hukuman Disiplin ( JHD ) ( Pasal 7 PP No 53 Th 20110 )
A, HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
B. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
C. HUKUMAN DISIPLIN BERAT)
A. TEGURAN LISAN
B. TEGURAN TERTULIS
C. PERNYATAAN TDK PUASSECARA TERTULIS
A. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TH
B. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TH
C. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH 1 TH
TINGKAT
HUKUMAN
DISIPLIN
JHDRINGAN
JHDSEDANG
A. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH 3TH
B. PEMINDAHAN DLM RANGKA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIH RENDAH
C. PEMBEBASAN DARI JABATAN
D. PEMBERHENTIAN DG HORMAT TDK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI BAGI PNS
E. PEMBERHENTIAN TDK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS
JHDBERAT
APAKAH KEWAJIBAN ATASAN
LANGSUNG BILA TERDAPAT
PNS YANG MMELANGGARA
DISIPLIN PNS
?
ATASAN LANGSUNG
WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN( Pasal 24 ayat (1) PP 53 Th 2010 )
APAKAH KEWAJIBAN
PEJABAT YANG
MEMPUNYAI KEWENANGAN
MENGHUKUM
?
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
WAJIB MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
KEPADA PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN
( Pasal 21 ayat (1) PP 53 Th 2010 )
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUMAN DISIPLIN PADAKABUPATEN / KOTA
Pejabat Pembina KepegawaianPasal 20 ayat (1) PP NO 53 TH
2010
Sekretaris Daerah
Pejabat Struktural Esselon V
Pejabat Struktural Esselon IV
Pejabat struktural Esselon III
Pejabat Struktural Esselon II
Pasal 20 ayat (6) PP NO 53 TH
2010
Pasal 20 ayat (5) PP NO 53 TH
2010
Pasal 20 ayat (4) PP NO 53 TH
2010
Pasal 20 ayat (3) PP NO 53 TH
2010
Pasal 20 ayat (2) PP NO 53 TH
2010
1. Apabila PYBM TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN kepadaPNS yg melakukan pelanggaran disiplin, MAKA PEJABATtersebut DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN OLEH ATASANNYA.( Pasal 21 ayat (2) PP No 53 Th 20101
2. HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA PYBM ADALAHSAMA dengan jenis hukuman disiplin yg seharusnya
dijatuhkan kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin( Pasal 21 ayat (3) PP No 53 Th 2010 )
3. ATASAN PYBM juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
( Pasal 21 ayat (4) PP No 53 Th 2010 )
ADALAH :
A. PEMANGGILAN
B. PEMERIKSAAN
C. PENJATUHAN HUKUMAN
D. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 23 s/d 31 PP No 53 Th 2010 )
PROSES MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN PNS
1. Dengan berlakunya PP 53 Th 2010 Ttg Disiplin PNS, maka penegakan / pengendalian disiplin PNS menjadi tanggungjawab atasan langsung masing-masing.
2. Untuk dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka setiap pejabat struktural atau pejabat yang disetarakan harus mampu memeriksa yang dituangkan kedalam BAP dan dapat menentukan jenis hukuman yang setaradengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
3. Atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi bila tidak melaksanakan kewajibannya dalam bidang penegakan disiplin PNS, maka akan ikut menerima hukuman disiplin PNS.
KESIMPULAN
Terimakasih