FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN
PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD
1945
Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
Reformasi Ketatanegaraan
2
Agenda Perubahan UUD
Banyak hal-hal yang dapat contoh kekurangan yang dijumpai dalam pelaksanaan perubahan pertama dan kedua UUD 1945 yang telah
dihasilkan oleh MPR.
Pertama, mengenai peralihan fungsi kekuasaan untuk membentuk UUdari Presiden ke DPR yang dinilai kurang konsisten dan konsekuen.
Kedua, mengenai perumusan pasal-pasal hak asasi manusia, terutamaberkenaan dengan salah satu materi Pasal 28i yang mengandungreaksi keras dari kalangan pejuang hak asasi manusia.
Ketiga, pencantuman ketentuan mengenai keanggotaan unsur TNI danPOLRI dalam MPR yang bersifat sementara dalam rancanganperubahan UUD yang bersifat jangka panjang.
Keempat, pencantuman ketentuan mengenai DPD dalam rancanganperubahan UUD, tanpa mengaitkannya dengan keberadaan MPRsebagai lembaga parlemen.
Reformasi Ketatanegaraan
3
Kelima, berkembangnya gagasan pemilihan Presiden dan WakilPresiden secara langsung oleh rakyat di satu pihak, tetapi pada saatyang bersamaan berkembang pula tuntutan untuk meningkatkankedudukan dan peranan MPR sebagai lembaga tertinggi negara danwadah penjelmaan kedaulatan rakyat.
Keenam, meningkatnya aspirasi untuk memperkuat kemandiriankekuasaan kehakiman, tetapi pada saat yang sama berkembang pulaaspirasi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kekuasaankehakiman itu oleh lembaga politik.
Ketujuh, makin meningkatnya aspirasi ke arah sistem pemisahankekuasaan yang tegas antara tiga cabang kekuasaan utama, yaitueksekutif, legislatif, dan judikatif, tetapi kurang diiringi olehkesadaran pentingnya menjamin mekanisme ‘checks and balances’antara satu dengan yang lain.
Kedelapan, kurang disadari pentingnya paradigma pemikirankonseptual kenegaraan yang seharusnya melandasi perumusanperubahan terhadap materi UUD.
4
Organ Negara Dan Pergeseran-pergeseran
KekuasaanPrinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk peraturanperundang-undangan yang akan dihasilkan, yang tercermindalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara danpemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum danberfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsipkedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua pilihan cara,yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power)atau pembagian kekuasaan (distribution atau division of power).
Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaandipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalamlembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi(checks and balance). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifatvertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secaravertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
5
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pada masa orde baru, timbulnya aspirasi yang terus meningkatuntuk memperlakukan MPR sebagai wadah penjelmaankedaulatan rakyat dipahami sebagai lembaga tertinggi negara.Artinya, MPR bukan hanya forum tertinggi tetapi adalah lembagatertinggi.
Namun dalam rangka reformasi, keberadaan MPR sebagailembaga atau forum dikaji kembali dengan sebaik-bainya. Adatiga faktor yang mempengaruhi keberadaan MPR sebagailembaga tertinggi negara.
Pertama, pemisahan kekuasaan secara tegas dari cabangkekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif. Kedua, pemilihanPresiden secara langsung yang akan berkaitan dengan konseppertanggungjawaban Presiden langsung kepada rakyat. Ketiga,restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar (bikameral) dalamrangkan menampung aspirasi daerah-daerah yang terusberkembang menjadi makin otonom di masa mendatang.
Dewan Perwakilan: Rakyat dan Daerah
6
Perbedaan antara DPR dan DPD terletak pada hakikat kepentingan
yang diwakilinya masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili
rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-
daerah.
Lembaga Kepresidenan: Presiden dan Wakilnya
7
Lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam
sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, yang berisi dua jabatan
yakni Presiden dan Wakil Presiden.
Peran penting seorang Wakil Presiden dalam hubungannya dengan
Presiden, yang pertama adalah sebagai pengganti. Sebagai pengganti,
Wakil Presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara dan
dapat pula bertindak untuk seterusnya sampai masa jabatan Presiden
habis. Peran kedua, Wakil Presiden sebagai wakil yang mewakili
Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-
hal yang kepadanya didelegasikan oleh Presiden. Yang ketiga, Wakil
Presiden bertindak membantu Presiden dalam melaksanakan seluruh
tugas dan kewajiban Presiden.
Institusi Kepresidenan
8
Dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945, Presiden RepublikIndonesia mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara sekaligusKepala Pemerintahan. Dalam Pasal 10 UUD 1945 disebutkan bahwa“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Kedudukan ini disebut sebagaiPanglima Tertinggi atas ketiga angkata bersenjata atau ketigaangkatan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 10A(baru) dinyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan tertinggiatas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Sejak berlakunya Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, Presidentidak lahi memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan umumyang berisikan materi pengaturan mengenai hak dan kewajiban warganegara.
Peningkatan Peran Dewan Pertimbangan Agung RI
DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden, danberhak mengajukan usul kepada Pemerintah. Dewan ini ialah sebuah‘Council of State’ yang berkewajiban memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah.
9
DPA adalah Badan Penasehat Presiden/Pemerintah. Meskipun adapembedaan antara kewajiban menjawab kepada Presiden dan hakmemberikan usul kepada Pemerintah. Tetapi pembedaan istilahPresiden dan Pemerintah tidaklah bersifat prinsipil, karena Presidenadalah kepala pemerintahan, sehingga otomatis nasehat danpertimbangan yang diberikan DPA kepada Pemerintah harusditujukan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Kewajiban dan hak DPA, jika Presiden mengajukan pertanyaan, makawajib dijawab oleh DPA. Jika Presiden tidak bertanya, maka DPAberhak mengajukan usul-usul atas pertimbangan kepadaPresiden/Pemerintah. Dengan rumusan tersebut, berarti kewajibanDPA tergantung kepada ada tidaknya pertanyaan Presiden.
Peningkatan Peran Dewan Pertimbangan Agung RI
Perkembangan Setelah Amandemen Keempat
Dalam Perubahan Keempat UUD 1945 secara resmi menghapuskan
keberadaan lembaga DPA dari sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia.
10
Menuju Struktur Parlemen
Pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen di
Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) yang bernama
MPR.
Struktur Parlemen Indonesia Masa Lalu
11
Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat dan pelaku
sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga diidealkan menjadi lembaga
tertinggi dalam bangunan organisasi negara.
Struktur parlemen Indonesia resmi bersifat bikameral ketika
Indonesia menerima ide pembentukan negara serikat di bawah
Konstitusi RIS tahun 1949.
Menuju Struktur Parlemen
DPD akan mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dan
dengan orientasi kepentingan daerah. Sedangkan DPR
mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi
kepentingan nasional.
DPR dan DPD serta Rekruitmen Keanggotaannya
12
Menuju Struktur Parlemen
1. Penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik2. Pengawasan terhadap pelaksanaan UUD dan undang-undang3. Penentuan dan pengawasan anggaran dan keuangan negara4. Perlindungan hak milik dan kekayaan warga negara dari
pembebanan oleh negara5. Penyelenggaraan debat publik mengenai kebijakan pemerintah6. Menyetujui rencana-rencana pemerintah dan meratifikasi
pelaksanaannya7. Penyelenggaraan kegiatan dengar pendapat (hearing)8. Menetapkan soal-soal perang dan damai9. Menyetujui amnesti umum10. Penyelenggaraan pemerintahan bersama (co-administration)11. Penyelenggaraan tugas-tugas yang bersifat semi-legislatif dan
semi-judisial12. Permintaan pertanggungjawaban terhadap kepala
pemerintahan.
Fungsi Pengawasan DPR dan DPD
13
Menuju Struktur Parlemen
Fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang,
membahas, dan mengesahkan undang-undang. Yang dibedakan
disini hanya bidang yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Fungsi Legislasi DPR dan DPD
14
Badan Pemeriksa Keuangan
15
Pada tanggal 29 September 2000, Pemerintah secara resmi
menyampaikan paket 3 RUU, yaitu RUU tentang keuangan negara, RUU
tentang perbendaharaan negara, dan RUU tentang pemeriksaan
tanggung jawab keuangan negara. Ketiga RUU tersebut sangat penting,
terutama dalam rangka menjamin perwujudan gagasan ‘good
governance’ yang bebas dari praktik-praktik KKN yang menjadi salah
satu penyebab utama terjadi krisis nasional berkepanjangan dan
sekaligus menjadi salah satu aspirasi pokok gerakan reformasi
nasional pada bulan Mei 1998.
Badan Pemeriksa Keuangan
16
Ketentuan UUD 1945 tentang Keuangan ada dalam Pasal 23 UUD 1945
Prinsip penting Perbendaharaan Negara yang dikemukakan oleh Prof.Dr. S.B. Joedono dalam salah satu pertemuan tukar pikiran denganpenulis, adalah prinsip prudential yang memisahkan secara tegasantara fungsi administratur (admnistratief beheer) dengan fungsikomptabiliteit (comptabel beheer). Fungsi administratif atau urusanyang bersifat administratif antara lain:
1Wewenang otoritasi, yaitu wewenang untuk melakukan hal-halatau tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pendapatanatau terbebaninya pengeluaran atau belanja negara.
2Wewenang ordonateur (pegawai atau pejabat yangmemerintahkan pembayaran), yaitu wewenang memberiperintah membayar dan/atau perintah memungut pendapatanbagi negara.
Badan Pemeriksa Keuangan
17
Komptabeliteit merupakan pengurusan uang dan/atau barangkekayaan negara secara fisik oleh petugas atau pejabat atau badanhukum tertentu yang bersifat komptabel, yang didalamnya terdapatunsur-unsur:
1Membuat perhitungan-perhitungan (rekenpliching)
2Menyusun pertanggungjawaban (verantwoording)
3Dengan kewajiban mengganti secara pribadi segala kerugian yangtimbul karen kelalaian ataupun perbuatan melawan hukum yangdilakukan.
REFORMASI KEKUASAAN KEHAKIMAN
18
Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman diIndonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.Kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dipahami dalam kontekskemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
UUD 1945 secara resmi menganut sistem pemisahan kekuasaan yangtegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sebagaikonsekuensinya, maka mekanisme hubungan di anatar cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisahkan perlu di atur menurutprinsip ‘check and balance’, sehingga hubungan antara satu lembagadengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraandan kesederajatan.
GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI
19
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan
Dalam konstitusi Korea Selatan, kewenangan Mahkamah Konstitusidiatur dalam Pasal 111 Ayat (1), yaitu untuk memutus perkara yangberkenaan dengan:1) Konstitusional tidaknya sutau undang-undang berdasarkan
permintaan pengadila. Akan tetapi, keputusan final mengenaiperkara terkait dengan itu tetap ada di tangan Mahkamah Agungsebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 Ayat (1).
2) Perkara permintaan pertanggungjawaban Presiden3) Pembubaran partai politik4) Persengketaan kewenangan antara lembaga-lembaga negara,
antara lembaga-lembaga negara di tingkat pusat denganpemerintahan daerah, dan antara pemerintahan daerah
5) Petisi-petisi yang berkenaan dengan konstitusi.
GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Lithuania
Mahkamah Konstitusi Republik Lithuania menjamin tegaknya prinsipsupremasi konstitusi dalam kerangka sistem hukum dan keabsahanhukum berdasarkan konstitusi dengan memutuskan, sesuai proseduryang berlaku, apakah suatu UU yang ditetapkan oleh parlemen sesuaidengan konstitusi atau tidak, dan apakah peraturan-peraturan yangdiadopsi oleh Presiden atas pemerintah sesuai dengan konstitusi atautidak. Mahkamah Konstitusi tidak akan melakukan judicial reviewterhadap materi suatu undang-undang secara aktif. MahkamahKonstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh parlemen,peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, ataupun peraturan yangditetapkan oleh pemerintah.
20
GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Afrika Selatan
Di Afrika Selatan, konstitusi diakui sebagai hukum tertinggi (supreme
law). Konstitusi mengakui hak-hak dan kebebasan dasar manusia, dan
keabsahannya mengikat seluruh organ negara, termasuk parlemen,
Presiden, kepolisian, angkatan bersenjata, pegawai negeri, dan semua
lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan
untuk menyatakan undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen
ataupun tindakan-tindakan pemerintahan batal dan tidak berlaku
apabila bertentangan dengan konstitusi.
21
S E K I A N
22
Terima Kasih