MENGANALISIS BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
MK. KAJIAN BAHAN AJAR PKn-Tn
Oleh :Agus HariyantoA 220110120
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
2
Standar Kompetensi Dan kompetensi Dasar
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Standar Kompetensi
1. Menganalisis budaya politik di indonesia
Kompetensi Dasar
1.1. Mendeskrepsikan pengertian budaya politik.
1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat indonesia.
1.3 Mendeskrepsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
1.4 Menampilkan peran serta budaya poitik partisipan
3
PETA KONSEPSelasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Menganalisis Budaya Politik di Indonesia
Peran Serta
Budaya Politik
Partisipan
Tipe – Tipe Buadaya Politik di Indonesia
Pengertian
Budaya Politik
Pentingnya Sosialisasi
Pengembangan Budaya Politik
Orientasi Budaya Politik
Ciri – ciri Budaya Politik
Macam – macam Budaya Politik
Budaya Politik yang Berkembang di Masyarakat
Pengertian Sosialisai Politik
Macam Sarana (Agen) Sosialisasi Politik
Ciri – ciri Partisipasi Politik
Bentuk – bentuk Partisipasi Politik
4
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti negara kota. Sedangkan budaya berasal dari kata buddhi (Sansekerta) yaitu budi atau akal. Jadi, budaya politik adalah perwujudan nilai nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas politik kenegaraan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
5
Pengertian Budaya Politik Menurut Ahli :
Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
6
Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.
Austin Ranney, adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
7
Orientasi Politik (Almond dan Powel)
a.Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen :1.Orientasi kognitif berbagai
keyakinan dan pengetahuan seseorang tentangSystem politik.Tokoh pemerintahanKebijakan pemerintahanSimbol-simbol yang dimiliki oleh
system politik seperti : ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
8
2. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.
3.Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.
b. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan konflik
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
9
Ciri –ciri Budaya Politik
1. Sebagai suatu sistem yang dinamis2. Terdapat ingkah laku sosial yang
dialokasikan secara otoritatif3. Terdapat legitimasi pemerint4. Accountability of system
(pertanggungjawaban)5. Competition (persaingan)6. Partisipatif (peran serta)
Dari definisi-definisi di atas tampak bahwa budaya politik menunjuk kepada orientasi dan tingkah laku individu / masyarakat terhadap sistem politik.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
10
Tipe – Tipe Budaya Politik di Indonesia
Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus).Menurut Hebert Feith, sistem politik di
Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam.
Menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
11
Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya
pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
12
MACAM – MACAM BUDAYA POLITIK
a. Budaya Politik Parokialb. Budaya Politik Subjekc. Budaya Politik Partisipan d. Budaya Politik Subjek - Parokiale. Budaya Politik Subjek - Partisipan f. Budaya Politik Parokial - Partisipan
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
13
a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem
politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan
berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.
b. Budaya Politik Subjek (Subject Political Culture)
Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
14
c.Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)
Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
d.Budaya Politik Subjek Parokial (Parochial Subject Political Culture)
Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
15
e.Budaya Politik Subjek Partisipan (Participant Subject Political Culture)
Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.
f. Budaya Politik Parokial Partisipan ( Participant Parochial Political Culture )
Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial.
Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.
Pelaku politik memiliki peranan yang banyakBiasanya terdapat pada masyarakat tradisionalAnggota masyarakat tidak tertarik dengan objek
politik yang luas
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
16
Adanya perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat berbeda, tingkat ekonomi masyarakat di mana semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka partisipasi masyarakatpun semakin besar, reformasi politik (merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik) dan juga komunikasi (sosialisasi politik) Budaya Politik yang berkembang di Masyarakat Budaya Politik sunda Budaya Politik Bugis-Makasar Budaya Politik Batak Budaya Politik Bali
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Budaya Politik yang berkembang di Masyarakat
17
Budaya Politik sundaDalam penyelenggaraan politik pemerintahan
, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintah kecamatan sampai ke desa-desa, terjadi hubungan akrab antara penguasa setempat dengan rakyat, bahkan tidak jarang dalam pesta-pesta rakyat masyarakat menyuguhkan tarian jaipongan kepada aparat pemerintahan.
Budaya Politik Bugis-Makasar
Di bidang politik, maka suku bugis-makasar ini tepat untuk mengisi posisi legislatif karena kemampuan dan keebranian berbantahan. Namun memiliki rasa segan dengan orang yang di tuakan sehingga memiliki rasa hormat dengan penguasa
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
18
Budaya Politik BatakDalam mengemukakan pendapat , orang
batak cenderung spontan tanpa tending aling-aling. Sehingga demokrasi dalam pembangunan politik akan berkembang pesat apabila mengikuti tradisi putra Batak, terutama dalam penyelenggaraan politik di Indonesia
Budaya Politik Bali
Secara politis untuk mendapatkan suatu kekuasaan melalui suatu ajang demokrasi sebenarnya tidaklah begitu sulit kepada mereka yang berkasta lebih tinggi untuk memperolehnya, asalkan mampu untuk menjadi contoh dan teladan yang dapat di jadikan panutan oleh rakyat Bali.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
19
Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Secara umum, sosialisasi melalui tiga buah proses, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Kognitif adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan.
Sedangkan ketika pikiran seseorang terpengaruhi oleh pengetahuan yang diperolehnya merupakan penjelasan dari afektif. Dan ketika telah memasuki proses penilaian maka telah berada pada proses yang terakhir, yaitu evaluatif.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
20
Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.
Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa.
Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pengertian Sosialisasi Politik
21
Macam Sarana (Agen) Sosialisasi Politik
a.Keluarga Keluarga memiliki peranan strategis dalam sosialisasi
politik. Hal ini karena keluarga memiliki peranan yang sangat dominan dalam pembentukan elemem-elemen kepribadian dasar, sikap-sikap serta nilai-nilai sosial seorang anak.
b.Kelompok pertemananKelompok pertemanan menjadi sangat penting di dalam
sosialisasi politik, karena hal-hal sebagai berikut: Akses yang sangat ekstensif dari kelompok pertemanan
terhadap anggota mereka. Hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional
berkembang di dalamnya.Dalam kelompok pertemanan, anak-anak sangat
mengutamakan pengalaman bersama dan ambung rasa.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
22
c.Sekolah Sekolah memainkan peranannya sebagai
agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, berbagai kegiatan ritual sekolah, dan kegiatan-kegiatan guru.
d.PekerjaanOrganisasi-organisasi yang dibentuk atas
dasar pekerjaan, dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah politik dengan jelas dan dapat pula memberikan pengalaman sosialisasi yang cukup mendalam bagi individu-individu yang terlibat di dalamnya.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
23
e. Media massa Melalui media massa, masyarakat dapat memperoleh
informasi-informasi politik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipanggung politik dengan cepat diketahui oleh masyarakat melalui media massa, demikian pula, secara langsung maupun tidak langsung media massa merupakan sarana yang kuat untuk membentuk sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik.
f. Kontak-kontak politik langsung Kontak politik langsung itu misalnya bertemu dengan
pejabat daerah, petinggi partai, polisi, pegawai, dan penyelenggara negara lainnya. Pertemuan atau pengalaman berhubungan dengan seorang pejabat politik bisa mempengaruhi pandangannya mengenai politik.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
24
Peran Serta Budaya Politik Partisipan
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
25
Ciri-ciri Partisipasi Politik adalah :a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah
(sikap dan orientasi).b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah
(pemegang kebijakan)c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk
partisipasi politik.d. Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan
secara : Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara
dalam memepengaruhi pemerintah. Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat
meyakinkan pemerintah.e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan
dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence),
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
26
Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik :Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka,
Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda,
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
27
Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
1. Orientasi yang berupa pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan keyakinan warga terhadap objek politik disebut orientasi
a. negatif d. kognitifb. positif e. afektifc. Evaluatif
2. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. ….a. Subject Political Cultureb. Parochial Political Culture c. Parochial Subject Political Cultured. Participant Subject Political Culturee. Participant Parochial Political Culture
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
28
Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
3. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Hal ini adalah definisi budaya politik menurut ….
a. Larry Diamond d. Marbun
b. Colin Mac Andrews e. Gabriel A. Almond Sidney
c. Almond dan Powell4. Orientasi kognitif seseorang terhadap sistem
politik lebih berkaitan dengan aspek ….a. perilaku d. sikapb. emosi e. pengetahuanc. evaluasi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
29
Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
5. Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik adalah ciri dari budaya politik ….
a. partisipan d. patrimonialistik
b. subjek e. parokialc. Patronage
6. Budaya politik parokial mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali ….a. perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendahb. cenderung mengabaikan adanya pemerintahan dan politikc. terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhanad. terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecile. anggota masyarakatnya tidak menaruh minat pada politik
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
30
Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
7. Ciri-ciri budaya politik Indonesia menurut Affan Gaffar adalah ….a. neo-patrimonialistik d. budaya politik subjekb. kecenderungan patronage e. jawaban a, b, dan c benarc. hierarki yang ketat
8. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan menjadi ciri dari budaya politik Indonesia, yaitua. bhinneka tunggal ikab. adanya birokrasi yang kakuc. mempunyai hierarki yang ketatd. kecenderungan patronagee. kecenderungan neo-patrimonialistik
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
31
Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
9. Proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan dengan maksud agar para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya disebut ….a. partisipasi politik d. pendidikan politikb. mobilisasi politik e. sosialisasi politikc. indoktrinasi politik
10. Semakin banyaknya warga negara yang tidak aktif dalam pemilu memiliki arti bahwa orientasi politik warga negara bersifat ….a. setia d. evaluatifb. kognitif e. apatisc. mendukung
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
32
Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Benar
1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut para ahli!
2. Jelaskan budaya politik yang berkembang di masyarakat indonesia!
3. Apa yang dimaksud peran serta budaya politik partisipan?
4. Mengapa Media massa dikatakan sebagai agen sosialisasi politik?
5. Apa arti penting pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik?
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
33
MENGANALISIS BUDAYA DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penyusun MateriAgus
hariyanto
UNTUK SMA KELAS XI
Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan
(KTSP)
BAB IIMenuju Masyarakat
Madani
34
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi.
2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar.2.1. Mendeskripsikan
pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyaraklat madani.
2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di indinesia sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi.
2.4 Menampilkan prilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
35
Peta KonsepSelasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Menuju Masyarakat Madani
Pengertian dan Prinsip – Prinsip
Budaya Demokrasi
Pengertian dan Ciri Masyarakat
Madani
Analisis Pelaksanaan Demokrasi
Penerapan Budaya
Demokrasi
Pengertian Demokrasi
Demokrasi sebagai sistem politik
Demokrasi sebagai pandangan hidup
Nilai dan budaya demokrasi
Pengertian masyarakat madani
Ciri – ciri masyarakat madani
Masa Revolusi
Orde LamaOrde BaruTransisiReformasi
Pemilihan Umum sbg perwujudan demokrasi
Fungsi pemiluPemilu di
indonesiaPerilaku
demokrasi di lingkungan sekitar
Perilaku demokasi negara
36
Pengertian dan Prinsip – Prinsip Budaya Demokrasi
Demokrasi berarti bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan, melainkan merupakan sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip prinsip demokrasi.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Negara demokrasi adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila sebagai
37
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat sedangkan kratos adalah kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat.
Arti demokrasi yang populer dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
38
Ciri Negara Menganut Demokrasi
Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga
yang bertugas mengawasi pemerintah.Adanya susunan kekuasaan badan atau
lembaga negara ditetapkan dalam UUD negara.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
39
Demokrasi sebagai Sistem Politik
Pada awalnya pemunculan sistem politik demokrasi adalah untuk memulihkan hak asasi manusia, mengangkat harkat dan derajat manusia, serta memberi kekuasaan kepada rakyat. Negara Indonesia menganut sistem politik Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasari oleh falsafah Pancasila.
Adapun bentuk pemerintahan modern (Marchiavelli), meliputi monarki dan republik. Monarki, adalah bentuk pemerintahan yang
bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, sultan, atau kaisar.
Republik, adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
40
Demokrasi sebagai Pandangan Hidup
Demokrasi dipahami tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi merupakan sebuah pandangan atau sikap hidup
Menurut John Dewey, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasadalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.
Dengan demikian, setiap warga negara, baik perseorangan maupun organisasi harus memegang teguh sikap bertanggung jawab. Sebagai warga negara, baik perseorangan maupun organisasi dituntut untuk tetap waspada terhadap ancaman yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan.
Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila setiap warga negara dan organisasi politik memiliki tanggung jawab menciptakan kelancaran pelaksanaan demokrasi.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
41
Nilai dan Budaya Demokrasi
Nilai DemokrasiNilai-nilai demokrasi dibutuhkan untuk
menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negara demokrasi
Henry B. Mayo (1990) mengklasifikasikan 8 nilai demokrasi, yaitu pengakuan penghormatan atas kebebasan, pemajuan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pergantian penguasan secara teratur, penjaminan perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, serta penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
42
Budaya DemokrasiMasyarakat yang menerima dan melaksanakan secara terus
menerus nilainilai demokrasi dalam kehidupannya akan menghasilkan budaya demokrasi.
Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.
Menurut Branson, bahwa setiap warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki tuntutan agar semua warga negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi karena tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu meliputi disposisi kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan.
Disposisi kewarganegaraan, adalah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta ber-fungsinya sistem demokrasi secara sehat
Komitmen kewarganegaraan, adalah kesetiaan kritis warga negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
43
Unsur-unsur budaya demokrasi adalah : Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat
pilihan. Persamaan, Tuhan menciptakan manusia dengan
harkat dan martabat yang sama. Solidaritas, adalah kesediaan untuk bekerjasama
dengan orang lain. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk
menyatakan kebenaran, Menghormati penalaran, adalah memberi penalaran
akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti.
Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi : Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di
tangan rakyat Masing-masing orang bebas berbicara tanpa ada
paksaan
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
44
Pengertian Demokratisasi
Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses perubahan yang bersifat damai
Demokrasi dilakukan secara damai, tidak melalui jalan kekerasan dan di bawah ancaman.
Proses perubahan yang bersifat evolusioner
Demokratisasi dilakukan secara pelan, perlahan, bagian demi bagian, dan berlangsung lama.
Proses perubahan yang tidak pernah selesai
Untuk menjadi negara demokrasi, harus melalui proses yang terus menerus, bertahap, dan sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
45
Ciri – ciri Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani
(civil society )
Civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Hal ini merujuk pada kota Madinah yang berasal dari kata madaniah yang berarti peradaban. Jadi, masyarakat madani artinya masyarakat yang berperadaban.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Masyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia). Civil Society berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab.
Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik.
46
Ciri – ciri Masyarakat Madani / Civil Society :Masyarakat madani (civil society) sering
diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela.
Adapun ciri – masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara.
2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesadaran masing-masing anggota.
3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah.
4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol kebijakan negara.
5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau norma yang disepakati bersama.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
47
Analisis Pelaksanaan Demokrasi1. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi
Dalam rentang tahun 1945 – 1950, bangsa Indonesiamasih berjuang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali di Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih disibukkan olerevolusi fisik. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia bukan negara yang demokratis, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Yaitu :
Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 mengenai Pembentukan Partai Politik.
Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
48
Analisis Pelaksanaan Demokrasi2. Demokrasi di Masa Orde Lamaa. Masa Demokrasi Parlementer
Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masakejayaan demokrasi. Cara kerja sistem pemerintahanparlemen, antara lain adalah : Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan
yang bebas; Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan
menteri, Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk
melalui pemilu Apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur
baru Apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada
kabinet yang baru,DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum;
Apabila DPR menilai kinerja kurang baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang diberi mosi tidak percaya harus mengundurkan diri.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
49
Masa demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966)Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan
mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi. Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negara hukum.
Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut : Terbatasnya peran partai politik. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai
kekuatan sosial politik di Indonesia. Dominannya peran presiden, yaitu
Presiden Soekarno, yang menentukanpenyelenggaraan pemerintahan negara.Pada demokrasi terpimpin terdapatpenyimpangan dari prinsip negara hukumdan negara demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945,
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
50
3. Demokrasi di Masa Orde BaruPemerintahan Orde Baru mengawali
jalannya pemerintahan dengan tekadmelaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secaramurni dan konsekuen. Dalam perkembangannyaPemerintah Orde Baru mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Lembaga kepresidenan menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, pengontrol kegiatan politik dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Kehidupan politik di masa Orde Baru sama dengan masa Orde Lama, yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan, antara lain adalah sebagai berikut.
Pemberantasan hak-hak politik rakyat Pemusatan kekuasaan di tangan presiden Pemilu yang tidak demokratis Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
51
4. Demokrasi di Masa TransisiMasa transisi ini berlangsung selama kurang lebih
satu tahun, yaitu antara tahun 1998 – 1999. Presiden Soeharto yang meletakkan jabatannya akhirnya digantikan oleh wakil presiden yang pada waktu dijabat oleh B.J. Habibie. Disebut masa transisi karena pada masa itu merupakan masa perpindahan kekuasaan. Presiden B.J. Habibie sendiri menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional, di mana selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilu.
Demokrasi di masa transisi berakhirdengan adanya pemilu pada tahun 1999,di mana Abdurrahman Wahid danMegawati Soekarnoputri terpilih sebagaipresiden dan wakil presiden Indonesia.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
52
4. Demokrasi di Masa ReformasiMundurnya Suharto ditandai dengan naiknya
B.J. Habibie sebagai presiden. Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional. Disebut masa transisi karena merupakan masa perpindahan pemerintahan yang selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat. Pada tanggal 21 Oktober 1999, diselenggarakan pemilihan wakil presiden RI. Calonnya ialah Megawati Soekarnoputri Abdurrahman Wahid beralih kepada Megawati dengan wakilnya Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004–2009.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
53
Penerapan Budaya Demokrasi
Para ahli politik berpendapat bahwa pemilu merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokratisasi sistem politik di suatu negara. Pemilu menjadi tolok ukur untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara.
Menurut Eep Saefullah Fatah, ada dua tipe pemilu.Pemilu berfungsi sebagai formalitas politik, artinya
pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis.
Pemilu berfungsi sebagai alat demokrasi. Di negara demokratis pemilu sebagai alat demokrasi dijalankan secara adil, jujur, bersih, bebas, dan kompetitifAdanya pemilu belum tentu menjadikan negara itu
sebagai negara demokratis, tetapi hanya pemilu yang demokratislah yang mampu membentuk negara demokrasi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
54
Fungsi Pemilu
Pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi.
Pemilu sebagai sarana demokrasi politik memiliki empat fungsi, yakni sebagai berikut. Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi
pemerintahan. Legitimasi politik Pemerintahan yang terbentuk
melalui pemilu memang menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki keabsahan
Mekanisme pergantian elit politik. Dengan pemilu,rakyat dalam kurun waktu tertentu dapat menggantielit politik dengan yang lain berdasarkan pilihan.
Pendidikan politik Fungsi pendidikan politik melaluipemilu merupakan pendidikan yang bersifatlangsung, terbuka, dan massal
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
55
Prinsip Demokrasi dalam PemiluEep Saifullah Fatah,
syarat-syarat pemilu yang demokratis : Adanya kekuasaan
membentuk tempat penampungan bagi aspirasi rakyat,
Adanya pengakuan hak pilih yang universal,
Netralitas birokrasi, Penghitungan suara yang
jujur, Rekrutmen yang terbuka
bagi para calon, Adanya kebebasan pemilih
untuk menentukan calon, Adanya komite atau panitia
pemilihan yang independen, dan
Adanya kekuasaan bagi kontestan dalam berkampanyeAda delapan kriteria
pokok bagi pemilu yang demokratis. Hak pilih umum. Kesetaraan bobot suara Tersedianya pemilihan yang
signifikan Kebebasan nominasi. Persamaan hak kampanye. Kebebasan dalam
memberikan suara Kejujuran dalam
penghitungan suara Penyelenggaraan secara
periodik.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
56
Pemilu IndonesiaPemilihan umum perlu diselenggarakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak
untuk memberikan suaranya secara langsung Umum berarti setiap warga negara yang memenuhi
persyaratan berhak ikut serta dalam pemilu tanpa diskriminasi
Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun
Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur
Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
57
Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar
1. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut.menghargai pendapat orang tua dan
saudara,bertanggung jawab atas perbuatannya,musyawarah untuk pembagian kerja,bekerja sama untuk menyelesaikan
pekerjaan dan masalah yang ada,bersedia untuk menerima kehadiran saudara-
saudaranya sendiri, dan terbuka terhadap suatu masalah yang
dihadapi.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
58
Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar
3. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain adalah sebagai berikut.menaati peraturan disiplin sekolah,menerima dengan ikhlas hasil kesepakatanmenghargai pendapat teman lain meskipun
pendapat itu berbeda dengankita,bersedia untuk bergaul dengan teman sekolah
tanpa diskriminasi, melibatkan diri dalam upaya memecahkan
persoalan bersama,menerima teman yang berbeda latar belakang
suku, budaya, ras, dan agama, dan mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
59
Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara
Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan negara adalah sebagai berikut.
berani bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan,
tidak memberi contoh perilaku kekerasan kepada warga,
tidak saling menghujat, memfitnah, mengatakan buruk kepada sesama pemimpin,
sikap terbuka dan tidak berbohong kepada publik, sikap mengedepankan kedamaian pada masyarakat, perilaku taat pada hukum dan peraturan perundang-
undangan, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan
masalah-masalah kenegaraan, memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada
publik, bersedia para pemimpin untuk senantiasa mendengar
dan menghargai pendapat warganya, dan bersedia menerima kekalahan secara dewasa dan ikhlas.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
60
Soal
Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini !
1. Gerakan perubahan untuk memperbaiki masalah sosial politik, agama dan ekonomi suatu kelompok masyarakat atau negara disebut ….a. Transisi d. supermasib. Reformasi e. otonomic. Rekrutmen
2. Pengertian demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dipopulerkan oleh ….a. Winston Churchill d. Stalin
b. Roosevelt e. Aristotelesc. Abraham Lincoln
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
61
3. . Sistem politik demokrasi pada hakikatnya menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan ….
a. Hukum d. Rakyatb. Raja e Negarac. Tuhan
4. Dasar pemerintahan demokrasi di Indonesia adalah ….a. pasal 2 ayat (2) UUD 1945b. pasal 2 ayat (1) UUD 1945c. pasal 1 ayat (3) UUD 1945d. pasal 1 ayat (2) UUD 1945e. pasal 1 ayat (1) UUD 1945
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
62
5. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara evolusioner, artinya ….
a. proses yang terus-menerus
b. proses yang berjalan bertahap
c. proses dengan jalan persuasif
d. proses tanpa akhir
e. proses yang berlangsung cepat
6. Menurut Plato, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak disebut ….
a. demokrasi d. Tirani
b. histokrasi e. Oligarki
c. monarki
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
63
7. Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat disebut ….
a. disposisi kewarganegaraan
b. sikap kewarganegaraan
c. komitmen kewarganegaraan
d. demokrasi
e. pengetahuan kewarganegaraan
8. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara evolusioner, artinya ….
a. proses yang terus-menerus b. proses yang berjalan bertahap
c. proses dengan jalan persuasifd. proses tanpa akhir
e. proses yang berlangsung cepat
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
64
9. Dari bermacam organisasi berikut ini, yang bukan merupakan civil society adalah ….a. organisasi keagamaanb. asosiasi para pengusahac. serikat pekerja buruh independend. birokrasi pemerintahane. kelompok pejuang HAM
10. Salah satu peranan penting organisasi politik dalam pelaksanaan demokrasi adalah ….a. menjadi pelengkap sebuah negara demokrasib. wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentinganc. sarana mendapat simpati rakyatd. tempat pendidikan politik bagi rakyate. wadah berhimpun para elite politik
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
65
Soal
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Deskripsikan pentingnya civil society dalam negara demokrasi.
2. Deskripsikan bagaimana pemilu dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi.
3. Deskripsikan bahwa apa yang dimaksud dengan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat.
4. Deskripsikan arti demokratisasi.5. Deskripsikan ciri-ciri dari pemilu yang
demokratis.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
66Oleh : Agus Hariyanto
Selasa 18 April 2023
BAB IIIKETERBUKAAN DAN KEADILAN
UNTUK SMA/MA/SMK KELAS XI SEMESTER GANJIL
67
Kompetensi dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Standar Kompetensi :3. Menampilkan Sikap Keterbukaan Dan
Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berrnegara.
68
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Peta Konsep Keterbukaan dan Keadilan
Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
Keterbukaan dan Keadilan dalam
kehidupan Berbangsa
Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan
Pengertian Keterbukaan
Pengertian Keadilan Macam Keadilan Makna penting
keterbukaan dan keadilan
Ciri – ciri Keterbukaan
Pengertian penyelenggaraan pemerintah
Prinsip good governance
Asas pemerintahan yang baik
Dampak pemerinta- han transparan
Sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan
69
Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilkasanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Keterbukaan dan Keadilan Berbangsa dan Bernegara
70
Istilah keterbukaan atau transparansi merupakan pengembangan dari kata dasar terbuka. Istilah tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak
disangsikan lagi kebenarannya.
Di lihat dari aspek ideology, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia
Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pengertian Keterbukaan
71
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar ”adil”, mempunyai arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.
Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :• Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu
pihak.• Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.• Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan
yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku.• Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang
diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pengertian Keadilan
72
1. Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).
Contoh:
a. adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A.
b. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Macam - macam Keadilan
73
2. Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.
Contoh:
a. Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini.
b. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari presiden.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Macam - macam Keadilan
74
3. Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum Commune).
Contoh:
a. Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas.
b. Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Macam - macam Keadilan
75
4. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.
Contoh:
a. Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar.
b. Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka dihukum berat.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Macam - macam Keadilan
76
5. Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.Contoh:a. Adalah adil kalau seorang penyair diberikan
kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya.
b. Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadap pemerintah.
6. Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Macam - macam Keadilan
77
Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.
Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan
78
Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung
diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan
79
1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen.
3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle :
80
1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet
2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri
3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta.
5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
5 hal informasi yang tidak boleh diketahui publik (David Beetham dan Kevin Boyle)
81
1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)
2. Ketentuan internal lembaga3. informasi yang secara tegas dilarang UU
untuk diakses publik.4. Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela.5. Memo internal pemerintah6. Informasi pribadi (personal privacy)7. Data yang berkenaan dengan penyidikan8. Informasi lembaga keuangan9. Informasi dan data geologis dan geofisik
mengenai sumbernya.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
9 Informasi yang Bersifat Rahasia (Freedom Of Information Act AS)
82
Istilah pemerintah (government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governance).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah merujuk pada lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal, cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya.
Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif).
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pengertian Penyelenggara Pemerintahan
83
Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektr swasta dan masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
84
1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu.
3. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat.
4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder).
5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Prinsip Good Governance
85
5. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
6. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
7. Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab pada publik.
8. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan
9. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Prinsip Good Governance
86
1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara.
3. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
87
Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif,
legislatif dan yudikatak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum.
Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Transparan
88
Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal.
banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal
Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif.
Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Transparan
89
Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaan dan keadilan.
Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.
Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan
Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan
Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan
90
1. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit adalah ….a. Federatif c. Legislatif
b. Rakyat e. Yudikatif
c. Eksekutif2. Keadilan yang berkaitan hubungan antara masyarakat dan
individu disebut keadilan ….
a. Komutatif c. Legalb. Vindikatif e. Distributif
c. Kreatif3 Penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
atau kelompok disebut ….
a. Korupsi d. korupsi politikb. kesalahan administrasi publik e. kesalahan prosedurc. penyimpangan birokrasi
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Soal
91
4. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan ….
a. Kebutuhannya d. Haknyab. Keperluannya e. Keinginannya
c. Kewenangannya5. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah
satu ciri dari ….
a. pemerintahan yang transparanb. pemerintahan yang baik hatic. pemerintahan bebasd. pemerintahan demokrasie. pemerintahan liberal
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
92
6. Keadilan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ….
a. IV c. II e. I dan IIb. III d. I
7. Serangkaian konsep, asas, dan putusan yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan disebut ….
a. kebijakan publik d. profesionalb. diskriminasi e. keadilan komutaifc. Proporsional
8. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan ….a. Kebutuhannya c. Kewenangannya e. Keinginannyab. Keperluannya d. Haknya
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
93
9. Arti penting pemerintah yang terbuka adalah dapat ….a. meningkatkan partisipasib. memperbanyak ancamanc. memperlemah negara laind. menciptakan kebebasane. memperkuat kekuasaan
10. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari ….a. pemerintahan yang transparanb. pemerintahan yang baik hatic. pemerintahan bebasd. pemerintahan demokrasie. pemerintahan liberal
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
94
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Jelaskan pendapatmu tentang untuk apa penyelenggaraan negara harus terbuka.
2. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam prinsip-prinsip good governance.
3. Jelaskan mengapa lembaga-lembaga yang berfungsi menjamin keadilan perlu di pantau dan dikontrol oleh masyarakat.
4. Jelaskan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbuka dalam bidang sosial budaya.
5. Jelaskan mengapa perlu ada kekecualian terhadap prinsip keterbukaan.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Soal
95
B. Sukarno. 2005. Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis.Surakarta: UNS Press.
Budiharjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Cemerlang. 2003. UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta:Cemerlang.
Citra Umbara. 2001. UU Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 200 dan UU HAM 1999. Bandung: Citra Umbara.
Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kewarganegaraan, dilengkapi dengan
Sillabus Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Depdiknas BSNP.
Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2006. Jakarta: Depdiknas.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
DAFTAR PUSTAKA
96
Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia Transisi ZMenuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Hans Kohn, Sumantri Mertodipuro. 1976. Nasionalisme. Arti dan Sejarahnya. Jakarta: PT Pembangunan.
Humas MPRS. 1966. Ketetapan-Ketetapan MPRS Tonggak Konstitusional Orde Baru. Jakarta: Pancuran Tujuh.
Lanur, Alex (ed.). 1995. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Yogyakarta: Kanisius.
Pustaka Timur. 2009. Konstitusi Indonesia. UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi RI UUDS 1950, Dekrit Presiden, 5 Juli1959. Yogyakarta: Pustaka Timur.
Mas’oed, Mochtar dan Colin MacAndrews. 2000. Perbandingan Ssitem Politik. Jogjakarta: UGM Press.
Selasa 18 April 2023
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
DAFTAR PUSTAKA