28/02/2014
1
1
Hukum Bisnis
Suharyanto., Drs, M.M.
KONTRAK PEMBELAJARAN1.Pengertian Hukum2.Hubungan‐hubungan Bsnis3.Badan Usaha4.Jenis‐Jenis Badan Usaha5.Pasar Modal6.Perusahaan Efek & Surat Berharga7.Monopoli
2
KONTRAK PEMBELAJARAN
8.Haki9.Aspek‐aspek Pajak10.Kepailitan11.Sengketa Bisnis12.Perlindungan Konsumen
3
Kepustakaan/ Referensi1.Zaenal Asikin, 2012.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta.. PT RajaGrafindo
Persada;2.Johannes I & Lindawati.S. 2007,Hukum Bisnis, Bandung, PT Refika
Aditama.3.Munir Fuadi.2012,Pengantar Hukum Bisnis.Bandung, PT Citra Aditya
Bakti.4.Suyud Margono.2010.Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual.Bandung,
CV. Nuansa Aulia.5Sukarnen Suwanto, 2012.Ventura Bersama.Jakarta. Salemba Empat.6.Rngga Prayogi & RN Superteam,2011.Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis,
Jakarta, Pustaka Yustisia.7.Abdul R Saliman,2011.Hukum Bisnis Untuk Perusahaan,Jakarta, Perdana
Media Group.8.Janus Sidabalok,2012.Hukum Perusahaan, Bandung, Nuansa Aulia.9.Faisal Santiago, 212,Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta, Mitra Wacana
Media.4
5
1. APAKAH HUKUM ? ILMU PENGETAHUANKAIDAH TATA HUKUM/DISIPLINPETUGASKEPUTUSAN PENGUASAKEBIASAAN / AJEGNILAI‐NILAI
6
28/02/2014
2
1.1.PENGERTIAN HUKUMHukum sebagai IlmuPengetahuan: yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar kekuatan pemikiranHukum sebagai kaidah: yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkanHukum sebagai tata hukum: yakni struktur dan proses perangkat kaidah‐kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.
7
Hukum sebagai petugas: yakni pribadi‐pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law‐enforcement officer) Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan‐keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan
8
Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang ’teratur’: yakni perikelakuan yang diulang‐ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan Hukum sebagai jalinan nilai‐nilai: yakni jalinan dari konsepsi‐konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (kaitannya moral)
9
HUKUM
KESELURUHAN NORMA YANG OLEH PENGUASA NEGARA DAN MASYARAKAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUM, DINYATAKAN SEBAGAI PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ANGGOTA MASYARAKAT.
10
1.2.Unsur‐unsur Hukum1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat.2. Peraturan itu diadakan oleh badan‐badan resmi
yang berwajib.3. Peraturan itu bersifat mengatur dan/ atau
memaksa.4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut
adalah harus tegas.
11
Ciri‐ciri Hukum1. Adanya perintah dan/atau
larangan.2. Perintah dan/atau larangan itu
harus patuh ditaati setiap orang.
12
28/02/2014
3
SUMBER‐SUMBER HUKUM
1.Sumber hukum formal
2. Sumber hukum Materiil
13
Termasuk hukum formal/Sumber Hukum :
1.Undang‐undang2.Peraturan‐peraturan3. Kebiasaan4.Yurisprudensi5.Traktat (perjanjian antar negara)6.Perjanjian7. Doktrin
14
Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi :Hukum Publik & Hukum Private
Hukum Publik: Mengatur hubungan negara dengan penyelenggara dan negara dengan
warga negaranya.Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada
kepentingan perorangan atau pribadi.
15
Hukum Publik :Hukum tata Negara, Administrasi, NegaraPidana,InternasionalHukum Privat/Sipil:Umum Hukum benda,Hukum perjanjian,
Hukum bukti & kedaluwarsa.Khusus Hukum Dagang (PT,Yayasan
Koperasi dll), Pengangkutan,Asuransi,Surat berharga,Pasar modalPerbankan,Perlindungan Konsumen
16
1.3.Subyek Hukum & Obyek HukumSubyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.
A. Manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) yang sehat rohani jiwanya dan tidak dibawah pengampunan.
B. Badan Hukum ( rechts persoon)Yaitu suatu lembaga/institusi yang memiliki keabsahan dlam melakukan aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan. (PT, CV, Firma, UD, Koperasi dll.)
17
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subyek hukum yang biasanya berwujud benda.Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu :A. Benda berwujudB. Benda tidak berwujud
18
28/02/2014
4
A. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indra manusia (misalnya; tanah, rumah, mobil dll.)
B. Benda tidak berwujud yaitu semua hak (misalnya;hak cipta, hak paten, hak merek dll.)
Menurut pasal 504 KUH Perdata jenis benda :Benda bergerakBenda tidak bergerak
19
TUJUAN HUKUM
UNTUK MENGADAKAN SUATU TATA TERTIB YANG DIKEHENDAKI
20
1.4.KAIDAH/NORMA HUKUM
21
KAIDAH/NORMA
Kaidah Agama
Kaidah Kesusilaan
Kaidah Sopan Santun
Kaidah Hukum
TUJUAN Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat
Ketertiban masyarakat
ISI Ditujukan kepada sikap batin
Ditujukan kepada sikap lahir
ASAL USUL
Dari Tuhan Dari diri sendiri (nurani)
Dari masyarakat secara tidak resmi
Dari masyarakat secara resmi
SANKSI Dari Tuhan Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi
Dari masyarakat secara tidak resmi
Dari masyarakat secara resmi
2.Hukum Bisnis2.1. Definisi BISNIS KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADANSECARA TERATUR & TERUS‐MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG ATAU JASA MAUPUN FASILITAS UNTUK DIPERJUAL BELIKAN, DIPERTU‐KARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
22
Unsur –unsur Bisnis :1.Kegiatan rutin (suatu pekerjaan/profesi)2.Aktivitas dalam perdagangan.3.Memperoleh keuntungan4.Perorangan atau perusahaan
23
HUKUM BISNIS
Seperangkat kaidah‐kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas/perjanjianantara manusia khususnya dibidang perdagangan/Bisnis.
24
28/02/2014
5
Hubungan Hukum Bisnis dengan Manajemen :Setiap penyelenggaraan manajemen suatu perusahaan, pasti terdapat berbagai aturan/ tata tertib/norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal.Memahami hukum yang berlaku.Hukum bisnis diterapkan untuk organisasi/ lembaga/institusi yang profit oriented.
25
2.2.Fungsi Hukum Bisnis :sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)
26
Aspek Hukum Bisnis :1.Aspek kontrak (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana masing‐masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.2. Aspek kebebasan membuat perjanjian dimana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama
27
2.3.Etika Bisnis :Kode etik/tata cara yang ideal pengaturandan pengelolaan bisnis dengan memper hatikan norma dan moralitas secara universal, ekonomis, sosial.
28
Prinsip‐pronsip etika bisnis1. otonomi;
2. kejujuran; 3. keadilan; 4. saling menguntungkan,
5. integritas moral.
29
Teori Etika:ETIKA DEONTOLOGIETIKA TELEOLOGI :
1. EGOISME2. UTILITARIANISME
ETIKA KEUTAMAAN
30
28/02/2014
6
1. DEONTOLOGI:SUATU TINDAKAN DINILAI BAIK ATAU BURUK BERDASARKAN APAKAH TINDAKAN ITU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN KEWAJIBAN.
Baik untuk siapa ? :1.EGOISME, Suatu tindakan dikatakan baik jika ber 7an bagi diri sendiri..
2.UTILITARIANISME,Suatu tindakan dikatakan baik jika ber 7anbagi banyak orang..
31
2.TELEOLOGIPENILAIAN SUATU TINDAKAN ATAS DASAR
TUJUAN ATAU AKIBAT DARI SUATU TINDAKAN.
32
3.KEUTAMAANFOKUS PADA PENGEMBANGAN WATAK MORALPADA DIRI SETIAP ORANG. NILAI MORAL ( KEJUJURAN, KETULUSAN, KASIH SAYANG, KEMURAHAN HATI, RELA BERKORBAN DLL.) SEPERTI TOKOH BESAR YANG DITELADANI.
33
Peranan Etika Bisnis dalam Berbisnis. Richard De George Perusahaan yang ingin sukses dalam bisnisnya memerlukan :
1.Produk yang baik;2.Manajemen yang baik;3.Etika
34
3.Hubungan‐Hubungan BisnisPendahuluanBanyak cara untuk melakukan kegiatan bisnis.Hubungan bisnis bertujuan saling menguntungkan kedua pihak.Membantu pihak lain dalam hal permodalan, pemasaran dan motif ekonomi lain.Dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama, akan lebih kuat dibanding satu pihak.
35
3.1.Keagenan & DistibutorLatar belakang: pihak luar negeri tidak diperbolehkan menjual barangnya secara langsung ke Indonesia.Pihak asing yang disebut prinsipal harusmenunjuk agen atau perwakilan di Indonesia.
Hubungan bisnis keagenan dan distributor berbeda.
36
28/02/2014
7
Seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama prinsipal.
Seseorang/badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
37
Definisi Agen/keagenan: adalah suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan bisnis dengan pihak lain.
Agen mempunyai wewenang yang diberikan prinsipal sesuai perjanjian.
38
Perbedaan Agen dng Distributor1.Hubungan dng Prinsipal.Agen: menjual barang/jasa untuk dan atas
nama pihak prinsipal.Distributor:menjual barang/jasa untuk dan
atas namanya sendiri.2.Pendapatan Perantara.Agen :Komisi dari hasil jual barang/jasa.Distributor:Keuntungan dari selisih harga
beli dengan harga jual.
39
Dasar Hukum Agen & Distributor1.KUH Perdata
Kebebasan Berkontrak2.KUH Perdata
Kontrak Pemberian Kuasa3.KUH Dagang
Makelar dan Komisioner4.Hukum Khusus
Pasar Modal (pialang saham/Dealer)
40
Jenis‐Jenis Agen1. Agen Manufaktur2. Agen Penjualan3. Agen Pembelian4. Agen Umum5. Agen Khusus6. Agen Tunggal/Eksklusif
41
Agen Manufaktur/Manufacturer’s Agent
Agen yg berhubungan langsung dng pabrik u/ melakukan pemasaran atas seluruh/sebagian produksinya.
Agen Penjualan/Selling AgentAgen yg merukapan wakil dari pihak penjual u/ menjualkan produk prinsipal
42
28/02/2014
8
Agen Pembelian/Buying AgentAgen yg tugasnya membeli barang‐barang untuk prinsipal.
Agen Umum/General AgentAgen yg diberi wewenang umum u/ bertransaksi atas barang‐barang yg telah ditentukan.
43
Agen Khusus/Special AgentAgen yg diberi wewenang khusus atas kasus per kasus (pengacara).
Agen Tunggal/Eksklusif(Sole Agent)Agen yg ditunjuk u/ mewakili prinsipal suatu wilayah tertentu
44
3
Distributor berbeda dengan makelar/perantara/komisioner.
Makelar bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis antara pihak‐pihak tersangkut.
Makelar tidak mempunyai wewenang untuk bertindak dan atas nama salah satu pihak dalam satu transaksi.
45
SK Menteri Perdagangan No 77/Kp/III/78 tertanggal 9 Maret 1978 lama perjanjian keagenan/distributor selama 3 Tahun.
Apabila agen/distributor ingin mengalihkan haknya kepada pihak lain seluruhnya atau sebagian, diperbolehkan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.
46
Keadaan yang dapat memutus perjanjian keagenan/distributor :1.Agen/distributor lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
2.Agen/distributor melaksanakan apa ygsebenarnya tidak boleh dilakukan.
3.Apabila para pihak jatuh pailit.
47
4.Keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakanapa yang menjadi kewajibannya.
Pemutusan perjanjian dilakukan sesuai Pasal 1266 KUHPerdata, setelah adanya keputusan pengadilan.
48
28/02/2014
9
3.2.WARALABA(FRANCHISE)Definisi Waralaba/Franchise:
Rooseno Hardjowidigdo:Suatu sistem usaha dng memiliki ciri mengenai bisnis perdagangan/jasa, berupa jenis produk dan bentuk yg diusahakan,identitas persh (logo,desain,merk,seragam), rencana pemasaran dan bantuan operasional.
49
Dominique VoillemontKerjasama dibidang bisnis antara 2 atau lebih persh. yang satu sebagai Franchisorpihak lain sebagai Franchise, dimana Franchisor sebagai pemilik suatu merk dan know‐how(informasi praktis bersifat rahasia,substansial & tertentu) memberi hak kepada Franchise u/ melakukan kegiatan bisnis.
50
Secara Umum Franchise/Waralaba adalah:Sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi, didasarkan kerjasama tertutup dan terus menerus antara franchisor dan franchise serta terpisah baik secara hukum dan keuangan, dimana franchise mendapat hak dan dibebani kewajiban u/ melaksanakan bisnis sesuai dengan konsepnya.
51
Karakter Dasar Waralaba/Franchise1. Franchisor sebagai pemilik barang/jasa;2. Franchise sebagai penerima hak
eksklusif dari franchisor;3. Jenis hak eksklusif (hak milik
intelektual/hak milik perindustrian);4. Penetapan wilayah tertentu;
52
5. Imbal prestasi dari franchise ke franchisor (initial fee, royalteis dan biaya lain)
6. Standar mutu, supervisi berkala oleh franchisor
7. Pelatihan ketrampilan oleh franchisor.8. Bantuan periklanan & Promosi oleh
franchisor.
53
Biaya dalam Transaksi Franchise1.Royalty.Pembayaran pihak franchise kepada franchisor % dari omset penjualan
2.Franchise Fee.Pembayaran pihak franchise kepada franchisor dng jumlah tertentu dibayar sekaligus & hanya sekali pada saat TTD akta franchise atau akan dimulainya franchise.
54
28/02/2014
10
3.Direct EpensesBiaya yg dikeluarkan franchise u/ pembukaan/pengembangan pemondokan pelatih,biaya pelatihan dll.4.Biaya Sewa.Biaya yg dikeluarkan franchise u/ sewa tempat.5.Marketing & Advertising FeeFranchise membayar dari % omset penjualan
55
6.Assignment FeeBiaya yg harus dibayar franchise kepadafranchisor bila pihak franchise mengalihkan kepada pihak lain.
Biaya tersebut oleh franchisor untuk kepentingan persiapan dng franchise yg baru
56
Keuntungan dan KerugianKeuntungan Waralaba/Franchise
Diberikan latihan dan pengarahan kepada terwaralaba/franchise.Diberikannya bantuan finansial kepada terwaralaba/franchise.Dapat menggunakan nama terkenal dalam perdagangan
57
Kerugian Waralaba/FranchiseProgram latihan tidak sesuai dengan yang diharapkan.Kebebasan terwaralaba terbatas karena ikatan kontrak, khususnya larangan membeli dari tempat lain.Jarang mempunyai hak menjual kepada pihak ketiga tanpa menawarkan kepada pewaralaba /franchisor dengan harga yang sama.
58
Perjanjian Waralaba minimal memuat sbb:1.Obyek jelas;2.Tempat; 3.Wilayah Franchise; 4.Sewa Guna5.Pelatihan & Bantuan Teknik Franchisor6.Standar Operasional.7.Pertimbangan keuangan8.Klausal Kerahasiaan
59
9.PertanggungjawabanFranchisor10.Iklan & Strategi Pemasaran Oleh Franschisor11.Penetapan Harga & Pembelian12.Status Badan Usaha/Perusahaan13.Hak menggunakan Nama,Merk Dagang14.Berakhirnya PerjanjianBentuk hukum Franchise“Perjanjian (Kontrak) /Term of contract”
60
28/02/2014
11
(Garis besar)Hak & Kewajiban Franchise kepada Franchisor:
1.Menyesuaikan dengan jadual pengembangan;2.Pembayaran fee yang bermacam‐macam;3.Menjaga kerahasiaan tertentu;4.Memenuhi ketentuan tertentu dng syarat yangditekan oleh Franchisor untuk memperbolehkan kualitas kontrol yang dilakukan.
61
3.3.JOINT VENTUREPengertian :
MuchlinskiKerja sama usaha antara 2(dua) ataulebih perusahaan induk yang independen guna mengerjakan aktivitas teknik ,keuangan atau komersial bersama.
Engga Prayogi Kerjasama antara 2(dua) pemilik modal dalam atau luar negeri di bidang perdagangan & produksi barang/jasa berdasar persetujuan dan kesepakatandengan jangka waktu pendek.
62
Subyek Joint Venture :1.Badan Hukum ( Pemerintah / Asing )2.Perseorangan / Swasta.
Pemerintah dng Swasta(Public Private Patnership).a.Pembangkit listrikb.Jaringan rel kereta api / Jalan darat.c.Jasa Konsuntasi. dll
63
Keuntungan Joint Venture
1.Badan Usaha Indonesia mendapat bantuan pendanaan dng memanfaatkan modal asing.
2.Badan Usaha Indonesia memanfaatkan manajemen asing.
3.Badan Usaha Indonesia dapat menembus pasar di luar negeri.
4.Pihak asing dapat mengembangkan usaha lainnya.
64
Modal VenturaDifinisi Modal Venture ( MV )
Handowo Dipo,MV: Suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham.
Toni Lorenz,MV: investasi jangka panjang,dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan,bukan pendapatan deviden atau bunga.
Clinto Ricardson,MV: Dana yang diinvestasikan kedalam perusahaan pasangan usaha yang cukup berisiko bagi investor
65
Robert White,MV : Usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk/mengembangkan usaha baru dibidang teknologi dan non teknologi.
Kepres No.61 Tahun 1988,MV : Usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu persh ygmenerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
66
28/02/2014
12
MV merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swastasebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu.
Kep Menkeu RI No. 1251/1988, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalanmembantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan.
67
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MODAL VENTURA
1.Amerika Serikat
Amirican Research & Development
2. Jepang
The Japan Assosiated Finance
68
3. Taiwan
Wang Komputer
4. India
Maharastra State Venture Capital
69
Bagaimana Modal Ventura di Indonesia?PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia :~ Malakukan Penyertaan Modal dan Memberi Pinjaman pada Usaha Swasta Nasional Kecil dan Menegah
~ Menyediakan Jasa Kepada Perusahaan Swasta Nasional Kecil dan Menengah‐ Konsultasi Pengelolaan Perusahaan ‐ Penyediaan Tenaga Kerja‐ Bantuan Mendapatkan Sumber Permodalan‐Mendapatkan Partner dalam dan Luar Negeri
70
KARAKTERISTIK MODAL VENTURAKegiatan yang dilakukan bersifat langsung kesuatu perusahaan.Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang (>3 thn).Bisnis yang dimasuki memiliki resiko tinggi.Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain,deviden,bagi hasil.Kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan usaha
71
Perusahaan/Usaha yang Menjadi Sasaran Modal Ventura:
1. Perusahaan yang sedang tumbuh dan inovatif serta berpotensi berkembang dimasa datang.
2. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun mengalami keterbatasan.
3. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang‐hutang.
4. Perusahaan yang sudah mempunyai pangsa pasar yang baik tetapi fasilitas produksi sudah usang.
5. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru .
72
28/02/2014
13
Mekanisme Modal Ventura1. Single Tier Approach
Perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha(PPU).
2. Two Tier ApproachPengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, dimana yang satu sebagai perusahaan penyedia dana (fund company) dan yang lain sebagai perusahaan pengelola (management company) yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan
73
Single Tier Approach
74
Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Pasangan
Usaha
Divestasi
Investor
Investor
Investor
75
Two Tier Approach
.
Fund Company
Perusahaan Pasangan
Usaha
Divestasi
Investor
Investor
Investor
ManagementCompany
Keunggulan Modal Ventura1. Sumber dana bagi perusahaan baru. 2. Adanya penyertaan manajemen.3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan MV.4. PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain.5. MV menaikkan pamor PPU.6. Memperluas jaringan Usaha.7. Mendukung usaha kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. PPU Perush Pasangan Usaha
76
Kelemahan Modal Ventura1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang 2. Terlalu selektifnya perusahaan MV dlm
mencari perusahaan pasangan usaha.3. Kontrol manajemen PPU dapat diambil
alih oleh perusahaan MV apabilamenunjukan gejala kegagalan.
PPU Perush Pasangan Usaha
77
Perbedaan Modal Ventura dengan BankBank Modal Ventura
1. Pelaku
2. Bantuan pembiayaan
3. Keterlibatan manajemen
4. Jenis resiko5. Bentuk keuntungan6. Jangka waktu
7. Akhir kontrak
Bank,kreditur,debitur
Pinjaman/kredit
Tidak ada
Kredit macetBunga kreditPendek,menengah,panjangLunas&putus hubungan
Investor,perusahaan modal ventura,PPU.Penyertaan modal
Ada sebagai partner
Usaha gagalCapital gain5-10 tahun (panjang)
Divestasi
78
28/02/2014
14
Alasan Mengapa Sistem PembiayaanModal Ventura Belum Berkembang
1. Resiko yang terlalu tinggi 2. Informasi masyarakat tentang modal ventura sangat
sedikit3. Pengusaha tidak bersedia menerima sistem pembiayaan modal ventura
4. Sulitnya modal ventura mencari partner5. Aturan dan perundang‐undangan yang kurang6. Pasar modal dan pasar saham tidak mendukung7. Kurangnya tenaga profesional
79
3.4.Bangun Guna Serah (BOT) Menurut Kep Menkeu No 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 BOT adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir.Kedua pihak akan saling diuntungkan, satu pihak tidak mempunyai modal tetapi mempunyai tanah, begitu pula sebaliknya.
80
4.Badan Usaha/Perusahaan4.1.Definisi Perusahaan:
UU No.3 Th 1982Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yg bersifat terus menerus dan yg didirikan,bekerja serta berkedudukan dlm wilayah Negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
81
PurwosutjiptoKeseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus‐putus dengan terang‐terangan dlm kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.
MolengraafKeseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar u/ mendapatkan penghasilan dng cara memperniagakan barang‐barang, menyerahkan barang‐barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
82
Secara umum Perusahaan adalah“ Kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya atau menyewakan dengan tujuan memper‐oleh keuntungan dan/atau laba”
83
4.2.Unsur‐Unsur Perusahaan1. Badan Hukum;2. Kegiatan bidang ekonomi;3. Terus menerus;4. Terang‐terangan;5. Keuntugan dan/atau laba;Pembukuan;6. Pembukuan.(KUHD)
84
28/02/2014
15
Macam‐macam Perusahaan
1.Perusahaan Negara/BUMN.
2.Perusahaan Swasta.
85
4.3.a.Perusahaan Negara ‐
BUMN pembentukannya berdasar :a.ICW(Indonesisch Comptabiliteits Wet, S.1925 No.448)b.IBW(Indonesisch Bedrijven Wet, S.1927 No.419 jo. S.1936 No. 445)
c.UU No.86 tahun 1959diatur dalam Peraturan Pemerintah(PP)
86
Tujuan didirikan BUMN
(Emmy P.Simanjuntak)
“Salah satu cara Pemerintah untuk mendapatkan penghasilan yg ber 7an kesejahteraan rakyat”
87
Dasar Eksistensi BUMN1.Dasar Historis : Warisan Belanda yang dinasionalisasikan milik Negara Indonesia Merdeka;
2.Dasar Politis :Memajukan kesejahteraan Umum Alenia IV Pembukaan UUD45;
3.Dasar Konstitusional :Psl.33 UUD’45 mengatur pembagian potensi ekonomi dan pengguaan SDA
88
Jenis BUMN1.Perusahaan Jawatan (Perjan).
menyediakan jasa bagi masyarakat.2.Perusahaan Umum (Perum).
menyediakan pelayanan bagi kemanfaatanumum.
3.Perusahaan Perseroan (Persero)mendapatkan keuntungan.
point 1 & 2 menuju ke 3
89
Jumlah BUMN 1.Aneka Industri 10.Pertanian2.Asuransi. 11.Perbankan3.Energi 12.Percetakan&Penerbitan4.Kawasan Stretegis. 13.Perikanan5.Industri&Perumahan. 14.Perkebunan6.Kehutanan. 15.Pertambangan7.Konstruksi. 16.Prasarana Angkutan8.Logistik&Jasa Sertifikasi. 17.Telekomunikasi9.Pembiayaan. 18.Sarana Angkutan & Pariwisata
( total jumlah 141 )Sumber:Direktori BUMN.2012,hhtp//www.bumn.go.id
90
28/02/2014
16
Perusahaan SwastaBentuk Organisasi Bisnis
Perusahaan
Persekutuan Perorangan‐ Perush.Dagang
Badan Hukum Bukan Badan Hukum‐PT ‐Persekutuan Perdata‐Koperasi ‐Firma (Fa)‐Yayasan ‐Commanditaire Vennootschap (CV)
91
4.3.b.Perusahaan dagangPersh Perorangan yg dilakukan oleh 1org pengusaha.
Ciri‐ciri : UD1.Modal milik 1 orang;2.Pendirinya 1 orang pengusaha;3.Keahlian,teknologi,manajemen dikelola 1 org4.Pegawainya pembantu pengusaha;5.Resiko ditanggung sendiri;6.Surat Ijin Usaha dari Kontor perdagangan setempat.7.Kewajiban bayar Pajak & restribusi daerah.
92
4.3.c.Perseroan Terbatas (PT)
UU No. 40 Th 2007. PT adalah:“Badan hukum yg merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dng modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan Undang‐Undang”
93
Karakteristik PT1.Badan Hukum;2.Tanggung jawab pemegag saham terbatas;3.Berdasarkan perjanjian;4.Melakukan kegiatan usaha;5.Modal terbagi atas saham‐saham;6.Jangka waktu tidak terbatas.
94
Jenis Modal PTMODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL PERSEROAN AUTHORIZED CAPITAL.
MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG SAHAM TERTENTU.
MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK MENJALANKAN BISNISNYA.
95
Modal dan Saham Perseroan Terbatas
(UU. 40Th 2007)Modal dasar PT terdiri atas seluruh nominal saham minimal 50 juta dan paling sedikit 25 % dari modal dasar harus disetor atau ditempatkan dalam rekening bank dengan bukti yang sah sebagai operasional bisnisnya.
Organ PT : ‐RUPS‐Komisaris‐Direksi.
96
28/02/2014
17
Prosedur pendirian PT:
Akta pendirian di notarisMengajukan pengesahan ke MenhumhamMendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari Diumumkan dlm Tambahan Berita Negara
97
Bubarnya PTKeputusan RUPSPenetapan pengadilanPembubaran diiukuti dengan likuidasi oleh likuidator, likuidator bertugas melakukan pemberesan meliputi:‐Pencatatan & tatacara pembagian kekayaan;‐Pembayaran kepada kreditor; ‐Tindakan lain dalam rangka pemberesan
98
4.3.d.KoperasiUU No.25 Th 1992 Koperasi adalah:“Badan usaha yang beranggotakan orang‐orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. ”
99
PRINSIP KOPERASIKeanggotaan bersifat sukarela dan terbukaPengelolaan dilakukan secara demokratisPembagian SHU secara adil proposionalPemberian balas jasa sesuai modalKemandirian
100
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASIRAPAT ANGGOTA‐pemegang kekuasaan tertinggi‐dilaksanakan min 1 kali setahun‐keputusan secara musyawarah mufakatPENGURUS KOPERASIPENGAWAS
101
MODAL KOPERASISIMPANAN POKOKSIMPANAN WAJIBDANA CADANGANHIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dalam tahun buku ybs.
102
28/02/2014
18
Pendirian & Bubarnya Koperasi
=
Perseroan Terbatas
103
4.3.e.Yayasan UU No. 16 Tahun 2001 dan UU 28 Tahun 2004
Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan.Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan.Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Yayasan tidak memiliki anggota.
104
ORGAN YAYASAN
PEMBINA
PENGURUS
PENGAWAS
105
PEMBUBARAN YAYASANRapat Pembina;Tujuan tercapai atau tidak tercapai;Putusan pengadilan dengan alasan:
Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.Tidak mampu membayar utang dan dinyata kan pailit.Harta tidak tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
106
4.3.f.Persekutuan Perdata
KUH Perdata, Persekutuan Perdata adalah:“Perjanjian 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatuke dalam persekutuan ber 7an membagi keuntung‐ an atau manfaat yang diperoleh karenanya.
107
Ciri‐ciri Persekutuan Perdata
a.Pendirian dng Perjanjian. (KUH Perdata)b.Pengurus berdasar ketetapan persekutuan.c.Pembagian keuntungan, sesuai perjanjian atau keseimbangan pemasukan;
108
28/02/2014
19
Bubarnya Persekutuan Perdata1.Lampaunya waktu2.Kehendak dari seseorang atau lebih3.Salah satu anggota meninggal4.Pailit
109
4.3.g.Firma (Fa)
Dasar Hukum : KUH Dagang & KUH Perdata
Definisi Firma(Fa)“Usaha bersama 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dibawah suatu nama bersama”.
110
3 Unsur kekhususan Fa1.Menjalankan persh yg merupakan syarat formal ( KUH Dagang);
2.Dengan Nama bersama (Fa Hendrik&Co)3.Pertanggungjawaban bersifat pribadi u/ keseluruhan.
111
Sistem Tanggung Jawab para Patner FaSetiap tindakan yg dilakukan untuk dan atas naama firma, maka yang bertanggungjawab secara hukum, adalah para persero secara renteng untuk seluruh hutang(Jointly and Severally) dari firma tsb tanpa melihat siapa diantara persero yang secara riil melakukan tindakan.
112
Fa bukan Badan Hukum:1.Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh MenHumHam;
2.Tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu‐sekutu.
113
Prosedur Pendirian Fa1.Akta pendirian;2.Didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat;3.Diumumkan pada Berita Negara RI.
Bubarnya Fa = Persekutuan Perdata
USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE PROPRIETORSHIP = Fa
114
28/02/2014
20
4.3.h.Commanditaire Vennootschap (CV)
Psl 19 KUHPerdata, CV adalah :“Kerja sama dalam menjalankan usaha antara beberapa orang anggota yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh utang dengan satu atau beberapa orang pelepas uang.”
115
Macam sekutu dlm CV
1.Sekutu Kerja/KomplementerSekutu yang menjadi pengurus persekutuan
2.Sekutu tidak kerja/Komanditer.Sekutu yg tidak menjadi pengurus. Dan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan sebatas modal yg ditanamkan.
116
Pendirian & Bubarnya CV
=
Persekutuan Perdata / Firma
117
5.Pasar Modal5.1.UU No.8 Th. 1995. Arti Pasar Modal :“Kegiatan ybs dng penawaran umum & perdagangan efek (modal barang/uang)”
Unsur Pasar ModalKegiatan umum dan perdagangan efekPerusahaan publik yg berkaitan dengan efek yg diterbitkannyaLembaga profesi yg berkaitan dgn efek
118
5.2.Tujuan Pasar Modal“Untuk membiayai atau menunjang pemba‐ngunan dunia usaha pada umumnya & biaya pembanguan nasional”
Peranan Pasar Modal:1.Pengembangan fungsi perbankan;2.Pengembangan dunia usaha;3.Pemerataan pendapatan4. Indikator krisis keuangan5. Patokan kebijakan suku bunga
119
5.3.Instrumen Pasar ModalSaham (Stock) Merupakan surat berharga yang bersifatkepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilikperusahaan.
Obligasi (Bonds) Suatu sertifikat yang merupakan buktiutang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatasdengan tujuan mendapatkan modal.
Reksadana. adalah sertifikat yang menjelaskan bahwapemiliknya atau investor menyerahkan sejumlah danatertentu untuk digunakan sebagai modal berinventasi
120
28/02/2014
21
Manfaat Pasar ModalBagi perusahaan (Emiten), dapat memperolehdana segar, sehingga memudahkan ekspansi.
Bagi Investor, mengoptimalkan dana yangdimiliki dan mendapatkan return/pengembalianberupa deviden.
Bagi pemerintah, pemerataan hasilpembangunan, membuka/menambahkesempatan kerja, pembiayaan pembangunannegara dari sektor swasta.
121
5.4.Fungsi Pasar ModalSarana menghimpun dana‐dana masyarakat untukdisalurkan ke dalam kegiatan‐kegiatan yang produktif.
Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagidunia usaha dan pembangunan nasional.
Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dansekaligus menciptakan kesempatan kerja.
Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate”yang reasonable.
Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.
122
4 UNSUR PASAR MODAL
Peminta modal (EMITEN)Penawar modalLembaga penunjang pasar modalMekanisme pasar modal
123
EMITENBadan hukum berbentuk PT dan berkedudukan di IndonesiaModal yg disetor penuh min. 200 juta.2 th terakhir berturut PT laba min 10 %Laporan keuangan 2 th terakhir di auditMengeluarkan buku prospektus
124
PENAWAR MODALMASYARAKAT/PERORANGAN WNIINVESTORLEMBAGA KEUANGAN
125
Lembaga penunjang Pasar Modala.KUSTODIAN
“Persh bererak dibidang Jasa penitipan efek & harta lain, Menyelesaikan transaksi efek,Mewakili pemegang rekening yg menjadi nasabahnya”.
b.Biro Administrasi Efek
“Lembaga yg berdasar kontrak dng emiten melaksanakanpencatatan pemilikan efek & pembagian hak yg berkaitan dng efek”.
126
28/02/2014
22
c.Wali Amanat“Lembaga yg mewakili kepentingan pemegang efek yg bersifat hutang”.Bank Umum/Pihak lain yg ditetapkan Pemerintah
Pengawas Pasar Modal BAPEPAM
127
5.5.SUMBER HUKUM PASAR MODAL
1.UU NO. 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal
2.PP NO. 45 TAHUN 1995 Tentang PenyelenggaraanKegiatan di bidang Pasar MDL
3.PP NO. 46 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Peeriksaan di bidang Pasat Modal
4.Keputusan Menteri Keuangan lainnya.
128
5.6.Perusahaan Efek)
Perusahaan Efek adalah:“Perusahaan yg mendapat ijin Bapepam untuk melakukan kegiatan penjamin emisi(underwriter), perantara perdagangan efek/manajer efek (broker/pialang) dan kegiatan lain sesuai dng ketentuan”.
Underwriter Penanggung/Asuransi
129
Bentuk Perjanjian penjamin emisi efek:a. Full/Firm Commitment.b. Best Effort Commitment.c. Standby Commitment.d. All or Non Commitment.
Fungsi Persh. Efek perantara aliran dana & informasi antar pemodal, pemodal dng persh go public yg tercatat di bursa.
130
Bursa EfekDefinisi Bursa Efek adalah: UU No.8 Th 1995
“Pihak yg menyelenggarakan & menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemu‐kan penawaran jual dan beli efek pihak‐pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”.
131
BEI dalam menerapkan perdagangannya dengan sistem jarak jauh (remote trading) Meningkatkan likuiditas pasar;Menghindari pemalsuan/hilangnya sahamEfisiensi pasar;Kecepatan perdagangan.
132
28/02/2014
23
Macam Indeks Harga Saham BEI1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)2. Indeks Sektoral (JASICA);3. Indeks LQ45;4. Indeks Individual.
133
5.7.Surat Berharga
Surat Berharga/Waarder Papier adalah“Dokumen yg diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang & berfungsi sebagai alat bayar”.
134
Fungsi Surat Berharga secara yuridis1. Alat pembayaran;2. Alat pemindahan hak tagih/dpt dijual beli3. Alat legitimasi/surat bukti hak tagih
135
Macam Surat Berharga :
WeselCekSurat SanggupBilyet GiroKonosemenSahamObligasi.
136
6.Larangan Praktik Anti Monopoli &Persaingan Usaha Tidah Sehat(UU No 5 Th 1999)
6.1.Definisi.
Monopoli :“penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.
137
Praktik Monopoli:“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 atau lebih pelaku usaha yg mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang/jasa tertentu yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”
138
28/02/2014
24
Persaingan Usaha Tidak Sehat:“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
139
Jenis Pasar1. Pasar Monopoli:“Suatu kondisi pasar dimana terdapat satu penjual yang melayani semua pembeli dan tidak ada barang pengganti”
140
2. Pasar Oligopoli:“struktur pasar di mana terdapat beberapa perusahaan besar dalam industri”.
3. Pasar Sempurna:“pasar dimana terdapat banyak pembeli dan penjual, setiap produsen memproduksi barang yang homogen, pembeli dan penjual mempunyai informasi tentang pasar, tidak ada biaya transaksi, serta tidak ada hambatan masuk ke pasar”.
141
6.2.Asas & Tujuan
Asas kegiatan usaha :“Demokrasi ekonomi dengan memper hatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dengan kepentingan umum”.
142
Tujuan UU No.5 Th 1999 :
1. Menjaga kepentingan umum;2. Mewujudkan iklim usaha kondusif;3. Mencegah praktik monopoli;4. Terciptanya efektivitas & efisiensi.
143
6.3.Ruang Lingkup UU No.5 Th 1999:A.Perjanjian yang dilarang:1.Oligopoli; 6.Trust2.Penetapan Harga; 7.Oligopsoni3.Pembagian Wilayah;8.Integrasi Vertikal4.Pemboikotan; 9.Perjanjian Tertutup5.Kartel; 10.Perjan dng LN
144
28/02/2014
25
B.Kegiatan Yang dilarang:
1. Monopoli;2. Monopsoni;3. Penguasaan Pangsa pasar;4. Persekongkolan.
145
C.Posisi Dominan Yang Dilarang:1. Penyalahgunaan Posisi Dominan;2. Jabatan Rangkap;3. Pemilikan Saham;4. Merger/gabung, Akusisi/lebur,
Konsolidasi/abilalih
146
6.4.Penegakkan HukumOleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
( KPPU)Tugas KPPU:Melakukan penilaian.Mengambil tindakan.Memberikan saran dan pertimbangan.Penyusunan Pedoman.Laporan ke DPR & Presiden.
147
Wewenang KPPU:Menerima Laporan masyark/pelaku usaha.Penelitian & PenyelidikanMemanggil pelaku usaha & saksi.Menjatuhkan sanksi
148
7.Hukum Perjanjian(Kontrak Bisnis)7.1.Pengertian:
Perikatan adalah:“suatu perhubungan hukum antara dua orang/dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.
149
Perjanjian Subekti :“suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
Psl. 1313 KUHPerdata:“suatu perbuatan dimana 1 prang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih”.
150
28/02/2014
26
Secara Umum Perjanjian/Kontrak :“Suatu perjanjian tertulis antara 2 atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu’.
151
Hubungan perikatan dan perjanjian : bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan (perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, sumber lain adalah undang‐undang)
152
7.2.Asas dalam Kontrak/Perjanjian:
1. Konsensualisme,persesuaian kehendak;
2. Mengikat/Pacta sunt servanda,Merupakan undang‐undang bagi para pihak yang membuat.
3. Kebebasan Berkontrak,Bebas isinya, bebas bentuknya
153
Unsur dalam Kontrak/Perjanjian :1.Essentialia,
syarat sahnya perjanjian.2.Naturalia,
lazimnya melekat pada perjanjian.3.Accidentalia,
yang harus disebut tegas
154
7.3.Keadaan‐Keadaan dalam Perjanjian:
1.Syarat Sahnya Perjanjian (psl 1320 KUHPer)a.Kecakapan kedua belah pihak (dewasa)b.Kesepakatan kedua belah pihak;c.Sesuatu hal (obyek) tertentu;d.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)
155
2.Prestasi & Wanprestasi. (psl 1234 KUHPer)Prestasi :
Pelaksanaan isi kontrak yg telah diperjanjikan(memberikan dan berbuat sesuatu).
Wanprestasi:Pelaksanaan isi kontrak yg Tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.
Sanksi Wanprestasi:ganti rugi,kontrak batal,bayar biaya perkara.
156
28/02/2014
27
3.Force Majeure atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu;
“Suatu keadaan dimana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya,karena keadaan sesuatu atau peristiwa yang tidak terduga” BK.3(17
Misal :‐Bencana alam, mogok buruh, Aturan baru yg melarang pelaksanaan prestasi.
157
Klasifikasi Force Majeure1.Force Majeure Obyektif.Benda yang menjadi obyek tidak dapat memenuhi sesuai kontrak tanda kesalahan debitur. (benda tersambar petir)
2.Force Majeure Subyektif.Keadaan debitur tidak dapat melakukan prestasi. (sakit berat)
3.Force Majeure Absolut.Prestasi debitur tidak mungkin lagi dilaksanakan (Pabrik terbakar. Shg obyek ikut terbakar).
158
4.Force Majeure Relatif.Pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan (Larangan impor u/ benda tertentu).
5.Force Majeure Permanen.Prestasi debitur tidak mungkin lagi dilaksanakan sampai kapanpun ( sakit stroke, hilang ingatan)
6.Force Majeure TemporerPemenuhan prestasi sementara tidak dapat dilakukan, tetapi mugkin masih mungkin dilaku‐kan. (buruh mogok).
159
Hapusnya PerikatanPembayaran. Pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, tidak ada paksaan atau eksekusi.Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan.Pembaruan Hutang. Perjanjian baru menghapus perikatan lama, sambil membuat perikatan baru.Kompensasi/perhitungan hutang timbal balik.Percampuran hutang.Pembebasan hutang.Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian.
160
Semoga Bermanfaat
UTS
161
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)‐
Haki adalah :Perlindungan terhadap hasil karya
manusia berupa aktivitas dalam ilmupengetahuan, industri, kesusasteraanmaupun seni
162
28/02/2014
28
Bidang Seni Hak Cipta.
Bidang Industri :Hak PatenHak MerekRahasia Dagang.
163
PRINSIP HAKIPRINSIP EKONOMIPRINSIP KEADILANPRINSIP KEBUDAYAANPRINSIP SOSIAL
164
8.1.Hak CiptaHak Cipta adalah (UU no. 19 tahun 2002)hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untukmengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya ataumemberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangipembatasan‐pembatasan menurut peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
165
Sifat Hak Cipta sebagai“benda bergerak”
Dapat dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis.
166
HAK CIPTA TERDIRI ATASHAK EKONOMISuntuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya (distribusi, memperbanyak,pertunjukan,peragaan)HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dilepas dengan alasan apapun(menulis nama penciptanya)
167
CIPTA YANG DILINDUNGIBuku, program, dan semua hasil karya tulisCeramah, kuliah, pidatoAlat peragaLagu/musik, drama, seni rupaArsitektur, petaFotografi, sinematografiterjemahan
168
28/02/2014
29
Yang tidak ada hak ciptaHasil rapat terbuka lembaga negaraPeraturan perundang‐undanganPidato kenegaraanPutusan pengadilanKeputusan badan arbitrase
169
Pembatasan Dan Masa Berlaku Hak CiptaBerlaku selama masa hiduppencipta ditambah 50 tahunsesudah pencipta meninggal dunia.
170
8.2.PATENPaten adalah (UU No. 14 Th.2001)
Hak eksklusif yang diberikan olehNegara kepada Inventor/penemu dibidang teknologi, untuk waktutertentu.
171
Es;
Sifat Paten melalui :a. Keaslian;b. Hasil Produksi baru;c. Hasil Temuan.
172
Masa Berlakunya Paten:A. Paten Biasa selama 20 Tahun & tidak
dapat diperpanjang;(Psl.8. UU No.14 Th.2001)
B. Paten Sederhana selama 10 tahun & tidak dapat diperpanjang.(Psl.8. UU No.14 Th.2001)
173
8.3. MEREKMerek adalah :UU no. 15 Tahun 2001Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf,angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dandigunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa.
174
28/02/2014
30
Jenis Merek1.Merek Dagang;
2. Merek Jasa;
3.Merek Kolektif.
175
Merek tidak dapat didaftar bila:
1. Bertentangan dengan UU yang berlaku;2. Tidak memiliki daya pembeda;3. Telah menjadi Milik Umum;4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan
barang atau jasa yg dimohonkan paten
Pelanggaran Merek Pengadilan Niaga
176
8.4.Rahasia Dagang.Adalah; (UU No.30 Tahun 2000)Metode produksi/pengolahan/penjualan atauInformasi yang tidak diketahui oleh umum di bidangteknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomikarena berguna dalam kegiatan usaha dan dijagakerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
177
Hak Pemilik Rahasia Dagang:1. Menggunakan sendiri rahasia dagang;2. Memberi lisensi pihak lain atau melarang
untuk menggunakan/mengungkapkankepihak ketiga untuk komersil.
Pelanggaran Rahasia DagangPengadilan Negeri/Arbitrase
178
ASPEK PAJAK DLM BISNISPENGERTIAN PAJAKIuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kontra prestasi tidak langsung
179
FUNGSI PAJAKSebagai sumber pendapatan negara(Budgeter)Sebagai alat distribusi ekonomiSebagai alat pengatur ekonomiSebagai alat stabilitas perekonomian
180
28/02/2014
31
JENIS‐JENIS PAJAKBerdasarkan pihak yang memungut :
1. Pajak Pusat 2. Pajak Daerah
Berdasarkan sasaran :1. Pajak Subjektif2. Pajak Objektif
Berdasarkan sifat golongan pihak yang membayar :
1. Pajak Langsung2. Pajak Tidak Langsung
181
CONTOH PAJAK PUSATPBB(Pajak Bumi&Bangunan)PPh(Pajak Penghasilan)PPN(Pajak Penjualan)PPn(Pajak Pertambahan Nilai)Bea Materai
182
CONTOH PAJAK DAERAHPajak Reklame
Pajak Tontonan
Pajak Kendaraan
183
CONTOH PAJAK SUBJEKTIF DAN PAJAK OBJEKTIF
Pajak Subjektif :Pajak Penghasilan
Pajak Objektif :1. PBB2. PPN3. PPnBm
184
Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
Pajak Langsung :1. PPh2. PBB
Pajak Tidak Langsung :1. PPn2. Bea Materai
185
PERBEDAANPAJAK DAN RETRIBUSI
Pajak :1. Balas jasanya tidak
langsung2. Pemungutannya
dapat dipaksakan dan dikenakan sanksi
Retribusi :1. Balas jasanya
langsung2. Pemungutannya
dipaksakan bagi yang memakai fasilitas
28/02/2014
32
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKOfficial Assessment System“Sistem dimana besarnya pajak yang dibayar
dihitung petugas Pajak”Self Assesment System“Sistem dimana besarnya pajak yang dibayar
dihitung sendiri”Witholding System“Sistem dimana besarnya pajak dihitung oleh
piha ketiga”
TARIF PAJAKTarif pajak Proporsional (Sebanding), tarif pajak tidak berubah Contohnya : PPN 10%Tarif Pajak Tetap, besaran pajak tidak berubah contoh ; bea materaiTarif Pajak degresif : semakin tinggi jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, semakin rendah tarif yang dikenakanTarif Pajak Progresif : Tarif pajak akan semakin besar ketika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak lebih besar contoh PPh
188
Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif Pajak
YANG BARU PPh 21 (tmt 2010)Sampai dengan 50 juta 5 %Rp 50 juta –Rp 250 Juta 15 %Rp 250 Juta – Rp 500 juta 25 %Diatas 500 Juta 30 %
189
X.KEPAILITANUU No 37 Th 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang(KPKPU).
Kepailitan adalah: sita umum atas semuakekayaan debitor pailit dimana pengurusandan pemberesannya dilakukan oleh kuratordibawah pengawasan hakim pengawas.
190
Kurator pihak yang diberi tugas untuk
melakukan pengurusan dan atau pemberesan atasharta pailit.Kurator terdiri dari dua macam:
Balai Harta Peninggalan (BHP).Kurator lainnya yaitu perorangan atau persekutuanperdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar diKemenkumHAM.
Dinyatakan Pailit bila:Debitor(berutang) yang dinyatakan tidak mampumembayar utangnya lagi.
SYARAT PAILIT:1.Debitur mempunyai lebih dari 1 hutang;2.Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapatditagih;
3.Yang mengajukan:pihak debitor, kreditur, Jaksa, BI,BAPEPAM, MenKeu.
192
28/02/2014
33
Faktor yg mendorong UU No.37 Th.2004 (KPKPU)
1.Menghindari perebutan harta debitor, beberapakreditur menagih piutangnya;
2.Menghidari kriditor pemegang hak jaminankebendaan, menjual barang debitor tanpamemperhatkan debitor/kreditor;
3.Menghindari kecurangan kreditor atau debitor sendiri.
193
Asas UU No.37 Th 2004 (KPKPU):1. Asas Keseimbangan;2. Asas Kelangsungan Usaha;3. Asas Keadilan;4. Asas Integritas.
Pemberesan atas harta pailit: Hakim Pengawas,Kurator,Panitia kreditur.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETATingkat I: Pengadilan NiagaTingkat II: Mahkamah AgungPeninjauan Kembali: Mahkamah Agung
Pasal 6 (4) UU KepailitanPutusan diambil maks. 30 hari setelah permohonan didaftarkan
195
ASURANSIPengertian Asuransi:
KUHDagang:
Perjanjian dengan mana seseorangpenanggung mengikatkan diri kepada seorangtertanggung dng menerima uang premi u/memberikan pergantian kepada tertanggungkarena kerugian, kerusakan atau kehilangankeuntungan yang diharapkan karena suatuperistiwa yang tidak tentu.
196
UU Nomor.2 Tahun 1999:
Asuransi/pertanggungan Perjanjian antara2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihakpenanggung mengikatkan diri kepadatertanggung, dng menerima premi asuransiuntuk memberikan pergantian kepadatertanggung karena kerugian,kerusakan ataukehilangan keuntungan yg diharapkan atautanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ygmungkin akan diderita tertanggung,yg timbuldari suatu peristiwa yg tidak pasti.
197
Unsur yuridis Asuransi:1. Pihak yg tertanggung (pihak yg kepentingannya
diasuransikan)2. Pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yg
menjamin akan membayar ganti rugi)3. Adanya perjanjian asuransi (penanggung &
tertanggung)4. Adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada
penanggung5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yg diderita oleh tertanggung.6. Adanya peristiwa yg tidak pasti terjadi.
198
28/02/2014
34
Asas Asuransi (KUHDagang)1.Asas Indemnity/seimbang;2.Asas Insurable Interest/kepentingan yg dpt diasuransi;3.Asas Utmost Good Faith/keterbukaan;4.Asas Subrogasi unt kepentingan penanggung;
199
Jenis Resiko dlm Asuransi:1.Resiko Murni;a.Perseorangan; sakitb.Harta Benda; mobil rusak/ hilang
2.Resiko Spekulasi;kemungkinan mendapat keuntungan ataumendapat kerugian.
3.Resiko Khusus;Tindakan individu berdampak tehadap seorangtertentu saja.
200
MANFAAT ASURANSI1. Memberikan rasa aman dan perlindungan2. Sebagai tabungan dan sumber pendapat lain3. Merupakan alat penyebaran risiko4. Pendistribusian biaya dan manfaat yg lebih adil
201
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992
Usaha Asuransi terbagi:a. Asuransi Kerugianb. Asuransi Jiwa
PENYELESAIAN SENGKETA BISNISNEGOSIASIMEDIASI
ARBITRASE
202
XII.PERLINDUNGAN KONSUMENPengertian Perlindungan Konsumen(UU No.8 Tahun 1999):Segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberiperlindungan kepada konsumen.
203
Asas Perlindungan Konsumen1.Asas Manfaat (memberi manfaat bagi konsumen & pelaku usaha).
2.Asas Keadilan (konsumen dan produsen melaksanakan hak &kewajiban secara adil)
3.Asas Keseimbangan (Keseimbangan antara konsumen, pelakuusaha, pemerintah) materiil & spirituil.
4.Asas Keamanan dan keselamatan konsumen (barang/jasa yangdikonsumsi/digunakan).
5.Asas Kepastian Hukum (Konsumen & Pelaku usaha harusmentaati peraturan).
204
28/02/2014
35
Tujuan Perlindungan Konsumen1.Meningkatkan kesadaran, kemampuan & kemandirianuntuk melindungi diri;
2.Mengangkat harkat martabak dari akses negatifpemakaian barang/jasa;
3.Meningkatkan pemberdayaan dlm memilihmenentukan & menuntut hak konsumen;
4.Memdapatkan Informasi barang/jasa;5.Produsen agar jujur & tanggungjawab;6.Kualitas barang terjaga.
205
Hak KonsumenKenyamanan, keamanan & keselamatan dalammengkonsumsi produk.Mendapat barang/jasa sebanding dgn nilai tukaratau yg dijanjikan.Mendapat informasi yg benar, jelas dan jujur ttgkondisi barang.Mendapat advokasi perlindungan konsumen.Didengar pendapat/keluhan terhadap barang ygdigunakanMendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian.
206
Kewajiban KonsumenMembaca, mengikuti petunjuk/prosedur.Beritikad baik dalam transaksi.Membayar sesuai dengan nilai tukar.Mengikuti upaya penyelesaian hukumsengketa perlindungan konsumen secarapatut.
207
Hak Produsen1. Menerima pembayaran sesuai dng
kesepakatan;2. Perlindungan hukum dari konsumen
yg beritikad tidak baik dan pembelaandiri;
3. Rehabilitasi nama baik bahwa kerugiankonsumen tidak dari barang/jasanya;
208
Kewajiban ProdusenBeritikad baik dalam kegiatan usaha.Memberi info yg benar, jelas dan jujur.Melayani konsumen yg benar, jujur, tdkdiskriminatif.Menjamin mutu produk sesuai standar.Memberi kesempatan konsumen menguji.Memberi kompensasi, ganti rugi.
209
Larangan dalam Memproduksi
Tidak sesuai standar bakuTidak sesuai dengan janjiTidak ada keterangan produk
Larangan dalamMempromosikan:Menggunakan kalimat yg berlebihanJanji yg belum pastiMenjatuhkan produk lain
210
28/02/2014
36
Larangan dalam Obral
Barang/jasa tsb tdk sesuai standarSeolah tidak mengandung cacat tersembunyiTidak bermaksud menjualJumlah barang hanya tertentuMenaikkan harga sebelummelakukan obral
211
Dilarang Mencantumkan Klausul Baku:
Menyatakan pengalihan tanggung jawabMenyatakan bahwa pelaku usaha berhakmenolak penyerahan kembali barangyang dibeli konsumenMenolak menyerahkan uangMemaksa akan aturan tambahanMelakukan perbuatan sepihak
212
Tanggungjawab Pelaku Usaha
Ganti kerugian atas; kerusakan,pencemaran dan kerugiankonsumen
YLKI
213
BENTUK GANTI RUGI:
Pengembalian uang,Penggantian barang, atau jasa yangsejenis atau setara nilainya,Perawatan kesehatan dan/ataupemberian santunan yg sesuai dgnperaturan perundang‐undangan
214
XIII.Perijinan Dunia BisnisPerijinan Bagi Pelaku Usaha:
Bisnis dan industri memerlukankepastian hukum., karena Ijin Usahadapat:
1.Sebagai landasan hukum sebuahorganisasi;
2.Memudahkah memperoleh modal;.
215
4 Hal Penting Perijinan Dunia Bisnis1. Bentuk dan jenis ijin yang diselenggarakan secara
bertahap, letter of intent utk ijin prinsip, diikuti Ijinsementara, Ijin tetap dan Ijin perluasan.
2. Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalamperijinan.(KUHD,UUPMA,UUPMDN, dsb).
3. Adanya bidang kegiatan industri, dibedakan olehpengelolaan departemen, seperti pertanian,perindustrian, pertambangan, dll
4. Bidang perdagangan ijin diterbitkan oleh dep dag,dng mendapat rekomendasi dari departemen terkait.
216
28/02/2014
37
UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar PerusahaanSIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan):
a.Perusahaan kecil,modal dan kekayaan bersih dibawah 25 Jt.
b.Perusahaan menengah,modal dan kekayaan bersih 25‐100 jt.
c.Perusahaan besar,modal dan kekayaan bersih diatas 100 jt.
217
Masa berlaku utk perusahaan kecil takterbatas selama masih menjalankanusaha.SIUP Perusahaan besar berlaku 5 tahundan dapat diperpanjang.
218
Ijin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)(Statdblaad Tahun 1926 No 226.)
“Bertujuan untuk memberikan perlidungan kepadawarga/penghuni di sekitar lokasi usaha”.
Rekomendasi HO :RT, RW, Kelurahan, Camat
219
XIV.Penyelesaian Sengketa BISNISUU No. 30 Tahun 1999:
“Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”
Psl.1 (10): Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri dengan cara:1.Konsultasi; 4.Konsiliasi;2.Negosiasi; 5.Penilaian Ahli.3.Mediasi;
220
ArbitraseAdalah :
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luarperadilan umum yang didasarkan pada perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihakyangbersengketa.
Lembaga Arbitrase dianggkat oleh Pengadilan Negeri
221
Syarat ARBITER1.cakapmelakukan tindakan hukum;2.berumur paling rendah 35 tahun;3.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atausemenda sampai dengan derajat kedua dengan salahsatu pihak bersengketa;
4.tidak mempunyai kepentingan finansial ataukepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
5.memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.
6.Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnyatidak dapat ditunjuk.
222
28/02/2014
38
SEMOGA SUKSES
223