1
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
BAB I
KETENTUAN UMUM
1.1 Latar Belakang
Implementasi kebijakanotonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih sekitar satu
dekadetelah berdampak pada perlunya perubahanbaik dalam pelaksanaan perencanaan
maupun pelaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan bidang infrastruktur.Melalui semangat otonomi daerah, diharapkan setiap tingkatan
pemerintahan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan yang ada.Untuk itu diperlukan adanya interkoneksi dan
interdependensi antartingkatan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya tersebut, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu dilaksanakan secara lebih terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah
pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Indonesia dewasa ini masih
mengalami berbagai permasalahan, terutama akibat belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong, belum sinergisnya program pembangunan
infrastruktur, serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur berbasis penataan ruang dalam rangkamendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu,
melalui perencanaan program infrastruktur yang efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun pedoman Penyusunan Rencana Terpadu
dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) sebagai acuan bagi semua stakeholdersyang terkait dalam pembangunan infrastruktur, baik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
1.2 Maksud dan Tujuan
Pedoman Penyusunan RPI2-JM ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RPI2-JM di provinsi, kabupaten/kota, KSN, KSP, dan KSK/K, dalam rangka mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang wilayah yang direncanakan agar dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat secara berkualitas, serta mewujudkan pembangunan
2
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
berkelanjutan yang dilaksanakan secara terpadu. RPI2-JM dapat disusun sebagai
perangkat operasional mewujudkan RTR Pulau/Kepulauan.
Pedoman Penyusunan RPI2-JM ini bertujuan agar para pelaku pembangunan
infrastruktur dapat memahami:
1. kedudukan dan arti penting RPI2-JM;
2. langkah-langkah untuk merumuskan RPI2-JM; dan
3. mekanisme/tata cara penyusunan RPI2-JM.
1.3 Ruang Lingkup
Pedoman Penyusunan RPI2-JMmemuat ketentuan teknis muatan RPI2-JM serta proses
dan prosedur penyusunan dokumen RPI2-JM yang meliputi:
1. Penyusunan RPI2-JM yang terdiri atas prinsip-prinsip penyusunan dan proses penyusunan.
2. Mekanisme/tata cara penyusunan RPI2-JM yang terdiri atas mekanisme penyusunan: RPI2-JM Kawasan Strategis Nasional, RPI2-JM Provinsi dan/atau Kawasan Strategis
Provinsi, RPI2-JM Kabupaten/Kota dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, serta RPI2-JM yang disusun dalam rangka operasionalisasi RTR Pulau/Kepulauan.
1.4 Istilah dan Definisi
a. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah,
yang selanjutnya disebutRPI2-JM,adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, yang mensinkronkan
kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai
pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia usaha.
b. Rencana Terpadu adalah upaya mengintegrasikan arahan spasial pengembangan
wilayah dengan program prioritas pembangunan infrastruktur.
c. Sinkronisasi Program adalah upaya menyerasikan program pembangunan
infrastruktur sesuai tahapan/skala prioritas pengembangan wilayah, melalui berbagai
forum koordinasi, dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan anggaran.
3
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
d. Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahunanadalah rencana
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun yangmerupakan bagian dari RPI2-JM.
e. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
f. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirearkis memiliki hubungan fungsional.
g. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
h. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
i. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
j. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkanstruktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tataruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program besertapembiayaannya.
k. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang merupakan pelaksanaanpembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yangdilaksanakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah maupunoleh masyarakat, yangharus mengacu pada rencana tata
ruang.
l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
m. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
n. Kawasan Strategis Nasional,yang selanjutnya disebut KSN, adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
o. Kawasan Strategis Provinsi,yang selanjutnya disebut KSP, adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan/atau lingkungan.
4
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
p. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota,yang selanjutnya disebut KSK/K,adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan/atau lingkungan.
q. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disebut RPJP,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebutRPJMNasional,adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
s. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah, adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
1.5 Dasar Hukum Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Pedoman Penyusunan RPI2-JMdidasarkan atas ketentuan Pasal 102, Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
mengamanatkan penetapan dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahandi bidang perencanaan pembangunan nasional.
5
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
1.6 Acuan Normatif
Pedoman ini disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
7. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang Nomor38 Tahun 2004 tentang Jalan.
10. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
11. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
12. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
14. Undang-Undang Nomor18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
15. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
16. Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
6
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
24. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan
(KNSP) Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu.
25. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
(KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum.
26. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
(KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan.
1.7 Kedudukan
RPI2-JM berkedudukan sebagai dokumen yang mengintegrasikan kebijakan spasial dan kebijakan sektoral, yang berfungsi sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur
(Infrastructure Development Plan) pada wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah Pulau/Kepulauan.
Kebijakan spasial dalam RPI2-JM mengacu pada:
a. RTRW Nasional beserta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR Kawasan Strategis Nasional);
b. RTRW Propinsi beserta rencana rincinya (RTR Kawasan Strategis Provinsi); dan c. RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya (RTR Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota atau RDTR Kabupaten/Kota).
Kebijakan sektoral dalam RPI2-JM mengacu padaRPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM
Nasional, RPJM Daerah, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), dan
Renstra SKPD.
7
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Dalam pelaksanaannya,RPI2-JM sebagai rencana investasi jangka menengah lima
tahunan untuk wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, KSP, dan KSK/K, merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan bagi daerah dalam pelaksanaan
Musrenbang.RPI2-JM sebagai rencana investasi jangka menengah lima tahunan untuk KSN dan wilayah Pulau/Kepulauan merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kawasan/wilayah tersebut.
Dengan demikian RPI2-JM dapat berupa:
a. RPI2-JM provinsi;
b. RPI2-JM kabupaten/kota;
c. RPI2-JM Kawasan Strategis Nasional;
d. RPI2-JM Kawasan Strategis Provinsi;
e. RPI2-JM Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
f. RPI2-JM Wilayah Pulau/Kepulauan.
RPI2-JM merupakan salah satu dasar dalam penyusunan anggaran atau rencana kerja tahunan (RKP) dan Rencana Kerja (Renja), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota.
8
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Secara skematis, kedudukanRPI2-JM dalam sistem perencanaan spasial dan sistem
perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Kedudukan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM)
DIPDA
DASK
DIPDA
DASK
RP
I2-J
M
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004, kecuali RPI2-JM)
9
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
BAB II
PENYUSUNAN RPI2-JM
2.1 Umum
RPI2-JMmemuat program pembangunan investasi infrastrukturdalam rangka
pengembangan wilayah yang disusun atas dasar arahan spasial dan prioritas program
infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah seluruh infrastruktur pembentuk struktur ruang wilayah yang meliputi:
o Infrastruktur pekerjaan umum;
o Infrastruktur perhubungan;
o Infrastruktur telekomunikasi; dan
o Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
2.2 Prinsip-prinsip
Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPI2-JM meliputi:
a. Kewilayahan;
Prinsip kewilayahan merupakan pendekatan yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitas wilayah/kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong
terciptanya stuktur ruang yang efektif dan efisien.
b. Keterpaduan;
Prinsip keterpaduan merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalampemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan
dan kebutuhan masing-masing.
c. Keberlanjutan;
Prinsip keberlanjutan merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi
infrastruktur jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
10
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
d. Koordinasi;
Prinsip koordinasi merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastrukturyang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,
pemerintah daerah, maupun masyarakat/dunia usaha, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
e. Optimalisasi sumberdaya;
Prinsip optimalisasi sumberdaya merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk
tujuan pengembangan kawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur.
2.3 Proses Penyusunan
Proses penyusunan RPI2-JM terdiri atas 6 (enam) tahap yang meliputi:
1. Penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah;
Pada tahap ini dilakukan analisis arahan spasial yang merupakan hasil integrasi dari berbagai dokumen kebijakan spasial, yang menghasilkan arahan spasial pengembangan
wilayah lima tahun ke depan, baik kawasan yang perlu di dorong maupun yang perlu dikendalikan pengembangannya, beserta rencana sistem jaringan infrastruktur
pendukungnya.
2. Penyusunan program prioritas pembangunan infrastruktur; Pada tahap ini dilakukan analisis program infrastruktur yang merupakan hasil
integrasiberbagai dokumen sistem perencanaan pembangunan yang menghasilkan prioritas program infrastruktur.
3. Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur;
Pada tahap inidilakukan integrasi kedua hasil analisis yang menghasilkan program pembangunan infrastruktur prioritas yang berbasis pada sasaran spasial.
4. Pelaksanaan sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur; Pada tahap ini dilakukan penyerasian fungsi, lokasi, waktu, dan anggaran program
pembangunan infrastruktur prioritas sesuai sasaran pengembangan wilayahnya, berupa
sinkronisasi antarsektor pemerintah, antarsektor pusat dengan daerah, antara Pemerintah dengan pemda, antarpemda, dan antara pemerintah dengan
masyarakat/dunia usaha. Sinkronisasi program ini menghasilkan program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang dirinci berdasarkan kegiatan, perkiraan volume,
perkiraan biaya pelaksanaan, dan pelaksana.
11
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
5. Penyusunan sumber pembiayaan pembangunan;
Pada tahap ini dilakukan analisis identifikasi bentuk atau wujud sumber pembiayaan pelaksanaan RPI2-JM yang menghasilkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
infrastruktur; dan 6. Inisiasi pelaksanaan pembangunan.
Pada tahap inidilakukan inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran (publik)
dan pembiayaan kerjasama (dengan swasta), serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Secara skematis, proses penyusunanRPI2-JM dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Proses Penyusunan RPI2-JM
Masing-masing tahap penyusunan RPI2-JM, merupakan sistem yang terdiri atas komponen: Output, Input, Proses, Batasan, dan Prasyarat.
Secara terinci, muatan tiap komponen pada masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tahap 1: Penyusunan Arahan Spasial Pengembangan Wilayah (Kotak 1)
Arahan spasial pengembangan wilayah merupakan upaya mengintegrasikan berbagai dokumen kebijakan spasial dalam ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota.
1) Output: Integrasi arahan spasial pengembangan wilayah di wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan dalam kurun waktu
5 tahun.
12
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
2) Input: Arahan spasial pengembangan wilayah yang disusun berdasarkan dokumen
kebijakan spasial, sebagai berikut:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
b. RTR Pulau/Kepulauan;
c. RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN);
d. RTRW Provinsi;
e. RTR Kawasan Strategis Provinsi;
f. RTRW Kabupaten/Kota; dan
g. RTRW Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
Khusus untuk RPI2-JM sebagai operasionalisasi RTR Pulau/Kepulauan, dokumen
kebijakan spasial yang diacu adalah RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRW Provinsi.
3) Proses: Berdasarkan dokumen kebijakan spasial (input), disusun integrasi rencana
struktur ruang dan pola ruang wilayah dengan menggunakan metode superimpose atau tumpang tindih peta, dengan langkah sebagai berikut:
1. Fungsi dan Peran Wilayah
Menguraikan tentang fungsi dan peran wilayah pada saat ini dan yang akan
dituju/dikembangkan dalam jangka menengah.
2. Identifikasi wilayah yang akan didorong pengembangannya
Menguraikan tentang kawasan-kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
Uraian ini perlu dilampiri dengan peta wilayah yang perlu didorong pertumbuhannya beserta penggunaan lahannya dalam kurun waktu 5 tahun ke
depan.
3. Identifikasi wilayah yang perlu dikendalikan pengembangannya
Menguraikan tentang kawasan-kawasan yang perlu dikendalikan
perkembangannya, terutama berkaitan dengan tingkat pelayanan infrastruktur dan adanya permasalahan yang disebabkan oleh kondisi fisik kawasan yang
bersangkutan. Disamping itu, uraian juga harus berkaitan dengan peta indikasi permasalahan dan penanganannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
13
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
4. Identifikasi arah pengembangan infrastruktur
Menguraikan tentang arah pengembangan infrastruktur wilayah (Rencana Induk Sektor) mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang meliputi
infrastruktur perkotaan/permukiman, infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi, serta infrastruktur sumber daya air pada
wilayah yang bersangkutan. Uraian ini perlu dilampiri dengan peta arahan
pengembangan infrastruktur pada wilayah yang bersangkutan 5 tahun ke depan.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dilakukan superimpose peta dan penyusunan matriks arahan spasial (lihat Form 1A, Form 1B, Form 1C, Form 1D, Form 1E, dan
dirangkum pada Form 1F) yang menghasilkan sasaran spasial berupa: kawasan lindung dan budidaya yang didorong atau dikendalikan, kawasan perkotaan yang
didorong atau dikendalikan, dan Rencana Induk Sektor Infrastruktur. Prioritas
penanganan sasaran spasial ditentukan berdasarkan analisis sebagai berikut:
1. Prioritas pertama dihasilkan atas adanya irisan kepentingan nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota pada suatu kawasan;
2. Prioritas kedua dihasilkan atas adanya irisan kepentingan nasional dan provinsi
pada suatu kawasan;
3. Prioritas ketiga dihasilkan atas adanya irisan kepentingan nasional dan kabupaten/kota;
4. Prioritas keempat dihasilkan atas adanya irisan kepentingan provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. Prioritas kelima dihasilkan atas adanya kepentingan masing-masing tingkat pemerintahan pada masing-masing wilayahnya yang tidak beririsan satu sama
lain.
14
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Irisan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 dapat
dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sasaran spasial nasional, provinsi dan kabupaten/kota
Keterangan Gambar 3:
1) Merupakan irisan kepentingan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (prioritas pertama);
2) Merupakan irisan kepentingan nasional dan provinsi (prioritas kedua);
3) Merupakan irisan kepentingan nasional dan kabupaten/kota (prioritas ketiga); 4) Merupakan irisan kepentingan provinsi dan kabupaten/kota (prioritas keempat);
5a) Merupakan kepentingan nasional (prioritas kelima); 5b) Merupakan kepentingan provinsi (prioritas kelima);
5c) Merupakan kepentingan kabupaten/kota (prioritas kelima).
4) Batasan: Penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah ini memiliki batasan yang harus diperhatikan, yaitu skala peta yang berbeda, dimana RTRWN memiliki
skala peta 1:000.000, RTR Pulau memiliki skala peta 1:500.000, RTRW Provinsi memiliki skala peta 1:250.000, RTRW Kabupaten memiliki skala peta 1:50.000,
RTRW Kota memiliki skala 1:25.000, RTR KSN, RTR KS Provinsi, dan RTR Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar dari skala rencana umumnya. Selain
itu tidak semua infrastruktur memiliki hierarki dari nasional hingga kabupaten/kota,
5a) 5b)
5c)
3) 4)
2)
1)
15
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
INPUT
PP 26/2008:RTRWN (operasionalisasi RTR Pulau)
Perpres RTR Pulau Perpres RTR KSN Perda RTRW Prov &
Kaw. Strategis Provinsi Perda RTRW Kab/Kota&
Kaw. Strategis Kab/Kota
PROSES
Integrasi Pola dan Struktur Ruang di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota
Metoda superimpose untuk menghasilkan sa- saran spasial
OUTPUT
Matriks integrasi arahan spasial Pengembangan Wilayah di Pulau/Kepulauan, Provinsi, Kabupaten /Kota, dan/atau Kaw Strategis (kurun waktu 5 tahun).
PRASYARAT
Dokumen input memiliki kekuatan hukum (legal)
Konsistensi kedalaman (skala) peta, sesuai tingkat RPI2-JM yg disusun
BATASAN
Skala Peta masing-masing berbeda Infrastruktur (energi, telekomunikasi,
sumberdaya air) tidak semua berhirarki hingga kota
seperti infrastruktur sumber daya air, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan,
serta infrastruktur telekomunikasi.
5) Prasyarat: Penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah ini memiliki prasyarat
dimana dokumen yang diacu sebagai input memiliki kekuatan hukum (dokumen legal). Selain itu, dalam penyusunan superimpose peta, perlu konsistensi kedalaman/skala peta, dimana skala yang digunakan sesuai dengan hierarki RPI2-JM
yang disusun.
Tahap penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Proses Penyusunan Arahan Spasial
16
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap 2: Penyusunan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur (Kotak 2)
Program prioritas pembangunan infrastruktur merupakan upaya inventarisasi dan sintesis terhadap fokus program pembangunan infrastruktur prioritas, serta target tingkat
pelayanan infrastruktur di wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan.
1) Output: Matriks sintesis program prioritas pembangunan infrastruktur yang sinergis
mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kawasan startegis nasional, KSP, KSK/K, dan pulau/kepulauan.
2) Input: Program pembangunan infrastruktur yang mengacu pada dokumen sistem perencanaan pembangunan yang berlaku, yaitu: RPJP Nasional, RPJP Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RenstraK/L, Renstra Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,Renstra
SKPD, serta indikasi program utama 5 tahun RTRW
Nasional/Pulau/Provinsi/Kabupaten/Kota/KSN/KS Provinsi/KS Kabupaten/Kota.
3) Proses: Berdasarkan dokumen input, dilakukan inventarisasi dan
integrasi/penggabungan fokus program prioritas pembangunan infrastruktur dan target pelayanannya di wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K,
dan wilayah pulau/kepulauandengan sintesis program prioritas terhadap isu aktual
wilayah atau isu yang berkembang. Form penetapan program prioritas pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada Form 2A, Form 2B, Form 2C, Form 2D, dan Form 2E.
4) Batasan: Penetapan program prioritas pembangunan infrastruktur ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, antara lain:
a. karakter infrastruktur unik/spesifik masing-masing infrastruktur;
b. tingkat pelayanan Infrastruktur terbatas dengan ukuran per 1000 jiwa dan km2;
dan
c. adanyatime-lag antara waktu pembangunan dengan waktu merasakan manfaatnya.
5) Prasyarat: Penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah ini memiliki prasyarat dimana dokumen yang diacu sebagai input memiliki kekuatan hukum (dokumen
legal). Selain itu, masing-masing infrastruktur memiliki hierarki yang berbeda, baik
itu dalam mendukung fungsi nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
17
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap penyusunan program prioritas pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada
Gambar 5.
Gambar 5. Proses Penyusunan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur
INPUT
UU 17/2007:RPJPN, Perda :RPJPD Perpres: RPJMN, Perda :RPJMD Permen :Renstra K/L SK Gubernur :Renstrada
Provinsi/SKPD
SK Bupati/Walikota: Renstra Kab/Kota
Indikasi program utama RTRWN/Pulau/Prov/Kab/Kota/KSN/KSP/KS Kab/kota
PROSES
Fokus program prioritas pembangunan infrastruktur dan target tingkat pelayanannya
Sintesis program prioritas terhadap isu aktual wilayah dan/atau masyarakat
OUTPUT
Matriks sintesis program prioritas infrastruktur yang sinergis mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pulau/kepulauan.
PRASYARAT
Dokumen input sudah memiliki kekuatan hukum (legal)
Hirarki pelayanan masing-masing infrastruktur
BATASAN Karakter infrastruktur unik/spesifik masing-
masing infrastruktur
Tingkat pelayanan Infrastruktur terbatas Ada time-lag antara waktu pembangunan
dengan waktu merasakan manfaatnya
18
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap 3: Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur (Kotak 3)
Rencana terpadu pembangunan infrastruktur merupakan upaya mengintegrasikan arahan spasial pengembangan wilayahdengan program prioritas pembangunan infrastrukturdi
wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan.
1) Output: Rencana terpadu pembangunan infrastruktur 5 tahunan dan skenario
tahunan,berbasis kewilayahandi wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan.
2) Input:
o Arahan spasial pengembangan di wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN,
KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan (5 tahun pertama).
o Program prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah provinsi,wilayah
kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan (5 tahun,
skenario tahunan).
3) Proses:
Berdasarkan dokumen input, dilakukan:
1. Konfirmasi dan integrasi antara arahan spasial dengan program prioritas
pembangunan infrastruktur antarsektor di wilayah provinsi,wilayah
kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan.
2. Pembahasan/forum/rapat koordinasi antarsektor di wilayah provinsi,wilayah
kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan, untuk menyepakati rencana terpadu pembangunan infrastruktur.
a. Untuk RPI2-JM provinsi, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi terkait;
b. Untuk RPI2-JM kabupaten/kota, hasil kesepakatan pembahasan
ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
c. Untuk RPI2-JM KSN, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pejabat Eselon I sektor terkait;
d. Untuk RPI2-JM KSP, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh
Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi terkait;
19
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
e. Untuk RPI2-JM KSK/K, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh
Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
f. Untuk RPI2-JM wilayah pulau/kepulauanhasil kesepakatan pembahasan
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pejabat Eselon I sektor terkait.
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana terpadu pembangunan
infrastruktur dapat dilihat pada Form 3A, Form 3B, Form 3C, Form 3D, dan Form 3E.
4) Batasan: Program dan pengembangan infrastruktur belum sepenuhnya berbasis
spasial.
5) Prasyarat: Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur ini memiliki
prasyarat adanya kesesuaian periode waktuantara Rencana Tata Ruang Wilayah di wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP, KSK/K, dan wilayah
pulau/kepulauansebagai acuan spasial,dengan RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RenstraK/L, Renstra Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,Renstra SKPD sebagai
acuan program prioritas pembangunan infrastruktur.
20
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada
Gambar 6.
Gambar 6. Proses Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur
Tahap 4: Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan Infrastruktur (Kotak 4)
Sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur merupakan upaya penyerasian
program prioritas pembangunan infrastruktur dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan ketersediaan anggaran.
INPUT
Arahan spasial Pengembangan Wilayah Provinsi/Kawasan Strategis, Kabupaten/kota,dan Pulau/Kepulauan (5 tahun pertama)
Program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi dan di Kabupaten/Kota & Pulau/Kepulauan (5 tahun,skenario tahunan)
PROSES
Metode konfirmasi dan integrasi arahan spasial dengan rencana program prioritas di Provinsi/Kawasan Strategis, Kabupaten/kota, dan Pulau/Kepulauan
Pembahasan koordinasi Rencana Terpadu pembangunan
OUTPUT
Rencana terpadu pembangunan infrastruktur 5 tahunan dan skenario tahunanberbasis wilayah di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
PRASYARAT Periode waktu RTR disesuaikan
dengan periode waktu RPJMN/RPJMD dan/atau Renstra K/L atau Renstrada/SKPD
BATASAN
Program dan Pengembangan infrastruktur belum semua berbasis spasial
21
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
1) Output: Program investasipembangunan infrastruktur tahunan (dalam rentang waktu
5 tahun) yang sinkron, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan, maupun anggarannya. Program tahunan tersebut dirinci ke dalam kegiatan, perkiraan
volume, perkiraan biaya pelaksanaan, dan pelaksana kerjasama.
2) Input: Rencana terpadu pembangunan infrastruktur 5 tahunan dan skenario
tahunan, berbasis kewilayahandi wilayah provinsi,wilayah kabupaten/kota, KSN, KSP,
KSK/K, dan wilayah pulau/kepulauan.
3) Proses:
Berdasarkan dokumen input, dilakukan:
a. Sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur disusun melalui upaya
penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan kriteria: (1) fungsi; (2) lokasi; (3) waktu pelaksanaan; dan (4) anggaran, sesuai
tahapan/skala prioritas pengembangan wilayah.
b. Sinkronisasi antarsektor Pemerintah, antarsektor Pusat dengan Daerah, antar Pemerintah, Pemda, dan masyarakat/dunia usaha, melalui berbagai forum dan
rapat kordinasi.
c. Pembahasan/forum/rapat kordinasi antarsektor di provinsi, dan antarsektor di
Kabupaten/Kota, untuk menyepakati rencana program investasi pembangunan
infrastruktur.
(1) Untuk RPI2-JM provinsi, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi terkait;
(2) Untuk RPI2-JM kabupaten/kota, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
(3) Untuk RPI2-JM Kawasan Strategis Nasional, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pejabat Eselon I sektor terkait;
(4) Untuk RPI2-JM Kawasan Strategis Provinsi, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi terkait;
(5) Untuk RPI2-JM KSK/K, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
22
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
(6) Untuk RPI2-JM wilayah pulau/kepulauanhasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pejabat Eselon I
sektor terkait.
Matriks sinkronisasi keterkaitan fungsi, keterkaitan lokasi, keterkaitan waktu, dan
keterkaitan anggaran antarprogram pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada Form 4A, Form 4B, Form 4C, Form 4D, dan Form 4E.
4) Batasan: Sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur ini memiliki beberapa batasan, antara lain: terkait kemampuan keuangan Pemerintah dan
pemerintah daerah, serta adanya aspirasi eksternal yang tidak terantisipasi.
5) Prasyarat: Sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur ini memiliki prasyarat harus mengacu pada empat kriteria sinkronisasi (fungsi, lokasi, waktu, dan
anggaran), serta keseragaman tingkat kedetailan program infrastruktur.
23
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap penyusunan sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur dapat
dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Proses Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan Infrastruktur
INPUT
Rencana Terpadu pembangunan infrastruktur 5 tahunan, dan skenario tahunan berbasis wilayah di Provinsi,Kabupaten/kota, dan Pulau/Kepulauan.
PROSES
Metoda integrasi untuk pentahapan tahunan berdasarkan keterkaitan antar program dgn kriteria: (1) fungsi; (2) lokasi; (3) waktu pelaksanaan; dan (4) anggaran.
Konsensus sinkronisasi program antarsektor Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
OUTPUT
Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan (dlm 5 tahun) yang sinkron fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan, dan anggarannya.
Program dirinci berdasarkan kegiatan, perkiraan volume, perkiraan biaya pelaksanaan, dan pelaksana kerjasama.
PRASYARAT
Pentahapan program Prioritas, yang mengacu pada 4 kriteria
Keseragaman tingkat kedetailan program infrastruktur
BATASAN
Kemampuan keuangan Pemerintah, Pemda provinsi, kabupaten, dan kota
Aspirasi eksternal yang tidak terantisipasi
24
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap 5: Penyusunan Sumber Pembiayaan Penganggaran Pembangunan (Kotak 5)
Pembiayaan penganggaran pembangunan merupakan upaya mengidentifikasi bentuk atau wujud pembiayaan penganggaran RPI2-JM.
1) Output: alternatif sumber dan pola pembiayaan untuk masing-masing programprioritas pembangunan infrastruktur, yang bersumber dari: i) APBN, ii)
APBD, iii) badan usaha, iv) masyarakat, serta v) sharing/kerjasama pendanaan.
2) Input:
a. Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan (dalam rentang waktu 5
tahun) yang sinkron, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan, maupun anggarannya.
b. Ketentuan PP No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis Infrastruktur yang dapat
dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan usaha mencakup:
a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi
pengangkut dan tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.
c. Ketentuan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tentang APBN/APBD.
25
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
3) Proses:
Berdasarkan dokumen input, dilakukan:
a. Disusun atas dasar ketersediaan/kemampuan anggaran Pemerintah atau
pemerintah daerah.
b. Melakukan analisis demand dan supply pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan melihat kemungkinan kemitraan dengan badan usahadan
masyarakat termasuk pendayagunaan sumber daya luar negeri.
Matriks pembiayaan program pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada Form 5.
4) Batasan: Penyusunan sumber pembiayaan penganggaran ini memiliki beberapa batasan, yaitu: (i) kelayakan pembiayaan sangat dinamis dalam fungsi waktu; dan
(ii) tidak semua pembangunan infrastruktur diminati pihak swasta.
5) Prasyarat: Penyusunan sumber pembiayaan penganggaran ini memiliki prasyarat,
yaitu: (i)tersedia sumber pembiayaan publik yang pasti, (ii) tersedianya sumber
pembiayaan asing yang bisa diakses, dan (iii) tersedianya sumber pembiayaan swasta yang siap membiayai pembangunan infrastruktur.
26
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap penyusunan sumber pembiayaan penganggaran pembangunan dapat dilihat pada
Gambar 8.
Gambar 8. Proses Penyusunan Sumber Pembiayaan Pembangunan
INPUT
Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan berbasis sasaran spasial (selama lima tahun) yang sinkron aspek fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran.
PP 67 tahun 2005: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
UU 17 tahun 2003:Keuangan Negara
PROSES
Disusun atas dasar ketersediaan/kemampuankeuangan atau dana Pemerintah, pemerintah daerah
Melakukan analisis demand dan supply pembiayaan pembangunan infrastruktur
OUTPUT
Alternatif sumber program prioritas pembangunan infrastruktur yang bersumber dari: i) APBN, ii) APBD, iii) badan usaha, iv) masyarakat, serta v) sharing/kerjasama pendanaan
PRASYARAT
Tersedianya (i) sumber pembiayaan publik yang pasti (ii) pembiayaan asing yang bisa diakses dan(iii) pembiayaan swasta
BATASAN
Kelayakan pembiayaan sangat dinamis dalam fungsi waktu
Tidak semua infrastruktur sama tingkat ketertarikan minat swasta
27
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap 6: Inisiasi Pelaksanaan Pembangunan (Kotak 6)
Inisiasi pelaksanaan pembangunan merupakan upaya inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau
pembiayaan kerjasama (dengan swasta).
1) Output: Prioritas pembangunan infrastruktur yang masuk dalam sistem
penganggaran Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Pemerintah/Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Tahun Anggaran ke-n+1), serta rencana kerja bersama
(dengan swasta) dalam dokumen formal dan mengikat.
2) Input:
a. Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan (dalam rentang waktu 5 tahun) yang sinkron, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan, maupun
anggarannya. Program tahunan tersebut dirinci ke dalam kegiatan, perkiraan
volume, perkiraan biaya pelaksanaan, dan pelaksana kerjasama.
b. Alternatif sumber dan pola pembiayaan untuk masing-masing programprioritas
pembangunan infrastruktur, yang bersumber dari: i) APBN, ii) APBD, iii) badan usaha, iv) masyarakat, serta v) sharing/kerjasama pendanaan.
3) Proses:
Berdasarkan dokumen input, dilakukan:
a. Pendampingan dalam sistem penganggaran pemerintah dan pembiayaan dengan
swasta;
b. Monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan program prioritas
pembangunan infrastruktur berupa alokasi terhadap program/kegiatan (K/L) dengan komitmen terhadap RPI2-JM;
c. Pemberian tanda non-RPI2-JM terhadap program/kegiatan yang tidak sesuai
antara dokumen RPI2-JM yang disusun dengan yang di dalam dokumen usulan anggaran, yang menunjukkan bahwa program tersebut belum direkomendasikan
bersama (forum MUSREMBANG).
28
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
4) Batasan: Pelaksanaan pembangunan ini memiliki beberapa batasan yang perlu
diperhatikan, yaitu: (i) keserasian waktu proses penganggaran dengan waktu pembahasan program bersama; dan (ii) asumsi konsistensi pelaksanaan RPI2-JM
masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran n+1, dan/atau masuk dokumen
Rencana Kerja.
5) Prasyarat: Pelaksanaan pembangunan ini memiliki prasyarat, yaitu bahwa dokumen pendukung (backup) lengkap, terutama kesepakatan antarpihak, dan komitmen bersama/swasta.
29
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Tahap inisiasi pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Proses Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan
INPUT
Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan yang sinkron (selama 5 tahun) dan dirinci berdasarkan kegiatan, perkiraan volume, perkiraan biaya pelaksanaan, sumber pembiayaan, dan pelaksana.
Alternatif sumber dan pola pembiayaandari: i) APBN, ii) APBD, iii) badan usaha, iv) masyarakat, serta v) sharing/kerjasama pendanaan.
PROSES
Metoda Pendampingan dalam sistem penganggaran pemerintah dan pembiayaan dgn swasta
Monitoring & Evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan infrastruktur thd komitmen
RPI2-JM Pemberian tanda non-RPI2-
JMpada program/kegiatan yang tidak sesuai antara dokumen yang disusun dengan yang di dalam dokumen usulan anggaran.
OUTPUT
Prioritas pembangunan infrastruktur masuk dalam sistem penganggaran Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota (RKP/DIPA dan RKPD/DASK) pada Tahun Anggaran ke-n+1
Rencana Kerja bersama (dengan swasta) dalam dokumen formal dan mengikat
PRASYARAT
Kelengkapan dokumen pendukung (backup) terutama kesepakatan antarpihak, dan komitmen bersama/swasta
BATASAN
Keserasian waktu proses penganggaran dengan waktu pembahasan program bersama
Asumsi konsistensi pelaksanaan RPII-JMmasuk dalam RKP/DIPA atau DASK TA n+1, dan/atau masuk dokumen Rencana Kerja
30
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN
Mekanismepenyusunan merupakan proses dan prosedur kelembagaan dalam penyusunan
RPI2-JM untuk semua tingkatan pemerintahan, diatur sebagai berikut:
a. Mekanisme Penyusunan RPI2-JM Tingkat Nasionalyang terdiri atas RPI2-JM Wilayah
Pulau/Kepulauan dan RPI2-JM KSN.
1) Inventarisasi kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan infrastruktur,baik tingkat
pusat maupun daerah, serta sintesis untuk mendapatkan arahan spasial dan
programprioritas, dilaksanakan oleh K/L sesuai kewenangannya dengan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum
c.q. Ditjen Penataan Ruang.
2) Perumusan rencana terpadu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum c.q. Ditjen Penataan Ruanguntuk kemudian disepakati bersama K/L terkait.
3) Sinkronisasi program investasi infrastrukturdilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Kementerian PPN/Bappenasuntuk kemudian disepakati bersama K/L dan Bappeda provinsi terkait.
4) Identifikasi alternatif sumber pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh K/L terkait dengan dikordinasikan oleh
KementerianPPN/Bappenas bersamaKementerianKeuangan. Koordinasi identifikasi
alternatif sumber pembiayaan dapat dilaksanakan melalui forum trilateral.
5) Pengesahan RPI2-JM dilakukan melalui penandatanganan dokumen RPI2-JM oleh
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan para menteri yang bertanggungjawab di bidang infrastruktur terkait.
6) Inisiasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh KementerianPPN/Bappenas untuk menjamin kepatuhan K/L dalam melaksanakan RPI2-
JM.
b. Mekanisme Penyusunan RPI2-JM Tingkat Provinsiyang terdiri atas RPI2-JM Wilayah Provinsi dan RPI2-JM KSP.
1) Inventarisasi kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan infrastruktur,baik tingkat pusat maupun daerah, serta sintesis untuk mendapatkan arahan spasial dan
31
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
programprioritas, dilaksanakan oleh SKPD provinsi sesuai kewenangannya dengan
dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dan SKPD provinsi yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang.
2) Perumusan rencana terpadu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD provinsi yang bertanggungjawab di bidang penataan ruanguntuk kemudian disepakati bersama SKPD
provinsi terkait.
3) Sinkronisasi program investasi infrastruktur dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi untuk kemudian disepakati bersama SKPD provinsi,Bappeda
kabupaten/kota terkait, dan KementerianPPN/Bappenas.
4) Identifikasi alternatif sumber pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan
infrastruktur dilaksanakan oleh SKPD provinsiterkait dengan dikordinasikan oleh Bappeda provinsi.
5) Pengesahan RPI2-JM dilakukan melalui penandatanganan dokumen RPI2-JM oleh
Gubernur.
6) Inisiasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Bappeda provinsi
untuk menjamin kepatuhan SKPD provinsi dalam melaksanakan RPI2-JM.
c. Mekanisme Penyusunan RPI2-JM Tingkat Kabupaten/Kotayang terdiri atas RPI2-JM Wilayah
Kabupaten/Kota dan RPI2-JM KSK/K.
1) Inventarisasi kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan infrastruktur,baik tingkat
pusat maupun daerah, serta sintesis untuk mendapatkan arahan spasial dan programprioritas, dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota sesuai kewenangannya
dengan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kotadan SKPD kabupaten/kotayang bertanggungjawab di bidang penataan ruang.
2) Perumusan rencana terpadu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda
provinsiuntuk kemudian disepakati bersama Bappeda kabupaten/kota dan SKPD kabupaten/kotaterkait.
3) Sinkronisasi program investasi infrastruktur dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi untuk kemudian disepakati bersama Bappeda kabupaten/kota dan
SKPD kabupaten/kota.
4) Identifikasi alternatif sumber pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kotaterkait dengan dikordinasikan oleh
Bappeda kabupaten/kota.
32
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
5) Pengesahan RPI2-JM dilakukan melalui penandatanganan dokumen RPI2-JM oleh
Gubernur.
6) Inisiasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Bappeda
kabupaten/kotauntuk menjamin kepatuhan SKPD kabupaten/kotadalam melaksanakan RPI2-JM.
Dalam penyusunan RPI2-JM baik tingkat pusat maupun daerah, Gubernur berperan penting,baik sebagai wakil Pemerintah maupun sebagai kepala daerah, dalam koordinasi
pembangunan infrastruktur. Seluruh dokumen RPI2-JM merupakan dasar dalam pelaksanaan Musrenbang.
Form pengesahan RPI2-JMbaik tingkat pusat maupun daerahdapat dilihat pada Form 6. Seluruh dokumen RPI2-JM dapat ditinjau kembali dan/atau direvisi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Mekanisme Penyusunan RPI2-JM dapat dilihat secara skematis pada Gambar 10.
33
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM
Kebij
akan spasial
Kebijakan spasial
Kebijakan pembangunan
2
1
3 4 5
2
6
2
1
1
3 4
5
2
2
1 3
3
1
4
5
5
6 1
Kebijakan pembangunan
Kebijakan spasial
Kebijakan pembangunan
Kebijakan spasial
6
1
1
1
2
2
2 3
3
4
4
5
5
Keterangan
Arah Mekanisme 1. Sintesa Arahan Spasial : 2. Sintesa Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur: 3. Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur : Nasional Provinsi Kabupaten 4. Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan Infrastruktur : Nasional Provinsi Kabupaten 5. IdentifikasiAlternatif Pembiayaan/Penganggaran 6. Inisiasi Pelaksanaan Pembangunan
Gambar 10. Diagram Mekanisme Penyusunan RPI2-JM
INVENTARI SASI
SINTESA ARAHAN SPASIAL
DANPRIORITAS PROGRAM
KETERPADUAN
RENCANA
SINKRONISASI
PROGRAM
KESEPAKATAN
SUMBER
PEMBIAYAAN
PENGESAHAN
INISIASI
PELAKSANAAN
RPI2-JM Pulau/
Kepulauan
RPI2-JM KSN
RPI2-JM WILAYAH PROVINSI
RPI2-JM
KSP
RPI2-JM
WILAYAH KAB./KOTA
RPI2-JM KSK/K
34
Draf Pedoman Penyusunan RPI2-JM